Water For The Poor Toolkit - Sambungan Komunal - Pdam

WATER FOR THE PO OR TOOL KIT

PAKET PENJELASAN

LAYANAN SAMBUNGAN KOMUNAL PERANGKAT PDAM

Tentang Bagian Ini Bagian Perangkat PDAM ini merupakan salah satu bagian dari Paket Penjelasan Layanan Sambungan Komunal. Bagian ini ditujukan bagi PDAM pengembangan Layanan Sambungan Komunal (LSK). Sangat disarankan sebelum membaca bagian ini, PDAM sebaiknya memahami dulu isi dari Bagian Uraian Umum. Beberapa penjelasan mendasar yang ada dalam bagian Uraian Umum tidak selalu diuraikan kembali dalam bagian ini. Bagian ini diawali dengan diagram Tahapan Pengembangan Layanan Sambungan Komunal. Urutan bahasan selanjutnya disusun sesuai dengan urutan tahap-tahap di dalam diagram itu. Selanjutnya pembaca akan menemukan beberapa kendala yang mungkin akan dijumpai PDAM dalam mendukung pengembangan LSK berikut kemungkinan solusinya. Pembaca juga dapat melihat contoh-contoh materi presentasi dan dokumen yang ada dalam Perangkat PDAM pada bagian Kumpulan Contoh. Walaupun lebih ditujukan untuk PDAM, ada baiknya bagian ini juga dibaca oleh pihak Fasilitator yang akan bekerjasama dengan PDAM. Sebaliknya PDAM juga ada baiknya membaca bagian Perangkat Fasilitator guna memahami peran dan dukungan yang dapat diharapkan dari Fasilitator dalam pengembangan LSK.

DAFTAR ISI PENDAHULUAN................................................................... 1 TAHAPAN PENGEMBANGAN LAYANAN SAMBUNGAN KOMUNAL..................................... 3 Tahap 1: Penjajakan Awal............................................

5

Tahap 2: Pelibatan Pihak Pendukung............................

7

Tahap 3: Penyiapan Masyarakat...................................

8

Tahap 4a: Pembentukan Kelompok Pengelola...............

9

Tahap 4b: Pengembangan Rencana..............................

10

Tahap 5: Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Dengan Kelompok Pengelola............................................ 11 Tahap 6a: Pelatihan Masyarakat..................................

12

Tahap 6b: Konstruksi...................................................

13

PERAN PDAM DALAM PENGOPERASIAN LAYANAN SAMBUNGAN KOMUNAL...................................... 14 KENDALA DAN SOLUSI.......................................................... 16

Sambungan Air untuk Semua atau Water for the Poor merupakan salah satu kegiatan Environmental Services Program (ESP) yang bertujuan untuk mendorong adanya perangkat alternatif yang dapat meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap layanan air minum PDAM. Alternatif akses pelayanan ini dapat dilakukan dengan 1) Layanan Sambungan Komunal dan 2) Kredit Mikro Sambungan Air.

Bagian Perangkat PDAM

PENDAHULUAN

Photo: Gusril Bahar

Banyak Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum dapat mengakses layanan air minum langsung dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Hal ini antara lain karena ketidakmampuan membayar biaya sambungan rumah dan ketidakjelasan status lahan di mana MBR tersebut tinggal. Banyak PDAM memang tidak dapat menyediakan layanan air minum suatu kawasan yang tidak jelas statusnya. Untuk mengatasi hambatan itu, masyarakat penghuni kawasan dapat mengembangkan suatu Layanan Sambungan Komunal (LSK). Seperti disebutkan dalam Bagian Uraian Umum, LSK adalah bentuk layanan sambungan langsung untuk rumah-rumah MBR yang dikembangkan berdasarkan pola kemitraan antara PDAM dengan masyarakat. PDAM menyediakan air minum sampai ke Meter Air Komunal, sedangkan pendistribusian air hingga ke rumah-rumah dilakukan sendiri oleh masyarakat.

Layanan Sambungan Komunal

Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pengembangan LSK, adalah peran PDAM dalam menyediakan dan mengalirkan air ke LSK. Di dalam suatu LSK, PDAM bertanggung jawab untuk menyediakan air minum sampai ke Meter Air Komunal. Walau demikian, guna memastikan keberlanjutan penjualan air minumnya, PDAM sebaiknya tetap memantau jalannya proses perencanaan dan konstruksi LSK. Diharapkan PDAM mau membagi keahliannya dengan memberi masukan-masukan ke masyarakat di tiap-tiap tahap pengembangan LSK. Bagian Perangkat PDAM ini dibuat dengan mengasumsikan peran PDAM sebagai pihak yang turut mendampingi masyarakat dan Fasilitator di tiap-tiap langkah pengembangan LSK.

Melihat keberhasilan LSK-LSK yang sudah beroperasi sekarang ini, sebaiknya PDAM memang perlu segera mempertimbangkan LSK sebagai salah satu bentuk layanannya. Manfaat LSK untuk PDAM sangat besar. Dengan investasi yang tidak besar, PDAM dapat meningkatkan penjualan produknya. Sistem penagihan pelanggannya sangat praktis, karena PDAM hanya cukup berurusan dengan Kelompok Pengelola yang mewakili seluruh pelanggan LSK. Keberadaan LSK juga diperkirakan akan mengurangi tingkat pencurian air.

Photo: Gusril Bahar

Dengan meningkatnya pelayanan air minum ke masyarakat maka tingkat kesehatan masyarakat dapat meningkat. Taraf kehidupan mereka pun dapat terus membaik.

2

TAHAPAN PENGEMBANGAN LAYANAN SAMBUNGAN KOMUNAL

PDAM sangat berperan dalam pengembangan Layanan Sambungan Komunal (LSK). PDAM perlu memastikan masyarakat pelanggan dan Kelompok Pengelola sudah siap untuk mengembangkan dan mengelola LSK. Diagram berikut menunjukkan tahap-tahap yang perlu dilakukan PDAM dalam pengembangan LSK.

1

3 Penjajakan Awal

Sebelum dilakukan pengembangan LSK, PDAM perlu menjajaki dulu potensi dirinya sendiri dan kelayakan kawasan MBR yang akan dilayani LSK. Dalam menilai potensi diri PDAM perlu melihat ketersediaan air dan jaringan distribusinya. Sedangkan penjajakan karakteristik MBR di mana LSK akan dikembangkan, harus diperhatikan status sosial-ekonomi masyarakat dan komitmen mereka untuk terlibat dalam pengembangan LSK.

2

Penyiapan Masyarakat

Pada tahap ini PDAM diharapkan dapat berperan sebagai narasumber. Kehadiran wakil PDAM akan menambah keyakinan masyarakat akan komitmen PDAM untuk mengembangkan LSK. Di sisi lain, PDAM juga dapat lebih mengenal karakteristik mayarakat calon pengguna LSK.

Inisiasi LSK

Pelibatan Pihak Pendukung

Pihak lain yang bisa mendukung pengembangan LSK ini adalah Fasilitator dan Kontributor Dana. Agar bisa berhasil, PDAM perlu mengetahui peran masing-masing pihak, termasuk kemampuan dan komitmen dari seluruh pihak pendukung.

Infografik: E. Sunandar

4A 3

Pembentukan Kelompok Pengelola

Pada tahap ini PDAM dapat memberikan masukan dalam penyusunan peraturan bagi Kelompok Pengelola. Kegiatan lain dalam pembentukan Kelompok Pengelola ini lebih banyak dilakukan oleh Fasilitator.

4B

Pengembangan Rencana

PDAM sangat diharapkan sebagai narasumber dalam penyusunan rencana teknis dan rencana keuangan suatu LSK. Keterlibatan PDAM akan lebih memastikan LSK dapat beroperasi dengan baik dan benar serta Kelompok Pengelola dapat memenuhi kewajiban pembayaran kepada PDAM.

5

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama PDAM & Kelompok Pengelola

Setelah semua rencana dapat diterima seluruh pihak terkait, PDAM dengan masyarakat pelanggan yang diwakili Kelompok Pengelola menandatangani perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama perlu menyebutkan hak dan kewajiban kedua belah pihak, cara pembayaran, besarnya tarif yang harus dibayar, sanksi, dan hal-hal lain yang diperlukan.

6A

Pelatihan Masyarakat

Pada tahap ini, PDAM diharapkan dapat berperan sebagai narasumber dalam pelatihan untuk menyiapkan Kelompok Pengelola dan masyarakat dalam mengoperasikan dan memelihara LSK dengan baik dan benar. Cakupan pelatihan termasuk aspek teknis dan aspek administrasi.

6B

Konstruksi

Keahlian dan pengalaman PDAM dapat membantu masyarakat pada tahap pelaksanaan konstruksi. Bersamaan dengan itu, PDAM juga dapat memastikan agar LSK dibangun sesuai kesepakatan bersama. Sementara itu, PDAM sendiri juga perlu melakukan pemasangan Meter Air Komunal yang memang menjadi tanggung jawabnya.

Setelah tahap pengembangan selesai, pengelolaan LSK dilakukan oleh masyarakat sendiri.

Bagian Perangkat PDAM

TAHAP 1:

PENJAJAKAN AWAL Dalam rencana pengembangan LSK, PDAM perlu menjajaki dua hal. Pertama, potensi dirinya sendiri. Kedua, karakteristik kawasan MBR di mana LSK akan dikembangkan. Penjajakan potensi diri meliputi 4 (empat) aspek :

jaringan distribusi saat ini. Bilamana diperlukan, PDAM dapat mendukung pengembangan LSK dengan mengembangkan jaringan pipa distribusi. Aspek Sumber Daya Manusia; menyangkut kesanggupan staf PDAM dalam membantu masyarakat dan Fasilitator dalam mengembangkan LSK. Aspek Keuangan; khususnya dana yang diperlukan untuk pembangunan jaringan pipa distribusi sampai ke Meter Air Komunal.

Photo: Deasy

Sementara itu, penjajakan terhadap karakteristik kawasan MBR antara lain mencakup 3 (tiga) aspek :

PDAM dapat mengembangkan LSK jika memiliki air minum yang memadai.

Aspek Produksi; mencakup kuantitas, kualitas, dan kontinuitas produksi air. PDAM bisa mengembangkan LSK jika produksi airnya memadai untuk melayani kebutuhan LSK. Aspek Distribusi; menyangkut cakupan wilayah yang dapat dilayani oleh

Layanan Sambungan Komunal

Aspek Karakteristik Masyarakat; menyangkut status sosial-ekonomi, dan komitmen masyarakat dalam pengembangan LSK. LSK lebih diutamakan bagi golongan MBR dan mempunyai komitmen untuk mengembangkan layanan tersebut. Jika masyarakat penghuni suatu kawasan sulit untuk saling bekerjasama atau tidak mempunyai komitmen terhadap keberadaan LSK, PDAM sebaiknya menunda pengembangan LSK di kawasan tersebut. Aspek Status Lahan Hunian; LSK dapat dikembangkan untuk melayani masyarakat yang berada di dalam kawasan yang status kepemilikan lahannya tidak jelas. PDAM perlu memperhatikan apakah penghuni kawasan 5

penyewa atau penghuni tetap karena hal ini akan mempengaruhi keberlanjutan LSK.

Dalam prakteknya, PDAM mungkin saja akan mengalami kesulitan untuk memastikan apakah suatu kawasan permukiman tergolong sebagai kawasan MBR atau tidak. Jika belum memiliki kriteria penentuan sendiri, PDAM dapat menggunakan kriteria-kriteria yang sudah dimiliki PDAM-PDAM di daerah lain. Misalnya, PDAM Sidoarjo menggunakan kriteria ukuran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), luas bangunan, lebar jalan, daya listrik, kepadatan penduduk, tingkat pendidikan, dan penghasilan masyarakat. Sementara itu, PDAM Surabaya menggunakan kriteria sesuai ukuran keluarga miskin yang ditetapkan Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) setempat dan Biro Pusat Statistik.

Photo: Ricky Pasha Barus

Aspek Keberadaan Layanan PDAM; LSK akan lebih mudah dikembangkan di kawasan yang belum dilayani PDAM. Namun tidak menutup kemungkinan mengembangkan LSK di kawasan yang sudah dilayani PDAM.

Saat ini kawasan permukiman MBR di Belawan, yang berada di atas laut, belum mendapatkan layanan air minum dari PDAM. Untuk mendapatkan air minum masyarakat terpaksa membeli air minum dari penjaja air keliling.

Contoh Surat Permohonan LSK dapat dilihat di Bagian Kumpulan Contoh, Materi Proses (hal 52).

6

Bagian Perangkat PDAM

TAHAP 2:

PELIBATAN PIHAK PENDUKUNG • Pengalaman kerja; khususnya dalam pemberdayaan masyarakat serta pengembangan sistem air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. Lebih baik lagi jika Fasilitator sudah memiliki pengalaman kerja di wilayah di mana LSK akan dikembangkan. • Tugas dan tanggung jawab; termasuk juga lingkup kerja dan sumber daya Fasilitator di tiap tahap pengembangan LSK. Photo: Ricky Pasha Barus

Pihak pendukung lainnya adalah Kontributor Dana yang akan membiayai sebagian atau seluruh biaya pengembangan LSK. Hal yang perlu diketahui tentang Kontributor Dana antara lain : Tahap penting dalam pengembangan Layanan Sambungan Komunal adalah sosialisasi kepada masyarakat untuk mengenalkan pentingnya air minum serta manfaat dan pelaksanaan layanan. PDAM berperan sebagai pendamping atau narasumber ketika melakukan sosialisasi.

Pengembangan LSK membutuhkan keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang akan berperan sebagai Fasilitator. Tugasnya lebih banyak untuk memberdayakan MBR agar mampu menjalani tiap-tiap langkah pengembangan LSK. Untuk mendapatkan hasil yang baik, PDAM perlu mengenal Fasilitator yang terlibat dalam pengembangan LSK. Beberapa hal penting yang perlu diketahui tentang Fasilitator adalah : • Identitas Fasilitator; khususnya menyangkut nama organisasi berikut individu di dalamnya, alamat kantor, dan status hukumnya.

Layanan Sambungan Komunal

•

Identitas Kontributor Dana; khususnya menyangkut nama organisasi, alamat kantor, dan tak kalah penting status hukumnya.

• Lingkup pembiayaan; termasuk juga besaran dana yang direncanakan untuk pembiayaan fisik dan non-fisik pengembangan LSK. • Mekanisme pembiayaan; Termasuk juga jadwal pembiayaan. PDAM juga perlu mengetahui bentuk komitmen pihak-pihak pendukung di atas dengan masyarakat pengguna layanan ini.

7

TAHAP 3:

PENYIAPAN MASYARAKAT Dalam kegiatan penyiapan masyarakat, PDAM diharapkan menyertakan wakilnya sebagai narasumber. PDAM perlu menyediakan bahan-bahan sosialisasi antara lain bahan presentasi, leaflet, atau poster untuk meningkatkan pemahaman tentang persyaratan, penyediaan, dan pemanfaatan air minum.

Keikutsertaan PDAM dalam penyiapan masyarakat, akan membantu terciptanya hubungan lebih baik antara PDAM dengan masyarakat.

Contoh materi Konsep LSK Con dapa dapat dilihat di Bagian Kum Kumpulan Contoh, Materi Trai Training (hal 2).

Kehadiran PDAM dalam kegiatan penyiapan masyarakat memberi kesempatan bagi masyarakat untuk bertanya tentang LSK, sekaligus menyampaikan permasalahan seputar air minum yang mereka alami.

Photo:Ricky Pasha Barus

Kehadiran wakil PDAM saat kegiatan penyiapan masyarakat berlangsung, dapat meningkatkan keyakinan masyarakat akan komitmen PDAM. Di saat yang sama, masyarakat juga mempunyai kesempatan untuk bertanya tentang hak dan kewajibannya, maupun menyampaikan kesulitan yang dialami selama ini dalam mengakses air minum. Di samping itu PDAM juga dapat mengenal lebih jauh calon-calon

pengguna air minumnya. Keikutsertaan PDAM pada tahap ini tentu akan memperkaya hasil dari tahap Penjajakan Awal yang dilakukan sebelumnya.

8

Bagian Perangkat PDAM

TAHAP 4a:

PEMBENTUKAN KELOMPOK PENGELOLA ngalaman PDAM dalam mengelola layanan air minum. Pada tahap ini PDAM dapat mengenal Kelompok Pengelola ini, khususnya ketua Kelompok Pengelola yang sehari-hari nantinya akan berhubungan dengan PDAM. Hal ini akan mempermudah urusan PDAM dengan masyarakat setempat, baik dalam masa pengembangan maupun masa pengoperasian LSK.

Photo: Somad

Proses pembentukan Kelompok Pengelola dapat dilakukan dengan santai. Tempatnya juga tidak perlu di Balai Pertemuan Warga, tapi di tengah gang atau rumah salah satu warga setempat.

Kelompok Pengelola dibentuk oleh masyarakat itu sendiri. Anggotanya juga berasal dari masyarakat yang akan menjadi pelanggan LSK. Pihak yang paling berperan di sini adalah Fasilitator, sedangkan PDAM dapat membantu masyarakat dan Fasilitator dalam penyusunan peraturan bagi Kelompok Pengelola (lihat uraian mengenai langkah ini di Bagian Perangkat Fasilitator). Masukan PDAM akan sangat bermanfaat mengingat pe-

Layanan Sambungan Komunal

9

TAHAP 4b:

PENGEMBANGAN RENCANA Rencana LSK disusun oleh masyarakat penghuni kawasan dengan bantuan Fasilitator. PDAM perlu terlibat dalam penyusunan rencana LSK. Sehingga akan lebih menjamin perpipaan distribusi lingkungan: • tersambung dengan meter air komunal, • berfungsi dengan baik dan benar, serta • hanya melayani kawasan yang sudah disepakati.

PDAM juga dapat memberi masukan terhadap biaya operasi LSK. Termasuk harga jual air dan sistem pembayarannya. Sejak awal, PDAM perlu memastikan kesanggupan Kelompok Pengelola untuk membayar layanan PDAM dengan tepat waktu. Contoh Cont

Proses penyusunan rencana LSK dilakukan sendiri oleh warga yang dibantu oleh Fasilitator dan PDAM. Warga dapat menyesuaikan bahan serta penempatan pipa distribusi lingkungan agar sesuai dengan kondisi tempat tinggal mereka.

Pengembangan

Renc Re nc Rencana Teknis dapat dillihat ihatt di Bagian Kumpulan ih Cont Co Contoh, Rencana Teknis (hal 58).

Photo: Winarko adi

Perlu dipahami bahwa perencanaan LSK tidak harus selalu mengacu pada persyaratan teknis PDAM. Perencanaan LSK dapat disesuaikan dengan

kondisi lapangan. PDAM tetap diharapkan memberi masukan kepada masyarakat agar LSK nantinya tetap dapat berfungsi dengan baik dan mudah dirawat.

10

Bagian Perangkat PDAM

TAHAP 5:

PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJASAMA DENGAN KELOMPOK PENGELOLA Perjanjian kerjasama antara PDAM dengan masyarakat yang diwakili ketua Kelompok Pengelola dilakukan setelah semua rencana dapat diterima semua pihak terkait. Selain hak dan kewajiban tiap pihak, perjanjian kerjasama ini juga perlu mencantumkan wilayah cakupan pelayanan LSK, jumlah maksimal pelanggan, dan sebagainya. Hak dan kewajiban tiap pihak perlu ditulis dengan jelas dan terperinci, untuk menghindari permasalahan di kemudian hari. Tabel berikut mencantum-

kan beberapa hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Perjanjian kerjasama juga perlu mencantumkan besarnya tarif, cara pembayaran, dan sanksi terhadap pelanggaran isi perjanjian sesuai dengan peraturan yang berlaku di PDAM. Contoh Perjanjian Kerjasama Conto antar antara PDAM dan Kelompok Pengelola P dapat dilihat di Ba Bagian Kumpulan Contoh, Perjanjian kerjasama Kerjasama(hal 55).

PDAM

Kelompok Pengelola LSK

Hak

Jaringan pipa distribusi sampai dengan Meter Air Komunal dan perlengkapannya adalah milik PDAM. Melakukan penagihan dan menerima pembayaran pemakaian air dan biaya-biaya lainnya dari PDAM sesuai dengan peraturan yang berlaku. Memasuki properti dan memeriksa kondisi LSK. Memberikan dan menerapkan denda terhadap pelanggaran yang dilakukan pelanggan.

Menjadi pengelola LSK. Menyalurkan dan menjual air minum kepada masyarakat, melalui sistem perpipaan ke pelanggan pada daerah yang sudah disepakati. Memasang Meter Air Konsumen. Menyalurkan air minum ke masyarakat melalui pipa ke daerah yang sudah disetujui PDAM dengan harga air sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kewajiban

Menyediakan material, memasang, dan memelihara serta memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan jaringan pipa distribusi dan perlengkapannya sampai sebelum meter air komunal. Melakukan penyaluran air minum ke LSK yang setara dengan pelanggan PDAM di sekitar LSK. Melakukan penggantian Meter Air Konsumen yang mengalami kerusakan, tetapi penyebabnya bukan akibat kesalahan Kelompok Pengelola.

Menyiapkan sarana penyaluran air minum setelah Meter Air Komunal sampai dengan pelanggan. Menyalurkan dan memberikan pelayanan air minum pada pelanggan di daerah yang disetujui oleh PDAM. Membayar rekening air minum secara teratur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Memelihara dan bertanggung jawab terhadap jaringan LSK berikut Meter Air Komunal. Bersedia melakukan penyesuaian tarif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Layanan Sambungan Komunal

11

TAHAP 6a:

PELATIHAN MASYARAKAT Keterlibatan narasumber PDAM dalam pelatihan akan menambah bobot pelatihan itu. Keahlian dan pengalaman yang dimiliki PDAM akan sangat berguna bagi masyarakat pelanggan dan Kelompok Pengelola LSK. Beberapa PDAM memiliki Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) yang mungkin dapat dimanfaatkan dalam pelatihan masyarakat ini. Dengan menggunakan fasilitas praktek yang ada dalam Pusdiklat tersebut, pelatihan akan memberikan hasil yang lebih efektif. Contoh Cont

Materi

Pelatihan

Masy Masyarakat dapat dilihat di Bagia Bagian Kumpulan Contoh, Mate Materi Training (hal 9)

Dalam melakukan pelatihan kepada masyarakat, PDAM berperan sebagai narasumber.

Photo: Ricky Pasha Barus

Baik buruknya kinerja operasi LSK terutama ditentukan sendiri oleh masyarakat pelanggan dan Kelompok Pengelola LSK. Oleh karena itu, Fasilitator perlu memastikan agar masyarakat dan Kelompok Pengelola mampu mengoperasikan LSK dengan baik dan benar. PDAM sudah tentu diharapkan dapat menjadi narasumber yang akan mendampingi Fasilitator dalam berbagai kegiatan pelatihan. Cakupan materi pelatihan terdiri dari aspek teknis yaitu tata cara perawatan sambungan rumah, perawatan dan perbaikan jaringan Pipa Distribusi Lingkungan. Sedangkan aspek administrasi mencakup tata cara pembukuan sederhana dan pembuatan laporan keuangan.

12

Bagian Perangkat PDAM

TAHAP 6b:

KONSTRUKSI Konstruksi LSK dilakukan oleh tenaga ahli bersama-sama dengan masyarakat dan Kelompok Pengelolanya. Jika dibutuhkan, Fasilitator dapat terlibat sebagai penasehat atau pengawas konstruksi (lihat uraian mengenai tahap ini di Bagian Perangkat Fasilitator). Dari pengalaman PDAM dalam membangun konstruksi air minum, PDAM dapat memberikan saran sehingga LSK dapat berfungsi dengan baik. Dalam pengembangan LSK, PDAM bertanggung jawab terhadap pengadaan dan pemasangan meter air komunal. Guna menghindari masalah di kemudian hari, PDAM harus menempatkan Meter Air Komunal di lahan yang status kepemilikannya jelas. Atau jika harus dilakukan di lahan milik perorangan, penempatan Meter Air Komunal itu harus terlebih dahulu mendapat ijin tertulis dari pemilik tanah. Pemasangan Meter Air Komunal disarankan untuk dilakukan bersamaan dengan konstruksi LSK yang lainnya. Contoh Surat Perjanjian Hibah Tanah Co da dapat dilihat di Bagian Kumpulan

Proses pembangunan konstruksi LSK dilakukan oleh tenaga ahli bersama masyarakat. PDAM dapat memberikan saran dalam tahap konstruksi ini sehingga LSK yang dipasang akan berfungsi dengan baik.

Layanan Sambungan Komunal

Photo: Ricky Pasha Barus

Co Contoh, Proses (hal 54).

13

PERAN PDAM DALAM PENGOPERASIAN LAYANAN SAMBUNGAN KOMUNAL Peran PDAM dalam pengoperasian LSK adalah memastikan adanya aliran air minum yang memadai ke LSK sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Untuk membantu pengawasannya, PDAM dapat meminta bantuan Kelompok Pengelola untuk selalu mencatat tingkat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas air minum yang diterima LSK.

PDAM perlu melakukan pengawasan dan monitoring pada operasi LSK apakah LSK benar-benar dioperasikan sesuai kesepakatan. Termasuk memastikan agar air minum dari PDAM tidak digabungkan dengan air minum dari sumber-sumber lain, tidak dilakukan perusakan pada meter air komunal, Kelompok Pengelola menjual air minum LSK ke pihak yang bukan penghuni kawasan MBR.

Layanan Sambungan Komunal memungkinkan masyarakat menikmati air minum dari PDAM. Di sisi lain, PDAM dapat menjalankan perannya dengan baik dan mengembangkan daerah pelayanannya hingga menjangkau kawasan permukiman MBR.

Photo: Gusril Bahar

Seperti halnya kepada pelanggan PDAM lainnya, PDAM perlu mencatat volume pemakaian air minum, membuat penagihan ke pihak Kelompok Pengelola dan memastikan pembayaran dari Kelompok Pengelola.

Jika ada pengaduan mengenai volume pemakaian air maupun besaran tagihan, PDAM perlu segera membicarakannya dengan Kelompok Pengelola.

14

Bagian Perangkat PDAM

Jika terjadi penyimpangan demikian, PDAM perlu segera memberi peringatan kepada Kelompok Pengelola sekaligus memberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jika ada kerusakan di meter air komunal, PDAM berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti alat tersebut. Dan jika kerusakan tersebut diakibatkan kesalahan masyarakat atau Kelompok Pengelola, maka dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. PDAM dapat mempersiapkan aturan yang mendukung pengembangan LSK, antara lain adalah kriteria masyarakat yang dapat dilayani, daerah yang dapat dikembangkan, tarif air, dan lain sebagainya.

Photo: Deasy

PDAM perlu mensosialisasikan LSK kepada Pemerintah Daerah dan instansi terkait, serta meminta dukungan pendanaan dari Pemerintah Daerah sebagai bagian dari program pengentasan kemiskinan. Untuk mengembangkan LSK, PDAM perlu terus berbenah diri. Antara lain dengan membangun sarana pengelolaan air minum. Agar hal tersebut dapat terwujud PDAM memerlukan bantuan dari Pemerintah setempat atau Pemerintah Pusat, baik dalam bentuk dana atau kebijakan tertentu.

Layanan Sambungan Komunal

Contoh Con

Surat

Keputusan

Dire Direksi PDAM dapat dilihat di B Bagian Kumpulan Contoh, Regulasi (hal 45).

15

KENDALA DAN SOLUSI

PDAM perlu mengantisipasi beberapa potensi kendala yang dapat muncul pada saat pengembangan dan pengoperasian LSK, antara lain :

• Keterbatasan produksi air untuk melayani pengembangan LSK. Solusinya, PDAM perlu meningkatkan kapasitas produksi. Keterbatasan air juga dapat terjadi akibat terus bertambahnya jumlah pelanggan LSK. Untuk mencegah ini, PDAM dapat mencantumkan volume maksimal yang dapat digunakan suatu LSK dalam kontrak kerjasamanya (lihat Tahap 5: Penandatanganan Kontrak Dengan Kelompok Pengelola) dan juga melakukan evaluasi terhadap kondisi LSK secara berkala (lihat Peran PDAM Dalam Pengoperasian Layanan Sambungan Komunal). • Ketiadaan jaringan distribusi; PDAM tentu tidak bisa langsung mendukung pengembangan LSK di suatu kawasan yang berada di luar jangkauan jaringan distribusi. Solusinya, PDAM perlu memperluas jaringan pipa distribusi. Kendala non-teknis; • Keterbatasan dana; khususnya untuk memperluas jaringan pipa 16

Photo: Ricky Pasha Barus

Kendala teknis;

distribusi dan meter air komunal. Solusinya, PDAM dapat mengajak Kontributor Dana untuk turut membantu pengembangan LSK.

Dengan dikembangkannya LSK, memungkinkan warga permukiman tersebut mendapatkan air minum langsung dari PDAM. Masalah kondisi lingkungan yang berada di atas air kini bukan lagi kendala bagi PDAM untuk melayani masyarakat.

• Keterbatasan Sumber Daya Manusia; menyangkut kesanggupan staf PDAM dalam membantu masyarakat dan Fasilitator dalam mengembangkan LSK. Solusinya, menunjuk staf atau membentuk tim khusus yang bertanggung jawab terhadap pengembangan Bagian Perangkat PDAM

LSK. Dan memberikan pelatihan khusus untuk meningkatkan kapasitas staf PDAM. • Kurangnya koordinasi; khususnya dengan masyarakat penghuni kawasan dan Fasilitator baik dalam masa pengembangan LSK maupun setelahnya. Solusinya, PDAM, Kelompok Pengelola, dan Fasilitator perlu melakukan pertemuan berkala untuk bertukar informasi seputar pengembangan dan pengoperasian LSK. • Penyalahgunaan LSK; baik oleh masyarakat pelanggan maupun oleh Kelompok Pengelola. Hal ini bisa diantisipasi dengan pembuatan kontrak yang jelas mengenai

• Keengganan masyarakat; baik keengganan merawat komponen LSK maupun keengganan untuk membayar biaya berlangganan. Solusinya, komunikasi yang lebih intensif dengan pihak Kelompok Pengelola. Sejak awal, PDAM harus menjelaskan ke masyarakat bahwa pengembangan LSK bukan berarti memberikan legalisasi terhadap status lahan. Hal ini perlu dilakukan guna mencegah adanya anggapan bahwa LSK bisa melegalkan status tanah hunian.

Photo: Bayu

Proses pengembangan LSK dapat dilakukan secara bersama-sama oleh masyarakat, PDAM, Pemerintah Daerah/Kota, atau lembaga lainnya. Kerjasama ini diyakini mampu memecahkan kendala yang kerap menghadang proses pengembangan LSK di suatu kawasan permukiman.

larangan dan sanksinya, melakukan monitoring secara berkala dan menerapkan sanksi secara tegas.

Layanan Sambungan Komunal

17