Tugas Ikm 2 Compile Fix.docx

REFERAT ILMU KESEHATAN MASYARAKAT

Disusun Oleh: As-Syukri bin Mohd Rusli Ibrahim Adnan Diana Nurachmah Fauzi Diandra Talitha Carissaputri Jistrani Samosir Moch. Ali Wardani Corina Delarosa Khoirunnisa Muhammad Rizki Saputra Hapsari Maharani Sugeng R. Nawat Namiroh Muzdalifah

130110113008 130110140094 130112140540 130112170643 130112170507 130112170687 130112170544 130112170544 130112170649 130112170519

Preseptor IKM: Dani Ferdian, dr., M.KM Preseptor Lapangan: dr. Trisiana Irawati

PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS PADJADJARAN BANDUNG 2019

BAGAIMANA PERENCANAAN DI PUSKESMAS? LAMPIRAN: PERMENKES NO 44 TAHUN 2016 Tentang Pedoman Manejemen Puskesmas BAB II: PERENCANAAN

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas): Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang bertanggung jawab atas kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya pada satu atau bagian wilayah kecamatan. Puskesmas menyusun rencana kegiatan untuk periode lima (lima) tahunan yang selanjutnya dan dirinci lagi ke dalam rencana tahunan Puskesmas sesuai siklus perencanaan anggaran daerah. Rencana kegiatan mengacu pada kebijakan pembangunan kesehatan kabupaten/kota dan berdasarkan hasil analisis situasi saat itu (evidence based) dan prediksi kedepan yang mungkin terjadi. Manajemen: serangkaian proses yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan kontrol (Planning, Organizing, Actuating, Controlling), untuk mencapai sasaran/tujuan secara efektif dan efisien. Perencanaan -

Proses perencanaan Puskesmas harus terintegrasi ke dalam sistem perencanaan daerah melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang disusun secara top down dan bottom up

-

Puskesmas perlu menyusun rencana lima tahunan. Dimulai dengan persiapan, kemudian analisis situasi, hingga dapat menghasilkan rencana lima tahunan

-

Tim manajemen Puskesmas: Tim Pembina Wilayah, Tim Pembina Keluarga, Tim Akrditasi Puskesmas, dan Tim Sistem Informasi Puskesmas

-

Analisis situasi: untuk memperoleh informasi keadaan dan mengidentifikasi masalah kesehatan.

-

Survey Mawas Diri/Community Self Survey (SMD/CSS)

Survei Mawas Diri adalah kegiatan untuk mengenali keadaan dan masalah yang dihadapi masyarakat, serta potensi yang dimiliki masyarakat untuk mengatasi masalah tersebut. Instrumen mencakup data Kepemilikan Kartu Menuju Sehat (KMS) balita; Status imunisasi dan status gizi; Kondisi lingkungan

pemukiman/rumah tempat tinggal; Kondisi rumah, ketersediaan air bersih layak konsumsi, cakupan jamban sehat, Sarana Pembuangan Air Limbah (SPAL) di rumah tangga; Perawatan balita sehat dan sakit; Upaya pemenuhan kebuthan kesehatan balita (tumbuh kembang, gizi seimbang, imunisasi), Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS); Peranan keluarga dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan di Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM); -

Identifikasi Masalah Masalah dirumuskan berdasarkan prinsip 5W1H

-

Menetapkan Urutas Priortias Masalah

-

Mencari Akar Penyebab Masalah Beberapa metode yang dapat dipergunakan dalam mencari akar penyebab masalah yaitu metode fish bone, dan problem trees.

-

Penyusunan Rencana Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) untuk tahun mendatang (N+1) disusun pada bulan Januari tahun berjalan (N) berdasarkan kajian pencapaian kegiatan tahun sebelumnya (N-1), dan diharapkan proses penyusunan RUK telah selesai dilaksanakan di Puskesmas pada akhir bulan Januari tahun berjalan (N). Penyusunan RUK bersama dengan lintas sektor terkait dan didampingi oleh dinas kesehatan kabupaten/kota.

-

Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Tahapan: o Mempelajari alokasi kegiatan dan biaya yang sudah disetujui

o Membandingkan alokasi kegiatan yang disetujui dengan RUK yang diusulkan dan situasi pada saat penyusunan RPK o Menyusun rancangan awal, rincian dan volume kegiatan yang akan dilaksanakan serta sumber daya pendukung menurut bulan dan lokasi pelaksanaan o Mengadakan Lokakarya Mini Bulanan Pertama untuk membahas kesepakatan RPK o Membuat RPK tahunan yang telah disusun dalam bentuk matriks.

Angka Kematian Ibu Banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup. Yang dimaksud dengan Kematian Ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh dll.

Angka Kematian Bayi (AKB) Angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup).

Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

Sumber : https://sirusa.bps.go.id/index.php?r=indikator/view&id=81 METODE PRIORITAS MASALAH DENGAN TEHNIK SCORING 1. Pan American Health Organization (PAHO) PAHO (Pan American Health Organization) adalah Lembaga kesehatan masyarakat dunia yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan standar hidup masyarakat amerika. PAHO berdiri pada tahun 1902. PAHO sudah diakui menjadi bagian dari sistem perserikatan bangsa, sebagai regional dari WHO untuk amerika, dan organisasi kesehatan di inter-American System. Metode PAHO standar penilaian dalam menentuka prioritas dalam suatu masalah kesehatan. Metode PAHO menitik beratkan masalah kesehatan berdasarkan prevalensi penyakit yang menunjukkan besarnya masalah, kenaikan/meningkatnya prevalensi (rate of increase), keinginan masyarakat mengatasi masalah (degree of unmeet need), keuntungan sosial(social benefit) yang diperoleh jika masalah tersebut teratasi, teknologi yang tersedia(technical feasibility), dan sumber daya yang tersedia(resource availibility). Penentuan bobot masing-masing komponen ditentukan oleh tim ahli (5-8 orang). Metode PAHO menggunakan skor pada setiap variabel penilaian, dengan menggunakan skor 1-10, dan penilaiannya lebih luas dibadingkan dengan matriks, yaitu :

A. Magnitude : adalah mengukur besaran kejadian, misal untuk kasus penyakit menular maka kita bisa menggunakan Angka total kesakitan (Prevalence Rate), BUKAN menggunakan Incidens Rate (kasus baru). Makin besar kasusnya makin besar skor yang diberikan B. Severity : adalah tingkat keparahan atau dampak, artinya kita melihat dari kasus tersebut : a) Case Fatality Rate (CFR) b) Besarnya biaya yang diperlukan untuk menangguanginya c) Dampaknya terhadap produktivitas kerja Makin tinggi tingkat keparahannya maka skor makin besar. c. Vulnerability : adalah tingkat kerentanan, disini dilihat dari sudut kemampuan kita untuk menanganinya, ketersediaan teknologinya dsb. Makin tersedianya ahli, peralatan dan teknologi maka skor makin besar, dan makin sulit ditangani skornya rendah D. Community / Political Concern : adalah tingkat perhatian, diukur dari perhatian para pengambil kebijakan dan masyarakat, biasanya kita lihat dari kehebohan masyarakat atau pimpinan daerah dalam menyikapi kasus yang sedang terjadi. Makin tinggi tingkat perhatiannya maka makin tinggi skornya. Cara menggunakan keempat indikator tersebut adalah meminta pendapat sejumlah ahli (antara 5 – 8 orang) untuk memberikan skor bagi masing-masing masalah yang akan ditentukan peringkat prioritasnya. Besarnya skor tersebut adalah antara 1

sampai 10. Setelah semua variabel diberi penilaian, maka masing-masing kasus kita hitung skor totalnya dengan cara : M x S x V x C. 2. Teknik Kriteria Matriks (Criteria Matrix Technique) Dalam teknik penentuan prioritas masalah ini kriteria yang paling banyak digunakan adalah Pentingnya masalah, kelayakan teknologi dan Sumber daya yang tersedia. A. Pentingnya masalah ( Importancy ) Pentingnya masalah, makin penting (Importancy) masalah tersebut, makin diprioritaskan penyelesaiannya. Beberapa ukuran pentingnya masalah sebagai berikut: 

Besarnya masalah (Prevalence)



Akibat yang ditimbulkan oleh masalah (Severity)



Kenaikan besarnya masalah (Rate Of Increase)



Derajat keinginan masyarakat yang tidak dipenuhi (Degree Of Unmeet Need)



Keuntungan sosial karena selesainya masalah (Social Benefit)



Rasa prihatin masyarakat terhadap masalah (Public Concern)



Suasana politik (Political Climate)

Pemberian nilai untuk Importancy (I) yaitu :



Nilai 5 : Sangat penting



Nilai 4 : Penting



Nilai 3 : Agak penting



Nilai 2 : Kurang penting



Nilai 1 : Tidak penting

B. Kelayakan teknologi ( Technical Feasibilty ) Makin layak teknologi yang tersedia dan yang dapat dipakai untuk mengatasi masalah (technical feasibility), makin diprioritaskan masalah tersebut. Kelayakan teknologi yang dimaksudkan disini adalah menunjuk pada penguasaan ilmu dan teknologi yang sesuai. Pemberian nilai untuk Technical feasibility (T) yaitu : 

Nilai 5 : Sangat Mudah



Nilai 4 : Mudah



Nilai 3 : Agak Mudah



Nilai 2 : Kurang Mudah



Nilai 1 : Tidak Mudah

C. Sumber daya yang tersedia ( Resources Availability )

Sumber daya yang dimaksudkan disini adalah yang menunjuk pada tenaga (man), dana (money) dan sarana (material). Makin tersedia sumberdaya yang dapat dipakai seperti tenaga, dana dan sarana untuk mengatasi masalah (resource ability) makin diprioritaskan masalah tersebut. Pemberian nilai untuk Resources Availability (R) yaitu : 

Nilai 5 : Sangat tersedia



Nilai 4 : Tersedia



Nilai 3 : Agak tersedia



Nilai 2 : Kurang tersedia



Nilai 1 : Tidak tersedia

Untuk menetukan prioritas masalah adalah yang jumlah nilainya paling besar dari hasil perhitungan Jumlah I X T X R. 3. Metode USG (Urgency, Seriousness,and Growth) Pada penggunaan Matriks USG, untuk menentukan suatu masalah yang prioritas, terdapat tiga faktor yang perlu dipertimbangkan. Ketiga faktor tersebut adalah urgency, seriuosness, dan growth. A.

Urgency : berkaitan dengan mendesaknya waktu yang diperlukan untuk

menyelesaikan masalah tersebut. Semakin mendesak suatu masalah untuk diselesaikan maka semakin tinggi tingkat urgensi masalah tersebut.

B. Seriousness : berkaitan dengan dampak dari adanya masalah tersebut terhadap organisasi. Dampak ini terutama yang menimbulkan kerugian bagi organisasi seperti dampaknya terhadap produktivitas, keselamatan jiwa manusia, sumber daya atau sumber dana. Semakin tinggi dampak masalah tersebut terhadap organisasi maka semakin tinggi tingkat serius masalah tersebut. C. Growth : berkaitan dengan pertumbuhan masalah. Semakin cepat berkembang masalah tersebut maka semakin tinggi tingkat pertumbuhannya. Suatu masalah yang cepat berkembang tentunya makin prioritas untuk diatasi permasalahan tersebut. Untuk mengurangi tingkat subyektivitas dalam menentukan masalah prioritas, maka perlu menetapkan kriteria untuk masing-masing unsur USG tersebut. Umumnya digunakan skor dengan skala tertentu. Misalnya penggunaan skor skala 1-5. Semakin tinggi tingkat urgensi, serius, atau pertumbuhan masalah tersebut, maka semakin tinggi skor untuk masing-masing unsur tersebut. Semua orang yang terlibat dalam proses ini kemudian menganalisis dan memberikan penilaian berdasarkan tingkat urgency, seriousness dan growth dari masing-masing masalah yang dihadapi. Dari hasil analisa tersebut kemudian nilai dimasukkan dalam matriks USG. Kemudian dilakukan penjumlahan nilai urgency, seriousness dan growth (U+S+G) untuk masing-masing masalah dan dibandingkan dengan penjumlahan nilai masalah yang lain. Masalah dengan jumlah nilai terbesar akan menjadi prioritas masalah yang akan diselesaikan oleh organisasi. 4. Metode Hanlon (Kuantitatif)

Dalam metode Hanlon dibagi dalam 4 kelompok kriteria, masing-masing adalah : A. Kelompok kriteria A = besarnya masalah ( Skor 1 – 10 ) 

Besarnya persentase penduduk yang menderita langsung karena penyakit tersebut



Besarnya pengeluaran biaya yang diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut



Besarnya kerugian lain yang diderita

B. Kelompok kriteria B = tingkat kegawatan masalah yaitu tingginya angka morbiditas dan mortalitas, kecenderungannya dari waktu ke waktu C. Kelompok kriteria C = kemudahan penanggulangan masalah dilihat dari perbandingan antara perkiraan hasil atau manfaat penyelesaian masalah yang akan diperoleh dengan sumber daya (biaya, sarana dan cara) untuk menyelesaikan masalah. Skor 0-10 (sulit – mudah). D. Kelompok kriteria D = Pearl faktor, dimana skor 0 =tidak dan 1 = ya: P = Propriatness yaitu kesesuaian masalah dengan prioritas berbagai kebijaksanaan / program / kegiatan instansi /organisasi terkait. E = Economic feasibility yaitu kelayakan dari segi pembiayaan. A = Acceptability yaitu situasi penerimaan masyarakat dan instansi terkait/instansi lainnya.

R =Resource availability yaitu ketersediaan sumber daya untuk memecahkan masalah (tenaga, sarana/peralatan, waktu) L = Legality yaitu dukungan aspek hukum/perundangan-undangan/peraturan terkait seperti peraturan pemerintah/juklak/juknis/protap. Setelah kriteria tersebut berhasil diisi, maka selanjutnya menghitung nilai NPD dan NPT dengan rumus sebagai berikut: 

NPD = Nilai Prioritas Dasar = (A + B) x C



NPT = Nilai Prioritas Total = (A + B) x C x D

Prioritas pertama adalah masalah dengan skor NPT tertinggi. Metode Hanlon (Kuantitatif) ini lebih efektif bila digunakan untuk masalah yang bersifat kuantitatif. 5. MCUA (Multiple Criteria Utility Assessment Metode) Pada metode ini parameter diletakkan pada baris dan harus ada kesepakatan mengenai kriteria dan bobot yang akan digunakan. Metode ini memakai 5 kriteria untuk penilaian masalah tetapi masing-masing kriteria diberikan bobot penilaian dan dikalikan dengan penilaian masalah yang ada. Cara untuk menentukan bobot dari masing-masing kriteria dengan diskusi, argumentasi, dan justifikasi Kriteria yang dipakai terdiri dari: 

Emergency : Kegawatan menimbulkan kesakitan atau kematian.



Greetes member : Menimpa orang banyak, insiden/prevalensi.



Expanding scope : Mempunyai ruang lingkup besar di luar kesehatanFe



Feasibility : Kemungkinan dapat/tidaknya dilakukan.



Policy : Kebijakan pemerintah daerah/nasional

6. Metode CARL Metode CARL merupakan metode yang cukup baru di kesehatan. Metode CARL juga didasarkan pada serangkaian kriteria yang harus diberi skor 0-10. Kriteria CARL tersebut mempunyai arti: C = Capability yaitu ketersediaan sumber daya (dana, sarana dan peralatan) A = Accessibility yaitu kemudahan, masalah yang ada mudah diatasi atau tidak. Kemudahaan dapat didasarkan pada ketersediaan metode/cara/teknologi serta penunjang pelaksanaan seperti peraturan. R = Readiness yaitu kesiapan dari tenaga pelaksana maupun kesiapan sasaran, seperti keahlian atau kemampuan dan motivasi. L = Leverage yaitu seberapa besar pengaruh kriteria yang satu dengan yang lain dalam pemecahan masalah yang dibahas. Nilai total merupakan hasil perkalian: C x A x R x L . 7. Metode Reinke

Metode Reinke juga merupakan metode dengan mempergunakan skor. Nilai skor berkisar 1-5 atas serangkaian kriteria: M = Magnitude of the problem yaitu besarnya masalah yang dapat dilihat dari persentase atau jumlah/kelompok yang terkena masalah, keterlibatan masyarakat serta kepentingan instansi terkait. I = Importancy atau kegawatan masalah yaitu tingginya angka morbiditas dan mortalitas serta kecenderunagn dari waktu ke waktu. V = Vulnerability yaitu sensitif atau tidaknya pemecahan masalah dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Sensitifitas dapat diketahui dari perkiraan hasil (output) yang diperoleh dibandingkan dengan pengorbanan (input) yang dipergunakan. C = Cost yaitu biaya atau dana yang dipergunakan untuk melaksanakan pemecahan masalah. Semakin besar biaya semakin kecil skornya.

Penentuan prioritas dengan metoda non skoring a. Non group technique NGT (Nominal Group Technique) merupakan metode yang baik untuk mendapat kesepakatan, ketika

kelompok dengan anggota nya yang bervariasi (karyawan

pemegang program, pemangku kebijakan, masyarakat) diharuskan untuk menegakan prioritas ketika daftar gagasan/ide untuk setiap masalah dirasa terlalu banyak. Pertanyaan yang muncul adalah “Gagasan/ide yang yang mana yang paling mungkin

utk mencapai target bersama dan paling mudah untuk dinilai?” Langkah langkah NGT: 1. Penciptaan gagasan: Moderator mempresentasikan pertanyaan atau masalah pada grup. Moderator memerintahkan setiap orang untuk menuliskan gagasan atau ide nya pada selembar kertas. Masing-masing bekerja secara independen, bebas menuliskan apapun gagasannya tanpa terpengaruh siapapun. 2. Pencatatan gagasan Moderator menuliskan semua gagasan yang terkumpul di papan/flipchart yang dapat dilihat dan dibaca ulang oleh semua anggota kelompok. kemudian setiap anggota kelompok diminta kembali untuk memberikan gagasanya setelah melihat gagasan yang terkumpul di papan/flipchart tadi. Lakukan hingga setiap gagasan terdokumentasi 3.

Diskusi

Setiap gagasan yang tercatat kemudian didiskusikan untuk menentukan kejelasan dan signifikansinya. Untuk setiap gagasan, moderator dapat bertanya “Apakah ada pertanyaan ataupun komentar?” langkah ini menyediakan kesempatan setiap anggota untuk mengekspresikan pemahaman berdasarkan logika dan signifikansi dari setiap item. 4.

Voting

Tiap individu melakukan voting secara tertutup. Moderator membuat kriteria yang yang digunakan untuk memprioritaskan gagasan. Untuk memulai, setiap anggota grup memilih 5 gagasan terbaik menurutnya, kemudian setiap anggota kelompok menyusun 5 ide gagasan tersebut dimulai dari yang menurutnya paling baik hingga paling buruk. Gagasan yang mendapat skor tertinggi adalah gagasan yang terpilih.

Kelemahan NGT -

Membutuhkan persiapan,

-

Kaku dan hanya mengakomodasi satu tujuan/topik,

-

Porsi diskusi yang sedikit membuat stimulasi dan pengembangan ide menjadi tidak maksimal

Kelebihan NGT -

Membuat lebih banyak gagasan tercipta dibandikan diskusi kelompok tradisional

-

Menyeimbangkan pengaruh dari individu yang dominan dengan membatasi kekuatan pembuat opini (cocok untuk remaja, dimana pemimpin sebayanya mempunyai efek dominan pada diskusi kelompok, atau pada pertemuan kolaboratif dimana pimpinan cenderung

mendominasi diskusi -Menghilangkan persaingan dan tekanan untuk tunduk/patuh, berdasar status individu dalam kelompok -

Meningkatkan anggota kelompok untuk mengemukakan gagasan melalui pemikiran yang konstruktif

-

Memungkinkan suatu kelompok untuk memprioritaskan gagasannya secara demokratis

b. Metoda Delbecq Adalah metoda kualitatif dimana prioritas masalah penyakit ditentukan secara kualitatif oleh panel expert. Caranya sekelompok pakar diberi informasi tentang masalah penyakit yang perlu ditetapkan prioritasnya termasuk data kuantitatif yang ada untuk masing-masing penyakit tersebut. Dalam penentuan prioritas masalah kesehatan disuatu wilayah pada dasarnya kelompok pakar melalui langka-langkah (1) Penetapan kriteria yang disepakati bersama oleh para pakar (2) memberikan bobot masalah (3) menentukan skoring setiap masalah. Dengan demikian dapat ditentukan masalah mana yang menduduki peringkat prioritastertinggi. Penetapan kriteria berdasarkan seriusnya permasalahan menurut pendapat para pakar dengan contoh kriteria persoalan masalah kesehatan berupa

(1) Kemampuan menyebar/menular yang tinggi (2) mengenai daerah yang luas (3) mengakibatkan penderitaan yang lama (4) mengurangi penghasilan penduduk (5) mempunyai kecendrungan menyebar meningkat dan lain sebagainya sesuai kesepakatan para pakar. Para expert kemudian menuliskan urutan prioritas masalah dalam kertas tertutup. Kemudian dilakukan semacam perhitungan suara. Hasil perhitungan ini disampaikan kembali kepada para expert dan setelah itu dilakukan penilaian ulang oleh para expert dengan cara yang sama. Diharapkan dalam penilaian ulang ini akan terjadi kesamaan/konvergensi pendapat, sehingga akhirnya diperoleh suatu konsensus tentang penyakit atau masalah mana yang perlu diprioritaskan. Jadi metoda ini sebeltulnya adalah suatu mekanisme untuk mencapai suatu konsensus. Kelemahan cara ini adalah sifatnya yang lebih kualitatif dibandingkan dengan metoda matematik yang disampaikan sebelumnya. Juga diperitanyakan kriteria penentuan pakar untuk terlibat dalam penilaian tertutup tersebut. Kelebihannya adalah mudah dan dapat dilakukan dengan cepat. Penilaian prioritas secara tertutup dilakukan untuk memberi kebebasan kepada masingmasing pakar untuk member nilai, tanpa terpengaruh oleh hirarki hubungan yang mungkin ada antara para pakar tersebut.

c. Metoda Delphi. Dalam metoda Delphi sejumlah pakar (panel expert) melakukan diskusi terbuka dan mendalam tentang masalah yang dihadapi dan masing-masing mengajukan pendapatnya tentang masalah yang perlu diberikan prioritas. Diskusi berlanjut sampai akhirnya dicapai suatu kesepakatan (konsensus) tentang masalah kesehatan yang menjadi prioritas. Kelemahan cara ini adalah waktunya yang relative lebih lama dibandingkan dengan metoda Delbecq serta kemungkinan pakar yang dominan mempengaruhi pakar yang tidak dominan. Kelebihannya metoda ini memungkinkan telahaan yang mendalam oleh masingmasing pakar yang terlibat.

KONSEP BLUM Dalam konsep Blum ada 4 faktor determinan yang dikaji dimana masing-masing faktor saling keterkaitan, yaitu :

Perilaku Masyarakat Lingkungan memiliki pengaruh yang dan peranan terbesar diikuti perilaku, fasilitas kesehatan dan keturunan. Lingkungan sangat bervariasi, umumnya digolongkan menjadi tiga kategori, yaitu yang berhubungan dengan aspek fisik dan sosial. Lingkungan yang berhubungan dengan aspek fisik contohnya sampah, air, udara, tanah, ilkim, perumahan, dan sebagainya. Sedangkan lingkungan sosial merupakan hasil interaksi antar manusia seperti kebudayaan, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya.

Lingkungan Perilaku merupakan faktor kedua yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat karena sehat atau tidak sehatnya lingkungan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat sangat tergantung pada perilaku manusia itu sendiri. Di samping itu, juga dipengaruhi oleh kebiasaan, adat istiadat, kebiasaan, kepercayaan, pendidikan sosial ekonomi, dan perilaku-perilaku lain yang melekat pada dirinya.

Pelayanan Kesehatan Pelayanan kesehatan merupakan faktor ketiga yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat karena keberadaan fasilitas kesehatan sangat menentukan dalam pelayanan pemulihan kesehatan, pencegahan terhadap penyakit, pengobatan dan keperawatan serta kelompok dan masyarakat yang memerlukan pelayanan kesehatan. Ketersediaan fasilitas dipengaruhi oleh lokasi, apakah dapat dijangkau atau tidak. Yang kedua adalah tenaga kesehatan pemberi pelayanan, informasi dan motivasi masyarakat untuk mendatangi fasilitas dalam memperoleh pelayanan serta program pelayanan kesehatan itu sendiri apakah sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang memerlukan. Genetik Keturunan (genetik) merupakan faktor yang telah ada dalam diri manusia yang dibawa sejak lahir, misalnya dari golongan penyakit keturunan seperti diabetes melitus dan asma bronehial..

IFTF : “The burden of disease is also shifting from diseases caused by infectious organisms to disorders with behavioral causes, such as illnesses related to smoking and to alcohol abuse. It is estimated that lifestyle behaviors alone contribute to 50 percent of an individual’s health status (see Figure 2-8). The biomedical model of health care, which focuses on a single causative agent for an illness and is concerned primarily with curing, is necessary but not sufficient. Much more needs to be done to create and implement effective health management and disease prevention programs. Our culture’s current focus on wellness is encouraging but is primarily a phenomenon in the wealthier, more educated cohorts of society—which tend to have a better health status anyway”

Apa itu sasaran primer, sekunder dan tersier? Sasaran Primer Sasaran primer (utama) upaya promosi kesehatan sesungguhnya adalah pasien, individu sehat dan keluarga (rumah tangga) sebagai komponen dari masyarakat. Mereka ini diharapkan mengubah perilaku hidup mereka yang tidak bersih dan tidak sehat menjadi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Akan tetapi disadari bahwa mengubah perilaku bukanlah sesuatu yang mudah. Perubahan perilaku pasien, individu sehat dan keluarga (rumah tangga) akan sulit dicapai jika tidak didukung oleh: Sistem nilai

dan

norma-norma

sosial

serta

norma-norma

hukum

yang

dapat

diciptakan/dikembangkan oleh para pemuka masyarakat, baik pemuka informal maupun pemuka formal. Keteladanan dari para pemuka masyarakat, baik pemuka informal maupun pemuka formal, dalam mempraktikkan PHBS. Suasana lingkungan sosial yang kondusif (social pressure) dari kelompok-kelompok masyarakat dan pendapat umum (public opinion). Sumber daya dan atau sarana yang diperlukan bagi terciptanya PHBS, yang dapat diupayakan atau dibantu penyediaannya oleh mereka yang bertanggung jawab dan berkepentingan (stakeholders), khususnya perangkat pemerintahan dan dunia usaha. Sasaran Sekunder Sasaran sekunder adalah para pemuka masyarakat, baik pemuka informal (misalnya pemuka adat, pemuka agama dan lain-lain) maupun pemuka formal (misalnya petugas kesehatan, pejabat pemerintahan dan lain-lain), organisasi kemasyarakatan dan media

massa. Mereka diharapkan dapat turut serta dalam upaya meningkatkan PHBS pasien, individu sehat dan keluarga (rumah tangga) dengan cara: Berperan sebagai panutan dalam mempraktikkan PHBS. Turut menyebarluaskan informasi tentang PHBS dan menciptakan suasana yang kondusif bagi PHBS. Berperan sebagai kelompok penekan (pressure group) guna mempercepat terbentuknya PHBS. Sasaran Tersier Sasaran tersier adalah para pembuat kebijakan publik yang berupa peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan dan bidang-bidang lain yang berkaitan serta mereka yang dapat memfasilitasi atau menyediakan sumber daya. Mereka diharapkan turut serta dalam upaya meningkatkan PHBS pasien, individu sehat dan keluarga (rumah tangga) dengan cara: Memberlakukan kebijakan/peraturan perundangundangan yang tidak merugikan kesehatan masyarakat dan bahkan mendukung terciptanya PHBS dan kesehatan masyarakat. Membantu menyediakan sumber daya (dana, sarana dan lain-lain) yang dapat mempercepat terciptanya PHBS di kalangan pasien, individu sehat dan keluarga (rumah tangga) pada khususnya serta masyarakat luas pada umumnya.

Perbedaan BLUD dan Non BLUD Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah satuan kerja perangkat daerah untuk unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang

dan jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatan didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas. (pasal 1 pemendagri No, 61/2007) Tujuan BLUD adalah pemberian layanan umum secara lebih efektif dan efisien sejalan dengan praktek bisnin yang sehat, yang pengelolaan dilakukan berdasarkan kewenangan yang di delegasikan oleh kepala daerah. (pasal 2 pemendagri No. 61/2007) Karakteristik BLUD 1. Berkedudukan sebagai lembaga pemerintah (bukan kekayaan negara yang dipisahkan) 2. Menghasilkan barang/jasa yang seluruhnya/sebagian dijual kepada publik 3. Tidak mengutamakan mencari keuntungan (laba) 4. Dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktivitas ala korporasi 5. Rencana kerja/anggaran dan pertanggungjawaban dikonsolidasikan pada instansi induk 6. Pendapatan BLUD dapat digunakan langsung 7. Pegawai dapat terdiri dari PNS dan Profesional Non-PNS 8. Bukan sebagai subyek pajak Fleksibelitas BLUD

1. Pendapatan, dapat digunakan langsung 2. Belanja, flexible budget dengan ambang batas. 3. Pengelolaan Kas, pemanfaatan idle cash, hasil untuk BLU 4. Pengelolaan Piutang dapat memberikan piutang usaha, penghapusan piutang sampai batas tertentu 5. Utang, dapat melakukan utang sesuai jenjang, tanggung jawab pelunasan pada BLU 6. Investasi, jangka panjang ijin Menkeu 7. Pengelolaan Barang, dapat dikecualikan dari aturan umum pengadaan, barang inventaris dapat dihapus BLU 8. Remunerasi, sesuai tingkat tanggung jawab dan profesionalisme 9. Surplus/Defisit, surplus dapat digunakan untuk tahun berikutnya, defisit dapat dimintakan dari APBN. 10. Pegawai berasal dari PNS dan Profesional Non-PNS 11. Organisasi dan nomenklatur, diserahkan kepada K/L & BLU ybs dengan persetujuan Menpan & RB

Mengapa PUSKESMAS Harus BLUD? Puskesmas harus berbentuk BLUD dikarenakan ada kebijakan dari pemerintah pusat bahwa BPJS akan melakukan transfer dana ke puskesmas yang dapat diakui sebagai pendapatan puskesmas yang sering di sebut dana kapitasi BPJS. Mengapa harus BLUD? Alasan pertama adalah untuk keamanan kinerja. BLUD adalah pengelolaan keuangan yang paling aman.Karena pada saat ini terjadi perubahan bahwa puskesmas akan menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan. Alasan kedua adalah dikarenakan harus ada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di puskesmas. Terkadang muncul pertanyaan mana yang lebih dulu dilakukan, apakah BLUD atau akreditasi? Apabila puskesmas sudah berbentuk BLUD maka akan lebih mudah dalam mendukung standar yang diperlukan di dalam akreditasi. Apabila puskesmas sudah mampu menyusun Rencana Bisnis & Anggaran(RBA), Standat Akuntansi Keuangan (SAK), dan Standard

Operating Procedure (SOP) maka sistem manajemen puskesmas sudah dilakukan dengan baik. Kendala besar puskesmas hingga saat ini berada pada pengelolaan keuangan dan manajemen. Sehingga dengan adanya BLUD maka akan sangat membantu. BLUD adalah satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dbentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas. Tujuan dari BLUD adalah pemberian layanan umum secara lebih efektif dan efisien sejalan dengan praktik bisnis yang sehat, yang pengelolaan dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh kepala daerah. Sering muncul pertanyaan apa yang harus dilakukan setelah menjadi BLUD. Yang harus dilakukan adalah penyusunan RBA dan SAK.Terdapat 11 fleksibilitas perbedaan BLUD dengan SKPD terutama didalam pengelolaan keuangan adalah pendapatan, belanja, pengelolaan kas, pengelolaan piutang, utang, investasi, pengelolaan barang, remunerasi, surplus/defisit, pegawai dan organisasi dan nomenklatur. Perubahan mendasar paska BLUD adalah Kepala puskesmas menjadi pengguna anggaran artinya yang bertanggungjawab, membuat RBA, membuat pengesahan penggunaan anggaran (triwulanan), membuat laporan keuangan berbasis SAK (setiap semester), dan laporan keuangan akan diaudit auditor eksternal.Proses pengelolaan keuangan BLUD harus sesuai dengan tata aturan/ kebijakan yang berlaku seperti tercantum dalam UU Perbendaharaan Negarapasal 68 & 69 “instansi pemerintah yang

tugas pokokdan fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksible denganmenonjolkan produktivitas, efisiensi danefektivitas”. Struktur organisasi BLUD terdiri dari pemilik BLUD, pemimpin BLUD, pengelola keuangan, pengelola teknis, dewan pengawas BLU, dan SPI. Stretegi untuk tata kelola BLUD yang baik adalah pemahaman mendalam terkait peraturan dan ketentuan pengelolaan BLUD, metodologi pelatihan SDM berbasis kasus dan roleplay, integrasi pengelolaan keuangan dengan aplikasi software pengelolaan keuangan BLUD dan konsultasi. Program pendukung adalah program pendorong program utamasarana prasarana, SDM, sistem manajemen. Kunci pelayananannya adalah di service puskesmas yang baik. Puskesmas dapat rugi apabila tidak terdapat kendali yang baik. BLUD dapat bekerja sama dengan pihak ketiga (kso) dan untuk menentukan masalah strategi adalah dengan memilih indikator. Program pengembangan adalah apakah program sudah sesuai target dengan SPM yang ada. Semua usaha perlu dikembangkan dengan baik agar nantinya tidak kalah bersaing dengan usaha lainnya seperti klinik dan dokter keluarga. Pogram RBA dibagi menjadi tiga yaitu program utama, program pendukung, dan program pengembangan. Program utama adalah program yang terkait dengan layanan kesehatan perorangan dan masyarakat. Indikatornya sudah ditentukan di SPM.

Pelaporan keuangan BLUD terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan CALK. Persyaratan menjadi BLUD Badan Layanan Umum Daerah sering disebut dengan BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada BAB II dijelaskan mengenai Persyaratan dan Penetapan PPK- BLUD. Dalam penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) pada SKPD atau Unit Kerja, harus memenuhi 3 persyaratan yaitu persyaratan substantif, persyaratan teknis, dan persyaratan admlnistratif. 1. Persyaratan Substantif Persyaratan substantif terpenuhi apabila tugas dan fungsi SKPD atau Unit kerja dalam kegiatanyan menyelenggarakan pelayanan umum yang menghasilkan semi barang/jasa publik. Pelayanan umum yang diselenggarakan oleh SKPD atau Unit kerja berhubungan dengan a. Penyediaan barang dan/ jasa layanan umum

Penyediaan barang dan jasa lebih diprioritaskan untuk pelayan kesehatan dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat. b. Pengelolaan wilayah/kawasan bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum. c. Pengelolaan dana khusus untuk meningkatkan

ekonomi

dan/atau pelayanan

kepada masyarakat. 2. Persyaratan Teknis Persyaratan teknis terpenuhi apabila a. Kinerja pelayanan di bidang tugas dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLUD atas rekomendasi sekretaris daerah untuk SKPD atau kepala SKPD untuk Unit Kerja. b. Kinerja keuangan SKPD atau Unit Kerja yang sehat. 3. Persyaratan administratif Persyaratan administratif terpenuhi apabila SKPD atau Unit Kerja membuat dan menyampaikan dokumen yang meliputi: a. Surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat. b. Pola tata kelola c. Rencana strategis bisnis

d. Standar pelayanan minimal d. Laporan keuangan pokok atau prognosa/proyeksi laporan keuangan e. Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.

Penentuan Prioritas Masalah Pelayanan Kesehatan 

Pendapat dokter Insi: Jika sudah diketahui urutan kesenjangan tertinggi ke terendah, tidak perlu diprioritaskan ulang dengan metode lain seperti USG lagi, karena kesenjangan tertinggi sudah menggambarkan prioritas masalah sesungguhnya.



Jurnal: masalah pelayanan kesehatan tidak membenarkan terdapatnya satu masalah hanya berdasarkan angka cakupan berapapun besarnya. Namun bergantung pada teknologi yang tersedia di daerah tersebut, sumber daya manusia, dan seberapa penting masalah tersebut untuk diatasi. Metode yang dapat digunakan dapat dengan teknik PAHO, Hanlon, maupun USG

Sistem Controlling Puskesmas Pengawasan Puskesmas dibedakan menjadi dua, yaitu

1. pengawasan internal  dilakukan oleh Puskesmas sendiri, baik oleh Kepala Puskesmas, tim audit internal maupun setiap penanggung jawab dan pengelola atau pelaksana program. 2. Pengawasan eksternal  dilakukan oleh instansi dari luar Puskesmas antara lain dinas kesehatan kabupaten/kota, institusi lain selain Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dan/atau masyarakat. Pengawasan yang dilakukan mencakup -

aspek administratif

-

sumber daya

-

pencapaian kinerja program

-

teknis pelayanan. Apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian baik terhadap rencana, standar,

peraturan perundangan maupun berbagai kewajiban yang berlaku perlu dilakukan pembinaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengawasan dilakukan melalui kegiatan supervisi yang dapat dilakukan secara terjadwal atau sewaktu-waktu. Pengendalian adalah serangkaian aktivitas untuk menjamin kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya dengan cara membandingkan capaian saat ini dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.  jika ada kertidaksesuaian  lakukan upaya perbaikan. Pengendalian dilakukan berjenjang oleh dinas kesehatan kabupaten kota, kapus, maupun penanggung jawab program.

Kemudian di puskesmas dilakukan penilaian kerja puskesmas: -

Pencapaian cakupan pelayanan kesehatan

-

Pelaksanaan manajemen Puskesmas dalam penyelenggaraan kegiatan

Penilaian kinerja 1. Di tingkat Puskesmas: a. Kepala Puskesmas membentuk tim kecil Puskesmas untuk melakukan

kompilasi hasil pencapaian. b. Masing-masing penanggung jawab kegiatan melakukan pengumpulan data

pencapaian, dengan memperhitungkan cakupan hasil (output) kegiatan dan mutu c. Hasil kegiatan yang diperhitungkan adalah hasil kegiatan pada periode

waktu tertentu yang dilakukan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota bersama Puskesmas. d. Data untuk menghitung hasil kegiatan diperoleh dari Sistem Informasi

Puskesmas e. Penanggung jawab kegiatan melakukan analisis terhadap hasil yang telah

dicapai dibandingkan dengan target yang ditetapkan, identifikasi kendala/hambatan, mencari penyebab dan latar belakangnya, mengenali faktor-faktor pendukung dan penghambat. f.

menyusun rencana pemecahannya masalah

g. Dari hasil analisa dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Usulan

Kegiatan untuk tahun (n+2). n adalah tahun berjalan. h. Hasilnya disampaikan ke dinas kesehatan kabupaten/kota yang selanjutnya

akan diberi umpan balik oleh dinas kesehatan. 2. Di tingkat kabupaten/kota: a. Menerima rujukan/konsultasi dan menganalisis dara dari Puskesmas b. Memantau dan melakukan pembinaan secara integrasi lintas program sepanjang tahun berdasarkan urutan prioritas masalah. c. Melakukan verifikasi hasil penilaian kinerja Puskesmas dan menetapkan kelompok peringkat kinerja Puskesmas. d. memverifikasi analisis data dan pemecahan masalah yang telah dibuat Puskesmas dan mendampingi Puskesmas dalam pembuatan rencana usulan kegiatan. e. Mengirim umpan balik ke Puskesmas dalam bentuk penetapan kelompok tingkat kinerja Puskesmas. f. Penetapan target dan dukungan sumber daya masingmasing Puskesmas berdasarkan evaluasi hasil kinerja Puskesmas dan rencana usulan kegiatan tahun depan