Uas Manajemen Keuangan.docx

UAS MANAJEMEN KEUANGAN

NAMA

: MUHAMMAD FAJRI ALWI

NIM

: 17002139

1. - Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. -. Menteri atau pimpinan lembaga Selaku pengguna anggaran atau Pengguna Barang kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya. -. Gubernur sederajat selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah. 2. Secara tehnis tahapan dan prosedur penyusunan APBD diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu melalui undang-undang nomer 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, juga mengatur tentang tahapan perencanaan dan penganggaran. Berdasarkan undang-undang tersebut, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 tahun anggaran. Sebelum penyusunan dokumen APBD, pemerintah daerah terlebih dahulu menyusun dokumen perencanaan pembangunan tahunan, yaitu Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Dokumen RKPD disusun berdasarkan hasil-hasil Musyawarah rencana Pembangunan (Musrenbang)yang dilaksanakan mulai bulan januari-april, dan dimulai dari tingkat desa, kecamatan sampai musrenbang Kabupaten/Kota. Selain berdasarkan hasil musrenbang, RKPD juga disusun dengan mengacu dokumen perencanaan lainnya yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disusun lima tahun, yang merupakan dokumen berisi visi dan misi daerah yang rencana strategis selama lima tahun. Setelah menyusun dokumen RKPD, selanjutnya mulai menyusun dokumen penganggaran yaitu dimulai dengan penyusunan dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dokumen KUA tersebut oleh pememrintah daerah (eksekutif) disampaikan kepada legislatif untuk dibahas dan disepakati bersama yang akhirnya menjadi nota kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif. Setelah dokumen KUA disepakati, maka pemerintah daerah melalui masing-masing OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) menyusun draf RKA SKPD yang disusun berdasarkan rencana kerja (Renja) OPD yang penyusunannya berpedoman pada RKPD.

Dari dokumen RKA OPD pemerintah daerah melalui TAPD (Tim Anggaran Pemerintah daerah) mulai menyusun draf atau rancangan APBD yang kemudian disampaikan kepada DPRD khususnya Badan Anggaran, untuk kemudian dibahas. Berdasarkan aturan (Permendagri) penyerahan Rancangan APBD kepada DPRD paling lambat bulan September, hal ini dimaksudkan supaya DPRD memiliki waktu yang cukup untuk melakukan kajian dan pembahasan sebelum diajukan kepada Gubernur untuk dilakukan evaluasi terhadap RAPBD hasil pembahasan antara eksekutif dan legislatif. Setelah Gubernur melakukan evaluasi, hasil evaluasi tersebut kemudian dibahas kembali antara esksekutif dan legislatif selanjutnya disahkan menjadi Peraturan daerah (PERDA) APBD, dan batas akhir pengesahan Raperda APBD menjadi Perda APBD adalah 31 desember, karena kalau melewati batas waktu tersebut pemerintah daerah terancam sanksi dari pemerintah pusat yaitu berupa peniadaan gaji dan tunjangan kepada pejabat daerah dan pegawai negeri. catatan : Apabila DPRD sampai batas waktunya tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD, Kepala daerah melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan, yang disusun dalam rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD.

3. Pelaksanaan Pencairan MEKANISME APBN a. Petugas pengantar SPM menyampaian SPM beserta dokumen pendukung dan ADK SPM yang sudah diinjeksi dengan PINPPSPM melalui font Office penerimaan SPM pada KPPN. b. Petugas pengantar SPM harus menunjukkan kartu identitas petugas satter (KIPS) pada saat menyampaikan SPM kepada petugas font office c. Dalam hal SPM tidak dapat dsampaikan secara lansung ke KPPN. Uang persediaan dalam APBD diperoleh dari uang muka kerja BUN digunakan untuk biaya operasional satker , uang persediaan juga digunakan untuk belanja barang , belanja modal dan belanja dll. MEKANISME APBD a. Pembayaran Langsung Langsung kepada bendahara pengeluaran digunakan dalam rangka pencairan APBN b. Tambahan uang persediaan Diberikan kepada bendahara digunakan saat kebutuhan mendesak.

Jadi berdasarkan penjelasan diatas bisa disimpulkan bahwa proses mekanisme pencairan dana pada APBN lebih rumit daripada APBD 4. Badan layanan umum (BLU) adalah instansi di lingkungan pemerintah dibentuk memeberikan layanan kepada masyarakat dan memenuhi barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dialndasi dengan prinsip efisiensi dan produktivitas. Jadi manfaat BLU ini dalam pengelolaan pendidikan adalah untuk memudahkan pendidikan dalam penyediaan peralatan-peralatan pendidikan , karna BLU ini sendiri adalah penyedia atau menjual barang/jasa tanpa mencari keuntungan semata.

5. Cara membuat / menyusun RKAS, langkah-langkah selengkapnya sebagai berikut : a. Membentuk Tim Penyusun RKAS Pada bagain sebelumnya telah diuraikan tentang RKS dan Tim Penyusun RKS. Karena RKAS itu merupakan rencana yang lebih rinci dalam satu tahunan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RKS, maka Tim Penyusun RKAS adalah juga tim Penyusun RKS. Oleh karena itu, di bagian ini tidak akan dibahas lagi tentang tim tersebut. Hanya saja untuk melakukan penyusunan RKAS ini tim RKS harus menjabarkan lebih mendetail rencana kerja untuk jangka waktu satu tahun. b. Melakukan Analisa Situasional Sekolah Pada garis besarnya adalah melaksanakan kajian terhadap situasi dan kondisi sekolah beserta lingkungan yang ada, baik ditinjau dari sisi geografis, demografis (termasuk jenjang pendidikan di bawah dan di atasnya), sosial masyarakat, ekonomi, input siswa, komponen-komponen sekolah, dan lainnya. Analisa ini pada intinya akan menemukan potret nyata sekolah dan lingkungan sekitar secara obyektif dalam bentuk profil sekolah. c. Menetapkan tujuan satu tahunan Rumusan tujuan satu tahunan (atau sering disebut juga dengan istilah tujuan situasional) ini merupakan penjabaran lebih rinci, operasional, dan terukur dari tujuan empat tahunan. Oleh karena itu, tujuan di sini tidak boleh berbeda atau menyimpang dari tujuan empat tahunan. Secara substansi tujuan tersebut lebih mentitikberakan kepada tujuan pencapaian standar nasional dalam berbagai aspek pendidikan. Tujuan harus menggambarkan mutu dan kuantitas berstandar nasional yang ingin dicapai, dan terukur agar mudah melakukan evaluasi keberhasilannya.

d. Melakukan identifikasi tantangan nyata Tantangan nyata adalah selisih antara kondisi nyata sekarang (saat sekolah melakukan analisis/evaluasi diri) dengan kondisi ideal yang di harapkan berdasarkan tuntutan standar nasional pendidikan (SNP). 6. APBN merupakan hal-hal yang berkaitan dengan pendapatan dan pengekuaran negara yang dirancang selama satu tahun kedepan. APBN merupakan tolak ukur besarnya anggaran bagi APBD dan biaya pendidikan. Apabila APBN ditetapkan dalam UU dengan jumlah tertentu maka APBD serta biaya untuk pendididkan akan menyesuaikan jumlah dari anggaran APBN. Apabila biaya untuk APBN tinggi maka biaya APBD dan pembiayaan pendidikan juga tinggi, sebaliknya jika APBN rendah maka APBD dan pembiayaan pendidikan juga iut rendah. 7. Jadi Program BOS ini berguna untuk menunjang fasilitas pendidikan. Contohnya saja penyediaan sarana dan prasarana di sekolah , itu semua berguna untuk menjadikan dunia pendidikan lebih baik dan memudahkan dalam proses belajar mengajar , dan membuat suasana kelas jadi nyaman. Tapi program BOS ini digunakan untuk melengkapi sarana dan prasarana yang sangat membutuhkan saja , karna program BOS ini sangat penting demi kemajuan dunia pendidikan.

SELESAI