1. Paparan Permenkes No.75 Puskesmas (sosialisasi),.ppt

1

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

LATAR BELAKANG

1

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN 2015 1. Peningkatan Kesehatan Masyarakat 2. Peningkatan Akses dan Mutu Fasilitas Kesehatan 3. Peningkatan Pengendalian Penyakit 4. Peningkatan Jumlah, Jenis, Kualitas dan Pemerataan Tenaga Kesehatan 5. Peningkatan Kemandirian, Akses dan Mutu Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan 6. Peningkatan Sinergitas Antar Kementerian/Lembaga

Lanjutan … 7. Peningkatan Dayaguna Kemitran Dalam dan Luar Negeri 8. Peningkatan Integrasi Perencanaan, Bimbingan Teknis dan Pemantauan Evaluasi 9. Peningkatan Koordinasi dan Efektivitas Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 10. Peningkatan Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik dan Bersih 11. Peningkatan Kompetensi Dan Kinerja Aparatur Kementerian Kesehatan 12. Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

SISTEM PELAYANAN KESEHATAN YANG DIHARAPKAN SKN 2012 PERPRES 72 TAHUN 2012

Yankes Tersier

Sistem Rujukan dan Rujuk Balik

Yankes Sekunder

Yankes Primer

Masyarakat UKM

UKP

2

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

Sistem Rujukan Pelayanan dan Pembiayaan di Era JKN Fasilitas yankes tingkat lanjutan (RS tipe A dan B)

INA CBGs

Fasilitas yankes tingkat lanjutan (RS tipe C dan INA CBGs D, Klinik Utama) 155 Penyakit kompetensi dokter umum

60 Penyakit kompetensi dokter gigi (26 penyakit dalam paket benefit)

Fasilitas yankes tingkat pertama

Kapitasi

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

PILAR I: Reformasi Cakupan Semesta - JKN PILAR II: Reformasi Yankes - PHC PILAR III: Reformasi Kebijakan Publik PILAR IV:

Reformasi Kepemimpinan

PEMERATAAN UPAYA KESEHATAN

PENEKANAN PADA UPAYA PREVENTIF

MENGGUNAKAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

MELIBATKAN PERAN MASYARAKAT

PRINSIP PELAYANAN KESEHATAN PRIMER

MELIBATKAN KERJASAMA LS 7

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

MENGAPA PELAYANAN KESEHATAN PRIMER ? 1.Tulang punggung pelayanan kesehatan 2.Titik Berat Pelayanan Kesehatan Primer adalah Promosi dan Prevensi yang mendorong meningkatnya peran serta dan kemandirian masyarat dalam mengatasi berbagai faktor risiko kesehatan 3.Keberhasilan Pelayanan Kesehatan Primer akan mendukung pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional, dimana akan mengurangi jumlah pasien yang di rujuk. 4.Mengurangi biaya pelayanan kesehatan yang bersifat kuratif 5.Pelaksanana pelayanan kesehatan primer di daerah yang baik akan mendukung Pembangunan kesehatan Nasional Pelaksanaan Pelayanan kesehatan primer akan berbeda antar wilayah karena : 1. Kondisi geografis dan demografis 2. Kemampuan fiskal daerah dan individu 3. Status kesehatan masyarakat 4. Perhatian pemda pada pembangunan kesehatan di wilayahnya 4

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

PERAN PELAYANAN KESEHATAN PRIMER

Mendukung peningkatan AKSES dan MUTU Pelayanan kesehatan pada masyarakat

1

Mendukung Pelaksanaan JKN

2

3

Mendukung pencapaian Indikator Kesehatan

5

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

JENIS FASKES TINGKAT PERTAMA

• • • •

PUSKESMAS; PRAKTIK DOKTER; PRAKTIK DOKTER GIGI; DAN KLINIK PRATAMA

6

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

STRATEGI PENGUATAN PELAYANAN KESEHATAN PRIMER

Peningkatan Akses

1

2

3

Peningkatan Mutu

Regionalisasi Rujukan 7

MENGAPA PERMENKES NO. 75 TAHUN 2014 TENTANG PUSKESMAS MENJADI SANGAT PENTING ?  Puskesmas merupakan FKTP milik pemerintah yang ada di setiap kecamatan.  Puskesmas FKTP istimewa yang menyelenggarakan UKM dan UKP dan memiliki wilayah kerja.  Harmonisasi dengan peraturan perundangan yang baru ditetapkan (Kebijakan Otonomi Daerah, JKN).  Puskesmas diharapkan: 1. Gate Keeper yang berkualitas di tingkat pelayanan kesehatan primer 2. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan Untuk melaksanakan peran tersebut maka Puskesmas

HARUS MEMENUHI SYARAT MINIMAL, SEHINGGA PERLU DASAR HUKUM PENGATURAN PENYELENGGARAAN PUSKESMAS 8

KONSEP DASAR PENYELENGGARAAN YANKES DI PUSKESMAS

• • • •

STANDAR PELAYANAN MINIMAL STANDAR SDM KESEHATAN MINIMAL STANDAR ALKES – OBAT MINIMAL STANDAR SARPRAS MINIMAL TIDAK ADA PERBEDAAN

KAWASAN PERKOTAAN

KAWASAN PEDESAAN

KAWASAN T/ST 9

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

POKOK YANG DIATUR DALAM PERMENKES NO.75 TAHUN 2014 TENTANG PUSKESMAS

10

NO

HAL YANG DIATUR

KEPMENKES 128/2004 TENTANG KEBIJAKAN DASAR PUSKESMAS

PERMENKES 75/ 2014 TENTANG PUSKESMAS

1.

Tujuan

+

+

2.

Prinsip

+ (dlm bentuk azas)

+

3.

Tugas

-

+

4.

Fungsi

+

+

5.

Kewenangan

-

+

6.

Persyaratan mendirikan

-

+

7.

Peralatan kesehatan

-

+

8.

SDM

-

+

9.

Kategori Puskesmas

-

+

10.

Perizinan dan registrasi

-

+

11.

Kedudukan dan organisasi

+

+

12.

Upaya kesehatan

+

+

13.

Akreditasi

-

+

14.

Jaringan dan Jejaring pelayanan

+

+

15.

Sistem rujukan

+

+

16.

Pendanaan

+

+

17.

Sistem informasi

-

+

18.

Pembinaan dan pengawasan

-

+

KETERANGAN

Tercantum dalam lampiran

Tercantum dalam lampiran Tercantum dalam lampiran

15

Tercantum dalam lampiran

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

DEFINISI PUSKESMAS Fasyankes yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

12

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

TUJUAN PUSKESMAS Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang: a.Memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat; b.Mampu menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu; c.Hidup dalam lingkungan yang sehat; d.Memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, kelompok dan masyarakat. Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan Puskesmas mendukung terwujudnya Kecamatan sehat. 13

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

PRINSIP PENYELENGGARAAN 1. 2. 3. 4. 5. 6.

PARADIGMA SEHAT PERTANGGUNGJAWABAN WILAYAH KEMANDIRIAN MASYARAKAT PEMERATAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA KETERPADUAN DAN KESINAMBUNGAN

14

PARADIGMA SEHAT : Mengutamakan promotif -preventif Sehat (70%)

Mengeluh Sakit (30%)

Self care (42%)

Yankes (58%)

KIE, Self care Promosi Kesehatan Self care Nasional UKBM( Posyandu, Posyandu Lansia, Posbindu PTM, Polindes, Poskesdes, Desa Siaga, SBH, Dokter kecil, dll Sumber : Susenas 2010

Sarana Kesehatan

Kualitas Yankes 15

MASYARAKAT DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS

30% SAKIT

70% SEHAT

UKP

UKM

 Sehat tetap sehat  Sehat tidak menjadi sakit

 Sakit menjadi sehat  Sakit tidak tetap sakit

PENGUATAN UPAYA PROMOTIF & PREVENTIF

SEHAT ADALAH HARTAKU YANG HARUS KUJAGA DAN KUPELIHARA 16

PERAN PUSKESMAS

PERAN DINAS KESEHATAN KAB/KOTA BERDASARKAN KONSEP WILAYAH Dinkes Kab/Kota FASKES RUJUKAN

Rumah Sakit

Klinik Utama Puskesmas

FASKES PRIMER

Klinik Pratama

Lab Pustu

Apotik

Pustu

dr/drg mandiri BPS

UKBM POSYANDU

Pembinaan/koord Jejaring

POSBINDU

POSKESDE S

POS MAL DES

Pencatatan-Pelaporan Rujukan UKP

POS UKK

Rujukan UKM

Karena : Puskesmas padat kepentingan, padat karya, padat modal Maka Kepala Puskesmas harus berpengalaman kerja di Puskesmas dan terlatih Manajemen Puskesmas

TUGAS DAN FUNGSI PUSKESMAS TUGAS

• Melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat.

FUNGSI

• Penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama di wilayah kerjanya; • Penyelenggaraan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama di wilayah kerjanya

Selain menyelenggarakan fungsi diatas, Puskesmas dapat berfungsi sebagai wahana pendidikan tenaga kesehatan.

KEWENANGAN PUSKESMAS TERKAIT FUNGSI PENYELENGGARAAN UKM TINGKAT PERTAMA • • • •

melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan; melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan; melaksanakan KIE dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan; menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan sektor lain terkait;

• • • •

melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan UKBM; melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas; memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan; Melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan pelayanan kesehatan; dan

•

Memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit. 23

KEWENANGAN PUSKESMAS TERKAIT FUNGSI PENYELENGGARAAN UKP TINGKAT PERTAMA • • • • • • • •

menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komperhensif, berkesinambungan dan bermutu; menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif; menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat; menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung; menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerjasama inter dan antar profesi; melaksanakan rekam medis; melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses yankes; Melaksanakan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan

• mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan FKTP di wilayah kerjanya, dan •

melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan sistem rujukan.

24

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

PERSYARATAN PENDIRIAN PUSKESMAS • • • • • • •

Lokasi Bangunan Prasarana Peralatan Ketenagaan Kefarmasian Laboratorium

21

RUANG PELAYANAN DAN ALKES DI PUSKESMAS NON RAWAT INAP NO

NAMA RUANG

ALKES

1.

Ruangan pemeriksaan umum

Set Pemeriksaan Umum

2.

Ruangan tindakan

Set Tindakan Medis/ Gawat Darurat

3.

Ruangan KIA, KB, & Imunisasi

a. b. c. d.

4.

Ruangan kesehatan gigi dan mulut

Set Kesehatan Gigi & Mulut

5.

Ruangan ASI

Set ASI

6.

Ruangan Promkes

Set Promosi Kesehatan

7.

Ruangan Farmasi

Set Farmasi

8.

Ruangan persalinan

a. b. c.

9.

Ruangan rawat pasca persalinan

Set Perawatan Pasca Persalinan

10.

Laboratorium

Set Laboratorium

11.

Ruangan sterilisasi

Set Sterilisasi

Set Pemeriksaan Kesehatan Ibu Set Pemeriksaan Kesehatan Anak Set Pelayanan KB Set Imunisasi

Set Obstetri dan Ginekologi Set Insersi dan Ekstraksi AKDR Set Resusitasi Bayi

26

RUANG PELAYANAN DAN ALKES DI PUSKESMAS RAWAT INAP NO

NAMA RUANG

ALKES

1.

Ruangan pemeriksaan umum

Set Pemeriksaan Umum

2.

Ruangan gawat darurat

Set Gawat Darurat

3.

Ruangan kesehatan anak & imunisasi

a. b.

Set Pemeriksaan Kesehatan Anak Set Imunisasi

4.

Ruangan kesehatan ibu & KB

a. b.

Set Pemeriksaan Kesehatan Ibu Set Pelayanan KB

5.

Ruangan kesehatan gigi dan mulut

Set Kesehatan Gigi & Mulut

6.

Ruangan ASI

Set ASI

7.

Ruangan Promkes

Set Promosi Kesehatan

8.

Ruangan Farmasi

Set Farmasi

9.

Ruangan persalinan

a. b. c.

10.

Ruangan rawat pasca persalinan

Set Perawatan Pasca Persalinan

11.

Ruangan tindakan

Set Tindakan Medis

12.

Ruangan rawat inap

Set Rawat Inap

13.

Laboratorium

Set Laboratorium

14.

Ruangan sterilisasi

Set Sterilisasi

Set Obstetri dan Ginekologi Set Insersi dan Ekstraksi AKDR Set Resusitasi Bayi

27

STANDAR TENAGA MINIMAL PUSKESMAS No

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Jenis Tenaga

Puskesmas kawasan Puskesmas kawasan Puskesmas kawasan Perkotaan Pedesaan Terpencil dan Sangat Terpencil Non Rawat Rawat Non Rawat Rawat Non Rawat Rawat Inap Inap Inap Inap Inap Inap Dokter atau dokter 1 2 1 2 1 2 layanan primer Dokter gigi 1 1 1 1 1 1 Perawat 5 8 5 8 5 8 Bidan 4 7 4 7 4 7 Tenaga kesehatan 2 2 1 1 1 1 masyarakat Tenaga kesehatan 1 1 1 1 1 1 lingkungan Ahli teknologi 1 1 1 1 1 1 laboratorium medik Tenaga gizi 1 2 1 2 1 2 Tenaga Kefarmasian 1 2 1 1 1 1

10. Tenaga administrasi 11. Pekarya Jumlah

3

3

2

2

2

2

2 22

2 31

1 19

1 27

1 19

1 27

Keterangan: Standar ketenagaan sebagaimana tersebut diatas: a. merupakan kondisi minimal yang diharapkan agar Puskesmas terselenggara dengan baik. b. belum termasuk tenaga di Puskesmas Pembantu dan Bidan Desa.

dapat

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

KATEGORI PUSKESMAS KARAKTERISTIK WILAYAH KERJA

KEMAMPUAN PENYELENGGARAAN

KAWASAN PERKOTAAN

PUSKESMAS NON RAWAT INAP

KAWASAN PEDESAAN

PUSKESMAS RAWAT INAP

KAWASAN T/ST 25

KATEGORI PUSKESMAS BERDASARKAN KARAKTERISTIK WILAYAH KERJA PUSKESMAS PERKOTAAN Puskesmas yang wilayah kerjanya meliputi kawasan yang memenuhi paling sedikit 3 dari 4 kriteria kawasan perkotaan sbb: • Aktivitas penduduk > 50 % non agraris (terutama industri, perdagangan dan jasa) • Memiliki fasilitas perkotaan a.l: sekolah radius 2,5 km, pasar radius 2 km, RS radius < 5 km, bioskop atau hotel. • Rumah tangga dengan listrik ≥ 90 % • Terdapat akses jalan raya dan transportasi menuju fasilitas tersebut.

PUSKESMAS PEDESAAN Puskesmas yang wilayah kerjanya meliputi kawasan yang memenuhi paling sedikit 3 dari 4 kriteria sbb: • Aktivitas penduduk > 50 % agraris. • Memiliki fasilitas a.l: sekolah radius > 2,5 km, pasar dan perkotaan (radius > 2 km), RS (radius > 5 km), tidak memiliki fasilitas bioskop/hotel . • Rumah tangga dengan listrik < 90 % • Terdapat akses jalan dan transportasi menuju fasilitas tsb.

PUSKESMAS T/ST Puskesmas yang wilayah kerjanya meliputi kawasan dengan karakteristik sbb: • Berada di wilayah yg sulit dijangkau atau rawan bencana, pulau kecil, gugus pulau atau pesisir • Akses transportasi umum rutin 1 kali dalam 1 minggu, waktu tempuh PP dari ibukota Kab. memerlukan ≥ 6 jam, trasportasi yg ada sewaktuwaktu terhalang iklim/cuaca. • Kesulitan pemenuhan bahan pokok dan kondisi keamanan

30 Sumber : Penggabungan Kriteria Kemen PU (Ditjen Cipta Karya & Tata Kota) dan BPS

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

Tujuan Pembagian Puskesmas atas kategori karakteristik wilayah kerja • Pendekatan pelayanan kesehatan yang diberikan sesuai karakteristik pola kehidupan masyarakat setempat. • Pelayanan kesehatan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. • Pelayanan yang diberikan mampu menyelesaikan permasalahan kesehatan yang biasanya dihadapi pada kawasan tersebut. • Kebijakan dan dukungan pemerintah fokus berdasarkan priority setting. 27

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

Izin Penyelenggaraan Puskesmas • Diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. • Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.

28

Alur Izin Penyelenggaraan Puskesmas Kadinkes Kab/Kota

1

3 Tidak Lengkap

Bupati/Walikota, melalui BPPT

2

Lengkap

Penilaian Dokumen & Peninjauan Lapangan

4 Izin Diterbitkan

Penolakan Izin

KETERANGAN: 1. Kadinkes Kab/Kota mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan dokumen: a. FC sertifikat tanah b. FC IMB c. Dokumen pengelolaan lingkungan d. SK Bupati/Walikota terkait kategori Puskesmas e. Studi kelayakan, untuk Puskesmas yang baru akan dibangun. f. Profil Puskesmas g. Syarat lain sesuai Perda 2. Jika berkas permohonan lengkap, BPPT: a. Menerbitkan bukti penerimaan berkas permohonan telah lengkap, paling lama 6 hari kerja sejak permohonan diterima. b. Melaksanakan penilaian dokumen dan peninjauan lapangan. 3. Jika berkas permohonan belum lengkap, BPPT memberi informasi kepada Kadinkes Kab/Kota, paling lama 6 hari kerja sejak permohonan diterima. Pemohon harus mengajukan permohonan ulang kepada pemberi izin. 4. Berdasarkan hasil penilaian dokumen dan peninjauan lapangan, BPPT menetapkan untuk memberikan atau menolak permohonan izin paling lama 14 hari kerja setelah bukti 18 penerimaan berkas diterbitkan

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

Registrasi Puskesmas • Setiap Puskesmas yang telah memiliki izin wajib melakukan registrasi. • Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota

kepada

Menteri

setelah

memperoleh

rekomendasi dari Dinas Kesehatan Provinsi. • Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka

waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah izin Puskesmas ditetapkan.

30

Alur Registrasi Puskesmas Kadinkes Kab/Kota

Dinas Kesehatan Provinsi

1

2 3 Surat rekomendasi registrasi Puskesmas

4

Menteri Kesehatan 5 6

Kode Puskesmas

6

Rekomendasi tidak dikeluarkan

KETERANGAN: 1.Kadinkes Kab/Kota mengajukan surat permohonan rekomendasi registrasi Puskesmas, dengan melampirkan: a.Izin Puskesmas b.SK Bupati/Walikota terkait kategori Puskesmas 2.Dinkes Provinsi melakukan verifikasi dan penilaian kelayakan Puskesmas dalam jangka waktu 14 hari setelah surat permohonan diterima. Puskesmas yang memenuhi penilaian kelayakan akan diberikan surat rekomendasi registrasi Puskesmas. 3.Dinkes Provinsi memberikan surat rekomendasi registrasi Puskesmas paling lambat 7 hari kerja setelah melakukan penilaian. 4.Kadinkes Kab/Kota mengajukan surat permohonan registrasi Puskesmas dengan melampirkan: a.FC Izin Puskesmas. b.Profil Puskesmas. c.Laporan kegiatan 3 bulan terakhir’ d.SK Bupati/Walikota terkait kategori Puskesmas e.Rekomendasi dinkes provinsi 5.Menteri menetapkan nomor registrasi berupa kode Puskesmas, paling lama 14 hari kerja sejak surat permohonan registrasi diterima. 6.Kode Puskesmas diinformasikan kepada dinkes kab/kota dan dinkes provinsi 18

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

ORGANISASI PUSKESMAS • Puskesmas merupakan UPT Dinkes Kab/Kota • Organisasi Puskesmas disusun oleh Dinkes Kab/Kota, berdasarkan kategori, upaya kesehatan dan beban kerja Puskesmas. • Organisasi Puskesmas paling sedikit terdiri atas: 1. Kepala Puskesmas 2. Kasubag TU 3. Penanggungjawab UKM dan Perkesmas 4. Penanggungjawab UKP, kefarmasian dan laboratorrium 5. Penanggungjawab jaringan pelayanan dan jejaring fasyankes

32

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

KRITERIA KEPALA PUSKESMAS Kepala Puskesmas merupakan seorang nakes dengan kriteria: a. Tingkat pendidikan paling rendah sarjana dan punya kompetensi manajemen kesmas;* b. Masa kerja di Puskesmas minimal 2 tahun; c. Telah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas

Dalam hal di Puskesmas kawasan T dan ST tidak tersedia seorang nakes dengan tingkat pendidikan paling rendah sarjana, maka Kepala Puskesmas merupakan nakes dengan tingkat pendidikan paling rendah Diploma Tiga.

33

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

Upaya Puskesmas UKM Tingkat Pertama

 UKM Esensial  UKM Pengembangan UKP Tingkat Pertama Untuk melaksanakan UKM dan UKP tingkat pertama, Puskesmas harus menyelenggarakan: 1. Manajemen (sumber daya, operasional, dan mutu); 2. Pelayanan kefarmasian; 3. Pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat; dan 4. Pelayanan laboratorium.

34

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

UKM TINGKAT PERTAMA DI PUSKESMAS A. UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ESENSIAL meliputi: •Pelayanan Promosi Kesehatan; •Pelayanan Kesehatan Lingkungan; •Pelayanan KIA-KB; •Pelayanan Gizi; dan •Pelayanan Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit.

 UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT esensial harus diselenggarakan oleh setiap Puskesmas untuk mendukung pencapaian SPM kabupaten/kota bidang kesehatan.

B. UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PENGEMBANGAN merupakan upaya kesehatan masyarakat yang kegiatannya memerlukan upaya yang sifatnya inovatif dan atau bersifat ekstensifikasi dan intensifikasi pelayanan, disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan, kekhususan wilayah kerja dan potensi sumber daya yang tersedia di masing-masing Puskesmas

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

UKP TINGKAT PERTAMA DI PUSKESMAS

dilaksanakan dalam bentuk:     

rawat jalan; pelayanan gawat darurat; pelayanan satu hari (one day care); home care; dan atau rawat inap berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan

36

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

AKREDITASI PUSKESMAS

37

DASAR AKREDITASI PUSKESMAS Permenkes 71/2013 Pasal 6 (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Fasilitas Kesehatan tingkat pertama juga harus telah terakreditasi. Pasal 41 (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. seluruh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dikecualikan dari kewajiban terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2); dan b. seluruh rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dikecualikan dari persyaratan sertifikat akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b angka 6. (2) Fasilitas kesehatan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku. (3) Rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

38

Pasal 39 Permenkes No 75/ 2014 tentang Puskesmas

1) Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan, Puskesmas wajib diakreditasi secara berkala paling sedikit 3 tahun sekali. 2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan Menteri.

39

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

BAGAIMANA ISU KUALITAS YANKES KITA SAAT INI

?

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

Wayne Jowett, Kehilangan Nyawa Akibat Dokter Salah Suntik ..! BBC, Kamis, 02 Oktober 2003, 8:22 WIB

Wayne meninggal dunia di “Queen’s Medical Center”, Nottingham, Inggris, tepat pukul 8 pagi, setelah obat kemoterapi “Vincristine” yang seharusnya disuntikkan i.v, oleh dokter disuntikkan intrathecal. Yang seharusnya disuntikkan intrathecal adalah cytosine Dr. Feda Mulhem dikenai hukuman 8 bulan penjara atas pembunuhan tak direncanakan --ditambah 10 bulan penjara atas tuduhan lainnya, menyebabkan kematian pada pasien muda, Wayne Jowett. Slide: Dwiprahasto, Iwan, 2009

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

Slide: Djasri, Hanevi, 2008

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

Kasus dr. Dewa Ayu Sp OG http://www.tempo.co/read/news/2013/11/27/078532777/Inilah-AlasanHakim-MA-Menghukum-dr-Ayu 1. Julia dinyatakan dalam keadaan darurat pada pukul 18.30 Wita, padahal seharusnya dinyatakan darurat sejak ia masuk rumah sakit pada pagi hari. 2. Sebagian tindakan medis Ayu dan rekan-rekannya tidak dimasukkan ke rekam medis.

3. Ayu tidak mengetahui pemasangan infus dan jenis obat infus yang diberikan kepada korban. 4. Meski Ayu menugasi Hendy memberi tahu rencana tindakan kepada pasien dan keluarganya, Hendy tidak melakukannya. Ia malah menyerahkan lembar persetujuan tindakan yang telah ditandatangani Julia kepada Ayu, tapi ternyata tanda tangan di dalamnya palsu. 5. Tidak ada koordinasi yang baik dalam tim Ayu saat melakukan tindakan medis. 6. Tidak ada persiapan jika korban mendadak mengalami keadaan darurat.

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

Error dapat terjadi dalam bentuk tindakan: Melakukan yang semestinya tidak dilakukan (commission) atau Tidak melakukan yang semestinya dilakukan (omission)

ISU KUALITAS YANKES • • • •

•

Kualitas pelayanan kesehatan primer yang masih rendah Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan digunakan sebagai tolok ukur kualitas pelayanan kesehatan primer Disparitas kualitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Indonesia Belum adanya sistem termasuk tools di level nasional untuk menilai/mengontrol kualitas pelayanan kesehatan dasar Harapan pengguna jasa

Akreditasi adalah suatu pengakuan yang diberikan oleh lembaga eksternal terhadap hasil penilaian kesesuaian proses dengan standar yang berlaku (digunakan). Akreditasi FKTP adalah suatu pengakuan terhadap hasil dari proses penilaian eksternal, oleh Komisioner Akreditasi terhadap Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, apakah sesuai dengan standar akreditasi yang ditetapkan.

PUSKESMAS

APA YANG DINILAI ? ADMINISTRASI & MANAJEMEN PROGRAM KESEHATAN PELAYANAN KLINIS

AKREDITASI PUSKESMAS

ADMINISTRASI & MANAJEMEN  Bab I. Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP)  Bab II. Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas (KMP)  Bab III. Peningkatan Mutu Puskesmas (PMP)

AKREDITASI PUSKESMAS

PROGRAM KESEHATAN  Bab IV. Program Puskesmas yang Berorientasi Sasaran (PPBS)  Bab V. Kepemimpinan dan Manajemen Program Puskesmas (KMPP)  Bab VI. Sasaran Kinerja dan MDG’s (SKM)

AKREDITASI PUSKESMAS

PELAYANAN KLINIS  Bab VII. Layanan Klinis yang Berorientasi Pasien (LKBP)  Bab VIII. Manajemen Penunjang Layanan Klinis (MPLK)  Bab IX. Peningkatan Mutu Klinis dan Keselamatan Pasien (PMKP)

AKREDITASI KLINIK

ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN

Bab I.

Kepemimpinan dan Manajemen

Fasilitas Kesehatan (KMFK)

AKREDITASI KLINIK

PELAYANAN KLINIS Bab II. Layanan Klinis yang Berorientasi Pasien (LKBP)

Bab III. Manajemen Penunjang Layanan Klinis (MPLK)

Bab IV. Peningkatan Mutu Klinis dan Keselamatan Pasien (PMKP)

Peningkatan mutu dan keselamatan pasien •

Kebijakan mutu dan keselamatan pasien:

– Mewajibkan semua praktisi klinis berperan aktif dalam peningkatan mutu dan keselamatan pasien – Penetapan area prioritas dalam peningkatan mutu dan keselamatan pasien – Penetapan indicator-indicator mutu dan keselamatan pasien – Penetapan standar/panduan pelayanan klinis – Penetapan budaya/tata nilai mutu dan keselamatan pasien

Peningkatan mutu dan keselamatan pasien  



Adanya komitmen (terdokumentasi) praktisi klinis untuk peningkatan mutu dan keselamatan pasien secara berkelanjutan Pemahaman praktisi klinis thd mutu dan keselamatan pasien (melalui sosialisasi, workshop, pelatihan) Keterlibatan praktisi klinis dalam peningkatan mutu dan keselamatan pasien yang ditunjukkan dalam:

 Peran aktif dalam penyusunan, pengumpulan, analisis dan tindak lanjut terhadap pencapaian indicator klinis  Penilaian terhadap perilaku dalam pemberian pelayanan klinis (sesuai dengan budaya dan tata nilai keselamatan pasien (contoh: kebiasaan cuci tangan, kebiasaan melakukan chek ulang untuk menghindari kekeliruan, budaya tidak saing menyalahkan)  Ide-ide perbaikan pelayanan klinis  Penyusunan rencana, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi perbaikan mutu dan keselamatan pasien 

Dilakukan monitoring mutu dan keselamatan pasien melalui penyusunan indicator mutu dan keselamatan pasien (dengan target yang jelas), pengumpulan data dan analisis thd pencapaian indicator.

• Indikator meliputi: – Indikator mutu pada penilaian oleh pasien, asuhan pasien (mulai dari patient assessment dan pelaksanaan asuhan), pelayananan penunjang medis, penggunaan antibiotika. – Indikator keselamatan pasien: tidak terjadinya salah identifikasi pasien, kesalahan pemberian obat, kesalahaan prosedur klinis, pengendalian infeksi, dan tidak terjadinya pasien jatuh

• Layanan klinis dilaksanakan berdasarkan standar/panduan pelayanan klinis • Disusun Perencanaan mutu dan keselamatan pasien berdasar: – Area prioritas (3H + 1P) – Hasil monitoring dan pengukuran indicator-indicator mutu dan keselamatan pasien – Identifikasi Risiko dan Analisis risiko – Pelaporan dan analisis terjadinya KTD, KTC, KNC dan KPC

•

Rencana peningkatan mutu dan keselamatan pasien memuat:

– Program-program mutu dan keselamatan pasien berdasarkan area prioritas – Kejelasan penanggung jawab tidap program – Kebutuhan sumber daya – Jadual pelaksanaan – Rencana monitoring dan evaluasi • •

Penyediaan sumber daya untuk melaksanakan rencana peningkatan mutu dan keselamatan pasien Pelaksanaan peningkatan mutu dan keselamatan pasien:

– Tindak lanjut dari hasil pengukuran indicator dan jika ada permasalahan/complain, maupun KTD (ejadian Tida Diinginan), KTC (Kondisi Tanpa Cedera), dan KNC (ejadian Nyaris Cedara), KPC (K ondisi Potensial Cedera).

Komisi Akreditasi

4

Dinkes Provinsi Pendampingan

9 8 10

Penilaian

5

Koordinator Surveyor Di Provinsi

3

6

11

Dinkes Kab/Kota

2

1 Puskesmas

Klinik

7

HASIL PENILAIAN AKREDITASI BARU NASIONAL

Tidak Terakreditasi Jika pencapaian Bab I, II, dan III kurang dari 75 % Bab IV, V, VI < 60 %, dan Bab VII, VIII, IX kurang dari 20 % Terakreditasi Dasar Jika pencapaian nilai Bab I, II, dan III ≥ 75 % Bab IV, V, VI ≥ 60 %, dan Bab VII, VIII, IX ≥ 20 %

Bab I dan II ≥ 75 % Bab IV, V, VII ≥ 60 % Bab III, VI, VIII, IX ≥ 20%

Terakreditasi Madya Jika pencapaian nilai Bab I, II, III, IV, V ≥ 75 % Bab VI, VII ≥ 60 % dan Bab VIII, IX ≥ 20 %

Bab I, II, IV, V ≥ 75 % Bab VII dan VIII ≥ 60 % Bab III, VI dan IX ≥ 40 %

Terakreditasi Utama Jika pencapaian nilai Bab I, II, III, IV, V, VI, VII ≥ 75 % dan bab VIII, IX ≥ 60 %

Bab I, II, IV, V, VII, VIII ≥ 80 % Bab III, VI dan IX ≥ 60 % Terakreditasi Paripurna Jika pencapaian nilai semua Bab ≥ 75 %

Semua Bab ≥ 80 %

KISI-KISI: • Penilaian dilakukan pada setiap EP ≥ 80% terpenuhi = 10 20% - 79 % terpenuhi sebagian = 5 < 20% tidak terpenuhi = 0

• Rekomendasi diberikan apabila nilai EP tersebut dibawah nilai 10 • Rekomendasi agar menggunakan kalimat perintah

• Untuk Self Assessment oleh Puskesmas, disarankan untuk menilai secara jujur, jangan dibesar2kan nilainya • Menggunakan software, yang tidak boleh diubahubah

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

Roadmap Akreditasi FKTP

AKREDITASI PUSKESMAS

1. Terbitnya Permenkes Akreditasi FKTP 2. Terbitnya SK Menkes tentang penetapan LAFPI 3. Terbitnya SK Menkes tentang penetapan personalia LAFPI 4. Terbitnya SK Dirjen BUK tentang penetapan pedoman Akreditasi Puskesmas dan Klinik 5. Terlaksananya Uji coba implementasi akreditasi Puskesmas dan Klinik di 3 Provinsi 6. Terbentuknya tim surveior di 15 Provinsi terpilih

2019

2018

2014 2017

5600 Puskesmas terakreditasi

2800 Puskesmas terakreditasi

1400 Puskesmas terakreditasi 2016

700 Puskesmas terakreditasi 2015

350 Puskesmas terakreditasi 40

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

Akreditasi FKTP adalah suatu pengakuan terhadap hasil dari proses penilaian eksternal, oleh Komisioner Akreditasi terhadap Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, apakah

sesuai dengan standar

yang ditetapkan. Standar Sarana dan Prasarana Standar Ketenagaan

Standar Pelayanan Standar Pembiayaan dll.

Bagaimana pemenuhannya

?

DESKRIPSI LAMBANG PUSKESMAS

41

Bentuk Hexagonal (segi enam), melambangkan: (1). keterpaduan & kesinambungan yg terintegrasi dari 6 prinsip Puskesmas; (2). pemerataan pelayanan kesehatan yang mudah di akses masyarakat; (3). pergerakan & pertanggung jawaban Puskesmas di wilayah kerjanya.

Irisan dua buah bentuk lingkaran melambangkan dua unsur upaya kesehatan, UKM dan UKP. Stilasi bentuk sebuah bangunan, melambangkan Puskesmas sebagai tempat/wadah diberlakukannya semua prinsip dan upaya dalam proses penyelenggaraan kesehatan

Bidang segitiga mewakili tiga faktor yang mempengaruhi status derajat kesehatan masyarakat (genetik, lingkungan, perilaku).

Bentuk palang hijau didalam bentuk segi enam melambangkan pelayanan kesehatan yang mengutamakan promotif preventif.

Warna hijau melambangkan tujuan pembangunan kesehatan yang diselenggarakan Puskesmas. Warna putih melambangkan pengabdian luhur Puskesmas.

73

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

OPTIMALISASI PERMENKES NO. 75 TAHUN 2014 TENTANG PUSKESMAS

43

NO

DUKUNGAN KEGIATAN

WAKTU PELAKSANAAN (THN)

2014

2015

PJ

1.

Sosialisasi Permenkes Puskesmas

√

√

BUK, Biro Hukor

2.

Sistem pencatatan & pelaporan (SP2TP)

√

√

Pusdatin, BUK

3.

Pedoman Kinerja Puskesmas berdasarkan kategori kawasan

√

BUKD

4.

Akreditasi Puskesmas

√

√

BUKD

5.

Permenkes Puskesmas sebagai wahana pendidikan kesehatan

√

√

BUKD

6.

Pedoman perencanaan tenaga kesehatan berdasarkan analisa beban kinerja

√

√

PPSDM

7.

Standar kompetensi setiap jenis tenaga selanjutnya

√

PPSDM

PERATURAN PENDUKUNG

 UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  UU No. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  Permenkes No. 5 tahun 2014 tentang Panduan Praktik Kedokteran.  Permenkes No. 59 tahun 2014 tentang Standar Tarif Yankes Dalam Penyelenggaraan Program JKN  Permenkes No. 30 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan kefarmasian di Puskesmas.  Permenkes No. 37 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Puskesmas. 45

Permenkes No. 75 tahun 2014 dapat diunduh melalui: http://buk.depkes.go.id/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=52&Itemid=142

Permenkes No. 75 tahun 2014 dapat diunduh melalui: http://buk.depkes.go.id/index.php?option=com _docman&task=cat_view&gid=52&Itemid=142

46