Wabah Dan Tgc.ppt

WABAH DAN TIM GERAK CEPAT KLB Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501 Tahun 2010

SYAMSUL ARIFIN BAGIAN ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UPR

Contents 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Pengertian KLB/Wabah Jenis Penyakit Potensial KLB/Wabah Penetapan Daerah KLB/Wabah Penanggulangan KLB/Wabah Pelaporan Sumber Daya (Pendanaan, Ketenagaan, Sarana & Prasarana) 7. Pembinaan & Pengawasan

Bab I Ketentuan Umum Pasal 1:ASAL 1 1. WABAH PENYAKIT MENULAR (WABAH)  kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. 2. KEJADIAN LUAR BIASA (KLB)  Timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah. Pengertian lain : Penderita, Penyelidikan epidimiologi, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Menteri, Direktur Jenderal dan TGC (Tim Gerak Cepat)

Pasal 2 Ruang lingkup pengaturan meliputi : 1. Penetapan jenis penyakit menular tertentu yang dapat menimbulkan wabah, 2. Tata cara penetapan dan pencabutan penetapan daerah KLB/Wabah, 3. Tata cara penanggulangan, dan 4. Tata cara pelaporan.

Bab II Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah Umum Pasal 3 Penetapan jenis-jenis penyakit menular tertentu yang dapat menimbulkan wabah didasarkan pada pertimbangan : 1.Epidemiologis, 2.Sosial budaya, 3.Keamanan, 4.Ekonomi, 5.Ilmu pengetahuan dan teknologi, dan 6.Menyebabkan dampak malapetaka di masyarakat.

Pasal 4 1. Jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah

2.

j. Avian Influenza H5N1 a. Kolera k. Antraks b. Pes l. Leptospirosis c. DBD m. Hepatitis d. Campak n. Influenza A baru (H1N1)/Pandemi e. Polio 2009 f. Difteri o. Meningitis g. Pertusis p. Yellow Fever h. Rabiesmenular tertentu Penyakit yang dapat q. lainnya Chikungunya i. Malaria menimbulkan wabah ditetapkan oleh Menteri.

Tata Cara Penemuan Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah Pasal 5 1.Pasif dan Aktif Pasif : penerimaan laporan/informasi kasus dari fasilitas pelayanan kesehatan Aktif : Kunjungan lapangan untuk melakukan penegakan diagnosis secara epidemiologi 2.Selain pemeriksaan klinis dan pemeriksaan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan pemeri ksaan penunjang lainnya 3.Ketentuan lebih lanjut tercantum dalam lampiran

SY AR ( 2017)

8

Bab III Penetapan Daerah KLB Pasal 6 • Timbulnya suatu penyakit menular berpotensi KLB seperti pada pasal 4 yang sebelumnya tidak ada atau tidak dikenal pada suatu daerah •

Peningkatan kejadian kesakitan terus menerus selama 3 (tiga) kurun waktu dalam jam, hari atau minggu berturutturut menurut jenis penyakitnya

•

Peningkatan kejadian kesakitan dua kali atau lebih dibandingkan dengan periode sebelumnya dalam kurun waktu jam, hari atau minggu menurut jenis penyakitnya

Bagian Ke Satu Penetapan Daerah KLB

Penetapan KLB (2) •

Jumlah penderita baru dalam periode waktu 1 (satu) bulan menunjukkan kenaikan dua kali atau lebih dibandingkan dengan angka rata-rata per bulan dalam tahun sebelumnya

•

Rata-rata jumlah kejadian kesakitan per bulan selama 1 (satu) tahun menunjukkan kenaikan dua kali atau lebih dibandingkan dengan rata-rata jumlah kejadian kesakitan per bulan pada tahun sebelumnya

Penetapan KLB (3) •

Angka kematian kasus suatu penyakit (Case Fatality Rate) dalam satu kurun waktu tertentu menunjukkan kenaikan 50% atau lebih dibandingkan dengan angka kematian kasus suatu penyakit periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama

•

Angka proporsi penyakit (proportional rate) penderita baru suatu penyakit pada satu periode menunjukkan kenaikan dua kali atau lebih dibanding satu periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama

Ukuran Kematian • CDR = crude death rate = angka kematian kasar atau jumlah seluruh kematian selama satu tahun dibagi jumlah penduduk pada pertengahan tahun. (x!00%) • SDR = Specific Death rate = jumlah seluruh kematian akibat penyakit tertentu selama satu tahun dibagi jumlah penduduk pada pertengahan tahun • CFR= Case fatality rate = adalah jumlah kematian oleh sebab penyakit tertentu di jumlah kasus penyakit tersebut. (x 100 %) SY AR ( 2017)

12

Pasal 7 a) Kepala dinas kesehatan kabupaten/kota, kepala dinas kesehatan provinsi, atau Menteri dapat menetapkan daerah dalam keadaan KLB, apabila suatu daerah memenuhi salah satu kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. b) Kepala dinas kesehatan kabupaten/kota atau kepala dinas kesehatan provinsi menetapkan suatu daerah dalam keadaan KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di wilayah kerjanya masing-masing dengan menerbitkan laporan KLB sesuai contoh formulir W1 terlampir.

Pasal 8 (1) Dalam hal kepala dinas kesehatan kab/kota tidak menetapkan suatu daerah di wilayahnya dalam keadaan KLB, kepala dinas kesehatan provinsi dapat menetapkan daerah tersebut dalam keadaan KLB. (2) Dalam hal kepala dinas kesehatan provinsi atau kepala dinas kesehatan kab/kota tidak menetapkan suatu daerah di wilayahnya dalam keadaan KLB, Menteri menetapkan daerah tersebut dalam keadaan KLB. Pasal 9

Kepala dinas kesehatan kabupaten/kota, kepala dinas kesehatan provinsi, atau Menteri harus mencabut penetapan daerah dalam keadaan KLB berdasarkan pertimbangan keadaan daerah tersebut tidak sesuai dengan keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Bagian Kedua

Penetapan Daerah Wabah Pasal 10 1) Penetapan suatu daerah dalam keadaan wabah dilakukan apabila situasi KLB berkembang atau meningkat dan berpotensi menimbulkan malapetaka, dengan pertimbangan sebagai berikut : a. Secara epidemiologis data penyakit menunjukkan peningkatan angka kesakitan dan/atau angka kematian. b. Terganggunya keadaan masyarakat berdasarkan aspek sosial budaya, ekonomi, dan pertimbangan keamanan.

Siapa yg Menetapkan & Mencabut Daerah Wabah Pasal 11 : Menteri menetapkan daerah dalam keadaan wabah berdasarkan pertimbangan seperti diatas. Pasal 12 : Menteri harus mencabut penetapan daerah wabah berdasarkan pertimbangan keadaan.

Bagian Ketiga Penanggulangan KLB/Wabah Pasal 13

1. Penanggulangan KLB/Wabah dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat. 2. Penanggulangan KLB/Wabah meliputi: a. Penyelidikan epidemiologis; b. Penatalaksanaan penderita yang mencakup kegiatan pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina; c. Pencegahan dan pengebalan; d. Pemusnahan penyebab penyakit; e. Penanganan jenazah akibat wabah; f. Penyuluhan kepada masyarakat; dan g. Upaya penanggulangan lainnya.

Pasal 14 • Dinas kesehatan kabupaten/kota harus melakukan upaya penanggulangan secara dini apabila di daerahnya memenuhi salah satu kriteria KLB, baik sebelum maupun setelah daerah ditetapkan dalam keadaan KLB. • Upaya penanggulangan secara dini dilakukan kurang dari 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak daerahnya memenuhi salah satu kriteria KLB.

Pasal 15 1) Penetapan suatu daerah dalam keadaan KLB atau suatu daerah dalam keadaan wabah diperlukan untuk mempermudah koordinasi dan optimalisasi sumber daya di bidang kesehatan dalam upaya penanggulangan KLB/Wabah. 2) Sumber daya di bidang kesehatan meliputi segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi, dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi.

Bab IV Pelaporan Pasal 16 1)

2)

3)

4)

Tenaga kesehatan atau masyarakat wajib memberikan laporan kepada kepala desa/lurah dan puskesmas terdekat atau jejaringnya selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam sejak mengetahui adanya penderita atau tersangka penderita penyakit tertentu yg dpt menimbulkan KLB/wabah. Pimpinan puskesmas yang menerima laporan harus segera melaporkan kepada kepala dinas kesehatan kabupaten/kota selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam sejak menerima informasi. Kepala dinas kesehatan kabupaten/kota memberikan laporan adanya penderita atau tersangka penderita penyakit tertentu secara berjenjang kepada bupati/walikota, gubernur, dan Menteri melalui Direktur Jenderal selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam sejak menerima laporan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pu = Puskesmas Ka = Kabupaten WPr = Provinsi SY AR ( 2017)

21

• Kelompok 1 = Penyakit karantina/penyakit wabah pentiong = kholera, pes dan Yellow fever • Kelompok 2= Penyakit potensi wabah/KLB yang menjalar dalam waktu cepat/mempunyai mortalitas tinggi : DHF, Campak, Rabies, Tetanus neonatorum, Diare, Pertusis, Poliomeylitis • Kelompok3 = Penyakit potyensial wabah/KLB lainnya dan beberapa penyakit penting : malaria, Frambosia, Influenza, Anthrax, Hepatitis, Typhusd abdominalis, meningitis, keracunan, ecencephalitis, Tetanus • Kelompok 4 = Penyakit-penyakit menular yang tidak berpotensi wabah dan KLB = kecacingan, kusta, Tbc, Syphilis, GO, Filiarisasi SY AR ( 2017)

22

BAB V Sumber Daya Bagian Kesatu Pendanaan Pasal 18

1) Pendanaan yang timbul dalam upaya penanggulangan KLB/Wabah dibebankan pada anggaran pemerintah daerah. 2) Dalam kondisi pemerintah daerah tidak mampu menanggulangi KLB/Wabah maka dimungkinkan untuk mengajukan permintaan bantuan kepada Pemerintah atau pemerintah daerah lainnya. 3) Pengajuan permintaan bantuan sebagaimana dimaksud menggunakan contoh formulir terlampir.

• Pasal 19 : Pemerintah dapat melimpahkan sumber pendanaan penanggulangan KLB/Wabah kepada pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. • Pasal 20 : Dalam penanggulangan KLB/Wabah, Pemerintah dapat bekerja sama dengan negara lain atau badan internasional dalam mengupayakan sumber pembiayaan dan/atau tenaga ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Ketenagaan Pasal 21 1) Dalam rangka upaya penanggulangan KLB/Wabah, dibentuk Tim Gerak Cepat di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. 2) Tim Gerak Cepat sebagaimana dimaksud terdiri atas tenaga medis, epidemiolog kesehatan, sanitarian, entomolog kesehatan, tenaga laboratorium, dengan melibatkan tenaga pada program/sektor terkait maupun masyarakat.

Pasal 22 Tim Gerak Cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditetapkan oleh: 1.Kepala dinas kesehatan kabupaten/kota atas nama bupati/walikota untuk tingkat kabupaten/kota; 2.Kepala dinas kesehatan provinsi atas nama gubernur untuk tingkat provinsi; dan 3.Direktur Jenderal atas nama Menteri untuk tingkat pusat.

Pasal 23 Tim Gerak Cepat di tingkat pusat dapat melibatkan tenaga ahli asing setelah mendapat persetujuan dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Ketiga Sarana dan Prasarana • Pasal 24 : Dalam keadaan KLB/wabah seluruh fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta wajib memberikan pelayanan terhadap penderita atau tersangka penderita. • Pasal 25 : Dalam keadaan KLB/Wabah, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan perbekalan kesehatan meliputi bahan, alat, obat dan vaksin serta bahan/alat pendukung lainnya.

Bab VI Pembinaan Dan Pengawasan Pasal 26 1) Menteri, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penanggulangan KLB/Wabah. 2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dilakukan melalui: a. Peningkatan kemampuan dan keterampilan dalam penanggulangan KLB/wabah; b. Peningkatan jejaring kerja dalam upaya penanggulangan KLB/wabah; c. Pemantauan dan evaluasi terhadap keberhasilan penanggulangan KLB/wabah; dan d. Bimbingan teknis terhadap penanggulangan KLB/wabah.

Bab VII Ketentuan Penutup

• Pasal 27 : Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 560/Menkes/Per/VIII/1989 tentang Jenis Penyakit Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah, Tata Cara Penyampaian Laporannya, dan Tata Cara Penanggulangan Seperlunya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. • Pasal 28 : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 503

KESIAPSIAGAAN dan MITIGASI BENCANA dalam UU No. 24 Tahun 2007

Topik Bahasan • • • • •

Manajemen Bencana UU Nomor 24 Tahun 2007 Penyelenggaraan PB Kesiapsiagaan Mitigasi

Bencana

(disaster)

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Jenis Bencana (UU 24/2007)

Alam Alam

BENCANA BENCANA

Non NonAlam Alam

Sosial Sosial

35

Bencana Alam : Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempabumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor 36

Bencana non-Alam : Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Bencana Sosial : Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.

37

Manajemen Bencana Segala upaya atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan berkaitan dengan bencana yang dilakukan pada sebelum, pada saat dan setelah bencana.

MANAJEMEN BENCANA

MANAJEMEN RESIKO BENCANA MITIGASI KESIAPSIAGAAN

MANAJEMEN KEDARURATAN

MANAJEMEN PEMULIHAN

PRA BENCANA

SAAT BENCANA

PASCA BENCANA

Pra Bencana

Tanggap Darurat

Pasca Bencana

Siklus Penanganan Bencana BENCANA

TANGGAP DARURAT

KESIAPSIAGAAN

MITIGASI

PEMULIHAN

PENCEGAHAN

SIKLUS MANAJEMEN BENCANA BENCANA

Kesiapsiagaan

Pencegahan dan Mitigasi

Tanggap Darurat

Pemulihan

Penyelenggaraan PB • Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

Penyelenggaraan PB Situasi Tidak Ada Bencana

Prabencana Situasi Terdapat Potensi Bencana

Penyeleng garaan

      

 Mitigasi  Peringatan Dini  Kesiapsiagaan    

Saat Tanggap Darurat

Rehabilitasi

Pascabencana Rekonstruksi

Perencanaan Pencegahan Pengurangan Risiko Pendidikan Pelatihan Penelitian Penaatan Tata Ruang

       

Kajian Cepat Status Keadaan Darurat Penyelamatan & Evakuasi Pemenuhan Kebutuhan Dasar Perlindungan Pemulihan Prasarana dan Sarana Sosial Ekonomi Kesehatan Kamtib Lingkungan

Kesiapsiagaan dalam UU 24/2007 • •

Kesiapsiagaan dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana. Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud, dilakukan melalui: a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana; b. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini; c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar; d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat; e. penyiapan lokasi evakuasi; f. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

Apa arti Kesiapsiagaan? • Mampu mengenali ancaman dan memprediksi sebelum terjadinya bencana • Mampu mencegah bencana, jika mungkin. • Jika tidak, mampu mengurangi dampaknya • Jika terjadi bencana, mampu menanggulangi secara efektif. • Setelah bencana terjadi, mampu pulih kembali.

Tahap Kesiapsiagaan Ada 9 kegiatan dalam tahap kesiapsiagaan: – – – – – – – – –

Penilaian Risiko (risk assessment) Perencanaan Siaga (contingency planning) Mobilisasi Sumberdaya (resource mobilization) Pendidikan dan Pelatihan (training & education) Koordinasi (coordination) Mekanisme Respon (response mechanism) Peringatan Dini (early warning) Manajemen Informasi (information systems) Gladi / Simulasi (drilling/simulation)

Penilaian Risiko • Identifikasi ancaman (hazard), kerentananan (vulnerability) • Analisis Risiko Bencana • Tentukan tingkat Risiko • Buat Peta Risiko Bencana

Rencana Kontinjensi • Tentukan satu jenis ancaman • Buat Skenario Kejadian • Susun Kebijakan Penanganan • Kaji Kebutuhan • Inventarisasi Sumberdaya • Buat Perencanaan setiap Sektor

Mobilisasi Sumberdaya • Inventarisasi semua Sumberdaya yang dimiliki oleh Daerah / Sektor • Identifikasi Sumberdaya yang Tersedia dan Siap Digunakan • Identifikasi Sumberdaya dari Luar yang dapat dimobilisasi untuk keperluan darurat

PMI

SATLAK PU

TNI

Pendidikan dan Pelatihan • Melakukan pendidikan di sekolah-sekolah dan • Melakukan pelatihan secara kontinyu: – Manajerial – Teknis operasional

Koordinasi • Membentuk forum koordinasi • Menyelenggarakan pertemuan berkala secara rutin • Saling bertukar informasi • Menyusun Rencana Terpadu

SATLAK

SAR

Kesehatan

PU

Sosial

Peringatan Dini Penyampaian informasi yang tepat waktu dan efektif, melalui kelembagaan yang jelas, sehingga memungkinkan setiap individu yang terancam bahaya dapat mengambil langkah untuk menghindari atau mengurangi risiko dan mempersiapkan diri untuk melakukan upaya tanggap darurat yang efektif.

Mekanisme Respon • Menyiapkan Posko • Menyiapkan Tim Reaksi Cepat • Mempunyai Prosedur Tetap • Menentukan Incident Commander • Melakukan upaya penanganan di luar prosedur rutin

Manajemen Informasi • Ciptakan sistem informasi yang mudah diakses, dimengerti dan disebarluaskan. • Informasi yang disampaikan harus: – Akurat (accurate) – Tepat waktu (timely) – Dapat dipercaya (reliable) – Mudah dikomunikasikan (communicable)

TIM GERAK CEPAT BENCANA/KLB

Batasan

Tim Gerak Cepat (TGC) : • Sekelompok tenaga kesehatan yang bertugas menyelesaikan pengamatan dan penanggulangan wabah di lapangan sesuai dengan data penderita puskesmas atau data penyelidikan epideomologis.

SIKLUS PENANGGULANGAN BENCANA

a. Tim Gerak cepat diharapkan dapat segera bergerak dalam waktu 0-24 jam setelah ada informasi kejadian bencana. Tim gerak cepat ini terdiri dari : 1) pelayanan medik : a. Dokter umum : 1 orang b. Dokter spesialis bedah : 1 orang c. Dokter spesialis anestesi : 1 orang d. Perawat bedah gawat darurat : 2

PRA

SAAT

PASCA

Tugas /kegiatan TGC KLB a. Pengamatan : • Pencarian penderita lain yang tidak datang berobat. • Pengambilan usap dubur terhadap orang yang dicurigai terutama anggota keluarga • Pengambilan contoh air sumur, sungai, air pabrik dll yang diduga tercemari dan sebagai sumber penularan. • Pelacakan kasus untuk mencari asal usul penularan dan mengantisipasi penyebarannya • Pencegahan dehidrasi dengan pemberian oralit bagi setiap penderita yang ditemukan di lapangan. • Penyuluhahn baik perorang maupun keluarga • Membuat laporan tentang kejadian wabah dan cara penanggulangan secara lengkap

Contoh Susunan Tim • Penanggungjawab : • Ketua P2M) • Sekretaris • Anggota - dokter - perawat

Kepala Puskesmas : ( PJ Program : (PJ. Kesling) :

b. Pembentukan Pusat Rehidrasi • Untuk menampung penderita diare yang memerlukan perawatan dan pengobatan. Tugas pusat rehidrasi : • Merawat dan memberikan pengobatan penderita diare yang berkunjung. • Melakukan pencatatan nama,umur,alamatlengkap, masa inkubasi, gejala diagnosa dsb. • Memberikan data penderita ke Petugas TGC • Mengatur logistik • Mengambil usap dubur penderita sebelum diterapi. • Penyuluhan bagi penderita dan keluarga • Menjaga pusat rehidrasi tidak menjadi sumber penularan (isolisasi). • Membuat laporan harian, mingguan penderita diare yang dirawat.(yang diinfus,tidak diinfus)

c.Membuat Laporan Kejadian KLB secara tertulis meliputi: • Melaporkan kasus menurut orang, tempat, waktu sesuai dengan kasus KLB • Melakukan pencatatan nama,umur,alamatlengkap, masa inkubasi, gejala diagnosa dsb. • Memberikan data penderita ke Petugas TGC • Membuat catatan prosedur penatalaksanaan yang sudah dilakukan. • Melakukan jumlah kasus yang tertangani dengan baik, yang sehat, rawat inap dan rekomendasi • Memastikan sumber penularan KLB bagi penyakit menular • Melakukan Penyebarluasan Data KLB • Menutup keadaan KLB sudah berakhir

Sekian dan Terima Kasih