Tugas Perpajakan.docx

ANALISIS KASUS KETENTUAN UMUM DAN TATACARA PERPAJAKAN

Pembimbing: Ravika Permata Hati, SE, M.Ak Disusun Oleh : Kelompok I 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Asripa Hanum Harahap Hokti Susilawati Nanditta Maharani Putri Mega Lystiana Putri Mirna Melawati Reko Sri Ardiani Rahayu Yulvia Asliana Bulu dihe Yuyun Yuniarti

(17.10.0.116) (17.10.0.068) (17.10.0.093) (17.10.0.075) (17.10.0.076) (17.10.0.087) (17.10.0.061) (17.10.0.063) (17.10.0.098)

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN BATAM 2018/2019

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pajak merupakan penerimaan terbesar suatu Negara khususnya Negara Indonesia. Hampir 75% penerimaan negara saat ini bersumber dari pajak. Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan satu hal yang sangat wajar, ketika sumber daya alam, khususnya minyak bumi tidak bisa lagi diandalkan. Penerimaan dari suatu sumber daya alammempunyai umur relatif terbatas yang suatu saat akan habis dan tidak bisa diperbaharui lagi. Hal ini berbeda dengan pajak, sumber penerimaan ini mempunyai umur tidak terbatas,apalagi seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka akan semakin besar pula penerimaanNegara dari sektor pajak. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban negara dan peran serta masyarakat mengumpulkan dana untuk membiayai negara dan pembangunan nasional. Pajak yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat melalui perbaikan dan penambahan pelayanan publik, mengalokasikan pajak tidak hanya untuk rakyat pembayar pajak juga untuk kepentingan rakyat yang tidak wajib membayar pajak. Kemauan wajib pajak membayar pajak merupakan hal penting dalam pemungutan pajak. Penyebab kurangnya kemauan membayar pajak tersebut adalah karena azas perpajakan, yaitu karna hasil pemungutan pajak tidak langsung dinikmati oleh wajib pajak. Harus disadari bahwa jalan-jalan yang halus, pusat-pusat kesehatan masyarakat, pembangunan sekolah-sekolah negeri, irigasi yang baik, dan fasilitas-fasilitas publik lainnya yang dapat dinikmati oleh masyarakat merupakan hasil dari pembayaran pajak. Namun pada kenyataannya masyarakat tidak mau membayar pajak. Hal ini disebabkan masyarakat tidak pernah tahu wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak.

B. Rumusan Masalah Berdasarkan pada kasus PT. Fashion Style ditemukan beberapa masalah, yaitu: 1. Bagaimana kewajiban perpajakan dipusat dan di cabang? 2. Bagaimana kewajiban perpajakan di Kawasan Industri Kamo? 3. Bagaimana persyaratan yang harus dipenuhi dan bagaimana prosedur pemindahannya? 4. Bagaimana tatacara atau prosedur penghapusan NPWP dan bagaimana persyaratannya? C. Tujuan Makalah 1. Mengetahui kewajiban perpajakan dipusat dan di cabang. 2. Mengetahui kewajiban perpajakan di Kawasan Industri Kamo. 3. Mengetahui persyaratan dan prosedur pemindahan. 4. Mengetahui tatacara atau prosedurn penghapusan NPWP persyaratannya.

BAB II PEMBAHASAN KASUS:

dan

PT. FASHION STYLE merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang industri pakaian jadi. Perusahaan ini didirikan tanggal 5 April tahun 2008. Tempat kedudukan kantor pusat FASHIN STYLE adalah Kompleks Industri Muka Kuning Batu aji (KPP Batam Selatan) dan mempunyai beberapa cabang di Tanjung Pinang dan Tanjung Balai Karimun.

ANALISIS KASUS: A. Kewajiban perpajakan apa saja yang harus dilakukan oleh PT Fashion Style di pusat dan di cabang?  Kewajiban yang dilakukan tiap bulan : 1) Melapor dan atau membayar PPh pasal 25 atau disebut angsuran pph pasal 25. Bagi WP badan baru yang belum beroperasi komersial atau beroperasi komersial kurang dari 1 tahun maka penghitungan pajaknya menggunakan tarif umum. 2) Melapor dan atau membayar PPh pasal 21 (SPT Masa pph pasal 21) Bahasa mudahnya PPh pasal 21 adalah pemotongan dan pelaporan atas gaji/penghasilan karyawan yang bekerja pada perusahaan kita. 3) Melapor dan atau membayar PPN (SPT masa PPN) Khusus yang sudah terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Cara menghitung PPN yang harus dibayar tiap bulan adalah = Pajak keluaran dikuragi pajak Masukan.

 Kewajiban yang dilakukan setahun sekali :

Setelah tutup buku akhir tahun (akhir desember) maka perusahaan wajib membuat spt tahunan badan. Jika ada kekurangan bayar wajib di bayarkan sebelum spt tahunan disampaikan., paling lambar lapor spt tahunan tanggal 30 April.Sanksi jika terlambat lapor dikenakan denda 1 juta ( UU KUP 16 TAHUN 2009 pasal 3 dan 7). Untuk membuat SPT Tahunan badan syaratnya harus membuat minimal laporan keuangan ( laporan rugi laba dan neraca).  Kewajiban yang dilakukan ketika ada kegiatan

Kewajiban-kewajiban dibawah ini dilakukan jika pada bulan yang bersangkutan ada kegiatan, maka pada bulan depannya perlu dibayarkan pajaknya dan dilaporkan SPT nya. Jika tidak ada kegiatan maka tidak perlu bayar atau lapor. 1. PPh pasal 4 ayat 2 PPh pasal 4 ayat 2 bersifat final artinya penghasilan yang sudah dipotong pajak dengan tarif tertentu dan tidak perlu lagi diperhitungkan dalam penghitungan pph terutang yang harus dibayar dalam SPT. - Penghasilan atas transaksi penjualan tanah atau bangunan (tarif 5%) (PP NOMOR 71 TAHUN 2008 ) - Penghasilan atas transaksi persewaan tanah atau bangunan (tarif 10%) (KMK NOMOR 120/KMK.03/2002) - Penghasilan atas hadiah undian (tarif 25% ) (PER Dirjen Pajak No11/PJ/2015) - Penghasilan atas jasa konstruksi (PP NOMOR 40 TAHUN 2009) 2. PPh Pasal 23 PPh pasal 23 bersifat tidak final, artinya penghasilan harus diperhitungkan dalam penghitungan pph terutang yang harus dibayar dalam SPT. - Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan atau bangunan (tarif 2 %) (UU PPh pasal 23 ayat 2) - Dividen,bunga,royalti (15%) UU PPh pasal 23 ayat 1) B. Jika pada awal tahun 2019 depan, perusahaan akan membuka pabrik baru di Kawasan Industri Kamo, bagaimana kewajiban perpajakan di Kawasan Industri Kamo tersebut? Perusahan tersebut harus melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP di wilayah tempat pabrik tersebut di Kawasan Industri Kamo. Ada dua cara melaporkan usaha yaitu e-Registration dan non e-Registration. Pelaporan secara e-Registration adalah sebagai berikut : 1. Wajib Pajak sebagai Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 wajib

melaporkan

dikukuhkan

usahanya dan

sebagai

mengajukan

Pengusaha

Kena

permohonan Pajak

untuk dengan

menggunakan Formulir Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak 2. Permohonan pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik dengan mengisi Formulir Pengukuhan Pengusaha Kena

Pajak pada Aplikasi e-Registration yang tersedia pada laman Direktorat Jenderal Pajak di www.pajak.go.id 3. Permohonan pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak melalui Aplikasi e-Registration dianggap telah ditandatangani secara elektronik atau digital dan mempunyai kekuatan hukum. 4. Wajib Pajak yang telah menyampaikan Formulir Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak melalui Aplikasi e-Registration sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mengirimkan dokumen yang disyaratkan ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak. 5. Pengiriman dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan cara mengunggah (upload) salinan digital (softcopy) dokumen melalui Aplikasi e-Registration atau mengirimkannya dengan

menggunakan

Surat

Pengiriman

Dokumen

yang

telah

ditandatangani.

6. Apabila dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum diterima KPP dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah

penyampaian

permohonan

pengukuhan

secara elektronik

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan tersebut dianggap tidak diajukan 7. Apabila dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah diterima secara lengkap, KPP menerbitkan Bukti Penerimaan Surat secara elektronik. Cara melaporkan usaha untukmendapatkan PKP tidak secara e-Regitration: 1. Dalam hal Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan pengukuhan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), permohonan

pengukuhan

dapat

dilakukan

dengan menyampaikan

permohonan secara tertulis. 2. Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

3. Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal, tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak. 4. Penyampaian permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan: - secara langsung; - melalui pos; atau - melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir. 5. Terhadap penyampaian permohonan secara tertulis

sebagaimana

dimaksud pada ayat (4), KPP atau KP2KP memberikan Bukti Penerimaan Surat apabila permohonan dinyatakan telah diterima secara lengkap

6. Terhadap

penyampaian

permohonan

secara

tertulis

sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) yang diterima secara tidak lengkap berlaku ketentuan: - dalam hal permohonan disampaikan secara langsung, permohonan -

dikembalikan kepada Wajib Pajak; atau dalam hal permohonan disampaikan melalui pos atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir, KPP menyampaikan

pemberitahuan secara tertulis mengenai ketidaklengkapan tersebut. C. Pada awal tahun 2018, PT Fashion Style melakukan pemindahan kantor pusat ke Kawasan Industri Batu Ampar ( KPP Batam Utara). Persyaratan apa yang harus dipenuhi dan bagaimana prosedur pemindahan tersebut? Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi PT. Fashion Style dan prosedurnya adalah sebagai berikut : Tahap 1 - Isi Formulir Pindah Alamat (sesuai format DJP). Formulir ini kemudian diajukan kepada KPP lama (tempat perusahaan dikukuhkan -

menjadi PKP) setelah ditandatangani oleh direktur perusahaan. Wajib Pajak Badan (WPB) harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan SKD (Surat Keterangan Domisili) dari Kelurahan di lokasi baru. Fotokopi SKD harus diberikan kepada KPP baru sebagai

bukti bahwa Wajib Pajak Badan (WPB) telah berdomisili di lokasi yang -

bersangkutan. Siapkan NPWP lama, SKT (Surat Keterangan Terdaftar) dan PKP (Pengusaha Kena Pajak) yang asli untuk dikembalikan kepada KPP lama. Apabila direktur perusahaan tidak dapat mendatangi KPP, maka direktur harap mengirimkan perwakilan disertai dengan semua fotokopi dokumen yang disebutkan sebelumnya, surat kuasa (bertanda-tangan direktur) dan fotokopi KTP perwakilan yang ditunjuk oleh direktur perusahaan yang

-

bersangkutan. Direktur perusahaan / Wajib Pajak Badan (WPB) yang bersangkutan harus menyiapkan fotokopi KTP (atau KITAS atau paspor bila bukan warga negara Indonesia) selama proses berlangsung, karena termasuk dokumen yang dibutuhkan. Apabila tidak bisa hadir di KPP, direktur dapat mengirimkan perwakilan - disertai dengan semua fotokopi dokumen yang disebutkan sebelumnya, surat kuasa (bertanda-tangan direktur) dan fotokopi KTP perwakilan yang ditunjuk oleh direktur perusahaan yang bersangkutan. Akta perusahaan juga harus disiapkan apabila terdapat perubahan, misalnya nama perusahaan - serta fotokopi berupa bukti pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. SKD (Surat Keterangan Domisili) terbaru - baik yang asli maupun fotokopi - juga

harus diperlihatkan. Tahap 2 - Wajib Pajak Badan (Direktur / Perwakilan) harus memberikan seluruh dokumen dan NPWP ke kantor KPP lama (KPP tempat Wajib Pajak Badan dikukuhkan) dalam rangka pindah lokasi / domisili karena berniat ingin keluar dari KPP lama. KPP baru harus menerbitkan NPWP yang lalu ditembuskan lewat KPP lama, paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya Surat Pindah dari KPP lama. Di KPP Baru, Wajib Pajak Badan (WPB) mengisi formulir pendaftaran NPWP yang harus ditandatangani direktur perusahaan yang bersangkutan

Tahap 3 -

JIka WP Badan berpindah alamat dan alamat tersebut berada di luar wilayah KPP tempat dikukuhkan perusahaan (KPP lama), maka setelah 1 (satu) hari kerja, WP Badan dapat ke kantor KPP lama terlebih dahulu untuk mengambil Surat Pindah Keluar (diberikan oleh KPP), NPWP

-

dengan alamat baru, SKT (Surat Keterangan Terdaftar), dan Surat PKP. Kemudian, WP Badan harus memberikan kembali seluruh dokumen tersebut ke KPP baru. Di KPP Baru, Wajib Pajak Badan mengisi formulir

-

pendaftaran NPWP yang harus ditandatangani direktur perusahaan. Jika WP Badan berpindah alamat namun tetap berada didalam satu wilayah KPP yang sama, maka WP Badan hanya cukup pergi ke KPP Lama dan dapat mengambil kembali Surat Perubahaan Alamat, NPWP Baru, SKT, dan Surat PKP saja.

D. Jika perusahaan berencana menutup usaha, apakah NPWPnya dapat dihapuskan dan bagiamanakah persyaratannya? Wajib Pajak mengisi persyaratan, menandatangani dan menyampaikan formulir pemutakhiran data (bentuk formulir KP.PDIP.4.1-00) keKPP disertai lampiran berupa:  Fotokopi Akte Pembubaran dan Neraca Likuidasi bagi WP Badan yang    

telah dibubarkan; Fotokopi pencabutan Surat Persetujuan BKPM atau instansi terkait; Fotokopi Exit Permit Only (EPO) bagi WP Orang Pribadi; Surat pernyataan berakhirnya kegiatan usaha; Surat keterangan meninggal dari pihak yang berwenang bagi WP Orang

Pribadi;  Bukti pelunasan utang pajak (jika masih punya utang pajak);  Asli Surat Kuasa (bila diwakili kuasanya);

 Fotokopi KTP/identitas lain dari pemegang kuasa.

BAB III PENUTUP