Tugas Rangkuman Individu 1.docx

Tugas Rangkuman Individu ( Eka Putri Sari_1606837985 )

Nomor Pokok Wajib Pajak ( Pasal 2 ) -

Setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

-

Direktorat Jenderal Pajak berhak menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau mengukuhkan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan apabila tidak melaksanakan kewajibannya.

-

Direktorat Jenderal Pajak dapat menghapus NPWP, apabila : o WP badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha. o WP BUT menghentikan usahanya di Indonesia. o WP sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai peraturan perundang – undangan.

-

Direktorat Jenderal Pajak harus memberi keputusan atas permohonan penghapusan NPWP dalam jangka waktu 6 bulan untuk wajib pajak orang pribadai , dan 12 bulan untuk wajib pajak badan.

Surat Pemberitahuan Tahunan ( Pasal 3 , 4, 5 , 6, 7 ) -

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang Rupiah, dan mendatangani serta menyampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikuhkan .

-

Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan : o Surat Pemberitahuan Masa => 20 hari setelah akhir masa pajak o Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi => 3 bulan setelah akhir tahun pajak o Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan => 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak.

-

Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahunan Tahunan Pajak Penghasilan paling lama dengan 2 bulan dengan cara menyampaikan pemberitahunan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur bedasar ketentuan Pertauran Menteri Keuangan.

-

Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dengan sesuai batas waktu dan batas waktu perpanjangan maka dapat diterbitkan surat teguran.

-

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan harus dilampiri dengan Laporan Keuangan

yang

diaudit oleh Akuntan Publik. -

Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka akan dikenai sanksi administrasi sebagai berikut : o Rp 500.000,00 ( Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai ) o Rp 100.000,00 ( Surat Pemberitahuan Masa lainnya ) o Rp 1.000.000,00 ( Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan o Rp 100.000,00 ( Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.

-

Sanksi Administrasi tidak dikenakan jika : o Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia o WP orang pribadi dan BUT yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha di Indonesia. o WP orang pribadi yang berstatus warga negara asing dan tidak tinggal di Indonesia o Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi. o WP yang terkena bencana , yang ketentuanyya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan o WP lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan ( Pasal 8 ) -

Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan syarat belum diperiksa oleh Direktur jenderal Pajak dan paling lama 2 tahun sebelum daluwarsa penetapan.

-

Apabila pembetulan Surat Pemberitahunan mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% atas jumlah

pajak yang kurang dibayar , dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. -

Wajib Pajak dapat mengungkapkan ketidakbenaran Surat Pemberitahuannya jika belum dilakukan penyidikan dan dikenai denda sebesar 150 % dari jumlah pajak yang kurang dibayar.

Pembayaran Pajak ( Pasal 9 dan 10 ) -

Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak terutang untuk suatu saat atau Masa paling lama 15 hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.

-

Apabila pembayaran dan penyetoran dilakukan setelah jatuh tempo, maka dikenai sanksi berupa administrasi sebesar 2% per bulan dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.

-

Surat pemberitahuan yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah harus dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal diterbitkan kecuali Bagi Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak didaerah tertentu dapat diperpanjang paling lama menjadi 2 bulan .

-

Tata cara pembayaran, penyetoran pajak, dan pelaporannya serta tata cara mengangsur dan menunda pembayaran pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan .

Pengembalian Kelebihan ( Pasal 11 ) -

Jika setelah diadakan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dengan jumlah kredit pajak menunjukkan jumlah selisih lebih atau telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang , Wajib Pajak berhak untuk meminta kembali kelebihan pembyaran pajak, dengan catatan Wajib Pajak tersebut tidak mempunyai utang pajak.

-

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah jangka waktu 1 bulan, maka Wajib Pajak berhak mendapatkan imbalan bunga sebesar 2% per bulan bulan atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, dihitung sejak permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diterima sampai dengan saat dilakukan pengembalian kelebihan.