Tugas Mandiri 3

Tugas mandiri 3.1 Hukum menurut para ahli: 1. Plato; Hukum adalah seperangkat peraturan-peraturan yang tersusun dengan baik dan teratur dan bersifat mengikat hakim dan masyarakat.

2. Immanuel Kant; Hukum adalah segala keseluruhan syarat dimana seseorang memiliki kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain dan menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.

3. Achmad Ali; Hukum merupakan seperangkat norma mengenai apa yang benar dan salah, yang dibuat dan diakui eksistensinya oleh pemerintah, baik yang tertuang dalam aturan tertulis maupun yang tidak, terikat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh, dan dengan ancaman sanksi bagi pelanggar aturan norma itu.

Persamaan: ketiga ahli tersebut berpendapat bahwa hukum adalah sesuatu yang dapat mengatur tata cara hidup yang benar untuk mencegah pelanggaran norma yang ada

Perbedaan: ruang lingkup dari definisi 3 lebih luas dan menyangkut hukum di seluruh aspek masyarakat. sedangkan definisi 1 dan 2 terbatas pada hukum untuk pelaku kejahatan yang dihakimi

pendapat saya: hukum adalah sesuatu yang mengikat dimana ia memiliki sanksi terhadap yang melanggar tugas mandiri 3.2 contoh hukum publik:pidana dan tata negara. Pidana : pembunuhan,pencurian,pemerkosaan,penganiayaan,penipuan Contoh Hukum Material : Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Dagang, dan lain-lain. Contoh hukum yurispridensi: 1.Pencurian arus listrik 2.Perkara perceraian 3.Pewarisan harta gono gini 4.Perjanjian internasional 5.Keputusan perdamaian 6.Terdakwa mengalami gangguan jiwa

Contoh hukum traktat Perjanjian ekstradisi untuk memulangkan pelaku criminal antarnegara-negara ASEAN. Perjanjian kerja sama di bidang pertahanan dan ideologi, seperti NATO. Contoh hukum formal adalah : Hukum acara pidana dan Hukum acara perdata. Contoh hukum undang undang Contoh hukum Hukum tertulis yang dikodifikasikan. Contoh : Kitab Undangundang Hukum Pidana ( KUHP ),- Kitab Undang Undang

Hukum Perdata ( KUHPdt ),- Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD); Hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan. Contoh: Undangundang ( UU ),- Peraturan Pemerintah ( PP ),- Keputusan Presiden (Kepres).Contoh Undang-undangUndang-undang Nomor 36 tahun 2009 - tentang kesehatan Contoh hukum kebiasaan tidak membuang sampah sembarangan contoh hukum kua Hukum Islam adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang diserap dari produk hukum sebagaimana tercantum dalamberbagai kitab fiqh yang telah ditulis oleh para ulama seperti tentang perkawinan, warisan, zakat,wakaf, dan haji Contoh hukum ius constitutum

Perda, UUD 1945 dan amandemennya 3. KUH Dagang 4. UU Tipikor 5. KUH Perdata

ius constituendum contoh hukum negatif : rancangan undang-undang (RUU)

tugas mandiri 3.3 1. Aristoteles (teori etis) Menurutnya tujuan hukum ialah semata-mata untuk mencapai keadilan. Maksudnya adalah memberikan kepada setiap orang atau masyarakat, apa yang menjadi haknya. Disebut dengan teori etis karena isi hukumnya semata-mata ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang adil dan yang tidak adil. Jeremy Bentham (teori utilitis) Menurutnya hukum bertujuan untuk mencapai kefaedahan atau kemanfaatan. Artinya hukum itu bertujuan untuk menjamin kebahagiaan bagi sebanyak-banyaknya orang ataupun masyarakat.

Van Apeldorn Menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mengatur tata tertib dan pergaulan hidup manusia secara damai dan adil, dan hukum itu sendiri menghendaki perdamaian.

2. Berdasarkan rumusan tujuan hukum menurut para ahli, dapat disimpulkan persamaan dari tujuan tersebut adalah untuk mencapai suatu kondisi positif di masyarakat. Perbedaan rumusan tujuan hukum yang di ungkapakan para pakar ada pada kondisi postif yang ingin dicapai. Aristoteles hanya menghendaki keadilan, Jeremy Bentham menghendaki adanya kebahagiaan bagi masyarakat, sedangkan Van Appledorn menghendaki ketertiban dan perdamaian. Tugas mandiri 3.4

1. Sangat kasihan karena yang dihukum adalah Wanita Tua yang harusnya disayangi. 2. Nenek Minah telah mencuri 3 buah kakao. 3. Menurut saya, Itu kewajiban pengadilan. Tapi akan lebih baik jika diselesaikan dengan cara Kekeluargaan. 4. Ya kita kan sebagai Warga negara yang baik seharusnya bisa menaati peraturan Negara. Itu sudah kewajiban aparat penegak hukum untuk menindak yang bersalah

Tugas mandiri 3.5 Pengadilan yang berwenang dalam kasus tersebut ada 2, yakni Pengadilan Militer yang akan memeriksa dan menindaklanjuti 5 tersangka yang merupakan BIN, dan Pengadilan Negeri yang akan memeriksa dan menindaklanjuti 2 tersangka yang merupakan warga sipil. Hal itu karena di dalam Undang-Undang telah dibedakan peradilan mana yang berwenang sesuai dengan kompetennya. Uji kompetensi bab 3 1. Kemukakan 3 pengertian hukum dari para ahli hukum yang kamu ketahui kemudian jelaskan letak persamaan dan perbedaannya!

• Prof. Dr. Van Kan → Hukum merupakan segala peraturan yang mempunyai sifat memaksa yang diadakan untuk mengatur dan melindungi kepentingan orang di dalam masyarakat.

• Bellfoid → Hukum merupakan aturan yang berlaku di suatu masyarakat yang mengatur tata tertib masyarakat itu atas dasar kekuasaan yang ada pada masyarakat. • Duguit Hukum merupakan tingkah laku anggota masyarakat, aturan yang penggunaannya di saat tertentu di acuhan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan atas kepentingan bersama terhadap orang yang melanggar peraturan.

persamaan : yaitu memberi pelanggaran bagi siapapun yg melanggar hukum tsb agar masyarakat tertib akan hukum yg berlaku

Perbedaan : Dari segi isinya letak perbedaanya terletak pada cara memberikan sanksi kepada para pelanggar hukum itu sendiri

2. jelaskan pengertian tata hukum Indonesia? Tata hukum suatu negara adalah tata hukum yang ditetapkan atau disahkan oleh negara itu. Jadi tata hukum Indonesia adalah tata hukum yang ditetapkan oleh pemerintah negara Indonesia. 3. Jelaskan klasifikasi hukum menurut kepustakaan ilmu hukum

1). Berdasarkan sumbernya,hukum dapat dibagi sebagai berikut.

Hukum undang-undang,yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Hukum kebiasaan,yaitu hukum yang terletak dalam peraturanperaturan kebiasaan. Hukum traktat,yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antar negara. Hukum yurisprudensi,yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. 2). Berdasarkan bentuknya, hukum dapat dibagi sebagai berikut. Hukum tertulis, yang dibedakan atas dua macam sebagai berikut. 1.Hukum tertulis yang dikodifikasikan, yaitu hukum yang disusun secara lengkap, sistematis, teratur, dan dibukukan sehingga tidak perlu lagi peraturan pelaksanaan. Misalnya UU Perkawinan, UU Dagang, KUHP, UU Perlindungan Anak, UU Agraria, UU HAM dan sebagainya. 2.Hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan, yaitu hukum yang meskipun tertulis, tetapi tidak disusun secara sistematis, tidak lengkap, dan masih terpisah-pisah sehingga masih sering memerlukan peraturan pelaksanaan dalam penerapannya. Misalnya, Traktat, Konvenan, Perjanjian Bilateral, dan sebagaianya. Hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang hidup dan diyakini oleh warga masyarakat serta dipatuhi dan tidak dibentuk menurut prosedur formal, tetapi lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat itu sendiri, misalnya Hukum Adat. 3). Berdasarkan tempat berlakunya, hukum dapat dibagi sebagai berikut.

Hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah suatu negara tertentu. Hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antarnegara dalam dunia internasional. Hukum internasional berlaku universal. Hukum asing, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah negara lain. Hukum gereja, yaitu kumpulan-kumpulan norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya. 4). Berdasarkan waktu berlakunya hukum dapat dibagi sebagai berikut . a. Ius Constitutum ( hukum positif ) , yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu . contohnya UUD RI tahun 1945 . b. Ius Constituendum ( hukum negatif / prospektif ) , yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang . contohnya, Rancangan Undang- Undang ( RUU ) c. Hukum asasi ( hukum alam ) , yaitu hukum yang berlaku dimana-mana dalam segala waktu dan untuk segala bangsa di dunia. Hukum ini tidak mengenal batas waktu, melainkan berlaku untuk selama-lamanya terhadap siapapun dan di seluruh tempat. 5). Berdasarkan cara mempertahankannya , hukum dapat dibagi sebagai berikut . Hukum Material , yaitu hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku umum tentang hal-hal yang

dilarang dan di bolehkan untuk dilakukan. Misalnya , Hukum Pidana, hukum perdata, hukum dagang dsb. Hukum formal , yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material. Misalnya , Hukum Acara Pidana ( KUHAP ), Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Peradilan , Tata Usaha Negara , Hukum Acara , dsb. 6). Berdasarkan sifatnya , hukum dapat dibagi sebagai berikut . Hukum yang memaksa , yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak. Misalnya , jika melakukan pembunuhan maka sanksinya secara paksa wajib dilaksanakan hukuman. Hukum yang mengatur , yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Dengan kata lain , hukum yang mengatur hukuman antar individu yang baru berlaku apabila yang bersangkutan tidak menggunakan alternatif lain yang dimungkinkan oleh hukum ( Undang – Undang ). Contohnya , ketebtuan dalam pewarisan ab-intesto ( pewarisan berdasarkan Undang – Undang ), Baru memungkinkan untuk dilaksanakan jika tidak ada surat wasiat ( testamen ) . 7). Berdasarkan wujudnya , hukum dapat dibagikan sebagai berikut . Hukum Objektif , yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih yang berlaku umum. Dengan pengertian , hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenal orang atau golongan tertentu .

Hukum Subjektif , yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seorang atau lebih. Hukum subjektif sering juga disebut hak . 8). Berdasarkan isinya , hukum dapat dibagikan sebagai berikut .

Hukum privat , yaitu hukum yang mengatur hubunganhubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan . Hukum publik , yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapannya atau hubungan negara dengan perseorangan ( warga negara ). 4. Jelaskan perbedaan antara kompetensi absolut dan kompetensi relatif dari suatu lembaga peradilan

Kompetensi absolut artinya adalah, dari beberapa jenis peradilan, setiap jenis ini memiliki wewenang menangani perkara yang tertentu sifatnya. Kewenangan ini bersifat mutlak atau absolut karena peradilan lain tidak bisa menangani perkara yang bukan wewenangnya.

Misalnya perkara pidama dan perdata harus ditangani di peradilan umum (Pengadilan Negeri), dan perkara perceraian bagi pemeluk agama Islam di Pengadilan Agama.

Kompetensi relatif artinya adalah, dari pengadilan yang sejenis ini manakah yang akan menangani suatu perkara.

Misalnya kasus perampokan terjadi di Tanjung Priok. Maka yang berwenang menangani perkara pidana ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Utara, karena Tanjung Priok adalah wilayah hukum pengadilan tersebut. 5. Jelaskan perangkat lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum,peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara dan mahkamah konstitusi

1.lingkungan peradilan umum: kekuasaan kehakiman dilingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan MA. pengadilan negeri berperan dalam peroses pemeriksaan, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata ditingkat pertama. pengadilan tinggu berperan dalam menyelesaikan perkara pidana dan perdata pada tingkat kedua atau banding. 2. lingkungan peradilan agama: kekuasaan kehakiman dilingkungan peradilan agama dilakukan oleh pengadilan agama. berdasarkan pasal 49 UU RI Nomor 3 Tahun 2006, pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang orang yang beragama islam dibidang perkawainan, waris, wasiat, hbah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah. 3.lingkungan peradilan militer: berperan dalam menyelenggarakan proses peradilan dalam lapangan hukum pidana 4. lingkungan PTUN: berperan dalam proses penyelesaian sengketa tata usaha negara. sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik dipusat maupun didaerah, sebagai akibat

dari dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku 5.MK: merupakan salah satu lembega negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan 6. Mengapa kita mesti mematuhi hukum ? jelaskan ! Karena sebagai masyarakat yang baik dan bermoral, sudah sepantasnya mengikuti dan mematuhi hukum yang telah ada dan terlaksana sejak dulu, Karena agar kita jera dengan perbuatan yang sudah diperbuat dan jika tidak ada hukum maka akan banyak oknum yang melakukan tindak kejahatan. 7. Deskripsikan contoh contoh perilaku yang menunjukkan kepatuhan terhadap hukum di lingkungan keluarga,sekolah, masyarakat dan negara

Keluarga Selalu menaata perkataan orang tua juga mengerjakan apa yg disuruhkan oleh orang tua sekolah menaati peraturan yg berlaku disekolah dan mendengarkan perkataan ibu bapak guru masyarakat selalu bersikap santun terhadap sesama dan saling menolong

negara menaati pancasila