Tugas Kewarganegaraan - Sismennas

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Sistem Manajemen Nasional (SISMENNAS)

Dwianto Agung Siwitomo 07.01.2176 D3-TI4A

SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER STMIK AMIKOM YOGYAKARTA 2008/2009

SISTEM Sistem adalah suatu totalitas yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan (Inter-Relasi), saling keterpaduan (Inter-Aksi), saling bergantungan (Inter-Depedensi), untuk mencapai tujuan bersama tentunya. Jadi pada dasarnya suatu system memenuhi prinsip-prinsip totalitas (Holistik), keterpaduan (Integralistik), dari elemen-elemen yang mempunyai fungsi masing-masing untuk mencapai tujuan bersama (Gestalt) tertentu. MANAJEMEN Kata Manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno ménagement, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Manajemen belum memiliki definisi yang mapan dan diterima secara universal. Mary Parker Follet, misalnya, mendefinisikan manajemen sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini berarti bahwa seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Ricky W. Griffin mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran (goals) secara efektif dan efesien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal. NASIONAL Seluruh kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara (kehidupan nasional). METODOLOGI INTEGRALISTIK Sistem : 1. Totalitas (holistik) 2. Keterpaduan (integralistik) 3. Tujuan (gestalt)

Sistem Manajemen Nasional |

2

CIRI-CIRI SISMENNAS 1. Keseluruhan (holistik) 2. Keterpaduan (integralistik) 3. Berdasarkan Pancasila 4. Berdasarkan Wawasan Nusantara 5. Berorientasi Ketahanan Nasional 6. Strategik Unsur yang digunakan untuk point 3 sampai 5 yaitu : a. Nilai-nilai b. Struktural c. Fungsional d. Procedural EMBANAN (MISI) SISMENNAS Sosialisasi Politik (Pemasyarakatan Politik), artinya menggugah setiap warga Negara agar sadar akan hak dan kewajibannya, sehingga mampu dan bergerak untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan bangsa. STRUKTUR SISMENNAS 1. Tatanan Kehidupan Masyarakat (TKM) 2. Tata Politik Nasional (TPN) 3. Tata Administrasi Negara (TAN) dan Tata Laksana Pemerintah (TLP) Inti SISMENNAS adalah Tatanan Pengambilan Keputusan Berkewenangan (TPKB) yang terselenggara pada tahap-tahap Tata Administrasi Negara (TAN) dan Tata Laksana Pemerintah (TLP) yang disebut “tatanan dalam” (inner setting). Untuk pengambilan keputusan tersebut diperlukan masukan dari Tatanan Kehidupan Masyarakat (TKM) dan Tata Politik Nasional (TPN) yang disebut “tatanan luar” (outer setting). Keluaran dari TPKB bermuara kembali pada system luar yakni TPN dan TKM.

Sistem Manajemen Nasional |

3

FUNGSI-FUNGSI SISMENNAS SISMENNAS pada Tatanan Kehidupan Masyarakat (TKM) dan Tatanan Politik Nasional (TPN). Berfungsi untuk pengenalan kepentingan rakyat serta pemilihan kepemimpinan. Pada inti SISMENNAS terdapat Tatanan Pengambilan Keputusan Berkewenangan (TPKB) yang merupakan fungsi-fungsi manajerial, yang mentransformasikan kepentingan masyarakat maupun kepentingan politik kedalam bentuk-bentuk keputusan administrasi berupa kepentingan umum, untuk memudahkan pelaksanaanya serta untuk meningkatkan daya-guna (efisiensi), hasil guna (efektif) dan kehematan (ekonomis)nya. Fungsi-fungsi Manajerial tersebut adalah : 1. Fungsi Perncanaan (sebelum) dengan urutan : a. Strategik (Karsa) b. Program (Upaya) c. Anggaran (Sarana) 2. Fungsi pengendalian (selama) dengan urutan : a. Bimbingan Strategik b. Pengendalian Manajerial c. Pengendalian Operasional 3. Fungsi Penilaian (sesudah) dengan kriteria : a. Terpenuhi (Effectiveness Audit) b. Terlaksana (Performance Audit) c. Terselenggara (Financial Audit) Pada tahap arus keluar SISMENNAS terdapat fungsi Pembuatan Aturan (Rule Making), Penerapan Aturan (Rule Application) dan Pengujian Aturan (Rule Adjudication). PROSES SISMENNAS Dilihat dari segi proses SISMENNAS merupakan rangkaian pengambilan keputusan (multi dimensional decision making process), mulai dari proses pengolahan pendapat masyarakat, proses pendapatan politik yang muncul dalam bentuk pengeratan kepentingan dan pemilikan kepemimpinan, keduanya

Sistem Manajemen Nasional |

4

merupakan arus masuk bagi proses pengambilan keputusan berkewenangan (authoritatire decision making) pada tahap Tatanan Administrasi Negara dan Tata Laksana Pemerintah yang harus memutuskan kepentingan umum. Keputusankeputusan yang diambil pada dasarnya adalah keputusan kebijaksanaan pemerintahan umum. Sedangkan untuk pembangunan upaya ini tidak lain adalah proses sebelum berupa sistem perencanaan (SISCAN), proses selama berupa system pengendalian (SISDAL) dan proses sesudah berupa system penilaian (SISLAI), yang kesemuanya dilakukan secara terpadu. 1. Sistem Perencanaan Terpadu terdiri dari : a. Sistem Perencanaan Strategik  KARSA b. Sistem Pemrograman  UPAYA c. Sistem Penganggaran  SARANA 2. Sistem Pengendalian Terpadu terdiri dari : a. Bimbingan Strategik  EA b. Pengendalian Manajerial  PA c. Pengendalian Operasional  FA 3. Sistem Penilaian Terpadu harus memenuhi criteria : a. Terpenuhi (Effectiveness Audit) b. Terlaksana (Performance Audit) c. Terselenggara (Financial Audit) DINAMISASI SISMENNAS Dengan pendekatan kesisteman terhadap Sistem Manajemen Nasional yang diuraikan disini, kiranya kita dapat melihat aspek-aspek, unsure-unsur dan proses-proses yang masih perlu kita kembangkan dan mantapkan, agar seluruh unsure atau sub-sistem merupakan kesatuan yang terpadu untuk menuju pada perwujudan cita-cita Nasional. SISMENNAS yang diuraikan di atas adalah suatu system untuk mencapai keterpaduan upaya. Keterpaduan upaya yang diperlukan terwujud dalam beberpa bentuk yaitu : 1. Keterpaduan pola piker

Sistem Manajemen Nasional |

5

2. Keterpaduan structural, fungsional dan procedural 3. Keterpaduan pemetaan dan pemecahan masalah 4. Keterpaduan dalam wahana atau wadah organisasi 5. Keterpaduan dalam proses sebelum, selama dan sesudah Dalam konteks keterpaduan sebagai suatu system dari seluruh tatanan struktur SISMENNAS, seluruh fungsi dan seluruh proses pengambilan keputusan, seluruh proses perencanaan, pengendalian, pengawasan dan penilaian, terjadi sebagai satu kesatuan untuk mewujudkan KARSA yang sama. Proses pembangunan nasional yang mengerahkan dan menggerakkan dana daya nasional, yaitu : 1. Keuangan 2. Sumberdaya alam 3. Tenaga kerja (sumber daya manusia) 4. Logistic 5. System informasi 6. Partisipasi masyarakat 7. Dasar hokum (yurisdiksi, wewenang (authority) 8. Ilmu pengetahuan dan tekhnologi 9. Lingkungan hidup Yang harus saling mendukung dengan Pembuatan, Penerapan dan Pengujian Aturan sehingga tercipta Tertib Administrasi (TIBMIN-CATUR EMBANAN). Tertib Politik (TIBPOL-WAWASAN NUSANTARA) dan Tertib Sosial (TIBSOS), yang pada hakekatnya akan meningkatkan derajat Ketahanan Nasional (TANNAS), sebagai tujuan pembangunan. SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NASIONAL (SIMNAS) SISMENNAS perlu didukung oleh SIMNAS agar Sistem Pengambilan Keputusan dapat terwujud dengan baik dan tepat. System Informasi Manajemen Nasional diperlukan untuk mendukung system pengambilan keputusan di semua tingkatan kepemimpinan, baik kepemimpinan Negara, kepemimpinan politik

Sistem Manajemen Nasional |

6

maupun kepemimpinan social, serta menjadi bahan masukan bagi penyusunan rencana, bagi tindakan pengendalian, dan bahan untuk penilaian. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh informasi agar bermanfaat bagi system pengambilan keputusan adalah : 1. Akurat (accurate) 2. Relevan/cocok (relevant) 3. Cukup (sufficient) 4. Tepat waktu (up to date) Da samping itu SIMNAS harus juga dapat memberikan gambaran dan menyalurkan semua kepentingan yang perlu diperhatikan seperti kepentingan Sosial guna direspons didalam Sistem Administrasi Negara oleh Sistem Pengambilan Keputusan Kebijaksanaan (SPKK). Inti dari suatu system administrasi adalah system manajemen, inti dari suatu system manajemen adalah system pengambilan keputusan, sedangkan inti dari suatu system pengambilan keputusan adalah kepemimpinan (leadership). Produk-produk keputusan dapat berupa kebijaksanaan, dari yang bersifat doktrin dasar (politik) sampai doktrin-pelaksanaan (strategic), dari yang bersifat umum dan politik, sampai kepada hal-hal yang bersifat khusus, dan teknik berupa kebijaksanaan untuk pelaksanaan di lapangan yang kesemuanya ini secara hierarkhis dapat disusun dalam suatu susunan Stratifikas Kebijaksanaan Nasional.

Sistem Manajemen Nasional |

7

MENURUT SAYA… Politik merupakan cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan politik bangsa Indonesia telah tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan politik bangsa Indonesia harus dapat dirasakan oleh rakyat Indonesia. Untuk itu, pembangunan di segala bidang perlu dilakukan. Dengan demikian, politik pembangunan nasional harus berpedoman pada pembukaan UUD 1945 alinea ke-4. Politik dan strategi nasional dalam aturan ketatanegaraan selama ini dituangkan dalam bentuk GBHN yang ditetapkan oleh MPR. Selanjutnya, pelaksanaannya dilaksanakan oleh presiden/ Mandataris MPR. GBHN pada dasarnya merupakan haluan negara tentang pembangunan nasional yang ditetapkan setiap lima tahun dengan mempertimbangkan perkembangan dan tingkat kemajuan kehidupan rakyat dan bangsa Indonesia. Pelaksanaannya dituangkan dalam pokok-pokok kebijaksanaan pelaksanaan pembangunan nasional yang ditentukan oleh presiden sebagai mandataris MPR dengan mendengarkan dan memperhatikan sungguh-sungguh pendapat dari lembaga tinggi negara lainnya, terutama DPR. Kebijaksanaan yang telah mendapat persetujuan dari lembaga tinggi negara, khususnya DPR, merupakan politik pemerintah. Jadi, politik pemerintah tidak menyalahi jiwa demokrasi dan tetap berpedoman pada ketetapan MPR. Politik pembangunan sebagai pedoman dalam pembangunan nasional memerlukan keterpaduan tata nilai, struktur, dan proses. Keterpaduan tersebut merupakan himpunan usaha untuk mencapai efisiensi, daya guna, dan hasil guna sebesar mungkin dalam penggunaan sumber dana dan daya nasional guna mewujudkan tujuan nasional. Karena itu, kita memerlukan sistem manajemen nasional. Sistem manajemen nasional berfungsi memadukan penyelenggaraan siklus kegiatan perumusan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan

Sistem Manajemen Nasional |

8

kebijaksanaan. Sistem manajemen nasional memadukan seluruh upaya manajerial yang

melibatkan

pengambilan

keputusan

berkewenangan

dalam

rangka

penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan ketertiban sosial, politik, dan administrasi. 1. Makna Pembangunan Nasional Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju, serta kukuh kekuatan moral dan etikanya. Tujuan pembangunan nasional itu sendiri adalah sebagai usaha untuk

meningkatkan

kesejahreraan

seluruh

bangsa

Indonesia.

Dan

pelaksanaannya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan ranggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Maksudnya adalah setiap warga negara Indonesia harus ikut serta dan berperan dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan profesi dan kemampuan masing-masing. Keikursertaan setiap warga negara dalam pembangunan nasional dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengikuti program wajib belajar, membayar pajak, melestarikan lingkungan hidup, mentaati segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, menjaga ketertiban dan keamanan, dan sebagainya. Pembangunan nasional mencakup hal-hal yang bersifat lahiriah maupun batiniah yang selaras, serasi, dan seimbang. Itulah sebabnya pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan manusia dan masyarakat Indonesia yang seutuhnya, yakni sejahtera lahir dan batin. Pembangunan

yang

bersifat

lahiriah

dilaksanakan

untuk

memenuhikebutuhan hajat hidup fisik manusia, misalnya sandang, pangan, perumahan, pabrik, gedung perkantoran, pengairan, sarana dan prasarana transportasi dan olahraga, dan sebagainya. Sedangkan contoh pembangunan yang bersifat batiniah adalah pembangunan sarana dan prasarana ibadah,

Sistem Manajemen Nasional |

9

pendidikan, rekreasi, hiburan, kesehatan, dan sebagainya. Untuk mengetahui bagaimana proses pembangunan nasional itu berlangsung, kita harus memahami manajemen nasional yang te-rangkai dalam sebuah sistem. 2. Manajemen Nasional Manajemen nasional pada dasarnya merupakan sebuah sistem, sehingga lebih tepat jika kita menggunakan istilah “sistem manajemen nasional”. Layaknya sebuah sistem, pembahasannya bersifat komprehensif-strategisintegral. Orientasinya adalah pada penemuan dan pengenalan (identifikasi) faktor-faktor strategis secara menyeluruh dan terpadu. Dengan demikian sistem manajemen nasional dapat menjadi kerangka dasar, landasan, pedoman dan sarana bagi perkembangan proses pembelajaran {learning process) maupun penyempurnaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat umum maupun pembangunan. Manajemen nasional pada dasarnya merupakan sebuah sistem, sehingga lebih tepat jika kita menggunakan istilah “sistem manajemen nasional”. Layaknya sebuah sistem, pembahasannya bersifat komprehensif-strategisintegral. Orientasinya adalah pada penemuan dan pengenalan (identifikasi) faktor-faktor strategis secara menyeluruh dan terpadu. Dengan demikian sistem manajemen nasional dapat menjadi kerangka dasar, landasan, pedoman dan sarana bagi perkembangan proses pembelajaran {learning process) maupun penyempurnaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat umum maupun pembangunan. Secara lebih sederhana, dapat dikatakan bahwa sebuah sistem sekurangkurangnya harus dapat menjelaskan unsur, struktur, proses, rungsi serta lingkungan yang mempengaruhinya. a. Unsur, Struktur dan Proses Secara sederhana, unsur-unsur utama sistem manajemen nasional dalam bidang ketatanegaraan meliputi: 1) Negara sebagai “organisasi kekuasaan” mempunyai hak dan peranan atas pemilikan, pengaturan, dan pelayanan yang diperlukan dalam mewujudkan cita-cita bangsa, termasuk usaha produksi dan distribusi

Sistem Manajemen Nasional | 10

barang dan jasa bagi kepentingan masyarakat umum (public goods and services). 2) Bangsa Indonesia sebagai unsur “Pemilik Negara” berperan dalam menentukan sistem nilai dan arah/haluan/kebijaksanaan negara yang digunakan sebagai landasan dan pedoman bagi penyelenggaraan fungsi-fungsi negara. 3) Pemerintah sebagai unsur “Manajer atau Penguasa” berperan dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan umum dan pembangunan ke arah cita-cita bangsa dan kelangsungan serta pertumbuhan negara. 4) Masyarakat adalah unsur “Penunjang dan Pemakai” yang berperan sebagai kontributor, penerima, dan konsumen bagi berbagai hasil kegiatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan tersebut di atas. Sejalan

dengan

pokok

pikiran

di

atas,

unsur-unsur

utama

SISMENNAS tersebut secara struktural tersusun atas empat tatanan (setting). Yang dilihat dari dalam ke luar adalah Tata Laksana Pemerintahan (TLP), Tata Administrasi Negara (TAN), Tata Politik Nasional (TPN), dan Tata Kehidupan Masyarakat (TKM). Tata laksana dan tata administrasi pemerintahan merupakan tatanan dalam (inner setting) dari sistem manajemen national (SISMENNAS). Dilihat dari sisi prosesnya, SISMENNAS berpusat pada satu rangkaian pengambilan keputusan yang berkewenangan, yang terjadi pada tatanan dalam TAN dan TLR. Kata kewenangan di sini mempunyai konotasi bahwa keputusan-keputusan yang diambil adalah berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh si pemutus berdasarkan hukum. Karena itu, keputusankeputusan itu bersifat mengikat dan dapat dipaksakan (compulsory) dengan sanksi-sanksi atau dengan insentif dan disinsentif tertentu yang ditujukan kepada seluruh anggota masyarakat. Karena itu, tatanan dalam (TAN+TLP) dapat disebut Tatanan Pengambilan Berkewenangan (TPKB). Penyelenggaraan TPKB memerlukan proses Arus Masuk yang dimulai dari TKM lewat TPN. Aspirasi dari TKM dapat berasal dari rakyat, baik secara individual maupun melalui organisasi kemasyarakatan, partai

Sistem Manajemen Nasional | 11

politik, kelompok penekan, organisasi kepentingan, dan pers. Masukan ini berintikan kepentingan Rakyat. Rangkaian kegiatan dalam TPKB menghasilkan berbagai keputusan yang terhimpun dalam proses Arus Keluar yang selanjutnya disalurkan ke TPN dan TKM. Arus Keluar ini pada dasarnya merupakan tanggapan pemerintah terhadap berbagai tuntutan, tantangan, serta peluang dari lingkungannya. Keluaran tersebut pada umumnya berupa berbaeai kebiiaksanaan yang lazimnya dituangkan ke dalam bentuk-bentuk perundangan/ peraturan yang sesuai dengan permasalahan

dan

klasifikasi

kebijaksanaan

serta

instansi

yang

mengeluarkannya. Sementara itu, terdapat suatu proses umpan balik sebagai bagian dari siklus kegiatan fungsional SISMENNAS yang menghubungkan Arus Keluar dengan Arus Masuk maupun dengan Tatanan Pengambilan Keputusan Berkewenganan (TPKB). Dengan demikian secara prosedural SISMENNAS merupakan satu siklus yang berkesinambungan. b. Fungsi Sistem Manajemen Nasional Fungsi di sini dikaitkan dengan pengaruh, efek atau akibat dari terselenggaranya kegiatan terpadu sebuah organisasi atau sistem dalam rangka pembenahan (adaptasi) dan penyesuaian (adjustment) dengan tata lingkungannya untuk memelihara kelangsungan hidup dan mencapai tujuan-tujuannya.

Dalam proses

melaraskan

diri serta pengaruh-

mempengaruhi dengan lingkungan itu, SISMENNAS memiliki fungsi pokok: “pemasyarakatan politik.” Hal ini berarti bahwa segenap usaha dan kegiatan SISMENNAS diarahkan pada penjaminan hak dan penertiban kewajiban rakyat. Hak rakyat pada pokoknya adalah terpenuhinya berbagai kepentingan. Sedangkan kewajiban rakyat pada pokoknya adalah keikutsertaan dan tanggung jawab atas terbentuknya situasi dan kondisi kewarganegaraan yang baik, di mana setiap warga negara Indonesia terdorong untuk setia kepada negara dan taat kepada falsafah serta peraturan dan perundangannya.

Sistem Manajemen Nasional | 12

Dalam proses Arus Masuk terdapat dua fungsi, yaitu pengenalan kepentingan

dan

pemilihan

kepemimpinan.

Fungsi

pengenalan

kepentingan adalah untuk menemukan dan mengenali serta merumuskan berbagai permasalahan dan kebutuhan rakyat yang terdapat pada struktur Tata Kehidupan Masyarakat (TKM). Di dalam Tata Politik Nasional (TPN) permasalahan dan kebutuhan tersebut diolah dan dijabarkan sebagai kepentingan nasional. Pemilihan kepemimpinan berfungsi memberikan masukan tentang tersedianya orang-orang yang berkualitas untuk menempati berbagai kedudukan dan jabatan tertentu dan menyelenggarakan berbagai tugas dan pekerjaan dalam rangka TPKB. Pada Tatanan Pengambilan Keputusan Berkewenangan (TPKB), yang merupakan inti SISMENNAS, fungsi-fungsi yang mentransformasikan kepentingan kemasyarakatan maupun kebangsaan yang bersifat politis terselenggara ke dalam bentuk-bentuk administratif untuk memudahkan pelaksanaannya serta meningkatkan daya guna dan hasil gunanya. Fungsifungsi tersebut adalah: 1) Perencanaan sebagai rintisan dan persiapan sebelum pelaksanaan, sesuai kebijaksanaan yang dirumuskan. 2) Pengendalian sebagai pengarahan, bimbingan, dan koordinasi selama pelaksanaan. 3) Penilaian untuk membandingkan hasil pelaksanaan dengan keinginan setelah pelaksanaan selesai. Ketiga fungsi TPKB tersebut merupakan proses pengelolaan lebih lanjut secara strategis, manajerial dan operasional terhadap berbagai keputusan kebijaksanaan. Keputusan-keputusan tersebut merupakan hasil dari fungsi-fungsi yang dikemukakan sebelumnya, yaitu fungsi pengenalan kepentingan dan fungsi pemilihan kepemimpinan yang ditransformasikan dari masukan politik menjadi tindakan administratif. Pada aspek arus keluar, SISMENNAS diharapkan menghasilkan:

Sistem Manajemen Nasional | 13

1)

Aturan, norma, patokan, pedoman, dan Iain-lain, yang secara singkat dapat disebut kebijaksanaan umum (public policies).

2)

Penyelenggaraan, penerapan, penegakan, maupun pelaksanaan berbagai kebijaksanaan nasional yang lazimnya dijabarkan dalam sejumlah program dan kegiatan.

3)

Penyelesaian segala macam perselisihan, pelanggaran, dan penyelewengan yang timbul sehubungan dengan kebijaksanaan umum serta program tersebut dalam rangka pemeliharaan tertib hukum.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa pada arus keluar SISMENNAS memiliki tiga fungsi utama berikut: pembuatan aturan (rule making), penerapan aturan (rule aplication), dan penghakiman aturan (rule adjudication) yang mengandung arti penyelesaian perselisihan berdasarkan penentuan kebenaran peraruran yang berlaku.

Sistem Manajemen Nasional | 14