1. Program Rskm-ssn, Pak Budi Smaneja-220309

PROGRAM RINTISAN SKM/SSN SMA TAHUN 2009

2009-Dit. Pembinaan SMA

1

PP. Nomor 19 Tahun 2005 tentang SNP 1. Standar Isi, 2. Standar Kompetensi Lulusan 3. Standar Proses, 4. Standar Pendidik dan Tenaga Kepen-didikan, 5. Standar Sarana dan Prasarana, 6. Standar Pengelolaan, 7. Standar Pembiayaan, 8. Standar Penilaian Pendidikan. Tingkat terpenuhinya SNP

1. S.Kategori Standar 2. S.Kategori Mandiri.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah berupaya agar sekolah/madrasah yang berada dalam kategori standar meningkat menjadi sekolah/madrasah kategori mandiri.

2

1. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. 2. Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 3. Standar proses adalah SNP yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. 4. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.

3

5. Standar sarana dan prasarana adalah SNP yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan TIK. 6. Standar pengelolaan adalah SNP yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. 7. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. 8. Standar penilaian pendidikan adalah SNP yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.

4

Bimtek KTSP 1.

WS Tim Pengembang

9-12 Feb.

31 org

2.

WS Fas. TOT Nasional

23-26 Feb

61 org

3.

TOT Tim Bimtek Tk Nas.

10-13 Maret

187 org

4.

ToT Tim Bimtek 4 Mei s.d 14 1.699 org Tgk Prov/Kab/Kota Agts

5. Diklat/Bimtek KTSP Kab/ Kota/Sekolah

8 Juni s.d 31 13.950 org Okt

6. Program Tindak Lanjut

10 – 21 Nov

-

5

RSKM/SSN 1.

WS Perangkat Materi

2.

WS Perangkat Materi Prov

3. Reg. I – Batavia Hotel Jakarta : DIY, Sumut,Papua, Jatim, Kalbar, Banten,Jambi,KalTeng,Lampung, Maluku Region II : Aquila Bandung Jateng,Babel,NAD,Beng’lu,Sum sel, Sumbar, Riau, Kepri, Gorontalo, Malut, Sulbar, Papua Brt Region III : H. Simpang Surabaya Jabar, Kaltim, NTT, Sulut, Kalsel, Bali, Sulsel, Sultra,

25 - 28 Feb.

31 org

3 – 6 Maret 63 org 16 – 19 Maret

209 org

22 – 25 Maret

196 org

30 Maret – 194 org 2 April 6

4. Sosialisasi/Koord 23 Maret4-6 8 Mei org/prov. inasi dan Sinkronisasi Program 33 provinsi 5.

Supervisi I

5 – 10 Okt

34 sek

Supervisi

12- 17 Okt

34 sek

Supervisi III

19 – 24 Okt

34 sek

26 – 31

34 sek

Supervisi IV

7

R.I 5 – 8 Mei195 orgSum-Ut, Papua, KalBar, Jambi, KalTeng, Lampung, Bengkulu, DKI Jkt SumSel, BaBel Batavia R.II NTB Jayakarta

3–6 Juni

208 orgJaTeng, DIY

R.III 10 – 13 202 orgJaBar, NTT, SulUt, SulSel, G.Palace Juni SulTra, NTB Surabaya R.IV Aquila Bandung

24 – 27 204 orgJaTim, NAD, SumBar, Riau, Juni KepRi, Gorontalo, MalUt, SulBar, Papua Barat

R.V28 – 31 212 orgKalTim, NTB, KalSel, Bali, Saphir Juli Banten, JaBar, JaTim Hotel DIY

8

RPBKL

1. WS Perangkat Materi 25 - 28 Feb. 31 org 2.

WS Per.Materi Nas.

4 – 7 Maret

46 org

3.

WS TOT Tim Ver’/ Ev’si Program Prov/K/K Aquila Bandung

12 – 15 Mei

147 org

4. Asistensi/Koordinasi/Si nkronisasi Program Batavia Hotel Jakarta

14 – 17 Juli

233 org

5.

Supervisi I

5 – 8 Okt

33 Sek

6.

Supervisi II

26 – 29 Okt

34 Sek

7.

Supervisi III

16 – 19 Nov 34 Sek 9

10

DATA R-SKM/R-SSN No

Prov.

∑ K/K

∑ sek

2007 ∑K/K

2009

∑ sek

∑K/K

∑ sek

∑K/K

∑ sek

45

26

299

?

?

1.

JABAR

26

2.

NTT

20

220

2

4

19

55

?

?

3.

NTB

9

195

4

4

9

46

?

?

4.

BALI

9

186

9

10

9

46

?

?

5.

KALTIM

14

197

7

8

13

54

?

?

6.

KALSEL

13

130

8

8

12

37

?

?

7.

SULSEL

23

382 23

25

23

97

?

?

8.

SULTRA

12

130

6

6

12

39

?

?

9.

SULTENG

10

113

4

4

10

32

?

?

13

179

7

9

13

47

?

? 11

10 SULUT

1.054 26

2008

DATA R-SKM/R-SSN No

Prov.

2007

∑ sek ∑K/K

2008

2009

∑ sek

∑K/K

∑ sek

∑K/K

∑ sek

1.

DKI JKT

541

5

35

5

137

?

?

2.

JATENG

924

35

69

35

247

?

?

3.

NAD

365

10

10

23

78

?

?

4.

SUMBAR

228

18

24

18

60

?

?

5.

RIAU

227

7

7

11

60

?

?

6.

KEPRI

52

2

3

6

11

?

?

7.

SUMSEL

430

7

8

15

104

?

?

8.

BENGKULU

88

3

4

9

25

?

?

9.

BABEL

67

3

3

7

18

?

?

10

GORONTALO

32

2

3

6

10

?

?

11. SULBAR

27

1

1

5

10

?

?

12. MALUT

75

1

2

9

20

?

?

13. PAPUA BRT

37

0

0

9

10

?

? 12

DATA R-SKM/R-SSN No

Prov.

∑ sek

2007

2008

2009

∑K/K

∑ sek

∑K/K

∑ sek

∑K/K

∑ sek

5

30

5

51

?

?

1.173 36

64

37

260

?

?

25

27

214

?

?

1.

DIY

2.

JATIM

3.

SUMUT

796 22

4.

JAMBI

170

7

7

10

42

?

?

5.

LAMPUNG

346

8

8

9

75

?

?

6.

KALBAR

248

6

8

14

66

?

?

7.

KALTENG

119

4

4

14

39

?

?

8.

MALUKU

91

3

4

8

36

?

?

9.

PAPUA

103

5

5

20

29

?

?

264

3

3

6

76

?

? 13

10 BANTEN

225

1. Konsep, Program Implementasi, dan Model Penyelenggaraan SKM/SSN 2. Panduan dan Inventarisasi Kondisi 3. Panduan Penyusunan Program Kerja 4. Panduan dan Instrumen Supervisi dan Evaluasi 5. Format Keberhasilan dan Permasalahan 6. Pajak dalam Block Grant

Bagaimana sekolah bertindak dan menggali dukungan untuk memenuhi SNP. 14

Pemanfaatan • Pendidik untuk merancang pengalaman belajar peserta didik sesuai dengan potensi dan perkembangan peserta didik, • Pengelola satuan pendidikan untuk meran-cang program SKM/SSN sesuai dengan potensi serta menyiapkan infrastruktur yang diperlukan dalam melaksanakan pembela-jaran pada sekolah kategori mandiri/sekolah standar nasional, dan • Pembina pendidikan untuk sekolah dalam merancang, melaksanakan dan memenuhi SNP. 15

Pelaksanaan Rintisan a. merupakan program peningkatan mutu sekolah berdasarkan delapan SNP yang memerlukan kerjasama dan dukungan dengan pihak di luar sekolah (Tim Pengembang Kurikulum tingkat Provinsi/Kab/Kota, LPMP, Perguruan Tinggi, dan Instansi/lembaga lain misalnya dunia usaha/-industri, Sekolah Menengah Kejuruan, Pendidikan Luar Sekolah (PLS), dan Dinas lain yang terkait.

16

b. memerlukan kesiapan dari seluruh warga sekolah yang diwujudkan dalam bentuk dukungan. c. Sekolah dan komite sekolah mempunyai wewenang penuh dalam menentukan program yang akan dilaksanakan. d. Tim pengembang kurikulum yang sudah dibentuk di setiap satuan pendidikan, turut bertanggung jawab dalam pengembangan program.

17

Indikator Dukungan 1. Warga sekolah bersedia melaksana-kan program rintisan 2. Persentase guru dan staf admi-nistrasi yang menyatakan bersedia melaksanakan program rintisan ≥ 90% 3. Dukungan dari komite sekolah, orang tua/wali peserta didik 4. Dukungan dari Dinas Dik Provinsi /Kab/Kota secara tertulis

18

5. Dukungan dari Perguruan Tinggi, LPMP/P4TK/PPPG dalam rangka pendampingan dan pembimbingan proses persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi program rintisan. 6. Dukungan asosiasi profesi, organisasi non struktural (MKKS, MGMP, Dewan Pendidikan, dan lembaga pendidikan lain) dalam proses pengembangan dan pelaksanaan program rintisan

19

1. Standar Isi • Sebagian guru belum memahami KTSP dengan benar. • Banyak guru menyatakan bahwa waktu yang disediakan untuk pelajaran yang diampunya (teori – praktek) kurang sehingga mereka memerlukan tambahan jam pelajaran.

20

• Sekolah tidak dapat menentukan muatan lokal yang akan diajarkan karena muatan lokal telah diten-tukan oleh Pemda (bahasa daerah?). • Semua guru mata pelajaran mem-berikan tugas (Pekerjaan Rumah) sehingga peserta didik mengeluh terlalu banyak tugas yang dikerja-kan di rumah.

21

2. Standar Komp.Lulusan • Pada umumnya guru tidak melakukan analisis terhadap SKL mata pelajaran yang diampunya. • SKL ujian tampaknya tidak mengacu pada SKL satuan pendidikan, SKL Kelompok mata pelajaran, maupun SKL mata pelajaran ????. • Sehubungan dengan ujian, pada umumnya sekolah hanya memperhatikan hasil Ujian Nasional (UN) sebagai penentu kelulusan dari satuan pendidikan, tanpa memperhatikan hasil ujian sekolah dan penilaian terhadap 4 kelompok mata pelajaran.

22

3. Standar.Ka.Sek • Pengangkatan Ka.SMA oleh bupati/walikota di berbagai daerah belum mengikuti standar kualifikasi Ka. sekolah/-madrasah sesuai dengan Permendiknas No.13 tahun 2007 (SMP ke SMA, kompetensi belum memenuhi,dll??). • Masih banyak KaSek belum memiliki sertifikat kepala sekolah yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah (sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah).

23

• Belum optimalnya pendayagunaan sumber daya sekolah, pengelolaan SDM, Sarpras, ketata-usahaan, hubungan sekolah dengan masyarakat dll dalam rangka mendapatkan dukungan (ide, sumber belajar, pembiayaan sekolah, dll. • Masih rendahnya jiwa kewirausahaan, dalam mengelola kegiatan produksi/jasa sekolah sebagai sumber belajar peserta didik. • Belum optimalnya perencanaan program dan pelaksanaan supervisi dan tindak lanjut hasil supervisi akademik dalam rangka peningkatan proses dan hasil pembelajaran, serta profesionalisme guru.

24

4. Standar Kua’si dan Kompetensi Guru • Masih banyak guru SMA belum memiliki ijazah S-1 atau D-IV, bahkan ada lulusan SMA yang mengajar SMA, mengajar mata pelajaran tidak sesuai dengan jurusan/latar belakang pendidikannya (mismatch), terutama mata pelajaran TIK, sosiologi dan antropologi. • Masih banyak guru yang belum menunjukkan etos kerja dan tanggungjawab yang tinggi, serta rasa percaya diri dan bangga menjadi guru ( berhubungan dengan gaji/honor yang diterima guru masih rendah ??).

25

Masih banyak guru SMA yang belum mampu : • mengidentifikasi potensi siswa, bekal belajar awal, dan kesulitan belajar peserta didik • memahami dan menerapkan secara kreatif berbagai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik • menentukan kegiatan pembelajaran/pengalam-an belajar yang sesuai untuk mencapai SK dan KD yang telah ditetapkan • mengembangkan indikator sesuai dengan KD dan SK yang telah ditetapkan • mengembangkan instrumen penilaian untuk menguji ketercapaian indikator, KD, dan SK

26

• memanfaatkan TIK dalam pembelajaran • memfasilitasi pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki • melakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran • belum banyak guru SMA yang berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain. • Masih banyak guru SMA yang belum mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif,melakukan penelitian tindakan kelas untuk peningkatan keprofesionalan, mengikuti perkembangan dengan belajar dari berbagai sumber.

27

5. Sertifikasi Guru dalam Jabatan • Sebagian guru belum menerima sertifikat pendidik. yang belum lulus penilaian • Umumnya guru portofolio tidak mengetahui dimana letak kelemahan dokumen portofolionya - Mendiknas perlu menyikapi berbagai permasalahan sehubungan dengan pelaksanaan Permendiknas No.18 tahun 2007. • Beban mengajar 24 jam tatap muka per minggu masih menimbulkan kerancuan di lapangan Pedoman penghitungan beban kerja guru perlu segera disosialisasikan.

28

6. Standar Pengelolaan • Umumnya visi, misi, dan tujuan sekolah belum dipahami oleh warga sekolah dan stakeholders pendidikan. • Masih banyak sekolah yang belum menyusun berbagai panduan sebagai acuan untuk melaksanakan rencana kerja. • Dalam mengelola bidang kesiswaan pada umumnya sekolah belum melakukan pembinaan prestasi unggulan dan pelacakan alumni. • Pembinaan dari Dinas Pendidikan terhadap penyusunan KTSP belum optimal • Di beberapa sekolah Komite Sekolah kurang mendukung program sekolah sehingga pelaksanaan program sekolah terhambat. • Masih terdapat pendidik dan tenaga kependidikan yang tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara profes-ional. • Terbatasnya SDM yang menguasai SIM 29

7. Standar Penilaian • Beberapa sekolah tidak membuat kisi-kisi ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester. • Masih banyak guru yang mengembangkan indikator soal tidak memperhatikan KD-SK-SKL. • Penyusunan soal-soal ulangan masih banyak yang tidak memenuhi kaidah penulisan butir soal. • Pengembalian hasil ulangan pada umumnya tidak disertai dengan komentar/balikan yang mendidik • Penilaian oleh pemerintah (Ujian Nasional) sebagai salah satu penentu kelulusan dari satuan pendidikan dirasakan tidak mendukung manajemen berbasis sekolah (MBS) • Belum jelas adanya keterkaitan antara hasil ujian SMA dengan penerimaan mahasiswa di Perguruan Tinggi.

30

8. Standar Sarana dan Prasarana • Masih ada SMA yang memiliki lebih dari 27 rombongan belajar • Masih ada SMA yang luas lahannya, luas bangunan tidak memenuhi ketentuan minimum luas lahan, dan tidak memiliki sertifikat tanah, tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tidak menyediakan • Masih ada SMA yang aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman bagi penyandang cacat, • Masih ada SMA yang belum dilengkapi dengan sarana minimum ruang kelas, ruang perpustakan , ruang laboratorium, ruang pimpinan , ruang guru , ruang tata usaha , beribadah, ruang konseling, ruang UKS, tempat bermain/berolahraga sesuai dengan standar minimum yang ditentukan. 31

9. Standar Proses • Masih banyak guru yang beban kerjanya kurang dari 24 jp/minggu. • Kebijakan rasio peserta didik maksimum 32 orang per rombongan belajar berbenturan dengan kebijakan Pemda untuk menerapkan wajib belajar sampai SMA. • Banyak guru merasa kesulitan untuk mengembangkan indikator pencapaian yang merupakan salah satu bagian dalam pengembangan silabus. • Banyak guru merasa kesulitan untuk menuliskan tujuan dan langkah-langkah pembelajaran dalam RPP • Pada umumnya silabus dan RPP yang dimiliki tidak dievaluasi oleh guru, sehingga dari tahun ke tahun tetap menggunakan silabus dan RPP yang sama tanpa ada penyempunaan/-penyesuaian. • Dalam pelaksanaan pembelajaran, banyak guru yang tidak mengacu pada silabus dan RPP yang dimiliki. • Pembinaan dan bimbingan dari kepala sekolah dan pengawas melalui supervisi akademik masih kurang optimal 32

10. Materi Umum : UU.No.20/2003, PP.No.19/2005 + Permendiknas ttg SNP • Sebagian besar sekolah belum memiliki dokumen Permendiknas tentang SNP. Di sisi lain, sekolah yang telah memiliki dokumen, belum memahami makna dari SNP dimaksud, yang disebabkan antara lain karena : secara khusus belum dilakukan kegiatan sosialisasi tentang SNP yang melibatkan unsur sekolah - Belum ada panduan teknis pelaksanaan Permendiknas yang diterbitkan oleh Pusat (BSNP/Ditjen Mandikdasmen/Direktorat yang terkait), seperti Panduan Penyusunan KTSP yang diterbitkan oleh BSNP bersamaan dengan Permendiknas No. 22 dan 23 . 33

kesulitan dalam • Sebagian besar sekolah masih menyusun program pencapaian SNP berdasarkan prioritas, karena 7 (tujuh) SNP yang saat ini sudah diterbitkan ada yang masih bersifat umum/global, sehingga menimbulkan berbagai interpretasi yang beragam dan membingungkan sekolah. • Belum seluruh program di lingkungan Depdiknas disusun secara komprehensif dan saling mendukung untuk mempercepat pencapaian SNP (kegiatan dan sasaran sama, tetapi dilaksanakan oleh institusi yang berbeda??).

34

• Belum semua Pemda Provinsi/Kab/Kota memiliki program yang secara khusus dimaksudkan untuk memberikan bantuan kepada sekolah untuk dapat mencapai SNP (bahkan terdapat Pemda yang menganggap bahwa pemenuhan SNP merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat (Depdiknas) sebagai pembuat kebijakan). • Terdapat berbagai UU dan PP telah diterbitkan oleh Departemen lain, yang substansinya berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, namun sebagian besar aparat Depdiknas belum memiliki atau mengetahui peraturan dimaksud, sehingga seringkali menimbulkan ketidaksesuaian dan kebingungan di lapangan.

35

• Belum ada legalitas hukum yang dapat digunakan sebagai acuan bagi daerah/-satuan pendidikan untuk memperoleh akreditasi sebagai SKM/SSN. Bagaimana prosedur dan mekanismenya, dan siapa yang akan memberikan legalitas. • Belum dipahaminya secara benar antara konsep SKM/SSN dan SKS. Bahkan terjadi kekeliruan dalam implementasi di sejumlah sekolah bahwa sekolah harus melaksanakan SKS terlebih dahulu baru menjadi SKM/SSN. 36

• Penerapan kebijakan pelaksanaan Rin-tisan SKM/SSN dan Rintisan SBI secara bersamaan (dan bahkan RSBI terlebih dahulu) membingungkan daerah/satuan pendidikan, karena dalam PP No. 19/2005 telah diatur bahwa satuan pendidikan yang mencapai SKM akan didorong menjadi SBI. • Berbagai ketidakjelasan pemahaman tentang konsep SKM/SSN, SKS dan SBI dikhawatirkan akan terjadi pencapaian SNP yang asal-asalan. 37

Langkah Kerja 1. Konsolidasi Tim Kerja 2. Validasi dan finalisasi data sekolah Rintisan SKM/SSN di propinsi setempat 3. Menyusun Program Kerja 4. Pelaksanaan Program Kerja 5. Evaluasi dan Menyusun Laporan Hasil Kerja 6. Menyusun Rekomendasi untuk Penyempurnaan Program berikutnya.

38

Jadwal Pelaksanaan Kegiatan dan Pengaturan Tugas Tim 1. Verifikasi kondisi sekolah rintisan (Lama dan Baru) 2. Penyusunan Program Kerja Sekolah 3. Penilaian Program Kerja Sekolah oleh Propinsi 4. Penyempurnaan Program Kerja oleh Sekolah 5. Pelaksanaan Asistensi Pemantapan Program Kerja Sekolah dan RAB Block Grant 1) Dilaksanakan oleh Dit.PSMA 2) Dilaksanakan oleh Dinas Propinsi

39

6. Penandatangana MoU antara BPP dan Ka.Sekolah 7. Supervisi dan evaluasi keterlaksanaan program dan profil rintisan 1) Dilaksanakan oleh Dit.PSMA 2) Dilaksanakan oleh Dinas Dik Prop. 8. Penyusunan Laporan Hasil Supervisi dan Evaluasi Keterlaksanaan program dan profil rintisan 1) Dinas Dik Propinsi 2) Dit.PSMA 9. Penyusunan Rencana Program Rintisan SKM/SSN Tahun 2010

40

 Komunikasi antar sekolah rintisan – wahana berbagi pengalaman  Komunikasi dengan PJP (Prov - Kab/Kota - Dit.) – wahana pembinaan, konsultasi dan koordinasi

41

WS BPP+PJP Kab-Kota, RSKM220309

42