3a_dwi Adiva_laporan Kwn.docx

ABSTRAK Demokrasi adalah sebuah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Begitulah pemahaman yang paling sederhana tentang demokrasi, yang diketahui oleh hampir semua orang. Berbicara mengenai demokrasi adalah memburaskan (memperbincangkan) tentang kekuasaan, atau lebih tepatnya pengelolaan kekuasaan secara beradab. Ia adalah sistem manajemen kekuasaan yang dilandasi oleh nilai-nilai dan etika serta peradaban yang menghargai martabat manusia. Pelaku utama demokrasi adalah kita semua, setiap orang yang selama ini selalu diatasnamakan namun tak pernah ikut menentukan. Menjaga proses demokratisasi adalah memahami secara benar hak-hak yang kita miliki, menjaga hak-hak itu agar siapapun menghormatinya, melawan siapapun yang berusaha melanggar hak-hak itu. Demokrasi pada dasarnya adalah aturan orang (people rule), dan di dalam sistem politik yang demokratis warga mempunyai hak, kesempatan dan suara yang sama di dalam mengatur pemerintahan di dunia publik. Kata kunci:Demokrasi Pancasila

ABSTRACK

Democracy is a government of the people, by the people, and for the people. Such is the simplest understanding of democracy, which is known to almost everyone. Talking about democracy is draining (discussing) about power, or more precisely the management of civilized power. It is a power management system based on values and ethics and civilizations that respect human dignity. The main perpetrators of democracy are all of us, everyone who has always been in the name but has never been decisive. Maintaining the democratization process is to properly understand the rights we have, to safeguard those rights so that anyone respects them, against anyone who tries to violate those rights. Democracy is basically the rule of people (people rule), and in a democratic political system citizens have the same rights, opportunities and voices in regulating government in the public world. Key word : Pancasila Democracy

Pendahuluan 1.1 Latar belakang Semua negara mengakui bahwa demokrasi sebagai alat ukur dari keabsahan politik. Seringkali kita melihat pengerahan masa di Pilkada berakhir ricuh. Kitapun banyak melihat demontrasi mahasiswa (kaum terpelajar) tidak jauh beda dengan masa pendukung politik yang dibutakan oleh kekuasaan, mereka menjadi anarkis, demontrasi mereka mengganggu ketertiban umum, sesekali merusak fasilitas rakyat, dan kadang mengganggu kepentingan rakyat sekalipun mereka bilang sedang membela rakyat. Beberapa ormas tidak ketinggalan ikut melakukan pengerahan masa dan melakukan tindakan anarkis. Apabila Pemerintah dan Perwakilan Rakyat cepat tanggap, apakah anarkisme mereka bisa dicegah? Demokrasi Pancasila itu bukan memaksakan kehendak dengan pengerahan masa yang anarkis, tetapi Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya kehendak rakyat yang dimusyawarahkan oleh perwakilannya dengan menggunakan kebijaksanaan pengetahuan dan nilai Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia yang dilandasi oleh Ketuhanan Yang Maha Esa (Takwa), sehingga melahirkan hikmah yang diharapkan menjadi solusi bagi kehendak itu. Dan hikmah itu boleh jadi mengakomodasi, menolak, memberi jalan yang lain, atau mungkin berupa jalan tengah. Jika kehendak itu diejawantahkan dengan pengerahan masa anarkis yang memaksakan kehendak dengan mengatas namakan Demokrasi seperti yang kita lihat pada beberapa kasus Pilkada dan lain sebagainya, maka tindakan seperti itu sebenarnya tidak sesuai dengan nilai Demokrasi Pancasila. Bahkan kalau mau kaku dalam menafsirkan sila ke-4 Pancasila ini, maka bentuk pengerahan masa bukan merupakan bentuk Demokrasi yang dikehendaki oleh Pancasila. Tapi barangkali kita tidak akan sekaku itu, Kaum Demokrat Pncasialis sepakat tentang bolehnya pengerahan masa sepanjang tidak memaksakan kehendak, melenyapkan nilai-nilai Pancasila lainnya, dan ditindaklanjuti dengan permusyawaratan perwakilan dengan menggunakan kebijakan dan bukan otot. Demontrasi yang anarkis, perwakilan rakyat yang bermusyawarah dengan menggunakan otot dan bukan kebijakan ilmu dan nilai sudah keluar dari Demokrasi ala Pancasila. Mereka harusnya disadarkan dan kalau mungkin dicegah. Mereka harusnya ingat bahwa berdemokrasi di

Indonesia itu tidak boleh menggunakan bentuk amal Demokrasi yang tidak sesuai dengan Pancasila. Sengketa itu selesaikan saja di Pengadilan. Keinginan itu sampaikan saja melalu perwakilannya. Dan Pemerintah ataupun Perwakilan Rakyat, sebenanya memiliki kemampuan untuk tanggap terhadap aspirasi dan gejolak rakyat. Alangkah hebatnya Pemerintah dan Perwakilan Rakyat jika dapat sigap mengambil berbagai kebijakan yang membuat aspirasi rakyat tidak berbuntut pengerahan masa. Kalaupun tidak bisa, minimal dapat mencegah agar pengerahan masa itu tidak berubah menjadi anarkis. Mari propagandakan untuk mewujudkan Demokrasi Pancasila yang tanpa pengerahan masa, tapi dengan kebijakan dalam permusyawaratan perwakilan. 1.2 Rumusan Masalah Adapun yang menjadi fokus permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini adalah : 1. Makna dan prinsip Demokrasi, Hakikat Demokrasi Indonesia (Pancasila) . 2. Islam dan Demokrasi, Dinamikia dan tantangan demokrasi di di Indonesia. 1.3 Tujuan Penulisan Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah: 1. Untuk mengetahui hakekat demokrasi secara umum 2. untuk mengetahui hubungan demokrasi dengan peradaban islam 3. Untuk mengetahui perkembangan demokrasi di Indonesia 4. Agar dapat mengimplementasikan demokrasi Pancasila secara benar di Era Reformasi seperti sekarang ini

Pembahasan

Pengertian Demokrasi Pancasila 1.

Prof. Dardji Darmodihardjo,S.H.

Demokrasi pancasila adalah Paham demokrasi yang bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang perwujudannya seperti dalam ketentuan-ketentuan seperti dalam pembukaan UUD 1945. 2.

Prof. dr. Drs. Notonagoro,S.H.

Demokrasi pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang berketuhanan Yang Maha Esa, yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 3.

Ensiklopedi Indonesia

Demokrasi Indonesia berdasarkan Pancasila yang meliputi bidang-bidang politik sosial ekonomi, serta yang dalam penyelesaian masalah-masalah nasional berusaha sejauh mungkin menempuh jalan permusyawaratan untuk mencapai mufakat. Ciri demokrasi Pancasila: 1.

Pemerintah dijalankan berdasarkan konstitusi

2.

Adanya pemilu secara berkesinambungan

3.

Adanya peran-peran kelompok kepentingan

4.

Adanya penghargaan atas HAM serta perlindungan hak minoritas.

5. Demokrasi Pancasila merupakan kompetisi berbagai ide dan cara untuk menyelesaikan masalah. 6.

Ide-ide yang paling baik akan diterima, bukan berdasarkan suara terbanyak

Hakikat Demokrasi Pancasila 1

Pengertian demokrasi Pancasila Demorasi Pancasila memiliki makna demokrasi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila sebagai satu kesatuan. Demokrasi yang dijiwai oleh nilai Ketuhan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan

beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin

oleh

hikmat

kebijaksanaan

dalam

permusyawaratan/ perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2

Prinsip-prinsip

demokrasi Prinsip pokok demokrasi Pancasila adalah sebagai

Pancasila

berikut: 1.

- Perlindungan terhadap hak asasi manusia

2.

- Pengambilan keputusan atas dasar musyawarah

3.

- Peradilan yang merdeka berarti badan peradilan (kehakiman) merupakan badan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lain contoh Presiden, BPK, DPR atau lainnya

4.

- adanya partai politik dan organisasi sosial politikkarena

berfungsi

untuk

menyalurkan aspirasi rakyat 5.

- Pelaksanaan Pemilihan Umum

6.

-

Kedaulatan

adalah

ditangan

rakyat

dan

dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar (pasal 1 ayat 2 UUD 1945) 7.

- Keseimbangan antara hak dan kewajiban

8.

- Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan YME, diri sendiri, masyarakat, dan negara ataupun orang lain

9.

- Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional

10. -

Pemerintahan

berdasarkan

hukum,

dalam

penjelasan UUD 1945 dikatakan: a. Indonesia ialah negara berdasarkan hukum (rechtstaat) dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtstaat)

b. Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan tidak terbatas) c. Kekuasaan yang tertinggi berada di tangan rakyat. 3

Pemilu di Indonesia

Pemilihan

umum

sebagai

sarana

perwujudan

kedaulatan rakyat dan demokrasi dilaksanakan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (LUBER dan Jurdil). Hal tersebut sesuai Undang-undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu menyatakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD dan DPD 4

Kedaulatan rakyat di Indonesia

pelaksanaan kedaulatan rakyat ditentukan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Artinya UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bagian mana dari kedaulatan rakyat yang

pelaksanaannya

diserahkan

kepada

badan/lembaga yang keberadaan, wewenang, tugas dan fungsinya ditentukan oleh UUD. Namun penyerahan ini tetap dalam pengawasan oleh rakyat baik secara langsung maupun melalui lembaga yang dipilih atau dibentuk atas mandat rakyat. Ketentuan pasal 1 ayat 2 hasil perubahan UUD 1945 telah mengubah sistem ketatanegaraan Indonesia dari supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) kepada sistem kedaulatan rakyat yang diatur melalui UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UUD dijadikan dasar dan rujukan utama dalam menjalankan kedaulatan rakyat yang mengatur dan membagi pelaksanaan kedaulatan rakyat kepada rakyat sendiri maupun kepada badan/lembaga negara.

5

kedaulatan hukum

Selain menganut teori kedaulatan rakyat, Negara Republik Indonesia dipertegas dengan kedaulatan hukum. Dalam UUD 1945

Pasal 1 ayat (3)

dinyatakan “negara Indonesia adalah negara hukum” dan dalam pasal 27 ayat (1) “segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjungjung hukum dan pemerintahan tanpa kecuali”. Kedua pasal ini menegaskan bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat oleh lembaga negara sesuai UUD tidak bersifat mutlak atau tanpa batas. Kekuasaan, tugas, dan wewenang lembaga negara dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

Prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila Prinsip demokrasi pancasila ini telah ditulis oleh Bpk. Ahmad Sanusi dalam buku yang berjudul Memberdayakan Masyarakat dalam Pelaksanaan 10 Pilar Demokrasi (2006: 193-205) dimana memuat 10 prinsip demokrasi yang menurut Pancasila dan UUD 1945, yaitu : 1. Demokrasi yang Berketuhanan Yang Maha Esa Demokrasi yang berketuhanan yang maha esa berarti sistem penyelenggaraan negara harus taat, konsisten dan sesuai dengan nilai juga kaidah dasar ketuhanan yang maha esa. 2. Demokrasi dengan kecerdasan Yang kedua ini berarti aturan dan penyelenggaraan demokrasinya menurut UUD 1945. Bukan lewat naluri, kekuatan otot atau kekuatan massa. Pelaksanannya lebih menurut kecerdasan rohani, aqliyah, rasional dan kecerdasan emosional.

3. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat Demokrasi pancasila kekuasaan tertinggi ada pada tangan rakyat, jadi prinsipnya rakyatlah yang memiliki kedaulatan. Nah kedaulatan rakyat ini dibatasi dan dipercayakan kepada wakil rakyat, yaitu MPR (DPR/DPD) dan DPRD. 4. Demokrasi dengan rule of law Hal ini mempunyai empat makna penting : 

Pertama, kekuasaan negara Republik Indonesia itu harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum (legal truth) bukan demokrasi ugal-ugalan, demokrasi dagelan, atau demokrasi manipulatif.



Kedua, kekuasaan negara itu memberikan keadilan hukum (legal justice) bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal dan pura-pura.



Ketiga, kekuasaan negara itu menjamin kepastian hukum (legal security) bukan demokrasi yang membiarkan kesemrawutan atau anarki.



Keempat, kekuasaan negara itu mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum (legal interest), seperti kedamaian dan pembangunan, bukan demokrasi yang justru mempopulerkan fitnah dan hujatan atau menciptakan perpecahan, permusuhan, dan kerusakan.

5. Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara Demokrasi pancasila menurut UUD 1945 ini mengal pembagian dan pemisahan kekuasaan (division and seperation of power) dengan sistem pengawasan dan perimbangan (check and balance) 6. Demokrasi dengan hak asasi manusia Prinsip yang ke enam ini berarti demokrasi beradsarkan UUD 1945 dimana mengakui HAM dengan tujuan bukan hanya menghormati hak tersebut,namun juga meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. 7. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka Demokrasi pancasila berarti menghendaki diberlakukannya sistem pengadilan yang independen atau meredeka dengan memberi kesempatan seluasnya kepada pihak yang

berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang paling adil. Semua pihak juga mempunyai hak yang sama untuk mengajukan pertimbangan, dalil, fakta, saksi, alat bukti dan petitumnya. 8. Demokrasi dengan otonomi daerah Prinsip yang ke delapan ini berarti demokrasi Pancasila dijalankan dengan prinsip otonomi dimana pemerintahan membentuk daerah-daerah otonom pada propisi dan kabupaten/kota. Tujuannya adalah supaya bisa mengatur dan menyelenggarakan urusan-urusan pemerintah sebagai urusan rumah tangganya sendiri yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat. 9. Demokrasi dengan kemakmuran Prinsipnya ialah supaya membangun negara yang makmur oleh dan untuk rakyat Indonesia yang mencakup semua aspek entah hak dan kewajiban, kedaulat rakyat, pembagian kekuasaan, otomi daerah ataupun keadilan hukum. 10. Demokrasi yang berkeadilan sosial Prinsip ke sepuluh berarti demokrasi ini menggariskan keadilan sosial di antar berbagai kelompok, golong dan masyarakat. Makna dari demokrasi pancasila adalah demokrasi yg berdasarkan pada asas kekeluargaan dan gotong-royong yg diuntukkan demi kesehatan rakyat yg mengandung unsurunsur berkesadaran religius, yg bedasarkan kebenaran, kecintaan, dan budi pekerti leluhur , berkepribadian indonesia, dan berkesinambungan. B.

Islam dan Demokrasi, Dinamika dan tantangan demokrasi di Indonesia

1.

Hubungan islam dan demokrasi pancasila Pancasila adalah ideologi Indonesia, dimana pancasila adalah sebuah dasar atau tiang

penompang negara untuk mewujudkan Indonesia yang maju. Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, pandangan hidup Bangsa dan Dasar Negara Republik Indonesia. Pancasila merupakan hal yang universal untuk Indonesia, dan Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh yang mengikat seluruh rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan pancasila

adalah cerminan dari beragam budaya dan karakter bangsa Indonesia yang telah berlangsung berabad-abad lampau. Indonesia menganut sistem demokrasi pancasila, tidak seperti negara Amerika yang memakai demokrasi liberal. Demokrasi pancasila, demokrasi berdasarkan pancasila, nilai-nilai pancasila tidak lepas dari demokrasi dan sebaliknya. Dalam artian, walaupun Indonesia memakai sistem demokrasi, bukan berarti bebas tanpa batas, tetapi kebebasan yang bertanggung jawab sesuai dengan pancasila. Bahkan pelaksanaan demokrasi pancasila dilandaskan pada konstituisme, hal itu dapat kita lihat pada pembukaan UUD 1945: “…disusunlah Kemerdekaan dan Kebangsaan itu dalam suatu Undang-Undang Dasar…”. Kelima sila pancasila tersebut yang saling berkaitan dan secara tidak langsung sebenaranya memiliki nilai-nilai Islam didalamnya. Bahkan sebenarnya pancasila dengan Islam sangat erat hubungannya, yang dimana sila-sila pancasila merupakan hasil dari penggalian beragam etnik Nusantara yang memeluk islam, menurut Abdul Hadi W.M. Maka dari itu secara tidak langsung, sebenarnya Demokrasi, Pancasila, dan Islam saling berkaitan satu sama lain di Indonesia. Karena di dalam Islam nilai-nilai demokrasi dan pancasila sebenarnya ada, hanya saja tidak secara sistematis atau secara langsung nilai-nilai itu diwujudkan. Tidak lagi mempertentangkan pancasila dengan agama, tidak mengidentikan pancasila dan agama, tidak memisahkan pancasila dengan agama adalah cara-cara yang tepat untuk memadukan agama dengan pancasila. Memang pancasila bukan agama, dan agama bukan pancasila namun kaidah-kaidah dalam pancasila tidak bertentangan dengan Islam, bahkan saling mendukung. Oleh karena itu cara memadukan nilai-nilai atau pandangan Islam terhadap pancasila dan demokrasi adalah dengan sikap saling pengertian, keterbukaan, dan saling menghargai untuk menjalin hubungan antara pancasila, demokrasi dan Islam.

2.

Dinamika Demokrasi di Indonesia A. Pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Lama

Pada masa orde lama ada dua pelaksanaan : 1.

Masa demokrasi leberal

2.

Masa demokrasi terpimpin

1.

Masa demokrasi liberal Demokrasi yang dipakai adalah demokrasi parlementer atau demokrasi liberal. Demokrasi

pada masa itu telah dinilai gagal dalam menjamin stabilitas politik. Ketegangan politik demokrasi liberal atau parlementer disebabkan hal-hal sebagai berikut 2.

Dominanya politik aliran maksudnya partai politik yang sangat mementingkan kelompok

atau alirannya sendiri dari pada mengutamakan kepentingan bangsa 3.

Landasan sosial ekonomi rakyat yang masih rendah

4.

Tidak mampunyai para anggota konstituante bersidang dalam mennetukan dasar negara.

Presiden sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang berisi 3 keputusan yaitu: 1)

Menetapkan pembubaran konstituante

2)

Menetapkan UUD 1945 berlaku kembali sebagai konstitusi negara dan tidak berlakunya

UUDS 1950 3)

Pembentukan MPRS dan DPRS Dengan turunnya dekrit presiden berakhirlan masa demokrasi parlementer atau demokrasi

liberal. Pada masa ini kekuatan demokrasi belum tampak karena demokrasi dan pemerintahan masih berpusat pada bangsawan dan kaum terpelajar,sehingga rakyat kebanyakan tidak mengerti apa itu demokrasi,mengingat usia kemerdekaan Indonesia yang masih muda saat itu dan keadaan sosial politik yang belum stabil setelah penggantian konstitusi,maka tak ayal banyak rakyat Indonesia yang terutama berada di bawah garis kemiskinan lebih memikirkan kelangsungan hidupnya daaripada harus memikirkan tentang demokrasi dan pemerintahan.

2. Masa demokrasi terpimpin Menurut Ketetapan MPRS no. XVIII/MPRS /1965 demokrasi trepimpin adalah kerakyatan yang dipimpn oleh hikmat kebijaksamaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Demokrasi terpimpin merupakan kebalikan dari demokrasi liberal dalam kenyataanya demokrasi yang dijalankan Presiden Soekarno menyimpang dari prinsip-prinsip negara demokrasi. Penyimpanyan tersebut antara lain: 1.

Kaburnya sistem kepartaian dan lemahnya peranan partai politik

2.

Peranan parlemen yang lemah

3.

Jaminan hak-hak dasar warga negara masih lemah

4.

Terjadinya sentralisasi kekuasaan pada hubungan antara pusat dan daerah

5.

Terbatasnya kebebasan pers sehingga banyak media masa yang tidak dijinkan terbit.

Bahkan pada masa ini untuk para pemain politik. Demokrasi hanyalah sebuah kendaraan. Layaknya mobil, demokrasi merupakan sarana mereka untuk maju sebagai pemimpin politik. Sarana untuk mengeksploitasi simpati rakyat untuk memperoleh suara sebanyak-banyaknya. Kita hidup di negara dimana untuk menjadi politikus, bukanlah otak dan hati yang diperlukan, namun uang dan darah. Kita hidup di negara dimana kampanye politik bukanlah sebuah sarana debat namun sebuah konser dangdut. Kita hidup di demokrasi dimana perwakilan kita hanya dapat meluluskan tujuh dari target lima-puluh pekerjaan mereka. Demokrasi, pada akhirnya, menjadi sebuah sarana baik yang dimanfaatkan oleh pemain politik. Ini bukan salah mereka. Ini juga bukan salah sistem demokrasi ini. Namun, ini adalah celah demokrasi, karena kebanyakan pemilih di Indonesia bukanlah dari kaum yang berpendidikan tinggi. Ini adalah fakta yang kita harus akui. Dan ini adalah celah yang dimanfaatkan dengan baik oleh pemain politik. Akhirnya dari demokrasi terpimpin memuncak dengan adanya pemberontakan G 30 S / PKI pada tanggal 30 September 1965. Demokrasi terpimpin berakhir karena kegagalan presiden Soekarno dalam mempertahankan keseimbangan antara kekuatan yang ada yaitu PKI dan militer yang sama-sama berpengaruh. PKI ingin membentuk angkatan kelima sedangkan militer tidak menyetujuinya.Entah terjadi konspirasi atau memeng begini adanya,Akhir dari demokrasi terpimpin ditandai dengan dikeluarkannya surat perintah 11 Maret 1966 dari Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto untuk mengatasi keadaan.11 Maret 1966 Adalah hari bersejarah dikeluarkanya Supersemar,walaupun sampai saat ini kita tidaak tahu menahu tentang kenyataan dimana bukti tertulis itu berada saat ini,negara hanya menyatakan “raib” atas keadaan ini. Pada era orde lama (1955-1961), situasi negara Indonesia diwarnai oleh berbagai macam kemelut ditngkat elit pemerintahan sendiri. Situasi kacau (chaos) dan persaingan diantara elit politik dan militer akhirnya memuncak pada peristiwa pembenuhan 6 jenderal pada 1 Oktober 1965 yang kemudian diikuti dengan dengan krisi politik dan kekacauan sosial.Peristiwa yang sangat memilukan bangsa ini,Pada ahirnya rakyat menjadi tidak percaya dengan pemerintahan,walaupun sesungguhnya bukan rakyat yang meminta Ir.Soekarno mundur dari jabatanya sebagai presiden. Pada massa ini persoalan hak asasi manusia tidak memperoleh perhatian berarti, bahkan cenderung semakin jauh dari harapan.dengan adanya peristiwa 1965 yang menimbulkan banyak korban nyawa yang tak bersalah dari berbagai kalangan sampai pada peristiwa 1966 yang mengukir sejarah baru Indonesia dengan diterbitkanya Supersemar.Berikut adalah unsur-unsur yang diperlukan dalam penegakan demokrasi :

Unsur-unsur Penegakan Dremokrasi 1.

Negara hukum

2.

Masyarakat madani

3.

Infrastruktur politik (parpol, kelompok gerakan, kelompok kepentingan, kelompok

penekan) 4.

Pers yang bebas dan bertanggung jawab

Ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer 1.

Kekuasaan legislatif lebih kuat dari pada kekuatan ekspekutif

2.

Meteri-menteri (kabinet) harus mempertanggungjawabkan tindakan kepada DPR

3.

Program kebijaksanaan kabinet harus disesuaikan dengan tujuan politik sebagian anggota

parlemen. Dengan sistem parlementer terutama pada point ketiga tentu saja demokrasi hanya lah sebuah impian rakyat karena jelas pemerintahan berada di tangan penguasa politik terutama yang memiliki kekuatan mayoritas dalam kabinet.

B. . Pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Baru

Pemerintahan Orde Lama berakhir setelah keluar Surat Perintah Sebelas Maret 1966 yang dikuatkan dengan Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966. Sebagai pengganti masa Orde Lama, maka muncul pemerintahan Orde Baru dengan dukungan kekuatan TNI-AD sebagai kekuatan utama. Pelaksanaan demokrasi masa Orde Baru ditandai perbedaan, yaitu dilaksanakan pemilihan umum dengan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia lebih dari lima kali untuk memilih anggota DPRD tingkat I, DPRD tingkat II, dan DPRD. Pemilihan tersebut kemudian membentuk MPR yang bertugas menetapkan GBHN dan memilih Presiden dan Wakil Presiden.(Kacung maridjan,2010:64) Dari hasil pemilu 1971 sampai pemilu 1997, pucuk pemerintahan tidak pernah mengalami pergantian, hanya pejabat setingkat menteri yang silih berganti.Pucuk kekuasaan tidak pernah digantikan orang lain,Soeharto menjabat 32 tahun karena pada massa itu belum dikenal adanya pembatasan kekuasaan presiden tentang periode jabatan.

Namun terjadi kemajuan pesat di bidang pembangun secara fisik dengan bantuan dari negara asing yang memberikan pinjaman lunak. Oleh karena besarnya pinjaman yang menjadi beban pemerintah, bersamaan dengan krisis ekonomi maka pemerintahan menjadi goyah.Kita melepaskan PT.Freeport dengan sisitem pembagian saham,dan lebih parahnya lagi mayoritas atau hampir bisa dikatakan seluruh keuntungan PT.Frepoort mengalir ke devisa Amerika sebagai negara kreditur kita. Selain itu, dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan negara pada rezim orde baru kurang kosekuen dalam pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945. Tanggal 21 Mei 1998 presiden resmi mengundurkan diri. Kekuasaan Orde Baru sampai tahun 1998 dalam ketatanegaraan Indonesia tidak mengamalkan nilai-nilai demokrasi. Praktik kenegaraan Orde Baru dijangkiti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan demikian dapaat dikatakan bahwa demokrasi pada masa orde baru hanya sekedar formalitas belaka,toh pada ahirnya rezim yang berkuasa akan tetap menekan kita untuk memilihnya kembali menjadi penguasa di negeri ini,

C.

Demokrasi di Indonesia Era Reformasi Gerakan reformasi membawa perubahan-perubahan dalam bidang politik dan usaha

penegakkan kedaulatan rakyat, serta meningkatkan peran serta masyarakat dan mengurangi dominasi pemerintah dalam kehidupan politik.Dengan pengangkatan BJ Habibie sebagai presiden baru berubah juga pola otoriter penguasa yang selama 32 tahun kita rasakan ketika massa pemerintahan Soeharto.(Soehino,2010:108) Pelaksanaan demokrasi pada masa reformasi pada dasarnya adalah demokrasi dengan mendasarkan pada UUD 1945 yang telah diamandemen oleh MPR. Dengan penyempurnaan pelaksanaannya, meningkatkan peran lembaga-lembaga negara dengan menegakkan fungsi, wewenang dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan, (check and balance system ) yang jelas antar lembaga-lembaga eksekutif, legislative, dan yudikatif dan yang lebih jelas tidak ada kekuasaan berlebih pada salah satu lembaga, seperti berikut : 1.

Presiden dan wakil Presiden dipilih dengan masa jabatan 5 tahun dan dapat dipilih kembali

satu kali jabatan yang sama. 2.

DPA dihapuskan

3.

Anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD dipilih melalui pemilu.

Demokrasi Indonesia saat ini telah dimulai dengan hasil pemilu. Nuansa demokrasi sangat terasa dalam era reformasi ini, terutama dalam hal penegakkan HAM dan usaha recovery ekonomi dan kemandirian bangsa. 3.Tantangan Demokrasi Demokrasi yang kita jalankan sekarang ini walaupun sudah berubah tetapi masih terdapat tantangannya,yaitu antara lain : 1. Berkembangnya kelompok radikal Tak pernah terbayang oleh kita ketika terjadi aksi bom bunuh diri di legian, Bali. Apalagi aksi ini diatasnamakan jihad, dan menjadikan agama sebagai landasan kebenarannya. Sasaran dari terorisme ini adalah orang asing yang memiliki kepentingan di indonesia. bahkan disebut sebagai kaum mujahidin (dalam bahasa indonesianya “Pejuang - pejuang allah). Setelah itu, kita kembali dikejutkan dengan pengeboman yang terjadi J.W Marriot dan Rits calton. Lagi-lagi adalah milik asing yang diserang oleh aliran garis keras ini. Kebanyakan negara-negara barat dan amerika termasuk indonesia, mengganggap bahwa para teroris adalah orang yang terpinggirkan secara ekonomi. Namun lebih dari pada itu, mereka sesungguhnya, bukan karena miskin, tetapi karena merasa geram dengan “penindasan” yang dilakukan negara maju terhadap negara berkembang. Yang lebih mengkawatirkan lagi, berkembangnya kelompok-kelompok yang mengklaim demokrasi sebagai kemenangan kaum mayoritas. Karena dalam demokrasi adalah mengutamakan aspirasi masyarakat banyak. Maka dari itu menurut pandangan mereka, umat islam adalah yang terbanyak, maka dari itu harus diterapkan syariat islam dan mengubah negara indonesia menjadi negara islam. Inilah tantangan terberat demokrasi indonesia kedepannya. 2. Kepicikan kedaerahan Setelah reformasi berlangsung, otonomi daerah menjadi salah satu program yang gencar dikampanyekan pemerintah. Tuntutan pemerintah daerahpun berdatangan. Dan karena asas demokrasi itulah, maka pemerintah daerah diberikan wewenang mengatur daerahnya sendiri, sesuai dengan undang-undang nomor 22 tahun 1999 dan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004. Ancaman kepicikan daerah yang saya maksud dalam hal ini bukan aksi separatisme, meskipun itu

sangat mungkin. Namun yang dimaksud dalam hal ini adalah pertama, isu putra-putri daerah dalam pelaksanaan pemerintahan. Sehingga peluang bagi warga pendatang sangat sempit dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kedua, keegoisan daerah. Keegoisan yang dimaksud adalah berkaitan dengan sumber daya alam. Daerah yang merasa penyumbang terbesar bagi keuangan negara akan mengklaim bahwa daerah tersebut yang membiayai daerah lain. Hal ini akan menimbulkan kecemburuan sosial diantara daerah-daerah, jika daerah yang merasa memberi banyak meminta banyak pula. Ketiga, peraturan daerah yang diskriminatif, seperti adanya peraturan daerah yang menerapkan syariat islam (seperti di Aceh) dan perda injili di Wamena. Ini sebagai pertanda awal hilangnya demokrasi di indonesia. Dengan adanya perda yang seperti ini akan memarjinalkan kaum minoritas. Sehingga demokrasi tidak dirasakan oleh mereka yang minoritas, karena dengan terpaksa harus menuruti peraturan daerah yang berlaku dimana mereka berada. 3. Ketidak Adilan Ketidak adilan akan selalu menjadi faktor utama penghalang demokrasi. Mengapa demikian?. Karena ketidakadilan berkaitan dengan kemanusiaan. Ketidakadilan dapat kita lihat dari empat bidang ; ekonomi, politik, sosial dan hukum. Pertama, Ketidakadilan dalam bidang ekonomi berkaitan erat dengan kesenjangan sosial. Kesenjangan yang begitu jauh akan menimbulkan pemberontakan dari masyarakat yang terpinggirkan, sehingga melahirkan kekacauan dalam masyarakat. Kedua, ketidak adilan dalam bidang politik, orang pandai belum tentu bisa menjadi seorang pemimpin, karena akses terhadap partai politik itu sangat sulit. Selain itu, lahirnya separatisme atau dalam lingkup kecil seperti pemekaran daerah karena dipengaruhi oleh para intelektual yang tidak mendapatkan posisi dalam pemerintahan pusat dimana ia berada. Ketiga, dalam bidang sosial. Dalam bidang sosial ini kaitannya dengan diskriminasi suku, agama dan lainnya. Sehingga dalam masyarakat terjadi perpecahan antara suku, agama dan lainnya. Yang terakhir, keadilan dalam bidang hukum. Hal ini berkaitan dengan kesetaraan dalam bidang hukum. Kita lihat selama ini begitu banyaknnya fenomena yang mencedrai hukum kita. 4. Menurunnya kepercayaan publik terhadap intitusi-intitusi yang ada.

Dalam praktek demokrasi selama ini, meskipun masih relatif baru, ternyata menimbulkan minimnya kepercayaan publik terhadap institusi-institusi, baik pemerintahan ataupun partai politik. Seperti independensi pers, penegak hukum, partai politik, lembaga perwakilan, bahkan pemimpin. 5. Globalisasi. Pemerintahan dalam negri tidak mungkin lepas dari pengaruh global. Dengan kebebasan mengakses media, mudah mengetahui permasalahan yang dialami negara lain, dan masalah di negara lain itupun turut mempengaruhi politik dalam negeri.

Kesimpulan

Pancasila, sebagai ideologi negara dalam kurun waktu 70 tahun, yang juga menjadi pilar dalam berdemokrasi, ternyata telah memiliki rupa yang berbeda seiring dengan perubahan wajah perpolitikan di negeri ini. Apakah ini merupakan pertanda bahwa bangsa ini memang sedang belajar untuk mencari format yang tepat dalam berdemokrasi, tentu yang sesuai dengan jiwa Pancasila. Seperti apakah wujud dari demokrasi yang berketuhanan, berkemanusiaan, berkebijaksanaan, dan berkeadilan yang dapat mengikat kesatuan bangsa ini. Upaya mewujudkan Demokrasi Pancasila yang ideal harus terus dilakukan dengan melakukan dekontruksi secara berkelanjutan. Dekontruksi di sini tidak diartikan sebagai penghancuran, peniadaan, atau pembubaran. Kontruksi memang berarti pembangunan, pendirian, dan sistemasi. Tetapi tidak serta merta terminologi lawannya, dekonstruksi, mengatakan kebalikannya. Dekonstruksi yang dimaksudkan adalah upaya untuk melakukan pembacaan ulang seluruh realitas. Karena merupakan aktivitas membaca ulang, maka dekontruksi atas Demokrasi Pancasila, berarti membaca seluruh realitas dari praktik demokrasi yang telah berlangsung di bumi Pancasila ini.

DAFTAR PUSTAKA Bidariayu,2014,Makalah Demokrasi Pancasila,(http://bidariayu92.blogspot.com/2014/01/makalah-demokrasi-pancasila.html,diakses pada tanggal 08 November 2018 pukul 19:30.) Sanmoga,Ivan,2014,Hakikat Demokrasi Pancasila,( http://ivansanmoga.blogspot.com/2014/09/hakikat-demokrasi-pancasila.html,diakses pada tanggal 08 November 2018 pukul 20.00 ) https://www.eduspensa.id/prinsip-demokrasi-pancasila/,diakses pada tanggal 08 November 2018 pukul 20.15 http://pkn-ips.blogspot.co.id/2014/10/prinsip-prinsip-demokrasi-pancasila.html,diakses pada tanggal 08 November pukul 21:00 file:///C:/Users/WIN%207/Downloads/10763-26127-1-PB%20(1).pdf,diakses pada tanggal 11 November pukul 08.46 Soehino.2010.Perkembangan Sisitem demokrasi di Indonesia Edisi 1.Yogyakarta:BPFE Yogyakaarta,diakses pada tanggal 11 November 2018 pukul 2.23 Yusila,2013,Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia,( http://yusila94.blogspot.com/2013/01/pelaksanaan-demokrasi-di-indonesia.html,diakses pada tanggal 11 November 2018 pukul 2.23)

1. Coba anda analisa pelaksanaan demokrasi di Indonesia sejak era reformasi hingga saat ini, lalu buatlah essay singkat maksimal 6 halaman (isi saja) dengan spasi 1,115, huruf arial, font 12

ORDE REFORMASI A.

Sejarah lahirnya orde reformasi Menurut Hariyono (2014:100), perkembangan demokrasi di Indonesia seakan menemukan momentumnya pada Era Reformasi. Setelah jatuhnya Suharto sebagai Presiden, birokrasi dan militer menjadi sasaran awal untuk tidak terlibat dalam politik praktis. Penyelenggaraan pemilihan umum tidak lagi ditangani oleh Departemen Dalam Negeri, melainkan harus ditangani oleh Komisi Pemilihahn Umum (KPU) yang independen. Euforia demokrasi menyebar ke semua arah, sejak dari pusat sampai ke daerah dan meliputi semua bidang kehidupan. Presiden dan wakil Presiden yang sebelumnya dipilih oleh MPR dianggap tidak sesuai lagi karena mereka yang duduk pada lembaga itu sering tidak mencerminkan aspirasi rakyat. Oleh karena itu, proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung dilakukan oleh rakyat. Demikian juga dengan jabatan politik untuk kepada daerah (Gubernur, Bupati, atau Wali Kota) dipilih langsung oleh rakyat. Militer tidak boleh menduduki jabatan di luar pertahanan, terutama jabatan politik. Bagi anggota militer yang menduduki jabatan politik (di legislatif, sebagai kepada daerah, atau yang lain) harus mengundurkan diri. Posisi partai-partai politik sebagai pilar demokrasi dikembangkan, sehingga mereka yang akan duduk dalam legislatif harus berangkat dari partai politik. Demikian pula untuk mereka yang ingin mencalonkan diri menjabat jabatan politik. Sistem pemerintahan yang sentralistik segera diganti dengan pemerintahan yang desentralistis dengan dikeluarkannya UU No. 22 tahu 1999. UU itu direvisi menjadi UU No. 32 tahun 2004. Pers diberi kebebasan untuk memberi informasi secara bebas dan terbuka tanpa intervensi dari aparat.

Pemerintah dan keamanaan. Praktik demokrasi pada Era Reformasi tidak serta merta membawa kedamaian dan kemakmuran bagi rakyat, bahkan ada yang mengatakan dengan istilah ‘demokrasi’ telah berubah menjadi ‘democrazy’(rakyat yang gila). Terlepas dari kekurangan tersebut, perlu dibedakan antara pemikiran demokrasi dengan praktik demokrasi, tanpa berpretensi untuk memisahkannya. Praktik demokrasi membutuhkan veriabel yang jauh lebih kompleks dengan pemikiran demokrasi. Munculnya konsep demokrasi dialogis atau juga sering disebut demokrasi deliberative, sebagai koreksi sekaligus antithesis dari demokrasi yang teknis dan procedural layak untuk dikembangkan sesuai dengan konteks Indonesia. Melalui dialog ‘pengakuan’ akan adanya pluralitas yang didasari toleransi terhadap perbedeaan yang ada, dapat dibangun ruang publik dan diskusi yang bisa bermanfaat untuk pemecahan masalah bersama, demikian ungkap Hariyono (2014:104) Reformasi di Indonesia terjadi pada tahun 1998, dimana Mahasiswa Indonesia melakukan Power People untuk menjatuhkan dinasti Orde Baru atau Pemerintahan Soeharto yang sudah berlangsung selama 32 Tahun. People Power atau demo besarbesaran ini kemudian membuahkan hasil, Presiden Soeharto yang militeristik dan diktator kemudian mengundurkan diri dari jabatan kepresidenan Sejak tanggal 21 Mei 1998.Tanggal ini kemudian ditetapkan sebagai tanggal Puncak Terjadinya Reformasi. 6 Tuntutan Reformasi 1) 2) 3) 4) 5) 6)

Penegakan supremasi hukum Pemberantasan KKN (korupsi Kolusi dan Nepotisme) Pengadilan mantan Presiden Soeharto dan kroninya Amandemen UUD 1945 Pencabutan dwifungsi ABRI Pemberian otonomi daerah seluas- luasnya. Pahlawan Reformasi Empat pahlawan reformasi 1998 adalah: Elang Surya Lesmana, Hafidhin Royan, Hendriawan Sie, dan Hery Hertanto. Pemerintahan Pasca Reformasi Dalam rangka menanggapi tuntutan reformasi dari masyarakat dan agar dapat mewijudkan tujuan dari reformasi tersebut maka B.J.Habibie mengeluarkan beberapa kebijakan, antaranya: Kebijakan dalam bidang politik. reformasi dalam bidang politik berhasil mengganti lima paket undang-undang masa orde baru dengan tiga undang-undang politik yang lebih demokratis. Berikut ini tiga undang-undang tersebut: UU No. 2 Tahun 1999 tentang partai politik; UU No. 3 Tahin 1999 tentang pemilihan umum dan UU No. 4 Tahun 1999 tentang susunan dan kedudukan DPR/MPR.

Kebijakan Dalam Bidang Ekonomi. Untuk memperbaiki prekonomian yang terpuruk, terutama dalam sektor perbankan, pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional ( BPPN ). Selanjutnya pemerintah mengeluarkan UU No 5 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Kebebasan Dalam Menyampaikan Pendapat dan Pers. Kebebasan menyampaikan pendapat dalam masyarakat mulai terangkat kembali. Hal ini terlihat dari mumculnya partai-partai politik dari berbagaia golongan dan ideology. Masyarakat dapat menyampaikan kritik secara terbuka kepada pemerintah. Di samping kebebasan dalam menyampaikan pendapat, kebebasan juga diberikan kepada Pers. Reformasi dalam Pers dilakukan dengan cara menyederhanakan permohonan Surat Ijin Usaha Penerbitan ( SIUP ). Pelaksanaan Pemilu. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie berhasil diselenggarakan pemilu multipartai yang damai dan pemilihan presiden yang demokratis. Pemilu tersebut diikuti oleh 48 partai politik. Dalam pemerintahan B. J. Habibie juga berhasil menyelesaikan masalah Timor Timur . B.J.Habibie mengambil kebijakan untuk melakukan jajak pendapat di Timor Timur. Referendum tersebut dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 1999 dibawah pengawasan UNAMET. Hasil jajak pendapat tersebut menunjukan bahwa mayoritas rakyat Timor Timur lepas dari Indonesia. Sejak saat itu Timor Timur lepas dari Indonesia. Pada tanggal 20 Mei 2002 Timor Timur mendapat kemerdekaan penuh dengan nama Republik Demokratik Timor Leste. Selain dengan adanya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh B.J. Habibie, perubahan juga dilakukan dengan penyempurnaan pelaksanaan dan perbaikan peraturan-peraturan yan tidakk demokratis, dengan meningkatkan peran lembagalembaga tinggi dan tertinggi negara dengan menegaskan fungsi, wewenang dan tanggung jawab yang mengacu kepada prinsip pemisahan kekuasaan dn tata hubungan yang jelas antara lembaga Eksekutuf, Legislatif dan Yudikatif. Masa reformasi berusaha membangun kembali kehidupan yang demokratis antara lain : Keluarnya ketetapan MPR RI No X / MPR/1998 Tentang Pokok-Pokok Reformasi. Ketetapan No VII/MPR/ 1998 tentang pencabutan Tap MPR tentang referendum Tap MPR RI No XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari KKN. Tap MPR RI No XIII/MPR/1998 tentang pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden RI. Amandemen UUD 1945 sudah sampai Amandemen I,II,III,IV. B. PERKEMBANGAN POLITIK DAN EKONOMI PADA MASA REFORMASI 1. Munculnya Gerakan Reformasi Reformasi merupakan suatu perubahan tatanan perikehidupan lama dengan tatanan perikehidupan yang baru dan secara hukum menuju ke arah perbaikan. Gerakan reformasi, pada tahun 1998 merupakan suatu gerakan untuk mengadakan pembaharuan dan perubahan, terutama perbaikan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan hukum.

Buah perjuangan dari reformasi itu tidak dapat dipetik dalam waktu yang singkat, namun membutuhkan proses dan waktu. Masalah yang sangat mendesak, adalah upaya untuk mengatasi kesulitan masyarakat banyak tentang masalah kebutuhan pokok (sembako) dengan harga yang terjangkau oleh rakyat. Sementara itu, melihat situasi politik dan kondisi ekonomi Indonesia yang semakin tidak terkendali, rakyat menjadi semakin kritis menyatakan pemerintah Orde Baru tidak berhasil menciptakan kehidupan masyarakat yang makmur, adil, dan sejahtera. Oleh karena itu, munculnya gerakan reformasi bertujuan untuk memperbaharui tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Beberapa agenda reformasi yang disuarakan para mahasiswa anatara lain sebagai berikut : 1. Adili Soeharto dan kroni-kroninya. 2. Amandemen UUD 1945 3. Penghapusan Dwi Fungsi ABRI 4. Otonomi daerah yang seluas-luasnya 5. Supremasi hukum 6. Pemerintahan yang berisi dari KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme). 2. Kronologi Reformasi Pada awal bulan Maret 1998 melalui Sidang Umum MPR, Soeharto terpilih kembali menjadi Presiden Republik Indonesia, serta melaksanakan pelantikan Kabinet Pembangunan VII. Namun pada saat itu semakin tidak kunjung membaik. Perekonomian mengalami kemerosotan dan masalah sosial semakin menumpuk. Kondisi dan siutasi seperti ini mengundang keprihatinan rakyat. Mamasuki bulan Mei 1998, para mahasiswa dari berbagai daerah mulai bergerak menggelar demostrasi dan aksi keprihatinan yang menuntut turunya Soeharto dari kursi kepresidenannya. Pada tanggal 12 Mei 1998 dalam aksi unjuk rasa mahasiswa Universitas Trisakti, terjadi bentrokan dengan aparat keamanan yang menyebabkan tertembaknya empat mahasiswa hingga tewas. Pada tanggal 19 Mei 1998 puluhan ribu mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta dan sekitarnya berhasil menduduki Gedung DPR/MPR. Pada tanggal itu pula di Yogyakarta terjadi peristiwa bersejarah. Kurang lebih sejuta umat manusia berkumpul di alun-alun utara kraton Yogyakarta untuk mndengarkan maklumat dari Sri Sultan Hamengku Bowono X dan Sri Paku Alam VII. Inti isi dari maklumat itu adalah menganjurkan kepada seluruh masyarakat untuk menggalang persatuan dan kesatuan bangsa. Pada tanggal 20 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundang tokoh-tokoh bangsa Indonesia untuk dimintai pertimbangannya membentuk Dewan Reformasi yang akan diketuai oleh Presiden Soeharto, namun mengalami kegagalan.

Pada tanggal 21 Mei 1998, pukul 10.00 WIB bertempat di Istana Negara, Presiden Soeharti meletakkan jabatannya sebagai presiden di hadapan ketua dan beberapa anggota dari Mahkamah Agung. Presiden menunjuk Wakil Presiden B.J. Habibie untuk menggantikannya menjadi presiden, serta pelantikannya dilakukan didepan Ketua Mahkamah Agung dan para anggotanya. Maka sejak saat itu, Presiden Republik Indonesia dijabat oleh B.J. Habibie sebagai presiden yang ke-3. ndapat di muka umum dapat berupa suatu tuntutan, dan koreksi tentang suatu hal. C. KONDISI SOSIAL DAN EKONOMI MASYARAKAT SEJAK REFORMASI 1. Kondisi Sosial Masyarakat Sejak Reformasi Sejak krisis moneter yang melan da pada pertengahan tahgun 1997, perusahaan perusahaan swasta mengalami kerugaian yang tidak sedikit, bahkan pihak perusahaan mengalami kesulitan memenuhi kewajibannya untuk membayar gaji dan upah pekerjanya. Keadaan seperti ini menjadi masalah yang cukup berat karena disatu sisi perusahaan mengalami kerugaian yang cukup besar dan disisi lain para pekerja menuntut kenaikan gaji. Tuntutan para pekerja untuk menaikkan gaji sangat sulit dipenuhi oleh pihak perusahaan, akhirnya banyak perusahaan yang mengambil tindakan untuk mengurangi tenaga kerja dan terjadilah PHK. Para pekerja yang deberhentikan itu menambah jumlah pengangguran, sehingga jumlah pengangguran diperkirakan mencapai 40 juta orang. Pengangguran dalam jumlah yang sangat besar ini akan menimbulkan terjadinya masalah masalah social dalam kehidupan masyarakat. Dampak susulan dari pengangguran adalah makin maraknya tindakan tindakan criminal yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu ,hendaknya pemerintah dengan serius menangani masalah pengangguran dengan membuka lapangan kerja yang dapat menampung para penganggur tersebut. Langkah berikutnya, pemerintah hendaknya dapat menarik kembali para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia, sehingga dapat membuka lapangan kerja baru untuk menampung para penganggur tersebut. Masalah pengangguran merupakan masalah social dalam kehidupan masyarakat dan sangat peka terhadap segala bentuk pengaruh. 2. Kondisi Ekonomi Masyarakat Indonesia Sejak berlangsungnya krisis moneter pertengahan tahun 1997, ekonomi Indonesia mulai mengalami keterpurukan. Keadaan perekonomian makin memburuk dan kesejahteraan rakyat makin menurun. Pengangguran juga semakin luas. Sebagai akibatnya, petumbuhan ekonomi menjadi sangat terbatas dan pendapatan perkapita cenderung memburuk sejak krisis tahun 1997. Demokrasi yang diterapkan Negara kita pada era reformasi ini adalah demokresi Pancasila, namun berbeda dengan orde baru dan sedikit mirip dengan demokrasi

perlementer tahun 1950 1959. Perbedaan demkrasi reformasi dengan demokrasi sebelumnya adalah:    

Pemilu yang dilaksanakan (1999-2004) jauh lebih demokratis dari yang sebelumnya. Ritasi kekuasaan dilaksanakan dari mulai pemerintahan pusat sampi pada tingkat desa. Pola rekruitmen politik untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka. Sebagian besar hak dasar bisa terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat.

DAFTAR PUSTAKA https://www.kompasiana.com/fellyciaaudry/59f397a0ff24050c35423c22/perjalanandemokrasi-di-indonesia,diakses pada tanggal 11 November 2018 pukul 07.00 https://ayunopedia.blogspot.com/2013/04/makalah-demokrasiperkembangan.html,diakses pada tanggal 11 Novemer 2018 pukul 07.30