Tugas Hukum Tata Letak Pemerintahan2.docx

BAB II FOKUS DAN OBYEK TATA PEMERINTAHAN HETERONOM 3.1. Fokus HTP Heteronom dalam sistem Pemerintahan

A. Konsep sistem dan subyek hukum tata pemerintahan Konsep sistem diarahkan pada pengertian sejumlah komponen atau unsur dalam suatu keseluruhan komponen atau unsur. Jika komponen atau unsur bersangkut paut dengan sistem maka komponen atau unsur adalah sub-sub yang berada dalam suatu keseluruhan di sebut sistem. Pemerintah sebagai subjek hukum rara pemerintahan secara kuantitas telah dijelaskan apda bab sebelumnya namun jika dilakukan klasifikasi mulai dari bentuk personifikasi dalam status pegawai atau lingkungan kerja dengan apa yang disebut daerah dan negara maka secara berturutturut disebutkan sebagai berikut : 1) Pegawai negeri; yaitu setiap warga negara yang diangkat menjadi pegawai negeri berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai pegawai negeri, maka kedudukannya dalam konteks Indonesia adalah sebgai aparatur pemerintah, pengabdi masyarakat dan negara. 2) Jabatan; yaitu setiap lingkungan kerja yang bersifat tetap dan bersifat duurzam (pejabat bisa berganti tetapi jabatan tetap tak akan berubah) dan melekat pada setiap organisasi dan keberadaanya sepanjang hidup organisasi. 3) Kelembagaan; yaitu sistem pengaturan organisasi aparatur pemerintahan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan secara fungsional untuk pencapaian tujuan negara, seperti departemen, dan lembaga-lembaga pemerintah lainnya. 4) Wilayah kedaulatan yang diatur oleh aturan perundang-undangan yang berlaku serta memenuhi syarat sebagai atu kesatuan wilayah kedaulatan soerti daerah dan negara. Keberadaan pemerintah sebagai subyek hokum tata pemerintahan dapat dipahami dalam pengertian yang luas dan dalam pengertian yang sempit serta dalam pendekatan horizontal.

Dalam pendekatan horizontal, pemerintah sebagai subyek hukum tata pemerintahn, pada tingkat pemerintah negara, sub sistem yang berinteraksi dengan sub sistem lainnya dalam satu kesatuan disebut sistem pemerintahan. Artinya terdapat hubungan kelembagaan satu dengan lainnya dalam satu kesatuan lembaga pemerintahan dalam artian yang luas, yang disebut dengan sistem pemerintahan.

B. Sistem pemerintahan dan hubungan tata pemerintahan terhadap sistem pemerintahan presidensial dan parlementer

a) Pengertian sistem pemerintahan presidensial dan parlementer Berangkat dari kerangka pemikiran di atas maka sistem pemerintahan pada tingkat negara secara horizontal adalah sub-sub kelembagaan negara dalam satu kesatuan yang disebut sistem kelembagaan pemerintahan negara yang disingkat dengan sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan dalam konteks ilmu pemerintahan secara teoritis dibagi atas 2 sistem utama yaitu : 1) Sistem pemerintahan presidensial : yaitu hubungan hokum antar kelembagaan negara baik dalam konteks kekuasaan maupun konteks pengaturan berada di bawah pimpinan presiden. Seorang presiden tidak saja sebagai kepala negara akan tetapi sebagai kepala eksekutif dengan tidak mengabaikan independensi fungsional dari masing-masing lembaga, seperti lembaga kehakiman, lembaga perwakilan rakyat dan lembaga-lembaga lainnya. 2) Sistem pemerintahan parlementer : yaitu hubungan hukum antar kelembagaan negara baik dalam konteks pengaturan di bawah kendali seorang perdana menteri sebagai kepala eksekutif yang dipilih oleh partai politik pemenang dalam pemilihan umum yang dilakukan dengan tidak idenpendensi fungsional dari masing-masing lembaga, seperti lembaga kehakiman, lembaga perwakilan rakyat dan lembaga-lembaga lainnya.

b) Hubungan hukum tata pemerintahan dalam sistem pemerintahan presidensial dan parlementer a. Presidensial Hubungan hukum tata pemerintahan dalam sistem pemerintahan presidensial adalah hubungan hukum kelembagaan eksekutif terhadap kelembagaan legislatif dan kelembagaan lainnya sesuai ketentuan konstitusi. Jika hubungan itu dilhat dalam konteks konstitusi negara kesatuan republik Indonesia yaitu undang-undang dasar 1945, maka eksekutif sebagai pelaksana pemerintahan dalam artian sempit memiliki hak untuk memiliki hak untuk merumuskan kebijakan strategi, kebijakan taktis dan kebijakan teknis berkaitan dengan bidang tugasnya. Terhadap hak yang digunakan, maka presiden selaku eksekutif berkewajiban kepada legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat) untuk melakukan pertanggungjawaban atas pelaksanaan yang lahir dari kebijakan yang dibuat pada setiap tahunnya sesuai mekanisme yang diatur oleh perundang-perundangan.

b. Parlementer Pada sistem parlementer konteks hubungan ini pada dasarnya sama, hanya saja pola hubungan hak dan kewajiban antara legislatif dan eksekutif berbeda.jika pada sistem presidensial, presiden selaku kepala eksekutif terpisah dalam pengertian dapat membuat kebijakan sendiri. Sedangkan sistem pemerintahan parlementer, perdana menteri berasal dari parlemen, oleh karena itu undang-undang yang ditetapkan oleh legislatif langsung ditindaklanjuti oleh perdana menteri. Jika pola ini dilihat dari teori kekuasaan dan teori pengaturan, maka dalam pola parlementer berlangsung teori kontinum politik administrasi walaupun tetap dalam bingkai teori trias politika.

3.2. Hubungan Hukum Tata Pemerintahan Heteronom Dalam Pencapaian Tujuan Negara Sebagaimana tujuan negara kesatuan republik Indonesia yang tercantum pada pembukaan undangundang dasar 1945 seperti apa yang telah dikemukakan pada bab awal meliputi : 1) Melindungi bangsa dan tumpah dasar Indonesia 2) Mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia 3) Mensejahterakan bangsa Indonesia 4) Menciptakan perdamaian dunia yang abadi Dalam rangka pencapaian keempat tujuan negara inilah, hubungan hukum tata pemerintahan dalam berbagai peran dan statusnya (warga negara, penduduk, anggota masyarakat, kelompok kepentingan, kesatuan bangsa) dalam satu kesatuan keuasaan dan pengaturan. Hubungan hukum yang berlangsung dapatlah di gambarkan sebagai berikut : a) Hubungan hukum dalam perlindungan bangsa Perlindungan terhadap bangsa adalah dimaksudkan sebagai perlindungan atas harkat martabat warga negara Indonesia serta segala kekayaan yang dimliki bangsa Indonesia dalam wilayah kedaulatan negara kesatuan republik Indonesia baik itu atas gangguan yang terjadi secra internal yaitu antara warga dengan warga ataupun gangguan eksternal yaitu diluar negara. Terhadap tumpah darah, perlindungan dilakukan atas kepemilikan atau hak kependudukan oleh setiap orang Indonesia berdasarkan aturan perundangan dan atas kedaulatan wilayah negara dari negara lain. b) Hubungan hukum dalam mencerdaskan kehidupan bangsa Mencerdaskan kehidupan bangsa yang dimaksudkan adalah melakukan berbagai peningkatan sumber daya manusia melalui perubahan pola pikir dan tingkah laku yang dibentuk oleh proses pembelajaran dalam program pendidikan yang dilakukan. Program pendidikan yang dilakukan tidak saja terbatas pada materi perubahan yang dilakukan akan tetapi sekaligus diikuti dengan penyediaan prasarana dan sarana seperti tenaga pendidik, peralatan proses, media pembelajaran, dan gedung penyelenggaraan. Dan hal itu tidak saja membuat perubahan secara

parsial akan tetapi berlangsung secara holistik dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, serta tidak saja dimulai pada tingkat sekolah dasar akan tetapi pra sekolah dasar hingga perguruan tinggi, baik yang sifatnya formal regular, maupun yang non-formal dan informal. c) Hubungan hukum dalam mensejahterakan bangsa Mensejahterakan kehidupan bangsa yaitu berarti meningkatkan kualitas kehidupan rakyat sebagai warga negara melalui pemenuhan berbagai kebutuhan hidup, peningkatan pendapatan perkapita, perubahan gaya hidup yang tradisional menjadi kondisi kehidupan yang serba cukup, sesuai tuntutan zaman yang berkembang. Peningkatan kualitas hidup rakyat sebagai warga negara dapat dilakukan oleh pemerintah melalui peningkatan berbagai produksi diberbagai sektor, peningkatan pendapatan perkapita melalui kebijakan perekonomian secara makro, penyediaan lapangan kerja, memberantas kemiskinan, menekan tingkat pengangguran hingga pada titik nol. Semua upaya yang dilakukan pemerintah adalah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi guna peningkatan kesejahteraan rakyat dan oleh karena itu pemerintah memiliki hak untuk mempotensikan sumber daya alam yang tersedia, memberdayakan rakyat sebagai komponen dari sumber daya manusia. d) Hubungan hukum dalam penciptaan perdamaian dunia Penciptaan perdamaian dunia dimaksudkan yaitu untuk mewujudkan ketertiban bersama warga negara dari seluruh negara-negara di seluruh dunia. Kehidupan dalam kerukunan hidup bertetangga baik dan aman, tetapi berpijak pada aturan-aturan hukum yang berlaku pada masing-masing negara. Pemerintah sebagai pelaksana dari kekuasaan negara berhak untuk membuat perjanjian birateral, multilateral, menjadi anggota dari suatu organisasi regional atau internasional guna ikut serta dengan negara lain untuk menjaga keamanan dan ketertiban bersama dalam kawasan kedaulatan masing-masing serta ketertiban dan keamanan pada batasbatas negara.

3.3. Hubungan Hukum Tata Pemerintahan Heteronom Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pemerintahan

Tugas adalah satu kesatuan dari sejumlah kegiatan dengan satu sasaran yang ingin dicapai sebgaimana sasaran kegiatan politik yaitu dominasinya sesuatu kekuasaan di tengah-tengah interaksi kekuatan kekuasaan. Namun jika memperhatikan realitas kebijakan presiden selaku kepala eksekutif pada tingkat pemerintahan pusat, bidang tugas dibagi berdasarkan bidang koordinasi sehingga dikenallah adanya :  Bidang tugas kementerian koordinator kesehjateraan rakyat  Bidang tugas kementerian koordinator perekonomian  Bidang tugas kementerian koordinator politik,hukum dan keamanan Ketiga bidang tugas inilah yang melakukan koordinasi atas 19 kegiatan departemen, 11 kegiatan non-departemen dan 4 kegiatan pejabat negara setingkat menteri. Dan di dalam koordinasi yang dilakukan seluruh kegiatan diarahkan pada pelaksana fungsi pemerintahan yaitu : fungsi pengayoman, fungsi pelayanan, fungsi pemberdayaan. Di dalam rangka pelaksanaan ketiga fungsi pada ketiga bidang tugas, dalam fokus hukum tata pemerintahan heteronom akan terjadi hubungan hak dan kewajiban antara pemerintah dengan rakyat dalam berbagai peran dan status. Hubungan hukum yang berlangsung secara berturut-turut dapat dijelaskan sebagai berikut : A. Hubungan hukum dalam pelaksanaan tugas fungsi bidang kesejahteraan Kesejahteraan adalah suatu kondisi yang diinginkan berkenaan dengan kualitas kehidupan manusia baik dalam aspek jasmani maupun aspek rohani. Hubungan hukum dalam kegiatan yang berlangsung dapat dijelaskan sebagai berikut : 1) Hubungan hukum dalam pelaksanaan fungsi pengayoman dalam bidang kesejahteraan Pengayoman diartikan sebagai perlindungan dalam artian yang seluas-luasnya yaitu perlindungan yang dilakukan melalui penyediaan peraturan-peraturan yang memberikan jaminan rakyat sebagai warga negara atas hak-hak yang dilindungi selain hak dasar yang ada pada konstitusi seperti hak konsumen, hak produsen, jaminan atas ketersediaan bahan pokok, jaminan atas kestabilan harga bahan pokok, dan lain-lain baik dalam hal fisik atau non-fisik sepanjang hal itu telah dimuat dalam peraturan perundang-undangan.

2) Hubungan hukum dalam pelaksanaan fungsi pelayanan dalam bidang kesejahteraan

Pelayanan dapat diartikan sebagai pemberian dan penyediaan kebutuhan rakyat dalam berbagai hal. Pemberian yang dimaksudkan adalah pemeberian kesempatan bagi warga negara Indonesia untuk ikut serta mengikuti program pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, pemberian kesempatan seluas-luasnya kepada warga negara, pemberian perizinan kepada siapa saja yang berkeinginan meningkatkan kemampuan kualitas hidupnya seperti pendidikan formal dan non-formal, regular ataupun non-reguler berdasarkan perundangundangan. Hubungan hukum yang berlangsung secara fungsional melalui pelayanan yang diberikan kepada rakyat dalam berbagai statusnya itu melahirkan hak dan kewajiban secara timbal balik antara pemerintah dan rakyat. Pemerintah berkewajiban menyediakan dan meberikan apa saja yang dibutuhkan oleh rakyat dan oleh karena itu ia berhak untuk memperlakukan ketentuan berkenaan dengan pelayanan yang diberikan termasuk di dalamnya berhak atas kepemilikan prasarana dan sarana yang disediakan. Sebaliknya bagi rakyat, perolehan pelayanan yang baik dan memuaskan serta berkecukupan itu adalah hak yang diperoleh rakyat karena statusnya dalam kaitan pemerintahan dan apalagi hak itu bersumber dari konstitusi.

3) Hubungan hukum dalam pelaksanaan fungsi pemberdayaan dalam bidang kesejahteraan Konsep pemberdayaan dalam uraian ini adalah dimaksudkan sebagai upaya mengembangkan potensi yang dimiliki baik oleh individu maupun kelompok oleh masyarakat dan daerah. Pengembangan dimaksudkan adalah berarti melakukan perubahan, peningkatan yang dilaukan secra sadar dan sistematis atau dalam konteks pembangunan bangsa secara keseluruhan. Dengan demikian, pemberdayaan sebagai fungsi yang diemban pemerintah bekonotasi sebagai pembangunan seutuhnya, pembangunan social, modernisasi, pembanguna perekonomian, pembangunan daerah, pembagunan nasional dan pembangunan masyarakat. Namun dalam konteks

kesejahteraan rakyat maka dalam pembangunan dalam hal ini adalah pembangunan perekonomian rakyat dan pembangunan social

B. Hubungan hukum dalam pelaksanaan tugas fungsi bidang perekonomian Perekonomian dalam konteks arti sebagaimana dikemukakan adalah sebagai upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah guna menjawab tuntutan kebutuhan yang bersifat makro, kebutuhan negara, kebututhan masyarakat pada umumnya, kebutuhan masyarakat dunia. Sebagai upaya, maka pemerinntah berkewajiban mengembangkan, meningkatkan berbagai kegiatan secara holistik guna memenuhi tuntutan atas hasil perekonomian yang baik dan tidak saja turut serta dapat meningkatkan pendapatan perkapita penduduk indonesia tetapi secara makro akan dapat meningkatkan pendapatan negara hingga negara dapat mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Upaya pemerintah untuk mencapai keadaan perekonomian yang dikehendaki, maka pemerintah melalui fungsi yang diembannya akan selalu berada dalam hubungan hukum tata pemerintahan secara heteronom yang dapat dijelaskan secara berturut-turut sebagai berikut : 1) Hubungan hukum dalam pelaksanaan fungsi pengayoman dalam bidang perekonomian Pengayoman atau perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap upaya pengaturan perekonomian dilakukan melalui perlakuan sejumlah kebijakan berkaitan dengan aspek perekonomian yang bersifat makro adalah merupakan hak yang diberikan oleh konstitusi dan amanah rakyat lewat perlakukan undang-undang dan oleh karena itu pmerintah berkewajiban melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh undang-undang dan mengembangkan kebijakan yang bersifat taktis guna tercapainya pendapatan perkapita yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan negara.

2) Hubungan hukum dalam pelaksanaan fungsi pelayanan dalam bidang perekonomian Penyediaan berbagai instrumen perekonomian secara makro seperti pengadaan mesinmesin dalam rangka mekanisasi berbagai kegiatan aspek perekonomian seperti aspek pertanian, perkebunan dan kehutanan, perindustrian serta penyediaan perangkat lunak dalam pengaturan sistem perekonomian makro, penyediaan devisa dan lain-lain.

3) Hubungan hukum dalam pelaksanaan fungsi pemberdayaan dalam bidang perekonomian Pemberdayaan dalam rangka pengaturan perekonomian secara makro dilakukan dengan mempotensikan seluruh sumber daya alam seperti pertanian, perkebunan dan lain-lain serta seluruh potensi yang terkandung didalamnya adalah hak pemerintah sebagai diamanahkan oleh konstitusi dan aturan perundang-undangan lainnya sepanjang semuanya itu untuk kemaslahatan rakyat secara keseluruhan. Pemberdayaan oleh pemerintah tidak saja dibatasi oleh sumber daya alam akan tetapi kepada sumber daya manusia yang memiliki kepedulian dan bergerak dalam bidang usaha, kepada pemerintah diberikan hak untuk memberdayakan rakyat dalam kapasitas para pengusaha melalui keberlakuan kebijakan yang mendukung dunia usaha, dan oleh karena itu kepada pemerintah dibebani kewajiban untuk melakukan pembinaan, selain pengaturan yang mendukung berkembangnya usaha pada pengusaha.

C. Hubungan hukum dalam pelaksanaan tugas fungsi bidang politik, hukum dan keamanan

a) Bidang politik Bidang politik adalah merupakan bidang yang sangat strategis selain sebagai bidang yang sangat luas kegiatannya. Dikatakan strategis karena bidang ini berkaitan langsung dengan keberadaan negara. Hubungan hak dan kewajiban dalam bidang politik dapat berlangsung dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan dijelaskan sebagai berikut : 1) Hubungan hukum dalam pelaksanaan fungsi pengayoman dalam bidang politik Kehidupan politik warga yang terbentuk dari hak berkumpul dan berserikat yang diatur konstitusi adalah merupakan hak sosial rakyat dalam kapasitasnya sebagai warga negara yang dilindungi konstitusi serta dijamin penggunaannya oleh aturan perundangan yang berlaku seperti hak ikut dalam anggota partai politik, ikut serta dalam pemilihan umum, yang diikuti oleh kewajiban untuk menaati keberlakuan aturan perundang-undangan yang diberlakukan oleh pemerintah.

2) Hubungan hukum dalam pelaksanaan fungsi pelayanan di bidang politik Pelayanan pengaturan kehidupan politik yang dilakukan oleh pemerintah adalah kewajiban konstitusi sebagai konsekuensi keberlakuan sistem kedautan rakyat, dan oleh Karena itu menjadi hak pemerintah untuk melakukan pelayanan pelayanan melalui pengaturan agar kehidupan politik berada dalam sistem politik yang dibangun atas dasar ideologi negara yaitu Pancasila.

3) Hubungan hukum dalam pelaksanaan fungsi pemberdayaan dibidang politik Pemberdayaan yang dilakukan pemerintah atas kehidupan politik adalah kewajiban yang harus ditumbuh kembangkan dalam partisipasi politik warga guna tegaknya prinsip-prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah, kewajiban mana diikuti oleh hak penataan atas sistem yang efektif.

b) Bidang hukum Hukum yang dimaksudkan dalam uraian ini adalah aturan perundangan yang diperlukan oleh pemerintah dan oleh rakyat di luar aturan hukum yang secara positif telah terkodifikasikan dan telah diberlakukan oleh para penegak hukum dan keadilan. Hukum yang dibentuk dan diberlakukan didasarkan pada pengembangan fungsi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Hubungan hukum dalam pelaksanaan fungsi pengayoman Perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah melalui pengaturan atas aturan hukum yang tidak saja menyangkut perlindungan atas kebijakan yang diberlakukan seperti peraturan pemerintah, akan tetapi perlindungan kepada warga negara atas perbuatanperbuatan hukum yang dilakukan seperti pembuatan pembuatan badan hukum yang memerlukan pengesahan dari pemerintah, semuanya itu merupakan hak pemerintah sehingga pemerintah dibebani kewajiban untuk melaksanakan fungsi pengayoman secra baik.

2) Hubungan hukum dalam pelaksanaan fungsi pelayanan Pelayanan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyat dalam berbagai statusnya adalah merupakan kewajiban merupakan kewajiban dan oleh karena itu bagi pemerintah diberikan hak untuk memperlakukan aturan perundangan tentang pelayanan secara konsekuen. Terhadap rakyat, perolehan pelayanan hukum dari pemerintah adalah merupakan hak yang diberikan oleh aturan perundangan yang berlaku dan oleh karena itu kepada rakyat pun dibebani kewajiban untuk menaati peraturan perundangan yang berlaku

3) Hubungan hukum dalam pelaksanaan fungsi pemberdayaan Pemberdayaan dalam pengertian pembangunan hukum adalah hak pemerintah dan oleh karena itu kepada pemerintah dibebani kewajiban untuk melakukan pengkajian atas norma-norma hukum yang hidup dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat serta hal-hal lain berkenaan dengan berlakunya aturan hukum di luar hukum yang telah tersusun dan telah diberlakukan secara positif yang telah menjadi otoritas dari kelembagaan penegakan hukum dan keadilan.

c) Bidang keamanan Bidang keamanan adalah dimaksudkan dalam pengertian yang luas yang mencakupi pngertian ketertiban. Jika keamanan berkaitan dengan pemeliharaan dan pertahanan dari ancaman daril luar maka ketertiban berkaitan dengan keamanan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Keamanan adalah tanggung jawab angkatan bersenjata republic Indonesia sedangkan ketertiban adalah menjadi tanggung jawab kepolisian. Baik angkatan bersenjata maupun kepolisian adalah alat yang digunakan oleh pemerintah untuk melindungi negara dan warga negara dari ancaman dari luar dan dari dalam. Oleh karena itu penggunaan dan pemanfaatan akan terlihat pada tiga fungsi utama yang diemban oleh pemerintah, yang dapat dijelaskan berturut-turut sebagai berikut :

1) Hubungan hukum dalam pelaksanaan fungsi pengayoman di bidang keamanan Fungsi perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah dalam bidang keamanan adalah melakukan perlindungan terhadap wilayah kedaulatan negara serta sekaligus terhadap seluruh rakyat Indonesia dalam berbagai statusnya dari ancaman yang datangnya dari luar serta menjaga ketertiban dalam negeri dari ancaman bahaya dalam berbagai bentuknya dari dalam dengan alat negara dalam perannya sebagai angkatan bersenjata dan kepolisian negara.

2) Hubungan hukum dalam pelaksanaan fungsi pelayanan di bidang keamanan Fungsi pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dalam bidang pelayanan keamanan adalah berupa pelayanan atas kebutuhan keamanan diri dan harta benda serta wilayah kekuasaan dari gangguan keamanan dari luar ataupun dari dalam. Pemberian pelayanan dengan menggunakan jasa alat keamanan merupakan kewajiban pemerintah terhadap rakyat dalam berbagai statusnya dan kepada negara, sebaliknya bagi pemerintah memiliki hak untuk melakukan pengaturan pelayanan dan bentuk layanan yang diberikan.

3) Hubungan hukum dalam pelaksanaan fungsi pemberdayaan di bidang keamanan Pemberdayaan yang dilakukan pemerintah terhadap alat keamanan untuk kepentingan rakyat tidak saja pada upaya melakukan pembangunan atas kekuatan yang dimiliki agar rakyat memiliki keyakinan atas kemampuan alat keamanan akan tetapi dilakukan dalam rangka membantu pemerintah dalam menanggulangi bencana alam yang menimpa kehidupan rakyat sebagai warga negara yang berhak dilindungi. Terhadap keperluan pemerintah melakukan pemberdayaan terhadap alat keamanan melalui partisipasi angkatan bersenjata republik Indonesia di dalam menjaga perdamaian melalui fasilitas perserikatan bangsa-bangsa.