Uts_54_dwi Adiva Auliangrum_farmasi 3a_(makalah)hubungan Negara Dengan Warga Negara Dan Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Warga Negara.docx

MAKALAH KEWARGANEGARAAN HUBUNGAN NEGARA DENGAN WARGA NEGARA DAN PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

Disusun Oleh

:

Nama

: Dwi Adiva Aulianingrum

Kelas

:3A

NIM

: 1700023059 FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA 2018

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Warga negara di artikan dengan orang-orang yang menjadi bagian dari suatu penduduk. Istilah warga negara dahulu dikenal dengan istilah hamba atau kaula negara. Warga negara berasal dari dua kata, yaitu warga dan negara. Warga diartikan sebagai anggota atau peserta. Warga mengandung arti sebagai anggota atau peserta dari suatu kelompok atau organisasi perkumpulan. Warga negara, artinya warga atau anggota dari suatu negara. Hubungan antara negara dan warga negara identik dengan adanya hak dan kewajiban, antara warga negara dengan negaranya ataupun sebaliknya. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan keamanan, kesejahteraan, perlindungan terhadap warga negaranya serta memiliki hak untuk dipatuhi dan dihormati. Sebaliknya warga negara wajib membela negara dan berhak mendapatkan perlindungan dari negara. Di Indonesia seringkali terjadi adanya kesenjangan antara peranan negara dengan kehidupan warga negara. Masalah-masalah politik, sosial, ekonomi, dan budaya misalnya, seringkali terjadi karena adanya kesenjangan antara peranan negara serta kehidupan warga negaranya. Dalam hubungannya warga negara dengan negaranya, masing-masing memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Dimana setiap kewajiban itu telah diatur dalam undang-undang secara jelas yang harus dipenuhi oleh lembaga trias polotika. Melalui tangan Legislatif suara rakyat tersampaikan, melalui tangan eksekutif kewajiban negara, hak rakyat dipenuhi, dan di tangan yudikatif aturan-aturan pelaksanaan hak dan kewajiban di jelaskan. Idealnya begitu, tapi apa daya sampai sekarang boleh di hitung dengan sebelah tangan seberapa jauh negara menjalankan kewajibannya. Boleh dihitung juga berapa banyak warga Negara yang menuntut haknya. Bukan hal yang aneh lagi ketika sebagian rakyat menuntut kembali haknya yang selama ini telah diberikan kepada negara sebagai jaminan negara akan menjaga serta menjalankan kewajibannya. Negara sebagai sebuah entitas dimana meliputi sebuah kawasan yang diakui (kedaulatan), mempunyai pemerintahan, serta mempunyai rakyat. Rakyat kemudian memberikan sebagian hak-nya kepada negara sebagai ganti negara akan melindunginya dari setiap mara bahaya, serta berkewajiban untuk mengatur rakyatnya. Hak-hak rakyat tadi adalah kewajiban bagi sebuah negara. Hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan kerja serta hak-hak untuk mendapatkan pelayanan umum seperti kesehatan, rumah, dan tentunya hak untuk mendapatkan pendidikan. Semuanya itu harus mampu dipenuhi oleh negara, karena itulah

tanggung jawab negara. Kalau hal itu tak bisa dipenuhi oleh sebuah negara maka tidak bisa disebut sebuah negara.

B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakanag di atas, maka dapat di uraikan rumusan masalah sebagai berikut: 1. Apa pengertian warga negara dan negara? 2. Apa perbedaan hak dan kewajiban warga negara dan negara? 3. Bagaimana seharusnya hubungan antara warga negara dan negara? 4. Bagaimana penilaian pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara di Indonesia?

C. Tujuan Maksud dan Tujuan penulis dalam pembuatan makalah kali ini yaitu mengetahui pengertian warga Negara dan Negara, Hubungan/Keterkaitan antara warga Negara dan Negara, serta Hak dan kewajiban negara dan warga Negara.

BAB II PEMBAHASAN A. Pengertian Warga Negara Warga Negara adalah orang yang terkait dengan sistem hukum Negara dan mendapat perlindungan Negara.Warga Negara secara umum ada Anggota suatu negara yang mempunyai keterikatan timbal balik dengan negaranya.Warga negara adalah orang yg tinggal di dalam sebuah negara dan mengakui semua peraturan yg terkandung di dalam negara tersebut.Warga Negara Indonesia menurut Pasal 26 UUD 1945 adalah : Orang-orang bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan Undang-undang sebagai warga Negara.Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam UU no. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut UU ini, orang yang menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) adalah 1. setiap orang yang sebelum berlakunya UU tersebut telah menjadi WNI. 2. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI. 3. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu warga negara

asing (WNA), atau sebaliknya.

4. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. 5. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah, dan ayahnya itu seorang WNI. 6. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNI. 7. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin. 8. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. 9. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah megara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui. 10. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya. 11. anak yang dilahirkan di luar wilayah Republik Indonesia dari ayah dan ibu WNI, yang karena

ketentuan

dari

Negara

tempat

anak

kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan.

tersebut

dilahirkan

memberikan

12. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Selain itu, diakui pula sebagai WNI bagi: 1. anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun dan belum kawin, diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing. 2. anak WNI yang belum berusia lima tahun, yang diangkat secara sah sebagai anak oleh WNA berdasarkan penetapan pengadilan. 3. anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah RI, yang ayah atau ibunya memperoleh kewarganegaraan Indonesia. 4. anak WNA yang belum berusia lima tahun yang diangkat anak secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh WNI.

Kewarganegaraan Indonesia juga diperoleh bagi seseorang yang termasuk dalam situasi sebagai berikut: 1. Anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia, yang ayah atau ibunya memperoleh kewarganegaraan Indonesia 2. Anak warga negara asing yang belum berusia lima tahun yang diangkat anak secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh warga negara Indonesia. Jadi, warga negara adalah orang yang tinggal di suatu negara dengan keterkaitan hukum dan peraturan yang ada dalam negara tersebut serta diakui oleh negara, baik warga asli negara tersebut atau pun warga asing dan negara tersebut memiliki ketentuan kepada siapa yang akan menjadi warga negaranya.

B. Pengertian Negara Negara adalah suatu organisasi dari sekelompok manusia yang mendiami suatu wilayah tertentu dan mengetahui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan kelompok tersebut. Negara juga diartikan sebagai suatu perserikatan yang melaksanakan satu pemerintahan melalui hokum yang mengikat masyarakatnya demi ketertiban sosial.

Negara merupakan alat masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat. Negara dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan. Tugas utama Negara yaitu: 1. Mengatur dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat yang bertentangan satu sama lain. 2. Mengatur dan menyatukan kegiatan manusia dan golongan untuk menciptakan tujuan bersama yang disesuaikan dan diarahkan pada tujuan Negara.

C. Unsur Negara a. Konstitutif Negara meliputi wilayah udara, darat, perairan, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat. b. Wilayah Batas wilayah suatu negara ditentukan dalam perjanjian dengan negara lain. Perjanjian itu disebut Perjanjian Internasional, Perjanjian dua negra disebut Perjanjian Bilateral, sedangkan apabila dilakukan oleh banyak negara disebut Perjanjian Multilateral c.Rakyat Harus ada orang yang berdiam di negara tersebut dan untuk menjalankan pemerintahan. d.Pemerintah Negara harus mempunyai suatu badan yang berhak mengatur dan berwenang merumuskan serta melaksanakan peraturan yang mengikat rakyatnya.

D. Bentuk Negara 1.

Negara Kesatuan (Unitarisme)

2. Negara yang merdeka dan berdaulat, dimana kekuasaannya atau pemerintahannya berada di Pusat. 3. Bentuk Negara Kesatuan 4. Negara dengan sistem sentralisasi 5. Segala sesuatu dalam negara diatur langsung oleh pemerintah pusat Dampak Positif: 6. Berlakunya peraturan yang sama di setiap wilayah Negara 7. Penghasilan daerah dapat digunakan untuk keperluan seluruh Negara.

E. Bentuk Kenegaraan a. Negara

Bentuk ini hanya terdapat di lingkungan kerajaan Inggris. Negara Dominion adalah semua Negara jajahan Inggris, dan tetap mengakui Raja Inggris sebagai rajanya walaupun Negara tersebut sudah merdeka. Negara-negara tersebut tergabung dalam “The British Commonwealth of Nations”. b. Negara Uni Gabungan dua negara dengan satu kepala Negara. c. Uni Riil Terjadi karena adanya perjanjian d.Uni Personil Terjadi karena kebetulan e. Negara Protektorat Negara yang berada di bawah perlindungan Negara lain.

F . Sifat-sifat Negara Memaksa, Negara mempunyai kekuasaan untuk menggunakan kekerasan fisik secra legal agar tercapai ketertiban dan mencegah timbulnya anarki. Monopoli, Negara mempunyai hak kuasa tunggal dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat.

G. Pengertian Hak Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 yang menyebutkan: “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.” Hak adalah Sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Contohnya: hak mendapatkan pengajaran, hak mendapatkan nilai dari guru dan sebagainya. Adapun Prof. Dr. Notonagoro mendefinisikannya sebagai berikut: “Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan meluli oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita harus menghargai anugerah degan tidak membedakan manusia bedasarkan latar belakang ras, etnik, agama, warna kulit, jenis kelamin,

dan lain-lain. Namun perlu diingat bahwa dengan hak asasi manusiabukan berarti dapat berbuat semena-mena. Karena manusia juga memilki hak asasi sendiri. Ada 3 hak asai manusia yang fundamental (pokok): 1.

Hak hidup (life)

2.

Hak kebebasan (liberty)

3.

Hak memilki (property)

Instrumen HAM di Indonesia: a.

Pembukaan UUD 1945 Hak asasi manusia tercantum dalam pembukaan UUD 1945 diantaranya:

1.

Alinea 1: bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsadan oleh sebab itu maka penjajahan harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.

2.

Alinea IV: pemerintah negara republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

b.

Batang tubuh UUD 1945 Secara garis besar HAM tercantum dalam pasal 27 sampai 34 dapat dikelompokkan menjadi:

a.

Hak dalam bidang ekonomi (pasal 27 (1) dan 28)

b.

Hak dalam bidang politik (pasal 27 (2), 33 dan 34)

c.

Hak dalam bidang sosial dan budaya (pasal 29, 31, 32)

d.

Hak dalam bidang hankam (pasal 27 (3) dan 30)

H. Pengertian Kewajiban Kewajiban asasi adalah kewajibna dasar yang harus dijalankan oleh sesorang dalam kaitannya dengan kepentingan dirinya sendiri, alam semesta, masyarakat, bangsa, negara, maupun kedudukannya sebagai mekhluk ciptaan Tuhan-Nya. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Bahwa setiap warga negara memliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan kehidupan yang layak, tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Semua itu terjadi karena pemerintah dan para pejabat tinggi lebih dulu mendahulukan hak daripada kewajibannya. Padahal menjadi seorang pejabat itu tidak cukup hanya memilki pangkat akan tetapi mereka berkewajiban untuk memikirkan diri sendiri. Jika keadaannya

sepeti ini, maka tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada maka kesenjangan sosial akan berkepanjangan. Antara hak dan kewajiban harus dipenuhi manusia secara seimbang. Pada masyarakat Barat hak asasi lebih menjadi wacana yang dominan daripada kewajiban asasi. Hal ini bisa dipahami dari pandangan hidup masyarakat Barat yang individualis. Pada masyarakat individualis segala sesuatu dimulai dari diriku (aku). Meskipun mereka tidak melupakan hak orang lain, karena pada masyarakat yang individualismenya sudah matang justru kesadaran akan hakku didasari pula oleh pemahaman bahwa setiap orang juga ingin dihargai haknya. Sehingga yang terjadi masing-masing individu saling menghargai individu yang lain. Berangkat dari hakku inilah kemudian lahir kewajiban-kewajiban agar hak-hak individu tersebut dapat terpenuhi. Berbeda dengan masyarakat Indonesia yang dikenal sebagai masyarakat Timur. Karakter masyarakat Timur lebih menekankan hak orang lain daripada hak dirinya sendiri. Hak diri seringkali dileburkan dalam hak kolektif/sosial. Seseorang jarang ingin menonjol secara pribadi namun cenderung lebih menonjolkan sisi kolektifnya. Hal ini banyak dilihat dari karyakarya sebenarnya karya individu namun tidak diketahui identitas penciptanya, seperti banyak lagu-lagu daerah yang tidak dikenal siapa penciptnya. Sang pencipta seringkali menyembunyikan diri dalam kolektifitas sehingga karya tersebut dikenal sebagai karya bersama. Misal lagu Gundul- gundul Pacul dari Jawa, lagu O Ina Ni Keke dari Sulawesi Utara, tanpa kita mengetahui siapa pengarang sesungguhnya. Dalam kondisi masyarakat demikian kewajiban lebih menonjol daripada hak, karena orang lebih cenderung berbuat untuk orang lain daripada diri sendiri. Ketika seseorang berbuat untuk orang lain yang itu dipahami sebagai kewajibannya, maka otomatis orang lain akan mendapatkan haknya, demikian pula ketika orang lain menjalankan kewajibannya maka kita juga mendapatkan hak kita. Perdebatan hak dulu atau kewajiban dulu bisa didekati 51 dengan pendekatan yang lebih sosio-kultural dari masyarakatnya, sehingga kita lebih bijaksana dalam melihat persoalan hak dan kewajiban ini. I.

Hak dan Kewajiban Warga Negara Menurut UUD 1945

Hak Negara Tidak ada pasal yang membicarakan khusus 1.

Hak Warga Negara Pekerjaan dan penghidupan yang layak

tentang hak negara, akan tetapi jelas bahwa (Pasal 27 ayat 2) yang terdapat pada teori Aretoteles, maka 2.

Berserikat dan berkumpul, mengeluarkan

ada keadilan yang diistilahkan sebagai pikiran dengan lisan dan tulisan (Pasal 28) keadilan legalis, yaitu keharusan warga

negara untuk taat kepada negara. Seperti 3.

Membentuk keluarga dan melanjutkan

halnya, membayar IMB, Listrik, PBB, keturunan melalui perkawinan yang sah (Pasal memiliki SIM, pajak kendaraan bermotor, 28B ayat 1) mentaatiaturan lalu lintas dan lain-lain.

4.

Hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan

berkembang

perlindungan

serta

dari

berhak

kekerasan

atas dan

diskriminsasi (Pasal 28 B ayat 2) 5.

Mengembangkan diri melelui pemenuhan kebutuhan dasarnya, mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari IPTEK, seni dan budaya (Pasal 28C ayat 1)

6.

Memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarkat, bangsa dan negaranya (Pasal 28C ayat 2)

7.

Pengakuan,

jaminan,

pelindungan

dan

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (Pasal 28D ayat 1) 8.

Bekerja

serta

mendapat

imbalan

dan

perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (Pasal 28D ayat 2) 9.

Memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (Pasal 28D ayat 3)

10. Status kewarganegaraan (Pasal 28D ayat 3) 11. Memeluk agama dan beribadat menurut agamanya,

memilih

pendidikan

dan

pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali (Pasal 28E ayat 1)

12. Kebebasan

meyakini

kepercayaan,

menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya (Pasal 28E ayat 2) 13. Kebebasan

berserikat,

berkumpul

dan

mengeluarkan pendapat (Pasal 28E ayat 3) 14. Berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk

mengembangkan

pribadi

dan

lingkungan sosialnya, serta berhak mencari memperoleh, memiliki,

menyimpan,

menyampaikan

mengolah

informasi

dan

dengan

menggunakan segala jenis saluran yang tersedia (Pasal 28F) 15. Perlindungan

diri

pribadi,

keluarga,

kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman

dan

perlindungan

dari

ancaman

ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. (Pasal 28G, ayat 1) 16. Bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. (Pasal 28G, ayat 2) 17. Hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 28H, ayat 1). 18. Mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan (Pasal 28H, ayat 2)

19. Jaminan

sosial

yang

memungkinkan

pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat (Pasal 28H, ayat 3). 20. Mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun (Pasal 28H ayat 4). 21. Hidup, tidak disiksa, kemerdekaan pikiran dan hati nurani, beragama, tidak diperbudak, diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (Pasal 28I, ayat 1). 22. Bebas

dari

perlakuan

yang

bersifat

diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan

perlindungan

terhadap

perlakuan yang bersifat diskriminatif itu (Pasal 28I ayat 2) 23. Identitas

budaya

tradisional

dan

dihormati

hak

masyarakat

selaras

dengan

perkembangan zaman dan peradaban (Pasal 28I, ayat 3). 24. Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara (Pasal 30, ayat 1) 25. Mendapat pendidikan (Pasal 31, ayat 1)

Kewajiban Negara 1.

Kewajiban Warga Negara

Melindungi segenap bangsa, memajukan 1. kesejahteraan

umum,

Menjunjung hukum dan pemerintahan itu

mencerdaskan dengan tidak ada kecualinya (Pasal 27 ayat

kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan 1) ketertiban dunia. (Pembukaan UUD 1945, 2. Alenia IV) 2.

Menghormati hak asasi manusia orang lain

dalam

tertib

kehidupan

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. pemenuha hak asasi manusia adalah tanggung (Pasal 28J, ayat 1)

jawab negara, terutama pemerintah. (Pasal 3. 28I ayat 4) 3.

Tunduk

kepada

ditetapkan

Menjamin pemduduk

kemerdekaan untuk

memeluk

tiap-tipa dengan

pembatasan

dengan maksud

yang

undang-undang

semata-mata

untuk

agamanya menjamin pengakuan serta penghormatan

masing-masing dan untuk beribadat menurut atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk agamanya dan kepercayaannya itu. (Pasal 29 memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan ayat 2) 4.

pertimbangan moral, nilai-nilai agama,

Untuk pertahanan dan keamanan negra keamanan, dan ketertiban umum dalam dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan suatu masyarakat demokratis (Pasal 28J keamanan

rakyat

semesta

oleh

tentara ayat 2)

nasional Indonesia dan kepolisia negara 4.

Ikut serta dalam usaha pertahanan dan

republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, keamanan negara (Pasal 30, ayat 1) dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung. 5. (Pasal 30 ayat 2) 5.

melaksanakan

udara

sebagai

mempertahankan,

alat

negara melindungi,

dan

(Pasal 30 ayat 3) Kepolisian negara republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan

ketertiban

melindungi,

masyarakat mengayomi,

bertugas melayani

masyarakat, serta menegakkan hukum (Pasal 30, ayat 4). Membiayai pendidikan dasar. (Pasal 31 ayat 2) 8.

pertahanan

dan

Mengusahakan dan menyelenggarakan satu

sistem

pendidikan

nasional,

yang

meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. (Pasal 31 ayat 3)

Mengikuti pendidikan dasar (Pasal 31,

bertugas ayat 2)

memeliharakeutuhan dan kedaulatan negara.

7.

sistem

Tentara nasional Indonesia terdiri atas keamanan rakyat semesta (Pasal 30, ayat 2). angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan 6.

6.

Untuk pertahanan dan keamanan negara

9.

Memprioritaskan

anggaran

pendidikan

sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional (Pasal 31 ayat 4). 10.

Memajukan

ilmu

pengetahuan

dan

teknologi dengan menjunjung tinggi nilainilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia (Pasal 31 ayat 5) 11.

Memajukan

kebudayaan

nasional

Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin

kebebasan

masyarakat

dalam

memelihara dan 57 mengembangkan nilainilai budayanya (Pasal 32 ayat 1). 12.

Menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional (Pasal 32 ayat 2).

13.

Mempergunakan kekayaan

alam

bumi

untuk

dan

air

dan

sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat (Pasal 33 ayat 3). 14.

Memelihara fakir miskin dan anak anak yang terlantar (Pasal 34 ayat 1)

15.

Mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan (Pasal 34 ayat 2)

16.

Bertanggung

jawab

atas

penyediaan

fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak (Pasal 34 ayat 3) Dari tabel di atas hubungan warga negara dengan negaranya dibagi menjadi 3 golongan:

1.

Kaum pluralis Kaum pluralis berpandangan bahwa negara itu bagaikan sebuah arena tempat berbagai golongan dalam masyarakat berlaga. Masyarakat berfungsi memberi arah pada kebijakan yang diambil negara. Pandangan pluralis persis sebagaimana dikatakan Hobbes dan John Locke bahwa masyarakat itu mendahului negara. Mayarakat yang menciptakan negara dan bukan sebaliknya, sehingga secara normatif negara harus tunduk kepada masyarakat

2.

Kaum marxis Teori Marxis berpendapat bahwa negara adalah serangkaian institusi yang dipakai kaum borjuis untuk menjalankan kekuasaannya. Dari pandangan ini, sangat jelas perbedaannya dengan teori pluralis. Kalau teori pluralis melihat dominasi kekuasan pada warga negara, sedangkan teori Marxis pada negara. Seorang tokoh Marxis dari Italia, Antonio Gramsci, yang memperkenalkan istilah ‘hegemoni’ untuk menjelaskan bagaimana negara menjalankan penindasan tetapi tanpa menyebabkan perasaan tertindas, bahkan negara dapat melakukan kontrol kepada masyarakat

3.

Kaum sintesis Pandangan yang menyatukan dua pandangan tersebut adalah teori strukturasi yang dikemukakan oleh Anthony Giddens. Ia melihat ada kata kunci untuk dua teori di atas yaitu struktur untuk teori Marxis dan agensi untuk Pluralis. Giddens berhasil mempertemukan dua kata kunci tersebut. Ia berpandangan bahwa antara struktur dan agensi harus dipandang sebagai dualitas (duality) yang selalu berdialektik, saling mempengaruhi dan berlangsung terus menerus

J.

Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Negara dan Warga Negara di Negara Pancasila Dalam pelaksaannya hak asasi manusia di Indonesia mengalami pasang surut. Wacana hak asasi manusia terus berkembang seiring dengan berkembangnya pelanggaran-pelanggaran HAM yang semakin meningkat intensitas maupun ragamnya. Pelanggaran itu dilakukan oleh negara maupun warga negara, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Suatu hal tidak dapat dilaksanakan sebelum mengetahui benar apa yang hendak dilaksanakan, untuk melaksanakannya diperlukan pedoman, dan agar pelaksanaan bisa berjalan sesuai dengan harapan maka perlu ada institusi yang mengawal pelaksanaan tersebut. Dengan demikian ada tiga hal penting dalam pelaksanaan hak dan kewajiban ini. Pertama, Pancasila perlu dimengerti secara tepat dan benar baik dari pengertian, sejarah, konsep, prinsip dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Tanpa mengerti hal-hal yang mendasar ini amat sulit Pancasila untuk diamalkan. Selain daripada itu, Pancasila akan cepat

memudar dan dilupakan kembali. Kekuatan akar pemahaman ini amat penting untuk menopang batang, ranting, daun dan buah yang akan tumbuh di atasnya. Banyak hal yang terjadi ketika semangat untuk mengamalkan Pancasila sangat tinggi namun tidak didasari oleh pemahaman konsep dasar yang kuat, bukan hanya mudah memudar, namun juga akan kehilangan arah, seakan- akan sudah melaksanakan Pancasila padahal yang dilaksanakan bukan Pancasila, bahkan bertentangan dengan Pancasila. Hal ini amat mudah dilihat dalam praktek perekonomian dan perpolitikan Indonesia saat ini yang tanpa sadar sudah mengekor pada sistem kapitalis-neoliberalis dan perpolitikan yang bernapaskan individualis bukan kolektifis. Kedua, pedoman pelaksanaan. Semestinya kita tidak perlu malu mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Orde Baru yang berusaha membuat Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (P4). Pedoman ini sangat diperlukan agar negara dan warganegara mengerti apa yang musti dilakukan, apa tujuannya dan bagaimana strategi mencapai tujuan tersebut. Manakala tidak ada pedoman pelaksanaan, maka setiap orang berusaha membuat pedoman sendiri-sendiri sehingga terjadi absurditas (kebingungan). Banyaknya kelemahan yang terjadi pada pelaksanaan P4 perlu dievaluasi untuk diperbaiki. Contoh kelemahan utama dalam pelaksanaan P4 adalah bahwa pedoman tersebut bersifat kaku, tertutup dan doktriner, hanya pemerintah yang berhak menerjemahkan dan menafsirkan Pancasila, sehingga tidak ada ruang yang cukup untuk diskusi dan terbukanya konsep-konsep baru. Kelemahan tersebut harus diperbaiki tidak kemudian dibuang sama sekali. Ketiga, perlunya lembaga yang bertugas mengawal pelaksanaan Pancasila. Lembaga ini bertugas antara lain memfasilitasi aktivitas-aktivitas yang bertujuan untuk mensosialisasikan Pancasila. Membuka ruang-ruang dialog agar tumbuh kesadaran ber-Pancasila baik di kalangan elit politik, pers, anggota legislatif, eksekutif, yudikatif, dan masyarakat luas. Yang tak kalah penting adalah ikut memberi masukan kepada lembaga-lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan membuat kebijakan serta ikut mengevaluasi setiap kebijakan yang dilakukan agar terjamin tidak bertentangan dengan Pancasila. Dalam konteks pelaksanaan hak dan kewajiban, maka tiga hal penting sebagaimana disebut di atas juga perlu ada, yaitu perlu mengerti prinsipprinsip dasar hak dan kewajiban negara dan warga negara, terdapat pedoman pelaksanaannya dan ada lembaga yang mengawalnya. Tiga hal ini tentu tidak berdiri sendiri khusus terkait dengan hak dan kewajiban negara dan warga negara, namun merupakan kesatuan gerak besar revitalisasi Pancasila dalam semua bidang kehidupan. Pelaksanaan hak dan kewajiban negara dan warga negara dalam negara Pancasila adalah sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 seperti tergambar dalam klasifikasi di atas. Namun demikian, selain melihat klasifikasi

tersebut perlu juga memahami konsep, prinsip dan nilai Pancasila dalam pelaksanaan hak asasi manusia. Prinsip dan nilai Pancasila yang dikutip dari Pedoman Umum Implementasi Pancasila dalam Kehidupan Bernegara yang ditulis oleh Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kehidupan Bernegara: a)

Manusia adalah makhluk Tuhan yang Maha Esa, berperan sebagai pengelola dan pemelihara alam secara seimbang dan serasi dalam keimanan dan ketakwaan. Dalam mengelola alam, manusia berkewajiban dan bertanggung jawab menjamin kelestarian eksistensi, harkat dan martabat, memuliakan serta menjaga keharmonisannya

b)

Pancasila memandang bahwa hak asasi dan kewajiban asasi manusia bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, nilai budaya bangsa serta pengamalan kehidupan politik nasional.

c)

Hak asasi manusia meliputi hak hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan dan hak kesejahteraan yang tidak boleh dirampas atau diabaikan oleh siapapun.

d)

Perumusan hak asasi manusia berdasarkan Pancasila dilandaskan oleh pemahaman bahwa kehidupan manusia tidak terlepas dari hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, dan dengan lingkungannya.

e)

Bangsa Indonesia menyadari, mengakui, menghormati dan menjamin hak asasi orang lain sebagai suatu kewajiban. Hak dan kewajiban asasi terpadu dan melekat pada diri manusia sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, anggota suatu bangsa, dan anggota masyarakat bangsa-bangsa.

f)

Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai hak asasi yang harus dihormati dan ditaati oleh setiap orang/warga negara.

g)

Bangsa dan negara Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mempuyai tanggung jawab dan kewajiban menghormati ketentuan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 dengan semua instrumen yang terkait, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila. Hubungan Negara dengan Warga Negara Negara harus dapat memenuhi hak warga negaranya. Sementara itu, warga negara juga harus menyelesaikan tugas sebagai warga negara yang baik. Barulah dapat hak warga negara. Negara memiliki hubungan emosional yang kuat dengan warga negara. Tidak perlu ada pemaksaan atau aturan resmi yang mewajibkan warga negara membela negaranya. Karena

hubungan emosional yang kuatlah, warga negara tentunya tidak akan terima bila negaranya mengalami keadaan buruk. Baca juga : Dampak Korupsi Bagi Negara Sebut saja kasus pelanggaran batas negara. Spontan dan tanpa dikomando oleh pemerintah, warga negara Indonesia akan berusaha membela kehormatan negaranya sebisa mungkin. Hanya saja kadang cara yang digunakan tidak selalu benar dan tidak sesuai dengan keinginan pemerintah. 1. Memperkenalkan Budaya Bangsa Hubungan emosional yang kuat antara negara dengan warga negara akan membentuk rasa cinta tanah air. Rasa inilah yang mendorong warga negara bangga dengan segala hal yang berasal dari negaranya. Secara tidak sadar, mereka akan sangat loyal dengan segala produk rumah tangga yang berasal dari produksi dalam negeri. Lebih dari itu, seorang warga negara yang telah memiliki keterikatan emosional dengan negaranya akan memperkenalkan budaya bangsanya ke orang-orang luar negeri tanpa disuruh pemerintah. Baca juga : Fungsi Kebudayaan bagi Masyarakat Misalkan saja seorang WNI yang sedang kuliah di U.S.A dan telah memiliki ikatan emosional yang kuat dengan Indonesia akan tetap mengonsumsi tempe sebagaimana kebiasaannya di Indonesia. Dia juga akan memperkenalkan kesenian dari Indonesia dan kebiasaan-kebiasaan asli Indonesia seperti ramah dan menjaga sopan santun yang menjadi adat orang Indonesia. Apakah anda ingat dengan kebudayaan Jepang yang mendunia. Mulai dari baju Kimono, jenisjenis makanan khas Jepang, hingga bahasanya. Semuanya dikarenakan rasa nasionalisme dan cinta tanah air warga negara Jepang. Sehingga seluruh aktivitas dimanapun warga Jepang berada, mereka selalu berusaha memperkenalkan kebudayaannya kepada dunia dan terus memegang budaya Jepang di manapun ia bertempat. 2. Taat Aturan Negara Warga negara yang telah memiliki hubungan emosional kuat dengan negaranya akan memberi kepercayaan yang tinggi kepada negara. Setiap aturan negara dipercaya memiliki manfaat untuk mengatur hubungan berbangsa dan bernegara. Karena itulah ia akan berusaha sebisa mungkin mematuhi aturan negara. Baca juga : Cara Menanamkan Kesadaran Hukum Pada Warga Masyarakat Warga negara yang sudah terikat emosionalnya dengan negara secara spontan juga akan membantu negara menegakkan hukum. Contoh bentuk perwujudannya adalah dengan menjaga kelakuan agar tetap tertib bermasyarakat, menegur anggota masyarakat yang melanggar aturan negara dan membantu aparat negara bila dimintai bantuan. 3. Berusaha Mengharumkan Nama Negara

Hubungan emosional yang kuat antara negara dengan warga negaranya akan memacu usaha pengharuman nama baik. Warga negara yang baik akan selalu menjaga kelakuannya dalam bermasyarakat, baik di wilayah dalam atau luar negeri. Selain itu, dia akan terus belajar dan berlatih agar dapat memberikan suatu prestasi yang membanggakan negara, meningkatkan reputasi negaranya di kancah internasional. Sebagai timbal baliknya, negaralah yang akan memberikan fasilitas penuh kepada warga negara yang sedang berjuang mengharumkan nama negara. Mulai dari bonus hadiah, transportasi dan segala macam akomodasi yang dibutuhkan warga negara akan dipenuhi negara. Segala hal yang diberikan oleh negara kepada warga negaranya merupakan upaya mencapai tujuan-tujuan negara dan usaha untuk memenuhi kewajibannya kepada warga negara. Sementara tindakan yang dilakukan warga negara merupakan bentuk dari pelaksanaan kewajibannya sebagai warga negara yang baik.

Peta Normatif Hubungan Negara dan Warga Negara Konsep hubungan antara warga negara dengan negara masih sering menimbulkan persoalan yang bersifat dilematis. Hubungan antara warga negara dan negara juga kerap kali dipersepsikan dalam bahasa yang ‘latah’. Apakah dalam proses hubungan itu negara harus berada di atas warga negara ataukah justru menempatkan keduanya dalam hubungan kesejajaran. Apakah negara harus mencampuri urusan asasi warga negara ataukah sebuah perlakuan yang ‘ditabukan’. Dalam wacana Pendidikan Kewarganegaraan, negara harus diposisikan sejajar dengan warga negaranya. Masyarakat (warga negara) tidak dilawankan dengan negara, akan tetapi justru dipersepsikan sebagai ‘mitra’ hubungan antara keduanya. Selama negara masih berada di atas warga negara atau masyarakat, maka hubungan antara keduanya tidak akan bisa berlangsung secara harmonis. Padahal, keharmonisan ini menjadi kata kunci yang menentukan segala-galanya. Dalam hal itu, Gouldner (1998) menegaskan bahwa hubungan antara masyarakat dan negara tidak selalu selamanya berkonotasi normatif, tetapi juga bersifat empirik. Secara normatif, bahwa hubungan negara dan warga negara harus selalu berpegang pada hak dan kewajiban yang melekat antara keduanya, sehingga proses dialogisnya berlangsung secara demokratis, adil, dan harmonis dengan bersandar pada norma yang dipersyaratkan oleh konstitusi. Sedangkan secara empirik bisa jadi justru melanggar norma bangsa dan negara yang telah disepakati bersama. Untuk membangun hubungan antara negara dengan warga negara secara adil dan berimbang, normatif dan etik, dapat ditempuh dengan langkah-langkah berikut: 1.

Inventarisasi variabel yang melekat pada diri warga negara;

2.

Inventarisasi variabel yang melekat pada organisasi negara;

3.

Menghubungkan variabel yang melekat pada diri warga negara dengan variabel yang melekat pada organisasi negara;

4.

Mempersepsikan hubungan kedua variabel (warga negara dan negara) identik dengan hubungan hak dan kewajiban antara keduanya; dan

5.

Menara dasar norma sebagai ‘pembenar’ hubungan antara warga negara dengan negara, yang bersumber dari jiwa dan nilai-nilai konstitusi. Hubungan negara dan warga negara tidak berlangsung menurut gradasi (tingkatan) yang vertikal, melainkan menjadi hubungan yang sederajat. Masing-masing memiliki nilai fungsional sendiri dan terjalin secara interaktif dalam pemetaan secara sistematik. Negara tidak dibenarkan mendominasi warga negara, begitu juga warga negara tidak dibenarkan secara anarkis menjatuhkan negara.

Pelanggaran Terhadap Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Warga Negara Kasus tersebut tentu saja telah menyimpang dari UUD 1945 pasal 28 H ayat 1 yang berbunyi: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Sebenarnya, dokter UGD telah melakukan tata laksana kegawatdaruratan sesuai standar profesi dan kompetensi dokter Indonesia. Meski demikian, hasil audit manajemen tidak lebih baik dari audit medis. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa direktur RS. Mitra Keluarga Kalideres kurang memahami peraturan perundangan terkait rumah sakit. Hal ini berkaitan dengan sikap rumah sakit yan meminta uang muka kepada orang tua Debora. Padahal, pasien gawat darurat tidak boleh dimintai uang muka kepada orangtua Debora. Padahal, pasien gawat darurat tidak boleh dimintai uang muka dan tidak boleh dirujuk hingga kondisinya stabil. Sayangnya, tidak ada pelatihan terhadap direksi dan pimpinan rumah sakit agar mereka memahami perundangan tentang rumah sakit. Selain itu juga tidak ada pelatihan untuk memperbaiki mutu pelayanan. “Kesimpulannya rumah sakit belum membuat regulasi tata kelola rumah sakit sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku” SANKSI Akibat kesalahannya, PT Ragam sehat multifita sebagai pemilik RS Mitra Keluarga Kalideres harus merombak jajaran manajemen hingga pimpinan di RS Mitra Keluarga Kalideres sesuai standar kompetensi.

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan Hak dan kewajiban negara maupun warga negara saling kait mengkait, dimana kedudukan negara sangat mebutuhkan warga negara dan begitu sebaliknya. Sehingga perlu adanya rasa saling menghormati antara negara dengan negara lain. Karena hak dan kewajiban anata negara dengan warga negara telah dijelaskan dalam pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasal yang ada di dalamnya. Pelaksanaan tentang hak dan kewajiban sendiri bisa terlaksana dengan baik apabila antara negara dan warga negara saling peduli dan mendukung maupun berpartisipasi satu sama lain sehingga jika semuanya dapat berjalan dengan lancar maka tentunya tidak ada yang namanya pelanggaran HAM. Akan tetapi karena sifat manusia yang dipenuhi dengan ego maka penyimpanganpun dapat terjadi sehingga perlu adanya lembaga-lembaga yang mengatur tentang HAM. Dan sebenarnya semua itu perlu dari tanggung jawab diri sendiri dan kesadaran akan hak dan kewajiban masing-masing individu. Warga Negara adalah sebuah rakyat yang mendiami sebuah wilayah dalam sebuah komunitas atau bisa disebut dengan Negara, Negara adalah suatu wilayah yang memiliki sistem atau aturan yang berlaku bagi semua Kelompok atau individu di wilayah tersebut, Warga Negara dan Negara saling bekaitan terlihat dari sejarah terbentuknya suatu Negara,Hukum Negara harus di patuhi karena hokum Negara bersifat mutlak.

B. Saran Kita harus berhati-hati dalam bertindak karena setiap tindakan kita pasti akan memiliki tanggung jawab, contohnya seperti kasus di berita di atas, seorang gubernur menghabiskan uang rakyat, dan akhirnya gubernur tersebut berhasil di cekal dengan pasal-pasal yang berlaku di Indonesia. sekiranya itu saja saran dari kami semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf.

DAFTAR PUSTAKA http://staffnew.uny.ac.id/upload/132313272/pendidikan/warga+negara.pdf https://lms.ipb.ac.id/pluginfile.php/35741/mod_resource/content/0/Slide_Kewarganegaraan.p df Junjungan SBP Simanjuntak. Format Hubungan Negara dan Masyarakat. Fisip. USU. Soetandyo Wigjosoebroto. Hubungan Antara Negara dan Warga Negara. PUSHAM-UII 2012 Budiyanto, (2000). Dasar-dasar ilmu tata Negara untuk SMU. Jakarta: erlangga Inu kencana syafiie, (1994). Ilmu Pemerintahan Bandung: Mandar Maju Kancil, C S.T(1993), Sistem Pemerinahan Indonesia,Jakarta :Bumi Aksara