Harta Warisan Suami Yang Poligami.docx

Hukum Waris Adat Harta Warisan Suami Yang Poligami

Nama: Apriana Alriska Amarani Nim: 010001600048 Nama Dosen: Dr. Endang Pandamdari, SH. CN. MH

Kata Pengantar Puji syukur alhamdulillah saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena telah melimpahkan rahmat-Nya berupa kesempatan dan pengetahuan sehingga makalah ini bisa selesai pada waktunya. Terima kasih juga saya ucapkan kepada ibu Dr. Endang Pandamdari, SH. CN. MH yang telah membimbing saya sehingga makalah ini dapat saya selesaikan. Saya berharap semoga makalah ini bisa menambah pengetahuan para pembaca. Namun terlepas dari itu, saya memahami bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga saya sangat mengharapkan kritik serta saran yang bersifat membangun demi terciptanya makalah selanjutnya yang lebih baik lagi.

A. Kasus Posisi: 1. Seorang pria, La Daru, menikah dengan wanita Ino Upe, yang kemudian mempunyai anak: I Sube. Perkawinan ini berakhir dengan perceraian. 2. La Daru kawin lagi dengan wanita asal Jambi, I Bengnga, (istri kedua), yang melahirkan tiga orang anak yaitu: 1. Siti, 2. Jaya, 3. Alimudin. 3. Beberapa tahun kemudian La Daru nikah lagi dengan wanita lainnya yaitu Besse Rawe, yang melahirkan anak bernama: Baso. 4. Selama dalam perkawinan ini diperoleh sejumlah harta berupa rumah, beberapa bidang tanah pertanian, perkebunan, pabrik beras, dan harta benda lainnya. 5. Selama itu La Daru, hidup bersama dua orang istrinya yaitu: a. Istri tua: I bengnga beserta 3 orang anaknya: 1. Siti, 2. Jaya dan 3. Alimudin. b. Istri muda: Besse Rawe beserta anaknya: Baso. Di samping itu memelihara I Sube, anak dari istri pertamanya yang dicerai: Ino Upe. 6. Dalam perkawinannya dengan istrinya I Bengnga, di Jambi, La Daru juga memperoleh sejumlah harta berupa rumah dan tanah yang berada di Jambi. 7. Pada tahun 1968, pria La Daru yang hidupnya beristri dua orang wanita (I Bengnga dan Besse Rawe) tersebut di atas meninggal dunia. 8. La Daru almarhum, meninggalkan: a. Anak (yang lahir dari istri pertama yang dicerai: Ino Upe) bernama: I Sube. b. Istri kedua: I Bengnga beserta tiga orang anaknya: 1. Siti, 2. Jaya, 3. Alimudin. c. Istri ketiga: Besse Rawe beserta anaknya bernama: Baso. Di samping meninggalkan anak dan kedua istri yang sah tersebut, maka La Daru juga meninggalkan harta warisan, berupa sejumlah tanah pertanian, tanah kebun, perumahan dan pabrik beras di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. 9. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya janda La Daru, yang bernama Besse Rawe, menjual pabrik beras harta peninggalan almarhum suaminya (La Daru) kepada seorang pedagang bernama: Kadir. 10. Mendengar jual-beli pabrik beras (yang merupakan harta peninggalan almarhum suaminya La Daru tersebut) antara Besse Rawe dengan Kadir, maka I Bengnga tidak dapat menerima penjualan harta warisan La Daru tersebut. 11. Karena melalui musyawarah tidak dapat menyelesaikan masalah harta warisan La Daru almarhum, maka melalui penasihat hukumnya, I Bengnga, sebagai penggugat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Sengkang, terhadap para tergugat: a. Besse Rawe (janda/istri ketiga dari La Daru almarhum). b. Kadir (orang yang membeli pabrik beras dari Besse Rawe). c. Baso (anaknya Besse Rawe). d. I Sube (anaknya istri pertama). e. Siti, 6. Jaya, 7. Alimudin (anaknya I Bengnga, untuk patuh pada putusan hakim).

12. Dalam gugatan perdata ini, penggugat I Bengnga menuntut: a. Harta sengketa merupakan harta warisan (peninggalan) dari almarhum La Daru. b. Penggugat, I Bengnga adalah janda dari almarhum La Daru berhak mewarisi harta wairsan dari almarhum La Daru, seperti ahli waris lainya. 13. Menyatakan batak demi hukum jual-beli pabrik beras yang merupakan harta warisan La Daru antara penjual Besse Rawe dengan pembeli: Kadir. 14. Menghukum tergugat 2 (Kadir) atau siapa saja yang memperoleh hak darinya, untuk menyerahkan pabrik beras (harta sengekta) kepada penggugat yang selanjutnya dibagi kepada para ahli waris La Daru. 15. Menghukum tergugat 1 (Besse Rawe) atau siapa saja yang memperoleh hak darinya untuk menyerahkan harta warisan lainnya kepada penggugat untuk kemudian dibagikan kepada para ahli waris almarhum La Daru (penggugat beserta semua anaknya La Daru almarhum). 16. Subsidair, mohon putusan lain yang adil dan patut sesuai dengan hukum yang berlaku. 17. Menghadapi gugatan konpensi dari penggugat I Bengnga tersebut di atas, maka tergugat I Besse Rawe (istri ketiga) mengajukan gugatan Balasan (rekonpensi) mengenai harta peninggalan La Daru almarhum dengan I Bengnga yang berbeda dan terletak di provinsi Jambi yang dituntut agar harta warisan La Darualmarhum yang berada di Provinsi Jambil yang dituntut agar harta warisan La Daru almarhum yang berada di Provinsi Jambi ini juga dibagikan kepada semua ahli warisnya La Daru almarhum (semua janda dan semua anak).

B. Pengadilan Negeri: 1. Hakim pertama yang mengadili perkara ini dalam putusannya memberikan pertimbangan hakim yang pokoknya sebagai berikut: a. Terbukti di persidangan bahwa penggugat (I Bengnga) adalah janda dari almarhum La Daru dan harta berupa pabrik beras dan tanahnya 3 ha adalah harta peninggalan almarhum La Daru yang telah dijual kepada tergugat 2 (Kadir) oleh tergugat 1 (Besse Rawe). b. Jual beli harta sengketa antara tergugat 1 dengan tergugat 2, harus dibatalkan dan objek sengketa ini harus dikembalikan kepada tergugat 1 (Besse Rawe). Dan selanjutnya harta ini dibagi-bagikan dengan masing-masing (tergugat 1 dan tergugat 2 mendapat bagiannya). c. Persoalannya sekarang ini, siapa saja yang berhak menikmati objek sengketa yang tersebut di atas? d. Penggugat terbukti berstatus janda dari almarhum La Daru. Tergugat 1 juga janda dan istri ke 3 dari La Daru pada waktu dibelinya harta sengketa tersebut. Jadi harta warisan objek sengketa ini adalah merupakan harta bersama antara almarhum La Daru dengan para istrinya tersebut yakni penggugat (I Bengnga) dan tergugat 1 (Besse Rawe). 2. Menurut hukum dan asas kepatutan dalam masyarakat maka pembagian “harta bersama” itu adalah sebagai berikut: a. Penggugat mendapat ¼ bagian dan tergugat 1 mendapat ¼ bagian, yang seluruhnya adalah ½ bagian.

3.

4. 5. 6.

7.

b. Sisanya yang ½ bagian jatuh kepada jandanya Cq. Penggugat dan tergugat ke 3 (ananya Besse Rawe) serta tergugat 4 (anaknya Ino Upe) dan tergugat 5, 6, dan 7 (anaknya penggugat I Bengnga). Berdasar atas pertimbangan di atas ini, maka tergugat 1 (wanita Besse Rawe) harus menyerhkan ¾ bagian dari harta sengketa yitu: a. Seperempat (1/4) bagian jatuh kepada penggugat sebagai bagian dari harta bersama. b. Setengah (1/2) bagian sebagian warisan dan dibagi bersama antara penggugat dan tergugat 3-4-5-6-7 (anaknya almarhum La Daru) yang masing-masing memperoleh: 1/6 x 1/2 = ½ bagian dari keseluruhan objek harta sengketa. Karena objek harta sengketa sulit dibagi maka akan diperhitungkan nilainya barang, lalu kemudian dibagi-bagi. Karena tergugat 3 s.d. 7 tidak menguasai harta sengketa, maka mereka ini harus menaati putusan ini. Mengenai gugatan balasan (rekonpensi), karena objek harta sengketa terletak di luar kompetensi relatif pengadilan negeri si dengkang (lokasinya harta di Sumatera/Jambi), maka tuntutan penggugat rekonpensi atas objek sengketa tersebut, harus dinyatakan tidak dapat diterima. Berdasar atas pertimbangan yang pokoknya dikutip di atas, akhrinya hakim pengadilan negeri di Sengkang, Kabupaten Wajo, sulawesi Selatan memberikan putusan yang intinya diktum sebagai berikut: Dalam Gugat Konpensi: a. Menolak eksepsi tergugat dan, b. Mengabulkan gugatan pokok: 1. Menyatakan objek sengketa adalah harta peninggalan almarhum La Daru. 2. Menyatakan penggugat adalah janda dari almarhum La Daru dan tergugat 3 s.d. tergugat 7 adalah anak-anaknya almarhum La Daru yang berhak mewarisi harta peninggalan almarhum La Daru. 3. Membatalkan jual-beli objek sengketa (pabrik beras) antara tergugat 1 dengan tergugat 2 dan menyerahkan kembali kepada tergugat ke 1 untuk dibagi waris. 4. Menghukum tergugat 1 atau siapa saja yang memperoleh hak darinya harta sengketa, untuk menyerahkan: Tiga perempat ¾ bagian atau nilainya kepada penggugat dan selanjutnya penggugat lalu membagi sebagai berikut: Setengah (1/2) bagian untuk dirinya penggugat dan anak-anak (tergugat 3 s.d. tergugat 7) selaku ahli waris almarhum La Daru. 5. Menghukum tergugat 3 s.d. 7 untuk menaati putusan ini. Dalam Gugatan Rekonpensi: Menolak gugatan rekonpensi ini.

C. Pengadilan Tinggi: Hakim banding pada pengadilan tinggi Sulawesi Selatan yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding dalam putusannya berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan hakim pertama dinilai sudah benar dan diambil alih sebagai pertimbangan dari pengdilan tinggi sendiri. Karena itu hakim banding memberi putusan: Menguatkan Keputusan Hakim Pengadilan Negeri si Sengkang tersebut di atas.

D. Mahkamah Agung RI: 1. Putusan pengadilan tinggi tersebut di atas ditolak oelh tergugat 1 dan mengajukan pemeriksaan kasasi. 2. Mahkamah Agung yang mengadili perkara ini di dalam putusannya berpendirian bahwa putusan judex facti pengadilan tinggi yang menguatkan putusan hakim pengadilan negeri dinilai salah menerapkan hukum, sehingga harus dibatalkan dan selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini.. 3. Pendirian Mahkamah Agung ini dilandasi oleh pertimbangan hukum yang intisarinya sebagai berikut: a. Putusan judex facti pertimbangan hukumnya saling bertentangan satu sama lain. Pada satu segi hakim pertama membenarkan bahwa harta sengketa adalah merupakan harta bersama yang diperoleh bersama antara La Daru almarhum dengan istrinya ke 3 (tergugat 1). Namun di lain pihak, judex facti mengikutkan penggugat (istri ke 2, I Bengnga) untuk ikut berhak atas harta bersama antara istri ke 3 dengan La Daru almarhum. b. Harta sengketa terbukti merupakan harta bersama antara La Daru dengan istrinya ke 3, Besse Rawe, tergugat 1. c. Sesuai dengan Ketentuan Pasal 35 jo 37 Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974 dikaitkan dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, telah ditentukan bahwa dalam perkawinan poligami, maka masing0masing harta bersama antara si suami dengan masing-masing istrinya itu harus dipisahkan dan berdiri sendiri-sendiri. d. Harta bersama yang diperoleh si suami La Daru dengan istrinya ke 2: I Bengnga harus dipisahkan dengan: harta bersama yang diperoleh oleh si suami La Daru dengan istrinya ke 3, Besse Rawe. Masing-masing harta bersama menjadi hak masing-masing istri-istrinya dengan anak-anaknya. 4. Cara menerapkan ketentuan tersebut adalah sebagai berikut: Apabila suami meninggal dunia, maka harta bersama antara si suami dengan masing-masing istrinya dibagi menjadi dua bagian, yaitu: a. Setengah (1/2) bagian menjadi hak istri jatuh kepada istri. b. Setengah (1/2) bagian lainnya menjadi hak suami (yang karena meninggal) jatuh pada “harta warisan” bagi seluruh ahli waris (termasuk janda-janda dan seluruh anak-anaknya). 5. Dalam kasus ini, harta sengketa telah terbukti merupakan harta bersama antara La Daru almarhum dengan istrinya yang ke 3 (tergugat 1) Basse Rawe. Dengan demikian penyelesaiannya kasus sengketa ini menurut hukum dan keadilan sebagai berikut: harta bersama dibagi menjadi dua bagian: a. Setengah (1/2) bagian menjadi hak tergugat 1.

b. Setengah (1/2) bagian menjadi hak bagian La Daru almarhum, menjadi harta tirkah La Daru yang dibagi waris antara penggugat (I Bengnga) dengan seluruh ahli waris. 6. Mengenai gugatan balasan (rekonpensi) karena gugatan ini tidak memenuhi syarat formil kompetisi relatif pengadilan negeri maka harus dinyatakan tidak dapat diterima. 7. Berdasarkan pertimbangan yang intisarinya dikutip di atas, akhrinya Mahkamah Agung memberikan putusan: Mengadili: Membatalkan: Putusan pengadilan tinggi sulawesi selatan yang menguatkan putusan pengadilan negeri di Sengkang. Mengadili sendiri: a. Mengabulkan gugatan penggugat pada bagian petitum subsidair. b. Menyatakan objek sengketa adalah harta bersama (harta cakara) antara La Daru dengan tergugat 1 (Besse Rawe), sehingga setengah (1/2) bagian menjadi haknya tergugat 1, sedangkan setengah (1/2) baguan lainnya menjadi haknya seluruh ahli waris dari La Daru almarhum. c. Menyatakan batal demi hukum perikatan jual-beli objek snegketa antara tergugat 1 dengan tergugat 2. d. Menolak gugatan selebihnya, e. Menolak gugat rekonpensi. f. Dst......................................dst.......................................dst.

E. Catatan: Dari putusan Mahkamah Agung RI tersebut di atas dapat diangkat “abstrak hukum” sebagai berikut: 1. Seorang pria yang mempunya istri lebih dari seorang wanita (poligami), maka “harta bersama” yang diperoleh si suami dengan masing-masing istrinya itu harus dipisahkan satu sama lain, dalam arti harta bersama yang diperoleh dengan istri pertama, harus dipisahkan dengan harta bersama yang diperoleh dengan istri kedua, demikian yang diperoleh dengan istrinya ketiga, dst. Bilaman si suami meninggal dunia, maka harta bersama dengan istri pertama dibagi menjadi dua bagian yaitu: a. Setengah (1/2) bagian menjadi hak istri pertama. b. Setengah (1/2) bagian menjadi hak si suami almarhum yang kemudian jatuh kepada semua ahli warisnya (para janda-janda dengan seluruh anak-anaknya). Cara pembagian semacam ini berlaku pula pada harta bersama dengan istri kedua istri ketiga dst. 2. Gugatan rekonpensi yang tidak memenuhi syarat formil kompetensi relatif pengadilan negeri, maka gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Pengadilan Negeri di Sengkang: No. 2/Pts/Pdt/G/1988/PN.Skg, tanggal 20 Oktober 1988.

Pengadilan tinggi Sulawesi Selatan: No. 408/Pdt/1989/PT.Uj.Pdg, tanggal 26 Oktober 1989.

Mahkamah Agung RI: No.1112.K/Pdt/1990, tanggal 28 April 1993. Majelis terdiri dari para Hakim Agung: Yahya, SH selaku Ketua Sidang, didampingi Anggota: Kohar Hari Soemarno, SH dan M. Yahya Harahap, SH.