1. Paparan Program Mbs

Secara garis besar MBS adalah upaya …  organisasi, manajemen dan tata kelola (governance) sekolah;  memberdayakan orang yang paling dekat dengan siswa di kelas, yaitu guru, orangtua dan kepala sekolah;  menciptakan peran dan tanggung jawab baru bagi seluruh orang yang terlibat dalam MBS;  mentransformasikan proses belajar-mengajar yang terjadi di sekolah

Menurut Brian J Caldwell 

Manajemen berbasis sekolah adalah desentralisasi yang sistematis pada otoritas dan tanggung jawab tingkat sekolah untuk membuat keputusan atas masalah signifikan terkait penyelenggaraan sekolah dalam kerangka kerja yang ditetapkan oleh pusat terkait tujuan, kebijakan, kurikulum, standar, dan akuntabilitas.

PERUBAHAN POLA MANAJEMEN PADA M B S SUB ORDINASI KEPUTUSAN TERPUSAT PENDEKATAN BIROKRATIK ORGANISASI HIRARKHIS SELALU DIATUR MENGONTROL MENGARAHKAN

OTONOMI KEPUTUSAN PARTISIPATIF PENDEKATAN PROFESIONAL ORGANISASI DATAR MOTIVASI DIRI MEMPENGARUHI MEMFASILITASI

HABISKAN ANGGARAN

EFISIENKAN ANGGARAN

INFORMASI TERPUSAT

INFORMASI TERSEBAR RATA

INDIVIDU CERDAS

TIM CERDAS





kepala sekolah melaporkan kepuasan kerja yang lebih tinggi, fleksibilitas, kecepatan pembuatan keputusan, rendahnya kadar birokrasi, dan lebih banyak keterlibatan orangtua dan komite sekolah para guru merasa lebih diberdayakan, meningkatnya kepuasan kerja, kesungguhan (committment), dan rasa hubungan kerja sesama rekan (collegiality) Guru yang diberdayakan yakin bahwa mereka memiliki daya untuk "mengidentifikasi masalah, merumusan dan menerapkan upaya perubahan, dan ...bertanggung jawab terhadap hasil dari organisasi”

1. 2. 3.

manajemen sekolah, proses pembelajaran (PAKEM) peranserta masyarakat. “Tapi yang menjadi inti sebenarnya adalah revolusi pembelajaran yang terjadi dalam ruang kelas. Jadi kuncinya ada pada guru untuk mengajar secara benarbenar.Karena tidak ada jalan lain untuk meningkatkan pendidikan, kecuali dimulai dari kelas.” (JC. T TARUNO)







Desentralisasi manajemen sumber-sumber daya ke tingkat sekolah: pengetahuan, teknologi, kewenangan (power), bahan, orang, waktu, dan keuangan. Desentralisasi ini bersifat administratif: keputusan yang dibuat di tingkat sekolah harus dalam kerangka kebijakan nasional Dengan demikian, sekolah masih harus akuntabel kepada Pemerintah atau pemerintah daerah, tidak hanya kepada masyarakat dan pememangku kepentingan lainnya dalam pendidikan

PERUBAHAN PRINSIP: PERINTAH MENJADI LAYANAN

YG ATAS MEMERINTAH YG BAWAH SISWA DINAS GURU KEP SEK KEP SEK GURU DINAS SISWA YG ATAS MELAYANI YANG BAWAH

APA SAJA YANG DIDESENTRALISASIKAN KE SEKOLAH ?  

    

PENGELOLAAN KURIKULUM: PENJABARAN KURNAS MENJADI SILABI, JADWAL PELAJARAN DSB. PENGELOLAAN PEMBELAJARAN (SILABUS, RPP, SUMBER, MEDIA DAN ALAT PERAGA, PELAKSANAAN, EVALUASI Dll) PENGELOLAAN TENAGA: PEMBAGIAN TUGAS, PELATIHAN, PENGHARGAAN-HUKUMAN DSB. PENGELOLAAN LINGKUNGAN/IKLIM SEKOLAH DSB. PENGELOLAAN SARANA: PEMANFAATAN SARANA DSB. PENGELOLAAN KEUANGAN: PEMANFAATAN ANGGARAN DSB. HUBUNGAN DG MASYARAKAT.

MENGAPA Porter (97): Kelemahan manajemen, menganggap satu MBS? cara berlaku untuk semua keadaan…. KURIKULUM INTI

GURU

(SERAGAM)

(BERAGA M)

SISWA (BERAGAM )

PROSES PENDIDIKAN

LULUSAN (BERMUTU)

SARANA

LINGKUNGAN

(BERAGAM)

(BERAGAM)

JIKA KONDISINYA BERBEDA, APA PROSESNYA HARUS SERAGAM? JIKA TIDAK, SIAPAYG PALING TAHU CARA YG TERBAIK?

• KARENA INPUTNYA BERAGAM, MANAJEMEN TDK DAPAT SERAGAM • SIAPA YG PALING TAHU KONDISI SEKOLAH? YA SEKOLAH SENDIRI.

JADI MANAJEMEN HARUS DIDASARKAN ATAS KONDISI SEKOLAH (MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH)



Program MBS mulai dirintis Tahun 1999 oleh Depdiknas – UNICEF – Unesco dengan nama program Creating Learning Communities for Children (CLCC)/ Menciptakan Masyarakat peduli pendidikan anak melalui MBS Jumlah Kab./Kota Rintisan MBS Unicef

42 7

Tahun 1999

Tahun 2006

  

 

suitable—program cocok dengan sistem dan kultur di Indonesia; workable—dapat dilaksanakan, program lebih bersifat praktis dan “membumi”; affordable—terjangkau, program dapat dilaksanakan oleh sekolah dengan inisiatif sendiri secara mandiri, bila perlu tanpa harus ada bantuan dari luar; replicable—program dapat direplikasi kepada sekolah lain; dan sustainable—program dapat terus dilaksanakan dan dikembangkan karena didesain sesuai dengan dan diimplementasikan ke dalam sistem dan struktur yang ada.

Tujuan Program Mengembangkan model pemantapan SD/MI melalui manajemen berbasis sekolah, pembelajaran PAKEM, dan peningkatan peran serta masyarakat. 2. Mengembangkan kemampuan kepala sekolah, guru, anggota komite sekolah dan tokoh masyarakat dalam aspek manajemen berbasis sekolah untuk peningkatan mutu sekolah. 3. Mengembangkan kemampuan kepala sekolah, guru, anggota komite sekolah dan tokoh masyarakat dalam melaksanakan pembelajaran PAKEM terutama di lingkungan sekolah serta di masyarakat. 4. Mengembangkan peran serta masyarakat dengan lebih aktif dalam masalah umum persekolahan dari para anggota komite sekolah, orang tua murid, serta tokoh masyarakat dalam membantu peningkatan mutu sekolah. 1.

Hasil yang diharapkan: Jangka Pendek : Adanya peningkatan kinerja sekolah yang diwujudkan dalam b. penerapan MBS yang Partisipatif, akuntabel, transparan, dan otonomi, c. Pembelajaran PAKEM dan d. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam pendidikan. Jangka Panjang : b. Model Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar pada SD/MI Rintisan awal dapat dilaksanakan pada SD/MI yang lainnya. c. Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar pada sekolah-sekolah rintisan yang ditandai dengan adanya peningkatan prestasi hasil belajar, lingkungan yang menarik untuk belajar dan tenaga pendidik dan kependidikan yang semakin profesional.

Strategi Kegiatan Rintisan 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Menggunakan mekanisme yang dilaksanakan pemerintah (sistem gugus sekolah dan jajaran kependidikan yang berlaku) Membentuk Pokja Kabupaten dan Kecamatan untuk membantu koordinasi dan masuk dalam siklus kegiatan pemerintah dalam bidang pendidikan. Memberdayakan tenaga kependidikan baik tenaga pengajar seperti kepala sekolah dan guru maupun staff kantor (pejabat tingkat kecamatan, anggota komite sekolah dan tokoh masyarakat) dalam aspek MBS, PAKEM dan PSM. Mengadakan pelatihan rutin bagi para kepala sekolah, guru, dan anggota komite sekolah serta pendampingan pada pelaksanaan KBM di tingkat gugus dan sekolah. Monitoring dan supervisi rutin pada pelaksanaan kegiatan di sekolah untuk mengetahui kendala dan masalah yang dihadapiu serta menemukan pemecahan yang diperlukan. Pemberian bantuan keuangan melalui dana blockgrant bagi setiap sekolah untuk peningkatan mutu KBM serta untuk melatih kepala sekolah dan guru dalam perencanaan kegiatan dan pengelolaan

Pertumbuhan Jumlah SD/MI Rintisan MBS

Pertumbuhan Jumlah SD/MI Rintisan Unicef 57

19

Tahun 2002

Tahun 2006

Pertumbuhan SD/MI MBS Rintisan APBD Kabupaten 38

23 14

Tahun 2003

Tahun 2006

Tahun 2007

Pertumbuhan Jumlah SD/MI Rintisan MBS di Kab. Banjarnegara 865

19 Tahun 2002

32 Tahun 2003

80

Tahun 2006

95

Tahun 2007

Estimasi 2009

Pertumbuhan Jumlah SD/MI Rintisan MBS di Kab. Banjarnegara (dalam %) 100,0%

2,2%

3,7%

9,2%

Tahun 2002

Tahun 2003

Tahun 2006

11,0%

Tahun 2007

Estimasi 2009

JENIS KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN Pelatihan MBS Modul Awal. 2. Pelatihan PAKEM 3. Studi Banding 4. Magang 5. Petihan untuk Pelatih di Tingkat Kabupaten untuk Fasilitator dan POKJA MBS 6. Sosialisasi MBS di tingkat Sekolah 7. Blockgrant untuk SD/MI rintisan MBS 8. Monitoring dan Supervisi oleh POKJA MBS 9. Implementasi Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) 10. Melaksanakan Review Tahunan Program MBS. 11. Bimbingan teknis dan pendampingan 1.

Pengembangan Kegiatan •

• • • •

• •

•

Kegiatan Pameran MBS, baik sebagai wakil tingkat kabupaten dalam pameran tingkat provinsi maupun pameran MBS tingkat Lokal (Gugus Sekolah/Kabupaten). Lomba MBS Tingkat Kabupaten Banjarnegara. Pemberdayaan fasilitator Kabupaten Banjarnegara dalam kegiatan MBS (di dalam dan di luar kabupaten). Monitoring Silang untuk menemukan “hardcore” dalam pelaksanaan MBS. Public hearing menghadirkan audience yang terdiri dari anggota Komisi D DPRD Kabupaten Banjarnegara, perwakilan BAPEDA kabupaten, Dewan Pendidikan, Pokja MBS Kabupaten dan undangan lainnya. Merencanakan pelaksanaan Inservice training for red school, onservive training lanjutan. Mengintensifkan fungsi dan peran pengawas TK/SD dalam fasilitasi dan pendampingan Pakem/MBS, dengan memberi pelatihan pendampingan Pakem/MBS. Pengembangan Program MBS dengan Dukungan APBS pada semua SD/MI dengan payung hukum Peraturan Bupati Banjarnegara (Peraturan Bupati dalam proses)

Bagi

SD/MI Rintisan MBS Kerjasama Pemkab Banjarnegara dengan Unicef Jumlah penerima 38 SD/MI yang tersebar pada 4 Kecamatan yaitu Susukan, Pagedongan, Banjarmangu dan sigaluh Mekanisme penyaluran diawali dengan seleksi Proprosal dan APBS.

Proses penilaian Lomba SD/MI Rintisan MBS Tk. Kabupaten Banjarnegara dengan hasil: 2. Skor Terbaik I : SDN 2 Kecepit Kec. Punggelan. 3. Skor Terbaik II : SDN 2 Merden, Kec. Purwanegara. 4. Skor Terbaik III : SDN Plumbungan Kec. Pagentan. 

Untuk

37 SD/MI Rintisan MBS APBD Kabupaten Banjarnegara

Dimulai

dari Tingkat Kecamatan dan Hari Senin, 22 Desember 2008 dilaksanakan tingkat Kabupaten Banjarnegara.

 Pengiriman

Fasilitator MBS mengikuti Rapat Tingkat

Provinsi.  Pengiriman Fasilitator untuk Memfasilitasi kegiatan di kabupaten lain antara lain : Monitoring Silang di Kab Magelang, Pelatihan MBS Modul Awal Kabupaten Klaten, Pelatihan Pakem Kabupaten Blora, Pelatihan MBS Modul Awal Kabupaten Bantul.  Menyusun Draft PERBUP Tentang Sekolah Murah Berkualitas melalui Program MBS bagi SD/MI Kabupaten Banjarnegara.  Mengikuti Workshop Program PPL Program Studi PGSD Universitas Muhammadiyah Purwokerto dan Penandatanganan MoU kegiatan PPL di Kab. Banjarnegara.  Menjadi pembicara pada Forum Dewan Pendidikan di Seluruh Eks Kawedanan se Kabupaten Banjarnegara, dengan materi MBS.  Mengirim Fasilitator untuk mengikuti kegiatan TOT Nasional dan Refresh Fasilitator.

Pak [email protected]