1. Tata Musyawarah Ambalan.docx

DOKUMEN MUSYAWARAH AMBALAN 2018 MUHAMMAD APIP – RATU ZALECHA PANGKALAN SMA NEGERI 1 MARTAPURA

DISUSUN OLEH: GERAKAN PRAMUKA SMA NEGERI 1 MARTAPURA KALIMANTAN SELATAN TAHUN BAKTI 2017/2018 MENCIPTAKAN PRAMUKA PENEGAK SEBAGAI WADAH BERBAKTI KEPADA MASYARAKAT

TATA TERTIB MUSYAWARAH AMBALAN AMBALAN MUHAMMAD APIP-RATU ZALECHA 01.005/01.006 PANGKALAN SMA NEGERI 1 MARTAPURA TAHUN 2018

BAB I NAMA, KEDUDUKAN DAN WEWENANG PASAL 1 NAMA Musyawarah Ambalan Gerakan Pramuka SMA Negeri 1 Martapura, yang selanjutnya disebut Musyawarah Ambalan SMA Negeri 1 Martapura tahun 2018 PASAL 2 KEDUDUKAN Musyawarah Ambalan ini berkedudukan sebagai forum tertinggi di dalam lingkungan Pramuka SMA Negeri 1 Martapura untuk menampung aspirasi setiap anggota PASAL 3 WEWENANG 1. Menyusun rencana kerja Pramuka SMA Negeri 1 Martapura 2. Membentuk kepengurusan dewan ambalan 3. Menyusun kelengkapan ambalan yang terdiri dari sandi ambalan, pusaka ambalan, adat ambalan dan kelengkapan lain yang dibutuhkan. BAB II PERSONIL PASAL 4 PESERTA Peserta musyawarah ambalan adalah seluruh anggota dewan ambalan dan anggota pramuka ambalan Muhammad Apip-Ratu Zalecha.

PASAL 5 PENASEHAT Penasehat Musyawarah Ambalan tahun 2018 adalah Pembina yang dimandatkan oleh Majelis Pembimbing Gugus Depan 01.005/01.006 BAB III KUORUM PASAL 6 1. Musyawarah Ambalan dianggap sah apabila dihadiri oleh 2/3 peserta yang diundang. 2. Apabila pasal 7 (1) tidak tercapai, maka sidang ditunda selama 2 x 10 menit dan selanjutnya dianggap sah. 3. Sidang-sidang dalam musyawarah dianggap sah apabila dihadiri oleh 2/3 peserta yang hadir dalam musyawarah ambalan. 4. Apabila pasal 7(3) tidak tercapai, maka sidang ditunda selama 1 x 10 menit dan selanjutnya dianggap sah. BAB IV JENIS DAN PIMPINAN SIDANG PASAL 7 JENIS SIDANG Musyawarah Ambalan dibagi atas: 1. Sidang Pendahuluan 2. Sidang Pleno 3. Sidang Komisi a. Komisi A : b. Komisi B : 4. Sidang Tim Perumus

Keorganisasian Rencana Kerja Ambalan

PASAL 8 PIMPINAN SIDANG 1. Sidang pendahuluan dipimpin oleh Pimpinan Sidang yang terdiri atas 3 (tiga) orang yang terdiri dari Dewan Ambalan. 2. Sidang Pleno dipimpin oleh unsur Presidium yang terdiri dari 3 (tiga) orang Dewan Ambalan 3. Sidang komisi dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris yang dipilih dalam komisi.

PASAL 9 SIDANG TIM PERUMUS 1. Hasil Musyawarah Ambalan disusun sebagai hasil akhir oleh tim perumus Musyawarah. 2. Tim Perumus terdiri dari: a. Ketua dan sekretaris sidang komisi b. 1 (orang) Dewan Ambalan BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 10 HAK SUARA DAN HAK BICARA 1. Setiap peserta Musyawarah Ambalan tahun 2018 mempunyai hak bicara dan hak suara dalam pemilihan. 2. Penasihat memiliki hak bicara atas permintaan sidang atau bila penasehat menggangap perlu berbicara pada forum sidang dengan persetujuan dari peserta sidang dan tidak memiliki hak suara. PASAL 11 HAK PILIH Hak pilih adalah hak yang dimiliki oleh peserta sidang untuk memilih dan dipilih. PASAL 12 KEWAJIBAN Seluruh peserta dan penasehat berkewajiban untuk mematuhi tata tertib Musyawarah Ambalan.

BAB VI PENGAMBILAN KEPUTUSAN PASAL 13 CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN 1. Keputusan dalam sidang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat 2. Apabila tidak dapat tercapai kata mufakat, maka dilakukan lobbying selama 1 x 10 menit. 3. Apabila selama 1 x 10 menit lobbying tidak mencapai mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

BAB VII LAIN-LAIN PASAL 14 SAHNYA TATA TERTIB 1. Tata tertib ini berlaku sejak ditetapkannya dan disahkan dalam sidang pendahuluan. 2. Segala sesuatu yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur kemudian. BAB VIII (JIKA ADA) PASAL TAMBAHAN

PIMPINAN SIDANG PENDAHULUAN MUSYAWARAH AMBALAN TAHUN 2018 SMA NEGERI 1 MARTAPURA

PIMPINAN II

PIMPINAN I

PIMPINAN III