Windy Doc

Modul Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

1.1.Memahami sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Pancasila sumber segala sumber hukum dan konstitusi. 1.2.Memahami sejarah ketatanegaraan Indonesia sebelum maupun sesudah amandemen UUD 1945 1.3.Memahami lembaga-lembaga negara beserta tugasnya. 1.4.Memahami perubahan Undang-undang Dasar 1945.

B. URAIAN MATERI Tujuan Pembelajaran 1.1: Sistem Ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Sistem Konstitusi (hukum dasar) Republik Indonesia, selain tersusun dalam hukum dasar yang tertulis yaitu UUD 1945, juga mengakui hukum dasar yang tidak tertulis. Perlu diperhatikan bahwa kaidah-kaidah hukum ketatanegaraa terdapat juga pada berbagai peaturan ketatanegaraan lainnya seperti dalam TAP MPR, UU, Perpu, dan sebagainya. Hukum dasar tidak tertulis yang dimaksud dalam UUD 1945 adalah konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan dan bukan hukum adat (juga tidak tertulis), terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Meminjam rumusan (dalam teori) mengenai konvensi dari AV. Dicey : adalah ketentuan yang mengenai bagaimana seharusnya mahkota atau menteri melaksanakan ―discretionary powers‖. Directionary Powers adalah kekuasaan untuk bertindak atau tidak bertindak yang semata-mat didasarkan kebijaksanaan atau pertimbangan dari pemegang kekuasaan itu sendiri. Hal di atas yang mula-mula mengemukakan adalah Dicey di kalangan sarjana di Inggris, pendapat tersebut dapat diterima, lebih lanjut beliau memerinci konvensi ketatanegaraan merupakan hal-hal sebagai berikut: 1. Konvensi adalah bagian dari kaidah ketatanegaraan (konstitusi) yang tumbuh, diikuti dan ditaai dalam praktek penyelenggaraan negara. 2. Konvensi sebagai bagian dari konstitusi tidak dapat dipaksakan oleh (melalui) pengadilan.

1

Modul Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

3. Konvensi ditaati semata-mata didorong oleh tuntutan etika, akhlak atau politik dalam penyelenggaraan negara. 4. Konvensi adalah ketentuan-ketentuan mengenai bagaimana seharusnya discretionary powers dilaksanakan. Menyinggung ketatanegaraan adalah tak terlepas dari organisasi negara, di sini muncul pertanyaan yaitu : ―apakah negara itu?‖ Untuk menjawab pertanyaan tersebut kita pinjam ―Teori Kekelompokkan‖ yang dikemukakan oleh Prof. Mr. R. Kranenburg adalah sebagai berikut : ―Negara itu pada hakikatnya adalah suatu organissasi kekuasaan yang diciptakan oleh sekelompok manusia yang disebut bangsa dengan tujuan untuk menyelenggarakan kepentingan mereka bersama‖. Tentang negara muncul adanya bentuk negara dan sistem pemerintahan, keberadaan bentuk negara menurut pengertian ilmu negara dibagi menjadi dua yaitu : Monarki dan Republik, jika seorang kepala negara diangkat berdasarkan hak waris atau keturunan maka bentuk negara disebut Monarki dan kepala negaranya disebut Raja atau Ratu. Jika kepala negara dipilih untuk masa jabatan yang ditentukan, bentuk negaranya disebut Republik dan kepala negaranya adalah Presiden. Bentuk negara menurut UUD 1945 baik dalam Pembukaan dan Batang Tubuh dapat diketahui pada pasal 1 ayat 1, tidak menunjukkan adanya persamaan pengertian dalam menggunakan istilah bentuk negara (alinea ke-4), ―...... maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa,...... dan seterusnya. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.‖ Dalam ketatanegaraan

sistem

ketatanegaraan

(convention),

hal

dapat

ini

diketahui

mengacu

melalui

pengertian

kebiasaan Konstitusi,

Konstitusimengandung dua hal yaitu : Konstitusi tertulis dan Konstitusi tidak tertulis, menyangkut konstitusi sekelumit disampaikan tentang sumber hukum melelui ilmu hukum yang membedakan dalam arti material adalah sumber hukum yang menentukan isi dan substansi hukum dalam arti formal adalah hukum yang dikenal dari bentuknya, karena bentuknya itu menyebabkan hukum berlaku umum, contoh dari hukum formal adalah Undang-Undang dalam arti luas, hukum adat, hukum kebiasaan, dan lain-lain. 2

Modul Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Konvensi atau hukum kebiasaan ketatanegaraan adalah hukum yang tumbuh dalam praktek penyelenggaraan negara, untuk melengkapi, menyempurnakan, menghidupkan

mendinamisasi

kaidah-kaidah

hukum

perundang-undangan.

Konvensi di Negara Republik Indonesia diakui merupakan salah satu sumber hukum tata negara. Pengertian Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 2 kelompok yaitu: Pembukaan, Batang Tubuh yang memuat pasal-pasal, dan terdiri 16 bab, 37 pasal, 3 pasal aturan peralihan dan aturan tambahan 2 pasal. Mengenai kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum tertinggi, Pancasila merupakan

segala

sumber

hukum.

Dilihat

dari

tata

urutan

peraturan

perundangundangan menurut TAP MPR No. III/MPR/2000, tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.

TAP MPR NO XX/MPRS/1966

TAP MPR NO III/MPR/2000

Tata urutannya sebagai berikut:

Tata urutannya sebagai berikut:

UUD 1945

UUD 1945

TAP MPR

TAP MPR RI

Undang-Undang/Peraturan

Undang-Undang

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Peraturan Pemerintah

Peraturan

Pemerintah

Undang-Undang (Perppu)

Keputusan Presiden

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pelaksanaan lainnya seperti:

Keputusan Presiden

Peraturan Menteri

Peraturan Daerah

Instruksi Menteri

3

Pengganti

Modul Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Sifat Undang-Undang Dasar 1945, singkat, namun harus berkaitan dengan dinamika kehidupan masyarakat dan Negara Indonesia, untuk itu perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut : a. Pasalnya hanya 37 buah, hanya mengatur pokok-pokoknya saja, berisi instruksi kepada penyelenggaraan negara dan pimpinan pemerintah untuk: -

Menyelenggarakan pemerintahan negara dan

-

Mewujudkan kesejahteraan sosial

b. Aturan pelaksanaan diserahkan kepada tataran hukum yang lebih rendah yakni Undang-Undang, yang lebih cara membuat, mengubah, dan mencabutnya. c. Yang penting adalah semangat para penyelenggara negara dan pemerintah dalam praktek pelaksanaan d. Kenyataan bahwa UUD 1945 bersifat singkat namun supel seperti yang dinyatakan dalam UUD 1945, secara kontekstual, aktual dan konsisten dapat dipergunakan untuk menjelaskan ungkapan ―Pancasila merupakan ideologi terbuka‖ serta membuatnya operasional. e. Dapat kini ungkapan ―Pancasila merupakan ideologi terbuka‖ dioperasikan setelah ideologi Pancasila dirinci dalam tataran nilai. Pasal-pasal yang mengandung nilai- nilai Pancasila (nilai dasar) yakni aturan pokok di dalam UUD 1945 yang ada kaitannya dengan pokok-pokok pokiran atau ciri khas yang terdapat pada UUD 1945. Nilai instrumen Pancasila, yaitu aturan yang menyelenggarakan aturan pokok itu (TAP MPR, UU, PP, dsb). Fungsi dari Undang-Undang Dasar merupakan suatu alat untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawahnya apakah bertentangan dengan UUD di samping juga merupakan sebagai fungsi pengawasan. Makna Pembukaan UUD 1945 merupakan sumber dari motivasi dan aspirasi perjuangan dan tekad bangsa Indonesia yang merupakan sumber dari cita hukum dan cita moral yang ingin ditegakkan baik dalam lingkungan nasional maupun dalam hubungan pergaulan bangsa-bangsa di dunia. Pembukaan yang telah dirumuskan secara padat dan hikmat dalam alinea 4 itu, setiap alinea mengandung arti dan makna yang sangat mendalam, mempunyai nilai-nilai yang dijunjung bangsa-bangsa beradab, kemudian di dalam pembukaan tersebut dirumuskan menjadi alinea 4.

4

Modul Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Alinea pertama berbunyi ―Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.‖ 1. Adanya keteguhan dan kuatnya pendirian bangsa Indonesia membela kemerdekaan melawan penjajah. 2. Tekad bangsa Indonesia untuk merdeka dan tekad untuk tetap berdiri dibarisan yang paling depan untuk menentang dan menghapus penjajahan diatas dunia. 3. Pengungkapan suatu dalil obyektif, yaitu bahwa penjajahan tidak sesuai dengan perkemanusiaan dan perikeadilan; penjajah harus ditentang dan dihapuskan. 4. Menegaskan kepada bangsa / pemerintah Indonesia untuk senantiasa berjuang melawan setiap bentuk penjajahan dan mendukung kemerdekaan setiap bangsa. Alinea kedua berbunyi : ―Dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur‖, makna yang terkandung di sini adalah: 1. Bahwa kemerdekaan yang merupakan hak segala bangsa itu bagi bangsa Indonesia, dicapai dengan perjuangan pergerakkan bangsa Indonesia. Bahwa perjuangan pergerakan tersebut telah sampai pada tingkat yang menentukan, sehingga momentum tersebut harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. 2. Bahwa kemerdekaan bukan merupakan tujuan akhir tetapi masih harus diisi dengan mewujudkan Negara Indonesia yang bebas, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, yang tidak lain adalah merupakan cita –cita bangsa Indonesia ( cita –cita nasional ). Alinea ke tiga berbunyi : ―Atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya ―. Maknanya adalah: 5

Modul Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

1. Motivasispiritual yang luhur bahwa kemerdekaan kita adalah berkat ridho Tuhan. 2. Keinginan yang didambakan oleh segenap bangsa Indonesia terhadap suatu kehidupan di dunia dan akhirat. 3. Pengukuhan dari proklamasi kemerdekaan. Alinea ke-empat berbunyi : ―Kemudian daripada itu untuk membentuk pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamian abadi, keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ―.

Alinea ke empat ini sekaligus mengandung : 1. Fungsi sekaligus tujuan Negara Indonesia yaitu: a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, b. Memajukan kesejahteraan umum, c. Mencerdaskan kehidupan bangsa dan, d. Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 2. Susunan / bentuk Negara adalah Republik 3. Sistem pemerintahan Negara adalah Kedaulatan Rakyat 4. Dasar Negara adalah Pancasila, sebagaimana seperti dalam sila–sila yang terkandung di dalamnya. Sebelum menjelaskan mengenai sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 disampaikan terlebih dahulu mengenai struktur ketatanegaraan pada umumnya.

6

Modul Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Istilah struktur ketatanegaraan di sini adalah terjemahan dari istilah Inggris ―The Structure Government 1.1.Memahami sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Pancasila sumber segala sumber hukum dan konstitusi. 1.2.Memahami sejarah ketatanegaraan Indonesia sebelum maupun sesudah amandemen UUD 1945 1.3.Memahami lembaga-lembaga negara beserta tugasnya. 1.4.Memahami perubahan Undang-undang Dasar 1945.

B. URAIAN MATERI Tujuan Pembelajaran 1.1: Sistem Ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Sistem Konstitusi (hukum dasar) Republik Indonesia, selain tersusun dalam hukum dasar yang tertulis yaitu UUD 1945, juga mengakui hukum dasar yang tidak tertulis. Perlu diperhatikan bahwa kaidah-kaidah hukum ketatanegaraa terdapat juga pada berbagai peaturan ketatanegaraan lainnya seperti dalam TAP MPR, UU, Perpu, dan sebagainya. Hukum dasar tidak tertulis yang dimaksud dalam UUD 1945 adalah konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan dan bukan hukum adat (juga tidak tertulis), terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Meminjam rumusan (dalam teori) mengenai konvensi dari AV. Dicey : adalah ketentuan yang mengenai bagaimana seharusnya mahkota atau menteri melaksanakan ―discretionary powers‖. Directionary Powers adalah kekuasaan untuk bertindak atau tidak bertindak yang semata-mat didasarkan kebijaksanaan atau pertimbangan dari pemegang kekuasaan itu sendiri. Hal di atas yang mula-mula mengemukakan adalah Dicey di kalangan sarjana di Inggris, pendapat tersebut dapat diterima, lebih lanjut beliau memerinci konvensi ketatanegaraan merupakan hal-hal sebagai berikut:

7

Modul Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

5. Konvensi adalah bagian dari kaidah ketatanegaraan (konstitusi) yang tumbuh, diikuti dan ditaai dalam praktek penyelenggaraan negara. 6. Konvensi sebagai bagian dari konstitusi tidak dapat dipaksakan oleh (melalui) pengadilan. 7. Konvensi ditaati semata-mata didorong oleh tuntutan etika, akhlak atau politik dalam penyelenggaraan negara. 8. Konvensi adalah ketentuan-ketentuan mengenai bagaimana seharusnya discretionary powers dilaksanakan. Menyinggung ketatanegaraan adalah tak terlepas dari organisasi negara, di sini muncul pertanyaan yaitu : apakah negara itu?‖ Untuk menjawab pertanyaan tersebut kita pinjam Teori Kekelompokkan‖ yang dikemukakan oleh Prof. Mr. R. Kranenburg adalah sebagai berikut : Negara itu pada hakikatnya adalah suatu organissasi kekuasaan yang diciptakan oleh sekelompok manusia yang disebut bangsa dengan tujuan untuk menyelenggarakan kepentingan mereka bersama‖. Tentang negara muncul adanya bentuk negara dan sistem pemerintahan, keberadaan bentuk negara menurut pengertian ilmu negara dibagi menjadi dua yaitu : Monarki dan Republik, jika seorang kepala negara diangkat berdasarkan hak waris atau keturunan maka bentuk negara disebut Monarki dan kepala negaranya disebut Raja atau Ratu. Jika kepala negara dipilih untuk masa jabatan yang ditentukan, bentuk negaranya disebut Republik dan kepala negaranya adalah Presiden. Bentuk negara menurut UUD 1945 baik dalam Pembukaan dan Batang Tubuh dapat diketahui pada pasal 1 ayat 1, tidak menunjukkan adanya persamaan pengertian dalam menggunakan istilah bentuk negara (alinea ke-4), ―...... maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa,...... dan seterusnya. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.

8

Modul Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Dalam ketatanegaraan

sistem

ketatanegaraan

(convention),

hal

dapat

ini

diketahui

mengacu

melalui

pengertian

kebiasaan Konstitusi,

Konstitusimengandung dua hal yaitu : Konstitusi tertulis dan Konstitusi tidak tertulis, menyangkut konstitusi sekelumit disampaikan tentang sumber hukum melelui ilmu hukum yang membedakan dalam arti material adalah sumber hukum yang menentukan isi dan substansi hukum dalam arti formal adalah hukum yang dikenal dari bentuknya, karena bentuknya itu menyebabkan hukum berlaku umum, contoh dari hukum formal adalah Undang-Undang dalam arti luas, hukum adat, hukum kebiasaan, dan lain-lain. Konvensi atau hukum kebiasaan ketatanegaraan adalah hukum yang tumbuh dalam praktek penyelenggaraan negara, untuk melengkapi, menyempurnakan, menghidupkan

mendinamisasi

kaidah-kaidah

hukum

perundang-undangan.

Konvensi di Negara Republik Indonesia diakui merupakan salah satu sumber hukum tata negara. Pengertian Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 2 kelompok yaitu: Pembukaan, Batang Tubuh yang memuat pasal-pasal, dan terdiri 16 bab, 37 pasal, 3 pasal aturan peralihan dan aturan tambahan 2 pasal. Mengenai kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum tertinggi, Pancasila merupakan

segala

sumber

hukum.

Dilihat

dari

tata

urutan

peraturan

perundangundangan menurut TAP MPR No. III/MPR/2000, tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.

TAP MPR NO XX/MPRS/1966

TAP MPR NO III/MPR/2000

Tata urutannya sebagai berikut:

Tata urutannya sebagai berikut:

UUD 1945

UUD 1945

TAP MPR

TAP MPR RI

Undang-Undang/Peraturan

Undang-Undang

Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Pengganti

Peraturan Pemerintah

Undang-Undang (Perppu)

Keputusan Presiden

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pelaksanaan lainnya seperti:

Keputusan Presiden

Peraturan Menteri

Peraturan Daerah

9

Modul Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Sifat Undang-Undang Dasar 1945, singkat, namun harus berkaitan dengan dinamika kehidupan masyarakat dan Negara Indonesia, untuk itu perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut : f. Pasalnya hanya 37 buah, hanya mengatur pokok-pokoknya saja, berisi instruksi kepada penyelenggaraan negara dan pimpinan pemerintah untuk: -

Menyelenggarakan pemerintahan negara dan

-

Mewujudkan kesejahteraan sosial

g. Aturan pelaksanaan diserahkan kepada tataran hukum yang lebih rendah yakni Undang-Undang, yang lebih cara membuat, mengubah, dan mencabutnya. h. Yang penting adalah semangat para penyelenggara negara dan pemerintah dalam praktek pelaksanaan i. Kenyataan bahwa UUD 1945 bersifat singkat namun supel seperti yang dinyatakan dalam UUD 1945, secara kontekstual, aktual dan konsisten dapat dipergunakan untuk menjelaskan ungkapan ―Pancasila merupakan ideologi terbuka‖ serta membuatnya operasional. j. Dapat kini ungkapan ―Pancasila merupakan ideologi terbuka‖ dioperasikan setelah ideologi Pancasila dirinci dalam tataran nilai. Pasal-pasal yang mengandung nilai- nilai Pancasila (nilai dasar) yakni aturan pokok di dalam

UUD 1945 yang ada kaitannya dengan pokok-pokok pokiran atau ciri khas yang terdapat pada UUD 1945. Nilai instrumen Pancasila, yaitu aturan yang menyelenggarakan aturan pokok itu (TAP MPR, UU, PP, dsb). Fungsi dari Undang-Undang Dasar merupakan suatu alat untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawahnya apakah bertentangan dengan UUD di samping juga merupakan sebagai fungsi pengawasan. Makna Pembukaan UUD 1945 merupakan sumber dari motivasi dan aspirasi perjuangan dan tekad bangsa Indonesia yang merupakan sumber dari cita hukum dan cita moral yang ingin ditegakkan baik dalam lingkungan nasional maupun dalam hubungan pergaulan bangsa-bangsa di dunia. Pembukaan yang telah dirumuskan secara padat dan hikmat dalam alinea 4 itu, setiap alinea mengandung arti dan makna yang sangat mendalam, mempunyai nilai-nilai yang dijunjung 10

Modul Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

bangsa-bangsa beradab, kemudian di dalam pembukaan tersebut dirumuskan menjadi alinea 4. Alinea pertama berbunyi ―Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.‖ 5. Adanya keteguhan dan kuatnya pendirian bangsa Indonesia membela kemerdekaan melawan penjajah. 6. Tekad bangsa Indonesia untuk merdeka dan tekad untuk tetap berdiri dibarisan yang paling depan untuk menentang dan menghapus penjajahan diatas dunia. 7. Pengungkapan suatu dalil obyektif, yaitu bahwa penjajahan tidak sesuai dengan perkemanusiaan dan perikeadilan; penjajah harus ditentang dan dihapuskan. 8. Menegaskan kepada bangsa / pemerintah Indonesia untuk senantiasa berjuang melawan setiap bentuk penjajahan dan mendukung kemerdekaan setiap bangsa. Alinea kedua berbunyi : ―Dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur‖, makna yang terkandung di sini adalah: 3. Bahwa kemerdekaan yang merupakan hak segala bangsa itu bagi bangsa Indonesia, dicapai dengan perjuangan pergerakkan bangsa Indonesia. Bahwa perjuangan pergerakan tersebut telah sampai pada tingkat yang menentukan, sehingga momentum tersebut harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. 4. Bahwa kemerdekaan bukan merupakan tujuan akhir tetapi masih harus diisi dengan mewujudkan Negara Indonesia yang bebas, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, yang tidak lain adalah merupakan cita –cita bangsa Indonesia ( cita –cita nasional ).

11

Modul Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Alinea ke tiga berbunyi : ―Atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya ―. Maknanya adalah: 4. Motivasispiritual yang luhur bahwa kemerdekaan kita adalah berkat ridho Tuhan. 5. Keinginan yang didambakan oleh segenap bangsa Indonesia terhadap suatu kehidupan di dunia dan akhirat. 6. Pengukuhan dari proklamasi kemerdekaan. Alinea ke-empat berbunyi : ―Kemudian daripada itu untuk membentuk pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamian abadi, keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ―. Alinea ke empat ini sekaligus mengandung : 5. Fungsi sekaligus tujuan Negara Indonesia yaitu: a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, b. Memajukan kesejahteraan umum, c. Mencerdaskan kehidupan bangsa dan, d. Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 6. Susunan / bentuk Negara adalah Republik 7. Sistem pemerintahan Negara adalah Kedaulatan Rakyat 8. Dasar Negara adalah Pancasila, sebagaimana seperti dalam sila–sila yang terkandung di dalamnya.

12

Modul Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Sebelum menjelaskan mengenai sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 disampaikan terlebih dahulu mengenai struktur ketatanegaraan pada umumnya. Istilah struktur ketatanegaraan di sini adalah terjemahan dari istilah Inggris ―The Structure ‖. Pada umunya struktur ketatanegaraan suatu negara meliputi dua suasana, yaitu: supra struktur politik dan infra struktur politik. Yang dimaksud supra struktur politik dan infra struktur di sini adalah segala sesuatu yang bersangkutan dengan apa yang disebut alat-alat perlengkapan negara termasuk segala hal yang berhubungan dengannya. Hal-hal yang termasuk dalam supra struktur politik ini adalah : mengenai kedudukannya, kekuasaan dan wewenagnya, tugasnya, pembentukannya, serta hubungan antara alat-alat perlengkapan itu satu sama lain. Adapun infra struktur politik meliputi lima macam komponen, yaitu : komponen Partai Politik, komponen golongan kepentingan, komponen alat komunikasi politik, komponen golongan penekan, komponen tokoh politik. Praktek ketatanegaraan Negara Republik Indonesia sebelum amandemen UUD 1945 dapat diuraikan mengenai pendapat-pendapat secara umum yang berpengaruh berpendapat, UUD 1945 dan Pancasila harus dilestarikan. Upaya pelestarian ditempuh dengan cara antara lain tidak memperkenankan UUD 1945 diubah. Secara hukum upaya tersebut diatur sebagai berikut: MPR menyatakan secara resmi tidak akan mengubah UUD 1945 seperti tercantum dalam TAP MPR No. I/MPR/1983, pasal 104 berbunyi sebagai berikut ―Majelis berketetapan untuk mempertahankan UUD 1945 tidak berkehendak dan tidak akan melakukan perubahan serta akan melaksanakan secara murni dan konsekuen.‖ Diperkenalkannya ―referendum‖ dalam sistem ketatanegaraan RI. Kehendak MPR untuk mengubah UUD 1945 harus terlebih dahulu disetujui dalam sebuah referendum sebelum kehendak itu menjelma menjadi perubahan UUD. Referendum secara formal mengatur tentang tata cara perubahan UUD 1945 secara nyata. Lembaga ini justru bertujuan untuk mempersempit kemungkinan mengubah UUD 1945, hal ini dapat diketahui pada bunyi konsideran TAP MPR No. IV/MPR/1983 yang berbunyi ―Bahwa dalam rangka makinmenumbuhkan kehidupan demokrasi Pancasila dan keinginan untuk meninjau ketentuan

13

Modul Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

pengangkatan 1/3 jumlah anggota MPR perlu ditemukan jalan konstitusional agar pasal 37 UUD 1945 tidak mudah digunakan untuk merubah UUD 1945. Kata ―melestarikan‖ dan ―mempertahankan‖ UUD 1945 secara formal adalah dengan tidak mengubah kaidah-kaidah yang tertulis dalam pembukaan UUD 1945 diakui bahwa UUD 1945 seperti yang terdapat di dalam penjelasan adalah sebagai berikut: ―Memang sifat aturan itu mengikat, oleh karena itu makin ―supel‖ (elastic) sifatnya aturan itu makin baik. Jadi kita harus menjaga supaya siatem UUD jangan sampai ketinggalan jaman. Dari uraian di atas dapat diketahui adanya dua prinsip yang berbeda yaitu : yang pertama, berkeinginan mempertahankan, sedangkan prinsip yang kedua, menyatakan UUD jangan sampai ketinggalan jaman, yang artinya adanya ―perubahan‖, mengikuti perkembangan jaman. Dalam hal ini perlu dicari jalan keluar untuk memperjelas atas kepastian hukum dalam ketatanegaraan. Jalan keluar salah satu diantaranya bentuk ketentuan yang mengatur cara melaksanakan UUD 1945 adalah konvensi. Konvensi merupakan keadaan sesungguhnya untuk melaksanakan UUD 1945. Untuk melestarikan atau mempertahankan UUD 1945 yaitu agar UUD 1945 dapat dilihat sebagai aspek statis dari upaya mempertahankan atau melestarikan UUD 1945. Selain alasan-alasan di

atas,

kehadiran

konvensi

dalm

sistem ketatanegaraan RI, didorong pula oleh: 1. Konvensi merupakan sub sistem konstitusi yang selalu ada di setiap negara. 2. Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat. 3. Konvensi merupakan salah satu sarana untuk menjamin pelaksanaan kedaulatan rakyat. Di dalam memperjelas mengenai ketatanegaraan di Indonesia, pada UUD 1945 sebelum amandemen dapat dilihat pada bagan lampiran tersendiri, dan setelah UUD 1945 dilakukan amandemen yang pertama disahkan pada tanggal 19 Oktober 1999, kedua pada tanggal 18 Agustus 2000, ketiga pada tanggal 9 November 2001 dan keempat pada tanggal 10 Agustus 2002, dari amandemen UUD 1945 tampak terlihat adanya perubahan struktur ketatanegaraan RI yang selanjutnya di dalam 14

Modul Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

struktur setelah amandemen adanya lembaga baru yaitu Mahkamah Konstitusi dalam hal ini diatur ke dalam UUD 1945 yang diamandemen pasal 7B ayat 1-5 yang intinya adalah menyangkut jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Apabila Presiden dan Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, seperti melakukan korupsi, penyuapan, dan lainlain harus diajukan terlebih dahulu ke Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa, diadili dan diputuskan seadiladilnya. Dalam hal ini, DPR mengajukan masalahnya ke Mahkamah Konstitusi selanjutnya diserahkan kepada MPR untuk diambil langkah-langkah selanjutnya dalam sidang istimewa. Hubungan negara dan warga negara serta HAM menurut UUD 1945 dilihat dari sejarah bangsa Indonesia tentang kewarganegaraan pada UndangUndang Dasar 1945 sebagaimana pasal 26 ayat 1 menentukan bahwa ―Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara‖, sedangkan ayat 2 menyebutkan bahwa ―Syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan Undang-Undang.‖ Mengacu pada pembahasan oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, masalah hak asasi manusia Indonesia menjadi perdebatan sengit. Ada yang mengusulkan agar hak asasi manusia dimasukkan ke dalam ide tetapi ada juga yang menolaknya. Pada akhirnya antara pro dan kontra tentang hak asasi manusia dimasukkan dalam UUD dilengkapi suatu kesepakatan yaitu masuk ke dalam pasal-pasal : 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, dan 34. Yang dimaksud kewajiban asasi adalah setiap pribadi untuk berbuat agar eksistensi negara atau masyarakat dapat dipertahankan, sebaliknya negara memiliki kemampuan menjamin hak asasi warga negaranya. Mengenai hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada diri manusia itu sejak lahir, terlihat dari uraian di atas mengenai hubungan antar warga negara masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi dimana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya menurut UUD. UUD memberikan pembagian kekuasaan (separation of power) kepada 8 Lembaga Negara dengan kedudukan yang sama dan sejajar, yaitu Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial. 15

Modul Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Tujuan Pembelajaran 1.2: Sejarah ketatanegaraan Indonesia amandemen

sebelum

maupun

sesudah

Sebelum diamandemen, UUD 1945 mengatur kedudukan lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara, serta hubungan antar lembaga-lembaga tersebut. Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi, kemudian kedaulatan rakyat diberikan seluruhnya kepada MPR (Lembaga Tertinggi). MPR mendistribusikan kekuasaannya (distribution of power) kepada 5 Lembaga Tinggi yang sejajar kedudukannya, yaitu Mahkamah Agung (MA), Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

16

Modul Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Adapun kedudukan dan hubungan antar lembaga tertinggi dan lembagalembaga tinggi negara menurut UUD 1945 sebelum diamandemen, dapat diuraikan sebagai berikut : · Pembukaan UUD 1945 Bahwa sesungguhnya Kemerdekaaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka Rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusian yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. Pembukaan UUD 1945 tidak dapat dirubah karena di dalam Pembukaan UUD 1945 terdapat tujuan negara dan pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Jika Pembukaan UUD 1945 ini dirubah, maka secara otomatis tujuan dan dasar negara pun ikut berubah.

·

17

Modul Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Sesudah Amandemen UUD 1945 Salah satu tuntutan Reformasi 1998 adalah dilakukannya perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945. Latar belakang tuntutan perubahan UUD 1945 antara lain karena pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi di tangan MPR (dan pada kenyataannya bukan di tangan rakyat), kekuasaan yang sangat besar pada Presiden, adanya pasal-pasal yang terlalu ―luwes‖ (sehingga dapat menimbulkan mulitafsir), serta kenyataan rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi. Tujuan perubahan UUD 1945 waktu itu adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Perubahan UUD 1945 dengan kesepakatan diantaranya tidak mengubah Pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan susunan kenegaraan (staat structuur) kesatuan atau selanjutnya lebih dikenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta mempertegas sistem pemerintahan presidensiil. Sistem ketatanegaraan Indonesia sesudah Amandemen UUD 1945, dapat dijelaskan sebagai berikut: Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi dimana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya menurut UUD. UUD memberikan pembagian kekuasaan (separation of power) kepada 6 lembaga negara dengan kedudukan yang sama dan sejajar, yaitu Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), dan Mahkamah Konstitusi (MK).

18

Modul Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Tujuan Pembelajaran 1.3: Lembaga-lembaga Negara beserta tugasnya Pengertian dan Fungsi Masing-masing Lembaga 1.

Lembaga Legislatif Badan Legislatif atau Legislature mencerminkan salah satu fungsi badan itu

legislate, atau membuat undang-undang. Nama lain yang dipakai ialah Assembly. Nama lain lagi adalah Parliament. Menurut teori, rakyatlah yang berdaulat; rakyat yang berdaulat ini mempunyai suatu ―kehendak‖. Karena itu keputusan-keputusannya, baik yang bersifat kebijakan maupun undang-undang mengikat seluruh masyarakat. Lembaga legislatif di Indonesia direpresentasikan pada tiga lembaga, yakni : a) MPR Dari pengklasifikasian isi UUD 1945 dapat diketahui bahwa

perubahan

wewenang MPR adalah Lembaga tinggi negara sejajar kedudukannya dengan lembaga tinggi negara lainnya seperti Presiden, DPR, DPD, MA, MK, BPK. 

Menghilangkan supremasi kewenangannya.



Menghilangkan kewenangannya menetapkan GBHN.



Menghilangkan kewenangannya mengangkat Presiden (karena presiden dipilih secara langsung melalui pemilu).



Tetap berwenang menetapkan dan mengubah UUD.



Susunan keanggotaanya berubah, yaitu terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan angota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih secara langsung melalui pemilu.

b)

DPR Dari pengklasifikasian isi UUD 1945 dapat diketahui bahwa tugas dan

wewenang DPR, antara lain: •

Membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.

•

Membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintahan pengganti undang-undang.

•

Menerima dan membahas usulan RUU yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutsertakannya dalam pembahasan.

•

Menetapkan APBN bersama presiden dengan memperhatikan DPD.

19

Modul Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

•

Melaksanakan pengawasan terhadap UU, APBN, serta kebijakan pemerintah, dan sebagainya.

c)

DPD Dari pengklasifikasian isi UUD 1945 dapat diketahui bahwa DPD merupakan

wakil-wakil daerah provinsi dan dipilih melalui pemilihan umum yang memiliki fungsi: •

Pengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan legislasi tertentu.

• 2.

Pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu. Lembaga Eksekutif Dalam sistem presidensial, menteri-menteri merupakan pembantu presiden

dan langsung dipimpin olehnya, sedangkan dalam sistem parlementer para menteri dipimpin oleh seorang perdana menteri. Karena penyelenggaraan kesejahteraan rakyat merupakan tugas pokok dari setiap negara, apalagi jika ia tergolong Negara Kesejahteraan (Welfare State), maka kegiatan badan eksekutif mempengaruhi semua aspek kehidupan masyarakat (pendidikan, pelayanan kesehatan, perumahan, pekerjaan dsb). Berdasarkan UUD 1945 lembaga eksekutif di Indonesia terdiri dari atas seorang presiden, wakil presiden, beserta menteri-menteri. Dari pengklasifikasian isi UUD 1945 dapat diketahui bahwa kekuasaan eksekutif mencakup beberapa bidang: Diplomatik, yakni menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan negara lain. o Administartif, yakni melaksanakan undang-undang serta peraturan lain dan menyelenggarakan administrasi negara. o Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Grasi adalah pengampunan yang diberikan oleh kepala negara kepada orang yang dijatuhi hukuman. Sedangkan rehabilitasi adalah pemulihan nama baik atau kehormatan seseorang yang telah dituduh secara tidak sah atau dilanggar kehormatannya. o Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Amnesti adalah pengampunan atau pengurangan hukuman yang diberikan oleh negara kepada tahanan-

20

Modul Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

tahanan, terutama tahanan politik. Sedangkan abolisi adalah pembatalan tuntutan pidana. o Memberi gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan lainnya kepada warga negara Indonesia atau warga negara asing yang telah berjasa mengharumkan nama baik Indonesia, dan sebagainya.

3.

Lembaga Yudikatif Dalam tiap negara hukum badan yudikatif haruslah bebas dari campur tangan

badan eksekutif demi penegakan hukum dan keadilan serta menjamin hak-hak asasi manusia. Lembaga yudikatif dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan BPK. a. Mahkamah Agung Berikut adalah Kewajiban dan wewenang Mahkamah Agung, antara lain sebagai berikut:  Berwenang

mengadili

pada

tingkat

kasasi,

menguji

peraturan

perundangundangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.  Mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi. 

Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi

grasi dan rehabilitasi. b. MahkamahKonstitusi Kewajiban dan wewenang MK:  Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. 

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat

DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945. c. Komisi Yudisial Dalam menjalankan tugasnya, KY melakukan pengawasan terhadap:  Hakim agung di Mahkamah Agung.  Hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah MA. 

Hakim MK. 21

Modul Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Tujuan Pembelajaran 1.4: Perubahan / amandemen UUD 1945 Naskah Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum dilakukan Perubahan, UUD 1945 terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh (16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal Aturan Peralihan, dan 2 ayat Aturan Tambahan), serta Penjelasan. Setelah dilakukan 4 kali perubahan, UUD 1945 memiliki 21 bab, 37 pasal, 170 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan, dan 2 pasal Aturan Tambahan. Dalam Risalah Sidang Tahunan MPR Tahun 2002, diterbitkan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah, Sebagai Naskah Perbantuan dan Kompilasi Tanpa Ada Opini. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Salah satu tuntutan Reformasi 1998 adalah dilakukannya perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945. Latar belakang tuntutan perubahan UUD 1945 antara lain karena pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi di tangan MPR (dan pada kenyataannya bukan di tangan rakyat), kekuasaan yang sangat besar pada Presiden, adanya pasal-pasal yang terlalu "luwes" (sehingga dapat menimbulkan mulitafsir), serta kenyataan rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi. Tujuan perubahan UUD 1945 waktu itu adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Perubahan UUD 1945 dengan kesepakatan diantaranya tidak mengubah Pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan susunan kenegaraan (staat structuur) kesatuan atau selanjutnya lebih dikenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta mempertegas sistem pemerintahan presidensiil.

22

Modul Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Dalam kurun waktu 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan yang ditetapkan dalam Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR: 

Sidang Umum MPR 1999, tanggal 14-21 Oktober 1999 → Perubahan Pertama UUD 1945



Sidang Tahunan MPR 2000, tanggal 7-18 Agustus 2000 → Perubahan Kedua UUD 1945



Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 1-9 November 2001 → Perubahan Ketiga UUD 1945



Sidang Tahunan MPR 2002, tanggal 1-11 Agustus 2002 → Perubahan Keempat UUD 1945

Addendum : MPR sebagai perwakilan rakyat ideal dalam mewakili kedaulatan rakyat, demokrasi Pancasila adalah perwakilan, bukan mob-ruling democray seperti perlu penulis ketengahkan bahwa Aristoteles telah kemukakan lebih dari 2 milenia lampau bahwa ; kelanjutan suatu Negara terikat kepada ―ruh‖ Undang-Undang Dasarnya dan bentuk pemerintahan Polity atau Repubik (Negara yang dipimpin oleh perwakilan banyak orang yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan) dalam laju dinamikanya jika tidak dapat mempertahankan cita-cita berbangsa dan kepentingan unum maka derajad suatu pemerintahan Polity atau Republik akan menurun menjadi pemerintahan Demokrasi yang hanya didasarkan kepada angka terbanyak. mari kita kembali ke jati diri bangsa UUD 1945 yang disahkan PPKI pada 18 Agustus 1945, janganlah kita silau akan intervensi pembodohan Neo-Kolonialisme (Neo-Kolim) - Abdul Azis Arjoso Salah satu tuntutan Reformasi 1998 adalah dilakukannya perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945. Latar belakang tuntutan perubahan UUD 1945 antara lain karena pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi di tangan MPR (dan pada kenyataannya bukan di tangan rakyat), kekuasaan yang sangat besar pada Presiden, adanya pasal-pasal yang terlalu "luwes" (sehingga dapat menimbulkan mulitafsir), serta kenyataan rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi.

23

Modul Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Tujuan perubahan UUD 1945 waktu itu adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Perubahan UUD 1945 dengan kesepakatan diantaranya tidak mengubah Pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan susunan kenegaraan (staat structuur) kesatuan atau selanjutnya lebih dikenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta mempertegas sistem pemerintahan presidensiil.

Dalam kurun waktu 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan yang ditetapkan dalam Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR: 

Sidang Umum MPR 1999, tanggal 14-21 Oktober 1999 → Perubahan Pertama UUD 1945



Sidang Tahunan MPR 2000, tanggal 7-18 Agustus 2000 → Perubahan Kedua UUD 1945



Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 1-9 November 2001 → Perubahan Ketiga UUD 1945



Sidang Tahunan MPR 2002, tanggal 1-11 Agustus 2002 → Perubahan Keempat UUD 1945.

D. DAFTAR PUSTAKA Abu Daud Busroh dan Abubakar Busro, Asas-Asas Hukum Tata Negara, Ghalia Indonesia. Jakarta, 1985. Prodjodikoro, Wirjono, Azas-Azas Hukum Tata Negara di Indonesia, Jakarta: Dian Rakyat, Jakarta, 1977. Prajudi Atmosudirjo, Konstitusi Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987.

24