04. Pelaksanaan Belanja Negara Part 2 (non Kl).pptx

PELAKSANAAN BELANJA NEGARA Eko Purwanto

PELAKSANAAN BELANJA NON KL (BELANJA BUN)

MENTERI KEUANGAN SEBAGAI BUN DAN ANGGARAN YANG DIKELOLA Dalam melaksanakan fungsi Bendahara Umum Negara (BUN), Menteri Keuangan merupakan Pengguna Anggaran BUN. Sedangkan Anggaran yang dikelola BUN terdiri dari 9 Bagian Anggaran (BA), yakni:

Utang

Investasi Pemerintah

Subsidi

Hibah

Pemberian Pinjaman

Belanja Lainnya

Hibah kpd Daerah

Transfer ke Daerah & Dana Desa

Transaksi Khusus

PPA BUN DAN KPA BUN • Dalam mengelola Anggaran BUN, Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran BUN: 1. Dibantu oleh Pembantu Pengguna Anggaran BUN/PPA BUN 2. Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran BUN/KPA BUN

PPA BUN DAN KPA BUN • PPA BUN adalah unit organisasi Eselon 1 di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN • KPA BUN adalah pejabat pada satuan kerja dari masing-masing PPA BUN baik di kantor pusat maupun kantor daerah atau satuan kerja di kementerian negarajlembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN

PPA BUN PER ANGGARAN (1) • Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko 1. PPA BUN Pengelolaan Utang 2. PPA BUN Pengelolaan Hibah 3. PPA BUN Pengelolaan Transaksi Khusus • Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 1. PPA BUN Pengelolaan Hibah Daerah 2. PPA BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa • Direktorat Jenderal Kekayaan Negara 1. PPA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah 2. PPA BUN Pengelolaan Transaksi Khusus

PPA BUN PER ANGGARAN (2) • Direktorat Jenderal Perbendaharaan 1. PPA BUN Pengelolaan Pemberian Pinjaman 2. PPA BUN Pengelolaan Transaksi Khusus • Direktorat Jenderal Anggaran 1. PPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi 2. PPA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya 3. PPA BUN Pengelolaan Transaksi Khusus • Badan Kebijakan Fiskal 1. PPA BUN Pengelolaan Transaksi Khusus

TUGAS DAN FUNGSI PPA BUN

TUGAS DAN FUNGSI PPA BUN (1) 1. Mengkoordinasikan penyusunan Indikasi Ke butuhan Dana BUN untuk tahun anggaran yang direncanakan; 2. Melakukan penilaian atas usulan Indikasi Kebutuhan Dana BUN yang disampaikan oleh KPA BUN; 3. Menyampaikan usulan Indikasi Kebutuhan Dana BUN kepada Direktorat Jenderal Anggaran; 4. Menyesuaikan usulan Indikasi Kebutuhan Dana BUN berdasarkan Pagu Indikatif BUN yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; 5. Menyampaikan Indikasi Kebutuhan Dana BUN yang telah disesuaikan kepada Direktorat Jenderal Anggaran; 6. Menyusun rincian Pagu Anggaran BUN untuk masing-masing KPA BUN dibawahnya berdasarkan Pagu Anggaran BUN yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan

TUGAS DAN FUNGSI PPA BUN (2) 7. Memberikan bimbingan teknis kepada KPA BUN dalam rangka penyusunan RKA BUN; 8. Meneliti RKA BUN dan dokumen pendukung yang disampaikan oleh KPA BUN; 9. Menyusun RDP (Rencana Dana Pengeluaran) BUN berdasarkan Pagu Anggaran BUN yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan/atau menyesuaikan RDP BUN berdasarkan Alokasi Anggaran; 10. Menyusun laporan keuangan BA BUN sebagai pertanggungj awaban atas anggaran BA BUN yang dikelolanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 11. Dapat menyusun petunjuk teknis pengelolaan anggaran BA BUN yang menjadi tanggung jawabnya;

TUGAS DAN FUNGSI PPA BUN (3) 12. Dapat mengusulkan kepada Pengguna Anggaran BUN untuk menetapkan formula penghitungan yang digunakan dalam penyusunan Indikasi Kebutuhan Dana BUN dan penyusunan RDP BUN sesuai karakteristik masing-masing BA BUN; 13. Mengkoordinasikan penyusunan kerangka pengeluaran jangka menengah dengan memperhatikan Prakiraan Maju dan aspek lain sesuai karakteristik masing-masing BA BUN; 14. Melakukan monitoring dan evaluasi atas kinerja BA BUN dan dapat mengambil langkah diperlukan apabila terdapat permasalahan dalam pelaksanaan BA BUN; 15. Dapat mengusulkan kepada Pengguna Anggaran BUN untuk menetapkan KPA BUN;

TUGAS DAN FUNGSI KPA BUN

TUGAS DAN FUNGSI KPA BUN (1) 1. Mengajukan usulan Indikasi Kebutuhan Dana BUN kepada PPA BUN dengan dilengkapi dokumen pendukung; 2. Menyusun RKA BUN beserta dokumen pendukung yang berasal dari pihak terkait; 3. Menyampaikan RKA BUN beserta dokumen pendukung kepada APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) K/L untuk direviu; 4. Menyampaikan RKA BUN yang telah direviu oleh APIP K/L dan ditandatangani oleh KPA BUN kepada PPA BUN; 5. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran kepada PPA BUN 6. Menyusun DIPA BUN 7. Menyusun kerangka pengeluaran jangka menengah dengan memperhatikan Prakiraan Maju dan aspek lain sesuai karakteristik masing-masing BA BUN