Tugas Kuliah Hukum Ekonomi

BAB I I.1 LATAR BELAKANG MASALAH Dunia pelayaran di indonesia merupakan suatu kegiatan yang menjadi salah satu mata pencaharian yang paling banyak mempunyai sumbangsih bagi negara ini. Dilihat dari kedaaan geografis negara Indonesia sebagai negara maritim dan negara kepulauan yang struktur geografisnya diapid oleh dua benua dan dua samudera,maka letak negara Indonesia menjadi wilayah yang sentral dalam lalu lintas perdagangan dunia Sejarah pelayaran bangsa indonesia sudah dimulai sejak jaman dahulu dimana Para penjelajah laut dari nusantara diperkirakan sudah menjejakan kaki mereka di benua Afrika melaui Madagaskar sejak masa-masa awal tarikh masehi. Jauh lebih awal dari bangsa Eropa mengenal Afrika selain gurun Saharanya dan jauh sebelum bangsa Arab dan Zhirazi dengan perahu Dhow mereka menemukan kota-kota excotis di Afrika, seperti Kilwa, Lamu, dan Zanzibar.Pelayaran pada masa itu lebih ditujukan dan dimanfaatkan sebagai alat untuk melakukan penjelajahan seiring dengan berkembangnya waktu maka pelayaran tidak hanya digunakan sebagai alat untuk melakukan penjelajahan namun digunakan sebagai alat pengangkutan barang dalam negara maupun antar negara hal ini dapat dilihat dari sejarah bangsa Indonesia yang bekerja sama dengan bangsa Timur tengah,Hindia serta Cina di bidang perdagangan.Hal ini ditandai dengan datangnya bangsa-bangsa Ttimur tengah serta bangsa-bangsa Gujarat pada abad ke-14 ke Indonesia untuk berjualan serta mengangkut barang yang berupa rempah-rempah.Dari situlah dapat dilihat sejarah bangsa Indonesia dalam melaksanakan kegiatan pelayaran yang dilakukan oleh nenek moyang bangsa Iindonesia sejak berabad-abad yang lalu. Namun pada saat sekarang pelayaran tidak hanya digunakan sebagai alat penjelajahan maupun sebagai alat pengangkutan barang,namun pelayaran sekarang ini juga digunakan sebagai alat pengangkutan manusia atau sebagai alat transportasi yang sifatnya begitu luas dan vital bagi kehidupan masyarakat. Bila melihat kedudukan dari wilayah Indonesia yang sangat sentral dalam lalu lintas pedagangan dunia serta menilik dari sejarah pelayaran Indonesia yang sudah dimulai dari berabad-abad yang lalu,serta perkembangan pelayaran di Indonesia sekarang ini yang fungsinya semakain maju tidak hanya sebagai alat untuk mengangkut barang namun juga

sebagai alat transportasi laut yang beban resikonya akan semakin besar,kaerna tidak hanya menyangkut keselamatan barang namun juga keselamatan penumpang. Maka dalam hal ini harus ada peraturan khusus yang mengatur tentang jalanya lalu lintas pelayaran di indonesia. I.2. RUMUSAN MASALAH 1. Bagaimana sejarah pelayaran di Indonesia? 2. Apa tujuan diselenggarakanya pelayaran berdasarkan UU.no 17 Tahun 2008? 3. Bagaimana Hubungan Asas-asas hukum ekonomi dengan hukum pelayaran yang ada? 4. Bagaimanakah peran pemerintah dalam meningkatkan mutu pelayaran di Indonesia? I.3. TUJUAN PENULISAN 1. Untuk mengetahui sejarah perkembangan pelayaran di Indonesia 2. Untuk mengetahui tujuan diselenggarakanya pelayaran di Indonesia 3. Untuk mengetahui hubungan Asas-asas hukum ekonomi dengan hukum pelayaran yang ada 4. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam meningkatkan mutu pelayaran di Indonesia

BAB II II.1 SEJARAH PELAYARAN DI INDONESIA Sejarah pelayaran bangsa indonesia sudah dimulai sejak jaman dahulu dimana Para penjelajah laut dari nusantara diperkirakan sudah menjejakan kaki mereka di benua Afrika melaui Madagaskar sejak masa-masa awal tarikh masehi. Jauh lebih awal dari bangsa Eropa mengenal Afrika selain gurun Saharanya dan jauh sebelum bangsa Arab dan Zhirazi dengan perahu Dhow mereka menemukan kota-kota excotis di Afrika, seperti Kilwa, Lamu, dan Zanzibar.Pelayaran pada masa itu lebih ditujukan dan dimanfaatkan sebagai alat untuk melakukan penjelajahan seiring dengan berkembangnya waktu maka pelayaran tidak hanya digunakan sebagai alat untuk melakukan penjelajahan namun digunakan sebagai alat pengangkutan barang dalam negara maupun antar negara hal ini dapat dilihat dari sejarah bangsa indonesia yang bekerja sama dengan bangsa timur tengah,india serta cina di bidang perdagangan.Hal ini ditandai dengan datangnya bangsa-bangsa timur tengah serta bangsa-bangsa gujarat pada abad ke-14 ke indonesia untuk berjualan serta mengangkut barang yang berupa rempah-rempah.Hubungan pelayaran antara Bangsa Indonesia dengan Bangsa cina Dimulai dari pelayaran I-Tsing ke Indonesia melalu laut utara.dimana hal itu merupakan awal mula bangsa cina mendaratkan kakinya di bumi Indonesia ini.Dari situlah maka hubungan pelayaran antara bangsa Indonesia Dengan Bangsa cina terjalin dan berkembang sehingga memunculkan jalur pelayaran tersendiri yang di namakan jalur sutera pada saat itulah pelayaran indonesia menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Akan tetapi, pada abad ke XVIII masyarakat Nusantara dengan budaya maritimnya yang kental itu megalami kemunduran. Monopoli perdagangan dan pelayaran yang diberlakukan pemerintah kolonial Belanda, walau tidak mematikan, sangat membatasi ruang gerak kapal-kapal pelaut Indonesia.

II.2 TUJUAN DISELENGGARAKANYA PELAYARAN DI INDONESIA Tujuan diselenggarakanya pelayaran di indonesia berdasarkan UU no.17 Tahun 2008 adalah: 1. Memperlancar arus perpindahan orang dan atau barang melalui perairan dengan mengutamakan dan melindungi angkutan di perairan dalam rangka memmperlancar kegiatan perekonomian nasional. 2. Membina jiwa kebaharian 3. Menjunjung kedaulatan negara 4. Menciptakan daya saing dengan mengembangkan industri angkutan perairan nasional 5. menunjang,menggerakan,dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan nasional 6. Memperkukuh kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara dan 7. Meningkatkan ketahanan nasional II.3 HUBUNGAN ASAS-ASAS HUKUM EKONOMI DENGAN HUKUM PELAYARAN Dalam UU no.17 Tahun 2008 terdapat hubungan yang erat dalam kaitanya dengan asas-asas hukum ekonomi: a. Pasal 5 ayat 6 butir (g) yang berbunyi” Memenuhi perlindungan lingkungan maritim dengan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran yang bersumber dari kegiatan angkutan di perairan,pelabuhan serta keselamatan dan keamanan. Dalam pasal ini menjelaskan tentang perlindungan terhadap lingkungan serta pencegahan terhadap pencemaran dan upaya pencegahan penanggulangan.Hal ini terkait dengan asas berwawasan lingkungan hidup dalam hubunganya dengan asas-asas hukum ekonomi.

b. Pasal 24 ayat 1 “Agkutan di perairan untuk daerah masih tertinggal dan atau wilayah terpencil wajib dilaksanakan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah” Ayat tersebut mencerminkan asas keserasian dan keseimbangan dalam hukum ekonomi dimana pengelolaan pelayaran harus dilaksanakan secara seimbang dan merata di setiap lini kehidupan masyarakat. c. Pasal 35 ayat 2 “Tarif angkutan penumpang kelas ekonomi di tetapkan oleh pemerintah” Pasal ini menunjukan bahwa pemerintah sangat memperhatikan kepentingan umum dimana kebanyakan masyarakat sangat tergantung dengan angkutan kelas ekonomi,dan hal ini sangat terkait dengan asas kepentingan umum dalam hukum ekonomi. d. Pasal 35 ayat 3 “Tarif angkutan penumpang non ekonomi ditetapkan oleh penyelenggara angkutan berdasarkan tingkat pelayanan yang diberikan” Ayat tersebut mencerminkan asas keadilan dalah hukum ekonomi dimana besar tarif angkutan di dasarkan pada pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara jasa angkutan kepada konsumen. e. Pasal 40 ayat 1 “ Perusahaan angkutan perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan atau barang yang diangkutnya” Pasal ini mencerminkan asas kepentingan umum dalam kaitanya dengan hukum ekonomi dimana kepentingan umum dalam hal ini lebih di utamakan dari pada kepentingan pribadi. f. Pasal 57 ayat 1 “ Perusahaan industri angkutan perairan nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 wajib dilakukan oleh pemerintah dengan: 1. Memberikan fasilitas pembiyayaan dan perpajakan 2. Memfasilitasi kemitraan kontak jangka panjang antara pemilik barang dan pemilik kapal dan 3. Memberikan jaminan ketersediaan bahan bakar minyak untuk angkutan di perairan. Dalam ayat tersebut mencerminkan asas usaha bersama yang erat hubunganya dengan asas-asas hukum ekonomi dimana bukan hanya pemerintah saja yang bekerja

untuk meningkatkan perusahaan industri angkutan pelayaran nasional namun juga dengan melibatkan dan mengikut sertakan pihak-pihak yang terkait. II.4 PERAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN MUTU PELAYARAN DI INDONESIA 1. Menciptakan UU yang terkait dengan bidang pelayaran agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan di masa yang akan datang 2. Mengikut sertakan pihak-pihak yang terkait dalam upaya untuk meningkatkan mutu pelayaran yang ada 3. Memfasilitasi para mitra baik mitra aktif maupin mitra pasif dalam kaitanya unyuk memacu mutu pelayaran Indonesia kearah yang lebih baik 4. Memberikan sarana dan prasarana baik infrastruktur maupu modal terkait dengan usaha peningkatan mutu pelayaran di Indonesia 5. Menciptakan daya saing dengan mengembangkan industri angkutan perairan nasional 6. Melakukan pembinaan,pengawasan,dan pengembangan dalam pelayaran di Indonesia.

BAB III PENUTUP III.1 KESIMPULAN Pelayaran di Indonesia sudah dimulai sejak jaman nenek moyang dahulu dimana pelayaran bangsa Indonesia dimulai sejak abad ke-11 ketika I-Tsing seorang pelayar dari Negara Cina melakukan pelayaranya ke Indonesia.Di situlah dimulainya sejarah pelayaran di Indonesia. Pada awalnya pelayaran hanya digunakan sebagai untuk melakukan penjelajahan dalam menemukan dunia baru. Namun seiring berkembangnya zaman pelayaran tidak hanya ditujukan sebagai alat untuk melakukan penjelajahan namun berkembang menjadi alat pengangkutan barang serta perdagangan. Hal ini bermula ketika pada abad ke-14 bangsa Arab,Gujarat Serta Bangsa Hindia mendaratkan kaki di Indonesia dan memulai kegiatan pengangkutan barang serta melakukan kegiatan perdagangan. Pada zaman sekarang ini pelayaran tidak hanya digunakan sebagai alat penjelajahan serta alat pengangkutan barang namun sudah berkembang menjadi transportasi di air serta sebagai industri yang tentu saja resiko dalam penanggunganya akan semakin besar.Disinilah diperlukan peran pemerintah dalam mengatur segala bentuk aktivitas pelayaran yang ada maka,pemerintah membentuk UU.no.17 Tahun 2008.Tujuan diselenggarakanya pelayaran di Indonesia ini berdasarkan UU no.17 Tahun 2008 salah satunya adalah untuk memperlancar arus perpindahan orang atau barang melalui perairan dengan mengutamakan dan melindungi angkutan di periran dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomian nasional.Hal ini sangat berhubungan erat dengan asas-asas hukum ekonomi dimana asas manfaat diterapkan dalam salah satu tujuan di selenggarakanya pelayaran di Indonesia.Pemerintah dalam hal menyelenggarakan kegiatan pelayaran selalu berusaha meningkatkan mutu pelyaran yang sudah ada salah satunya dengan caramemberikan sarana dan prasarana baik infrastruktur maupun modal serta upaya-upaya lain dalam rangka meningkatkan mutu pelayaran di Indonesia.

III.2 SARAN a. Sebagai Negara maritim yang mempunyai sejarah pelayaran yang sangat panjang maka diperlukan peran dari pemerintah serta masyarakat untuk menjaga sejarah dan mengembangkanya agar sejarah yang pernah terjadi menjadi pemicu untuk menjadikan dan meningkatkan mutu pelayaran di Indonesia. b. Memberikan suatu dorongan baik materiil maupun formil sehingga tujuan yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka di selenggarakanya pelayaran dapat tercapai. c. Pemerintah dan pihak terkait serta masyarakat harus bekerjasama dalam upaya tercapainya asas-asas hukum ekonomi dalam bidang pelayaran yang sudah ada. d. Pemerintah harus selalu meningkatkan mutu pelayaran yang ada sehingga dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat banyak. Maka dengan hal ini diharapkan dengan adanya hukum ekonomi harus dapat meningkatkan serta memberikan kemanfaatan dalam kaitanya dengan diselenggarakanya pelayaran di Indonesia baik dari segi ekonomi,lingkungandan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA 1. www.kompas.co.id 2. www.wikipedia.co.id 3. www.pelni.go.id 4. www.seputar-indonesia.co.id