Tugas Hukum Ekonomi Internasional1

PRINSIP-PRINSIP RESOLUSI PBB YANG MENDORONG KERJASAMA EKONOMI INTERNASIONAL BERDASARKAN KEPENTINGAN EKONOMI BERSAMA NEGARA-NEGARA NAMA : Gede Aswin Suarlin NIM

: 030.300.5103

TTD

:

1. PRINSIP UNGA RESOLUTION 2200 A (XXI) OF 16 DECEMBER 1966 a.

Rakyat setiap negara memiliki hak untuk menetukan nasib sendiri,

untuk secara bebas menentukan status politik dan mewujudkan pembangunan ekonomi mereka. b.

Rakyat setiap negara dapat, untuk keperluan mereka, secara bebas

menggunakan kekayaan dan sumber daya alam mereka tanpa mengabaikan berbagai kewajiban kerjasama ekonomi internasional, berdasarkan prinsip saling menguntungkan, dan prinsip-prinsip hukum internasional. Dalam kasus apapun setiap orang harus dihindarkan dari hal-hal yang menyulitkan kehidupan mereka. 2. PRINSIP UNGA RESOLUTION 1803 (XVII), 14 DECEMBER 1962 a.

Hak berdaulat penuh rakyat dan suatu bangsa terhadap kekayaan dan

sumber daya alamnya harus digunakan untuk kepentingan pembangunan nasionalnya dan kesejahteraan hidup mereka. b.

Penerapan kedaulatan rakyat dan bangsa secara bebas dan

menguntungkan terhadap sumber daya alamnya harus didasarkan pada hubungan saling menghormati dan saling menguntungkan antara satu negara dengan negara lainnya berdasarkan azas kedaulatan dan kesederajatan. c.

Kerjasama pembangunan ekonomi inernasional negara-negara

berkembang, dalam bentuk penanaman modal publik maupun pribadi, perdagangan barang dan jasa, bantuan teknis, atau pertukaran informasi ilmiah, harus diperuntukan bagi pembangunan nasional mereka dan harus

berdasarkan penghormatan terhadap kebebasan dan kedaulatan terhadap kekayan dan sumber daya alam mereka. d.

Penghargaan terhadap hak rakyat dan bangsa sehubungan dengan

kedaulatan terhadap kekayaan dan sumber daya alamnya dianggap bertentangan dengan jiwa dan pribsip-prinsip Piagam PBB dan merugikan kerjasama pembangunan nasional dan perdamaian internasional. e.

Persetujuan penanaman modal asing berlaku mengikat berdasarkan

azas kebebasan, okeh atau diantara negara-negara, berdasarkan azas etiked baik: negara dan organisasi internasional harus secara langsung menghormati kedaulatan rakyat dan bangsa-bangsa terhadap kekayan dan sumber daya alam mereka sesuai dengan Piagam PBB dan prinsip-prinsip yang ditentukan di dalam Resolusi ini. 3. PRINSIP UNGA RESOLUTION 3281 (XXIX), 12 DECEMBER 1972 a.

Kedaulatan, integritas teritorial dan kemerdekaan politik negara-

negara (sovereignty, territorirl integrity and political independence of States); b.

Persamaan kedaulatan semua negara (equality of all States

sovereign); c.

Larangan agresi (non-aggression);

d.

Larangan inervensi (non-intervention);

e.

Keuntungan yang seimbang dan saling menguntungkan (mutual and

equitable benefit); f.

Perdamaian (peacefull coexistence);

g.

Hak yang seimbang dan hak menentukan nasib sendiri rakyat (equal

rights and self-determination of people); h.

Penyelesaian sengketa secara damai (peacefull settlement of

disputes); i.

Ganti rugi bagi ketidakadilan akibat penggunaan kekuatan militer

(remedying of injustice which have been brought about by force and which deprive a nation of the natural means necessary for its normal development); j.

Pemenuhan kewajiban internasional berdasarkan itikad baik

(fulfilment of good faith of international obligation); k.

Penghormatan terhadap HAM dan kebebasan fundamental (respect

for human rights and fundamental freedoms);

l.

Larangan usaha untuk menciptakan hegemony dan campur tangan

(no attempt to seek hegemony and spheres of influence); m.

Pemajuan keadilan sosial internasional (promotion of international

social justice); n.

Kerjasama internasional untuk pembangunan (international co-

operation for development); o.

Akses bebas ke dan dari laut bagi negara-negara tidak berpantai

berdasarkan prinsip-prinsip di atas (free access to and from the sea by landlocked countries within the framework of the above principles). 4. PRINSIP

DECLARATION

OF

ESTABLISHMENT

OF

A

NEW

INTERNATIONAL ECONOMIC ORDER 1974 a.

Persamaan

kedaulatAn

negara-negara,

penentuan nasib sendiri seluruh rakyat, larangan peralihan wilayah dengan kekuatan militer, kesatuan wilayah, dan larangan campur tangan dalam urusan dalam negeri negara tertentu. b.

Perluasan kerjasama seluruh negara anggota

masyarakat internasional, berdasarkan keadilan, dengan mana perbedaan umum di seluruh dunia dibuang dan kemakmuran diperuntukkan bagi kepentingan bersama. c.

Partisipasi penuh dan efektif berdasarkan

persamaan semua negara dalam pemecahan masalah-masalah ekonomi dunia dalam dalam semangat kepentingan bersama negara-negara, mengingat keperluan mendesak untuk menjamin pembangunan yang telah digerakkan pada negara-negara berkembang dan mencurahkan perhatian khusus terhadap penetapan perlakuan khusus untuk keuntungan negara-negara berkembang kepulauan dan juga negara-negara sedang berkembang kebanyakan secara serius menderitakrisis ekonomi dan bencana alam, tanpa kehilangan perhatian terhadap kepentingan negara berkembang lainnya. d.

Kebijakan dan pengawasan terhadap kegiatan

perusahaan transnasional melalui suatu bentuk tindakan untuk kepentingan ekonomi nasional negara bersangkutan tempat dimana suatu perusahaan transnasional beroperasi didasarkan pada kedaulatan penuh negara-negara bersangkutan.

e.

Hak negara-negara berkembang dan rakyat

yang berada dalam wilayah jajahan dan dominasi rasial dan pendudukan asing untuk mewujudkan kebebasan mereka dan hak untuk mengatur secara efektif sumber daya alam dan kegiatan ekonomi mereka. f.

Hubungan harga dan bahan baku yang adil

dan seimbang, produk primer, barang-barang ekspor industri dan semi industri oleh negara-negara berkembang, dan harga bahan baku, komoditas primer, industri barang modal dan peralatan yang mereka impor dengan tujuan untuk melanjutkan perbaikan akibat persyaratan perdagangan mereka yang tidak memuaskan dan perluasan ekonomi dunia. g.

Perluasan bantuan aktif terhadap negara-

negara berkembang oleh seluruh anggota komunitas internasional, bebas dari persyaratan-persyaratan politik dan militer. h.

Jaminan bahwa salah satu tujuan reformasi

sistem moneter internasional haruslah peningkatan pembanguna pada negaranegara berkembang dan sirkulasi sumber daya riil yang memadai bagi mereka. i.

Perlakuan khusus dan perlakuan yang tidak

didasarkan timbal balik bagi negara-negara berkembang, dalam hal memungkinkan, dalam seluruh bidang kerjasama ekonomi internasional. j. sains

Pemberian akses terhadap perkembangan dan

teknologi

modern

bagi

negara-negara

berkembang,

dan

menimgkatkan alih teknologi dan penciptaan teknologi asli untuk keperluan negara-negara berkembang dalam bentuk dan sesuai dengan prosedur yang paling sesuai dengan kemampuan ekonomi mereka. k.

Kebutuhan

bagi

seluruh

negara

untuk

mengakhiri perusakan terhadap sumber daya alam, termasuk produksi makanan. l.

Kebutuhan negara-negara berkembang untuk

mewujudkan seluruh sumber daya mereka untuk keperluan pembangunan. m.

Penguatan, melalui tindakan individuil dan

kolektif, ekonomi yang saling menguntungkan, perdagangan, keuangan dan kerjasama teknis antar negara-negara berkembang, terutama dengan dasar perlakuan khusus.

n.

Penyediaan

fasilitas

peran

dalam

mana

prosedur perusahaan dapat bergerak dalam kerangka kerja kerjasama internasional dan dengan memperhatikan tujuannya, antara lain pembantuan peningkatan pertumbuhan ekonomi dunia yang berkelanjutan dan penggerakan pembangunan negara-negara berkembang.