Tugas Tata Kelola.docx

Corporate Governance

Disusun oleh : Layla Ramadhani (17311022) Shifa Alfrieda (17311123) Labika Erdiana Syajidha Einjelica

MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA 2019

 Konsep Pengertian Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan) adalah seperangkat tata hubungan diantara manajemen, direksi, dewan komisaris, pemegang saham, dan para pemangku kepentingan atau stakeholders lainnya yang mengatur dan mengarahkan kegiatan perusahaan. Corporate Governance merupakan salah satu konsep yang dipergunakan dalam meningkatkan efisiensi ekonomi. Organ perusahaannya berdiri dari rapat umum pemegang saham, dewan komisaris, dan direksi yang mempunyai peran penting. Disini kita dapat memecahkan tata kelola perusahaan dalam hal siapa yang diuntungkan, yang kepentingannya tercermin, siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya, dan siapa yang memiliki dampak terbesar terhadapnya.  Shareholders (seseorang yang memiliki saham finansial di suatu perusahaan) Pada dasarnya tata kelola perusahaan melindungi kepentingan para pemegang saham karena hal itu memastikan bahwa corporasi dijalankan dengan kepentingan terbaik mereka.  Board members (anggota dewan komisaris) Direksi dan anggotanya ini bertanggung jawab atas pembentukan dan pelaksanan strategi tata kelola perusahaan yang baik.  Executives ( kelompok yang aktivitas utamanya terkait dengan tata kelola perusahaan) Eksekutif sebagai anggota perusahaan yang bertanggung jawab untuk corporasi

 Prinsip Dasar Perusahaan yang fokus memenuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan, akan membuat perusahaan itu lebih mampu bergerak dengan perubahan zaman. Prinsip-prinsip itu adalah:  Independensi. Perusahaan dapat mencapai praktik Tata Kelola Perusahaan yang baik hanya ketika dewan mereka cukup independen. Tidak hanya harus ada pemisahan peran CEO dan ketua, tetapi juga bahwa dewan direksi harus

mengandung persentase tinggi dari anggota independen yang aktif dalam peran mereka. Perusahaan dengan struktur Tata Kelola Perusahaan yang kuat harus memiliki dewan direksi yang independen.  Akuntabilitas. Semua anggota struktur perusahaan harus bersedia bertanggung jawab atas segala kegagalan yang disebabkan oleh tindakan mereka atau karena kelalaian. Perusahaan harus dapat memastikan bahwa anggota mengerti tanggung jawab mereka dan konskuensi yang harus diterimanya jika mengabaikan tanggung jawab tersebut. Agar prinsip ini dapat dijalankan, perusahaan disarankan agar membuat kode etik dan uraian tugas yang jelas.  Tanggung jawab. Anggota perusahaan harus bertanggung jawab atas tugas dan kewajiban mereka. Artinya mereka harus bertanggung jawab untuk memastikan bahwa mereka memiliki semua informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat atau menyelesaikan tugas mereka dengan baik dan benar.  Transparansi. Komunikasi antara dewan / eksekutif dan pemegang saham harus jelas. Bagi pemegang saham harus menggunakan metode yang wajar dalam menyampaikan keluhan dan pendapat mereka tentang hal-hal yang berlaku. Demikian pula, dewan dan eksekutif tidak hanya harus memiliki jalur komunikasi terbuka untuk informasi dan penemuan, tetapi juga pemisahan yang memadai untuk memastikan bahwa peran mereka berbeda.  Kesetaraan. hubungan antara eksekutif dan dewan tidak boleh terjalin terlalu dekat sehingga eksekutif tidak dapat menjalankan korporasi secara efektif. Meskipun susunan dewan harus mencerminkan berbagai keterampilan dan pengalaman, para eksekutif umumnya lebih mahir dalam mengelola bisnis, dan hubungan dewan-eksekutif tidak boleh menghalangi kemampuan itu.

 Sejarah Corporate Governance