Tugas Pkn.docx

NAMA

: SISKA YESIANA

NIM

: A1012161169

Kelas

: C (APK)

Mata Kuliah

: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Dosen

: Dr. Firdaus, S.H, M,Si

FAKULTAS

: HUKUM

Sistem politik yang dianut negara Indonesia adalah sistem politik demokrasi, yang mana warga negaranya berperan serta dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan. Demokrasi sebagai sistem politik bahwa warga negara atau masyrakat memperoleh perlakuan yang sama. Bingham Power, Jr menyatakan bahwa sistem-sistem politik demokrasi memiliki ciriciri sebagai berikut: 1. Legitimasi pemerintah didasarkan pada klaim bahwa pemerintah tersebut mewakili kenginan rakyat (hukum tertinggi disusun berdasarkan hal apa yang dibutuhkan oleh rakyat dan yang diinginkan oleh rakyat. Pemerintah memegang kekuasaan dan anggota parlemen harus patuh terhadap hukum yang berlaku. 2. Pengaturan

yang mengorganisasikan

perundingan

untuk

memperoleh

legitimasi

dilaksanakan melalui pemilihan umum. 3. Sebagian orang dewasa (orang-orang yang telah mencapai batas umur dan memenuhi syarat-syarat tertentu dapat ikut serta dalam proses pemilihan atau sebagai calon untuk menduduki jabatan penting. 4. Masyarakat memilih serta rahasia tanpa paksaan. 5. Pemimpin dan masyarakat memiliki hak dasar untuk berkumpul, berbicara, menyatakan pendapat dan kebebasan pers.

Sistem politik demokrasi memiliki prinsip sebagai berkut: a) Pemerintah mayoritas, bahwa banyak sistem pemerintahan dalam pelaksanaan politik demokrasi. b) Pemerintahan berdasarkan hukum, bahwa dalam prakteknya pemerintah harus patuh kepada aturan hukum yang berlaku dalam negaranya. c) Pemerintahan dengan diskusi. d) Managemennya terbuka. e) Kebebasan pers.

f) Partai politik lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya. g) Pembagian kekuasaan. Negara Indonesia cukup lama menganut sistem demokrasi, namun pada kenyataannya praktek pelaksanaan, sistem demokrasi tersebut masih jauh dari sempurna baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan sebagainya. Sistem pemerintahan yang tidak tegas dalam menangani masalah-masalah akan membuat masyarakat memiliki pemikiran yang negatif tentang kinerja dari pemerintahan tersebut. Dengan demikian pemerintahan tidak akan memiliki legitimasi. Penyalahgunaan kekuasaan dari para pemimpin yang hanya mengutamakan kepentingannya sendiri sehingga seringkali menindas rakyat kecil, sehingga yang miskin akan menjadi semakin miskin. Rakyat yang seharusnya memiliki peran penting dalam sebuah negara demokrasi, namun kehilangan hakknya karena perbuatan para penguasa yang tidak mementingkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah

seharunya

lebih

tegas

dalam

menentukan

sikap,

seharusnya

mensejahterakan rakyat dan menjalankan sistem pemerintahan demokrasi yang berlandaskan keadilan dan kejujuran menindak para pemimpin yang tidak bertanggungjawab berdasarkan hukum yang berlaku di Negara ini.