Kebijakan Publik.docx

KEBIJAKAN PUBLIK A. ASAL-USUL DARI KEBIJAKAN PUBLIK Kebijakan = Kebijakan = Policy Ilmu Kebijakan = Policy Science = Public Policy = Publik Policy Analysis Pengertian Policy secara Etimologis terbagi menjadi tiga, yaitu: 1. Polis (Yunani : Negara-Kota) 2. Politia (Latin : Negara) 3. Policie (Middle English : Berkaitan dengan urusan pemerintah atau administrasi pemerintah) Kebijakan (Policy) itu biasanya dikaitkan dengan keputusan pemerintah, karena pemerintahan yang mempunyai wewenang atau kekuasaan yang bertujuan untuk mengarahkan masyarakat dan bertanggung jawab untuk melayani kepentingan umum. Yang terdapat di dalam publik itu adalah Pemerintah, Mayarakat atau Umum. Kebijakan dan Kebijaksanaan dalam pengertian Wisdom dari kata sifat Wise yaitu sifat bijaksana yang dibedakan melalui sekedar pintar (Clever) atau cerdas (Smart). Kebijakan itu juga mempunyai sifat bijaksana yaitu harus tepat waktunya, harus tepat lingkungannya, dan harus juga tepat pada sasarannya. B. PENGERTIAN KENIJAKAN MENURUT PARA AHLI 1. Menurut Thomas Dye, Pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan dan tidak melakukan sesuatu (Whatever Goverment Chooses To Do or Not To Do) 2. Menurut Lasswell dan Kaplan, Kebijakan sebagai program yang diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai dan praktek (a Projected Program of Goals, Values and Practices). 3. Menurut H. Hugh Heglo, Suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu. 4. Menurut Jones, Isi dari kebijakan tujuan, rencana, program, keputusan dan dampak. “Perilaku yang tetap dan berulang dalam hubungan dengan usaha yang ada di dalam dan melalui pemerintah untuk memecahkan sebuah masalah umum.” 5. Menurut Said Zainal Abidin, Keputusan yang dibuat pemerintahan atau lembaga yang berwenang untuk memecahkan masalah atau mewujudkan tujuan yang diinginkan oleh masyarakat. C. PENGERTIAN KEBIJAKAN PUBLIK Kebijakan publik pada dasarnya adalah keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujaun tertentu yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dan pembangunan bangsa. Menurut Dr. Dumilah Ayuningtyas, Mars , mengartikan kebijakan publik yaitu ketetapan oleh pengambil kebijakan dgn tujuan menyelesaikan permasalahan bersama/masyrakat (collective problem) yg menjadi perhatian publik (public concern)

karena besarnya kepentingan masyarakat yang belum terpenuhi (public needs,degree of unmeet need), namun untuk menyelesaikannya membutuhkan tindakan bersama (collective action ) yang bukan sekedar keputusan tunggal dan reaktif. D. PENGERTIAN KEBIJAKAN KESEHATAN Definisi kebijakan publik diatas dapat diaplikasikan untuk memahami pengertian kebijakan kesehatan.kebijakan publik bertransformasi menjadi kebijakan kesehatan ketika pedoman yang ditetapkan bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Menurut Walt (1994) menanyakan kepada 6 orang pakar kesehatan, perencana kesehatan dan dokter.perencana dari bank dunia dengan latar belakang ekonomi mengartikan: Pengalokasian sumberdaya yang terbatas di bidang kesehatan. Perencana kesehatan uganda lebih fokus pada upaya mempengaruhi deteminan kesehatan untuk memperbaiki kesmas. Seorang dokter dari inggris lebih melihatnya sebagai kebijakan formal pemerintah utk pelayanan kesehatan. Praktisi bidang kesehatan memaknai kebijakan kesehatan sebagai “politik kesehatan” mengacu pada kata” politica” dlm bhs brazil yg berarti sama utk kebijakan atau politik ( policy or politic). Menurut Walt: kebijakan kesehatan melingkupi berbagai upaya dan tindakan pengambilan keputusan yang meliputi aspek teknis medis dan pelayanan kesehatan, serta keterlibatan pelaku/aktor baik pada skala individu maupun organisasi atau institusi dari Pemerintah, Swasta, LSM dan representasi masyarakat lainnya yang membawa dampak pada kesehatan. E. KARAKTERISTIK UNIK SEKTOR KESEHATAN Kebijakan kesehatan sebagai bagian dari kebijakan publik semakin menguat mengingat karakteristik unik yg ada pada sekto kesehatan sbb: 1. Sektor kesehatan amat kompleks karena menyangkut hidup orang banyak dan kepentingan masyarakat luas. 2. Konsumer ignorance, keawaman masyarakat membuat posisi dan relasi” masyarakattenaga medis” menjadi tidak sejajar dan cenderung berpola paternalistik. 3. Kesehatan memiliki sifat uncertainty atau ketidakpastian. Kebutuhan akan pelayanan kesehatan sama sekali tidak terkait dengan kemampuan ekonomi rakyat. 4. Karakteristik lain dari sektor kesehatan adalah adanya eksternalitas, yaitu keuntungan yang dinikmati atau kerugian yang diderita oleh sebagian masyarakat. Karena tindakan kelompok lainnya. F. PERAN NEGARA DAN PEMERINTAH DI BIDANG KESEHATAN 1. Sebagai pengarah ( stewardship atau oversight ) 2. Sebagai regulator (yang melaksanakan kegiatan regulasi, ibaratnya fungsi sebagai wasit ) 3. Yang dikenakan regulasi ( pemain )

G. FUNGSI STEWARDSHIP ATAU PENGARAH INI TERDIRI DARI 3 ASPEK UTAMA : 1. Menetapkan, melaksanakan dan memantau aturan main dalam system kesehatan 2. Menjamin keseimbangan antara berbagai pelaku utama (key player) dalam sektor kesehatan (pembayar, penyedia pelayanan dan pasien) 3. Menetapkan perencanaan strategic bagi seluruh system kesehatan. H. DELAPAN ELEMEN YG MENENTUKAN KUALITAS SEBUAH KEBIJAKAN KESEHATAN 1. Pendekatan holistik 2. Partisipatori 3. Kebijakan publik yang sehat 4. Ekuitas 5. Efisiensi 6. Kualitas 7. Pemberdayaan masyarakat 8. Self-reliant I. HIERARKI KEBIJAKAN KESEHATAN 1. Berdasarkan sistem politik ( trias politica ) : a. Kebijakan public tertinggi yang dibuat oleh legislatif sebagai reprentatif dari public, contoh UUD. b. Kebijakan public yang dibuat dalam bentuk kejasama antara legilatif dan eksekutif . Contoh perda di tingkat Provinsi, kabupaten atau kota. c. Kebijakan yang dibuat oleh eksekutif untuk melaksanakan kebijakan public yang bersifat umum yangg dibuat legislative (UUD) dan yang melalui kerjasama dengan legislative ( UU ) 2. Berdasarkan Wilayah geografis otoritas pembuat kebijakan a. Kebijakan Nasional berlaku untuk seluruh penduduk dan sitem pemerintahan dibawah pemerintah pusat b. Kebijakan provinsi: diimplementasikan pada provinsi terkait, kota atau kabupaten serta level pemerintahan yang lebih rendah berikutnya. 3. Berdasarkan isi, waktu dan Prioritas Kebijakan a. Kebijakan utama : kebijakan dasar yang belum diturunkan b. Kebijakan turunan : diturunkan dari kebijakan utama c. Kebijakan Jangka Panjang : > 5 tahun. Misal 25 tahun contoh Rencana Pembangunan Jangka Panjang ( RPJP ) bidang kesehatan d. Kebijakan Jangka Menengah : 5 sp 10 tahun bias dibuat di tingkat Provinsi maupun Kab atau Kota misalnya RENSTRA( Rencana Strategis ) e. Rencana Jangka Pendek : durasi sekitar 1 tahun. Biasanya berupa Program yang menjadi implementasi dari kebijakan pada hierarki lebih tinggi.

Dasar-dasar hierarki pada hukum yang mengacu pada UU No.12 tahun 2011 mengenai pembentukan peraturan perundangundangan RI : 1. 2. 3. 4. 5.

Undang-undang Peraturan pemerintah pengganti undang-undang Peraturan pemerintah Peraturan presiden Peraturan daerah

J. Publik mengandung tiga konotasi : pemerintah , masyarakat, umum. Dilihat dalam dimensi subjek, objek, dan lingkungan. 1. Dimensi subjek Dalam kebijakan publik adalah kebijakan pemerintah. 2. Dimensi lingkungan Yang mengenai kebijakan adalah masyarakat (berlaku untuk semua orang). 3. Dimensi umum Dari istilah publik dalam kebijakan adalah strata kebijakan sebagai pedoman umum untuk kebijakan dan keputusan-keputusan khusus dibawahnya. K. Strata kebijakan mempunyai 3 macam, yaitu: 1. KEBIJAKSANAAN UMUM Kebijakan umum pada level strategi isu yang bersifat strategis ( dampaknya luas, resiko besar, jangka panjang. pengambilan keputusan kebijakan umum perlu pembahasan yang matang dengan melibatkan banyak pihak. Pada kebijaksanaan umum juga ada unsur teknis didalam derajat yang sangat minim untuk memperhitungkan dari segi operasianalnya. 2. KEBIJAKSANAAN PELAKSANAAN Kebijakan pelaksanaan unsur strategis dan unsur teknis relatif berimbang. Isu-isu yang tercakup dlm kebijakan ini sedang-sendang saja. 3. KEBIJAKSAAN TEKNIS Kebijakan teknis unsur adalah teknis dari kebijakan yang dikelolanya sangat dominan, namun tetap mengandung unsur strategis. Namun, lebih umum daripada suatu petunjuk pelaksanaan. Kebijakan adalah putusan, tetapi tidak semua keputusan adalah kebijakan. Ciri-ciri inilah yang membedakan antara kebijakan dengan keputusan biasa dalam birokrasi pemerintahan. 1. Ciri-ciri kebijakan ( Anderson CS. ) a. Public policy is purposive, goal-oriented behavior rather than random or chancebehavior. Setiap kebijakan pasti ada tujuan. Bila tidak ada tujuan maka tidak perlunya ada sebuah kebijakan.

b. Public policy consists of action- rather than separate,discrete decition or action –performed by Government officials. Kebijakan tidak berdiri sendiri, terpisah tetapi berkaitan dengan kebijaksanaan dalam masyarakat dan berorientasi pada pelaksanaan, interpretasi dan penegakan hukum. c. Policy is what Government do-not what hey say will do or what they intend to do. Kebijakan adalah apa yang dilakukan pemerintah, bukan apa yang diinginkan atau diniatkan akan dilakukan pemerintah. d. Public policy may either negative or positive. Kebijakn dapat berbentuk negatif atau melarang dan juga dapat berupa pengarahan untuk melaksanakan atau menganjurkan. e. Public policy is based on law and is Authorative. Kebijakan yang didasarkan pada hukum, karena itu memiliki kewenangan memaksa masyarakat mematuhinya. Kebijakan itu juga mempunyai unsur-unsur kebijakan yang sebagai sebuah sistem kebijakan terdiri atas sub-sistem atau elemen. Komposisi dari kebijakan dapat dilihat dari dua perspektif > pro-sesuai kebijakan dan dari struktur kebijakan. Segi struktur terdapat 5 unsur kebijakan, yaitu: 1. UNSUR PERTAMA: Tujuan kebijakan. tujuan yang baik sekurangnya memenuhi 4 kriteria: dinginkan untuk dicapai, rasional atau realistis, jelas, berorientasi kedepan. 2. UNSUR KEDUA : Masalah. Masalah merupakan unsur yang sangat penting dlm kebijakan.kesalahan dalam menentukan masalah secara tepat dapat menimbulkan kegagalan total dalam seluruh proses kebijakan. 3. UNSUR KETIGA : tuntutan (demand). Partisipasi merupakan indikasi masyarakat. Maju (huntington). Partisipasi dapat berbentuk dukungan, tuntutan dan tantangan atau kritik. Tuntutan dapat bersifat moderat atau radikal. 4. UNSUR KEEMPAT : Dampak atau outcomes. Dampak merupakan tujuan lanjutan yang timbul sebagai pengaruh dari tercapainya sebuah tujuan. 5. UNSUR KELIMA : Sarana atau alat kebijakan (policy instrument). Sarana ini atl. Kekuasaan, insentif, pengembangan kemampuan, simbolis dan perubahan kebijakan itu sendiri.

L. KRITERIA KEBIJAKAN Dalam studi kebijakan pada setiap tahap terdapat proses penjaringan dan pemilihan. Studi kebijakan sering disebut sebagai studi analisa kebijakan, krn penjaringan dan pemilihan pada dasarnya adalah kegiatan analisa.ada kriteria penjaringan isu,ada kriteria pemilihan strategi, ada kriteria evaluasi, dan ada kriteria rekomendasi.

a.) PROSES PENJARINGAN ISU-ISU YANG MASUK DALAM AGENDA KEBIJAKAN, YAITU:

1). Isu yang telah mencapai tingkat kritis. 2). Isu yang sensitif 3). Isu yang menyangkut aspek tertentu (mis.sara) 4). Isu yang menyangkut banyak pihak 5). Isu yang berkenaan dengan kekuasaan dan legitimasi 6). Isu yang berkenaan dengan trend di masyarakat b.) KRITERIA PEMILIHAN STRATEGI Kebijakan menyangkut banyak aspek dan meliputi wawasan yang luas dapat dari pengambilan putusan biasa. Pemilihan strategi kebijakan bersifat multidimensi. Adapun kriteria yang dipakai: 1. Efektifitas ( effectiveness) 2. Efisiensi ( efficiency ) 3. Cukup ( adequacy) 4. Adil ( equity ) 5. Terjawab ( responsiveness ) 6. Tepat ( appropriates) c.) PROSES KEBIJAKAN PUBLIK 1. Identifikasi dan perumusan masalah 2. Agenda kebijakan dan partisipasi masyarakat 3. Proses perumusan kebijakan publik 4. Analisis dan perumusan rekomendasi kebij.publk 5. Pelaksanaan kebijakan publik 6. Evaluasi kinerja kebijakan publik d.) IDENTIFIKASI DAN PERUMUSAN MASALAH 1. Alasan pengadakan kebijakan karena ada masalah yang akan dipecahkan 2. Masalah dapat dianggap sebagai penyebab timbulnya gangguan atau hambatan tahap kelangsungan suatu kondisi yang normal 3. Pemecahan masalah tidak akan berhasil dengan hanya menanggulangi gejala atau kondisi bermasalah tanpa melihat penyebab timbulnya 4. Diperlukan upaya identifikasi masalah melalui pemahaman kondisi bermasalah, pendalaman karakter dan cara bekerjanya faktor penyebab timbulnya gejala. e.) MASALAH STRATEGIS

Masalah strategis memenuhi empat syarat : 1. Luas cakupannya meliputi beberapa sektor/ wilayah 2. Jangka waktunya panjang perencanaan pembangunan jangka panjang. Dampak yang ditimbulkan mempunyai akibat yang jauh kedepan. 3. Mempunyai keterkaitan yang luas substansi masalah dan cara penyelesaian masalah menyangkut banyak pihak. 4. Mengandung resiko kegagalan atau hasil dari pemecahan masalah cukup besar. f.) ISU Bila dalam masyarakat terdapat pertentangan pandangan dalam melihat hakekat dari suatu masalah, maka masalah itu dipandang sebagai isu. Perlu diperhitungkan posisi pihak 2 yang terlibat dalam masalah tersebut (stakeholders). Diperhitungkan kepentingan, kekuatan dan kecendrungannya. Secara umum isu dapat dibedakan: 1. Isu nasional: sangat strategis ( kepentingan banyak orang atau negara ). 2. Isu umum atau publik : program pembangunan atau kegiatan rutin tingkat pusat atau provinsi 3. Isu sektoral atau subsektoral yang bersifat spesifik. g.) PENENTUAN MASALAH Dalam statistik dikenal dua kesalahan: memilih masalah yang salah dan menolak masalah yanag benar. Dalam analisis kebijakan ada satu lagi kesalahan yang dianggap lebih parah yakni melaksanakan atau memecahkan masalah yang salah disebut masalah ketiga. Perumusan masalah melalui tiga tahap: a) Pengamatan: memahami latar belakang kejadian. b) Pengelompokan: kelompok ilmu ( ekonomi, hukum, kesehatan ) c) Pengkhususan masalah: sebab masalah dibuat rumusan masalahnya.

M. AGENDA KEBIJAKAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT Agenda kebijakan adalah daftar permasalahan atau isu yang mendapat perhatian serius karena berbagai sebab untuk ditindak lanjuti atau diproses pihak yang berwenang menjadi kebijakan. Proses ini lebih cenderung bersifat politis daripada rasional. Faktor-faktor yang berpengaruh pada proses penyusunan agenda adalah : 1. Perkembangan sistem pemerintahan yang demokratis 2. Sikap pemerintah dalam proses penyusunan agenda

3. Bentuk pemerintahan atau realisasi otonomi daerah 4. Partisipasi masyarakat a) Sistem demokrasi dan agenda kebijakan Perbedaan terletak pada sistem pemerintahan yang dianut dan gaya kepemimpinan ditambahkan oleh huntington derajat yang menunjukan kemampuan pemerintah, sejauh mana kebijakan yang dibuatnya mampu dilaksanakan. b) Agenda kebijakan dan sikap pemerintah Secara singkat, agenda kebijakan dapat disebutkan sebagai daftar permasalahan atau isu untuk ditindak lanjuti ( a listing of items for action) jones ). c) Isu-isu tersebut masuk dalam agenda kebijakan melalui salah satu atau beberapa cara berikut : - Inisiatif dan prosesnya dilakukan oleh para pengambil kebijakan sendiri (Kepmen, Keppres) - desakan pihak lain diluar pemerintah (LSM, Organisasi, Massa, Partai Politik, IMF) - Lembaga-lembaga penelitian milik pemerintah - Perorangan diluar organisasi pemerintah yang mengangkat suatu isu dalam masyarakat. - Masa media yang mematangkan sesuatu isu sehingga menjadi pusat perhatian masyarakat N. PARTISIPASI MASYARAKAT DAN AGENDA KEBIJAKAN 1. Huntington yang membatasi pengertian partisipasi sebagai “kegiatan warga negara biasa (private citizen) yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah” 2. Partisipasi ini boleh jadi bersifat spontan, berlanjut atau sporadis, secara damai atau kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif ( huntington, et.al.) O. ANALISIS KEBIJAKAN DALAM PROSES PEBUATAN KEBIJAKAN 1. Analisis kebijakan adalah aktifitas menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan. 2. Analisis kebijakan meneliti sebab dan akibat dan kinerja kbijakan dan program publik. 3. Analisis kebijakan disediakan kepada pengambil kebijakan dan publik tahap siapa para analis berkewajiban melayaninya. 4. Hasil-hasil analisis kebijakn untuk memperbaiki proses pembuatan kebijakan dan kinerjanya. 5. Efektifitas pembuatan tergantung salah satunya dengan analisis kebijakan ini. P. PROSES PENGKAJIAN KEBIJAKAN Pemecahan masalah adalah elemen kunci dalam metodelogi analisis kebijakan. Analisis kebijakan adalah untuk merumuskan masalah sebagai bagian dari pencarian solusi

ungkapan “tak ada solusi, tak ada masalah” dapat diganti dengan ungkapan “masalah yang dirumuskan dengan baik adalah masalah yang setengah terpecahkan “