Tugas Seminar Jasa Atestasi

STANDAR ATESTASI SAT SEKSI 100 STANDAR ATESTASI •

Atestasi (attestation) adalah suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan orang yang independen dan kompeten tentang apakah asersi suatu entitas sesuai, dalam semua hal yang material, dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Standar atestasi membagi tiga tipe perikatan atestasi: pemeriksaan (examination), review, dan prosedur yang disepakati (agreed-upon procedures). Salah satu tipe pemeriksaan adalah audit alas laporan keuangan historis yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Pemeriksaan tipe ini diatur berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Tipe pemeriksaan lain, misalnya pemeriksaan atas informasi keuangan prospektif, diatur berdasarkan pedoman yang lebih bersifat umum dalam standar atestasi yang diuraikan dalam Seksi ini. •

Asersi (assertion) adalah suatu deklarasi, atau suatu rangkaian deklarasi secara keseluruhan, oleh pihak yang bertanggung jawab atas deklarasi tersebut. Jadi, asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh satu pihak yang secara implisit dimaksudkan untuk digunakan oleh pihak lain (pihak ketiga). Untuk laporan keuangan historis, asersi merupakan pernyataan dalam laporan keuangan oleh manajemen sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

•

Suatu perikatan atestasi2 adalah perikatan yang di dalamnya praktisi mengadakan perikatan untuk menerbitkan komunikasi tertulis yang menyatakan suatu simpulan tentang keandalan asersi3 tertulis yang menjadi tanggung jawab pihak lain.

Bila seorang akuntan yang berpraktik sebagai akuntan publik (selanjutnya disebut sebagai praktisi) melaksanakan suatu perikatan atestasi, I sebagaimana didefinisikan berikut ini, perikatan tersebut diatur dengan standar atestasi dan pernyataan serta interpretasi pernyataan yang berkaitan dengan standar tersebut. Risiko atestasi adalah risiko bahwa praktisi secara tidak diketahuinya gagal untuk melakukan modifikasi semestinya terhadap laporannya atas asersi yang secara material berisi salah saji. Risiko atestasi terdiri atas (a) risiko (yang terdiri dari risiko bawaan dan risiko pengendalian) bahwa asersi berisi kekeliruan yang mungkin material dan (b) risiko bahwa praktisi akan tidak dapat mendeteksi kekeliruan tersebut (risiko deteksi). •

Kertas kerja adalah catatan yang disimpan oleh praktisi tentang pekerjaan yang dilaksanakan, informasi yang diperoleh, dan simpulan penting yang dibuat dalam perikatan.

Contoh kertas kerja adalah program kerja, analisis, memorandum, surat konfirmasi dan surat representasi, ringkasan dokumen entitas, skedul atau komentar yang dibuat atau diperoleh praktisi. Kertas kerja juga dapat berbentuk data yang disimpan dalam pita magnetik, film, atau media yang lain. Kertas kerja adalah milik praktisi. Namun, hak kepemilikan praktisi atas kertas kerja dibatasi oleh Kode Erik Ikatan Akuntan Indonesia dan Aturan Erika Kompartemen Akuntan Publik yang berkaitan dengan kerahasiaan informasi yang diperoleh praktisi dari kliennya. STANDAR ATESTASI Standar Umum 1. Perikatan harus dilaksanakan oleh seorang praktisi atau lebih yang me-miliki keahlian dan pelatihan teknis cukup dalam fungsi atestasi. 2. Perikatan harus dilaksanakan oleh seorang praktisi atau lebih yang memiliki pengetahuan cukup dalam bidang yang bersangkutan dgn asersi.

3. Praktisi harus melaksanakan perikatan hanya jika ia memiliki alasan untuk meyakinkan dirinya bahwa dua kondisi berikut ini ada: a. Asersi dapat dinilai dengan kriteria rasional, baik yang telah ditetapkan oleh badan yang diakui atau yang dinyatakan dalam penyajian asersi tersebut dengan cara cukup jelas dan komprehensif bagi pembaca yang diketahui mampu memahaminya α. Asersi tersebut dapat diestimasi atau diukur secara konsisten dan rasional dengan menggunakan kriteria tersebut. 4. Dalam semua hal yang bersangkutan dengan perikatan, sikap mental independen harus dipertahankan oleh praktisi. 5. Kemahiran profesional harus selalu digunakan oleh praktisi dalam melaksanakan perikatan, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan perikatan tersebut. Standar Pekerjaan Lapangan 1. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten, harus disupervisi dengan semestinya. 2. Bukti yang cukup harus diperoleh untuk memberikan dasar rasional bagi simpulan yang dinyatakan dalam laporan Standar Pelaporan 1. Laporan harus menyebutkan asersi yang dilaporkan dan menyatakan sifat perikatan atestasi yang bersangkutan. 2. Laporan harus menyatakan simpul-an praktisi mengenai apakah asersi disajikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau kriteria yang dinyatakan dipakai sebagai alat pengukur.

SAT SEKSI 200 PROYEKSI DAN PRAKIRAAN KEUANGAN Seksi ini menetapkan standar dan memberikan panduan bagi akuntan mengenai pelaksanaan dan pelaporan untuk perikatan pemeriksaan, kompilasi, atau penerapan prosedur yang disepakati terhadap laporan keuangan prospektif. •

Prakiraan keuangan adalah laporan keuangan prospektif yang menyajikan, sepanjang pengetahuan dan keyakinan pihak yang bertanggung jawab, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas yang diharapkan dari suatu entitas.

•

Proyeksi keuangan adalah laporan keuangan prospektif yang menyajikan, sepanjang pengetahuan dan keyakinan pihak yang bertanggung jawab, atas dasar satu atau lebih asumsi hipotetis, posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan yang diharapkan dari suatu entitas.

•

Tujuan informasi keuangan proforma adalah untuk memperlihatkan dampak signifikan transaksi (atau peristiwa) yang diselesaikan atau diusulkan terjadi pada tanggal sebelumnya terhadap laporan keuangan historis. Meskipun transaksi tersebut dapat berupa transaksi yang bersifat prospektif, Seksi ini tidak berlaku atas penyajian semacam itu karena pada dasarnya penyajian tersebut merupakan laporan keuangan historis dan berisi laporan keuangan prospektif. Lihat SAT Seksi 300 [PSAT No. 03] Pelaporan Informasi Keuangan Proforma.

Kompilasi laporan keuangan prospektif merupakan jasa profesional yang mencakup: a. Merakit, menurut kebutuhan, laporan keuangan prospektif berdasarkan asumsi pihak yang bertanggung jawab. b. Melaksanakan prosedur kompilasi yang diharuskan5, termasuk membaca laporan keuangan prospektif beserta ikhtisar asumsi dan kebijakan akuntansi pokok serta mempertimbangkan apakah laporan keuangan tersebut (i) disajikan sesuai dengan panduan dalam Pernyataan ini dan (ii) tidak secara nyata tidak tepat. c. Menerbitkan laporan kompilasi. Standar berikut ini berlaku pada kompilasi suatu laporan keuangan prospektif dan laporan yang dihasilkannya: a. Kompilasi harus dilakukan oleh mereka yang mempunyai pendidikan teknis dan kecakapan cukup dalam mengkompilasi laporan keuangan prospektif. b. Kemahiran profesional harus dilaksanakan dengan cermat dan seksama dalam melakukan kompilasi dan penyusunan laporan. c. Pelaksanaan harus direncanakan secara matang, dan tenaga asisten, jika ada, harus disupervisi secara memadai. d. Prosedur kompilasi yang dapat diterapkan harus dilaksanakan sebagai dasar pelaporan atas laporan keuangan prospektif yang dikompilasi (lihat Lampiran B untuk prosedur yang harus dilakukan). e. Laporan yang didasarkan atas kompilasi laporan keuangan prospektif oleh akuntan harus sesuai dengan panduan yang dicantumkan dalam paragraf 16 sampai dengan 26 Seksi ini.

SAT SEKSI 300 PELAPORAN INFORMASI KEUANGAN PROFORMA Seksi ini memberikan panduan bagi akuntan yang mengadakan perikatan untuk memeriksa atau me-review dan melaporkan informasi keuangan proforma. Perikatan ini harus dilaksanakan berdasarkan standar umum dan standar pekerjaan lapangan yang ditetapkan dalam SAT Seksi 100 [PSAT No. 07] StandarAtestasi, dan standar pelaksanaan dan pelaporan khusus yang dirumuskan dalam Seksi ini. •

Tujuan penyajian informasi keuangan proforma adalah untuk memperlihatkan dampak signifikan transaksi (atau peristiwa) yang diselesaikan atau diusulkan terjadi pada tanggal sebelumnya terhadap laporan keuangan historis. Informasi keuangan proforma umumnya digunakan untuk memperlihatkan dampak transaksi-transaksi seperti berikut ini: 1. Penggabungan usaha. 2. Perubahan permodalan. 3. Penghentian bagian bisnis yang signifikan. 4. Perubahan dalam bentuk organisasi atau status sebagai entitas yang memiliki otonomi. 5. Penjualan yang diusulkan atas sekuritas dan penggunaan hasilnya.

Akuntan dapat menyepakati untuk melaporkan pemeriksaan atau review atas informasi keuangan proforma jika kondisi berikut ini dipenuhi: a. Dokumen yang berisi informasi keuangan proforma mencakup (atau disatukan dengan cara mengacu) laporan keuangan lengkap entitas untuk tahun yang paling akhir (atau untuk tahun yang sebelumnya jika laporan keuangan yang paling akhir belum tersedia) dan, jika informasi keuangan proforma disajikan untuk periode interim, dokumen tersebut juga mencakup (atau disatukan dengan cara mengacu) informasi keuangan interim historis untuk periode tersebut (yang dapat disajikan dalam bentuk ringkasan). b. Laporan keuangan historis entitas (atau, dalam hal penggabungan usaha, bagian signifikan entitas yang bergabung) yang dipakai sebagai dasar informasi keuangan proforma, telah diaudit atau di-review.

c.

Akuntan yang melaporkan informasi keuangan proforma harus memiliki tingkat pengetahuan memadai tentang praktik akuntansi dan pelaporan bagian signifikan entitas yang bergabung.

Tujuan prosedur pemeriksaan akuntan yang diterapkan terhadap informasi keuangan proforma adalah untuk memberikan keyakinan memadai apakah: a. Asumsi manajemen memberikan dasar yang masuk akal untuk menyajikan dampak langsung signifikan yang disebabkan oleh transaksi (atau peristiwa) yang bersangkutan. b. Penyesuaian proforma mencerminkan dampak semestinya asumsi tersebut. c. Kolom proforma mencerminkan penerapan semestinya penyesuaian tersebut

SAT SEKSI 400 PELAPORAN PENGENDALIAN INTERN SUATU ENTITAS ATAS PELAPORAN KEUANGAN Seksi ini memberikan panduan bagi praktisi yang mengadakan perikatan untuk memeriksa dan melaporkan asersil tertulis manajemen tentang efektivitas pengendalian in-tern suatu entitas atas pelaporan keuangan2 pada saat tertentu. Pengendalian intern suatu entitas atas pelaporan keuangan mencakup kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan kemampuan entitas untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan data keuangan konsisten dengan asersi yang terkandung dalam laporan keuangan tahunan atau laporan keuangan interim, atau dalam kedua laporan tersebut. Praktisi yang mengadakan perikatan untuk memeriksa dan melaporkan asersi manajemen tentang efektivitas pengendalian intern suatu entitas hares mematuhi standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan dalam SAT Seksi 100 [PSAT No. 02] Standar Atestasi dan standar pelaksanaan dan standar pelaporan khusus yang ditetapkan dalam Seksi ini. Komponen yang membentuk pengendalian intern suatu entitas adalah suatu fungsi definisi pengendalian intern yang dipilih oleh manajemen. Sebagai contoh, manajemen dapat memilih definisi pengendalian intern yang terdapat dalam SA Seksi 319 [PSA No. 23] Pertimbangan atas Pengendalian Intern dalam Audit atas Laporan Keuangan. Paragraf 07 menjelaskan komponen yang membentuk pengendalian intern entitas sebagaimana didefinisikan dalam SA Seksi 319 [PSA No. 231 tersebut: lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Jika manajemen memilih definisi lain suatu pengendalian intern, penjelasan komponen yang membentuknya dalam paragraf tersebut mungkin tidak relevan. Manajemen dapat menyajikan asersi tertulis tentang efektivitas pengendalian in-tern suatu entitas dalam bentuk: a. Suatu laporan terpisah yang akan melampiri laporan praktisi. b. Suatu surat representasi yang ditujukan kepada praktisi (namun, dalam hal ini, praktisi harus membatasi penggunaan laporannya hanya untuk manajemen dan pihak lain dalam entitas dan, jika berlaku, badan pengatur yang ditentukan). Pelaksanaan pemeriksaan atas asersi manajemen tentang efektivitas pengendalian intern suatu entitas mencakup: a. Perencanaan perikatan. b. Pemerolehan pemahaman pengendalian intern. c. Pengujian dan evaluasi efektivitas desain pengendalian intern. d. Pengujian dan evaluasi efektivitas operasi pengendalian intern. e. Perumusan suatu pendapat tentang apakah asersi manajemen yang berkaitan dengan efektivitas pengendalian intern dinyatakan secara wajar, dalam semua hal yang material, berdasarkan kriteria pengendalian.

Praktisi harus memperoleh representasi tertulis dari manajemen yang: a. Mengakui tanggung jawab manajemen untuk membuat dan menyelenggarakan pengendalian intern. b. Menyatakan bahwa manajemen telah melaksanakan suatu evaluasi atas efektivitas pengendalian intern entitas dan penyebutan kriteria pengendalian yang digunakan. c. Menyatakan asersi manajemen tentang efektivitas pengendalian intern entitas berdasarkan kriteria pengendalian tersebut. d. Menyatakan bahwa manajemen telah mengungkapkan kepada praktisi tentang semua kekurangan signifikan dalam desain atau operasi pengendalian intern entitas yang dapat berdampak negatif terhadap kemampuan entitas dalam mencatat, mengolah, meringkas, dan m_ elaporkan data keuangan konsisten dengan asersi manajemen dalam laporan keuangan dan telah mengidentifikasi hal-hal yang diyakini merupakan kelemahan material dalam pengendalian intern. e. Menjelaskan kecurangan material apa pun dan kecurangan yang lain apa pun yang, meskipun tidak material, melibatkan manajemen atau karyawan lain yang memiliki suatu peran signifikan dalam pengendalian intern entitas. f. Menyatakan apakah terdapat, setelah tanggal laporan manajemen, perubahan apa pun dalam pengendalian intern atau faktor lain yang mungkin berdampak signifikan terhadap pengendalian intern, termasuk tindakan koreksi apa pun yang dilakukan oleh manajemen dalam hubungannya dengan kekurangan signifikan dan kelemahan signifikan. PENDAPAT PRAKTISI DIDASARKAN SEBAGIAN ATAS LAPORAN PRAKTISI LAIN Bila auditor memutuskan untuk membuat acuan ke laporan praktisi lain sebagai dasar, sebagian, untuk pendapat praktisi atas asersi manajemen, praktisi harus mengungkapkan fakta ini pada waktu menjelaskan lingkup pemeriksaannya dan harus mengacu ke laporan praktisi lain pada waktu menyatakan pendapatnya. PERISTIWA KEMUDIAN Praktisi tidak bertanggung jawab untuk selalu mengetahui informasi mengenai peristiwa kemudian setelah tanggal laporannya; namun, praktisi dapat kemudian menyadari tentang kondisi yang ada pada tanggal tersebut yang mungkin berdampak terhadap pendapat praktisi setelah is menyadari adanya peristiwa kemudian tersebut. Pertimbangan praktisi terhadap informasi kemudian tersebut adalah sama dengan pertimbangan auditor atas informasi yang ditemukan setelah tanggal laporannya atas suatu audit terhadap laporan keuangan sebagaimana yang dijelaskan dalam SA Seksi 561 [PSA No. 47] Penemuan Kethudian Fakta yangAda pada Tanggal Laporan Auditor. Panduan dalam Seksi atau PSA tersebut mengharuskan auditor untuk menentukan apakah informasi tersebut andal dan apakah fakta tersebut ada pada tanggal laporannya. Jika demikian, auditor harus mempertimbangkan: a. Apakah fakta tersebut akan mengubah laporannya jika seandainya is menyadari peristiwa tersebut. b. Apakah terdapat orang yang sekarang mengandalkan pada atau mungkin mengandalkan asersi manajemen tentang efektivitas pengendalian intern entitas.

SAT SEKSI 500 ATESTASI KEPATUHAN Tujuan Seksi ini adalah untuk memberikan panduan bagi perikatan yang berkaitan dengan asersi tertulis manajemen tentang (a) kepatuhan entitas terhadap persyaratan perundangan, peraturan, ketentuan, kontrak, atau hibah tertentu atau (b) efektivitas struktur pengendalian intern entitas atas kepatuhan terhadap persyaratan tertentu.1 Asersi manajemen dapat berkaitan dengan persyaratan kepatuhan baik yang bersifat keuangan maupun nonkeuangan. Perikatan atestasi yang dilaksanakan sesuai dengan Seksi ini harus mematuhi standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan dalam SAT Seksi 100 [PSAT No. 07] StandarAtestasi, dan standar khusus yang ditetapkan dalam Seksi ini.

•

Pengendalian intern terhadap kepatuhan adalah proses yang digunakan oleh manajemen untuk memperoleh keyakinan memadai tentang kepatuhan entitas terhadap persyaratan tertentu. Meskipun pengendalian intern yang komprehensif dapat mencakup berbagai tujuan yang luas dan kebijakan dan prosedur yang bersangkutan, hanya beberapa yang relevan dengan kepatuhan entitas terhadap persyaratan tertentu. Komponen pengendalian intern terhadap kepatuhan bervariasi berdasarkan sifat persyaratan kepatuhan. Sebagai contoh, pengendalian intern atas kepatuhan terhadap persyaratan modal umumnya mencakup prosedur akuntansi, sedangkan pengendalian intern atas kepatuhan terhadap persyaratan pembuangan limbah tidak mencakup prosedur akuntansi.

Praktisi dapat menerima perikatan untuk melaksanakan prosedur yang disepakati untuk membantu pemakai dalam mengevaluasi asersi tertulis manajemen tentang (a) kepatuhan entitas terhadap persyaratan tertentu, (b) efektivitas pengendalian intern terhadap kepatuhan2, atau (c) keduanya. Praktisi juga mungkin mengadakan perikatan untuk memeriksa asersi tertulis manajemen tentang kepatuhan entitas terhadap persyaratan tertentu. Praktisi mungkin mengadakan perikatan untuk memeriksa asersi manajemen tentang efektivitas pengendalian intern terhadap kepatuhan Praktisi dapat melaksanakan suatu perikatan yang berkaitan dengan asersi tertulis manajemen tentang kepatuhan entitas terhadap persyaratan tertentu atau efektivitas pengendalian intern atas kepatuhan jika : a. Manajemen menerima tanggung jawab atas kepatuhan entitas terhadap persyaratan tertentu dan efektivitas pengendalian intern terhadap kepatuhan. b. Manajemen mengevaluasi kepatuhan entitas terhadap persyaratan tertentu atau efektivitas pengendalian intern terhadap kepatuhan c. Manajemen membuat asersi tentang kepatuhan entitas terhadap persyaratan tertentu. Jika laporan praktisi dimaksudkan untuk pemakaian umum, asersi tersebut harus dalam bentuk surat representasi kepada praktisi dan dalam laporan terpisah yang akan melampiri laporan praktisi.4 Jika penggunaan laporan praktisi dibatasi hanya kepada pihak dalam entitas yang bersangkutan dan badan pengatur tertentu, asersi dapat hanya berbentuk surat representasi. (tambahan) d. Asersi manajemen dapat dievaluasi dengan menggunakan kriteria yang masuk akal, yang ditetapkan oleh badan yang diakui atau dinyatakan dalam asersi secara cukup jelas dan komprehensif bagi pembaca yang berpengetahuan untuk memahaminya, dan asersi tersebut dapat diestimasi dan diukur secara masuk akal dengan menggunakan kriteria tersebut. (tambahan) e. Terdapat bukti yang cukup atau dapat dikembangkan untuk mendukung evaluasi manajemen. (tambahan)

SAT SEKSI 600 PERIKATAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI Seksi ini menetapkan standar atestasi dan memberikan panduan bagi praktisi tentang pelaksanaan dan pelaporan dalam semua perikatan untuk menerapkan prosedur yang disepakati, kecuali yang ditetapkan dalam paragraf 02. Praktisi juga harus mengacu ke standar atestasi berikut ini untuk memperoleh panduan tambahan untuk tipe tertentu perikatan prosedur yang disepakati: a. SAT Seksi 200 [PSAT No. 04] Proyeksi dan Prakiraan Keuangan b. SAT Seksi 500 [PSAT No. 06] Atestasi Kepatuhan Seksi ini tidak berlaku dalam : a. Situasi yang di dalamnya auditor melaporkan penerapan prosedur yang disepakati terhadap satu atau lebih unsur, akun, dan pos tertentu laporan keuangan' sesuai dengan SA Seksi 622 [PSA No. 51] Perikatan untuk Menerapkan Proseduryang Disepakati atas Unsur, Akun, atau Pos Laporan Keuangan.2

b. c.

d.

e. f.

g.

Situasi yang di dalamnya praktisi melaporkan persyaratan kepatuhan tertentu yang didasarkan semata-mata pada audit atas laporan keuangan, sebagaimana yang dimaksud oleh SA Seksi 623 [PSA No. 41] Laporan Khusus, paragraf 19 s.d. 21. Perikatan yang tujuannya untuk melaporkan sesuai SA Seksi 801 [PSA No. 62] Audit Kepatuhan yangDiterapkan atas Entitas Pemerintahan dan Penerima Lain Bantuan Keuangan Pemerintah, kecuali jika syarat perikatan secara khusus menetapkan bahwa perikatan dilaksanakan sesuai dengan standar perikatan atestasi Keadaan yang dicakup oleh SA Seksi 324 [PSA No. 61 ] Laporan atas Pengolahan Transaksi oleh Organisasi Jasa, paragraf 58, bila auditor jasa diminta untuk menerapkan prosedur substantif kepada pemakai transaksi atau aktiva di organisasi jasa dan ia membuat pengacuan khusus dalam laporan auditor jasa tentang telah dilaksanakannya prosedur yang telah ditetapkan. (Namun, Seksi ini tidak akan diterapkan bila auditor jasa memberikan laporan terpisah atas pelaksanaan prosedur yang disepakati terhadap unsur, akun, atau pos tertentu suatu laporan keuangan.) Perikatan yang dicakup oleh SA Seksi 634 [PSA No. 54] Surat untuk Penjamin Emisi dan Pihak Peminta Lain Tertentu. Suatu perikatan yang tidak terdapat asersi tertulis, sebagaimana didefinisikan dalam paragraf 06. Dalam situasi ini, praktisi dapat memberikan jasa nonatestasi tertentu yang mencakup pemberian nasihat profesional atau rekomendasi kepada klien. Praktisi yang diikat untuk memberikan jasa nonatestasi seperti itu harus mengacu ke panduan dalam Standar Jasa Konsultansi (SJK Seksi 100 [PSJK No. 01] jasa Konsultansi Definisi dan Standar, atau standar profesional lain yang berlaku. Jasa profesional tertentu yang tidak dipertimbangkan masuk ke dalam Seksi ini sebagaimana dijelaskan dalam SAT Seksi 100 [PSAT 07] StandarAtestasi, paragraf 02.

Penjelasan yang Semestinya atas Temuan

Penjelasan Tidak Semestinya atas Temuan

Lakukan inspeksi terhadap tanggal pengiriman untuk sampel (yang disepakati) dokumen pengiriman tertentu dan tentukan apakah tanggal tersebut setelah 31 Desember 20XX.

Tidak ada tanggal pengiriman yang tercantum dalam sampel dokumen pengiriman yang diinspeksi yang melewati 31 Desember 20XX.

Tidak ada yang kami ketahui sebagai hasil penerapan prosedur

Hitung jumlah blok jalan yang diaspal selama tahun yang berakhir 30 September 20XX, yang tercantum dalam sertifikat kontraktor tentang penyelesaian projek; bandingkan jumlah menurut perhitungan tersebut dengan jumlah yang tercantum dalam gambar statistik pelaksanaan projek

Jumlah blok jalan yang diaspal dalam gambar statistik pelaksanaan projek adalah Y blok Iebih banyak diban-dingkan dengan jumlah yang dihitung dari sertifikat kontraktor tentang penye-lesaian projek

Jumlah blok jalan kira-kira mendekati jumlah blok yang dicantumkan dalam gambar statistik pelaksanaan projek.

Hitung rate of return atas investasi tertentu (sesuai dengan formula yang disepakati) dan lakukan verifikasi persentase hasilnya apa-kah cocok dengan persentase yang tercantum dalam skedul tertentu.

Tidak ada penyim-pangan yang ditemu-kan sebagai hasil penerapan prosedur.

Persentase hasilnya mendekati persentase yang telah ditentukan sebelumnya yang ter-cantum dalam skedul tertentu

Lakukan inspeksi terhadap kode klasifikasi standar kualitas dalam dokumen pengujian kinerja untuk produk yang diproduksi dalam periode tertentu ; bandingkan dengan kode tersebut ke kode yang tercantum dalam printout komputer.

Semua kode klasifikasi yang diinspeksi dalam dokumen yang diidentifikasi sama dengan kode yang tercantum dalam printout komputer kecuali yang disajikan berikut ini:

Semua kode klasifikasi tampak mematuhi dokumen pengujian kinerja.

Prosedur yang Disepakati

SAT SEKSI 700 ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN Seksi ini menetapkan standar atestasi dan memberikan panduan bagi praktisi tentang pelaksanaan suatu perikatan atestasi1 yang berkaitan dengan Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen (APM) yang dibuat sesuai dengan peraturan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) yang disajikan dalam laporan tahunan kepada pemegang saham dan dalam dokumen lain2. Penyajian APM adalah asersi tertulis yang dapat menjadi objek perikatan atestasi. Karena Seksi ini memberikan panduan khusus tentang perikatan atestasi yang berkaitan dengan penyajian APM, praktisi dilarang melaksanakan perikatan atestasi kepatuhan yang diatur dalam SAT Seksi 500 [PSAT No. 06] Atestasi Kepatuhan berkaitan dengan penyajian APM. Sebagaimana dibahas dalam paragraf 35k, laporan review tidaklah dimaksudkan untuk diserahkan kepada Bapepam dan oleh karenanya, laporan review harus berisi pernyataan pembatasan penggunaan laporan hanya pada pihak-pihak tertentu. Untuk keperluan Seksi ini, suatu entitas publik adalah entitas (a) yang efeknya diperdagangkan di pasar publik, baik di pasar modal (dalam atau luar negeri) atau di-over-the-counter market, termasuk efek yang ditawarkan hanya di pasar lokal atau regional, (b) yang mendaftarkan ke lembaga pengatur dalam persiapan untuk go public, atau (c) suatu anak perusahaan, korporasi, joint venture atau entitas lain yang dikendalikan oleh entitas yang termasuk dalam kategori (a) atau (b). Seksi ini: (a) (b)

(c)

Tidak mengubah tanggung jawab auditor dalam suatu audit atas laporan keuangan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Tidak berlaku untuk situasi yang di dalamnya praktisi diminta untuk memberikan rekomendasi kepada manajemen untuk memperbaiki APM, bukan untuk memberikan keyakinan terbatas. Seorang praktisi yang mengadakan perikatan untuk memberikan jasa nonatestasi seperti itu harus mengacu ke panduan dalam SJK Seksi 100 [PSJK No. 01] Definisi dan Standar Jasa Konsultansi. Tidak berlaku dalam situasi yang di dalamnya seorang praktisi mengadakan perikatan untuk memberikan jasa atestasi yang berkaitan dengan penyajian APM yang disusun berdasarkan kriteria selain peraturan yang diberlakukan oleh Bapepam. Praktisi yang mengadakan perikatan untuk memberikan jasa semacam itu harus mengacu ke panduan dalam SAT Seksi 100 [PSAT 07] atau SAT Seksi 600 [PSAT 09] Perikatan Proseduryang Disepakati atau SA Seksi 622 [PSA No. 51 ] Penugasan untuk Menerapkan Prosedur yang Disepakati atas Unsur, Akun, dan Pos dalam Suatu Laporan Keuangan, bila praktisi mengadakan perikatan untuk melaksanakan prosedur yang disepakati terhadap elemen, akun, atau unsur khusus dalam laporan keuangan, termasuk APM)

PERIKATAN REVIEW Tujuan perikatan review, termasuk review terhadap APM untuk periode interim, adalah untuk mengumpulkan bukti memadai bagi praktisi sebagai basis untuk melaporkan apakah suatu informasi menjadi perhatian praktisi, yang menyebabkan ia yakin bahwa (a) penyajian APM tidak mencakup, dalam segala hal yang material, unsur yang diwajibkan menurut peraturan Bapepam, (b) jumlah keuangan historis yang dicantumkan dalam APM tidak secara akurat diperoleh, dalam segala hal yang material, dari laporan keuangan entitas, atau (c) informasi, penentuan, estimasi, asumsi yang mendasari yang digunakan oleh entitas tidak memberikan basis yang memadai bagi pengungkapan yang terdapat dalam APM. APM untuk periode interim dapat disajikan terpisah atau dapat digabungkan dengan penyajian APM untuk tahun terkini. Prosedur untuk melakukan review atas APM umumnya dibatasi.pada prosedur permintaan keterangan dan analitik, tidak termasuk prosedur pencarian dan verifikasi, tentang faktor-faktor yang mempunyai dampak material atas kondisi keuangan, termasuk sumber likuiditas dan modal, basil operasi, dan arus kas. Dalam perikatan review, praktisi harus:

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)

Memperoleh pemahaman atas peraturan Bapepam untuk APM dan metode yang digunakan oleh manajemen dalam penyusunan APM (paragraf 15 dan 16). Merencanakan perikatan (paragraf 26). Mempertimbangkan porsi relevan dari pengendalian intern entitas yang diterapkan dalam penyusunan APM (paragraf 27). Menerapkan prosedur analitik dan meminta keterangan dari manajemen dan pihak lain (paragraf 28 dan 29). Mempertimbangkan dampak peristiwa setelah tanggal neraca (lihat paragraf 31). Memperoleh representasi tertulis dari manajemen tentang tanggung jawab atas APM, kelengkapan notulen rapat, peristiwa setelah tanggal neraca, dan masalah-masalah lain yang menurut pertimbangan praktisi memerlukan respresentasi tertulis dari manajemen (paragraf 56). Merumuskan simpulan tentang apakah ada hal-hal yang menjadi perhatian praktisi menyebabkan ia meyakini bahwa (1) penyajian APM tidak mencakup, dalam semua hal yang material, unsur-unsur yang diwajibkan dalam peraturan Bapepam, (2) jumlah keuangan historis yang dicantumkan dalam APM tidak secara akurat diperoleh, dalam segala hal yang material, dari laporan keuangan entitas, atau (3) informasi, penentuan, estimasi, asumsi yang mendasari yang digunakan oleh entitas tidak memberkan basis yang memadai bagi pengungkapan yang terdapat dalam APM.

Laporan review praktisi atas APM harus mencakup berikut ini: (a) Suatu judul yang berisi kata independen. (b) Suatu identifikasi penyajian APM, termasuk periode yang dicakup. (c) Suatu pernyataan bahwa manajemen bertanggung jawab untuk penyusunan APM sesuai dengan peraturan Bapepam. (d) Suatu pengacuan ke laporan auditor atas laporan keuangan yang bersangkutan, dan alasan yang mendasari jika laporan tersebut bukan merupakan laporan baku. (e) Suatu pernyataan bahwa review dilaksanakan berdasarkan standar atestasi yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. (f) Suatu penjelasan prosedur untuk me-review APM. (g) Suatu pernyataan bahwa suatu review atas APM lingkupnya jauh di bawah pemeriksaan, yang tujuannya untuk menyatakan pendapat tentang penyajian APM, dan oleh karenanya, pendapat semacam itu tidak diberikan. (h) Suatu paragraf yang menyatakan bahwa: (1) Penyusunan APM menuntut manajemen untuk menafsirkan kriteria, melakukan penetapan tentang relevansi informasi yang dimasukkan, dan membuat estimasi serta asumsi yang berdampak terhadap informasi yang dilaporkan. (2) Hasil sesungguhnya di masa depan dapat berbeda secara material dibandingkan dengan penaksiran sekarang yang dilakukan oleh manajemen atas dampak masa depan yang diperkirakan dengan terjadinya atau akan terjadinya transaksi atau peristiwa, sumber likuiditas dan sumber modal, trend operasi, komitmen, dan ketidakpastian yang diharapkan. (i) Jika entitas merupakan entitas nonpublik, suatu pernyataan bahwa, meskipun entitas bukan merupakan institusi yang terkena oleh peraturan Bapepam, penyajian APM dimaksudkan sebagai penyajian berdasarkan peraturan Bapepam. (i) Suatu pernyataan tentang apakah ada hal-hal yang menjadi perhatian praktisi menyebabkan ia meyakini bahwa (i) penyajian APM tidak mencakup, dalam semua hal yang material, unsur-unsur yang diwajibkan dalam peraturan Bapepam, (ii) jumlah keuangan historis yang dicantumkan dalam APM tidak secara akurat diperoleh, dalam segala hal yang material, dari laporan keuangan entitas, atau (iii) informasi, penentuan, estimasi, asumsi yang mendasari yang digunakan oleh entitas tidak memberikan basis yang memadai bagi pengungkapan yang terdapat dalam APM. (j) Jika entitas merupakan entitas publik sebagaimana didefinisikan dalam paragraf 02, atau entitas nonpublik yang sedang melakukan atau telah melakukan penawaran efek, suatu pernyataan tentang pembatasan penggunaan laporan untuk pihak-pihak tertentu, karena laporan tersebut tidak dimaksudkan untuk diserahkan ke Bapepam. (k) Tanda tangan, nama, nomor izin praktisi, dan nomor izin usaha kantor akuntan publik. (l) Tanggal laporan review.

STANDAR JASA AKUNTANSI DAN REVIEW SAR SEKSI 100 KOMPILASI DAN REVIEW ATAS LAPORAN KEUANGAN Seksi ini mendefinisikan kompilasi laporan keuangan dan review atas laporan keuangan entitas nonpublik dan memberikan panduan bagi akuntan mengenai standar dan prosedur yang digunakan untuk perikatan tersebut. Akuntan harus menerbitkan laporan setelah ia menyelesaikan suatu perikatan kompilasi atau review suatu laporan keuangan entitas nonpublik sesuai dengan ketentuan dalam Seksi ini. Akuntan tidak boleh menerbitkan laporan apa pun atas laporan keuangan entitas nonpublik yang tidak diauditnya atau menyampaikan laporan keuangan seperti itu kepada kliennya atau pihak lain, jika ia tidak mematuhi pedoman dalam Seksi ini. Seksi ini mengakui bahwa akuntan dapat memberikan jasa akuntansi lain, baik yang berhubungan dengan kompilasi maupun review suatu laporan keuangan atau suatu jasa yang terpisah. Seksi ini membedakan pemberian jasa semacam itu dengan jasa kompilasi dan jasa review suatu laporan keuangan. Seksi ini tidak menetapkan standar dan prosedur untuk jasa akuntansi lain berikut ini: a. Menyusun daftar saldo (trial balance). b. Memberikan bantuan dalam penyelesaian buku besar c. Memberikan jasa konsultansi dalam bidang akuntansi, perpajakan, dan jasa lain yang sejenis. d. Mengisi surat pemberitahuan pajak tahunan (SPT) pajak penghasilan. e. Memberikan berbagai jasa pembukuan atau pengolahan data secara manual atau dengan menggunakan mesin pembukuan/komputer sepanjang hasil akhirnya bukan merupakan laporan keuangan f. Mengolah data keuangan untuk klien kantor akuntan lain. Kompilasi laporan keuangan. Penyajian dalam bentuk laporan keuangan, informasi yang merupakan pernyataan manajemen (pemilik) tanpa usaha untuk memberikan pernyataan suatu keyakinan apa pun terhadap laporan tersebut. (Akuntan mungkin memandang perlu untuk melakukan jasa akuntansi lainnya agar memungkinkan ia melakukan kompilasi laporan keuangan. Lihat paragraf 11). Review atas laporan keuangan. Pelaksanaan prosedur permintaan keterangan dan analisis yang menghasilkan dasar memadai bagi akuntan untuk memberikan keyakinan terbatas, bahwa tidak terdapat modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar Laporan tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, atau sesuai dengan basis akuntansi komprehensif yang lain. (Akuntan mungkin memandang perlu untuk melakukan kompilasi laporan keuangan atau melakukan jasa akuntansi lain agar memungkinkan ia melakukan suatu review. Lihat paragraf 28). Tujuan review sangat berbeda dengan tujuan kompilasi. Hasil review yang dilaksanakan melalui prosedur permintaan keterangan dan analisis harus menjadi dasar memadai bagi akuntan untuk memberikan keyakinan terbatas, bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan; sedangkan dalam suatu kompilasi, akuntan tidak memberikan keyakinan seperti itu. Tujuan review juga sangat berbeda dengan tujuan audit atas laporan keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Tujuan audit adalah untuk memberikan dasar memadai untuk menyatakan suatu pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan. Review tidak memberikan dasar untuk menyatakan pendapat seperti itu, karena dalam review tidak mencakup pemerolehan suatu pemahaman atas pengendalian intern, penetapan risiko pengendalian, pengujian catatan akuntansi dan pengujian atas respon terhadap permintaan keterangan dengan cara pemerolehan bahan bukti yang menguatkan melalui inspeksi, pengamatan, atau konfirmasi, dan prosedur tertentu lainnya yang biasa dilaksanakan dalam suatu audit. Review

dapat menjadikan perhatian akuntan tertuju kepada hal-hal penting yang mempengaruhi laporan keuangan, namun tidak memberikan keyakinan bahwa akuntan akan mengetahui semua hal penting yang akan terungkap melalui suatu audit. •

Pelaporan Akuntan Mengenai Hasil Review atas Laporan Keuangan Laporan keuangan yang di-review oleh akuntan harus disertai dengan laporan akuntan yang menyatakan bahwa: a. Review dilaksanakan sesuai dengan Standar Jasa Akuntansi dan Review yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. b. Semua informasi yang dimasukkan dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen (atau pemilik) entitas tersebut. c. Review terutama mencakup permintaan keterangan kepada para pejabat penting perusahaan dan prosedur analitik yang diterapkan terhadap data keuangan. d. Lingkup review jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang tujuannya untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dengan demikian tidak dinyatakan pendapat semacam itu dalam suatu review. e. Akuntan tidak mengetahui adanya suatu modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, selain dari perubahan, jika ada, yang telah diungkapkan dalam laporan akuntan. Prosedur lain yang mungkin telah dilaksanakan akuntan sebelum atau selama perikatan re-view, termasuk yang dilaksanakan dalam hubungannya dengan kompilasi laporan keuangan, tidak boleh diungkapkan dalam laporan akuntan

SAR SEKSI 200 PELAPORAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KOMPARATIF Seksi ini menetapkan standar untuk pelaporan atas laporan keuangan komparatif entitas nonpublik bila laporan keuangan untuk satu atau lebih periode yang disajikan telah dikompilasi atau di-review berdasarkan dengan SAR Seksi 100 [PSAR No. 01 ] Kompilasi dan Review atas Laporan Keuangan Bila laporan keuangan komparatif disajikan, akuntan harus menerbitkan laporan semestinya yang mencakup setiap periode yang disajikan sesuai dengan ketentuan dalam Seksi ini Laporan keuangan yang disusun oleh klien untuk beberapa periode yang t1dak diaudit, di-review, atau dikompilasi dapat disajikan di halaman terpisah dalam suatu dokumen yang juga berisi laporan keuangan periode lain yang dilaporkan oleh akuntan jika laporan tersebut disertai dengan tanda oleh klien bahwa akuntan tidak mengaudit, mereview, atau mengkompilasi laporan keuangan tersebut dan bahwa akuntan tidak memikul tanggung jawab atas laporan tersebut. Akuntan dapat memodifikasi laporannya berkaitan dengan satu atau lebih laporan keuangan untuk satu atau lebih periode, sementara menerbitkan laporan yang tidak dimodifikasi atas laporan keuangan lain yang disajikan. Laporan keuangan kompilasian yang menghilangkan semua pengungkapan yang diwajibkan oleh prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia3 adalah tidak berdaya banding dengan laporan keuangan yang berisi pengungkapan tersebut. Definisi berikut ini berlaku untuk tujuan Seksi ini: 1. Laporan keuangan komparatif Laporan keuangan dua periode atau lebih yang disajikan dalam bentuk berkolom.

2. 3.

4.

Akuntan penerus (continuing accountant). Akuntan yang telah mengadakan perikatan untuk mengaudit, mereview, atau mengkompilasi dan melaporkan laporan keuangan periode sekarang dan satu atau lebih periode berurutan segera sebelum periode sekarang. Laporan mutakhiran (updated report). Suatu laporan yang diterbitkan oleh akuntan penerus yang mempertimbangkan informasi yang diketahuinya dari perikatan sekarang dan menyatakan kembali simpulan sebelumnya, atau sesuai dengan keadaan, menyatakan simpulan yang berbeda atas laporan keuangan periode sebelumnya pada tanggal laporannya sekarang. Laporan yang diterbitkan kembali. Suatu laporan yang diterbitkan setelah tanggal asli yang berkaitan dengan tanggal sama dengan laporan asli. Laporan yang diterbitkan kembali mungkin memerlukan revisi karena pengaruh peristiwa khusus. Dalam keadaan ini, laporan harus diberi tanggal ganda, yaitu tanggal asli dan tanggal terpisah untuk dampak dari peristiwa tersebut.

.

SAR SEKSI 300 LAPORAN KOMPILASI ATAS LAPORAN KEUANGAN YANG DIMASUKKAN DALAM FORMULIR TERTENTU Persyaratan SAR Seksi 100 [PSAR No. 01] Kompilasi dan Review atas Laporan Keuangan dan SAR Seksi 200 [PSAR No. 02] Pelaporan atas Laporan Keuangan Komparatif berlaku bila laporan keuangan tidak diaudit suatu entitas nonpublik dimasukkan ke dalam suatu formulir tertentu. Seksi ini mengubah SAR Seksi 100 [PSAR No. 01] dan SAR Seksi 200 [PSAR No. 02] untuk memberikan panduan tentang bentuk alternatif laporan kompilasi baku bila formulir tertentu atau instruksi yang berkaitan menuntut penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dengan secara khusus menyebutkan suatu prinsip pengukuran yang tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau tidak mensyaratkan pengungkapan yang diharuskan oleh prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.1 Seksi ini juga memberikan panduan tambahan yang berlaku untuk laporan atas laporan keuangan yang dimasukkan ke dalam formulir tertentu. Untuk tujuan Seksi ini, suatu formulir tertentu adalah formulir baku yang telah dicetak sebelumnya (preprinted form) yang didesain atau diberlakukan oleh badan yang kepadanya formulir tersebut harus diserahkan. Sebagai contoh adalah formulir yang digunakan oleh asosiasi industri perdagangan, lembaga kredit, bank, dan badan pemerintah, badan pengatur selain yang berkaitan dengan penjualan atau perdagangan sekuritas. Suatu formulir yang didesain atau diberlakukan oleh entitas yang laporan keuangannya harus dikompilasi tidak dipandang sebagai suatu formulir tertentu. Istilah laporan keuangan dan entitas nonpublik didefinisikan dalam paragraf 4 SAR Seksi 100 [PSAR No. 01] Kompilasi dan Review atas Laporan Keuangan. Jika akuntan menjadi tahu tentang penyimpangan dari persyaratan formulir tertentu atau perintah yang bersangkutan, ia harus mempertimbangkan bahwa penyimpangan tersebut sama dengan suatu penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dalam menentukan dampaknya terhadap laporannya. Akuntan dilarang menandatangani suatu formulir laporan yang telah dicetak sebelumnya yang tidak sesuai dengan panduan dalam Seksi ini atau SAR Seksi 100 [PSAR No. 01] Kompilasi dan Review atas Laporan Keuangan. Dalam situasi semacam ini, akuntan harus menambahkan laporan semestinya terhadap formulir tertentu tersebut.

SAR SEKSI 400 KOMUNIKASI ANTARA AKUNTAN PENDAHULU DENGAN AKUNTAN PENGGANTI Seksi ini memberikan panduan bagi akuntan pengganti yang memutuskan untuk melakukan komunikasi dengan akuntan pendahulu tentang penerimaan suatu perikatan untuk mengkompilasi atau me-review laporan keuangan entitas nonpublik. Komunikasi ini menuntut akuntan pendahulu untuk memberikan tanggapan segera dan secara penuh terhadap komunikasi ini (paragraf 03 s.d. 06) dalam keadaan yang biasa. Seksi ini juga memberikan panduan tentang permintaan keterangan tambahan yang dapat dilakukan oleh akuntan pengganti kepada akuntan pendahulu, dan tanggapan akuntan pendahulu (paragraf 07 dan 08), untuk memudahkan pelaksanaan perikatan kompilasi atau review. Seksi ini juga mengharuskan akuntan pengganti yang menjadi tahu tentang informasi yang membuat ia yakin bahwa laporan keuangan yang dilaporkan oleh akuntan pendahulu mungkin memerlukan revisi dan meminta klien mengkomunikasikan informasi ini kepada akuntan pendahulu (paragraf 10). Akuntan pengganti. Seorang akuntan yang telah diundang untuk membuat proposal untuk suatu perikatan kompilasi atau review laporan keuangan atau yang telah menerima perikatan tersebut. Akuntan pendahulu. Seorang akuntan yang telah menarik diri atau yang telah diberitahu bahwa jasanya telah dihentikan dan yang, minimum, mengadakan perikatan untuk mengkompilasi laporan keuangan suatu entitas untuk tahun yang lalu atau untuk suatu periode yang berakhir dalam jangka waktu dua belas bulan dari tanggal laporan keuangan yang harus dikompilasi atau di-review oleh akuntan pengganti. PERMINTAAN KETERANGAN TENTANG PENERIMAAN SUATU PERIKATAN Akuntan pengganti tidak diharuskan untuk berkomunikasi dengan akuntan pendahulu dalam kaitannya dengan penerimaan suatu perikatan kompilasi atau review, namun ia dapat memutuskan untuk melakukan komunikasi tersebut, sebagai contoh, Jika terdapat kondisi berikut ini: a. Informasi yang diperoleh tentang calon klien dan manajemen dan pemiliknya terbatas atau tampaknya memerlukan perhatian khusus. b. Perubahan akuntan terjadi jauh setelah akhir periode akuntansi yang dicakup oleh laporan keuangan yang hares dikompilasi atau di-review. c. Seringkali terjadi pergantian akuntan. Bila akuntan pengganti memutuskan untuk berkomunikasi dengan akuntan pendahulu, pertanyaannya dapat berupa lisan atau tertulis dan biasanya mencakup permintaan keterangan tentang (a) informasi yang berkaitan dengan integritas manajemen (pemilik), (b) ketidaksepakatan dengan manajemen (pemilik) tentang prinsip akuntansi atau perlunya pelaksanaan prosedur tertentu, (c) kerjasama manajemen (pemilik) dalam penyedaan informasi tambahan atau revisian, jika diperlukan, dan (d) pemahaman akuntan pendahulu tentang alasan perubahan akuntan. Akuntan pengganti dapat membuat permintaan keterangan lain kepada akuntan pendahulu untuk memudahkan pelaksanaan perikatan kompilasi atau review. Akuntan pengganti juga dapat meminta izin dari akuntan pendahulu untuk melakukan akses ke kertas kerja akuntan pendahulu. Akuntan pengganti dilarang membuat pengacuan ke laporan atau pekerjaan akuntan pendahulu dalam laporannya sendiri, kecuali sebagaimana diizinkan secara khusus dalam SAR Seksi 200 [PSAR No. 02] Pelaporan atas Laporan Keuangan Komparatif atau SA Seksi 504 (PSA No. 52] Pengaitan Nama Auditor dengan Laporan Keuangan.

SAR SEKSI 500 Pelaporan atas Laporan Keuangan Pribadi yang Dimasukkan dalam Rencana Keuangan Pribadi Tertulis Seksi ini memberikan panduan pengecualian dari SAR Seksi 100 [PSAR No. 01 ] Kompilasi dan Review atas Laporan Keuangan, untuk laporan keuangan pribadi yang dimasukkan ke dalam rencana keuangan pribadi tertulis yang dibuat oleh akuntan, dan menyebutkan secara khusus bentuk laporan tertulis yang diharuskan berdasarkan pengecualian ini.1 Namun, Seksi ini tidak menghalangi akuntan dari usaha untuk mematuhi SAR Seksi 100 [PSAR No. 01 ] dalam perikatan semacam itu. Oleh karena tujuan laporan keuangan tersebut semata-mata untuk membantu pengembangan rencana keuangan pribadi klien, laporan keuangan tersebut seringkali tidak mencantumkan pengungkapan yang diharuskan oleh prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan berisi penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indone-sia atau dart basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Akuntan dapat menyerahkan rencana keuangan pribadi tertulis yang berisi laporan keuangan pribadi yang tidak diaudit kepada klien tanpa mematuhi persyaratan SAR Seksi 100 [PSAR No. 01], bila semua kondisi berikut ini dipenuhi: a. Akuntan telah membangun pemahaman dengan klien, lebih baik dalam bentuk tertulis, bahwa laporan keuangan: (1) Akan digunakan semata-mata untuk membantu klien dan penasihat'klien untuk mengembangkan tujuan dan sasaran keuangan pribadi klien.2 (ii) Akan digunakan untuk memperoleh kredit atau tujuan selain pengembangan tujuan dan sasaran tersebut.

b. Tidak ada satu pun hal yang diketahui oleh akuntan selama perikatan yang menyebabkan akuntan percaya bahwa laporan keuangan akan digunakan untuk memperoleh kredit atau tujuan selain pengembangan tujuan dan sasaran tersebut

Akuntan yang menggunakan pengecualian yang diberikan oleh Seksi ini harus menerbitkan laporan tertulis bahwa laporan keuangan yang tidak diaudit: a. Didesain semata-mata untuk membantu pengembangan rencana keuangan. b. Mungkin tidak lengkap atau berisi penyimpangan lain dari prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan harus tidak digunakan untuk memperoleh kredit atau untuk tujuan selain untuk pengembangan rencana keuangan pribadi. c. Belum diaudit, di-review, atau dikompilasi. Setiap laporan keuangan pribadi harus berisi acuan ke laporan akuntan.

Standar Jasa Konsultansi SJK SEKSI 100 DEFINISI DAN STANDAR JASA KONSULTANSI Praktisi Jasa Konsultansi adalah akuntan publik, yang terlibat dalam penyediaan jasa konsultansi untuk kliennya, atau siapa saja yang menyediakan jasa konsultansi untuk klien dengan mengatasnamakan akuntan publik. Proses Konsultansi adalah rangkaian kegiatan dengan pendekatan analitik dalam penyediaan jasa konsultansi. Secara rinci, proses tersebut merupakan gabungan kegiatan berikut ini: perumusan sasaran yang ditentukan oleh klien, penemuan fakta, perumusan masalah atau peluang, pengkajian berbagai alternatif, penentuan usulan tindakan, penyampaian temuan, implementasi, dan penindaklanjutan. Jasa Konsultansi adalah jasa profesional yang disediakan dengan memadukan kemahiran teknis, pendidikan, pengamatan, pengalaman, dan pengetahuan praktisi mengenai proses konsultansiI. Jasa konsultansi dapat meliputi jasa-jasa berikut ini: Konsultasi (Consultations). Jasa Pemberian Saran Profesional (Advisory Services). Jasa Implementasi. Jasa Transaksi. Jasa Penyediaan Staf dan Jasa Pendukung Lainnya. Jasa Produk. Definisi jasa konsultansi tidak mencakup hal berikut ini: a. Jasa yang diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik, seperti Pernyataan Standar Auditing (PSA), Pernyataan Standar Atestasi (PSAT), atau Pernyataan Standar Jasa Akuntansi dan Review (PSAR). Jasa ini dapat dilaksanakan bersamaan dengan jasa konsultansi tetapi hanya jasa konsultansi yang diatur oleh PSJK. b. Perikatan untuk pengisian Surat Pemberitahuan (SPT), pemberian nasihat atau perencanaan pajak, perwalian pajak, perencanaan keuangan pribadi atau jasa pembukuan; atau penyajian laporan tertulis atau pemberian nasihat lisan mengenai penerapan prinsip akuntansi untuk transaksi atau kejadian khusus. c. Rekomendasi dan komentar dari pelaksanaan jasa yang dikecualikan di atas.

TUGAS RANGKUMAN SEMINAR JASA ATESTASI

NAMA : M. IRFAN PRASETIADANI NIM : 05420030

FAKULTAS EKONOMI JURUSAN AKUNTANSI UNIVERSITAS DARMA PERSADA 2009