Analisis Wacana.docx

ANALISIS WACANA Anggota komisinVII DPR dari Partai Golongan Karya Satya Widya Yudha menegaskan pemerintah tidak boleh mundur terkait dengan pewajiban pelaku usaha, baik PT Freeport Indonesia maupun Newmont, untuk membangun smelter tembaga katoda di Indonesia. Anggota

menegaskan pemerintah

tidak

boleh baik

PT

Freeport

komisinVII

mundur

terkait Indonesia

maupun

DPR dari Partai

dengan

Newmont,

untuk

Golongan Karya

pewajiban

membangun

Satya

pelaku usaha

tembaga

Widya

Yudha

smelter

katoda

di

Indonesia S

P

O

Pel.

Ket. Yang di tuju

FN

FV

FN

FV

FN

Dia mengatakan hal itu menanggapi sikap Newmont yang akan menggugat ke International Center for Setlement of Investment Disputes (ICSID) terkait dengan kebijakan pelanggaran ekspor konsentrat mineral oleh Pemerintah Indonesia. Dia mengatakan menanggapi

yang akan menggugat terkait

hal itu

ke International Center kebijakan

sikap Newmont

for

Setlement

Investment

dengan pelanggaran

of ekspor

konsentrat

Disputes mineral

(ICSID)

oleh

Pemerintah Indonesia

S

P

Pel

Ket perihal

FN

FV

FV

FN

Perusahaan itu menuntut adanya putusan sela yang mengizinkannya mengekspor konsentrat tembaga. Perusahaan itu

menuntut

adanya putusan sela mengekspor konsentrat yang mengizinkannya

tembaga.

S

P

Pel

Ket tujuan

FN

V

FN

FV

Menurut Satya, perusahaan pemegang kontrak karya yang memproduksi konsentrat sebenarnya telah diberi relaksasi. Menurut Satya, perusahaan yang pemegang kontrak karya

memproduksi sebenarnya

konsentrat

S

P

FN

FV

telah

diberi

relaksasi Pel

Ket pernyataan FA

Dalam relaksasi itu, katanya, konsentrat yang telah memenuhi kadar pemurnian tetap bisa diekspor, dengan syarat perusahaan membayar uang jaminan dan bea keluar ekspor. Dalam relaksasi itu, tetap bisa diekspor katanya,

dengan syarat

perusahaan

konsentrat

membayar

uang

yang telah memenuhi

jaminan dan bea

kadar pemurnian

keluar ekspor.

S

P

FN

FV

Konj

Ket tujuan FN

Dalam rapat dengan DPR itu, Menteri ESDM Jero Wacik meminta dukungan komisi VII DPR dalam melawan gugatan arbitrase yang dilayangkan Newmont. Dalam

rapat meminta

komisi VII DPR

dalam

yang

dengan DPR itu, dukungan

melawan

dilayangkan

Menteri ESDM

gugatan

Newmont

Jero Wacik

arbitrase

S

P

O

Pel

Ket tujuan

FN

FV

FN

FV

FV

Namun demikian, Wacik juga akan tetap membuka ruang renegosiasi dengan perusahaan asal Amerika Serikat tersebut. Namun Wacik

demikian, membuka juga

akan

ruang renegosiasi

dengan

perusahaan

asal Amerika Serikat

tetap

tersebut S

P

Pel

Ket

FN

V

FN

FN

Menurut dia, permasalahan ekspor konsentrat Newmont, hanya menyisakan poin persoalan kesepakatan royalti. Menurut dia

permasalahan ekspor konsentrat hanya menyisakan

poin persoalan

Newmont

kesepakatan royalti

S

P

O

Pel

Ket

FPron

FV

FV

FV

FN

Kedua perusahaan bersedia membayar ketika kontrak karya sudah tidak berlaku. Kedua perusahaan

bersedia membayar

ketika kontrak karya sudah tidak berlaku

S

P

Ket penjelasan

FNum

FV

FN

Anggota komisi VII DPR dari Partai Demokrat Milton Pakpahan selaku pimpinan sidang menyatakan mendukung penuh kepada pemerintah untuk melawan Newmont di pengadilan arbitrase. Anggota komisi VII mendukung penuh DPR

dari

kepada pemerintah

untuk

melawan

Partai

Newmont

Demokrat

Milton

pengadilan

Pakpahan

selaku

arbitrase

di

pimpinan sidang S

P

O

Ket

FN

FV

FN

FV

Peneliti dari Lembaga Pengkajian Penelititan dan Pengembangan Ekonomi (LP3E) Kamar Dagang dan Industri Indonesia Ina Primiana melihat kasus arbitrase Newmont ini merupakan peringatan bagi pemerintah Indonesia.

Peneliti

dari

Pengkajian

Lembaga melihat

Penelititan

Pengembangan

kasus

dan

arbitrase merupakan

Newmont ini

peringatan

Ekonomi

bagi

pemerintah

(LP3E) Kamar Dagang dan

Indonesia

Industri Indonesia Ina Primiana S

P

O

Ket

FN

V

FN

FV

Pemerintah harus bergerak cepat melakukan evaluasi atas seluruh perjanjian investasi bilateral. Pemerintah

harus

bergerak

cepat atas

melakukan evaluasi

seluruh

perjanjian

investasi bilateral

S

P

O

N

FV

FN

Ina mengingatkan ada sekitar 67 perjanjian investasi bilateral (PIB) yang harus dievaluasi atau direnegosiasi kembali. Ina

mengingatkan

ada sekitar 67 perjanjian yang investasi bilateral (PIB)

harus

dievaluasi

atau

direnegosiasi kembali

S

P

Pel

Ket

N

FV

FNum

FV

Menurutnya, sebagian besar ketentuan di PIB lebih menonjolkan kewajiban negara penerima investasi (host state) dibandingkan dengan kewajiban investor. Menurutnya, sebagian lebih menonjolkan

kewajiban

besar

penerima investasi dengan

ketentuan

di

PIB

(host state)

negara dibandingkan kewajiban

investor

S

P

O

Ket

FN

FV

FN

FN

SINTAKSIS (MENGANALISIS WACANA BERITA UTAMA MEDIA MASA) Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Sintaksis Dosen : Arief Loekman, M. Hum.

Disusun Oleh. Ridwan Maulana Sidik 13211020 Tingkat IIA Semester IV

SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP) GARUT 2014-2015 Jl. Pahlawan No. 32 Telp. (0262)540649 Tarogong –Garut

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim. Sryukur alhamdulillah, penulis panjatkan ke Hadirat Allah SWT yang telah memberikan pertolongan serta kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas mengenai Analisis Wacana.

Dan tidak lupa shalawat dan sallam semoga tercurah limpahkan kepada nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, dan semoga sampai kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi’in tabi’at, dan kita sebagai umatnya. Karena atas kerja keras beliaulah ajaran yang paling sempurna, paling suci, dan yang paling di ridhoi Allah SWT. yakni Islam, dapat tersampaikan kepada kita umat manusia.

Analisis Wacana ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sintaksis yang di berikan oleh Bpk. Arief Loekman, M. Hum.

Saya berharap tugas ini dapat diterima, walaupun mungkin masih jauh dari sempurna. Maka dari itu, kritik dan saran dari pihak-pihak yang kompeten untuk perbaikan, pada buku sederhana ini apabila akan ditugaskan kembali tidak akan terjadi hal yang sama dalam kekurangan buku ini. Garut 19 Juni 2015 Penyusun.