#11 Regional Economy

General Business Environment Makalah Kecil

Regional Economy : Tantangan Masyarakat Ekonomi ASEAN bagi Indonesia Dosen : Dr. Tri Widodo, M.EC. Dev.

Oleh: Franseda 08/271238/PEK/12636 Reguler 21 PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNIVERSITAS GADJAH MADA JAKARTA

2009

PENDAHULUAN ASEAN ASEAN merupakan forum yang mempersatukan negara – negara di Asia tenggara yang sebagian besar beranggotakan negara berkembang. Dibentuk tahun 1967 oleh lima negara, ASEAN pada awalnya beranggotakan Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Selama perang dingin antara Republik Soviet dengan Amerika berlangsung, regionalisme maupun pembentukan blok – blok negara menjadi sebuah kekuatan yang memiliki pengaruh politik dan ekonomi terhadap negara yang tergabung. Asia tenggara merupakan wilayah geografis yang cukup besar dengan negara – negara berkembang tergabung di dalamnya. ASEAN yang dibentuk saat masa perang Vietnam, oleh pihak barat pada awalnya digunakan sebagai salah satu blokade bagi pengembangan paham komunisme di Asia Tenggara. Tujuan utama berdirinya ASEAN berdasarkan deklarasi Bangkok (1967) adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan stabilitas regional. Di tahun 1977 ASEAN membuat forum dengan Jepang, dan di tahun 1980 mengadakan perjanjian kerja sama dengan komunitas Eropa. Sepanjang tahu 1980an ASEAN memainkan tujuan utamanya dengan membantu mediasi perang saudara di Kamboja. Anggota – anggota ASEAN di tahun 1992 setuju untuk membentuk sebuah area perdagangan bebas dan memotong tarif untuk barang non-pertanian selama 15 tahun yang dimulai pada 1993. Kekuatan Ekonomi Anggota Negara – negara anggota ASEAN sebagian besar beranggotakan negara berkembang dengan ciri perekonomian yang bertumbuh tinggi. Beberapa negara anggota ASEAN memiliki ekonomi yang cukup kuat. Di tahun 2008 Indonesia memiliki GDP sebesar 511 miliar dollar, Thailand memiliki GDP sebesr 273 miliar dollar, Malaysia memiliki GDP sebesar 222 miliar dollar, dan Singapura memiliki GDP sebesar 181 miliar dollar. Sampai tahun 2006 ASEAN memiliki

total populasi sebesar 560 Juta penduduk yang tersebar di negara – negara anggota ASEAN. Luas total area regional ini mencapai 4,5 juta kilometer persegi. Total nilai perdagangan dalam regional ini mencapai 1.400 triliun dollar. MEA & AFTA 2015 Masyarakat ekonomi yang akan dibentuk negara – negara ASEAN berdasar pada prinsip perdagangan bebas di tahun 2015. ASEAN akan menjadi sebuah pasar tunggal, sebuah basis produksi dengan ciri aliran barang, jasa, uang, dan tenaga kerja yang lebih bebas. Untuk mewujudkan integrasi regional ini dibutuhkan blueprint yang disepakati para pemimpin negara ASEAN yang berkomitmen membuka aliran barang, jasa, tenaga kerja, serta investasi di negara – negara mereka. Di masa yang akan datang tidak akan ada halangan maupun regulasi yang menghambat bagi para negara – negara ASEAN dalam menyediakan jasa, tenaga kerja terlatih, serta perusahaan – perusahaan lokal yang akan berekspansi dalam regional ASEAN. Sekjen ASEAN Ong Keng Yong memiliki pandangan bahwa Masyarakat ekonomi ASEAN diharapkan menjadi sebuah kerja sama dan integrasi strategis. Keuntungan yang dihasilkan melalui kerja sama ini yaitu meningkatkan infrastruktur ekonomi regional, komunikasi antar anggota, serta pengembangan industri dan transaksi elektronik antar anggota. Penyatuan ini akan membawa negara – negara ASEAN siap bersaing secara global di mana negara berkembang akan mengadopsi kemajuan negara maju di ASEAN serta memberikan kekuatan regional negara – negara ASEAN di mata dunia Tantangan: Kesiapan Dunia Usaha dan Peran Pemerintah Salah satu permasalahan yang mungkin muncul dari sebuah kekuatan ekonomi regional ialah dampak dan kesiapan bagi anggota yang tergabung di dalamnya. Bagi dunia bisnis di Indonesia, tantangannya ialah kesiapan menghadapi persaingan perdagangan bebas dan kekuatan ekonomi regional ASEAN.

ANALISIS Integrasi perekonomian

nasional dengan

perekonomian

regional seperti

masyarakat ekonomi ASEAN memang tidak bisa dihindari. Suka tidak suka, mau tidak mau, kenyataan integrasi perekonomian ASEAN ini memang harus dihadapi. Paham yang menempatkan perekonomian suatu negara di tengah-tengah arus perdagangan dunia tanpa negara itu bisa menghindarinya. Arus perdagangan bebas dalam masyarakat ekonomi ASEAN mempunyai ciri: 1. Kebebasan arus transaksi uang, barang, dan jasa, 2. Persamaan perlakuan dan kesempatan bagi seluruh pelaku pasar oleh seluruh negara peserta dan, 3. Berbasis pada teknologi informasi. Indonesia kini benar-benar telah berada dalam arus perdagangan bebas khususnya di area Asia Tenggara. Masyarakat Ekonomi dan Implikasi Pada Dunia Bisnis Pembentukan kekuatan ekonomi regional ASEAN serta kesepakatan area perdagangan bebas akan membawa dampak khusus bagi dunia bisnis di Indonesia. Permasalahan yang timbul ialah kesiapan dunia bisnis di Indonesia dalam menghadapi persaingan secara regional khususnya negara – negara di ASEAN yang memiliki kekuatan ekonomi seperti Malaysia, Singapura serta kekuatan pertanian seperti Thailand. Beberapa produsen besar mungkin siap untuk bersaing dalam area perdagangan bebas, namun ekonomi Indonesia khususnya dunia bisnis banyak beranggotakan bisnis menengah dan kecil dengan teknologi yang tidak terlalu maju. Tarif merupakan salah satu faktor awal yang akan dihilangkan di tiap negara. Beberapa negara ASEAN akan menghilangkan tarif masuk bagi produk dan jasa pada pasar lokal. Kesiapan yang harus diperhatikan oleh dunia bisnis ialah bagaimana bersaing dengan produk – produk negara ASEAN lainnya dari sisi harga. Salah satu kelemahan dalam produksi jasa dan barang di Indonesia ialah

tingginya biaya produksi. Besar biaya produksi yang digunakan masih harus ditambah oleh biaya siluman seperti pungutan – pungutan dan uang perizinan yang tidak resmi. Pos - pos pengeluaran seperti ini harus dapat dihilangkan secara bertahap untuk menciptakan iklim perekonomian yang sehat. Peran aparat penegak hukum harus dijalankan dengan baik dan sesuai perundang – undangan. Dunia bisnis khususnya bisnis menengah dan kecil harus memiliki kiat atau strategi khusus yang akan digunakan dalam menghadapi persaingan dengan produk dan jasa yang dihasilkan oleh negara – negara ASEAN. Kompetitor yang akan timbul setelah adanya masyarakat ekonomi ASEAN harus dapat diidentifikasi oleh perusahaan Indonesia. Karakteristik pesaing antara lain : 1. Barang dan Jasa yang dihasilkan pesaing memiliki kesamaan atau kemiripan karakter produk dengan produksi dalam negeri. 2. Barang dan Jasa yang dihasilkan pesaing memiliki kesamaan atau kemiripan penggunaan barang. 3. Barang dan Jasa yang dihasilkan pesaing dijual dalam sebuah pasar dalam satu area geografis. Strategi yang juga dapat digunakan oleh dunia bisnis di Indonesia ialah coopetition. Nalebuff dan Bradenburger mengemukakan

bahwa strategi

coopetition merupakan kombinasi dari kerjasama (cooperation) dan persaingan (competition). Prinsip utama strategi ini ialah bagaimana pelaku bisnis bekerjasama dengan para kompetitor lain sementara tetap bersaing secara sehat. Kerja sama dari para pemain bisnis di Indonesia akan meningkatkan kualitas dan kuantitas dari produk dan pelayanan yang diberikan kepada konsumen. Para pelaku bisnis tidak perlu saling sikut-menyikut atau saling menjatuhkan untuk mencapai suatu tujuan, sebaiknya saling bekerja sama untuk mencapai tujuan. Selain itu pemerintah sebagai sumber kekuatan diharapkan akan mengeluarkan kebijakan – kebijakan yang membangun kekuatan ekonomi lokal dan mendukung dunia bisnis di Indonesia.

Kebijakan Pemerintah Indonesia Kebijakan pemerintah merupakan sebuah instrumen yang cukup kuat dalam membangun kekuatan ekonomi sekaligus mempersiapkan dunia bisnis dalam menghadapi perdagangan bebas di antara negara – negara ASEAN. Kebijakan fiskal dan

moneter merupakan dua alat yang digunakan pemerintah untuk

membantu menggerakkan ekonomi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan di sektor anggaran belanja negara yang memiliki dua instrumen yaitu perpajakan dan pengeluaran pemerintah. Instrumen di dalam kebijakan fiskal digunakan untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan belanjanya di saat ekonomi lesu dan meningkatkan penerimaan negara saat ekonomi membaik. Sejalan dengan tema pembangunan nasional yaitu “Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Dan Pengurangan Kemiskinan”, kebijakan alokasi anggaran belanja pemerintah pusat dalam tahun 2009 diarahkan kepada upaya mendukung kegiatan ekonomi nasional dalam memacu pertumbuhan, menciptakan dan memperluas lapangan kerja, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Di samping hal tersebut di atas, kebijakan alokasi anggaran akan tetap menjaga stabilitas nasional, kelancaran kegiatan penyelenggaraan operasional pemerintahan, dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan ekonomi dan fiskal tahun 2009 disusun dan dirancang dengan dilandasi sikap untuk terus waspada dan terbuka terhadap perubahan, dan mampu secara fleksibel untuk merespons perubahan yang mungkin terjadi. Meskipun demikian APBN 2009 harus tetap dapat memberikan arah yang jelas dan pasti mengenai kebijakan ekonomi dan fiskal, yang dapat dijadikan landasan pedoman bagi seluruh pelaku ekonomi dan Pemerintah dalam menjalankan aktivitas dan rencana kerjanya. Tujuan untuk membangun perekonomian yang kokoh dan sehat, serta struktur anggaran yang fleksibel dan mampu melakukan fungsi stabilisasi terus diupayakan.

Di lain sisi kebijakan moneter juga merupakan sebuah alat bagi pemerintah dalam menggerakkan ekonomi melalui pengaturan sektor keuangan untuk menjalankan perekonomian. Instrumen di dalam kebijakan moneter mengatur suplai uang di masyarakat untuk menggerakan perekonomian. Kebijakan moneter yang sejalan dengan kebijakan fiskal diharapkan dapat menggerakkan ekonomi melalui penurunan tingkat suku bunga bank sentral yang dapat diikuti oleh perbankan dan akan digunakan secara baik oleh industri – industri. Melalui kredit yang rendah ini diharapkan dunia industri dapat tetap beroperasi melalui sumber pendanaan perbankan. Apabila industri beroperasi maka ekonomi dapat bergerak dan bertumbuh, hal inilah yang dipercayai kaum monetaris bahwa kebijakan moneter memiliki peran yang cukup untuk membantu pertumbuhan PDB secara keseluruhan. Dua jenis kebijakan ini digunakan secara bersama oleh pemerintah untuk mendapatkan efek yang paling baik dalam menggerakkan perekonomian saat ini serta mempersiapkan dunia perekonomian dalam menghadapi persaingan regional khususnya saat AFTA tahun 2015 mulai berlaku. Stimulus kebijakan fiskal diberikan pada industri mengalami penurunan. Stimulus diharapkan mampu membantu industri melewati masa sulit mereka, melalui kemudahan pajak seperti pajak impor bahan maupun pajak ekspor produksi. Diharapkan industri yang dapat bertahan akan tetap memberikan sumbangan penyerapan tenaga kerja, pemberian upah yang akan digunakan sebagai konsumsi, sehingga ekonomi secara keseluruhan tetap berjalan. Kebijakan sektoral tidak kalah penting dibandingkan dengan kebijakan sebelumnya yang bergerak di bidang keuangan. Sektor - sektor perekonomian merupakan faktor yang juga memiliki kontribusi kepada GDP Indonesia. Pertanian dan Industri merupakan bagian dari sektor – sektor yang memiliki kontribusi cukup besar. Ekonomi Indonesia pada awal negara terbentuk masih mengandalkan sektor pertanian sebagai andalan utama. Seiring dengan perkembangan negara, sektor Industri saat ini lebih berkontribusi dan menggeser sektor pertanian.

Kebijakan sektoral pada dua sektor ini dapat dijadikan sebuah alat oleh pemerintah untuk membantu negara mempersiapkan diri dalam menghadapi tantangan regional ASEAN. Kebijakan yang berpihak pada sektor tersebut akan meningkatkan kembali pertumbuhan sektor yang memiliki peran cukup besar dalam pertumbuhan ekonomi negara. Sebagai contoh kebijakan impor terhadap produk pertanian khususnya komoditas pertanian akan dihilangkan sesuai dengan karakteristik free flow of goods dari terbentuknya komunitas ekonomi ASEAN. Hilangnya kebijakan pembatasan impor tentu akan meningkatkan persaingan komoditas beras di Indonesia. Komoditas produksi sendiri yang tetap harus didukung oleh kebijakan lain seperti subsidi faktor produksi, penyediaan dana penelitian dan pengembangan serta memaksimalkan peran Bulog dalam menyerap dan mendistribusikan hasil pertanian. Secara langsung dan tidak langsung, kebijakan sektoral seperti ini akan meningkatkan daya kompetitif dari pertanian Indonesia dalam menghadapi komoditas asal negara – negara ASEAN yang memiliki harga lebih rendah. Kebijakan sektoral di dunia bisnis juga memiliki peran penting. Dunia bisnis sebagai penggerak perekonomian negara harus didukung agar tetap bertumbuh dan tidak mengalami kemunduran. Kebijakan sektoral dan keuangan hendaknya saling memperkuat posisi dunia bisnis Indonesia. Hal penting yang perlu diperhatikan oleh dunia bisnis dalam kompetisi yang akan dihadapi

ialah

seberapa besar kekuatan – kekuatan pesaing yang akan datang dari regional ASEAN. Pemerintah melalui instrumen kebijakan sektoral juga harus mampu menyehatkan kondisi bisnis di Indonesia baik dengan mengefisienkan sistem birokrasi yang berhubungan dengan bisnis.

KESIMPULAN ASEAN merupakan salah satu contoh integrasi regional negara – negara di Asia Tenggara yang memiliki tujuan utama sebagai dasar memperkuat stabilitas serta kekuatan ekonomi regional. Masyarakat ekonomi ASEAN adalah langkah nyata yang direncanakan membawa regional Asia Tenggara ke dalam integrasi ekonomi yang ditandai dengan terbentuknya satu pasar regional dengan kebebasan aliran barang, jasa, tenaga ahli serta investasi. Integrasi ekonomi ini akan membawa peluang dan tantangan bagi Indonesia sebagai negara anggota ASEAN. Peluang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan integrasi ini harus diimbangi dengan kesiapan ekonomi Indonesia secara umum serta kesiapan dunia bisnis di Indonesia khususnya perusahaan lokal. Pemerintah melalui kebijakan – kebijakannya diharapkan mampu meningkatkan daya kompetisi perusahaan lokal dan menciptakan iklim ekonomi yang sehat dan bertumbuh. Selain itu kebijakan juga diharapkan memperkuat industri dan sektor penting yang menyumbang pendapatan negara. Sementara itu perusahaan – perusahaan di Indonesia harus bekerja

sama

dan

saling

membangun

untuk

mempersiapkan diri dalam persaingan regional.

memperkuat

posisi

dan

REFERENSI Gorman, Tom, 2003, The Complete Idiot’s Guide to MBA Basic,Alpha Books, Prenada Media, Jakarta. Nalebuff, B., Bradenburger, A., 1996. “Co-Opetition : A Revolution Mindset That Combines Competition and Cooperation”. Sukirno, Sadono, 1981, Pengantar Teori Makroekonomi, Bina Grafika, LPFEUI, Jakarta. Yong, H.E.O.K., 2004. “Integrating Southeast Asian Economies: Challenges for ASEAN”. ASEAN Energy Business Forum http:// www.asean.org/, diakses : 16 Juni 2009 http://en.wikipedia.org/wiki/Coopetition, diakses : 16 Juni 2009 http://ipezone.blogspot.com/, diakses : 16 Juni 2009