02. Pejabat Perbendaharaan.pptx

PEJABAT PERBENDAHARAAN

Eko Purwanto

AGENDA PEMBELAJARAN PP-SPM

Bendahara Umum Negara

Pejabat Pembuat Komitmen

PA/KPA

Bendahara Penerimaan

Pejabat Perbendaharaan

Bendahara Pengeluaran

PENGGUNA ANGGARAN (PA) Definisi

Adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran K/L

Siapa

1. Menteri/Pimpinan Lembaga:

a) penyelenggara urusan tertentu dalam pemerintahan b) PA atas Bagian Anggaran yang disediakan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan kewenangannya tersebut.

2. Menteri Keuangan: a) PA atas Bagian Anggaran untuk kementerian yang dipimpinnya, b) PA atas Bagian Anggaran yang tidak dikelompokkan dalam Bagian Anggaran K/L tertentu.

KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) Definisi

KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada KL yang bersangkutan

Penetapan

Penetapkan/penunjukan KPA dilakukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA. KPA yang ditunjuk berasal dari Satker yang bersangkutan dengan surat keputusan. Penunjukan Kepala Satker sebagai KPA bersifat ex-officio (melekat pada jabatan).

TUGAS DAN WEWENANG PA/KPA 1. Menyusun DIPA 2. Menetapkan PPK untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara; 3. Menetapkan PPSPM untuk melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran belanja Negara; 4. Menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelola anggaran/keuangan; 5. Menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana; 6. Memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana; 7. Mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan 8. Menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) Definisi

PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN

Penetapan & Pelarangan

Penetapkan/penunjukan PPK dilakukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA. Penetapan PPK dapat didelegasikan/dilimpahkan kepada KPA/Kepala Satker. Jabatan PPK tidak dapat dirangkap oleh Bendahara Pengeluaran dan PPSPM

Periode

Pengangkatan PPK tidak terikat periode tahun anggaran, artinya bisa lebih dari 1 tahun

TUGAS DAN WEWENANG PPK 1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA 2. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 3. Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa 4. Melaksanakan kegiatan swakelola 5. Memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian/kontrak yang dilakukannya 6. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak 7. Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara

TUGAS DAN WEWENANG PPK (Cont’d) 8. Membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 9. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA 10. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan 11. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan 12. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM) Definisi

PPSPM adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran

Penetapan & Pelarangan

Penetapkan/penunjukan PPSPM dilakukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA. Penetapan PPSPM dapat didelegasikan kepada KPA/Kepala Satker. Jabatan PPSPM tidak dapat dirangkap oleh Bendahara Pengeluaran dan PPK

TUGAS DAN WEWENANG PP-SPM 1. Menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung 2. Menolak dan mengembalikan SPP, apabila SPP tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan 3. Membebankan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan 4. Menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) 5. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih 6. melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA 7. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran

BENDAHARA UMUM NEGARA (BUN) DAN KUASA BUN Bendahara Umum Negara adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi BUN. BUN adalah Menteri Keuangan

Kuasa BUN adalah pejabat yang diangkat oleh BUN untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBN dalam wilayah kerja yang ditetapkan. Kuasa BUN yakni Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

TUGAS DAN WEWENANG KPPN SEBAGAI KUASA BUN 1. Melaksanakan penerimaan dan pengeluaran Kas Negara dalam rangka pengendalian pelaksanaan anggaran negara 2. Meneliti dan menguji SPM yang disampaikan oleh PPSPM: a. Kelengkapan dokumen pendukung SPM yang dipersyaratkan b. Kebenaran SPM, antara lain kebenaran perhitungan angka SPM c. Ketersediaan dana kegiatan yang tercantum dalam SPM d. Kesesuaian tagihan dengan dokumen pendukungnya e. Menguji persyaratan pencairan dana 3. Melakukan pembayaran tagihan kepada penerima hak sebagai pengeluaran anggaran

BENDAHARA PENGELUARAN Definisi

Adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Negara dalam pelaksanaan APBN pada kantor/Satker KL

Penetapan & Pelarangan

Penetapkan/penunjukan Bendahara Pengeluaran dilakukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA. Penetapan Bendahara Pengeluaran dapat didelegasikan kepada KPA/Kepala Satker. Bendahara Pengeluaran tidak dapat dirangkap oleh PA/KPA, PPK, atau PPSPM

Periode

Pengangkatan Bendahara Pengeluaran tidak terikat periode tahun anggaran. Dengan alasan kompleksitas, Bendahara Pengeluaran dapat dibantu oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu

OBJEK TUGAS BENDAHARA PENGELUARAN Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas kebendaharaan atas uang/surat berharga yang berada dalam pengelolaannya, yakni: Uang/surat berharga yang berasal dari Uang Persediaan (UP) dan Pembayaran Langsung (LS) melalui Bendahara Pengeluaran

TUGAS DAN WEWENANG BENDAHARA PENGELUARAN 1. Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya;

2. Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK; 3. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan; 4. Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukannya ; 5. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara; 6. Mengelola rekening tempat penyimpanan UP ; 7. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala KPPN selaku kuasa BUN.

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (BPP) Dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran, kepala Satker dapat menunjuk satu atau beberapa BPP sesuai kebutuhan

1.

• Terdapat kegiatan yang lokasinya berjauhan dengan tempat kedudukan Bendahara Pengeluaran.

2.

• Beban kerja Bendahara Pengeluaran sangat berat berdasarkan penilaian Kepala Kantor/Satker.

BPP harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bendahara Pengeluaran

BENDAHARA PENERIMAAN Definisi

Adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/Satuan Kerja K/L

Penetapan & Pelarangan

Penetapkan/penunjukan Bendahara Penerimaan dilakukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA. Penetapan Bendahara Penerimaan dapat didelegasikan kepada KPA/Kepala Satker. Bendahara Pengeluaran tidak dapat dirangkap oleh PA/KPA atau Kuasa BUN

Periode

Pengangkatan Bendahara Penerimaan tidak terikat periode tahun anggaran.

TUGAS DAN WEWENANG BENDAHARA PENERIMAAN 1. Menerima dan menyimpan uang Pendapatan Negara; 2. Menyetorkan uang Pendapatan Negara ke rekening Kas Negara secara periodik sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, yakni setiap akhir hari diterimanya Pendapatan Negara; 3. Menatausahakan transaksi uang Kementerian/Lembaga/ Satuan Kerja;

Pendapatan

Negara

di

lingkungan

4. Menyelenggarakan pembukuan transaksi uang Pendapatan Negara; 5. Mengelola rekening tempat penyimpanan uang Pendapatan Negara; dan 6. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban bendahara kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Kuasa BUN.

TANGGUNG JAWAB BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENERIMAAN

1

2 Bertanggung jawab secara pribadi atas uang Negara yang berada dalam pengelolaannya

Bertanggung jawab secara fungsional atas pengelolaan uang Negara yang menjadi tanggung jawabnya kepada Kuasa BUN

Keterangan: Tanggung jawab Bendahara Pengeluaran atas Uang Persediaan (UP) dan Pembayaran Langsung (LS) melalui Bendahara Pengeluaran yang dikelolanya. Sedangkan Bendahara Penerimaan atas Pendapatan Negara yang dikelolanya