Tugas Fiqih Coyy.docx

Makalah FIQIH

Tentang: “Riba, Bank, dan Asuransi” Disusun Oleh: Kelompok VI (Enam) 1. Wirajati Prabowo (32) 2. Anggun Salsabila (3) 3. Mayang Cindy Ceynora (15) 4. Ani Afrianti (4) Guru Pembimbing: Nasirudin S.Ag Pelajaran Fiqih MAN 4 BANTUL Tahun 2019/2020 Jl. Lingkar Timur, Pranti, Banguntapan, Bantul. Telp. (0274) 452188 Website : www.man4bantul.sch.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “RIBA, BANK, dan ASURANSI”. Penyusunan makalah ini untuk memenuhi salah satu tugas pelajaran fiqih. Kami berharap dapat menambah wawasan dan pengetahuan khususnya dalam bidang riba, bank, dan asuransi. Serta pembaca dapat mengetahui tentang bagaimana dan apa sebenarnya riba, bank, dan asuransi itu.

Menyadari banyaknya kekurangan dalam penyusunan makalah ini. Karena itu, kami sangat mengharapkan kritikan dan saran dari para pembaca untuk melengkapi segala kekurangan dan kesalahan dari makalah ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak – pihak yang telah membantu selama proses penyusunan makalah ini.

Yogyakarta, 30 Januari 2019

Kelompok VI

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR…………………………………………i DAFTAR ISI…………………………………………………..ii BAB I PENDAHULUAN……………………………………..I 1.1 Latar Belakang…………………………………….I 1.2 Rumusan Masalah………………………………....I 1.3 Tujuan Makalah……………………………….......I BAB II PEMBAHASAN……………………………………...II 2.1 Pengertian Riba dan Hukum – Hukum Riba ……...II 2.2 Macam – Macam Riba….…………………………III 2.3 Hikmah Riba............................................................V 3.1 Pengertian Bank.......................................................VI 3.2 Dasar Hukum Bank..................................................VII 3.3 Jenis – Jenis Bank....................................................VIII 3.4 Operasional Bank Syariah.........................................X 4.1 Pengertian Asuransi...................................................XIII 4.2 Dasar Hukum Asuransi.............................................XIV 4.3 Tujuan Asuransi.........................................................XV 4.4 Jenis – Jenis Asuransi................................................XVI

BAB III PENUTUP...............................................................XVII 5.1 Kesimpulan.................................................................XVII DAFTAR PUSAKA.....................................................................XVIII

ii

Bab I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG

B. 1. 2. 3. C. 1. 2. 3.

Fiqih merupakan bidang ilmu yang membahas tentang hukumhukumamaliyyah mustanbathah (praktis) yang diambil dari dalil-dalilnya secara terinci. Adapun fiqih muamalah adalah salah satu dari cabang fiqih, yang mana di dalamnya mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lain, atau antara individu dengan negara Islam, dan negara Islam dengan negara lain. Adapun dalam pembahasan kali ini akan dibahas mengenai riba, bank dan asuransi, dimana ketiganya merupakan bagian dari fiqih muamalah. Riba, bank dan asuransi merupakan sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan perekonomian di suatu negara, termasuk di Indonesia. Ketiganya sudah tak asing lagi di telinga masyarakat. Riba merupakan bentuk suatu penambahan dari pembayaran yang telah jatuh tempo. Banyak orang yang menyamakan riba dengan kegiatan jual beli. Anggapan tersebut jelaslah salah, karena keduanya memiliki perbedaan yang sangat mencolok yang dapat dilihat dari aktivitas dan akibatnya. Riba memiliki macam-macam dan sebab-sebab yang mengakibatkan terjadinya riba, yang sudah tentu harus sangat diperhatikan dengan hukumnya. Selain itu bank dan asuransi, kedua kegiatan ekonomi ini pun harus mendapat perhatian, karena keabsahannya pun masih dipertanyakan oleh para ulama. Oleh karena itu, untuk mengetahui lebih jelas mengenai pembahasan riba, bank dan asuransi, akan di bahas pada pembahasan makalah kali ini. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diambil yaitu: Apa saja hal-hal yang harus diperhatikan dari riba? Apa saja hal-hal yang harus diperhatikan dari bank? Apa saja hal-hal yang harus diperhatikan dari asuransi? Tujuan Tujuan dari pembuatan pembahasan kali ini yaitu: Untuk mengetahui hal hal yang terdapat dalam riba, Untuk mengetahui hal-hal yang terdapat dalam bank, dan Untuk mengetahui hal-hal yang terdapat dari asuransi.

I

BAB II PEMBAHASAN A. 2.1

RIBA Pengertian dan Dasar Hukum Riba

Kata riba (ar riba) menurut bahasa, yaitu tambahn (az ziyadah) atu kelebihan. Riba menurut istilah adalah suatu akad perjanjian yang terjadi dalam tukar-menukar sesuatu barang yang tidak diketahui sama sekali menurut syarak, atau dalam tukar-menukar itu diayaratkan menerima salah satu dari dua barang apabila terlambat. Syekh Muhammad Abduh mendefinisikan, riba adalah penambahan-penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada prang yang meminjam hartanya atau uangnya karena janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan. Riba dapat terjadi pada utang-utang,pinjaman, gadai, atau sewa-menyewa. Sebagai contoh, Ridwan meminjam uang sebasar Rp. 20.000,- , pada hari Selasa disepakati dalam setiap satu hari keterlambatan, Ridwan harus mengembalikan uang tersebut denagn tambahan 2%. Maka, hari berikutnya Ridwan harus mengembalikan uangnya menjadi Rp. 20.4000,- . Kelebihan atau tambahan ini disebut dengan riba. Hukum melakukan riba adalah haram menurut Al-Qur’an, sunah dan ijmak menurut ulama. Keharaman riba terkait dengan sistem bunga dalam jual beli yang bersifat komersial. Di dalam melakukan transaksi atau jual beli, terdapat keuntungan atau bunga tinggi melibihi keumuman atau batas kewajaran, sehingga merugikan pihak-pihak tertentu. Fuad Moch. Fahruddin berpendapat bahwa riba adalah sebuah transaksi pemerasan. Dasar hukum pengharaman riba menurut Al-Qur’an, sunah dan ijmak para ulama adalah sebagai berikut: a.

Al-Qur’an

َّ ‫الربَوا َوأ َ َح َّل‬ }275{ . . . ‫الربَوا‬ ِ ‫َّللاُ ْالبَ ْي َع َو َح َر َم‬ ِ ‫ ِإنَ َما ْالبَ ْي ُع ِمثْ َل‬. . . “...Sesumgguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Q.S. Al-Baqarah: 275) َّ ‫ت َو‬ َّ ‫َي ْم َح ُق‬ }276{ ‫ار أَ ِث ٍيم‬ ِ َ‫صدَق‬ َّ ‫الر َبوا َوي ُْر ِبى ال‬ ٍ َّ‫َّللاُ الَ ي ُِحبُّ ُك َّل َكف‬ ِ ُ‫َّللا‬ “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.” (Q.S. Al-Baqarah: 276) َّ ‫ض َعفَةً واتَّقُوا‬ }130{ َ‫َّللاَ لَ َعلَّ ُك ْم ت ُ ْف ِلحُون‬ ْ ‫الر َبوا أ‬ َ ‫ض َعفًا ُّم‬ ِ ‫َيأَيُّ َها الَّ ِذيْنَ َءا َمنُوا الَت َأ ْ ُكلُوا‬ “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (Q.S. Ali Imran: 130) II

b. Sunah Rasulullah saw. َّ ‫صلَّى‬ َّ ‫س ْو ُل‬ َّ ‫ي‬ ‫س َوا ُء {متفق‬ ُ ‫ لَعَنَ َر‬: ‫َّللاُ َع ْنهَ قَا َل‬ َ ُ‫َّللا‬ َ ‫ ُه ْم‬: ‫الربَ َاو َم ْو ِكلَهُ َوكَاتِبَهُ َوشَا ِهدَ ْي ِه َوقَا َل‬ َ ‫علَ ْي ِه َو‬ ِ ‫َع ْن َجابِ ٍر َر‬ َ ُ‫َّللا‬ ِ ‫سلَّ َم ا َ ِك َل‬ َ ‫ض‬ }‫عليه‬ “Dari Jabir r.a. ia berkata, ‘Rasulullah saw. telah melaknati orang-orang yang memakan riba, orang yang menjadi wakilnya (orang yang memberi makan hasil riba), orang yang menuliskan, orang yang menyaksikannya, (dan selanjutnya), Nabi bersabda, mereka itu semua sama saja’.” (H.R. Muslim) َّ ‫ َوقَتْ ُل النَّ ْف ِس الَّتِ ْي َح َّر َم‬، ‫ َوالسِحْ ُر‬، ِ‫اَّلل‬ َّ ِ‫ الش ِْركَ ب‬: ‫َّللاُ َو َما ُهنَ َقا َل‬ َّ ‫س ْو َل‬ ‫ق َواَ ْك ُل‬ ِ ‫س ْب َع ْال ُمو ِبقَا‬ َّ ‫ِإحْ تَنِب ُْوا ال‬ ُ ‫ار‬ َ ‫ َي‬: ‫ قَالُ ْوا‬: ‫ت‬ ِ ‫َّللاُ اِالَّ ِب ْال َح‬ ْ ْ ْ ْ َّ ‫ َوا َ ْك ُل َما َل اليَتِي ِْم‬، ‫الربَا‬ }‫ت {متفق عليه‬ ِ َ‫ت الغَافِال‬ ِ ‫ت ال ُمؤْ ِمنَا‬ ِ ‫صنَا‬ ِ ْ‫الزح‬ ُ ‫ف َوقَد‬ َ ْ‫ْف ال ُمح‬ ِ “Jauhilah tujuh hal yang membinasakan”. Para sahabat bertanya,”Apakah tujuh hal tersebut ya Rasulullah?” Rasulullah saw. bersabda, “Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri pada saat perang, dan menuduh berzina wanita yang suci, beriman, dan lupa (lupa dari maksiat).” (H.R. Bukhari dan Muslim) c.

Ijmak para ulama

Para ulama sepakat bahwa seluruh umat Islam mengutuk dan mengharamkan riba. Riba adalah salah satu usaha mencari rizeki dengan cara yang tidak benar dan dibenci Allah swt.. Praktik riba lebih mengutamakan keuntungan diri sendiri dengan mengorbankan orang lain. Riba akan menyulitkan hidup manusia, terutama mereka yang memerlukan pertolongan, menimbulkan kesenjangan sosial yang semakin besar antara yang kaya dan miskin, serta dapat mengurangi rasa kemanusiaan untuk rela membantu. Oleh karena itu Islam mengharamkan riba. 2.2

Macam-macan Riba

Para ulama fiqih membagi riba menjadi empat mecam, yaitu: a.

Riba Fadl)‫ص ِل‬ ْ َ‫(ربَا الف‬ ِ

Riba fadl adalah tukar-menukar atau jual beli dua buah barang yang sam jenisnya, namun tidak sama ukurannya yang disyaratkan oleh orang yang menukatnya. Atau jual beli yang mengandung unsur ribapada barang yang sejenis dengan adanya tambahan pada salah satu benda tersebut. Sebagai contohnya adalah tukar-menukar emas dengan emas atau beras dengan beras, dan ada kelebihan yang disyaratkan oleh orang yang menukarkan. Kelebihan yang disyaratkan itu disebit riba fadl. Supaya tuka-menukar seperti ini tidak termasuk riba, maka arus ada tiga syarat yaitu: a) Barang yang ditukarkan tersebut harus sama. b) Tibangan atau takarannya harus sama. c) Serah terima pada saat itu juga. III

b. Riba Nasi’ah)‫(ربَا النَّ ِس ْي َءة‬ ِ Riba nasi’ah yaitu tukar-menukar dua barang yang sejenis yang maupun tidak sejenis atau jual beli yang pembayarnnya disyaratkan lebih oleh penjual dengan waktu yang dilambatkan. Menurut ulama Hanafiyah, riba nasi’ah adalah memberikan kelebihan terhadap pembayaran dari yang ditangguhkan, memberikan kelebihan pada benda dibanding untung pada benda yang ditakar atau yang ditimbang yang berbeda jenis atau selain yang ditakarda ditimbang yang sama jenisnya. Maksudnya adalah menjual barang dengan sejenisnya, tetapi yang satu lebih banyak dengan pembayaran diakhirkan, seperti menjual saru kilogram dengan satu setengah kilogram beras ayng dibayarkan setelah dua bulan kemudian. Kelebihan pembayaran yang disyaratkan inilah yang disebut riba nasi’ah. ً‫ان نَ ِس ْي َءة‬ َّ ‫صلَّى‬ َّ ‫ي‬ ٍ ُ ‫س ُم َرةَب ِْن ُج ْند‬ َ ‫َّللاُ َعلَ ْي ِه َو‬ ِ ‫ب َر‬ َ ‫َع ْن‬ َ ‫ي‬ ِ ‫ان ِب ْال َح َي َو‬ ِ ‫سلَّ َم نَ َهى َع ْن َبيْعِ ْال َح َي َو‬ َّ ‫َّللاُ َع ْنهُ أَنَّالنَّ ِب‬ َ ‫ض‬ “Dari Samurah bin Jundub sesungguhnya Nabi saw. telah melarang jual beli binatang dengan binatang yang pembayarannya diakhirkan.” (H.R. Lima ahli hadist) c.

Riba Qardi)‫ض‬ ِ ‫(ربَا القَ ْر‬ ِ

Riba qardi adalah meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan dari orang yang meminjam. Misalnya Ali meminjam uang kepada Abbas sebesar Rp. 10.000,00. Kemudian Abbas mengharuskan kepada Ali untuk mengembalikan uang itu sebesar Rp. 11.000,00. Tambahan Rp. 1.000,00 inilah yang disebut riba qardi. d. Riba Yad)ِ‫(ر َبا ال َيد‬ ِ Riba yad yaitu berpisah dari tempat akad jual beli sebelum serah terima. Contohnya, orang yang membeli suatu barang sebelum ia menerima barang tersebut dari penjual, penjual dan pembeli tersebut telah berpisah sebelum serah terima barang itu. Jual beli ini dinamakan riba yad. Ulama Syafi’iyah mengatakan bahwa riba yad adalah jual beli yang mengakhirkan penyerahan (alqabdu), yakni bercerai berai antara dua orang yang berakad sebelum serah terima, seperti menganggap sempurna jual beli antara gandum dan syair tanpa harus saling menyerahkan dan menerima ditempat akad. Menurut ulama Syafi’iyah bahwa antara riba yad dan riba nasi’ah sama-sama terjadi pada pertukaran barang yang tidak jelas. Perbedaannya, riba yad mengakhirkan pemegang barang, sedangkan riba nasi’ah mengakhirkan hak dan ketika akad dinyatakan bahwa waktu pembayaran diakhirkan meskipun sebentar. Dasar hadits yang mengungkapkan ketertolakan sistem ini adalah: }‫الربَا فِى النَّ ِس ْيئَ ِة {رواه البحارى و مسلم‬ ِ ‫إِنَّ َما‬ “Tidak ada riba kecuali pada riba nasi’ah.” (H.R. Bukhari Muslim)

IV

Ada syarat-syarat agar jual beli tidak menjadi riba, yaitu: 1.

Menjual sesuatu yang sejenis ada tiga syarat, yaitu:

a.

Serupa timbangan dan banyaknya.

b.

Tunai.

c.

Timbang terima dalam akad (ijab kabul) sebelum meninggalkan majelis akad.

2.

Menjual sesuatu yang berlainan jenis ada dua syarat, yaitu:

a.

Tunai.

b.

Timbang terima dalam akad (ijab kabul) sebelum meninggalkan majelis akad.

Semua agama Samawi mengharamkan riba. Hal ini disebabkan karena riba mempunyai bahaya yang sangat berat. Diantaranya adalah: 1. Dapat menimbulkan permusuhan antar pribadi dan mengikis habis semangat kerja sama atau saling tolong-menolong, membenci orang yang mengutamakan kepentingan diri sendiri, serta yang mengeksploitasi. 2. Dapat menimbulkan tumbuh suburnya mental pemboros yang tidak mau bekerja keras, dan penimbunan harta di salah satu pihak. Islam menghargai kerja sama sebagai sarana pencarian nafkah. 3. Sifat riba sangat buruk sehingga Islam menyerukan agar manusia suka mendermakan harta kepada saudaranya dengan baik jika saudaranya membutuhkan harta. 2.3

Hikmah Pelarangan Riba

Diharamkan hikmah diharamkannya riba yaitu: a.

Menghindari tipu daya diantara sesama manusia.

b.

Melindungi harta sesama muslim agar tidak dimakan dengan batil.

c. Memotifasi orang muslim untuk menginvestasi hartanya pada usaha-usaha yang bersih dari penipuan, jauh dari apa saja yang dapat menimbulkan kesulitan dan kemarahan diantara kaum muslimin. d. Menutup seluruh pintu bagi orang muslim. e. Menjauhkan orang muslim dari sesuatu yang menyebabkan kebinasaan karena pemakan riba adalah orang yang zalim dan akibat kezaliman adalah kesusahan. f.

Membuka pintu-pintu kebaikan di depan orang muslim agar ia mancari bekal untuk akhirat.

V

4.

Menjauhkan Praktik Riba

Karena riba adalah sesuatu yang diharamkan, maka menjauhkan diri dari praktik riba adalah sesutu yang sangat mulia dan beroleh pahala. Agar kita dapat manjauhkan diri dari praktik riba maka yang harus dilakukan adalah: a.

Membiasakan hidup sederhana, tidak boros.

b.

Membiasakan diri menabung apabila ada kelebihan rezeki dari Allah swt.

c.

Menghindarkan diri dari berfoya-foya selagi ada kelebihan.

d. Menghindari kebiasaan berhutang. e. Mengadakan usaha bersama dibidang ekonomi, seperti koperasi di sekolah atau di masyarakat. f. Rajin mensyukuri nikmat Allah swt. dengan cara memanfaatkan untuk kebaikan serta tidak menyia-nyiakan nikmat tersebut. g.

B. 3.1

Melakukan praktik jual beli dan utang piutang secara baik menurut Islam.

BANK Pengertian Bank

Menurut UU No.10 tahun 1992 tentang bank, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan menurut Dr. Fuad Moh. Fachruddin, bank adalah suatu perusahaan yang memperdayagunakan hutang-piutang, baik yang merupakan uangnya sendiri maupun orang lain. Bank memperedarkan uang untuk kepentingan umum, tidak membekukannya, dan tidak pula menimbun kekayaan dalam satu tangan. Bank merupakan tempat penyimpanan yang terbaik dan aman, serta tempat meminjam (dana) yang teratur. Oleh karena itu, bank menolong manusia dalam menghadapi esulitan keuangan pada umumnya. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi bank adalah sebagai berikut: a.

Menyimpan dana masyarakat.

b.

Menyalurkan dana masyarakat ke publik.

c.

Memperdagangkan utang piutang.

d. Mengatur dan menjaga stabilitas peredaran uang. e.

Tempat menyimpan hata kekayaan (uang dan surat berharga) yang terbaik dan aman.

f.

Menolong manusia dalam mengatasi kesulitan ekonomi keuangan. VI

Bank merupakan hasil perkembangan cara-cara penyimpanan harta benda. Pendirian bank adalah dengan beberapa tujuan, diantaranya yaitu: a.

Menolong manusia dalm banyak kesulitan, (peminjaman uang tunai atau kridit).

b. Meringankan hubungan antara para pedagang dan penguhasa dengan memperlancar pemindahan uang (money-transfer). c. Bagi hartawan adalah untuk menjaga keamanan dan memberi perlindungan dari penjahat dan pencuri dengan menyimpan di tempat yang aman. d. Untuk kepentingan dan perkembangan kepentingan, baik nasional maupun internasiolan dalam seluruh bidang kehidupan. 3.2

Dasar Hukum Islam

Karena bank adalah masalah baru dalam khazanah hukum Islam, maka para ulama masih memperdebatkan keabsahan sebuah bank.berikut inibabarapa pandangan mengenai hukum perbankan, yaitu mengharamkan, tidak mengharamkan, dan syubhat (samar-samar). a.

Kelompok yang mengharamkan

Ulama yang mengharamkan riba di antaranya adalah Abu Zahra (guru besar Fakultas Hukum, Kairo, Mesir), Abu A’la al-Maududi (ulama Pakistan), dan Muhammad Abdullah al-A’rabi (Kairo). Mereka berpendapat bahwa hukum bank adalah haram, sehingga kaum Muslimin dilarang mengadakan hubungan dengan bank yang memakai sisitem bunga, kecuali dalam keadaan darurat atau terpaksa. Keharaman bank dikaitkan dengan pemberian bunga bank terhadap nasabah. Bunga bank dalam pandangan para ulama ini adalah riba nasi’ah, sedangkan riba nasi’ah terlarang dalam hukum Islam. Maka dari itu, hukum bank adalah haram. b. Kelompok yang tidak mengharamkan Ulama yang ridak mengharamkan di antaranya adalah Syekh Muhammad Syaltut dan A. Hassan. Mereka mengatakan bahwa kegiatan bermuamalah kaum Muslimin dengan bank bukan merupakan perbuatan yang dilarang. Bunga bank di Indonesia tidak bersifat ganda, sebagaimana digambarkan dalam Q.S. Ali Imran ayat 130. c.

Kelompok yang menganggap syubhat (samar)

Bank merupakan perkara yang belum jelas kedudukan hukumnya dalam Islam karena bank merupakan sebuah produk baru yang tidak ada nasnya. Hal-hal yang belum ada nas dan masih diragukan ini yang dimaksud dengan barang syubhat (samar). Karena untuk kepentingan umum atau manfaat sosial yang sangat berarti bagi umat, maka berdasarkan kadah usul (maslahah mursalah), bank masih tetap digunakan dan dibolehkan. Namun ketentuan ini hanya untuk bank pemerintah (nonswasta), dan tidak berlaku untuk bank swasta dengan alasan tingkat kerugian pada bank swasta sangat tinggi dibanding dengan bank pemerintah. VII

3.3

Jenis-jenis Bank

Berdasarkan jenis atau sistem pengelolaannya, bank dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu: a.

Bank Konvensional (dengan sistem bunga)

Bank dengan sistem bunga (Konvensional) ada dua jenis, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Jika melihat dari kegiatan usahanya, maka perbedaan keduanya adalah sebagai berikut: 1) Usaha Bank Umum a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. b.

Memberikan atau menyalurkan kredit.

c.

Menerbitkan surat pengakuan utang.

d. Membeli, menjual, menjamin, atau resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya. e.

Memindahkan uang bank untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.

f. Menempatkan dana pada peminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel atau sarana lainnya. g. Menerima pembayaran atau tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antarpihak ketiga. h.

Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.

i.

Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasar kontrak kerja sama.

j. Melakukan penempatan dana dari nasabah ke nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek. k. Membeli melalui pelelangan agunan, baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajiban pada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya. l.

Melakukan kegiatan piutang dan usaha kartu kredit.

m. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. n. Melakukan kegiatan lain yang lezim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan undang-undang yang berlaku. VIII

Di samping legiatan tersebut, bank umum juga berfungsi dalam mengurusi beberapa hal berikut ini, yaitu: a) Melakukan kegiatan dalam hal valuta asing. b) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan di bidang keuangan, seperti asuransi, sewa guna usaha, perusahaan efek, lembaga kliring. c) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi kegagalan kredit. d) Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurusan dana pensiun. 2) Bank Usaha Perkreditan Rakyat Berdasarkan UU No. 7 tahun 1992, bank usaha perkreditan rakyat meliputi: a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk yang lain yang dipersamakan dengan itu. b) Memberikan kredit. c) Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi keuntungan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. d) Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, atau tabungan pada pihak bank lain. b. Bank Syariah (Bank dengan prinsip Bagi Hasil) Karena belum ada kata sepakat dari para ulama tetang hukum bank konvensional sementara umat Islam harus mengikuti perkembangan ekonomi sehingga perlu jalan keluar, maka lahirlah bank syariahdengan prinsip bagi hasil. Islam mengajarkan ekonomi yang berkeadilan, Islam mengharamkan riba dan menganjurkan sedekah. Kesadaran untuk larangan riba telah menimbulkan gagasan pembentukan bank Islam pada dasawarsa kedua abad ke-20, diantaranya melalui pendirian institusi sebagai berikut: 1. Bank Pedesaan (Rural Bank) dan Bank Mir-Ghammar di Mesir tahun 1963 atas prakarsa seorang cendekiawan Mesir DR. Ahmad An Najjar. 2.

Bubai Islamic Bnak (1973) di kawasan negara-negara Emirat Arab.

3.

Islamic Developmen Bank (1975) di Saudi Arabia.

4.

Faisal Islamic Bank (1977) di Mesir.

5.

Kuwait House Finance (1977) di Kuwait.

6.

Jordan Islamic Bank (1978) di Yordania.

7.

Al-Amanah Islamic Investment Bank (Filipina). IX

Tentunya masih banyak lagi pertumbuhan dan perkembangan bank syariah yang tersebar di seluruh dunia baik di negara-negara Islam maupun di negara Eropa. Perbedaan antara bank konvesional dan bank syariah adalah terletak pada sistem pengawasan bank syariah yang dilakukan oleh Dewan Syariah. Maksudnya, pengelolaan dan produk syariah harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Bank Syariah sebelum diluncurkan ke masyarakat luas. Perbedaan lainnya kalau bank konvensional dalam operasionalnya didasarkan pada bunga, sehingga motif orang yang menanamkan uangnya di bank tersebut tidak lain adalah mencari keuntungan dengan mengharap bunga, sedangkan pada bank syariah para nasabah tidak demikian melainkan motifnya adalah bagi hasil artinya untung rugi ditanggung bersama antara pihak bank dan juga nasabahnya. Dana yang dititipkan pada bank syariah semata-mata disalurkan untuk kepentingan kemaslahatan umum yang memebutuhkanya, yang diatur dengan perjanjian bahwa keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha tersebut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. 3.4

Operasional Bank Syariah

Prinsip operasional dan produk syariah dapat dilihat dari dua sisi, sisi pergerakan dana masyarakat dan sisi penyaluran dana kepada masyarakat. a.

Pergerakan Dana Masyarakat

Dalam hal penyerahan dana dari masyarakat, dilaksanakan berdasarkan dua prinsip, yaitu alwadi’ah dan udarabah. 1) Prinsip Al-Wadi’ah (prinsip simpan murni) Prinsip al-wadi’ah dapat diartikan sebagai titipan murni dan merupakan perjanjian yang bersifat percaya-mempercayai atau dilakukan atas dasar kepercayaan semata. Dalam kegiatan perbankkan, pihak nasabah adalah pihak yang menitipkan uangnya pada pihak bank. Pihak bank harus menjaga titipan tersebut dan mengembalikannya apabila si nasabah menghendakinya. Dasar hukum al-wadi’ah adalah Al-Qur’an surat An-Nisaa ayat 58, Al-Baqarah ayat 283, dan Hadits Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang artinya: “Bayarkanlah (kembalikanlah) petaruh (barang titipan) itu kepada orang yang memercayai engkau dan janganlah sekali-kali engkau khianat meskipun terhadap orang yang khianat kepadamu.” Suatu hal yang perlu mendapat perhatin dari pihak perbankkan, yakni menggunakan uang nasabah untuk kepentingan bank, maka pihak bank perlu memberikan semacam intensif atau hadiah yang tidak menjadi kesepakatan antara pihak nasabah dan pihak sebelumnya. Hal tersebut perlu, demi membangun kepercayaan masyarakat dan meningkatkan kesadaran menabung di tengah masyarakat. Di samping itu, pihak bank perlu memberikan bonus-bonus yang dapat memotivasi nasabah supaya menabung dan menitipkan uangnya di bank-bank Islam.

X

2) Prinsip Mudarabah Mudarabah pada dasarnya merupakan subsistem dari musyarakah. Namun demikian para ahli fiqih meletakkan mudarabah dalam posisi tersendiri dan memberikan dasar hukum yang khusus. Ulama Islam menyebut akad ini dengan menggunakan berbagai nama, terkadang disebut juga dengan istilah muqarabah, qirad, dan muamalah. Prinsip mudarabah berdasarkan firman Allah Q.S. Muzammil ayat 20. َّ ‫ض ِل‬ }20{ ...ِ‫َّللا‬ ْ َ‫ض َي ْبت َ ُغونَ ِم ْن ف‬ ِ ‫ َو َءاخ َُرونَ َيض ِْربُونَ فِى األ َ ْر‬... “... dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagai karunia Allah...” (Q.S. Al-Muzammil: 20) Sementara itu, ketentuan budarabah yang berdasarkan hadits Nabi saw., sebagaimana terdapat dalam buku Hukum Ekonomi Islam, Sahrawadi K. Lubis, disebutkan bahwa Suhaib r.a. berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda,“Tiga perkara di dalamnya terdapat keberkatan, yaitu menjual dengan cara pembayaran kredit, muqaradah (mudarabah), mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan bukan untuk dijual”. (H.R. Ibnu Majah) Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Sahrawadi k. Lubis bahwa sifat tabungan mudarabah adalah: a) Sebuah tabungan dari pihak ketiga di bank Islam, b) Uang tabungan mudarabah dapat diambil setiap saat dan berulang kali dengan tidak ada batas waktu, c) Bank akan membagi keuntungan kepada nasabah sesuai dengan perjanjian sebelumnya dan sama-sama telah sepakat dengan persetujuan itu, d) Pembagian dilakukan dalam setiap bulan berdasarkan saldo minimal yang mengendap selam periode tersebut, e) Beroperasional lewat rekening berjangka waktu atau bersyarat. b. Penyaluran Dana kepada Masyarakat Dalam hal penyaluran dana ke masyarakat, bank Islam menggunakan prinsip-prinsip berikut: 1) Al-Mudarabah Dalam kontrak mudarabah, seandainya terjadi kerugian atau kebangkrutan, maka kerugian tersebut ditanggung secara bersama-sama antara bank dengan pihak penanam modal, pengusaha, atau nasabah yang mengadakan akad perjanjian. Prinspnya, prinsip ekonomi Islam tidak sematamata mencari keuntungan, melainkan ada unsur kerja sama di saat badan usaha mengalami kegagalan dalam usahanya. Dengan catatan, kegagalan itu bukan karena kebohongan atau penipuan yang syarat dengan unsur korupsi. XI

2) Musyarakah (prinsip bagi hasil) Masyarakat adalah pemilik modal yang mengadakan perjanjian untuk menyerahkan modalnya pada suatu proyek. Masing-masing pihak memiliki hak untuk ikut serta dalam manajemen proyek tersebut. 3) Al-Murabahah Al-Murabahah disebut dana talangan dalam pemenuhan produksi(inventory) dan dapat diterapkan dalam semua jenis pembiayaan penuh. Maksudnya, pihak bank memberikan dana untuk usaha tertentu dengan ketentuan yang dibuat bersama. Sistem ini hampir sama dengan kredit modal kerja yang dikenal dalam bank konvensional. Oleh karena itu, prinsip ini disebut short run financing. 4) Al-Bai’u Bitaman Ajil (konsep cicilan) Sistem al-bai’u bitaman ajil adalah pembelian dengan cara pembayaran cicilan. Maksudnya, pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan barang modal (investasi). 5) Al-Ijarah (prinsip sewa) Prinsip al-ijarah dapat dilakukan pada semua jenis pembiayaan penuh. Pembiayaan penuh merupakan talangan dana untuk pengadaan barang ditambah keuntungan yang disepakati dengan sistem pembayaran sewa tanpa diakhiri dengan pemilikan. Dengan demikian, berarti al-ijarah sama dengan leasing dan bank (leasor) memberikan kesempatan kepada nasabah/penyewa(lesse) untuk memperoleh manfaat dari barang untuk jangka waktu tertentu, dengan ketentuan nasabah/penyewa akan menbayar sejumlah uang pada waktu yang disepakati bersama. Apabila telah habis jangka waktunya, benda/barang yang dijadikan sebagai objek alijarah tersebut menjadi milik bank. 6) Al-Bai’u Ta’jir (prinsip jual beli) Prinsip al-bai’u ta’jir diterapkan pada semua jenis pembiayaan penuh yang merupakan talangan dana untuk pengadaan, ditambah keuntukngan yang telah disepakati dengan sistem pembayaran sewa yang diakhiri dengan pemilik. Prinsip al-bai’u ta’jir ini hampir sama dengan sewa beli. Setelah habis pembayaran sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan, objek barang/benda tersebut menjadi milik nasabah. 7) Qard Hasan Prinsip qard hasan adalah rencana keuangan dalam bentuk pinjaman kebijakan yang tidak dikenakan biaya dan tanpa bunga. Jenis pinjaman ini diberikan pada konsumen atau pengusaha yang mengalami situasi yang sulit atau pengeluaran yang tidak direncanakan. Dengan kata lain, prinsip ini adalah penyuntikan dan bagi pengusaha atau konsumen yang sedang jauh atau bangkrut. XII

Kehadiran bank syariah memiliki hikmah yang cukup besar, diantaranya: 1. Umat Islam yang berpendirian bahwa bunga bank konvensional adalah riba, maka bank syariah menjadi alternatif untuk menyimpan uangnya, baik dengan cara deposito, bagi hasil maupun lainnya. 2. Untuk menyelamatkan umat Islam dari praktik riba (bunga) yang mengandung unsur pemerasan (eksploitasi) dari si kaya terhadap si miskin atau orang yang kuat ekonominya terhadap yang lemah ekonominya. 3. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non-Islam yang menyebabkan umat Islam berada di bawah kekuasaan bank sehingga umat Islam belum bisa menerapkan ajaran agamanya dalam kehidupan pribadi dan masyarakat, terutama dalam kegiatan bisnisdan perekonomiannya. 4. Bank Islam dapat mengelola zakat di negara yang pemerintahannya belum mengelola zakat secara langsung. Dan bank juga dapat menggunakan sebagian zakat yang terkumpul untuk proyek-proyek yang produktif dan hasilnya untuk kepentingan agama dan umum. 5.

Bank Islam juga boleh memungut dan menerima pembayaran untuk hal-hal berikut:

a. Mengganti biaya-biaya yang langsung dikeluarkan oleh bank dalam melaksanakan pekerjaan untuk kepentingan nasabah, misalnya: biaya telegram, telepon, atau telex dalam memindahkan atau memberitahukan rekening nasabah, dan sebagainya. b. Membayar gaji para karyawan bank yang melakukan pekerjaan untuk kepentingan nasabah dan sebagai sarana dan prasarana yang disediakan oleh bank dan biaya administrasi pada umumnya. C.

ASURANSI

Sesuai dengan prinsip Islam yang menghindari bentuk-bentuk bunga, dalam akad asuransi tidak ada riba di dalamnya. Asuransi merupakan produk ekonomi Islam yang tergolong baru dalam khazanah hukum Islam. Berbagai perbedaan pendapat muncul di kalangan umat Islam terkait apakah akad asuransi ini dibenarkan dalam islam atau tidak. 4.1

Pengertian Asuransi

Istilah asuransi seringkali dasamakan dengan istilah pertanggungan (kafalah). Pengertian tersebut dapat dijumpai dalam ketentuan Pasal 1 UU No. 2 tahun 1992 tentang usaha perasurasian. Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, pihak penanggung mengingatkan diri pada tertanggung dengan menerima premiasuransi, untuk memberikan penggantian pada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum pada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. XIII

Dari pengertian di atas dapat dikemukakan bahwa asuransi pada dasarnya adalah pertanggungan dan ikhtiar seseorang dalam rangka menanggulangi resiko atau akibat-akibat dari terjadinya sebuah peristiwa yang tidak diinginkan (diharapkan) terjadi, namun terjadi. Menurut pasal KUPD, asuransi adalah suatu perjanjian (akad) antara seseorang yang mempertanggungkan sesuatu dengan seorang penanggung atau asurator. Menurut perjanjian ini, si penanggung menerima premi, yakni semacam pembayaran, baik sekaligus maupun berkala dari orang yang mempertanggungkan itu, dan dia berjanji akan mengganti kerugian yang mungkin diderita oleh si mempertanggungkan karena kejadian kelak (kemudian hari) yang sebelumnya tidak dapat ditentukan dan diketahui oleh siapa pun, seperti kebakaran, kehilangan, dan kerusakan. 4.2

Dasar Hukum Asuransi

Ketentuan mengenai asuransi masuk dalam kategori objek ijtihad karena ketidakjelasan ketentuan hukumnya. Hal ini terjadi karena memang ketetuan mengenai asuransi, aik di dalam al-qur’an maupun hadits Nabi SAW., termasuk para ulama tidak banyak yang membicarakannya. Untuk mengeluarkan sebuah produk hukum ijtihad, dapat menggunakan berbagai cara, antara lain menggunakan konsep maslahah mursalah atau dengan cara kias (metode analgis). Berdasarkan hasil ijtihad para ulama dengan menggunakan metode ini maka dasar hukum asuransi di lingkungan ulama muncul beragam atau berbeda-beda. Perbedaan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut: a. Pendapat pertama, mengatakan bahwa asuransi dengan sagala bentuk perwujudannya dipandang haram menurut ketentuan hukum. Artinya, melakukan akad asuransi tidak dibolehkan. Ulama yang mengharamkan asuransi ini adalah Abdullah al-Qalqili dan Muhammad Yusuf alQardawi. b. Pendapat kedua, menyatakan bahwa asuransi dengan sagala bentuk perwujudannya dapat diterima dalam syariat Islam. Ulama yang mendukung pendapat ini adalah Abdul Wahab Khallaf dan Mustafa Ahmad Zarqa (Syiria), Muhammad Yusuf Musa (Kairo). c. Pendapat ketiga, mengatakan bahwa asuransi sosial diperbolehkan, sedangkan asuransi komersial tidak diperdolehkan, kaena bertentangan dengan syariat Islam. Pendapat ini didukung oleh ulama Abu Zahrah. d. Pendapat keempat, mengatakan bahwa asuransi dengan segala bentk perwujudannya dipandang syubhat. Pendapat tersebut didukun oleh K.H. Ahmad Azhar Basyir (Indonesia). Dari berbagai keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa asuransi dibolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Artinya, hendaknya berdasarkan asa gotong royong (ta’awun) dan perjanjian-perjanjian yang dibuat benar-benar bersifat tolong-menolong, bukan untuk mencari laba atau keuntungan dengan jalan yang tidak benar. XIV

Dalam buku Hukum Asuransi di Indonesia yang ditulis oleh Vide Wirjono Prodjadikoro, dijelaskan, menurut pasal 246 Wet Boek Van Koophandel (Kitab Undang-Undang Perniagaan), bahwa asuransi pada umumnya adalah suatu persetujuan dimana pihak yang menjamin berjanji. kepada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin karena akibat dari satu peristiwa yang belum jelas akan terjadi. 4.3

Tujuan Asuransi

Tujuan asuransi adalah meawarkan jaminan perlindungan untuk menghadapi kerugian akibat suatu bencana yang terjadi pada yang diasuransikan, tanpa ada unsur penambahan kekayaan seseorang. Cara untuk menanggulangi bahaya yang mungkin terjadi biasanya dipraktikkan dengan bersamasama menanggung kerugian itu untuk tujuan meringankan beban penderita yang diasuransikan. Hal ini berarti bahwa tujuan dari asuransi lebih dekat dengan arti iuran ntuk perlindungan bersama. 4.4

Jenis Asuransi

Social insurance lebih dianjurkan daripada bentuk-bentuk asuransi lain yang tidak jelas status hukumnya. Di Indonesia terdapat dua asuransi, yaitu asuransi sosial dan takaful. Asuransi sosial adalah asuransi pemerintah yang merupakan tuntunan UU 1945, khususnya pasal kesejahteraan sosial. Asuransi takaful merupakan lembaga asuransi yang berbasis Islam. Pembahasan kedua modal asuransi (sosial dan takaful) dirasa lebih cocok dan diterima oleh masyarakat Islam di Indonesia. Asuransi sosial memiliki kekhususan tersendiri, diantaranya: a.

Penyelenggara pertanggungan (asuransi) adalah pemerinta.

b. Sifat hukum pertanggungan itu adalah wajib bagi seluruh anggota masyarakat atau sebagai anggota tertentu masyarakat. Misalnya, bagi para penumpang kendaraan, baik laut, darat maupun udara. c. Penentuan penggantian kerugian diatur oleh pemerintah dengan peraturan khusus yang dibuat untuk itu. d. Tujuan asuransi memberikan suatu jaminan sosial (social security), bukan untuk mencari keuntungan.

XV

Secara operasional, asuransi yang sesuai dengan syariah memiliki sistem yang mengandung halhal sebagai berikut: a. Mempunyai akad takafuli (tolong-menolong) untuk memberikan santunan atau perlindungan atas musbah yang akan datang. b. Dana yang terkumpul menjadi amanah pengeloladana. Dana tersebut diinvestasikan sesuai dengan instrumen syariah seperti mudarabah, wakalah, wad’ah, dan murabahah. c.

Premi memiliki unsur tabaruq atau mortalita (harapan hidup).

d. Pembebanan biaya operasional ditanggung pemegang polis, terbatas pada kisaran 30% dari premi sehingga pembentukan pada nilai tunai cepat terbentuk di tahun pertama yang memiliki nilai 70% dari premi. e. Dari rekening tabarru’ (dana kebijakan seluruh peserta) sejak awal sudah diikhlaskan oleh peserta untuk keperluan tolong-menolong bila terjadi musibah. f. Mekanisme pertanggungan pada asuransi syariah adalah sharing of risk di mana apabila terjadi musibah, maka semua peserta ikut saling menanggung dan membantu. g. Keuntngan (profit) dibagi antara perusahaan dengan peserta sesuai prinsip bagi hasil (mudarabah), atau dalam akad tabarru’ dapat berbentuk dengan memberikan hadiah kepada peserta dan upah (fee) kepada pengelola. h. Mempunyai misi akidah, sosia serta mengangkat perekonomian umat Islam atau misi istiqadi.

XVI

BAB III PENUTUP 5.1 Kesimpulan Riba ialah penambahan-penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan. Hukum riba yaitu haram. Riba terbagi ke dalam tiga macam yaitu riba fadhl, riba yadd, dan riba nasi’ah. Bank berasal dari kata banko (bahasa Italia) yang berarti simbol penukaran uang di Italia. Sedangkan menurut Yan Pramadyapuspa, bank berasal dari bahasa Inggris atau Belanda yang berarti kantor penyimpanan uang. Bank menurut istilah adalah suatu perusahaan yang memperdagangkan utang-piutang, baik yang berupa uangnya sendiri maupun uang orang lain. Bank Islam adalah suatu lembaga keuangan yang fungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada orang atau lembaga yang membutuhkannya dengan sistem tanpa bunga. Para ulama masih memperdebatkan keabsahan sebuah bank. Terbagi menjadi tiga pandangan hukum perbankan, yaitu mengharamkan, tidak mengharamkan, dan syubhat (samar-samar). Kata asuransi berasal dari bahasa Belanda, assurantie yang dalam hukum Belanda disebut verzekering yang artinya pertanggungan. Dari peristilahan assurantiekemudian timbul istilah assuradeur bagi penanggung, dan geassureerde bagi tertanggung. terdapat empat pendapat tentang hukum asuransi, yaitu mengharamkan asuransi dalam segala macam dan bentuknya seperti sekarang ini, termasuk asuransi jiwa. Kedua, membolehkan semua asuransi dalam praktiknya dewasa ini. Ketiga, membolehkan asuransi yang bersifat sosial dan mengharamkan asuransi yang bersifat komersial semata. Keempat, menganggap bahwa asuransi bersifat syubhat karena tidak ada dalil-dalil syar’i yang secara jelas mengharamkan ataupun secara jelas menghalalkannya.

XVII

DAFTAR PUSAKA Asy-Syaikh Shaleh bin Fauzan Al-Fauzan, Perbedaan Jual Beli dan Riba, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997), hlm. 29. [2] Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 219. [3] Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 58. [4] Hendi Suhendi, Op, Cit., hlm. 58-61. [5] Syaikh Al-‘Allamah Muhammad, Fiqih Empat Mazhab, (Bandung: Hasyimi, 2013), hlm. 214. [6] Aliy As’ad, Terjemah Fathul Mu’in, (Yogyakarta: Menara Kudus, 1979), hlm. 175. [7] Hendi Suhendi, Op, Cit., hlm. 61-62. [8] Abdul Aziz Muhammad, Op, Cit., hlm. 218. [9] Abdul Aziz Muhammad Azzam, Op, Cit., hlm. 222-224. [10] Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Hukum-Hukum Fiqh Islam, (semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 341. [11] Hendi Suhendi, Op, Cit., hlm. 63-64. [12] Hendi Suhendi, Op, Cit., hlm. 64-65. [13] Asy-Syaikh Shaleh bin Fauzan Al-Fauzan, Op, Cit., hlm. 44. [14] Fuad Mohd Fachruddin, Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi, (Bandung: AlMa’arif, 1985), hlm. 109. [15]Ibid., hlm. 110. [16]Bambang Prishardoyo, dkk, Pelajaran Ekonomi SMP Kelas 3, (Jakarta: Grasindo, 2005), hlm. 18-19. [17] Masjfuk Zuhdi, Masail Eiqhiyah, (Jakarta: Haji Masagung, 1988), hlm. 143. [18] Nejatullah Shiddiqi, Pemikiran Ekonomi Islam, (Jakarta: LPIM, 1986), hlm. 82-84. [19] Anwar Iqbal Qureshi, Islam dan Teori Pembungaan Uang, (Jakarta: Tintamas, 1985), hlm. 161. [20] Kementrian Agama Republik Indonesia, Fikih Buku Pegangan Siswa Kelas X, (Jakarta: Kementrian Agama, 2014), hlm. 164. [21] Ali Yafie, Asuransi dalam Pandangan Syariat Islam, Menggagas Fikih Sosial, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 205. [22] Muhammad Syakir, Asuransi Syariah, Konsep dan Sistem Operasional, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 27. [23] Kementrian Agama Republik Indonesia, Op, Cit., hlm. 165. [24] Ibid., hlm. 165. [25] Hendi Suhendi, Op, Cit., hlm. 308-309. [26] Hendi Suhendi, Op, Cit., hlm. 310. [27] Hendi Suhendi, Op, Cit., hlm. 310—312. [28] Muh. Nejatullah Shiddiqi, Asuransi dalam Islam, (Bandung: Pustaka, 1987), hlm. 51-62.

http://syafaatuletika.blogspot.com/2012/06/riba-bank-dan-asuransi.html

XVIII