167919_materi 9 Kekuasaan Yudikatif.pdf

KEKUASAAN YUDIKATIF

Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan Hevi Kurnia Hardini, M. Asian Gov

Terdapat 2 (dua) sistem hukum yang berbeda, yaitu: • Sistem Hukum Eropa Benua (Civil Law

System-Eropa Continental)

• Sistem Hukum Inggris (Common Law Systemanglo saxon)

Kekuasaan yudikatif secara teoritis terbagai dalam dua pola sistem hukum yaitu : • Sistem Common Law (anglo saxon) Tidak terdapat kodifikasi hukum dalam kitab undang-undang

• Sistem Civil Law (eropa kontinental) Terdapat kodifikasi hukum, disebut sebagai aliran positivisme perundangundangan

Ciri atau karakteristik dari sistem Civil Law adalah: • Adanya sistem kodifikasi • Hakim tidak terikat dengan preseden atau doktrin stare decicis, sehingga undang-undang menjadi rujukan hukumnya yang utama • Sistem peradilannya bersifat inkuisitorial (hakim emiliki peranan besar dalam mengarahkan perkara)

Sistem Civil Law • Putusan hakim harus berdasar pada ketentuan kodifikasi hukum • Para hakim dengan tegas dilarang menciptakan case law • Jika terdapat perkara yang tidak diatur dalam kodifikasi hukum, maka hakim dapat memberikan putusan tetapi tidak mengikat pada hakim –hakim berikutnya

Ciri atau karakteristik dari sistem Common Law adalah: • Yurisprudensi sebagai sumber hukum utama • Dianutnya Doktrin Stare Decicis/Sistem Preseden • Adversary System dalam proses peradilan

Sistem Common Law Sistem ini mendasarkan ketentuan peradilan pada : • Undang-undang yang dibuat oleh parlemen (statute law) • Kumpulan keputusan hakim sebelumnya (jurisprudensi) • Hakim sebagai suara undang-undang (la voix de la loi)

Kajian ahli terhadap sistem common law C.F. Strong : Prinsip judge made law didasarkan pada precedent yaitu keputusan hakim terdahulu mengikat hakim berikutnya… A.V. Dicey : kekuasaan hakim pada hakekatnya bersifat legislatif… O.W. Holmes : Hakim bertindak sebagai pembuat peraturan hukum…

Badan Yudikatif Ideal • Bersifat independen dan tidak terikat dengan kekuasaan manapun (eksekutif/legislatif)

• Terdapat ketentuan untuk melakukan judicial review (hak menguji peraturan perundang-undangan agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi)

Kekuasaan Badan Yudikatif Indonesia Masih dikatakan oleh sebagian kalangan bersifat dualisme yakni : • Sistem hukum adat, suatu tata hukum yang bercorak asli Indonesia (umumnya tidak tertulis)

• Sistem hukum peninggalan Belanda (tertulis dalam KUHP & KUHAP yang dipengaruhi oleh hukum romawi)

Kekuasaan Kehakiman Demokrasi Liberal Parlementer Didasarkan pada pasal 13 & 145 konstitusi RIS dan pasal 13 & 103 UUDS 1950 Kekuasaan kehakiman merosot mengikuti merosotnya citra negara dalam masyarakat akibat instabilitas politik, pemberontakan daerah, laju inflasi & kemiskinan.

Kekuasaan Kehakiman era RIS • Dipengaruhi model pemerintahan Federal • Terdapat Pengadilan Federal (Mahkamah Agung), Pengadilan Swapraja, Pengadilan Adat dan Pengadilan Agama • Kekuasaan kehakiman didesaign free dari kekuasaan lain, tetapiterdapat redaksi ‘kecuali jika diizinkan oleh undang-undang’ pasal 145 UUDRIS

Kekuasaan Kehakiman Demokrasi Terpimpin Kekuasaan kehakiman direduksi oleh kekuasaan presiden, didasarkan pada UU No 19 tahun 1964 pasal 19 : • Demi kepentingan revolusi presiden dapat turut campur soal pengadilan. • Jabatan Mahkamah Agung berstatus menteri di bawah kekuasaan eksekutif

Kekuasaan Kehakiman era Orde Baru Secara kredo kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara mandiri konsekuen sesuai dengan pancasila & UUD 1945 didasarkan pada UU No 14 tahun 1970, tetapi dalam pelaksanaannya : • Kooptasi kekuasaan kehakiman oleh hegemonik negara • Keanggotaan hakim sebagai PNS (Golkar) dan ketua pengadilan sebagai bagian dari Muspida

Kekuasaan Kehakiman era Reformasi

• •

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dilakukan oleh : Mahkamah Konstitusi Mahkamah Agung : 1. 2. 3. 4.

•

Lingkungan Lingkungan Lingkungan Lingkungan

peradilan peradilan peradilan peradilan

umum agama militer tata usaha negara

Komisi Yudisial yang mandiri untuk menjaga harkat & martabat hakim

Wewenang Mahkamah Agung & Komisi Yudisial Mahkamah Agung : • Mengadili pada tingkat kasasi • Menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undangundang Komisi Yudisial : • Mengusulkan pengangkatan calon hakim agung • Menjaga kehormatan & martabat serta perilaku hakim

Wewenang Mahkamah Konstitusi • Mengadili pada tingkat pertama & terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang dasar • Memutus sengketa antar lembaga negara • Memutus pembubaran partai politik dan sengketa hasil pemilihan umum • Memberikan putusan terhadap pendapat DPR tentang dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau wakil presiden

KUHP dan KUHAP • Hukum pidana (hukum materiil), hukum acara pidana (hukum formal) • Yang saat ini berlaku adalah KUHP dan KUHAP peninggalan Belanda sejak 1918 • Saat ini sedang direvisi sejak 49 tahun silam

Sumber Hukum Materiil • Stuktural ekonomi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat antara lain: kekayaan alam, susunan geologi, perkembangan-perkembangan perusahaan dan pembagian kerja. • Kebiasaan yang telah membaku dalam masyarakat yang telah berkembang dan pada tingkat tertentu ditaati sebagai aturan tingkah laku yang tetap. • Hukum yang berlaku. • Tata hukum negara-negara lain. • Keyakinan tentang agama dan kesusilaan. • Kesadaran hukum.

Sumber Hukum Formil • • • • •

Undang-undang (Statue). Kebiasaan (custom). Traktat (Perjanjian Internasional). Putusan Hakim (yurisprudensi). Doktrin.

PERJALANAN PANJANG MENUJU REVISI KUHP & KUHAP

• Semangat revisi adalah penyesuaian dengan konvensi internasional dan perlindungan HAM • RUU ini ”terlalu berorientasi pada hegemoni kekuasaan, memberi peluang terlalu besar kepada pemerintah (negara) untuk turut campur secara berlebihan dalam wilayah masyarakat (public domain)” • RUU juga mengandung pasal-pasal yang berpotensi membelenggu hak-hak masyarakat untuk berpendapat, berekspresi, dan berkomunikasi”

• RUU ini ”kental bernuansa punishment (menghukum) daripada treatment (memperbaiki). Padahal, kecenderungan paradigma hukum di dunia internasional saat ini lebih mengedepankan treatment.” • RUU masih memidanakan pasal-pasal seperti pencemaran nama baik, penghinaan, penistaan, fitnah, dan kabar bohong dengan sanksi hukuman penjara atau denda.

• Akan tetapi, RUU ini dilengkapi dengan ayat yang menyatakan bahwa ”tidak merupakan pencemaran lisan atau pencemaran tertulis jika perbuatan itu nyata-nyata dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.”

• Pasal RUU ini menyatakan, ”Setiap orang yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, dan atau melalui media apa pun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme-marxisme-leninisme dalam segala bentuk dan perwujudannya, dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.”

• RUU KUHP yang berideologi kolonial, otoritarian, feodal, dan fasisme harus diganti dengan hukum yang berwatak kemerdekaan, egalitarian, dan demokrasi kerakyatan.

• Salah satu ciri pemerintahan otoriter adalah mempergunakan hukum pidana dan penegakan hukum untuk membungkam kelompok kritis. Banyak mahasiswa, intelektual, tokoh agama, pers, lembaga swadaya masyarakat Indonesia pada era rezim Orde Baru yang dianggap vokal oleh penguasa diadili dengan mempergunakan hukum pidana KUHP dan Undang-Undang Subversi, yang postulat moralnya otoritarian dan antidemokrasi.

Sampai Jumpa… Bagaimana perkembangan kekuasaan kehakiman era reformasi ?