Wa Ode Windi Astuti B1c1 16 103.docx

NAMA KELAS NIM

: WA ODE WINDI ASTUTI :C : B1C1 16 103

1. Jelaskan 6 sistem anggaran penganggaran serta jelaskan kelebihan dan kelemahan dari masing-

masing sistem ? Jawab : 1. a. Line Item Budgetting Line item bugdgeting adalah penyusun anggaran yang didasarkan pada dan dari mana dana berasal (pos-pos penerimaan) dan untuk apa dana tersebut di gunakan (pos-pos penggeluaran). b. Incremental Budgeting Incremental budgeting adalah system anggaran berjalan dan mendapatkan yang memungkinkan revisi selama tahun berjalan, sekaligus sebagai dasar penentuan usulan anggaran periode tahun yang akan datang. 

Kelebihan: a. Sederhana dan mudah dioperasikan karena tidak memerlukan analisis yang rumit. b. Backward oriented dapat menjamin kepastian dibandingkan dengan forward oriented karena keadaan di masa depan sulit untuk diprediksi. c. Lebih mudah dalam melakukan pengawasan.



kekurangan : a. Hubungan yang tidak memadai (terputus) antara anggaran tahunan dengan rencana pembangunan jangka panjang. b. Pendekatan incremental menyebabkan sejumlah besar pengeluaran tidak pernah diteliti secara menyeluruh efektivitasnya. c. Lebih berorientasi pada input daripada output. Hal tersebut menyebabkan anggaran tradisional tidak dapat dijadikan sebagai alat untuk membuat kebijakan dan pilihan sumberdaya, atau memonitor kinerja. Kinerja dievaluasi dalam bentuk apakah dana telah habis dibelanjakan, bukan apakah tujuan tercapai. d. Sekat-sekat antar departemen yang kaku membuat tujuan nasional secara keseluruhan sulit dicapai. Keadaan tersebut berpeluang menimbulkan konflik, overlapping, kesenjangan, dan persaingan antar departemen. e. Proses anggaran terpisah untuk pengeluaran rutin dan pengeluaran modal/investasi. f.

Anggaran tradisional bersifat tahunan. Anggaran tahunan tersebut sebenarnya terlalu pendek, terutama untuk proyek modal dan hal tersebut dapat mendorong praktik-praktik yang tidak diinginkan (korupsi dan kolusi).

g. Sentralisasi penyiapan anggaran, ditambah dengan informasi yang tidak memadai menyebabkan lemahnya perencanaan anggaran. Sebagai akibatnya adalah munculnya budget padding atau budgetary slack. h. Persetujuan anggaran yang terlambat, sehingga gagal memberikan mekanisme pengendalian untuk pengeluaran yang sesuai, seperti seringnya dilakukan revisi anggaran dan ’manipulasi anggaran. i.

Aliran informasi (sistem informasi finansial) yang tidak memadai yang menjadi dasar mekanisme pengendalian rutin, mengidentifikasi masalah dan tindakan.



Kelebihan PPBS : a. Memudahkan dalam pendelegasian tanggung jawab dari manajemen puncak ke manajemen menengah. b. Dalam jangka panjang dapat mengurangi beban kerja. c. Memperbaiki kualitas pelayanan melalui pendekatan sadar biaya (cost-consciousness/ cost awareness) dalam perencanaan program. d. Lintas departemen sehingga dapat meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan kerja sama antardepartemen. e. Menghilangkan program yang overlapping atau bertentangan dengan pencapaian tujuan organisasi. f.

PPBS menggunakan teori marginal utility, sehingga mendorong alokasi sumber daya secara optimal



Kelemahan PPBS : a. PPBS membutuhkan sistem informasi yang canggih, ketersediaan data, adanya sistem pengukuran, dan staf yang memiliki kapabilitas tinggi. b. Implementasi PPBS membutuhkan biaya yang besar karena PPBS membutuhkan teknologi yang canggih. c. PPBS bagus secara teori, namun sulit untuk diimplementasikan. d. PPBS mengabaikan realitas politik dan realitas organisasi sebagai kumpulan manusia yang kompleks. e. PPBS merupakan teknik anggaran yang statistically oriented. Penggunaan statistik terkadang kurang tajam untuk mengukur efektivitas program. Statististik hanya tepat untuk mengukur beberapa program tertentu saja.

f.

Pengaplikasian PPBS menghadapi masalah teknis. Hal ini terkait dengan sifat progam atau kegiatan yang lintas departemen sehingga menyulitkan dalam melakukan alokasi biaya. Sementara itu sistem akuntansi dibuat berdasarkan departemen bukan program.

2. Jelaskan tolak ukur keberhasilan dari realisasi anggaran !

Jawab : Tolak ukur keberhasilan dari realisasi anggaran dapat dilihat dari keberhasilan yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan dengan menggunakan anggaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja (transparansi, akuntabilitas, efektif, efisien, dan ekonomis) dalam memberikan pelayanan untuk meningkatkan kesejahteraan dalam masyarakat. Transparansi adalah keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan pelaksanaan dan pelaporan evaluasi anggaran. Transparansi di dalam anggaran sangat mempengaruhi realisasinya. misalkan transparansi di bidang keuangan di Dinas Pekerjaan Umum, dimana Dinas Pekerjaan Umum dapat dikatakan dinas yang pengerjaannya bersentuhan langsung dengan publik, sarana dan prasarana umum yang diperuntukkan untuk publik penyedianya adalah Dinas Pekerjaan Umum. Bila semua kegiatan di bidang keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggung jawabannya diketahui oleh publik. Maka, kecil kemungkinan untuk pejabat publik yang berwenang di Dinas 3. Jelaskan perbedaan proses pengadaan pada swasta dan sector public ! Jawab : Sektor publik Sektor bisnis (swasta) Barang publik dalah barang k o l e k t i f ya n g h a r u s dikuasai oleh negara atau pemerintah

Barang swasta adalah barang spesifik yang dimiliki oleh swasta

Sifatnya tidak ekslusif

Sifatnya Ekslusif

P ad a um um n ya b a r a n g da n j a sa

Barang dan jasa hanya bisa dinikmati

di p e run t uk k an b a gi kepentingan

oleh mereka yangmampu

seluruh masyarakat dalam skala luas.

membelinya.

Tujuan pengadaan barang dan j asa

Tujuan pengadaan

publi k adal ah dipertunjukkan bagi

barang dan jasa

kepentingan seluruh warga dalamskala

a d a l a h diperuntukkan bagi

luas.

kepentingan internal organisasi.

4. Jelaskan perbedaan dari basis kas, basis akrual dan akun tansi dana ! Jawab :

A.Basis Kas (Cash Basis) Basis Kas adalah metode pencatatan dalam akuntansi, yang hanya mencatat transaksi jika ada penerimaan atau pengeluaran kas. Jadi, walaupun ada transaksi yang sudah terjadi seperti hutang dan piutang, namun dikarenakan tidak ada kas yang masuk ataupun keluar, maka transaksi tersebut tidak akan dicatat jika menggunakan metode ini. Sebagai contoh, jika anda menerima pendapatan dari perusahaan lain, namun uangnya diterima nanti, maka transaksi tersebut tidak akan dicatat, karena tidak ada kas yang masuk dan tidak dianggap sebagai pendapatan.

B.Basis Akrual (Akrual Basis) Basis Akrual adalah metode pencatatan dalam akuntansi, yang mencatat semua transaksi yang terjadi baik kas sudah diterima ataupun belum diterima, pada saat transaksi tersebut dilakukan. Dalam basis akrual, dikenal adanya hutang dan piutang. Jadi, walaupun kas belum diterima pada saat transaksi dilakukan, namun transaksi tersebut akan dicatat. Sebagai contoh, anda menerima pendapatan dari perusahaan lain, namun uangnya dibayar nanti, maka transaksi tersebut akan dicatat, dan akan dianggap sebagai pendapatan walaupun kas belum diterima. C. Akuntansi Dana Akuntansi Dana adalah sistemakuntansi yang sering digunakan oleh organisasi-organisasi nirlaba dan institusi sektor publik. Sistem tersebut merupakan metode pencatatan dan penampilan entitas dalam akuntansi seperti aset, dan kewajiban yang dikelompokkan menurut kegunaannya masingmasing 5. Jelaskan resiko yang dihadapi auditor dalam mengaudit laporan keungan publik ! Jawab :

a. Risiko Bawaan (Inherent Risk), adalah kerentanan suatu saldo akun atau golongan transaksi terhadap suatu salah saji material, dengan asumsi bahwa tidak terdapat pengendalian yang terkait (maksudnya bahwa risiko bawaan timbul dengan asumsi pengedalian intern dalam perusahaan tidak ada.

b. Risiko Pengendalian (Control Risk), adalah risiko bahwa suatu salah saji material yang dapat terjadi dalam suatu asersi tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian intern entitas. c. Risiko Deteksi (Detection Risk), adalah risiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi.

6. Jelaskan siklus pertanggung jawaban public. Adakah perbedaan antara pemerintah, LSM, partai politik dan yayasan? Jelaskan ! 1. Jawab : Penetapan Regulasi Pertanggungjawaban Pimpinan Organisasi Tahapan pertama dalam siklus pertanggungjawaban sector public adalah menetapkan aturan yang terkait dengan pertanggungjawaban pimpinan organisasi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Regulasi ini merupakan hal yang penting dalam proses pertanggungjawaban, karena regulasi diatur dalam mechanism dan tata cara pertanggungjawaban serta hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh pimpinan organisasi beserta jajarannya, dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh pimpinan organisasi besertajajaannya, sehinggaadapimpinan yang jelasantara yang salahdan yang benar.

2. Pembentukan dan Penerbitan SK Tim Penyusun Laporan Pertanggungjawaban Organisasi Setelah aturan dalam proses pertanggungjawaban ditetapkan, tahap selanjutnya adalah pembentukan dan penerbitan Surat Keputusan tim penyusun laporan pertanggungjawaban organisasi. Pada tahap ini, akan dibentuk tim yang terdiri dari individu-individu yang kompeten di bidangnya, yang akan menyusun laporan pertanggungjawaban dari kegiatan dan program yang telah dilaksanakan organisasi sector public selama satu periode. Dalam melaksanakan tugasnya, tim penyusun laporan pertanggungjawaban ini diharapkan bisa bertindak jujur dan objektif, serta harus sesuai antara kegiatan dan program yang telah direalisasikan dengan laporan yang dibuat.

3. Penyusunan Draf Laporan Pertanggungjawaban Organisasi Tahapan selanjutnya, setelah pembentukan dan penerbitan SK tim penyusun laporan pertanggungjawaban organisasi, adalah penyusunan draf laporan pertanggungjawaban organisasi. Dalam tahapan ini, tim penyusun harus jeli dan teliti agar tidak ada kesalahan atau hal-hal yang

seharusnya dilaporkan untuk dipertanggugjawabkan justru tidak tercantum dalam draf laporan pertanggungjawaban.

4. Pembahasan Draf Laporan Pertanggungjawaban Organisasi Sektor Publik Setelah draf laporan pertanggung jawaban selesai disusun dan dipastikan program atau kegiatan yang hendak dipertanggungjawabkan telah tercantum dalam draf, tiba saatnya bagi tim penyusun laporan pertanggungjawaban untuk membahas draf tersebut dengan pempinan organisasi sector publik. Hal ini sebagai tindakan koreksi dan evaluasi agar draf laporan pertanggungjawaban yang dibuat sudah mencantumkan segala sesuatu yang akan dipertanggungjawabkan. Dengan adanya komunikasi atau pembahasan draf laporan dengan pimpinan organisasi sebagai pihak yang mengetahui kegiatan atau program selama satu periode tersebut telah berjalan, diharapkan akan dihasilkan laporan pertanggungawaban yang lengkap dan andal.

5. Penyelesaian Laporan Pertanggungjawaban Organisasi Sektor Publik Setelah proses pembahasan draf laporan pertanggungjawaban dengan kepala/pimpinan organisasi selesai dan tercapai kesepakatan serta persetujuan dalam draf tersebut, kegiatan dilanjutkan dengan penyelesaian laporan pertanggungjawaban organisasi. Berdasarkan draf yang telah disepakati, tim penyusun kemudian melengkapi draf tersebut sampai menjadi laporan pertanggungjawaban akhir yang siap diajukan guna dipertanggungjawabkan.

6. Pengajuan Laporan Pertanggungjawaban Organisasi Sektor Publik ke Legislatif/Parlemen Setelah laporan pertanggungjawaban organisasi selesai dibuat, langkah selanjutnya adalah pengajuan laporan .Laporan tersebut kepada legislatif/parlemen. Di lembaga legislatif/parlemenini, laporan pertanggungjawaban organisasi akan diperiksa dan dinilai kebenarannya.