Tugas Mata Pelajaran Sejarah Indonesia.docx

TUGAS MATA PELAJARAN SEJARAH INDONESIA MASA PEMERINTAHAN PRESIDEN SUSILO BAMBANG YUDHOUONO

OLEH:     

Ida Ayu Utami Prasetyari NI JERO AYU WIDIANTARI MADE ARDI WIDIARSANA DW AYU MADE WIKA PRAMI DEWI A.A ISTRI YULIANTI ANDINI

TAHUN PELAJARAN 2016/2017 SMK N 1 BANGLI

(30) (31) (32) (33) (34)

KATA PENGANTAR Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah berjudul “ Masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono" Adapun maksud dari tugas dan tujuan tugas dari pembuatan tugas ini adalah untuk memenehu salah satu tugas yang diberikn oleh guru pada mata pelajaran sejarah indonesia, sehingga kami mengucapkan trimakasih kepada beliau dan kepada semua pihak karena telah membantu dalam penyusunan tugas ini. Masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan di dalamnya sehingga segala bentuk saran dan kritik yang membangun sangat dibutuhkan untuk dijadikan sebagai pembelajaran yang lebih baik di masa mendatang. Akhir kata, semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.......................................................................................................................... Daftar Isi....................................................................................................................................

BAB I Pendahuluan 1.1 LatarBelakang...................................................................................................................... 1.2 RumusanMasalah................................................................................................................. 1.3 Tujuan...................................................................................................................................

BAB II Pembahasan 2.1 Masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono............................................... 2.2 Upaya untuk meningkatkan kesehjatraan masyarakat......................................................... 2.3 Reformasi di Bidang Politik dan Upaya Menjaga Kesolidan Pemerintahan....................... 2.4 Upaya untuk menyelesaikan konflik dalam negeri.............................................................

BAB 3 Penutup 3.1 Kesimpulan............................................................................................................................ 3.2 Saran...................................................................................................................................... Daftar Pustaka.............................................................................................................................

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang 1. Susilo Bambang Yudhoyono Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) adalah presiden Republik Indonesia keenam. Berbeda dengan presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono merupakan presiden pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat dalam proses Pemilu Presiden putaran II 20 September 2004. Lulusan terbaik AKABRI (1973) yang akrab disapa SBY ini lahir di Pacitan, Jawa Timur 9 September 1949. SBY adalah anak tunggal dari pasangan R. Soekotjo dan Sitti Habibah. Darah prajurit menurun dari ayahnya yang pensiun sebagai Letnan Satu. Sementara ibunya, Sitti Habibah adalah putri salah seorang pendiri Ponpes Tremas. Pendidikan Sekolah Rakyat adalah pijakan masa depan yang paling menentukan bagi SBY. Ketika duduk di bangku kelas lima, untuk pertama kalinya SBY kenal dan akrab dengan nama Akademi Militer Nasional (AMN), Magelang, Jawa Tengah. SBY kemudian melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri Pacitan. Sejak kecil, SBY bercita-cita untuk menjadi tentara dengan masuk Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri) setelah lulus SMA akhir tahun 1968. Namun, lantaran terlambat mendaftar, SBY tidak jadi masuk Akabri dan akhirnya dia menjadi mahasiswa Teknik Mesin Institut 10 November Surabaya (ITS). Kemudian, SBY justru memilih masuk Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama (PGSLP) di Malang, Jawa Timur sewaktu belajar di PGSLP Malang itulah, Susilo Bambang Yudhoyono mempersiapkan diri untuk masuk kembali ke Akabri. Tahun 1970, akhirnya SBY masuk Akabri di Magelang, Jawa Tengah, setelah lulus ujian penerimaan akhir di Bandung. SBY satu angkatan dengan Agus Wirahadikusumah, Ryamizard Ryacudu, dan Prabowo Subianto. Semasa pendidikan SBY yang mendapat julukan Jerapah, sangat menonjol. Terbukti, ketika dia meraih predikat lulusan terbaik Akabri 1973 dengan menerima penghargaan lencana Adhi Makasaya. Seusai menamatkan pendidikan militer pertamanya, SBY kemudian masih melanjutkan study militernya dengan pergi belajar ke beberapa universitas militer ternama.Perjalanan karier militer SBY dimulai dengan memangku jabatan sebagai Dan Tonpan Yonif Linud 330 Kostrad (Komandan Peleton III di Kompi Senapan A, Batalyon Infantri Lintas Udara 330/Tri Dharma, Kostrad) tahun 1974-1976, membawahi langsung sekitar 30 prajurit. Kefasihan dalam berbahasa Inggris, membuatnya terpilih mengikuti pendidikan lintas udara (airborne) dan pendidikan pasukan komando (ranger) di Pusat Pendidikan Angkatan Darat Amerika Serikat, Ford Benning, Georgia, 1975. Sekembalinya ke tanah air, SBY memangku jabatan Komandan Peleton II Kompi A Batalyon Linud 305/Tengkorak (Dan Tonpan Yonif 305 Kostrad) tahun 1976-1977

Upaya Presiden SBY untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya pada masa pemerintahannyaPemerintah memiliki prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk itu, ekonomi harus tumbuh dan politik perlu stabil. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan hal itu di hadapan 260 peserta Kongres X Legiun Veteran RI, Selasa (9/10/2012), di Markas Besar TNI di Cilangkap. "Tujuan pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, seraya terus menguruangi kemiskinan. Rakyat sejahtera dan tidak lagi miskin manakala kebutuhan dasarnya makin bisa dipenuhi. Pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, rasa aman, lingkungan hidup yang baik, dan sebagainya," kata Presiden. Menurut Yudhoyono, untuk bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat, ekonomi harus tumbuh baik. Kalau ekonomi tumbuh baik, lapangan pekerjaan akan tercipta. Mereka yang tadinya menganggur bisa bekerja, memiliki penghasilan, dan bisa membeli keperluan sehari-hari, hingga suatu saat tidak miskin lagi. Reformasi di Bidang Politik dan Upaya Menjaga Kesolidan Pemerintahan Pemerintahan yang solid berpengaruh terhadap kelancaran jalannya programprogram pemerintah sehingga upaya untuk menjaga kesolidan pemerintahan menjadi salah satu faktor penting keberhasilan program pemerintah. Seperti halnya pemerintahan pada era reformasi sebelumnya, pembentukan kabinet pemerintah merupakan hasil dari koalisi partai-partai yang mendukung salah satu pasangan calon presiden saat pemilu presiden, dengan demikian keberadaan koalisi dan hubungan partai-partai yang mendukung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus dijaga. Salah satu upaya untuk menjaga kesolidan koalisi pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah pembentukan Sekretariat Gabungan (Setgab) antara Partai Demokrat dengan partai-partai politik lainnya yang mendukung SBY Pembentukan Setgab juga bertujuan untuk menyatukan visi dan misi pembangunan agar arah koalisi berjalan seiring dengan kesepakatan bersama. Setgab merupakan format koalisi yang dianggap SBY sesuai dengan etika demokrasi dan dibentuk sebagai sarana komunikasi politik pada masa pemerintahan SBY (Suasta, 2013: 25). Sejalan dengan upaya menjaga kesolidan pemerintahan, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga melanjutkan reformasi politik seperti yang telah dirintis oleh pemerintahan sebelumnya pada era reformasi. Upaya untuk penerapan otonomi daerah dengan cara mengurangi wewenang pemerintah pusat dan memperluas wewenang pemerintah daerah dilakukan secara proporsional dan seimbang. (Suasta, 2013: 259). Selain itu, pemerintah juga mengupayakan reformasi birokrasi yang mengedepankan aspek transparansi, partisipasi dan akuntabilitas demi menciptakan good governance. Reformasi birokrasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah karena proses pengambilan keputusan dilakukan secara transparan dan dapat diakses oleh masyarakat terutama dalam pengambilan keputusan yang terkait langsung dengan hajat hidup orang banyak seperti masalah kenaikan BBM dan pengadilan terhadap para koruptor. Upaya untuk menyelesaikan konflik dalam negeri Selain berupaya untuk menjaga kedaulatan wilayah dari ancaman luar, upaya internal yang dilakukan pemerintah untuk menjaga kedaulatan wilayah adalah mencegah terjadinya disintegrasi di wilayah konflik. Konflik berkepanjangan di wilayah Aceh dan Papua yang belum juga berhasil diselesaikan pada masa pemerintahan presiden sebelumnya, mendapat perhatian serius dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kendati telah dilakukan pendekatan baru melalui dialog pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie termasuk dengan mencabut status DOM yang diterapkan oleh pemerintah Orde Baru, namun konflik di Aceh tidak kunjung selesai. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah berupaya untuk

lebih mengefektifkan forum-forum dialog mulai dari tingkat lokal Aceh hingga tingkat internasional. Di tingkat internasional, upaya tersebut menghasilkan Geneva Agreement (Kesepakatan Penghentian Permusuhan/Cessation of Hostilities Agreement (CoHA). Tujuan dari kesepakatan tersebut adalah menghentikan segala bentuk pertempuran sekaligus menjadi kerangka dasar dalam upaya negosiasi damai diantara semua pihak yang berseteru di Aceh. Namun pada kenyataannya, CoHA dan pembentukkan komite keamanan bersama belum mampu menciptakan perdamaian yang sesungguhnya. Belum dapat dilaksanakannya kesepakatan tersebut dikarenakan minimnya dukungan di tingkat domestik, baik dari kalangan DPR maupun militer selain tidak adanya pula dukungan dari pihak GAM (Gerakan Aceh Merdeka). (Yudhoyono, 2013). Selain berupaya menyelesaikan konflik Aceh melalui perundingan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga melakukan pendekatan langsung dengan masyarakat Aceh melalui kunjungan yang dilakukan ke Aceh pada tanggal 26 November 2004. Dalam kunjungan tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menekankan pentingnya penerapan otonomi khusus di Aceh sebagai sebuah otonomi yang luas. Presiden juga berupaya untuk membicarakan amnesti dengan DPR bagi anggota GAM seraya menekankan bahwa solusi militer tidak akan menyelesaikan masalah Aceh secara permanen. B. Rumusan Masalah Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka kami menyusun rumusan masalah sebagai berikut : 1. Siapakah SBY sebenarnya? 2. Upaya Presiden SBY untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya pada masa pemerintahannya? 3. Reformasi di Bidang Politik dan Upaya Menjaga Kesolidan Pemerintahan? 4. Upaya untuk menyelesaikan konflik dalam negeri? C. Tujuan Masalah Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, tujuan dari penyusunan makalah ini sebagai berikut : 1.Untuk mengetahui siapakah SBY sebenarnya. 2. Untuk mengetahui Upaya Presiden SBY untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya pada masa pemerintahannya. 3. Untuk mengetahui Reformasi di Bidang Politik dan Upaya Menjaga Kesolidan Pemerintahan. 4. Untuk mengetahui Upaya untuk menyelesaikan konflik dalam negeri.

BAB II PEMBAHASAN A. Latar Belakang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 1. Latar Belakang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 1. Susilo Bambang Yudhoyono Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) adalah presiden Republik Indonesia keenam. Berbeda dengan presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono merupakan presiden pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat dalam proses Pemilu Presiden putaran II 20 September 2004. Lulusan terbaik AKABRI (1973) yang akrab disapa SBY ini lahir di Pacitan, Jawa Timur 9 September 1949. SBY adalah anak tunggal dari pasangan R. Soekotjo dan Sitti Habibah. Darah prajurit menurun dari ayahnya yang pensiun sebagai Letnan Satu. Sementara ibunya, Sitti Habibah adalah putri salah seorang pendiri Ponpes Tremas. Pendidikan Sekolah Rakyat adalah pijakan masa depan yang paling menentukan bagi SBY. Ketika duduk di bangku kelas lima, untuk pertama kalinya SBY kenal dan akrab dengan nama Akademi Militer Nasional (AMN), Magelang, Jawa Tengah. SBY kemudian melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri Pacitan. Sejak kecil, SBY bercita-cita untuk menjadi tentara dengan masuk Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri) setelah lulus SMA akhir tahun 1968. Namun, lantaran terlambat mendaftar, SBY tidak jadi masuk Akabri dan akhirnya dia menjadi mahasiswa Teknik Mesin Institut 10 November Surabaya (ITS). Kemudian, SBY justru memilih masuk Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama (PGSLP) di Malang, Jawa Timur sewaktu belajar di PGSLP Malang itulah, Susilo Bambang Yudhoyono mempersiapkan diri untuk masuk kembali ke Akabri. Tahun 1970, akhirnya SBY masuk Akabri di Magelang, Jawa Tengah, setelah lulus ujian penerimaan akhir di Bandung. SBY satu angkatan dengan Agus Wirahadikusumah, Ryamizard Ryacudu, dan Prabowo Subianto. Semasa pendidikan SBY yang mendapat julukan Jerapah, sangat menonjol. Terbukti, ketika dia meraih predikat lulusan terbaik Akabri 1973 dengan menerima penghargaan lencana Adhi Makasaya. Seusai menamatkan pendidikan militer pertamanya, SBY kemudian masih melanjutkan study militernya dengan pergi belajar ke beberapa universitas militer ternama.Perjalanan karier militer SBY dimulai dengan memangku jabatan sebagai Dan Tonpan Yonif Linud 330 Kostrad (Komandan Peleton III di Kompi Senapan A, Batalyon Infantri Lintas Udara 330/Tri Dharma, Kostrad) tahun 1974-1976, membawahi langsung sekitar 30 prajurit. Kefasihan dalam berbahasa Inggris, membuatnya terpilih mengikuti pendidikan lintas udara (airborne) dan pendidikan pasukan komando (ranger) di Pusat Pendidikan Angkatan Darat Amerika Serikat, Ford Benning, Georgia, 1975. Sekembalinya ke tanah air, SBY memangku jabatan Komandan Peleton II Kompi A Batalyon Linud 305/Tengkorak (Dan Tonpan Yonif 305 Kostrad) tahun 1976-1977. Beliau pun memimpin Pleton ini bertempur di Timor Timur. Sepulang dari Timor Timur, SBY menjadi Komandan Peleton Mortir 81 Yonif Linud 330 Kostrad (1977). Setelah itu, beliau ditempatkan sebagai Pasi-2/Ops Mabrigif Linud 17 Kujang I Kostrad (1977-1978), Dan Kipan Yonif Linud

330 Kostrad (1979-1981), dan Paban Muda Sops SUAD (1981-1982).Selanjutnya, SBY dipercaya menjabat Dan Yonif 744 Dam IX/Udayana (1986-1988) dan Paban Madyalat Sops Dam IX/Udayana (1988), sebelum mengikuti pendidikan di Sekolah Staf dan Komando TNI-AD (Seskoad) di Bandung dan keluar sebagai lulusan terbaik Seskoad 1989. SBY pun sempat menjadi Dosen Seskoad (1989-1992), dan ditempatkan di Dinas Penerangan TNI-AD (Dispenad) dengan tugas antara lain membuat naskah pidato KSAD Jenderal Edi Sudradjat. Ketika Edi Sudradjat menjabat Panglima ABRI, SBY ditarik ke Mabes ABRI untuk menjadi Koordinator Staf Pribadi (Korspri) Pangab Jenderal Edi Sudradjat (1993). Ada banyak sekali jabatan militer yang kemudian dijabat oleh SBY, puncaknya adalah ketika dia dipercaya bertugas ke Bosnia Herzegovina untuk menjadi perwira PBB (1995). SBY menjabat sebagai Kepala Pengamat Militer PBB (Chief Military Observer United Nation Protection Force) yang bertugas mengawasi genjatan senjata di bekas negara Yugoslavia berdasarkan kesepakatan Dayton, AS antara Serbia, Kroasia dan Bosnia Herzegovina. Setelah kembali dari Bosnia, beliau diangkat menjadi Kepala Staf Kodam Jaya (1996). Kemudian menjabat Pangdam II/Sriwijaya (1996-1997) sekaligus Ketua Bakorstanasda dan Ketua Fraksi ABRI MPR (Sidang Istimewa MPR 1998) sebelum menjabat Kepala Staf Teritorial (Kaster) ABRI (1998-1999) 2. Upaya Presiden SBY untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya pada masa pemerintahannya Pemerintah memiliki prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk itu, ekonomi harus tumbuh dan politik perlu stabil. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan hal itu di hadapan 260 peserta Kongres X Legiun Veteran RI, Selasa (9/10/2012), di Markas Besar TNI di Cilangkap. "Tujuan pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, seraya terus menguruangi kemiskinan. Rakyat sejahtera dan tidak lagi miskin manakala kebutuhan dasarnya makin bisa dipenuhi. Pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, rasa aman, lingkungan hidup yang baik, dan sebagainya," kata Presiden. Menurut Yudhoyono, untuk bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat, ekonomi harus tumbuh baik. Kalau ekonomi tumbuh baik, lapangan pekerjaan akan tercipta. Mereka yang tadinya menganggur bisa bekerja, memiliki penghasilan, dan bisa membeli keperluan sehari-hari, hingga suatu saat tidak miskin lagi. Ketika ekonomi tumbuh, dunia usaha membayar pajak sehingga pendapatan negara meningkat. Pendapatan negara itu dikelola untuk membiayai pembangunan dan jalannya pemerintahan. Menurut Presiden, pemerintah tidak hanya mengikuti teori ekonomi trickle down effect. "Kita tidak hanya menyerahkan pada hukum ekonomi, tapi pemerintah juga aktif melakukan upaya langsung menyentuh rakyat untuk kesejahteraan rakyat. Ekonomi jalan tengah," katanya. Dalam Pidato Kenegaraan di hadapan Sidang Paripurna DPR RI, 16 Agustus 2009, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), perihal pembangunan pro rakyat bermula dari suatu pertanyaan, untuk siapakah pembangunan dilakukan? Apakah pembangunan untuk manusia, atau manusia untuk pembangunan? Apakah pembangunan hanya untuk sekelompok tertentu saja? Dan dalam rangka menjawab pertanyaan tersebut, maka Pembangunan untuk Semua (Development for All) menjadi sebuah tema dari pidato Presiden Susilo Bambang

Yudoyono (SBY) pada waktu itu. Pada pidato tersebut diuraikan pembangunan untuk semua mengandung pengertian bahwa negara tidak membeda-bedakan, setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Karena itu, negara harus memastikan agar tidak ada kelompok-kelompok masyarakat yang tertinggal dalam proses pembangunan. Pada hakikatnya, pembangunan suatu bangsa harus bersifat inklusif, menjangkau dan mengangkat derajat seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah nusantara. Kita mesti maju dan makmur bersama, tidak maju dan makmur sendiri-sendiri. Jika kesatuan bangsa diibaratkan sebuah rantai, kekuatannya adalah pada rantai yang terlemah. Strategi Pembangunan untuk Semua bertujuan untuk memperkuat setiap rangkaian dalam keseluruhan rantai persatuan dan kesejahteraan bangsa. Paradigma Pembangunan untuk Semua, dalam konteks Indonesia, hanya dapat dilakukan dengan menerapkan enam strategi dasar pembangunan. 3. Reformasi di Bidang Politik dan Upaya Menjaga Kesolidan Pemerintahan Pemerintahan yang solid berpengaruh terhadap kelancaran jalannya programprogram pemerintah sehingga upaya untuk menjaga kesolidan pemerintahan menjadi salah satu faktor penting keberhasilan program pemerintah. Seperti halnya pemerintahan pada era reformasi sebelumnya, pembentukan kabinet pemerintah merupakan hasil dari koalisi partai-partai yang mendukung salah satu pasangan calon presiden saat pemilu presiden, dengan demikian keberadaan koalisi dan hubungan partai-partai yang mendukung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus dijaga. Salah satu upaya untuk menjaga kesolidan koalisi pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah pembentukan Sekretariat Gabungan (Setgab) antara Partai Demokrat dengan partai-partai politik lainnya yang mendukung SBY Pembentukan Setgab juga bertujuan untuk menyatukan visi dan misi pembangunan agar arah koalisi berjalan seiring dengan kesepakatan bersama. Setgab merupakan format koalisi yang dianggap SBY sesuai dengan etika demokrasi dan dibentuk sebagai sarana komunikasi politik pada masa pemerintahan SBY (Suasta, 2013: 25). Sejalan dengan upaya menjaga kesolidan pemerintahan, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga melanjutkan reformasi politik seperti yang telah dirintis oleh pemerintahan sebelumnya pada era reformasi. Upaya untuk penerapan otonomi daerah dengan cara mengurangi wewenang pemerintah pusat dan memperluas wewenang pemerintah daerah dilakukan secara proporsional dan seimbang. (Suasta, 2013: 259). Selain itu, pemerintah juga mengupayakan reformasi birokrasi yang mengedepankan aspek transparansi, partisipasi dan akuntabilitas demi menciptakan good governance. Reformasi birokrasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah karena proses pengambilan keputusan dilakukan secara transparan dan dapat diakses oleh masyarakat terutama dalam pengambilan keputusan yang terkait langsung dengan hajat hidup orang banyak seperti masalah kenaikan BBM dan pengadilan terhadap para koruptor. Untuk membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat, pemerintah memaksimalkan penggunaan media sosial seperti SMS online dan twitter. Melalui media tersebut, partisipasi masyarakat dalam perjalanan pemerintahan diharapkan meningkat. Di sisi lain pemerintah dapat dengan cepat mengetahui pendapat masyarakat terkait masalah-masalah tertentu termasuk opini masyarakat terhadap berbagai kebijakan pemerintah dalam kasus-kasus yang dianggap krusial. 4. Upaya untuk menyelesaikan konflik dalam negeri

Selain berupaya untuk menjaga kedaulatan wilayah dari ancaman luar, upaya internal yang dilakukan pemerintah untuk menjaga kedaulatan wilayah adalah mencegah terjadinya disintegrasi di wilayah konflik. Konflik berkepanjangan di wilayah Aceh dan Papua yang belum juga berhasil diselesaikan pada masa pemerintahan presiden sebelumnya, mendapat perhatian serius dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kendati telah dilakukan pendekatan baru melalui dialog pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie termasuk dengan mencabut status DOM yang diterapkan oleh pemerintah Orde Baru, namun konflik di Aceh tidak kunjung selesai. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah berupaya untuk lebih mengefektifkan forum-forum dialog mulai dari tingkat lokal Aceh hingga tingkat internasional. Di tingkat internasional, upaya tersebut menghasilkan Geneva Agreement (Kesepakatan Penghentian Permusuhan/Cessation of Hostilities Agreement (CoHA). Tujuan dari kesepakatan tersebut adalah menghentikan segala bentuk pertempuran sekaligus menjadi kerangka dasar dalam upaya negosiasi damai diantara semua pihak yang berseteru di Aceh. Namun pada kenyataannya, CoHA dan pembentukkan komite keamanan bersama belum mampu menciptakan perdamaian yang sesungguhnya. Belum dapat dilaksanakannya kesepakatan tersebut dikarenakan minimnya dukungan di tingkat domestik, baik dari kalangan DPR maupun militer selain tidak adanya pula dukungan dari pihak GAM (Gerakan Aceh Merdeka). (Yudhoyono, 2013). Selain berupaya menyelesaikan konflik Aceh melalui perundingan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga melakukan pendekatan langsung dengan masyarakat Aceh melalui kunjungan yang dilakukan ke Aceh pada tanggal 26 November 2004. Dalam kunjungan tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menekankan pentingnya penerapan otonomi khusus di Aceh sebagai sebuah otonomi yang luas. Presiden juga berupaya untuk membicarakan amnesti dengan DPR bagi anggota GAM seraya menekankan bahwa solusi militer tidak akan menyelesaikan masalah Aceh secara permanen. Selain konflik di Aceh, konflik lain yang berpotensi menjadi konflik berskala luas adalah konflik bernuansa agama di Poso. Konflik yang dimulai pada tahun 1998 tersebut terus berlanjut hingga masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Salah satu kebijakan presiden untuk menyelesaikan konflik Poso adalah dengan mengeluarkan Intruksi Presiden No 14 Tahun 2005 tentang langkah-langkah komprehensif penanganan masalah Poso. Melalui Inpres tersebut, Presiden menginstruksikan untuk: 1. Melaksanakan percepatan penanganan masalah Poso melalui langkahlangkah komprehensif, terpadu dan terkoordinasi. 2. Menindak secara tegas setiap kasus kriminal, korupsi dan teror serta mengungkap jaringannya. 3. Upaya penanganan masalah Poso dilakukan dengan tetap memperhatikan Deklarasi Malino 20 Desember 2001. Selain konflik Aceh dan Poso, konflik lain yang mendapat perhatian serius pemerintah adalah konflik di Papua. Seperti halnya konflik di Aceh, upaya untuk menyelesaikan konflik di Papua juga mengedepankan aspek dialog dan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kurangnya keadilan bagi masyarakat Papua menimbulkan adanya perlawanan dan keinginan sebagian masyarakat untuk memisahkan diri dari NKRI.

BAB III SIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan

Dari Paparan atau penjelasan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa sesuai dengan makalah “Presiden Susilo Bambang Yudhoyono” kami dapat menyimpulkan bahwa siapakah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebenarnya, Upaya untuk meningkatkan kesehjatraan masyarakat, Reformasi di Bidang Politik dan Upaya Menjaga Kesolidan Pemerinthan, Upaya untuk menyelesaikan konflik dalam negeri. Jika dicermati Selain berupaya untuk menjaga kedaulatan wilayah dari ancaman luar, upaya internal yang dilakukan pemerintah untuk menjaga kedaulatan wilayah adalah mencegah terjadinya disintegrasi di wilayah konflik. Konflik berkepanjangan di wilayah Aceh dan Papua yang belum juga berhasil diselesaikan pada masa pemerintahan presiden sebelumnya, mendapat perhatian serius dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kendati telah dilakukan pendekatan baru melalui dialog pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie termasuk dengan mencabut status DOM yang diterapkan oleh pemerintah Orde Baru, namun konflik di Aceh tidak kunjung selesai. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah berupaya untuk lebih mengefektifkan forum-forum dialog mulai dari tingkat lokal Aceh hingga tingkat internasional. Di tingkat internasional, upaya tersebut menghasilkan Geneva Agreement (Kesepakatan Penghentian Permusuhan/Cessation of Hostilities Agreement (CoHA). Pemerintah memiliki prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk itu, ekonomi harus tumbuh dan politik perlu stabil. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan hal itu di hadapan 260 peserta Kongres X Legiun Veteran RI, Selasa (9/10/2012), di Markas Besar TNI di Cilangkap. "Tujuan pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, seraya terus menguruangi kemiskinan. Rakyat sejahtera dan tidak lagi miskin manakala kebutuhan dasarnya makin bisa dipenuhi. Pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, rasa aman, lingkungan hidup yang baik, dan sebagainya," kata Presiden. Menurut Yudhoyono, untuk bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat, ekonomi harus tumbuh baik. Kalau ekonomi tumbuh baik, lapangan pekerjaan akan tercipta

3.2 Saran Kita sebagai penduduk indonesia hendaknya menghormati presiden kami, berfikir dengan tindakan sebelum dilakukan. jangan sampai melakukan tindakan yang merugikan masyarakat. Menyadari bahwa penulis masih jauh dari kata sempurna, kedepannya penulis akan lebih fokus dan details dalam menjelaskan tentang makalah di atas dengan sumber - sumber yang lebih banyak yang tentunya dapat di pertanggung jawabkan.