Tidak Membaca Akan Menyesal.doc

1. alat kelengkapan peradilan  Kekuasaan kehakiman tertinggi Indonesia adalah Mahkamah Agung. Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.  Pengadilan negeri berkedudukan di kota atau ibukota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota atau kabupaten.  pengadilan tinggi berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi yang dibentuk dengan undang-undang.  Susunan pengadilan negeri terdiri atas pimpinan (ketua dan wakil ketua), hakim anggota, panitera, sekretaris, dan juru sita. Juru sita tidak terdapat di pengadilan tinggi. Juru sita bertugas melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh ketua sidang dengan cara menyampaikan pengumumanpengumuma, teguran-teguran, pemberitahuan putusan pengadilan, dan melakukan penyitaan.  Tugas Pengadilan negeri memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.  Tugas Pengadilan tinggi bewenang mengadili perkaa pidana dan perkara perdata di tingkat banding. mengadili di tingkat pertama dan terakhir.  Kekuasaan kehakiman dalam peradilan agama dilakukan oleh pengadilan agama yang terdiri atas badan peradilan tingkat pertama dan badan peradilan tingkat banding. Pengadilan agama mempunyai daerah hukum yang sama dengan pengadilan negeri, mengingat pelaksanaan putusan pengadilan agama masih memerlukan pengukuhan dari pengadilan negeri.  Tugas dan wewenang pengadilan agama pada pokoknya adalah memeriksa dan memutus sengeta antara oang-orang yang beragama Islam mengenai bidang hukum perdata tertentu yang harus diputus berdasarkan syariat Islam.  Susunan sidang Mahkamah Militer dan Mahkamah Militer Tinggi terdiri atas tiga orang hakim, seorang oditur, jaksa tentara, dan seorang panitera. Peradilan militer mempunyai wewenang memeriksa dan memutus perkara pidana terhadap kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota militer sebagai berikut.  Tugas Mahkamah militer mengadili dalam tingkat pertama perkara-perkara tingkat kejahatan dan pelanggaran. Mahkamah militer tinggi memutus di tingkat pertama perkara kejahatan dan pelanggaran, apabila terdakwa atau salah satu terdakwa pada waktu melakukan perbuatan adalah perwira yang berpangkat mayor ke atas. Dalam peradilan tingkat kedua, mahkamah militer tinggi memeriksa dan memutus semua perkara yang telah diputus oleh mahkamah militer oleh daerah hukumnya yang dimintakan pemeriksaan ulang. Dalam tingkat

pertama dan terakhir, mahkamah militer tinggi memeriksa dan memutus perselisihan tentang kekuasaan mengadili antara beberapa mahkamah militer dalam daerah hukumnya.  Peradilan tata usaha negara merupakan pengadilan tingkat pertama dalam peradilan tata usaha negara (administrasi). Pengadilan tingkat banding adalah pengadilan tinggi tata usaha negara. Setiap putusan tingkat terakhir pengadilan dapat dimohonkan kasasi dari Mahkamah Agung.  Alat-alat kelengkapan peradilan teridiri dari hakim, jaksa dan polisi 2. Lembaga Suprastruktur Politik menjalankan output berupa pengambilan dan pelaksanaan keputusan. Fungsi output dapat diperinci ke dalam: § Fungsi pengambilan keputusan (Decision or rule making), dijalankan oleh lembaga legislative= MPR. § Fungsi pelaksanaan keputusan (Rule application), yang dijalankan oleh eksekutif= Presiden Wapres, DPR. § Fungsi pengawasan pelaksanaan keputusan (Rule adjudication) yang dijalankan oleh badan-badan kehakiman yudikatif= MA,MK,KY dan pengadilan dibawah MA. 3. Budaya politik partisipan adalah budaya politik yang ditandai dengan kesadaran masyarakat yang tinggi. Masyarakat yang memliki budaya politik partisipan ini cenderung aktif dalam berbagai macam kegiatan politik di Indonesia. ciri-ciri budaya politik partisipan yang ada di Indonesia 1. Masyarakat memiliki kesadaran politik yang sangat tinggi. 2. Masyarakat cukup peka dalam memahami isu-isu politik yang beredar di masyarakat. 3. Masyarakat sadar bahwa kewajibannya sebagai warga negara harus dilaksanakan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. 4. Masyarakat memiliki rasa tenggang rasa yang sangat tinggi, menerima berdasarkan kesadaran dan mampu menolak melalui penilaian yang objektif. 5. Masyarakat berperan aktif dalam berbagai macam kegiatan politik. 6. Masyarakat cukup disiplin dalam menjalankan kegiatan-kegiatan politik. 7. Pengetahuan masyarakat tentang sistem politik sangat tinggi. 8. Masyarakat aktif dalam mengontrol isu negatif yang dapat memecah belah kesatuan negara. 9. Masyarakat berperan aktif dalam memberikan kritik yang membangun terhadap pemerintah. 10. Pemerintah tidak dapat mengekang hak individu karena demokrasi sangat berjalan sesuai dengan semestinya. 11. Menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum 12. Menciptakan disiplin dalam segala aspek kehidupan

13. Berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pembangunan. 14. Menggunakan hak pilih dalam pemilihan pemimpin dengan sebaik-baiknya. 15. Bermusyaewarah untuk menyelesaikan segala permasalahan. 16. Taat dan patuh pada aturan yang berlaku. Contoh Budaya Politik Partisipan 1. Masyarakat menggunakan hak pilihnya dengan penuh kesadaran dan tanpa adanya paksaan. seperti pada saat memilih presiden (pilpres) 2. Berupaya mempengaruhi keputusan pemerintah dalam berbagi persoalanpersoalan yang meyangkut sebagian besar orang sehingga mampu mempercepat pembangunan di daerah. Seperti aspirasi masyarakat yang meminta terhadap pemerintah untuk membangun infrastruktur yang berada di desanya supaya tidak tertinggal oleh kehidupan modern di kota. 3. Masyarakat ikut serta memberikan kritik yang dapat memperbaiki masalah ,dan tidak memberikan kritik yang menjatuhkan bahkan menghina pemerintah. 4. Para politisi bergerak aktif dalam mempengaruhi proses pemilihan suara seperti yang dilakukan dalam kampanye sebelum pemilihan umum. 5. Ada beberapa warga masyarakat yang beregrak aktif dalam mencari dukungan untuk calon pemimpin tertentu. Partisipan, yaitu orang yang ikut berpartisipasi dalam suatu kegiatan . budaya politik dalam suatu masyarakat tidak lahir dengan sendirinya. Orientasi pendidikan politik yang melahirkan kesadaran dan partisipasi politik tentu iikut mewarnai budaya politik yang lahir. Oleh karena itu, rangkaian budaya poloitik lebih baik menuju ke tingkat yang mapan, yaitu budaya partisipasi yang sesuai dengan etika dan norma-norma dalam masyarakat suatu Negara. 4. Kelebihan Sistem Pemerintahan Presidensial a. Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak bertanggung jawab pada parlemen b. Lama masa jabatan eksekutif lebih jelas dan dalam jangka waktu tertentu c. Penyusunan program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya d. Legislatif bukan tempat kaderisasi jabatan.

Kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensial a. b. c.

Kekuasaan eksekutif mutlak Pembuatan kebijaksanaan publik memerlukan waktu yang lama Sistem pertanggungjawabannya kurang jelas

5. Perbandingan Sistem Pemerintahan Indonesia PemerintahanNegara-negara di Kawasan Eropa.

dan

Sistem

N o 1.

Kategori

Indonesia

Bentuk negara

2.

Bentuk pemerintahan

Kesatuan Kesatuan dengan otonomi luas mempunyai 33 propinsi. Republik Monarki Konstitusional

3.

Sistem pemerintahan

4.

Eksekutif

Presidensial, dengan masa jabatan 5 tahun. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang dipilih langsung oleh rakyat.

Inggris

Prancis Bentuk negara kesatuan terdiri 22 wilayah atau daerah.

Bentuk pemerintahan republik dengan sistem demokrasi presidensial

Parlementer Demokrasi untuk masa presidensial untuk jabatan 5 tahun masa jabatan 5 tahun Raja/Ratu Presiden adalah sebagai kepala kepala negara, negara dan sedangkan kepala perdana pemerintahan adalah menteri sebagai perdana menteri. kepala Tanggung jawab pemerintahan penyelenggaraan negara tertinggi berada di tangan presiden. Presiden dipilih langsung oleh rakyat untuk masa jabatan lima tahun. Perdana menteri diusulkan oleh mayoritas anggota Majelis Nasional dan diangkat oleh Presiden.

5.

Legislatif/Parle men

Bikameral, yaitu DPR dan DPD. Anggota DPR dan anggota DPD menjadi anggota MPR.

Bikameral terdiri atas Majelis Tinggi(House of Lord) dan Majelis Rendah(House

of Commons)

6.

Yudikatif

Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya, dan sebuah Mahkamah Konstitusi.

6. sistem politik negara : 1. Sistem Politik Liberal

Supreme Courts of England, Wales and Northern Ireland, Scotland’s Court of Session and Court of the Justiciary

Sistem parlemen menggunakan sistem bikameral yang terdiri atas Senat dan Majelis Nasional. Senat adalah perwakilan dari teritori, daerah, dan wilayah administratif. Masa jabatan Senat adalah sembilan tahun, di mana sepertiganya dipilih tiap tiga tahun. Majelis Nasional adalah perwakilan rakyat yang dipilih melalui pemilu untuk masa jabatan lima tahun. Badan kehakiman, meliputi Supreme

Court of Appeals or Cour de Cassation, Constitutional Council or Conseil Constitutionnel, dan Council of State or Conseil d’Etat.

Menurut Cambridge Dictionary, sistem politik liberal adalah suatu bentuk sistem perwakilan demokrasi bekerja atas prinsip liberalisme, yaitu melindungi hak individu dengan menuangkannya pada aturan. Salah satu ciri utama dari sistem politik liberal adalah kekuasaan negara yang terletak pada parlemen. Adapun kelebihan dari sistem politik liberal ini yaitu kecil kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, hal ini karena kekuasaan tidak berada pada satu pemegang kekuasaan saja. Sedangkan kekurangan dari sistem politik liberal adalah memicu adanya monopoli kekuasaan oleh sekelompok pemangku kekuasaan yang bekerja sama. (Baca juga : sistem pemilu di indonesia) 2. Sistem Politik Komunis Sistem politik komunis adalah sistem politik yang memposisikan negara sebagai pengatur dan penguasa penuh atas segala aspek kehidupan bernegara. Dalam sistem politik ini negara tidak hanya menguasai dan mengatur aspek ekonomi dan politik saja, tapi juga kepercayaan/paham warga negaranya serta hal-hal yang dinilai baik buruk dalam kehidupan sosial masyarakat. Hal yang mencolok dalam sistem politik komunis adalah keadaan dimana masyarakat merupakan pelayan negara. Bentuk pelayanan ini merujuk kepada rakyat yang bekerja di lembaga pemerintahan, mereka diberikan berbagai tugas yang melebihi kapasitasnya. (Baca juga : pentingnya pendidikan anak usia dini) 3. Sistem Politik Parlementer Sistem politik parlementer adalah sistem politik yang menjadikan parlemen sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Dalam sistem politik terdapat seorang presiden sebagai kepala negara, dan seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Adapun kelebihan sistem politik parlementer yaitu memiliki fleksibilitas yang tinggi terhadap pendapat publik. Sedangkan kelemahan dari sistem politik ini adalah proses pelaksaaan pemerintahan yang tidak stabil serta tidak ada perbedaan yang jelas antara kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif. (Baca juga : pancasila sebagai ideologi nasional) 4. Sistem Politik Presidensial Sistem politik presidensial adalah sistem politik yang memisahkan antara kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif. Sistem politik presidensial memiliki nama lain yaitu sistem kongresional. Dalam sistem politik presidensial, presiden merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden menduduki kekuasaan terkuat yang tidak dapat dijatuhkan oleh lembaga lainnya yang berada dalam pemerintahan negara tersebut. Presiden dapat dilengserkan dari kursi kekuasaannya hanya jika ia terlibat dalam pelanggaran berat seperti : pelanggaran konstitusi, pengkhianatan terhadap negara dan terlibat masalah kriminal. (Baca juga : fungsi bi menurut uud 1945)

Keutamaan dari sistem politik ini adalah presiden memiliki jaminan kewenangan legislatif oleh konstitusi, dan presiden berwenang untuk mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang akan membantunya dalam menjalankan pemerintahan. (Baca juga : dampak korupsi bagi negara) 5. Sistem Politik Otoriter/Totaliter Sistem politik otoriter adalah sistem politik dimana segala bentuk peraturan dan kebijakan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara berasal dari satu sumber, yakni dari pemangku kekuasaan tertinggi. Sistem politik otoriter dikenal juga dengan sistem politik diktator karena pada sistem politik ini dipimpin oleh seseorang yang diktator. (Baca juga : peran ayah dalam keluarga) Sistem politik otoriter memiliki satu ciri khas yakni kekuasaan politik tak terbatas oleh sang pemimpin atau partai politik yang berkuasa. Menurut Theodore M. Vestal dalam bukunya berjudul Ethiopia: A Post-Cold War African State, ciri-ciri, yaitu sebagai berikut : 1. infrastruktur dan fasilitas pemerintahan dikendalikan secara terpusat 2. mengikuti 4 prinsip :aturan datang dari seseorang, bukan dari hukum, pemilihan umum bersifat kaku, semua keputusan politis ditentukan oleh satu pihak dan berlangsung tertutup, penggunaan kekuatan politik yang seolah-olah tidak terbatas 3. pemimpin dipilih sendiri atau menyatakan diri 4. tidak ada jaminan kebebasan sipil maupun toleransi untuk oposisi 5. tidak ada kebebasan membentuk suatu kelompok, organisasi atau partai politik selain dari partai politik yang incumbent 6. kestabilan politik dipertahankan melalui :kontrol penuh terhadap dukungan pihak militer untuk mempertahankan keamanan sistem dan kontrol terhadap masyarakat, birokrasi dikuasai oleh orang-orang yang mendukung rezim, kendali terhadap oposisi dari internal negar, pemaksaan kepatuhan kepada publik melalui berbagai cara sosialisasi 6. Sistem Politik Anarki Menurut Alexander Wendt, anarki adalah segala hal yang dilakukan oleh negara. Hal ini berarti bahwa anarki bukanlah sebuah sistem yang berlaku secara internasional melainkan hanya sebuah sistem ciptaan suatu negara. Sistem politik anarki adalah sistem politik yang merujuk pada konsep anarki yakni tidak memiliki pemimpin dan tidak memiliki pemerintahan yang berdaulat. Dalam sistem politik anarki ini tidak ada kekuatan dan kekuasaan koersif secara hierarki yang bertugas menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi, memberlakukan hukum, dan menata sistem pemerintahan seperti halnya yang terjadi di negara-negara lain. (Baca juga : syarat menjadi presiden dan wakil presiden menurut uud)

7. Sistem Politik Demokrasi Sistem politik demokrasi merupakan sistem politik yang memberikan hak setara kepada seluruh warga negara atau rakyatnya dalam proses pengambilan suatu kebijakan atau keputusan yang menyangkut kepentingan bersama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Suatu negara yang menerapkan konsep sistem politik demokrasi, rakyat mendapatkan hak untuk berpartisipasi dalam merumuskan, mengembangkan, membuat, dan menentukan suatu hukum baik secara langsung ataupun perwakilan. Salah satu ciri utama dari sistem politik demokrasi ini adalah adanya wakilwakil rakyat dalam lembaga pemerintahan. Wakil rakyat ini merupakan perpanjangan tangan dari rakyat, yang bertugas mengawasi jalannya pemerintahan serta menyampaikan aspirasi rakyat dalam berbagai kegiatan pemerintahan baik bidang politik, ekonomi, sosial maupun hukum. (Baca juga : pengertian jaksa) 8. Sistem Politik Demokrasi Transisi Sistem politik demokrasi transisi adalah sistem politik yang belum stabil, dimana sistem ini diberlakukan pada masa transisi antara satu orde pemerintahan ke orde pemerintahan selanjutnya. Tidak jelasnya orde pemerintahan yang akan berlaku di masa yang akan datang disebut sebagai suatu rangkaian berbagai kemungkinan. Masa politik transisi ini dapat mengarah kepada terjadinya penciptaan sejenis demokrasi, kembali pada masa rezim otoriter yang pernah terjadi sebelumnya maupun munculnya suatu sistem politik alternatif yang lebih revolusioner. (Baca juga : macam macam ideologi di dunia). Menurut Rustow, masa demokrasi transisi ini melalui tiga tahapan, yakni : terjadinya polarisasi antar pemain-pemain politik baru, terjadinya kompromi dan negosiasi, habituasi (pembiasaan) terhadap aturan-aturan main demokratis 6.

Nilai demokrasi menurut Henry B. Mayo: 1. menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga 2. menjamin terselenggaranya perubahan secara damai masyarakat yang sedang berubah 3. menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur 4. membatasi pemakaian kekerasan sampai meminum 5. mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman 6. menjamin tegaknya keadilan

dalam

suatu

7. Demokrasi Pancasila secara essensial menjamin bahwa rakyat mempunyai hak yang sama untuk menentukan dirinya sendiri. Rakyat berhak atas haknya dan dimana

setiap anggota masyarakat memiliki kedudukan yang sama dan tidak ada yang diistimewakan. setiap rakyat memiliki persamaan dalam hukum dan pemerintahan. 8. Kendala dalam mewujudkan masyarakat madani di Indonesia diantaranya : 1. Kualitas SDM yang belum memadai karena pendidikan yang belum merata 2. Masih rendahnya pendidikan politik masyarakat 3. Kondisi ekonomi nasional yang belum stabil pasca krisis moneter 4. Tingginya angkatan kerja yang belum terserap karena lapangan kerja yang terbatas 5. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak dalam jumlah yang besar 6. Kondisi sosial politik yang belum pulih pasca reformasi 7. Masih adanya sikap mental penyelenggara negara yang mengedepankan budaya paternalistik, 8. Penggusuran tanah rakyat secara paksa, dan 9. Sikap mental warganegara yang acuh tak acuh dengan kebijakan pembangunan dan sebagainya. 9. Pers menurut no 40 tahun 1999, Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan meyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia. 10. Dampak Positif Desentralisasi kekuasaan 1) Setiap daerah bisa memaksimalkan potensi masing-masing. 2) Pembangunan untuk daerah yang punya pendapatan tinggi akan lebih cepat berkembang. 3) Daerah punya kewenangan untuk mengatur dan memberikan kebijakan tertentu. 4) Adanya desentralisasi kekuasaan. 5) Daerah yang lebih tau apa yang lebih dibutuhkan di daerah itu, maka diharapkan dengan otonomi daerah menjadi lebih maju. 6) Pemerintah daerah akan lebih mudah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya, jika SDA yang dimiliki daerah telah dikelola secara optimal maka PAD dan pendapatan masyarakat akan meningkat. 7) Dengan diterapkannya sistem otonomi dareah, biaya birokrasi menjadi lebih efisien. 8) Pemerintah daerah akan lebih mudah untuk mengembangkan kebudayaan yang dimiliki oleh daerah tersebut. (Kearifan lokal yg terkandung dalam budaya dan adat istiadat daerah). 11. Contoh Sikap Positif Terhadap Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka

Menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan bahwa setiap warga sudah seharusnya mempunyai cara berpikir, sikap dan perilaku yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang sesuai dengan sifat ideologi Pancasila terbuka, sehingga senantiasa mendudukkan manusia sebagai mitra sesuai dengan harkat dan martabatnya. Menjunjung tinggi nilai persatuan Indonesia pada sifat ideologi Pancasila terbuka, yang mengharuskan setiap warga negara wajib mempertahankan keutuhan dan tegak-kokohnya NKRIMenjunjung tinggi nilai permusyawaratan/perwakilan yang dimaknai untuk menghormati dan mengedepankan kedaulatan negara sebagai perwujudan kehendak seluruh rakyat. Menjunjung tinggi nilai keadilan sosial pada sifat ideologi Pancasila terbuka untuk terwujudnya kesejahteraan lahir dan batin yang berkeadilan seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. 12. nilai-nilai yang dikandung oleh sila ketiga Pancasila: ● Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan serta keselamatan bangsa dan Negara di atas kepentingan yang sifatnya pribadi atau pun golongan. ● Rela berkorban demi untuk kepentingan bangsa dan juga Negara. ● Cinta terhadap tanah air dan juga bangsa. ● Bangga dalam bertanah air Indonesia serta bangga menjadi bangsa Indonesia. ● Memajukan pergaulan demi untuk kesatuan dan persatuan bangsa dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. 13. Makna Alinea ketiga Pembukaan UUD 1945. Intinya : masyarakat yang berketuhanan (religius). Dalam alinea ketiga tersurat pernyataan yang menggambarkan karakter bangsa indonesia yang religius,yaitu : "atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan di dorongkan oleh keinginan luhur,supaya berkehidupan kebagsaan yang bebas," 14. Hubungan Pembukaan dengan Pasal UUD 1945 Pembukaan uud'45 adalah wujud dri cita cita bangsa,dan pandangan bangsa ke depannya,serta mengandung ideologi bangsa pembukaan uud'45 itu menjadi sumber dri cara berfikir serta paradigma hukum di indonesia,untuk itu dibuatlah pasal2 uud'45 yang memperjelas dan melengkapi inti dan cita cita luhur bangsa pasal pasal itu dibuat untuk mengatur lajur pemerintahan agar tidak terjadi tumpang tindih kekuasaan dan kewenangan,sebagaimana merupakan citacita bangsa yang terangkum di dalam pembukaan uud'45 15. Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan HAM dan menolak Pelanggaran HAM

Dari pembukaan UUD 1945, yang berbunyi :”Bahwa kemerdekaan itu ialah hal segala bangsa, oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan perikeadilan” kalimat tersebut menunjukkan keteguhan dan kuatnya motivasi bangsa Indonesia untuk melawan penjajahan untuk merdeka, dengan demikian segala bentuk penjajahan haram hukumnya dan segera harus dienyahkan dari muka bumi ini karena bertentangan dengan nilai-nilai kemanusian dan keadilan. 16. Bunyi Pasal 1 ayat 3 dan pasal 27 ayat 1 Pasal 1 ayat 3 : "negara indonesia adalah Negara hukum" pasal 27 ayat 1 : "Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Kesimpulannya adalah Indonesia adalah negara hukum sehingga Warga negara berkedudukan dan wajib memiliki hak yang sama dihadapan hukum Simak lebih lanjut di Brainly.co.id - https://brainly.co.id/tugas/7619069#readmore 17. perangkat perwakilan diplomatik terdiri atas: a. Duta Besar (Ambassador) adalah tingkat tertinggi dalam perwakilan diplomatik yang mempunyai kekuasaan penuh dan luar biasa serta ditempatkan pada negara yang menjalin banyak hubungan timbal balik. b. Duta (Gerzant) adalah wakil diplomatik yang pangkatnya setingkat lebih rendah dari duta besar. Duta diakreditasikan kepada menteri luar negeri. Dalam menyelesaikan segala persoalan kedua negara dia harus berkonsultasi dengan pemerintahnya. c. Menteri Residen dianggap bukan sebagai wakil pribadi kepala Negara karena hanya mengurus urusan Negara serta tidak berhak mengadakan pertemuan dengan kepala negara tempat mereka bertugas d. Kuasa usaha (Charge d’Affair) adalah perwakilan tingkat rendah yang ditunjuk oleh menteri luar negeri dari pegawai negeri lainnya. Kuasa usaha dibagi atas kuasa usaha tetap (Charge d’affaires en pied) dan kuasa usaha sementara e. Pejabat Pembantu (Atase-Atase) merupakan pejabat pembantu dari duta besar berkuasa penuh dan terdiri atas atase pertahanan (perwira militer) dan atase teknis. 18. Demokrasi Indonesia Pada orde Orde baru merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk memisahkan antara kekuasaan masa Sukarno dengan masa Suharto. Ciri-ciri demokrasi pada Orde baru: 1. Pemusatan kekuasaan di tangan presiden.

2. Pembatasan hak-hak politik rakyat dengan penggunaan intimidasi bagi lawan politik yang merupakan tindakan pelanggaran HAM 3. Pemilu yang tidak demokratis dan kurang bersih karena adanya upaya intervensi dari pihak yang berkuasa 4. Pembentukan lembaga ektrakonstitusional dan penafsiran tunggal konstitusi oleh penguasa. 5. Maraknya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) 6. Hak kebebasan berpendapat dan berorganisasi dibatasi dan juga dikekang. Era reformasi adalah era perubahan yang radikal dan menyeluruh untuk perbaikan. Pada era ini, dianut demokrasi Pancasila. Ciri-ciri Demokrasi pada era Reformasi: 1. Adanya partai politik yang independen, tidak dipengaruhi kekuasaan birokrat militer dan mempunyai dukungan luas dari masyarakat. 2. Adanya konsensus atau persetujuan umum mengenai aturan main politik menyangkut pengambilan keputusan dan nilai-nilai ekonomi, sosial dan budaya. 3. Adanya pemberdayaan masyarakat sipil melalui penyampaian informasi secara transparan sehingga bisa mengambil sikap terhadap permasalahan politik negara. 4. Adanya penguatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat sehingga dapat melaksanakan fungsi kontrol dengan baik. 5. Pemilihan langsung kepala pemerintahan. 19. Tata Urutan Perundang Undangan menurut TAP MPR No III Tahun 2000 1. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) . 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (TAP MPR-RI) 3. Undang-Undang (UU) 4. Peraturan Pusat (Perpu) 5. Peraturan Pemerintah (PP) 6. Keputusan Presiden (Keppres) 7. Peraturan Daerah 20. Unsur Terbentuknya Negara Unsur konstitutif=rakyat,wilayah,pemerintah unsur deklaratif= pengakuan dari negara lain

yang

21. Asas pemilu setelah amandemen UUD 1945 Pemilihan umum di Indonesia menganut asas " LUBER" singkatan dari " Langsung, U mum, Be bas dan R ahasia".

yang

berdaulat

merupakan

22. Bunyi Pasal 22 E UUD 1945 (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan. (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.