Tujuan Di Bentuknya Nkri.docx

Tujuan dibentuknya NKRI “Rakyat terutama kelompok miskin membutuhkan jaminan kesehatan, pensiun, dan kerja dalam menghadapi berbagai risiko kehidupan. BPJS tersebut diharapkan dapat mengurangi risiko tersebut sehingga mereka benar-benar dapat menikmati hidup lebih baik dan lebih sejahtera sebagaimana tujuan pembentukan NKRI”. Untuk itu Pemerintah dan DPR RI didesak untuk segera mengesahkan RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menjadi undang-undang. RUU ini penting untuk menjamin tercapai kesejahteraan rakyat terutama dari kelompok miskin, demikian rilis yang disampaikan ICW dan Dompet Dhuafa dalam rilis yang diterima wartawan, Kamis (21/7/2011). “Tidak butuh waktu yang cukup lama untuk transformasi tersebut. Justru semakin lama transformasi akan menyebabkan ‘penyakit’ BUMN dan mafia yang melingkupinya kembali akan menancapkan kukunya pada badan baru ini,” imbuhnya. Permintaan pemerintah agar empat BUMN membutuhkan transformasi waktu dalam 10 atau 20 tahun ke depan menurut Icw dan Dompet Dhuafa juga tidak beralasan. Empat BUMN ini, seharusnya bisa menyesuaikan langgam kerja mereka sesuai dengan amanat RUU BPJS karena pada prinsipnya amanah kerja yang sama ketika berstatus BUMN. Sudah menjadi rahasia umum, BUMN selama ini telah menjadi sapi perah kepentingan politik dan bisnis. BUMN seringkali menjadi sumber dana politik, sarang korupsi dan sumber keuntungan kelompok bisnis tertentu. “Berbagai kasus korupsi dan skandal keuangan menunjukkan bagaimana hal tersebut terjadi. Oleh karena itu, inilah saatnya pemerintah mengembalikan tujuan akhir pembentukan BUMN yakni meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui transformasi menjadi dua BPJS.” “Rakyat yang sedang miskin yang sedang sekarat membutuhkan agar RUU BPJS segera disahkan menjadi UU BPJS. Rakyat Indonesia akan mengutuk DPR RI dan Pemerintah jika RUU ini tidak segera disahkan,” tutup rilis tersebut. |dtc|

Buat yumun anjing

Peningkatan Peran Pemerintah dan Masyarakat Dalam Menanggulangi Kasus Gizi Buruk Pada Anak

27 September 2010

PENINGKATAN PERAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT

DALAM MENANGGULANGI KASUS GIZI BURUK PADA ANAK

OLEH : ZULIANSYAH, SH, M.SI

Komitmen Indonesia dalam upaya melindungi hak anak, khususnya hak kesehatan anak telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, antara lain :

1. Konvensi tentang Anak (Indonesia telah meratifikasi dengan Keppres Nomor 36 Tahun 1990), dalam Konvensi Hak Anak Pasal 24 ayat (2) menyebutkan "Negara-negara Pihak harus mengupayakan pelaksanaan hak-hak ini sepenuhnya, dan secara khusus harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk: (a) mengurangi kematian bayi dan anak; (b) memberantas penyakit dan kekurangan gizi, termasuk dalam kerangka pelayanan kesehatan dasar melalui, antara lain, penerapan teknologi yang tersedia dan melalui pengadaan makanan bergizi yang memadai dan air minum yang bersih, dengan mempertimbangkan bahaya dan risiko pencemaran lingkungan;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, dimana dalam Pasal 4 disebutkan, setiap orang berhak atas standar kesehatan tertinggi dan hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan.

Dalam kenyataannya banyak anak di Indonesia masih mengalami gizi buruk bahkan mengalami kematian akibat gizi buruk tersebut. Data Departemen Kesehatan (sekarang menjadi Kementerian Kesehatan)

menyebutkan 5,1 juta anak pada tahun 2004 mengalami gizi kurang dan gizi buruk. Dari angka 4,2 juta anak balita dimaksud, 3,3 juta anak mengalami gizi kurang, dan 944.000 mengalami risiko gizi buruk. Pada 2007, dari 4,1 juta balita yang mengalami malnutrisi, sebanyak 3,38 juta mengalami gizi kurang, dan 755.000 dengan risiko gizi buruk. Depkes juga menekankan bahwa telah terjadi penurunan jumlah kasus malnutrisi pada anak Indonesia, dari 2004 hingga 2007.[1] [1]

Walaupun telah terjadi penurunan kasus gizi kurang dan gizi buruk, Kondisi Ini merupakan masalah dan tantangan terhadap pemenuhan hak atas kesehatan yang layak bagi anak.

Apa yang harus diupayakan dalam menanggulangi gizi buruk?

1. Peran Masyarakat

Masyarakat dapat berperan dalam meminimalisir kasus gizi buruk yaitu dengan meningkatkan layanan posyandu. Pelayanan Posyandu harus dihidupkan lagi hingga ke pelosok daerah. Posyandu di masa lampau telah menunjukkan kinerja yang efektif dalam penemuan dan penanganan masalah-masalah kesehatan anak dan ibu, hingga pelosok daerah. Revitalisasi Posyandu, menjadi suatu langkah yang paling mungkin untuk dilakukan.

2. Peran Pemerintah

Pemerintah Daerah apabila betul-betul berkomitmen dalam hal ini, dapat memberi penguatan pada sukarelawan, misalnya memperhatikan logistik, transportasi, dan kemudahan fasilitas infrastruktur, demi kelancaran tugas para sukarelawan Posyandu.

Lebih dari itu, adalah komitmen bersama untuk bersungguh-sungguh dalam upaya pengentasan gizi buruk pada anak, tanpa komitmen, upaya apapun akan berjalan sia-sia.