Tugas Makalah Perencanaan Pembangunan.docx

TUGAS MAKALAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ‘’SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH ’’

Dosen Pengampu: PUJI WAHYULI, MM

Penyusun: RIO ADI NUGROHO SAKANARUDIN SITI KHAFIZAH

JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS SYARI’AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDIN JAMBITAHUN AJARAN 2018

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah SWT. atas limpahan kasih sayang dan bimbinganNya, sehingga penulis mampu menyelesaikan makalah yang berjudul “Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah”. Dalam Penulisan makalah ini penulis merasa masih banyak kekurangan-kekurangan baik pada teknis penulisan maupun materi, mengingat akan kemampuan yang dimiliki. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat penulis harapkan demi penyempurnaan pembuatan makalah ini. Akhirnya penulis berharap semoga Allah memberikan imbalan yang setimpal pada mereka yang telah memberikan bantuan, dan dapat menjadikan semua bantuan ini sebagai ibadah, Amiin Yaa Robbal ‘Alamiin.

Penyusun

i

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ........................................................................................................................... i Daftar Isi .................................................................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang ............................................................................................................... 1 2. Rumusan Masalah .......................................................................................................... 2 3. Tujuan Makalah ............................................................................................................. 2

BAB II PEMBAHASAN

1. Permasalahan Perencanaan Pembangunan di Indonesia ................................................ 3 2. Sasaran Pokok Sistem Perencananaan Pembangunan Nasional dan Dokumen Perencanaan Pembangunan ............................................................................................ 4 3. Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan ............................................. 4 4. Mekanisme penyusunan rencana Pembangunan ............................................................ 6 5. Perencanaan dan Penganggaran ..................................................................................... 6 6. Peradilan atau Monitoring dan Evaluasi ........................................................................ 7 7. Perencanaan pembangunan Nasional dan Daerah ......................................................... 8

BAB III PENUTUP

Kesimpulan ................................................................................................................................ 11 Daftar Pustaka ............................................................................................................................ 12

ii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Didalam melakukan pembangunan, setiap Pemerintaah memerlukan perencanaan yang akurat serta diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap pembangunan yang dilakukannya. Seiring dengan semakin pesatnya pembangunan bidang ekonomi, maka terjadi peningkatan permintaan data dan indikator-indikator yang menghendaki ketersediaan data sampai tingkat Kabupaten/ Kota. Data dan indikator-indikator pembangunan yang diperlukan adalah yang sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang berlangsung secara sadar, terencana dan berkelanjutan dengan sasaran utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia atau masyarakat suatu bangsa. Ini berarti bahwa pembangunan senantiasa beranjak dari suatu keadaan atau kondisi kehidupan yang kurang baik menuju suatu kehidupan yang lebih baik dalam rangka mencapai tujuan nasional suatu bangsa. Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta menjalankan roda perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan sosial. Struktur perencanaan pembangunan diIndonesia berdasarkan hirarki dimensi waktunya berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dibagi menjadi perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek (tahunan), sehingga dengan Undang-Undang ini kita mengenal satu bagian penting dari perencanaan wilayah yaitu apa yang disebut sebagai rencana pembangunan nasional yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-Nasional), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL) Peraturan Pimpinan KL dan daerah yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) sebagai kelengkapannya dan terakhir Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

1

B. Rumusan Masalah 1. Apa Yang Menjadi Permasalahan Perencanaan Pembangunan di Indonesia .? 2. Apa Sasaran Pokok Sistem Perencananaan Pembangunan Nasional dan Dokumen Perencanaan Pembangunan.? 3. Bagaimana Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan.? 4. Bagaimana Mekanisme penyusunan rencana Pembangunan .? 5. Perencanaan dan Penganggaran 6. Bagaimana Peradilan atau Monitoring dan Evaluasi nya .? 7. Perencanaan pembangunan Nasional vs Daerah

C. Tujuan Makalah Selain untuk menunainkan tugas, pemakalah bertujuan agar mahasiswa lebih mengetahui,memahami, dan mengerti mengenai Sistem Perencanaaan Pembangunan.Sebagai tambahan , diharapkan dengan adanya pembahasan ini dapat membantu mahasiswa yang ingin mendalami ilmu pemerintahan.

2

BAB II PEMBAHASAN

A. Permasalahan Perencanaan Pembangunan di Indonesia Perencanaan merupakan aspek yang penting dalam melakukan setiap kegiatan dari yang memiliki skala kecil, sampai skala makro seperti negara. Perencanaan pembangunan ialah suatu program untuk strategi pemerintah nasional, dalam menjalankan campur tangan pemerintah untuk mempengaruhi permainan kekuatan-kekuatan pasar, supaya terjadi perkembangan dalam proses sosial. (Kadariah, 1979). Indonesia sebagai negara yang besar memiliki berbagai tantangan dalam melakukan perencanaan pembangunan ekonominya. Letak geografis yang beranekaragam membuat Indonesia sulit melakukan pemerataan pembangunan perekonomian. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa lebih dari 50% kegiatan ekonomi saat ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Di dalam jangka panjang pemerintah harus menghantarkan masyarakat indonesia kepada kemakmuran, kesejahteraan lahir dan batin, serta harus mengatasi masalah jangka panjang seperti masalah pertumbuhan ekonomi. Sedangkan di dalam jangka pendek pemerintah dituntut untuk selalu dapat membantu menciptakan iklim usaha yang kondusif/ mendukung semua pihak. Sedangkan di pihak lain harus dapat mengatasi masalah-masalah ekonomi jangka pendek. Dan sesungguhnya, keberhasilan pemerintah dalam jangka panjang tidak terlepas dari kemampuanya menangani masalah-masalah ekonomi jangka pendek. Ada beberapa hal permasalahan yang menjadi pokok yang harus diselesaikan yakni Melingkupi Permasalahan: a) Pembangunan dalam bidang ekonomi seperti contoh : Meningkatnya pengangguran dan kemiskinan,Pola persebaran investasi PMA yang belum merata b) Pembangunan social bidang pendidikan kesehatan dan gizi,pembangunan prasarana wilayah yang begitu kompleks dari mulai hal transportasi,sampai penurunannya kapasitas pemda dan pembiayaannya dalam pengelolaan infrastruktur c) Pembangunan sumber daya alam yang masih lemah seperti hal nya kemacetan.kawasan kumuh,ahli fungusi lahan pertanian menjadi pemukiman secara signifikan,meningkatnya urbanisasi, serta RTRW belum sepenuhnya menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang dan fokus pada perencanaan contoh nyata adalah permalasahan pada kota besar seperti jakarta yang seharusnya menjadi contoh baik pembangunan Perencanaan akan baik,tetapi kadang dalam fakta pelaksanaannya tidak seperti seharusnya tertera dalam acuan yang ada secara sistematis.Hal ini terjadi karena beberapa faktor dan permasalahannya tidak ada kaitannya perencanaan dengan pelaksanaan yang seharusnya,pada faktor sumber daya manusia aparat tidak siap atau tidak kompeten dalam ikut 3

serta dibagian perencanaan pembangunan.maka diperlukan pendalaman perencanaan lebih jauh untuk menyiapkan Sumber daya yang lebih memadai dan menunjang. serta dalam hal perencanaan sebaiknya masyarakat diberi kesempatan berpartisipasi sehingga menjadi pendukung berjalan dengan baik pembangunan yang diharapkan.

B. Sasaran Pokok Sistem Perencananaan Pembangunan Nasional dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka panjang, jangka menegah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsure peyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Perencanaan itu ada sebagai tindak antisipasi kegagalan mekanisme pasar, dalam menghadapi ketidakpastian masa yang akan datang, dan juga untuk mengarahkan kegiatan pembangunan. Berbagai macam permasalahan yang dihadapi peren perencanaan pembangunan Indonesia, maka sasaran pokok SPPN antara lain: 1. Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan. 2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah 3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. 4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat Dalam proses perwujudan SPPN, terdapat lima dokumen yang dijadikan sebagai bukti nyata dari hasil kegiatan perencanaan yang telah dilakukan sebelumnya. Lima dokumen perencanaan tersebut yaitu: a)

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).

b)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

c)

Rencana Strategis (Renstra).

d)

Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

e)

Rencana Kerja Institusi (Renja).

C. Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Salah satu sasaran utama SPPN 2004 adalah untuk meningkatkan keterpaduan dan sinergitas perencanaan antara pusat dan daerah serta antar daerah terkait. Hal ini sangat penting 4

artinya dalam rangka mewujudkan kesatuan arah dan efisiensi proses pembangunan secara nasional sehingga sasaran yang dituju akan akan dapat diwujudkan secara lebih cepat dan tepat. Aspek ini menjadi lebih penting dalam era otonomi dewasa ini dimana daerah diberikan kewenangan yang lebih luas sehingga dapat menentukan sendiri arah, strategi dan kebijakan pembangunan sendiri. Di dalam SPPN 2004, upaya untuk meningkatkan keterpaduan dan sinergitas pembangunan nasional tersebut dilakukan dengan jalan menciptakan keterkaitan antara dokumen perencanaan pembangunan yang disusun oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah, mulai dari RPJP sampai dengan Renja SKPD antara tingkat nasional dan daerah. Bahkan keterkaitan ini tidak hanya antar dokumen perencanaan, tetapi sampai kepada dokumen anggaran. Keterkaitan pertama yang sangat penting dan harus diupayakan semaksimal mungkin adalah antar RPJP nasional dan RPJP Daerah. Sebagaimana ditetapkan dalam SPPN 2004, penyusunan RPJP daerah harus mengacu pada RPJP nasional, Hal ini sangat penting artinya untuk menjaga agar pelaksanaan pembangunan daerah dalam jangka panjang searah, terpadu dan saling mendukung dengan pelaksanaan pembangunan nasional, Dalam rangka ini Undang-undang No. 7 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional telah mengamanatkan bahwa periode RPJP Nasional harus sama dengan periode RPJP Daerah yaitu 2005-2025, walaupun waktu penyusunan RPJP daerah tergantung dari pelaksanaan PILKADA daerah bersangkutan. Disamping itu, Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2006 dan No. 08 Tahun 2008 juga memberikan acuan yang lebih rinci tentang tata cara dan sistematika penyusunan dokumen perencanaan baik untuk tingkat nasional maupun tingkat daerah. Keterkaitan selanjutnya yang perlu diupayakan adalah antara RPJM Nasional dengan RPJM Daerah. Mengingat pembangunan daerah adalah bagian intergral dari pembangunan nasional, maka keterkaitan antara RPJM daerah dengan RPJM nasional merupakan keharusan untuk mewujudkan keterpaduan dan sinergi pembangunan. Selanjutnya agar pembangunan dalam daerah sendiri juga dapat dilakukan secara terpadu maka keterkaitan antara RPJMD dan Renstra SKPD dari masing-masing dinas perlu pula diwujudkan. Keterkaitan ini menjadi lebih penting lagi dalam era otonomi daerah dimana dinas dan instansi telah berfungsi sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan bukan lagi sebagai wakil dari instansi teknis dari pemerintah pusat. Hubungan antara RPJM nasional dengan Rencana Strategis Kementerian dan Lembaga (Renstra KL) dan hubungan antara RPJMD dengan Renstra SKPD adalah bersifat mengikat (menjadi pedoman). Sedangkan hubungan antara RPJM nasional dan RPJM daerah adalah bersifat konsultatif yang berarti bahwa penyusunan RPJMD harus memperhatikan RPJM nasional. RPJM dan Renstra adalah dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode 5 tahun, Agar perencanaan pembangunan menjadi lebih operasional, maka rencana jangka menengah ini perlu dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan (Annual Planning). Mengikuti terniinolgi dan istilah teknis resmi yang ditetapkan dalam SPPN 2004, rencana tahunan pada tingkat nasional dinamakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang disusun oleh pemerintah pusat. Sedangkan pada tingkat daerah rencana tahunan tersebut disebut sebagai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hubungan Renstra KL dengan RKP dan Renstra SKPD dan RKPD adalah bersifat 5

mengikat yaitu penyusunan rencana tahunan harus berpedoman pada rencana limatahunan. Sedangkan hubungan antara Renstra KL dan Renstra SKPD adalah bersifat konsultatif yaitu penyusunan Renstra SKPD harus memperhatikan Renstra KL. Sesuai dengan SPPN 2004, RKPD merupakan dasar untuk penyusunan Rencana Anggaran dan Pendapatan Daerah (RAPBD). Karena itu penyusunan RKPD tersebut perlu dilakukan secara lebih rinci dengan tekanan utama pada penetapan program dan kegiatan prioritas tahun bersangkutan Disamping itu, untuk memudahkan penyusunan RAPED, program dan kegiatan dalam RKPD harus pula mencakup indikator dan target kinerja serta perkiraan kebutuhan dana untuk mendukung pelaksanaan masing-masing program dan kegiatan tersebut.

D. Mekanisme Penyusunan Rencana Pembangunan Proses dan mekanisme penyusunan rencana pembangunan ada dua yaitu ada rencana pembangunan nasional dan juga rencana pembangunan daerah. Pada dasarnya, mekanisme atau alur penyusunan rencana pembangunan nasional dengan daerah sama, dan perbedaannya hanya terletak di lembaga yang terlibat pada setiap tahapan perencanaan.Berikut merupakan alur penyusunan rencana pembangunan yaitu: a) Menteri perencanaan pembangunan nasional dibantu oleh BAPPENAS menyiapkan rancangan berupa konsep awal RPJP Nasional, dan Kepala BAPPEDA menyiapkan rancangan RPJP untuk daerahnya masing-masing. b) Rancangan RPJP Nasional dan RPJP Daerah kemudian dijadikan bahan utama bagi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) jangka panjang. (dalam Musrenbang diikutsertakan pemuka, tokoh masyarakat, pemuka adat, cerdik pandai, LSM, dll) hal ini untuk menyerap aspirasi masyarakat dalam memberikan masukan. c) Kemudian, rincian prosedur pelaksanaan Musrenbang ini diatur lebih lanjut dalam surat edaran Mendagri dan Menteri Perencanaan Pembangunan. E. Perencanaan dan Penganggaran Perencanaan dan penganggaran daerah merupakan cermin dari efektifitas pengelolaan keuangan daerah yang baik untuk menunjang keberhasilan desentralisasi fiskal. Proses perencanaan dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. RPJPD merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun. Setelah RPJMD ditetapkan, pemerintah daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah. Kepala daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umum APBD. Rancangan kebijakan Umum APBD yang telah dibahas kepala daerah bersama DPRD, 6

selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD (KUA). Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, pemerintah daerah dan DPRD membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) yang disampaikan oleh kepala daerah. Kemudian Kepala daerah menerbitkan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD sebagai pedoman kepala SKPD menyusun RKA-SKPD berdasarkan nota kesepakatan. Setelah RKA-SKPD dibuat, selanjutnya adalah menyusun rencana peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Rencana peraturan tersebut akan dievaluasi kemudian ditetapkan oleh kepala daerah menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.

F. Peradilan atau Monitoring dan Evaluasi Menurut PP 39/2006, disebutkan bahwa Monitoring merupakan kegiatan rutin, sedang berjalan dan internal, dipergunakan untuk mengumpulkan informasi terhadap keluaran, hasil dan indikator yang akan dipergunakan untuk Mengevaluasi kinerja program. Evaluasi dilakukan secara periodik dan berkala, menganalisis data yang telah diperoleh dari Monitoring untuk memberikan penilaian atas pelaksanaan rencana, dan sebagai umpan balik periodik kepada pemangku kepentingan utama. Evaluasi berdasar SPPN Pasal 29 UU No 25/2004 Tentang SPPN: Pimpinan Kementerian/ Lembaga melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Kementerian/ Lembaga periode sebelumnya dan Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah periode sebelumnya. Adapun proses Evaluasi Pasal 29 UU No 25/2004 Tentang SPPN: Menteri/ Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan Kementerian/ Lembaga dan evaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah. Manfaat Evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan Nasional/ Daerah untuk periode berikutnya. Tujuan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan, antara lain: a) Untuk menjamin terlaksananya kebijakan, program dan proyek sesuai dengan target dan rencana yang telah ditetapkan (on Track – on Schedulle) (M) b) Agar ada umpan balik terhadap kebijakan, program dan proyek, untuk diteruskan dilanjutkan dengan perbaikan atau dihentikan (M/E) c) Untuk membantu pemangku kepentingan belajar lebih banyak mengenai kebijakan, program dan proyek (E) d) Agar kebijakan, program dan proyek mampu mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik (akuntabilitas) (E)

Periodisasi Pelaksanaan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan, melalui tahapan sebagai berikut:

7

a) Tahap Perencanaan (ex ante). Tahapan dilakukan sebelum ditetapkannya rencana pembangunan, tahapan ini untuk melihat rasionalitas pilihan, target dan kesuaian antar dokumen perencanaan. b) Tahap Pelaksanaan (on going). Tahapan dilakukan saat pelaksanaan Kegiatan, tahapan ini untuk menjamin kegiatan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. c) Tahap Pasca Pelaksanaan (ex post). Tahapan dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana berakhir. Bertujuan untuk menilai pencapaian (keluaran/ hasil/ dampak) program mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan, serta untuk menilai efisiensi, efektivitas dan dampak terhadap sasaran), ataupun manfaat dari suatu program. Evaluator adalah pihak (perseorangan/kelompok) yang melakukan evaluasi pelaksanaan suatu kegiatan. Jenis evaluator yaitu: a) Evaluator Internal : biasanya mengetahui lebih banyak mengenai Sejarah, organisasi, budaya, problem, keberhasilan dan mungkin berada terlalu dekat (dengan yang dievaluasi) b) Evaluator Eksternal : Punya kredibilitas yang lebih tinggi dan keahlian yang lebih spesifik, dan tidak terikat dengan keputusan-keputusan administratif dan keuangan c) Evaluator Independen: terbebas dari pengaruh apapun, tidak Fokus dan Politis. d) Evaluator Partisipatif : sebuah langkah lebih radikal keluar dari model evaluasi mandiri, wakil dari pemangku kepentingan (termasuk penerima manfaat) bekerjasama merancang, melaksanakan dan menerjemahkan sebuah evaluasi, evaluator eksternal bertindak sebagai fasilitator dan instruktur, tidak ada Sub-ordinasi (Atasan – Bawahan), evaluator eksternal lebih fokus pada membuat penilaian. Yang dilakukan oleh Evaluator antara lain: merencanakan evaluasi, melaksanakan atau menjalankan evaluasi (atau mempekerjakan staf untuk melaksanakan evaluasi), berkonsultasi dan berkoordinasi dengan semua pemangku kepentingan, mengidentifikasi standar efektifitas, mencari, mengumpulkan, menganalisa, menginterpretasikan dan melaporkan data serta temuan, memberikan rekomendasi, mengelola anggaran evaluasi dan mengembangkan teori perubahan/Evaluasi.

G. Perencanaan pembangunan Nasional vs Daerah

Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2004, sesuai dengan apa yang dilakukan pada tingkat nasional, setiap daerah juga diwajibkan menyusun seperangkat dokumen perencanaan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD. Mekanisme penyusunan dokumen perencanaan tersebut pada tingkat daerah juga sama dengan apa yang dilakukan 8

pada tingkat nasional. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah mengapa hal ini diperlukan dan apa perbedaan prinsipil yang mengharuskan masing-masing daerah untuk menyusun sendiri dokumen perencanaannya sebagai pasangan dari dokumen perencanaan pada tingkat nasional. Secara umum ada 4 hal pokok yang menjadi dasar pertimbangan utama yang menyebabkan perlunya masing-masing daerah menyusun dokumen perencanaannya sendiri. Keempat hal tersebut adalah sebagai berikut: 1. Struktur pembangunan daerah berbeda dengan struktur pembangunan nasional. 2. Pada pembangunan daerah terdapat interaksi yang erat dengan daerah lainnya baik 3. dalam bentuk perdagangan, perpindahan penduduk dan mobilitas modal. 4. Struktur dan komponen keuangan daerah berbeda dengan keuangan nasional. 5. Ruang lingkup kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pembangunan 6. daerah berbeda dengan lingkup kewenangan pemerintah pusat. Perbedaan struktur pembangunan nasional dan daerah terletak pada ruang lingkup dan sistem perencanaan pembangunan yang digunakan. Dari segi ruang lingkup, pembangunan nasional jelas mencakup keseluruhan negara Indo- nesia, sedangkan pembangunan daerah hanya mencakup kegiatan pembangunan yang terjadi pada daerah bersangkutan saja. Sistem pembangunan nasional lebih banyak bersifat sektoral sesuai dengan susunan organisasi pemerintah. Sedangkan sistem pembangunan yang digunakan pada tingkat daerah lebih banyak bersifat regional dengan mengutamakan keterkaitan antar sektor. Dalam hal ini, aspek lokasi dan tata~ruang menjadi penting karena kondisi geografis daerah yang sangat bervariasi. Dengan demikian pola pembangunan pada suatu daerah akan berbeda dibandingkan dengan daerah lainnya. Perbedaan pola pembangunan daerah tersebut menyebabkan masing- masing daerah perlu menyusun sendiri perencanaan pembangunannya dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan nasional. Berbeda dengan tingkat nasional, pada tingkat daerah terdapat interaksi yang sangat erat antara suatu daerah dengan daerah lainnya, terutama yang berdekatan. Interaksi ini dapat terjadi dalam bentuk perdagangan antar daerah, perpindahan penduduk dan perpindahan modal antar daerah. Ini berarti bahwa kemajuan pembangunan suatu daerah akan sangat ditentukan pula oleh apa yang terjadi didaerah sekitarnya, dan hal ini harus dipertimbangkan secara kongkrit dalam perencanaan pembangunan daerah. Sedangkan dalam perencanaan pembangunan nasional, interaksi antar daerah ini diabaikan dan yang ada adalah interaksi dengan negara lain dalam bentuk perdagangan internasional dan penanaman modal asing, Perbedaan struktur keuangan nasional dan daerah sangat dirasakan terutama dalam era otonomi daerah, Pada tingkat nasional, penerimaan negara terutama berasal dari pajak (PPN dan PPh) dan pengahsilan dari minyak bumi. Sedangkan pada tingkat daerah sumber utama penghasilan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik dalam bentuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumberdaya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Karena itu, tidaklah mengherankan bilamana kemampuan keuangan daerah menjadi sangat bervariasi, tergantung dari potensi daerah masing-masing. Perbedaan kemampuan

9

keuangan daerah menyebabkan daerah harus menggunakan strategi, kebijakan dan program pembangunan yang berbeda sesuai dengan kondisi keuangannya masing-masing. Dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kewenangan dalam pengelolaan pembangunan dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik propinsi maupun kabupaten dan kota. Kewenangan pemerintah pusat terletak pada pengelolaan pertahanan dan keamanan, politik luar negeri, moneter dan keuangan, peradilan dan agama. Sedangkan kewenangan propinsi terletak pada pengelolaan pembangunan yang bersifat lintas kabupaten dan kota seperti perhubungan, perkebunan dan kehutanan. Sedangkan kewenangan pada tingkat kabupaten dan kota adalah selain dari kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan propinsi. Perbedaan kewenangan ini tentunya akan sangat mempengaruhi pula jenis perencanaan pembangunan yang dimiliki pada tingkat nasional dan tingkat daerah.

10

BAB III PENUTUP Kesimpulan Proses dan mekanisme penyusunan rencana pembangunan ada dua yaitu ada rencana pembangunan nasional dan juga rencana pembangunan daerah. Pada dasarnya, mekanisme atau alur penyusunan rencana pembangunan nasional dengan daerah sama, dan perbedaannya hanya terletak di lembaga yang terlibat pada setiap tahapan perencanaan. Ada beberapa hal permasalahan yang menjadi pokok yang harus diselesaikan yakni Melingkupi Permasalahan: a) Pembangunan dalam bidang ekonomi seperti contoh : Meningkatnya pengangguran dan kemiskinan,Pola persebaran investasi PMA yang belum merata b) Pembangunan social bidang pendidikan kesehatan dan gizi,pembangunan prasarana wilayah yang begitu kompleks dari mulai hal transportasi,sampai penurunannya kapasitas pemda dan pembiayaannya dalam pengelolaan infrastruktur c) Pembangunan sumber daya alam yang masih lemah seperti hal nya kemacetan. Lima dokumen perencanaan yaitu: a)

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).

b)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

c)

Rencana Strategis (Renstra).

d)

Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

e)

Rencana Kerja Institusi (Renja).

Berikut merupakan alur penyusunan rencana pembangunan yaitu: a) Menteri perencanaan pembangunan nasional dibantu oleh BAPPENAS menyiapkan rancangan berupa konsep awal RPJP Nasional, dan Kepala BAPPEDA menyiapkan rancangan RPJP untuk daerahnya masing-masing. b) Rancangan RPJP Nasional dan RPJP Daerah kemudian dijadikan bahan utama bagi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) jangka panjang. (dalam Musrenbang diikutsertakan pemuka, tokoh masyarakat, pemuka adat, cerdik pandai, LSM, dll) hal ini untuk menyerap aspirasi masyarakat dalam memberikan masukan. c) Kemudian, rincian prosedur pelaksanaan Musrenbang ini diatur lebih lanjut dalam surat edaran Mendagri dan Menteri Perencanaan Pembangunan.

11

DAFTAR PUSTAKA

Wibowo,Edi.(2008).Perencanaan dan Strategi Pembangunan di Indonesia.Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan. Vol.8.16-24 Djojonegoro,Wardiman.1995.Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Untuk Pembangunan.Depdikbud.Jakarta. Sabarno,Hari.(2007).Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa.Jakarta.Sinar Grafika

12