0. Uts Cg.docx

SOAL ABSEN GENAP 1.

Sebutkan manfaat pelaksanaan GCG, menurut Forum of Corporate Governance in Indonesia (FCGI) (2001;4)

JAWABAN: a) Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholder. b) Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak rigid (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan corporate value. c) Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia, d) Pemegang saham akan puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan shareholder value dan deviden 2.

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Jelaskan pedoman pokok pelaksanaan prinsip independensi berdasarkan Komite Nasional Kebijakan Governance! JAWABAN: ASAS GOOD CORPORATE GOVERNANCE Setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Asas GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (sustainability) perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (stakeholders). 1. Transparansi (Transparency) Prinsip Dasar Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya. Pedoman Pokok Pelaksanaan (1) Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya. (2) Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan. (3) Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundangundangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi. (4) Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

2. Akuntabilitas (Accountability) Prinsip Dasar Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Pedoman Pokok Pelaksanaan (1) Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (corporate values), dan strategi perusahaan. (2) Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG. (3) Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan. (4) Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (reward and punishment system) (5) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (code of conduct) yang telah disepakati. 3. Responsibilitas (Responsibility) Prinsip Dasar Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen. Pedoman Pokok Pelaksanaan (1) Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan (by-laws). (2) Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai. 4. Independensi (Independency) Prinsip Dasar Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Pedoman Pokok Pelaksanaan (1) Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif. (2) Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness) Prinsip Dasar Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Pedoman Pokok Pelaksanaan (1) Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing. (2) Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan. (3) Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan,gender, dan kondisi fisik. 3.

Walsh dan Seward (1990) menyatakan bahwa terdapat dua mekanisme untuk membantu menyamakan perbedaan kepentingan antara para pemegang saham dan manajer dalam rangka penerapan GCG, yaitu mekanisme pengendalian internal perusahaan dan mekanisme pengendalian eksternal berdasarkan pasar. Jelaskan!

JAWABAN: Walsh dan Seward (1990) menyatakan bahwa terdapat 2 mekanisme untuk membantu menyamakan perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan manajer dalam rangka penerapan GCG, yaitu mekanisme pengendalian internal perusahaan dan mekanisme pengendalian eksternal berdasarkan pasar. •Mekanisme pengendalian internal adalah pengendalian perusahaan yang dilakukan dengan membuat seperangkat aturan yang mengatur tentang mekanisme bagi hasil, baik yang berupa keuntungan, return maupun risiko – risiko yang disetujui oleh principal dan agen.Salah satu pilihan mekanisme pengendalian internal untuk menyamakan kepentingan saham dan manajer adalah kontrak insentif jangka panjang (Walsh dan Seward, 1990: Jensen, 1993).Kontrak jangka panjang ini dilakukan dengan memberikan insentif pada manajer apabila nilai perusahaan atau kemakmuran pemegang saham meningkat, salah satunya dengan cara memberi kepemilikan saham kepada manajer (Jensen dan Meckling, 1976; Fama, 1980).Dengan demikian, manajer akan termotivasi untuk meningkatkan nilai perusahaan atau meningkatkan pemegang saham karena hal tersebut juga akan meningkatkan kekayaan manajer sendiri. •Mekanisme pengendalian eksternal adalah pengendalian perusahaan yang dilakukan oleh pasar. Menurut teori pasar untuk pengendalian perusahaan (market for corporate control), pada saat diketahui bahwa manajemen berperilaku menguntungkan diri sendiri, kinerja perusahaan akan menurun yang direflesikan oleh nilai saham perusahaan. Pada kondisi tersebut, kelompok manajer lain akan menggantikan manajer yang sedang memegang jabatan.Dengan demikian bekerjanya market for corporate bias menghambat tindakan menguntungkan manajer sendiri (Jensen dan Meckling, 1976).

4.

Fungsi pengelolaan perusahaan oleh direksi mencakup 5 tugas utama yaitu kepengurusan manajemen risiko, pengendalian internal, komunikasi dan tanggungjawab sosial. Jelaskan fungsi direksi terkait manajemen risiko dan pengendalian internal. JAWABAN: Fungsi Direksi Fungsi pengelolaan perusahaan oleh Direksi mencakup 5 (lima) tugas utama yaitu kepengurusan, manajemen risiko, pengendalian internal, komunikasi, dan tanggung jawab sosial. (1) Kepengurusan (a) Direksi harus menyusun visi, misi, dan nilai-nilai serta program jangka panjang dan jangka pendek perusahaan untuk dibicarakan dan disetujui oleh Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan ketentuan anggaran dasar; (b) Direksi harus dapat mengendalikan sumberdaya yang dimiliki oleh perusahaan secara efektif dan efisien; (c) Direksi harus memperhatikan kepentingan yang wajar dari pemangku kepentingan; (d) Direksi dapat memberikan kuasa kepada komite yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugasnya atau kepada karyawan perusahaan untuk melaksanakan tugas tertentu, namun tanggung jawab tetap berada pada Direksi; (e) Direksi harus memiliki tata tertib dan pedoman kerja (charter) sehingga pelaksanaan tugasnya dapat terarah dan efektif serta dapat digunakan sebagai salah satu alat penilaian kinerja. (2) Manajemen Risiko (a) Direksi harus menyusun dan melaksanakan sistem manajemen risiko perusahaan yang mencakup seluruh aspek kegiatan perusahaan; (b) Untuk setiap pengambilan keputusan strategis, termasuk penciptaan produk (c) atau jasa baru, harus diperhitungkan dengan seksama dampak risikonya, dalam arti adanya keseimbangan antara hasil dan beban risiko; (d) Untuk memastikan dilaksanakannya manajemen risiko dengan baik, perusahaan perlu memiliki unit kerja atau penanggungjawab terhadap pengendalian risiko. (3) Pengendalian Internal (a) Direksi harus menyusun dan melaksanakan sistem pengendalian internal perusahaan yang handal dalam rangka menjaga kekayaan dan kinerja perusahaan serta memenuhi peraturan perundang-undangan. (b) Perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, harus memiliki satuan kerja pengawasan internal; (c) Satuan kerja atau fungsi pengawasan internal bertugas membantu Direksi dalam memastikan pencapaian tujuan dan kelangsungan usaha dengan: i. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program perusahaan; ii. memberikan saran dalam upaya memperbaiki efektifitas proses pengendalian risiko; iii. melakukan evaluasi kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perusahaan, pelaksanaan GCG dan perundang-undangan; dan (iv) memfasilitasi kelancaran pelaksanaan audit oleh auditor eksternal; (d) Satuan kerja atau pemegang fungsi pengawasan internal bertanggung jawab kepada Direktur Utama atau Direktur yang membawahi tugas pengawasan internal. Satuan kerja pengawasan internal mempunyai hubungan fungsional dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.

(4) Komunikasi (a) Direksi harus memastikan kelancaran komunikasi antara perusahaan dengan pemangku kepentingan dengan memberdayakan fungsi Sekretaris Perusahaan; (b) Fungsi Sekretaris Perusahaan adalah: (i) memastikan kelancaran komunikasi antara perusahaan dengan pemangku kepentingan; dan (ii) menjamin tersedianya informasi yang boleh diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan wajar dari pemangku kepentingan; (c) Perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai pengaruh terhadap kelestarian lingkungan, harus memiliki Sekretaris Perusahaan yang fungsinya dapat mencakup pula hubungan dengan investor (investor relations); (d) Dalam hal perusahaan tidak memiliki satuan kerja kepatuhan (compliance) tersendiri, fungsi untuk menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dilakukan oleh Sekretaris Perusahaan; (e) Sekretaris Perusahaan atau pelaksana fungsi Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab kepada Direksi. Laporan pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan disampaikan pula kepada Dewan Komisaris. (5) Tanggung Jawab Sosial (a) Dalam rangka mempertahankan kesinambungan usaha perusahaan, Direksi harus dapat memastikan dipenuhinya tanggung jawab sosial perusahaan; (b) Direksi harus mempunyai perencanaan tertulis yang jelas dan fokus dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. 5.

Sebut dan jelaskan dua transaksi yang mengindikasikan pelanggaran terhadap hakhak pemegang saham pada kasus PT Matahari Departement Store

JAWABAN: Pada Kasus PT Matahari Departement Strore terlihat bahwa tidak terdapat bukti yang materiil terhadap kasus transaksi penjualan MDS oleh MPPA yang banyak menuai protes. Namun transaksi insider trading dan praktek korporasi untuk menaikan saham memanglah sangat jelas terlihat dalam transaksi tersebut terutama dalam dua transaksi berikut: 1) MPPA menjual saham MDS kepada MAC pada tahun 2010 dimana MAC juga baru dibentuk pada tahun tersebut dan MPP memiliki 20% kepemilikan terhadap MAC. Pada saat isu penjualansaham tersebut muncul harga saham MDS melonjak naik. 2) Dana yang digunakan untuk pembelian saham tersebut adalah dana yang dipinjam oleh MPP kepada dua bank CIMB Niaga dan Standard Chartered dengan jaminan 90,7% saham MDS, yang kemudian dana tersebut dipinjamkan kepada MAC untuk membeli saham MDS.

6.

Kasus Bank Century merupakan salah satu kasus yang mengindikasikan ketidakptuhan prinsip-prinsip CG terutama dalam menjalankan, tugas tanggungjawab dan wewenang direksi dan komisaris. Jelaskan Pelanggaran prinsip yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kasus Bank Century!

JAWABAN: 1) Prinsip Responbility Responbilitas mengindikasikan bahwa perusahaan telah menaati peraturan perundangundangan yang ada dan telah melakukan tanggungjawab sosialnya. Salah satu tindakan yang dapat dilaksanakan adalah organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati– hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang–undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan. Pada kasus Bank Century ditemukan indikasi ketidakpatuhan Bank Century pada prinsip ini, yaitu: a. Ditemukan fasilitas Letter of Credit (LC) yang melanggar prinsip kehati-hatian dan beberapa diantaranya pemberian LC fiktif. Diantara debitur hanya dipakai namanya saja dan jumlah LC cukup besar diatas USD 10 juta dolar. b. Adanya pemberian kredit yang tidak sehat. 2) Prinsip Transparansi Transparansi artinya ada keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan perusahan. Transparansi mendorong diungkapkannya kondisi perusahaan yang sebenanrnya sehingga setiap pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengukur dan mengantisipasi segala sesuatu yang menyangkut perusahaan. Berdasarkan kasus Bank Century, bila dikaitkan dengan prinsip transparansi maka terdapat beberapa pelanggaran antara lain: a. Terdapat masalah dengan surat-surat berharga (SSB) valas milik Bank Century. Dalam hal ini, ssb valas diperjual belikan melalui PT Cinkara yang merupakan milik Hesyam Al Warraq yang juga merupakan pemegang saham Bank Century. Ternyata SSB valas tersebut tidak ada nilainya sehingga tidak ada yang mau membeli. Padahal, jumlahnya cukup besar, mencapai US$ 220 juta. b. Ditemukannya penggelapan dana sebesar US4 18 juta oleh adik kandung pemegang saham Bank Century, Robert Tantular, yaitu Dewi Tantular. c. Ditemukannya biaya pengadaan yang fiktif. Di antaranya, biaya pengadaan billboard yang dianggarkan tetapi tidak ada realisasinya. Bahkan, dengan menggunakan perusahaan fiktif sebagai pelaksana pengerjaan. d. Rekayasa dalam penerbitan bilyet. Jadi, modusnya, nasabah besar dialihkan ke pusat. Lebih lanjut temuan yang sama ditemukan oleh tim pemeriksa yang dibentuk Menteri Keuangan, Sri Mulyani pada tahun 2009. 3) Prinsip Independensi Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak diintervensi oleh pihak lain. Beberapa keputusan yang diambil oleh pihak Bank Century menunjukkan kurangnya independensi dalam pengambilan keputusan. Contohnya adalah pemberian hasil kredit tidak sehat untuk pengambil alihan agunan. Bank memberikan kredit lalu jaminannya digunakan untuk menyelesaikan fasilitas kredit yang macet.

SOAL GANJIL 3. Bagi perusahaan yang memiliki pemegang saham yang majemuk, masalah keagenan (agency problem) akan muncul bukan saja antara pemilik modal dan pengelola, melainkan juga antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Dalam CG, hal ini dikenal dengan masalah keagenan tipe 1 dan masalah keagenan tipe II. Sebutkan beberapa cara atau mekanisme untuk menekan masalah keagenan tipe 1 JAWABAN:

Ada beberapa mekanisme untuk menekan masalah keagenan tipe I, seperti : 1. Sistem penggajian (remuneration system): diyakini, sistem penggajian yang baik akan menekan sifat oportunis para pengelola perusahaan, sebagaimana dijelaskan dalam teori biaya transaksi (transaction cost theory). 2. Sistem pengawasan internal: untuk mengawasi jalannya perusahaan yang dilakukan oleh pihak lain, para pemilik modal menugaskan dewan pengawas yang membawahi para pengelola perusahaan di bawah CEO (chief executive officers). 3. Sistem pengawasan eksternal (pasar): pengawasan melalui sistem pasar bisa terjadi karena control yang dilakukan oleh para investor itu sendiri dengan cara jual beli kepemilikan (saham), dan control bisa terjadi lewat mekanisme akuisisi yang dilakukan atas alasan keterpaksaan karena kinerja perusahaan cenderung buruk dan sulit diselamatkan sehingga mengundang perusahaan lain untuk mengakuisisi. 4. Pasar eksekutif: mekanisme pengawasan dan control terhadap kinerja para eksekutif dalam menjalankan perusahaan terjadi akibat ketatnya persaingan pasar para eksekutif. 5. Konsentrasi kepemilikan: dalam berbagai studi ditunjukan bahwa konsentrasi kepemilikan diyakini akan meningkatkan control terhadap manajer. 4. Dalam rangka memberdayakan fungsi pengawasan Dewan Komisaris, keberadaan komisaris independen adalah sangat diperlukan karena didalam praktek ditemukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang mengabaikan kepentingan pemegang saham public. Sebutkan tugas dan wewenang komisaris independen JAWABAN: Tugas Komisaris Independen Adapun tugas dari komisaris independen diantaranya yaitu: a. Menjamin transparansi dan keterbukaaan laporan keuangan perusahaan. b. Perlakuan yang adil terhadap pemegang saham minoritas dan stakeholder yang lain. c. Diungkapkannya transaksi yang mengandung benturan kepentingan secara wajar dan adil. d. Kepatuhan perusahaan pada perundangan dan peraturan yang berlaku. e. Menjamin akuntabilitas organ perusahaan. Wewenang Komisaris Independen a. Komisaris independen mengetuai komite audit dan komite nominasi. b. Komisaris independen berdasarkan pertimbangan yang rasional dan kehati–hatian berhak menyampaikan pendapat yang berbeda dengan anggota dewan komisaris lainnya yang wajib dicatat dalam Berita Acara Rapat Dewan Komisaris dan pendapat yang berbeda yang bersifat material, wajib dimasukkan dalam laporan tahunan.

SOAL TAHUN LALU 1. Jelaskan pengertian CG berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/MMBU/2002! JAWABAN: Menurut Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002 Corporate governance adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholderlainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika; 2. Sebutkan manfaat pelaksanaan GCG, menurut FCGI JAWABAN: a) Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholder. b) Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak rigid (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan corporate value. c) Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia, d) Pemegang saham akan puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan shareholder value dan deviden 3. Teori perusahaan dikembangkan oleh beberapa peneliti sebagai teori yang mendasari CG. Teori perusahaan terdiri dari: Teori Hierarki dan Koordinasi, Teori Biaya Transaksi, Teori Kontrak, Teori Agency dan Teori Kompetensi. Jelaskan Teori Agency yang diungkapkan oleh Jensen dan Meckling, 1976 sebagai salah satu dasar teori muncul CG JAWABAN: Teori keagenan mendeskripsikan hubungan antara pemegang saham (shareholders) sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. Karena mereka dipilih, maka pihak manejemen harus mempertanggungjawabkan semua pekerjaannya kepada pemegang saham. Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan keagenan sebagai “Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (prinsipal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Jika kedua belah pihak tersebut mempunyai tujuan yang sama untuk memaksimumkan nilai perusahaan, maka diyakini agen akan bertindak dengan cara yang sesuai dengan kepentingan principal”. Konsep corporate governance dapat dikatakan sebagai kelanjutan dari teori agensi yang mendekati pemecahan masalah pengelolaan modern. Teori agensi muncul berkaitan dengan pengelolaan, khususnya pada perusahaan-perusahaan besar yang modern. Teori Corporate Governance ini menjawab dengan menggambarkan hal-hal apa saja yang berpeluang akan terjadi, apabila pengelolaan perusahaan diserahkan kepada manajeme (agent) oleh pemegang saham (principal). Atau dengan kata lain, teori agensi memberikan wawasan analisis untuk dapat mengkaji dampak dari hubungan agent dengan principal atau principal dengan principal. Asumsi-asumsi yang digunakan dalam teori agensi adalah sebagai berikut:

1. Dalam pengambilan keputusan, agent yang mendapat kepercayaan dan kewenangan dari principal dapat mengambil keputusan yang menguntungkan dirinya sendiri. 2. Baik agent maupun principal mempunyai jalan pikiran yang rasional sehingga mampu membangun ekspektasi yang tidak bias. Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut, terlihat adanya indikasi negatif dalam hal kepercayaan dan kewenangan antara agent dan principal. Dilain pihak, konsep corporate governance dapat didasarkan kepada konsep corporate social responsibility karena manajemen suatu perseroan tidak saja terbatas bertanggung jawab kepada sharholder namun juga kepada stakeholder yang lain, seperti karyawan dan masyarakat. 4. Dalam kasus perusahaan memiliki pemegang saham yang majemuk, masalah keagenan (agency problem) akan muncul bukan saja antara pemilik modal dan pengelola, melainkan juga antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Sebutkan ciri-ciri kepemilikan diberbagai kawasan Asia Tenggara, seperti Thailand, Malaysia, Korea dan Indonesia JAWABAN: Di Indonesia, struktur kepemilikan biasanya memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 1. Saham mayoritas umumnya dipegang di tangan keluarga dan negara. Dalam kasus perusahaan keluarga, pemisahan antara kontrol dan kepemilikan sebenarnya tidak terjadi karena biasanya para pengelola perusahaan adalah anggota keluarga dari pemilik perusahaan. 2. Pemegang saham pengontrol memiliki hak suara yang melebihi kepemilikan karena sistem kepemilikan yang bersifat pyramidal, atau karena mereka menempatkan para manajer dari anggota keluarga di perusahaan-perusahaan yang dikontrolnya. 3. Kepemilikan bank secara signifikan tidak begitu lazim. 4. Terdapat hubungan antara struktur kepemilikan dengan pemilihan Dewan Pengawas. 5. Sebut dan jelaskan dua transaksi yang mengindikasikan pelanggaran terhadap hak-hak pemegang saham pada kasus PT Matahari Departement Store JAWABAN: Pada Kasus PT Matahari Departement Strore terlihat bahwa tidak terdapat bukti yang materiil terhadap kasus transaksi penjualan MDS oleh MPPA yang banyak menuai protes. Namun transaksi insider trading dan praktek korporasi untuk menaikan saham memanglah sangat jelas terlihat dalam transaksi tersebut terutama dalam dua transaksi berikut: 3) MPPA menjual saham MDS kepada MAC pada tahun 2010 dimana MAC juga baru dibentuk pada tahun tersebut dan MPP memiliki 20% kepemilikan terhadap MAC. Pada saat isu penjualan saham tersebut muncul harga saham MDS melonjak naik. 4) Dana yang digunakan untuk pembelian saham tersebut adalah dana yang dipinjam oleh MPP kepada dua bank CIMB Niaga dan Standard Chartered dengan jaminan 90,7% saham MDS, yang kemudian dana tersebut dipinjamkan kepada MAC untuk membeli saham MDS.