Tugas Uas Pancasila.docx

TUGAS UAS PANCASILA KASUS PUNGUTAN LIAR DI SEKOLAH

ANNISA NURUL ANASTASYA NIM : 201601101

PRODI KEPERAWATAN STIKES WIDYA NUSANTARA PALU 2017

Pungutan Biaya DiSekolah Negeri Dikeluhkan Orangtua Murid Deny Irawan Senin, 25 Juli 2016 − 22:25

WIBIlustrasi.(Dok.Sindophoto) TANGERANG – Biaya pendidikan sekolah negeri di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mulai dikeluhkan sejumlah orang tua murid. Pasalnya, untuk membeli buku pelajaran mencapai Rp 1,7 juta. Belum lagi uang untuk seragam, hingga mata pelajaran praktik seperti laboratorium komputer. "Saya bayar buku saja Rp 1,7 juta. Seragam juga bayar Rp 700 ribu. Saya enggak mengerti, setahu saya ada BOS (Bantuan Operasional Sekolah).Tapi tetap diminta uang dari sekolah," kata Tira salah seorang orang tua murid di SMA Negeri 7 Tangerang Selatan, Senin (25/07/2016).

Sementara dirinya bersama orang tua murid lain, selama ini belum pernah

menerima informasi tentang dana BOS di SMA Negeri 7 Tangsel. Bahkan dirinya tahu, praktik penerimaan siswa baru yang merupakan urusan luar dana operasional sekolah. "Macam-macam besarannya, dari Rp 3 sampai Rp 6 juta. Ada juga yang Rp 30 juta kok, tergantung gimana kesepakatannya sama sekolahan. Saudara saya juga di SMPN 16 Pondok Jaya Serut diminta Rp 5 juta," tuturnya. Hal yang sama juga diutarakan oleh Jajat orang tua murid

lainnya. Dia menceritakan, bagaimana anaknya yang baru lulus dari SD Negeri 1 Lengkong Wetan sempat dimintai uang untuk laboratorium komputer setiap bulan. "Saya masih dipungut, tuh.Uang lab komputer, berapa ratus ribu saya lupa.Kalau enggak salah, Rp 250.000," ujar Jajat. Menurut Jajat, dia tidak bermasalah jika harus dimintai biaya tertentu oleh pihak sekolah. Tetapi, dia menyayangkan kebijakan pungutan uang tersebut jika dikenakan kepada murid dari kalangan menengah kebawah. "Kasihan buat orang yang enggak punya uang.Janjinya Wali Kota kan sekolah gratis, kemarin pas pemilihan lagi juga bilang kalau sekolah mau digratisin, tapi kenyataannya?" ucap Jajat. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangsel Mathodah ketika dihubungi ponselnya tidak diangkat. Pihak sekolah juga belum bersedia untuk ditemui ketika didatangi.

Ringkasan Berita : Biaya pendidikan sekolah negeri di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mulai dikeluhkan sejumlah orang tua murid. Pasalnya, untuk membeli buku pelajaran mencapai Rp 1,7 juta. Belum lagi uang untuk seragam, hingga mata pelajaran praktik seperti laboratorium komputer. Para orang tua bingung, karena sepengetahuan mereka ada dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) tapi tetap saja dimintai dana dari sekolah. Bahkan mereka tidak tahu informasi tentang dana BOS diSMA Negeri 7 Tangsel. Menurut salah satu orang tua, mengaku sebenarnya tidak keberatan jika dimintai dana tertentu dari sekolah, tapi sangat disayangkan jika dikenakan juga kepada murid dari kalangan menengah kebawah. Padahal Walikota Tangsel menjanjikan sekolah gratis bahkan sudah dua kali pemilihan menjanjikan hal yang sama. Tetapi tidak pada kenyataannya. Kepala Dinas Pendidikan ketika dihubungi ponselnya tidak diangkat dan pihak sekolah juga belum bersedia untuk ditemui.

Pembahasan : a) Penyebab Terjadinya : 1. Dana Bos (Bantuan Operasional Sekolah) dan BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) yang diduga justru digunakan untuk kepentingan pribadi dan bukan untuk sekolah tersebut. Padahal pada tahun 2007 anggaran menurut Departemen Pendidikan Nasional, dana pendidikan sudah dinaikkan dengan total Rp 16,5 triliun lebih untuk SD, SMP dan SMA. Berarti sekitar 5,5 triliun lebih untuk SMA Negeri. 1 2. Pihak sekolah memanipulasi atau tidak transparan dalam menentukan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) sehingga mereka dengan bebas memanfaatkan hal itu dan melakukan pungutan diluar kewajaran. Padahal menurut Peraturan Walikota (PerWal) Tangerang Selatan No.61 Tahun 2011 yaitu SMA Negeri hanya dikenakan pungutan sebesar Rp 200 ribu sedangkan SMP hanya dibatasi sebesar Rp 100 ribu dan SD Negeri sudah tidak lagi ada pungutan. Diluar itu, sekolah negeri tidak boleh memungut biaya pembangunan maupun iuran tahunan. 2 3. Mengatasnamakan sekolah unggulan, memerlukan banyak pembayaran ini itu. Padahal semua biaya pendidikan sudah ditanggung oleh BOS, BOP, APBS bahkan ABPD sudah mengeluarkan dana untuk pendidikan. 3 4. Pihak sekolah mengaku banyak kegiatan yang diluar dana sekolah contohnya PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) yang biayanya mencapai Rp 8 juta per siswa. 4 5. Rendahnya pengawasan dan keterbukaan informasi. Sehingga poin ini menjadi peluang oknum nakal untuk melakukan pungutan liar kepada masyarakat yang sejatinya masih minim pengetahuan tentang birokrasi tertentu. Misalnya pada pendidikan, rendahnya pengawasan dan keterbukaan informasi mengakibatkan kegiatan ataupun program sekolah menjadi bermasalah. 5

1

http://www.antikorupsi.org/en/content/pungli-marak-di-sekolah-unggulan https://satelitnews.co.id/2013/07/23/masuk-sma-siswa-dipungut-rp-5-juta3 https://app.kompas.com/megapolitan/read/2017/03/23/18000081/pungutan.liar.terjadi.di.sekolah .negeri.di.tangerang.selatan 4 https://metro.sindonews.com/read/1126127/170/pungutan-biaya-di-sekolah-negeri-dikeluhkanorangtua-murid-1469452233 5 http://jateng.tribunnews.com/2016/11/03/ini-penyebab-terjadinya-pungli-di-sekolah-dan-carapencehannya 2

6. Petinggi sekolah memperdagangkan pengaruh (tranding in influence) serta diperparah dengan birokrasi yang berbelit sehingga masyarakat mencari cara mudah untuk menyelesaikan pelayanan publik. Misalnya pada SMA Negeri 7 Tangerang Selatan, disekolah itu elit banyak kegiatan ini itu. Contohnya setiap masuk lab komputer siswa harus bayar, pengaruhnya adalah untuk supaya anak-anak mereka bisa mahir menguasai komputer dengan mudah para orangtua membayar uang lab tersebut karena iming-iming pengaruh dari sekolah dan juga pasti anak mereka akan malu jika tidak bisa membayar dan ikut belajar bersama teman-teman yang lain. Dengan kata lain adanya pembiaran karena dianggap segala sesuatu kalau mau cepat selesai harus dengan cara membayar. 6 b) Melanggar sila Pancasila yaitu : 1. Sila Pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” Perilaku yang sesuai : beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beribadah menurut ajaran agamanya. Tidak sesuai karena orang-orang yang melakukan pungutan liar pastilah tidak beriman dan bertaqwa kepada Tuhan karena mereka justru malah melakukan apa yang tidak seharusnya dilakukan dalam agama, terlebih lagi jika orang-orang tersebut beragama islam yang sangat jelas sekali bahwa pungutan liar itu sama saja mengambil hak yang bukan milik kita dan itu jelas hukumnya haram dan pasti mendapat dosa. Orang-orang yang melakukan pungutan liar berarti juga tidak beribadah sesuai ajaran agamanya, itu sangat jelas sekali. 7 2. Sila Kedua “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab” Perilaku yang sesuai : menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan membela kebenaran dan keadilan. Tidak sesuai karena orang yang melakukan pungutan liar tidak pernah menjunjung tinggi nilai apapun, apalagi nilai kemanusiaan. Bagaimana bisa dijunjung tinggi kalau yang dilanggar saja nilai kemanusiaan itu sendiri. Jelas sekali bahwa pungutan liar itu merugikan orang banyak apalagi orang yang status ekonominya lemah (fakir miskin)

6 7

https://indepthkelasc.wordpress.com/2016/01/19/harga-selangit-untuk-pendidikan-kelas-elit/ Muchson AR, Pancasila dan UUD 1945 Dalam Kehidupan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, 2009.

dengan mengambil hak mereka. Orang yang melakukan pungli juga tidak membela kebenaran dan keadilan sama sekali, yang ada mereka malah mencoreng nilai kebenaran dan keadilan itu sendiri dinegaranya. Tidak ada kebenaran sama sekali dari adanya pungutan liar yang sangat merugikan rakyat tersebut dan tidak ada keadilan sama sekali pula pada rakyat-rakyat yang kena imbas ataupun kerugian dari adanya pungutan liar tersebut. Apalagi rakyat-rakyat kecil yang notabenenya berhak atas pendidikan yang dijamin oleh undang-undang dinegara ini. 8 3. Sila Ketiga “Persatuan Indonesia” Perilaku yang sesuai : menempatkan kepentingan bangsa diatas kepentingan pribadi atau golongan dan memiliki rasa cinta tanah air. Tidak sesuai karena jelas sekali orang yang melakukan pungutan liar hanya memikirkan kepentingan pribadi dan golongannya saja daripada kepentingan bangsa. Mereka hanya memikirkan diri mereka, bagaimana mereka dapat uang tambahan, mereka pikir gaji mereka tidak cukup, bagaimana mereka cepat kaya dan lainnya. Jelas bahwa itu sangat egois dan sama sekali tidak memikirkan kepentingan bangsa justru malah menghancurkan bangsanya sendiri dengan pungutan liar tersebut. Jelas juga bahwa tindakan tersebut tidak ada rasa cinta terhadap tanah air sama sekali dan malah menjatuhkan dan menghancurkan tanah airnya sendiri. 9 4. Sila Kelima “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” Perilaku yang sesuai : tidak melakukan pemerasan pada orang lain dan memajukan kesejahteraan sosial. Tidak sesuai karena pungutan biaya yang sangat mahal dan tidak ada kepastian informasi tentang dana BOS disekolah itu berarti pungutan biaya yang juga sangat mahal itu artinya pemerasan pada orang lain (bisa dikatakan pungutan liar). Serta tidak memajukan kesejahteraan sosial bagi siswa dan siswi disekolah itu dan bisa-bisa banyak siswa dan

8

Muchson AR, Pancasila dan UUD 1945 Dalam Kehidupan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, 2009. 9 Muchson AR, Pancasila dan UUD 1945 Dalam Kehidupan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, 2009.

siswi yang terhenti sekolahnya akibat tidak mampu membayar biaya ini itu yang juga tidak ada kejelasan informasinya.

10

c) Melanggar Pasal UUD 1945 yaitu: 1. Pasal 31 Ayat 1 : “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan” Ayat 2 : “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya” Ayat 5 : “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia” Tidak sesuai karena pemerintah pada kenyataannya akibat dari adanya pungutan liar itu banyak anak atau warga negara yang terancam tidak dapat mendapatkan haknya yaitu mendapat pendidikan apalagi orang-orang yang status ekonominya lemah. Justru banyak terjadi pungli dimana-mana oleh pihak pemerintah itu sendiri. Pemerintah disini pihak sekolah tidak membiayai sepenuhnya biaya pendidikan dalam malah menggunakannya untuk kepentingan mereka sendiri atau kepentingan golongan. Serta dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi pemerintah disini pihak sekolah tidak menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa dengan melakukan pungutan liar tersebut. Mereka seperti tidak punya agama dan tidak mementingkan kepentingan bangsanya. Tidak ada kemajuan dan kesejahteraan manusia akibat dari tindakan itu. 11 d) Alternatif Penyelesaian : 1. Pihak sekolah dalam hal ini komite sekolah dan paguyuban orangtua harus diperkuat agar mampu untuk menjalankan fungsinya secara efektif, sebagai pemberi pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan terhadap sekolah. 12 2. Sekolah dan komite sekolah secara kreatif untuk dapat mencari sumber-sumber dana selain dari orangtua ataupun wali siswa. Mengingat bahawa dana pendidikan dari 10

Muchson AR, Pancasila dan UUD 1945 Dalam Kehidupan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, 2009. 11 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 12 http://jateng.tribunnews.com/2016/11/03/ini-penyebab-terjadinya-pungli-di-sekolah-dan-carapencehannya

pemerintah sebenarnya sudah lebih dari cukup jika bisa dikelolah dengan sangat baik dari pihak sekolah. 13 3. Sekolah perlu memfasilitasi adanya media dan saluran komunikasi yang mudah, murah dan cepat antara sekolah, orangtua dan komite sekolah agar membangun komunikasi yang jelas dan transparan untuk mencegah pungutan liar terjadi. 14 4. Salah satu tindak tegas dari Walikota Tangsel yaitu mengumpulkan seluruh kepsek seTangsel untuk mengevaluasi pungli disteiap sekolah negeri. Dan jika terbukti maka wajib mengembalikan dana pungutan apapun alasannya, terlebih alasan untuk pembangunan. Itu semua sudah ditanggung oleh APBD Kota Tangerang Selatan. 15 5. Membebaskan biaya pendidikan bagi yang tidak mampu secara ekonomis serta pemda dilarang memungut biaya satuan pendidikan seperti yang telah diatur dalam UU No.40 Tahun 2012 Tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan dan UU No.20 Tahun 2003 “Sekolah negeri tidak diperbolehkan melakukan terhadap orang tua murid”. 16 6. Pembenahan birokrasi pengawasan yang kuat dengan adanya koordinasi antara lembaga baik pusat maupun daerah serta penguatan badan-badan pengawas seperti: 

Aparat Pengawas Internal Pemerintahan (APIP). APIP diharapkan pula dapat mengidentifikasi pejabat yang beresiko tinggi yang rentan korupsi, suap maupun pungutan liar. Sehingga dari pengawasan itulah bisa dikaji dalam masalah pemberian penghasilan pada pejabat yang jabatannya bersinggungan dengan pelayanan publik maupun pengelolaan keuangan dan wilayah-wilayah startegis lainnya. 17



Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (PerPres) No.87 Tahun 2016. Dalam melaksanakan

13

http://jateng.tribunnews.com/2016/11/03/ini-penyebab-terjadinya-pungli-di-sekolah-dan-carapencehannya 14 http://jateng.tribunnews.com/2016/11/03/ini-penyebab-terjadinya-pungli-di-sekolah-dan-carapencehannya 15 https://www.merdeka.com/peristiwa/marak-pungli-airin-akan-kumpulkan-kepala-sekolah-setangsel.html 16 http://www.gresnews.com/berita/tips/2324297-larangan-pungutan-dana-di-sekolah/0/ 17 https://newswire.id/content/penguatan-peran-apip-dalam-pencegahan-pungutan-liar.

tugasnya berada dibawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM (Menko Polhukam), Wiranto. Dalam PerPres itu, Satgas Saber Pungli bertugas untuk memberantas praktik pungutan liar secara efektif dan efisien. Caranya, dengan mengoptimalkan pemanfaatan personel, satuan kerja dan sarana prasarana, baik yang berada dikementrian/lembaga atau pemerintah daerah. Satgas itu memiliki empat fungsi, yakni intelijen, pencegahan dan sosialisasi, penindakan serta yustisi. Selain itu, Satgas Saber Pungli juga berwenang melakukan operasi tangkap tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf d. Saber Pungli tidak hanya menyasar para pelaku dikementrian/lembaga pemerintahan. Satgas tersebut juga akan membersihkan pungutan liar yang dilakukan oleh calo, preman dan organisasi kemasyarakatan. Setelah terbentuk, Satgas Saber Pungli akan memetakan daerah mana saja yang dinilai rawan pungutan liar, serta pelaku lapangan hingga ditingkat kementrian/lembaga pemerintah. Saat ini praktik pungutan liar juga menjadi beban bagi masyarakat kecil yang berpenghasilan rendah. Seperti supir-supir truk didaerah terbebani dengan praktik pungutan liar oleh oknum Dinas Perhubungan maupun preman. Selain itu, pedagang-pedagang kecil juga seringkali harus membayar sejumlah uang kepada pihak-pihak tertentu yang tidak jelas. Banyak masyarakat kecil yang mencari makan dengan satu usaha kecil harus berhadapan dengan pungutan liat yang sangat meresahkan. Dalam menjalankan tugasnya, Satgas Saber Pungli sangat mengandalkan peran aktif masyarakat. Pemerintah pun telah menyiapkan sistem pelaoran praktik pungutan liar dari masyarakat. 18 7. Melapor kepada pihak non-pemerintah seperti ICW (Indonesia Corruption Watch) yang nantinya akan melanjutkan laporan kita pada pihak yang berwenang seperti KPK dan lainnya,

dapat

pula

melapor

pungli

ke

Kemendikbud

via

onlie

di

http://laporpungli.kemendikbud.go.id/. Berikut langkah-langkahnya :  Buka laman http://laporpungli.kemendikbud.go.id/

18

http://nasional.kompas.com/read/2016/10/24/07121481/pemberantasan.pungli.upaya.mendapat. kepercayaan.publik.dan.penegakan.hukum

 Setelah kita buka laman tersebut lalu klik “laporkan sekarang” untuk segera membuat laporan pungli.  Lalu isi formulir laporan pungli, yaitu mengenai segala laporan pungli tersebut : 1. Topik Pungli : misalnya pungutan PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) diSMA atau dll. 2. Jenjang Pendidikan : misalanya SMA 3. Nama Sekolah : misalnya SMA Negeri 7 Tangerang Selatan 4. Lokasi Kejadian : misalnya ruangan kepala sekolah SMA Negeri 7 Tangerang Selatan 5. Deskripsi

Terkait

Kejadian

:

misalnya

awalnya

kepsek

tersebut

menyebutkan apa saja sarana dan kegiatan disekolah itu lalu mengatakan uang tersebut diluar dana sekolah (dana BOS) dan itu syarat agar bisa masuk disekolah tersebut dan uang itu juga diluar uang baju dan buku pelajaran. 6. Nama Oknum Yang Terlibat : misalnya nama kepsek SMA Negeri 7 Tangeran Selatan Sujono S.Pd., M.Pd. 7. Jabatan : misalnya kepala sekolah SMA Negeri 7 Tangerang Selatan. 8. Nominal Uang Yang Dipungut : misalnya Rp 8 juta.  Setelah itu isi formulir data pelapor, yaitu mengenai identitas lengkap dari pelapor pungli tersebut. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan mengatakan “Jangan lagi ada pihak yang memandang siswa sebagai pundipundi uang untuk dikeruk. Mereka adalah anak kita, adik kita. Mereka adalah wajah masa depan kita. Kita harus bantu, kita harus fasilitasi jangan malah dijadikan sebagai penghasilan. Biaya pendidikan itu harus memegang prinsip keadilan, jangan memaksa orangtua apalagi siswa dengan embel-embel persyaratan masuk sekolah. 19 8. Serta pemerintah juga menyediakan layanan sms/call center dinomor 1193 dimana masyarakat tinggal menyampaikan secara singkat dimana, kapan dan siapa yang melakukan pungutan liar itu atau saluran hotline dinomor 193, dimana masyarakat 19

http://www.bangsaku.web.id/2016/06/cara-melaporkan-pungutan-liar-di.html

yang menemui atau menjadi korban pungutan liar juga dapat mengadukannya langsung ke nomor tersebut. Menko Polhukam juga memastikan identitas pelapor akan dijaga kerahasiaannya. 20 9. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM (Menko Polhukam) juga menyiapkan situs bagi yang paham dengan internet yaitu http://saberpungli.id. Situs ini dikontrol langsung dari Kantor Menko Polhukam, masyarakat harus meregistrasi identitas terlebih dahulu untuk memastikan validitas laporan yang akan dibuat. 21 10. Jika sudah terbukti melakukan pungli maka dikenakan sanksi/hukuman ancaman 6 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 1 miliar seperti yang diatur dalam pasal 432 KUHP. 22  Pungutan Liar Disektor Pendidikan Setidaknya ada 20 pengaduan kasus pungutan liar selama tahun 2016 diJawa Barat dan 9 diantaranya berasal dari sektor pendidikan. Sebagian besar kasus pungutan liar terjadi akibat komunikasi yang tidak terbangun dengan baik antara sekolah dengan orangtua. Pungutan liar seakan sudah menjadi budaya dalam kehidupan bermasyarakat kita. Karena itu butuh komitmen untuk menghentikannya. Kepala sekolah, guru, komite sekolah, orangtua, masyarakat dan Dinas Pendidikan harus satu komitmen. 23 Seringkali tujuan program yang dijalankan baik untuk memajukan sekolah, tetapi dalam prosesnya tidak melalui komunikasi yang jelas dan transparan. Akibatnya kegiatan atau program sekolah menjadi bermasalah. Oknum-oknum yang berpotensi melakukan pungutan liar yaitu kepala sekolah, guru, pengurus koperasi, komite sekolah dan paguyuban orangtua. 24 Beberapa jenis pembayaran yang dijadikan ladang pungutan liar yaitu Sumbangan Pengembangan Sekolah (SPS), pengadaan seragam, pengadaan LKS atau modul

20

http://nasional.kompas.com/read/2016/10/24/07121481/pemberantasan.pungli.upaya.mendapat. kepercayaan.publik.dan.penegakan.hukum 21 http://nasional.kompas.com/read/2016/10/24/07121481/pemberantasan.pungli.upaya.mendapat. kepercayaan.publik.dan.penegakan.hukum 22 http://www.gresnews.com/berita/tips/2324297-larangan-pungutan-dana-di-sekolah/0/ 23 http://jateng.tribunnews.com/2016/11/03/ini-penyebab-terjadinya-pungli-di-sekolah-dan-carapencehannya 24 http://jateng.tribunnews.com/2016/11/03/ini-penyebab-terjadinya-pungli-di-sekolah-dan-carapencehannya

pelajaran, biaya les atau tambahan pelajaran, iuran kebersihan dan keamanan, biaya study tour serta wisuda kelulusan. 25  Pungutan Liar Terjadi Disekolah Negeri Tangerang Selatan Lembaga Tangerang Public Transperency Watch (TRUTH) menemukan masih adanya praktek pungutan liar dibeberapa sekolah negeri diKota Tangerang Selatan. Orangtua masih diminta membayar untuk beberapa hal seperti saat seleksi masuk, membeli buku paket pelajaran sekolah, lembar kerja siswa (buku LKS) hingga untuk studi banding atau studi tur. 26 Hasil survei yang dilakukan TRUTH, hampir disetiap sekolah ditemukan adanya pungutan yang dilakukan sekolah. padahal, hal itu telah ditanggung dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) lewat APBN dan BOSDA lewat APBD. Komponen yang paling besar yaitu pembelian buku paket, lembar kerja siswa (LKS) dan penerimaan peserta didik baru (PPDB). Selain itu ada juga komponen lain seperti pembangunan dan renovasi sekolah, perpisahan sekolah dan daftar ulang. 27 Semua detail mengenai pembelian fasilitas serta pembangunan tidak pernah diberitahukan kepada orangtua murid ataupun muridnya sendiri. Sehingga dapat dikatakan pihak sekolah mengunci rapat-rapat detail yang seharusnya menjadi hak orangtua murid. Dalam dunia pendidikan fasilitas yang menunjang memang penting, tetapi apakan sekolah yang berfasilitas lengkap dan mewah sajakah yang bermutu dan mampu menghasilkan lulusan-lulusan terbaik? Pada kenyataannya fasilitas bukan jaminan bagi seorang anak untuk berprestasi. 28 Ketua Komisi II DPRD Kota Tangerang Selatan, Bambang mengatakan, dengan program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan diKota Tangerang Selatan, peserta didik tingkat SMA Negeri sederajat hanya dibebankan iuran SPP bulanan. Untuk pelaksanaan pendidikan, kebutuhan tersebut sudah ada sumber dananya lewat BOS (Bantuan Operasional Sekolah) pemerintah pusat maupun Bantuan Operasional 25

http://jateng.tribunnews.com/2016/11/03/ini-penyebab-terjadinya-pungli-di-sekolah-dan-carapencehannya 26 https://app.kompas.com/megapolitan/read/2017/03/23/18000081/pungutan.liar.terjadi.di.sekola h.negeri.di.tangerang.selatan 27 https://app.kompas.com/megapolitan/read/2017/03/23/18000081/pungutan.liar.terjadi.di.sekola h.negeri.di.tangerang.selatan 28 https://indepthkelasc.wordpress.com/2016/01/19/harga-selangit-untuk-pendidikan-kelas-elit/

Sekolah Daerah (BOSDA) dari pemerintah daerah. Sementara perbaikan dan perawatan infrastruktur gedung sudah ditanggung dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang Selatan. Semua pelaksanaan pendidikan sudah dijamin pemerintah, sampai masalah ekstrakulikuler atau ada net yang rusak. Masalah BOS dan BOSDA itu sebenarnya tanggung jawabnya besar, tidak benar ada alasan kutipan selain SPP bulanan yang tentunya menurut Peraturan Walikota (PerWal) hanya dibatasi Rp 200 ribu untuk SMA Negeri. 29  Aturan Hukum dan Larangan Pungutan Dana Disekolah Dalam melakukan tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan pendidikan, pihak sekolah telah didukung dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Sekolah yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun daerah (sekolah negeri) tidak diperbolehkan melakukan pungutan terhadap wali murid, hal ini sebagaimana yang diatur dalam UU No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 30 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.44 Tahun 2012 Tentang pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Dasar. Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.44 Tahun 2012 menyatakan “satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dilarang memungut biaya satuan pendidikan. Dalam UU Peraturan Menteri tersebut dijelaskan dilarang dilakukannya pungutan jenis apapun disekolah negeri saat lulus maupun Penerimaan Siswa Baru (PSB) mulai dari SD, SMP dan SMA sederajat yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Pemerintah menjamin pendidikan dasar tanpa pungutan terutama untuk pendidikan SD, SMP dan SMA atau SLTA sederajat. Aturan itu juga memuat ancaman sanksi bagi yang melanggar. Bagi yang melanggar mendapat sanksi disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan hukum pidana (penjara). 31 Dalam hukum pidana secara umum mengatur pihak sekolah yang bersangkutan dan kepala Dinas Pendidikan setempat yang mengetahui dan tetap melakukan pungutan terhadap orangtua ataupun wali murid maka dapat dianggap menyalahgunakan jabatan

29

http://www.mediaindonesia.com/news/read/53683/pungli-ppdb-di-tangsel-terus-terjadi/ http://www.gresnews.com/berita/tips/2324297-larangan-pungutan-dana-di-sekolah/0/ 31 http://www.gresnews.com/berita/tips/2324297-larangan-pungutan-dana-di-sekolah/0/ 30

dan atas tindakan tersebut melanggar pasal 432 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Sama halnya jika dikaitkan dengan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang melakukan pungutan dapat diancam dengan hukuman penjara paling singkat 4 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar. 32 Berdasarkan Peraturan Walikota Tangerang Selatan No. 43 Tahun 2012 Tentang Biaya Operasional Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Negeri Tahun Anggaran 2013, pada Pasal 3 ayat 1 menjelaskan bahwa tujuan umum pemberian BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) adalah untuk meringankan beban masyarakat terhadap penyediaan biaya pendidikan selain biaya pribadi peserta didik. Dijelaskan juga pada Pasal 3 ayat 3, tujuan dari BOP sendiri adalah untuk membebaskan biaya seluruh siswa jenjang pendidikan dasar dan menengah negeri dari segala bentuk pungutan termasuk untuk biaya kegiatan ekstrakulikuler. Seharusnya peraturan daerah ini dijalankan dengan baik oleh setiap pihak sekolah dan tidak mengambil untung untuk kepentingan pribadi sehingga para peserta didik tak dikecewakan dengan adanya oknum-oknum nakal dari pihak sekolah tersebut. Walaupun fasilitas yang diberikan oleh pihak sekolah sesuai dengan apa yang dengan apa yang dahulu pernah ditawarkan kepada setiap calon murid, fasilitasnya juga terbilang cukup baik dan sesuai dengan aktitas dan kebutuhan para siswa. 33 Lain halnya sekolah yang dilaksanakan oleh masyarakat (swasta). Pungutan terhadap wali murid dapat dilakukan selama hal tersebut dengan persetujuan komite sekolah akan tetapi pungutan atau sumbangan yang diperolah dari wali murid tersebut tidak diperbolehkan digunakan untuk kesejahteraan anggota komite sekolah atau lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana diatur dalam pasal 11 huruf c Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.44 Tahun 2012 yang berbunyi “pungutan tidak boleh digunakan untuk kesejahteraan komite sekolah atau lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan baik secara langsung atau tidak langsung”. 34

32

http://www.gresnews.com/berita/tips/2324297-larangan-pungutan-dana-di-sekolah/0/ https://indepthkelasc.wordpress.com/2016/01/19/harga-selangit-untuk-pendidikan-kelas-elit/ 34 http://www.gresnews.com/berita/tips/2324297-larangan-pungutan-dana-di-sekolah/0/ 33

Daftar Pustaka : http://www.sindonews.com/pungutan-biaya-di-sekolah-negeri-di-keluhkan-orangtuamurid/ http://www.antikorupsi.org/en/content/pungli-marak-di-sekolah-unggulan https://satelitnews.co.id/2013/07/23/masuk-sma-siswa-dipungut-rp-5-jutahttps://metro.sindonews.com/read/1126127/170/pungutan-biaya-di-sekolah-negeridikeluhkan-orangtua-murid-1469452233 https://indepthkelasc.wordpress.com/2016/01/19/harga-selangit-untuk-pendidikan-kelaselit/ http://www.bangsaku.web.id/2016/06/cara-melaporkan-pungutan-liar-di.html https://newswire.id/content/penguatan-peran-apip-dalam-pencegahan-pungutan-liar. http://www.gresnews.com/berita/tips/2324297-larangan-pungutan-dana-di-sekolah/0/ http://www.mediaindonesia.com/news/read/53683/pungli-ppdb-di-tangsel-terus-berjalan/ http://www.mediaindonesia.com/news/read/53683/pungli-ppdb-di-tangsel-terus-terjadi/ http://jateng.tribunnews.com/2016/11/03/ini-penyebab-terjadinya-pungli-di-sekolah-dancara-pencehannya https://www.merdeka.com/peristiwa/marak-pungli-airin-akan-kumpulkan-kepala-sekolahse-tangsel.html http://nasional.kompas.com/read/2016/10/24/07121481/pemberantasan.pungli.upaya.mend apat.kepercayaan.publik.dan.penegakan.hukum https://app.kompas.com/megapolitan/read/2017/03/23/18000081/pungutan.liar.terjadi.di.se kolah.negeri.di.tangerang.selatan Pancasila Dan UUD 1945 Dalam Kehidupan Bangsa Dan Negara Republik IndonesiaDiktat Bahan Ajar. Prodi Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta. 2009. [pdf] UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. [pdf]