Uts Hpi.docx

1. apakah kasus di atas termasuk ke dalam HPI ? Jawab : Hukum perdata internasiol ialah seperangkat kaidah-kaidah hukum nasional yang mengatur peristiwa atau hubungan hukum (perdata) yang mengandung unsur transnasional (unsur asing/ekstrateritorial). Jika dilihat dari segi definisi, kasus diatas termasuk ke dalam HPI karena terdapat hubungan hukum perdata yaitu perkawinan antara sahara&derek dan terdapat fakta hukum yang sifat internasional yaitu unsur asing didalamnya (sistem hukum australia dan indonesia) . 2. masalah pokok dalam hpi dikaitkan dengan kasus diatas ! jawab : a. conflict of yurisdiction Hakim/badan pengadilan mana yang berwenang menyelesaikan persoalan-persoalan yuridis yang mengundang unsur-unsur asing. b. Conflict of laws Hukum manakah yang mengatur dan menyelesaikan persoalan yuridis yang mengandung unsur-unsur asing c. Re cognition and Enforcement of foreign judgement Sejauhmana suatu pengadilan harus memperhatikan dan mengakui putusan-putusan hakim asing dan mengakui hak-hak/kewajiban-kewajiban hukum yang terbit berdasarkan hukum/putusan hakim asing 3. Apakah HPI bersifat Nasionalitas atau Internasionalitas ? Jawab : -aliran internasionalitas, yg mengganggap bahwa kaidah-kaidah HPI Itu sebenarnya bersifat “supra nasional”. Sumber hukum supra nasional berarti ada satu sistem HPI untuk semua negara di dunia harus tunduk dibawah satu macam sistim hukum HPI itu. -aliran nasionalitas, yg memandang HPI sebagai hukum nasional. Artinya hukum yg berlaku hanya dalam yuridiksi negaranya. 4. Apakah perceraian tsb tepat diajukan di pengadilan indonesia? Jawab : Perceraian tersebut tidak tepat diajukan di pengadilan di indonesia karena sahara dan derek melakukan perkawinan di australia, sesuai dengan asas hukum perdata internasional yaitu asas lex loci celebritions “hukum yang berlaku ditentukan dari tempat perkawinan disahkan”. Berarti perceraian dapat diajukan di pengadilan di australia.

5. Jelaskan asas HPI apa yg terkait dengan kasus tsb dilihat dari Ttp ! Jawab : -asas lex loci actus Untuk perbuatan hukum (actus) hukumnya ditentukan berdasarkan tempat diadakan perbuatan. -asas lex loci celebrations 6. Hubungan antara titik pertalian primer dan titik pertalian skunder Jawab : -tidak mungkin ada TPS apabila tidak ada TPP, artinya tidak mungkin ditentukan hukum mana yg berlaku apabila personal HPInya tidak ada. -ada TPP yang tidak memerlukan TPP, artinya kita bisa menentukan persoalan HPI tanpa harus melihat hukum apa yg berlaku. Contoh: bendera kapal -TPP sama dengan TPS, artinya dapat diketahui adanya persoalan HPI sekaligus diketahui hukum apa yg berlaku. Contoh bendera kapal dan pilihan hukum 7. Apakah kasus diatas masuk dalam ruang lingkup status personel? Jelaskan! Jawab : Menurut s.gautama Status personal ialah Kedudukan hukum seseorang yg ditentukan oleh hukum dari negara dimana ia terikat secara permanen. Kasus diatas masuk dalam ruang lingkup status personal yaitu konsepsi luas, kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum yaitu menikah. 8. Bagaimana cara menentukan status personil seseorang ? Jawab : -aliran nasionalitas Aliran ini mengaitkan status personal seseorang kepada hukum nasionalnya. -aliran teritorialitas atau domisili Status personal suatu pribadi tunduk pada hukum dimana ia berdomisili 9. Masuk dalam kategori kualifikasi apakah kasus tersebut diatas, substansial atau prosedural? Jelaskan! Jawab : -kualifikasi prosedural adalah upaya-upaya hukum yg dapat dilakukan oleh subyek hukum, maksdnya untuk menegakan hak-hak da kewajiban yg terbit dan dijamin berdasarkan kaidahkaidah hukum objektif dengan bantuan pengadilan.contoh inggris (anglo saxon) -kualifikasi subtansial adalah hak-hak subyek hukum yg dijamin oleh kaidah hukum objektif. Contoh indonesia (eropa kontinental).

10. A. Partij autonomi (asas pilihan hukum) Meskipun dr kewarganegaraan yg berbeda para pihak bebas dalam memberlakukan hukum yang berlaku untuk perjanjian yg mereka sepakati bersama. b.