Tugas Bp

Pengertian, Macam dan Jenis Hak Asasi Manusia / HAM yang Berlaku Umum Global - Pelajaran Ilmu PPKN / PMP Indonesia Thu, 13/07/2006 - 12:17pm — godam64 Pengertian dan Definisi HAM : HAM / Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapa pun. Sebagai warga negara yang baik kita mesti menjunjung tinggi nilai hak azasi manusia tanpa membeda-bedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan lain sebagainya. Melanggar HAM seseorang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Hak asasi manusia memiliki wadah organisasi yang mengurus permasalahan seputar hak asasi manusia yaitu Komnas HAM. Kasus pelanggaran ham di Indonesia memang masih banyak yang belum terselesaikan / tuntas sehingga diharapkan perkembangan dunia ham di Indonesia dapat terwujud ke arah yang lebih baik. Salah satu tokoh ham di Indonesia adalah Munir yang tewas dibunuh di atas pesawat udara saat menuju Belanda dari Indonesia. Pembagian Bidang, Jenis dan Macam Hak Asasi Manusia Dunia : 1. Hak asasi pribadi / personal Right - Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian dan berpindah-pndah tempat - Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat - Hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan - Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing 2. Hak asasi politik / Political Right - Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan - hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan - Hak membuat dan mendirikan parpol / partai politik dan organisasi politik lainnya - Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi 3. Hak azasi hukum / Legal Equality Right - Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan - Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil / pns - Hak mendapat layanan dan perlindungan hukum 4. Hak azasi Ekonomi / Property Rigths - Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli - Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak - Hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa, hutang-piutang, dll - Hak kebebasan untuk memiliki susuatu - Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak

5. Hak Asasi Peradilan / Procedural Rights - Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan - Hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan dan penyelidikan di mata hukum. 6. Hak asasi sosial budaya / Social Culture Right - Hak menentukan, memilih dan mendapatkan pendidikan - Hak mendapatkan pengajaran - Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat •

pmp dan ppkn

8 sikap/prilaku positif anak 1. Memilih makanan sehat/tak jajan makanan sembarangan. Mulailah dari diri orangtua sendiri, yaitu dengan selalu menyediakan makanan sehat di rumah, tidak memberikan contoh jajan makanan yang tak sehat semisal beli makanan gorengan, dan sebagainya. Orangtua pun selalu menjelaskan pada anak akan pentingnya makanan sehat serta bahayanya makanan tak sehat yang mengandung pengawet, pewarna dan penambah rasa. Berikan contoh-contoh dari dampaknya yang bisa anak ketahui. Penjelasan ini tentunya harus dilakukan berulang-ulang sehingga anak mengerti. Dengan begitu, ia akan terbiasa dan tak masalah jika tak diberi makanan yang tak dibolehkan. Bagaimana jika dibuatkan jadwal tertentu? Misal, hanya pada saat weekend saja atau saat berbelanja bulanan saja, sehingga anak tetap bisa merasakan makanan tertentu tanpa harus memuasakannya sama sekali. Hal ini boleh saja tergantung pada kebijakan masing-masing orangtua. Begitu pun bila orangtua memberlakukan “larangan” secara ekstrem lantaran anaknya mengalami autisma, misal. 2. Tak asal belanja barang/ mainan. Sebetulnya hal ini tergantung bagaimana ketaatan orangtua dalam meluluskan atau tidaknya permintaan anak. Ada tipe orangtua yang senang memberikan apa pun yang dianggapnya menarik, lucu dan baik buat anak, meski si anak tidak memintanya, Ada juga orangtua yang main gampang saja dan tak mau repot dengan menuruti apa pun yang diminta anak daripada mendengar anaknya merengek atau ngamuk lantaran tak dikabulkan. Nah, bila Ibu dan Bapak termasuk orangtua tipe ini, tak heran bila si kecil akan terdorong untuk selalu ingin membeli/belanja barang atau sesuatu sesuai keinginannya. Padahal, dampaknya buruk buat anak. Salah satunya, anak jadi cenderung egois dan manja. Orangtua pun akan terbebani dan tersusahkan oleh perilaku anaknya ini. Jadi, orangtua perlu introspeksi diri dan segera mengubah perilakunya yang merugikan itu. Hendaknya orangtua tidak selalu meluluskan permintaan anak. Jika ia sudah punya barang yang sejenis/hampir sama dengan yang akan dibelinya, jelaskan, ia sudah memiliki banyak barang tersebut. Ajarkan pula, ia boleh membeli sesuatu yang memang dibutuhkannya. Ingatkan anak, semua yang harus dibeli tentunya menggunakan uang yang didapat dari hasil kerja keras orangtua. Anak harus bisa menghargainya dengan cara tidak menghamburkan uang melainkan berhemat. Begitu pun dengan mainan/barang yang sudah dimilikinya, anak harus bisa menghargainya dengan menjaga baik-baik dan tidak

merusaknya. Bahkan ajari anak untuk membagi barang yang dimilikinya kepada anak-anak yang kurang beruntung. Berikan pula pilihan pada anak untuk membeli sesuatu yang diinginkan atau memilih waktu bersama orangtua, misalnya berenang. Umumnya, anak usia prasekolah—bila dibandingkan anak yang usianya lebih besar—akan lebih memilih waktu bersama orangtua. Jika bukan itu pilihan anak, maka orangtua perlu introspeksi diri. 3. Menahan emosi. Perilaku agresif anak seperti memukul, mencubit, melempar dan sebagainya bukanlah perilaku menyenangkan bagi semua orang. Jika anak bersikap agresif dan tidak diatasi, akan menghambat anak dalam berhubungan dengan orang lain. Bukankah orangtua pun akan merasa kesulitan? Karenanya, orangtua perlu memberikan contoh perilaku baik yang diharapkan, selain juga menjelaskan secara terus-menerus agar anak mengerti. Ajari anak mengendalikan emosinya dengan cara paling efektif yaitu pemberian time-out karena bisa menenangkan emosi anak, Jadi, saat anak dalam kondisi marah, minta ia masuk ke dalam suatu ruangan. Pilihlah ruang yang nyaman semisal ruang tidurnya atau lainnya. Diamkan anak dalam ruang tersebut. Berikan waktu untuk anak mengekspresikan kekesalan dan kemarahannya. Lamanya tergantung pada tingkat usia anak, tingkat kemarahan dan juga kemampuan mengatasinya. Jika anak sampai memberantakkan kamarnya, minta dia untuk membereskan kembali. Selesai waktu time-out, beri penjelasan pada anak tentang apa yang jadi harapan dan keinginan orangtua dari sikapnya. Juga beri pujian atau ajak anak melakukan kegiatan bersama, semisal memasak bersama. 4. Gosok gigi. Tak ingin punya anak kecil-kecil sudah rusak giginya, bukan? Maka itu anak harus diajarkan menjaga kesehatan giginya. Caranya antara lain dengan menyediakan peralatan gosok gigi dan pasta gigi khusus anak yang menarik. Beri alasan pada anak mengapa ia harus menggosok giginya setiap pagi sesudah makan dan sebelum tidur malam. Efektifnya, orangtua memberikan contoh. Siapkan peralatan gosok gigi sebelum mandi pagi dan lakukan kegiatan gosok gigi bersama sebelum tidur. Bisa juga dengan menempelkan jadwal di papan. Jika anak melakukannya maka akan mendapat stiker bintang/kupon kecil. Stiker/kupon ini bisa ditukarkan dengan reward tertentu bila mencapai jumlah tertentu. Misal, ditukarkan dengan nonton film di bioskop, buku cerita, dan sebagainya. 5. Tidak nonton sinetron dengan muatan buruk. Jika kedua orangtua bekerja, bisa saja pengaruh ini didapat dari kebiasaan pengasuh menonton sinetron. Tentunya, harus ada aturan jelas yang ditetapkan bagi orang di rumah dan diperlukan kerja samanya. Selain itu, berikan penjelasan pada anak mengapa ia tidak dibolehkan menonton sinetron dewasa. Katakan dengan bahasa yang mudah dicerna dan dimengerti anak, semisal bahwa tontonan tersebut tidak bagus dan bisa membuatnya bodoh. Alihkan tontonan anak pada film-film yang memang khusus untuk seusianya.

Orangtua bisa membelikan VCD atau berlangganan televisi kabel, umpamanya. Dengan dibiasakan seperti ini anak juga lama-lama tak masalah bila tak menonton televisi. Juga anak tak merasa suatu keharusan untuk menonton. 6. Bangun

pagi sebelum berangkat sekolah.

Di usia di TK dan bersiap bangun pagi

prasekolah, kebanyakan anak sudah duduk mereka harus bisa bangun pagi untuk berangkat sekolah. Nah, agar anak bisa dan berangkat sekolah tanpa ada

masalah/hambatan, maka malamnya jangan biarkan anak tidur larut. Kemudian paginya, bangunkan dia dengan menyetelkan lagu-lagu anak yang menyenangkan atau apa pun yang disukai anak di pagi hari. Intinya, buatlah keramaian di pagi hari. Perhatikan pula karakter masing-masing anak. Ada anak yang butuh waktu lebih lama dari bangun pagi untuk mandi, ada juga yang cepat. Lakukan pendekatan pada masing-masing anak. Motivasi bisa dilakukan pula dengan pemberian stiker untuk kemudian ditukar dengan suatu reward. Namun, jika anak selalu malas-malasan untuk berangkat ke sekolah apalagi sampai mogok sekolah, orangtua perlu mencari penyebabnya. Mungkin ada masalah di sekolahnya. 7. Punya waktu belajar. Anak perlu memiliki sikap positif dengan mau belajar di jam-jam tertentu. Memang, anak usia ini belum belajar dalam arti sesungguhnya dan juga belum mendapat PR dari sekolahnya. Namun dengan dibiasakan belajar di waktu-waktu tertentu akan mempermudah orangtua saat kelak anak di usia sekolah. Anak akan terbiasa melakukan kegiatan belajar di jadwal tersebut. Cara memotivasinya dengan memberikan aktivitas atau kegiatan belajar sambil bermain di waktu khusus belajar. Orangtua harus terlibat di dalamnya, menemani, membantu dan juga mengarahkan. Sediakan pula buku-buku aktivitas, semisal buku aktivitas menggambar, mewarnai, berhitung, dan sebagainya. Lakukan secara rutin aktivitas ini. Mengingat konsentrasi anak belum terbentuk baik di usia ini, maka tingkatkan terus konsentrasinya dari waktu ke waktu agar anak mau melakukan aktivitasnya dengan baik. 8. Mau membaca. Tak menutup kemungkinan anak usia ini ada yang sudah bisa membaca. kalaupun anak belum bisa membaca namun orangtua tetap perlu menanamkan kebiasaan membaca sejak dini. Orangtua harus memberikan contoh dengan suka membaca dan membacakan buku cerita atau dongeng sebelum tidur secara rutin sehingga ada keinginan anak untuk mau bisa membaca sendiri. Bisa juga orangtua membacakan cerita sambil bermain peran. Lama kelamaan anak akan

mau membaca. Lakukan pula kegiatan belajar membaca sambil bermain yang bisa orangtua ciptakan secara kreatif.

Keamanan Sosial atas Sumber Penghidupan Manusia (1/9) Dr. Muhammad Emarah Indeks Islam | Indeks Artikel | Tentang Penterjemah ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota Yang dimaksud dengan sumber penghidupan manusia adalah: apa yang menjadi sandaran kehidupannya. Termasuk di dalamnya dimensi waktu dan tempat yang menjadi pokok kehidupannya. Seperti makan dan minuman, dan hal-hal lainnya yang menjadi kebutuhan hidup. Oleh karena itu, dalam Al Quran difirmankan: "Dan Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan." [An Naba: 11]. Artinya, tempat untuk mencari penghidupan. Dalam Al Quran juga disebutkan: "Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi itu (sumber) penghidupan." [Al A'raaf: 10]. kata-kata ma'asy dan ma'iisyah itu maksudnya adalah: apa yang menjadi penopang kehidupan manusia. [Lisan al Arab, dan Qamus al Musthalahat al Iqtishadiah fi al Hadharah al Islamiah]. Untuk memahami pandangan Islam tentang keamanan manusia atas penghidupannya dan kebutuhan-kebutuhan hidupanya, kita harus memahami dahulu pemahaman tentang pemberian kedaulatan kekhalifahan oleh Allah SWT kepada manusia untuk membangun bumi ini. Karena sikap Islam tentang hubungan antara manusia, kekayaan, dan harta, serta hak-haknya untuk mendapatkan nikmat dan kekayaan yang diciptakan oleh Allah SWT, yang disebarkan dalam alam ini, merupakan sikap Islam yang dibangun di atas filsafat kekhalifahan dan istikhlaf ini. Kata "istikhlaf" --dalam bahasa Arab-- adalah bentuk mashdar. Maknanya adalah: menjadikan khalifah (pengganti), yang menggantikan dan menjalankan peran yang diamanatkan dalam kerangka istikhlaf itu. Ketika Allah SWT hendak menciptakan Adam a.s., Allah memberitahukan kepada malaikat-malaikat-Nya bahwa Dia akan menjadikannya sebagai khalifah Allah di muka bumi. Yang bertugas untuk mengemban amanat ilmu, berusaha, menanggung beban dan responsibilitas, serta membangun bumi itu. Allah SWT berfirman kepada para malaikat --seperti tertulis dalam Al Quran--: "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih

dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." [Al Baqarah: 30]. Pemberian amanat kekhalifahan ini, yang dikehendaki oleh Allah SWT, kepada manusia di muka bumi, adalah ungkapan yang paling tepat dan paling cocok untuk menjelaskan tentang kedudukan manusia dalam wujud ini, tentang risalah manusia dalam kehidupan dunia ini, dan tentang tugas Tuhan yang diemban manusia dalam perjalanannya di muka bumi ini. Seseorang yang memberikan suatu tugas perwakilan kepada orang lain untuk menjalankan sesuatu hal, tentulah ia perlu memberikan batasan tentang tugasnya itu, batasan wewenang yang ia emban, dan prinsip-prinsip utama yang harus diperhatikan sebagai batasan kebebasannya dalam menjalankan tugas itu. Tugas kekhalifahan atau perwakilan yang diemban itu hanya bersifat perantara, tidak mencapai tingkat sang pemberi wewenang. Juga tidak sampai merendah hingga pada tingkatan seseorang yang tidak mempunyai kewenangan sama sekali dalam tugasnya itu. Dengan pengertian kekhalifahan seperti inilah Islam melihat kedudukan manusia dalam wujud ini. Yaitu sebagai makhluk yang mengemban tugas kekhalifahan, yang mendapatkan wewenang untuk membangun bumi ini, dan yang mempunyai kehendak bebas untuk mengambil tindakan dalam batasan kewenangannya itu. Karena dengan sifat kebebasan yang beraturan itulah manusia dapat mengemban tugas membangun dunia ini. Namun demikian, kehendak bebas dan inisiatifnya itu harus tunduk dengan aturan-aturan dan batasan-batasan kewenangan tugas kekhalifahan atau syari'ah Ilahiah itu. Yang menjadi rambu-rambu, aturan, batasan dan skup operasional tugas perwakilan dan amanah kekhalifahan itu. Makna istikhlaf dan kedudukan khalifah (manusia) ini yang menjadi ciri filsafat pandangan Islam terhadap kedudukan manusia di alam semesta ini (yaitu sebagai pengemban tugas kekhalifahan dari Sang Pencipta semesta alam) adalah makna yang tidak dapat dicapai oleh filsafat-filsafat materialis dan peradaban-peradaban yang dibangun di atasnya. Karena mereka menuhankan manusia, dan menjadikan para pahlawan mereka sebagai tuhan-tuhan. Atau mereka memanusiakan Tuhan, dan berpendapat bahwa Tuhan telah merasuk dan telah berfusi dalam diri manusia. Orang-orang Yunani (dalam peradaban Yunani kuno) menjadikan pahlawan-pahlawan mereka, yang manusia itu, sebagai tuhan-tuhan. Ini adalah suatu tindakan menuhankan manusia. Dan saat orang-orang Romawi memeluk Kristen, mereka memasukkan pemahaman paganis ini ke dalam ajaran Kristen, sebagai ganti pentauhidan terhadap Sang Khaliq dan penyucian-Nya dari segala keserupaan terhadap alam. Mereka menuhankan Isa bin Maryam a.s. dengan alasan bahwa Lahut telah merasuk dalam Nasut (Tuhan telah berfusi dengan makhluk)! Dua sikap tadi (yaitu menuhankan manusia, atau memanusiakan Tuhan) amat berbeda jauh dengan filsafat kekhalifahan. Sehingga mereka menjadikan manusia sebagai pemilik mutlak semesta ini, bukan sebagai pengemban amanah kekhalifahan Tuhan di muka bumi ini. Kesalahan dan penyelewengan terhadap filsafat kekhalifahan dan istikhlaf inilah yang menjadikan manusia peradaban materialis, baik pada era Yunani-Paganis, atau pada era Barat-Sekuler, mengumbar kebebasan kemanusiaan mereka dengan sebebasbebasnya. Tanpa ada ikatan, batasan, atau ruang lingkup yang diberikan oleh hukum

dari langit. Jika filsafat kekhalifahan dan istikhlaf itu lenyap, lenyap pulalah ikatan, batasan, prinsip, serta sifat transaksasi dan pendelegasian kekhalifahan itu. Inilah yang menjadikan kebebasan manusia, dengan pengertian Barat, dan selanjutnya sistem demokrasi (dalam filsafat Barat) tidak patuh, dalam masalah-masalah keduniaan, dengan batasan-batasan halal dan haram yang diberikan oleh agama, untuk membatasi kebebasan manusia dan mengatur urusan-urusan duniawi mereka. Sebaliknya dengan penyelewangan pandangan materialis ini (dalam melihat kedudukan manusia dalam wujud) adalah filsafat-filsafat agama bumi. Seperti Nirvana, dan sebagian aliran tasawuf-falsafi-bathini. Filsafat-filsafat ini membawa ajaran yang menafikan kebebasan dan kemampuan apapun dari manusia. Sehingga ia melihatnya sebagai suatu makhluk yang "hina dan fana", yang kebebasannya, kesuciannya dan peningkatan derajatnya hanya dapat dicapai dengan "peleburan diri", dan memfanakan jiwa dalam Yang Muthlaq, atau dalam Dzat "Allah"! Sikap ekstreem dalam membelenggu dan menilai rendah manusia ini, serta penafian kebebasannya, adalah juga suatu penyelewangan dari pandangan moderasi Islam. Yang melihat manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi, yang Allah berikan wewenang kekhalifahan kepadanya untuk membangun bumi ini, Allah berikan kepadanya dasardasar kebebasan, kemampuan dan kreatifitas, yang tidak mengeluarkannya dari lingkup tugas kekhalifahan dan duta Tuhan. Manusia bukan tuan atau pemilik atas alam ini, juga bukan sesuatu makhluk hina yang fana dalam dzat lainnya. Namun ia adalah makhluk yang berada di tengah antara dua posisi itu --materialisme dan bathini-- ia bertugas mengemban amanah kekhalifahan dari Tuhan semesta alam ini, yang menjadikannya sebagai penguasa dalam dunia ini, namun bukan penguasa dan pemilik dunia ini! Allah SWT menundukkan kekuatan-kekuatan alam dan kekayaankekayaan bumi, dengan segala kandungannya. Manusia baginya --dalam ungkapan Imam Syaikh Muhammad Abduh (1265-1323 H/ 1849-1905 M) adalah : "Hamba bagi Allah SWT semata, dan penguasa bagi segala sesuatu selain Allah SWT"!É Inilah pemahaman tentang istikhlaf, kekhilafahan dan kedudukan manusia dalam wujud ini.

PENDIDIKAN KARAKTER: PARADIGMA BARU DALAM PEMBENTUKAN MANUSIA BERKUALITAS (CHARACTER EDUCATION: NEW PARADIGM TO HUMAN CAPACITY BUILDING) Oleh:

Dwi Hastuti Martianto E-mail: [email protected]

ABSTRACT Demoralization related by loss of individual self (the light side) and won of individual ego (the darkness side). It is caused by the breakdown of family and the weakness of moral standard and ethical instruction about right or wrong in family

I.

and society. Although poverty and low law-enforcement also correlated with crime and demoralization but the role of family and school are significantly important. Character education have major role to develop individual man into a man that knowing the good, feeling the good, loving the good, desiring the good, and acting the good. Therefore family and school should give hand in hand through practice and habituation instead of memorization to build human capacity building. In light with this there should be a new paradigm in family and school in Indonesia to educate individual into a man with character. I. KEJAHATAN DAN DEMORALISASI UMAT MANUSIA Tinjauan Teoritis Kejahatan Umat Manusia Individu disebut tidak bermoral (amoral) saat ia tidak mampu memberikan penghargaan (respect) terhadap dirinya sendiri dan orang lain dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Para psikolog melihat penyimpangan perilaku individu yang berbeda dengan norma umumnya ini sebagai suatu “deviant behavior”, atau “delinquent”, misalnya ketika seseorang mempunyai tingkat agresifitas (aggressive) yang amat tinggi disertai perilaku yang merusak (destructive) (Wade and Tavris, 1990). Bentuk penyimpangan lainnya adalah ketika individu mempunyai perilaku yang sangat berlawanan dengan lingkungannya sehingga disebut perilaku antisosial (antisocial behavior), dimana sifat merusak terhadap lingkungan sangat dominan, misalnya pada tingkat ringan dengan melakukan coret-coretan di tempat umum (graffiti), pada tingkat menengah dengan menganiaya orang lain, atau pada tingkat berat dengan membunuh makhluk hidup lainnya tanpa rasa iba. Dengan kata lain penyimpangan perilaku yang melawan nilai, norma dan hukum ini dikenal sebagai suatu kejahatan (crime). Peperangan antara kebaikan dengan kejahatan telah berlangsung cukup lama melalui periode pre modern, modern dan post modern saat ini. Pembunuhan paling primitif pun telah dilakukan sejak periode Nabi Adam hingga pembunuhan Nabi Isa pada periode kekaisaran Romawi. Kejahatan dan keborokan manusia juga telah didokumentasikan oleh gereja katolik dan berbagai penulis misalnya Dante atau C.S. Lewis yang menggolongkannya sebagai the capital of sin atau the seven deadly sin. Dosa-dosa manusia ini meskipun dalam Bible terserak dan bukan merupakan daftar yang formal namun dapat digolongkan pada tujuh jenis yaitu sloth (malas), pride (membanggakan diri), gluttony (rakus), greed (ketamakan) , envy (iri), , lust (nafsu, birahi) dan wrath (amarah). Sementara itu kebajikan (virtue) sebagai perlambang dari lawan the seven sin masing-masing adalah zeal (semangat), humility (kerendahan hati), faith and temperance (kepercayaan, kesederhanaan, pantangan minuman keras), generosity (dermawan), love (cinta), self control (kontrol diri), dan kindness (kebaikan,kelembutan) Dalam pandangan Nicolo Machiavelli (1469-1527) manusia itu pada dasarnya adalah penipu, rakus, tidak pernah terpuaskan dan serakah. Sementara itu Thomas Hobes (1588-1679) , mengatakan bahwa manusia itu mempunyai sifat dasar yang mementingkan egonya sendiri dan merupakan musuh bagi manusia lainnya (homo homini lupus) Bapak Psikologi dinamika seperti Freud (1856-1939) memandang bahwa manusia itu bertingkahlaku atas dasar motif yang berada dalam pikiran alam bawah sadar (“unconscious mind”), sehingga seringkali manusia berbuat kejahatan atas pikiran yang tidak disadarinya. Sebagai bapak psiko-sexual, Freud memandang bahwa tingkah laku manusia terjadi atas dasar dorongan seksual (“sexual drive”) yang mengarah kepada prinsip kesenangan (pleasure principle) yang dikendalikan oleh id-nya masing-masing. Sementara itu ego manusia memberikan pertimbangan terhadap tingkah laku manusia atas dasar prinsip realitas (reality principle),

sedangkan super ego memberikan pertimbangan terhadap tingkah laku manusia atas dasar prinsip moral (morality principle) (Wade and Tavris, 1992; Craig, 1986; Ross and Vasta, 1990). Ini berarti bahwa kadar id, ego dan super ego setiap manusia berbeda-beda, sehingga manusia yang cenderung pada kejahatan akan memainkan id-nya lebih dominan, sementara manusia yang cenderung pada kebaikan akan memainkan super-egonya lebih dominan. Idenya yang kontroversial adalah cara pandangnya terhadap perilku manusia yang menurutnya didasarkan oleh keinginan yang tidak disadari (unconscious desires) dan pengalaman masa lalu manusia berupa sexual desires dan sexual expression pada masa kanak-kanaknya. Secara spiritual maka kejahatan merupakan suatu bukti atas ketidakmampuan manusia untuk mengendalikan nafsu (desires atau nafs), motif (motives) dan alam bawah sadar (unconscious mind) yang secara naluriah dimiliki oleh setiap manusia. Dalam pandangan agama kemenangan iblis atas manusia seringkali dijadikan simbol kemenangan kejahatan, dimana hilangnya nurani (conscience) dan lemahnya moral manusia merupakan hal yang menyebabkan terjadinya kejahatan pada umat manusia. Padahal manusia juga memiliki nurani dan moral sebagai simbol kebaikan (the basic goodness) yang secara naluriah dimiliki oleh setiap manusia. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan, yang pertama adalah apakah yang menyebabkan manusia melakukan kejahatan, dan pertanyaan berikutnya adalah apakah kejahatan merupakan kesalahan dari inividunya ataukah merupakan kesalahan dari sistem dimana individu itu berada ? Meluasnya Kejahatan dan Demoralisasi Umat Manusia Ada beberapa indikator yang digunakan untuk melihat adanya kejahatan dan demoralisasi umat manusia yang kemudian dijadikan ukuran bagi perkembangan kualitas kehidupan suatu bangsa. Menurut Thomas Lickona (1992) terdapat sepuluh tanda dari perilaku manusia yang menunjukkan arah kehancuran suatu bangsa yaitu: meningkatnya kekerasan di kalangan remaja, ketidakjujuran yang membudaya, semakin tingginya rasa tidak hormat kepada orangtua, guru dan figur pemimpin, pengaruh peer group terhadap tindakan kekerasan, meningkatnya kecurigaan dan kebencian, penggunaan bahsa yang memburuk, penurunan etos kerja, menurunnya rasa tanggungjawab individu dan warga negara, meningginya perilaku merusak diri dan semakin kaburnya pedoman moral. Di Amerika Serikat angka kejahatan dan demoralisasi dilihat dari berbagai perspektif. Pickthal (2002) melaporkan bahwa di Amerika Serikat secara nasional seperempat dari anak perempuan usia 15 tahun dan 30 persen dari anak laki-laki usia 15 tahun telah berhubungan seksual, sehingga setiap tahunnya hampir satu juta remaja perempuan di bawah usia 20 tahun hamil. Sementara satu dari 4 remaja yang aktif secara seksual terkena infeksi penyakit akibat hubungan seks (sexually transmitted deseases) seperti chlamydia, gonorrhea, herpes dan genital warts. Angka penggunaan narkoba pada remaja 12-17 tahun meningkat antara tahun 1989 dan tahun 1995 dari 8.4 menjadi 18.8 orang per 1.000 pengguna potensial. Lickona (1993) menyebutkan bahwa di Amerika tingkat bunuh diri pada remaja laki-laki usia 15-24 tahun lebih tinggi 7 kali lipat dibandingkan Canada dan 40 kali dibandingkan Jepang. Pembunuhan di kalangan remaja (youth suicide) juga meningkat 3 kali selama periode 25 tahun terakhir. Namun yang lebih mengerikan adalah apa yang dilaporkan The Children’s Defense Fund yang menyebutkan bahwa pada tahun 1983, 2 951 anak usia 20 tahun terbunuh karena senjata (gunfire), sedang pada tahun 1993 terdapat sejumlah 5 751 anak remaja terbunuh. Jumlah ini tiga kali lebih besar dari jumlah kasus pembunuhan yang terjadi di Australia, Belgia, Canda dan Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Norwegia, Spanyol, Swiss dan Finlandia. Antara tahun 1960 hingga 1990 Kilpatrik menganalisis di Amerika Serikat telah terjadi kenaikan 560 persen dalam kejadian kriminalitas dengan kekerasan (violent crime), kenaikan 419 persen dalam kelahiran di luar pernikahan

(illegitimate births) dan tingkat perceraian. Ia menilai bahwa dibandingkan negara maju lainnya, Amerika Serikat tertinggi dalam tingkat perceraian, kehamilan di kalangan remaja, tertinggi dalam tingkat aborsi, dan tertinggi pula dalam kematian akibat kekerasan (violent death) di kalangan remaja. Kejahatan dan penyimpangan dalam masyarakat Amerika juga dapat dilihat dari tingginya statistik anak dan remaja berikut ini dimana setiap harinya lahir 2,500 bayi diluar pernikahan, 135,000 anak membawa senjata ke sekolah, 7,700 anak remaja aktif secara seksual, 1,100 remaja melakukan aborsi, 600 remaja terjangkit syphilis atau gonorrhea, dan 6 remaja bunuh diri. (Horn, 1991). Bisa diperkirakan jumlah penyimpangan tersebut setiap tahunnya, yang akhirnya membentuk masyarakat generasi baru Amerika yang berbeda dengan dekade sebelumnya. Artinya dalam beberapa dekade saja Amerika telah berubah menjadi negara industrialisasi dengan angka kejahatan tertinggi. Negara-negara barat di Eropa yang dikenal sebagai negara Skandinavia juga terkenal sebagai negara dengan tingkat perpecahan dan ketidakstabilan keluarga yang tinggi, dimana angka perceraian tinggi, sementara angka perkawinan amat rendah (Megawangi, 1999). Laporan The Economist (9/9/1995) menyebutkan bahwa hal ini berdampak pada tingginya persentase anak yang dilahirkan di luar pernikahan (50 persen), dibandingkan dengan Jepang yang angkanya hampir 0 persen. Menurut Megawangi (1999) angka kenakalan remaja di kawasan ini memang meningkat dalam kurun waktu 20 tahun. Data dari Denmark, Norwegia, dan Swedia memperlihatkan bahwa angka kriminalitas meningkat sebesar kirakira 400 persen antara tahun 1950-an dan 1970-an. Demikian pula angka anakanak yang bermasalah karena alkoholik, ketergantungan obat bius, dan terlibat kekerasan yang telah meningkat 400 persen di Denmark dalam kurun waktu 1970-1980. Hal ini diduga ada kaitannya dengan adanya era child-gulag, yaitu pengiriman anak secara besar-besaran ke day-care center. Fakta-fakta yang terjadi di negara barat di atas bukan berarti bahwa di negara timur yang notabene merupakan negara berkembang (developing country) kondisinya jauh lebih baik. Dari sisi kriminalitas, angka statistik kejahatan dan demoralisasi di kalangan remaja di negara seperti Thailand, Malaysia, atau Vietnam, Cina dan Indonesia barangkali belum seburuk apa yang telah terjadi di Amerika. Namun bukan tidak mungkin apa yang terjadi pada remaja Amerika sebagian akan dan sudah terjadi di beberapa negara-negara berkembang tersebut, hanya statistiknya mungkin masih underestimated atau belum dilakukan survey secara nasional tentang kejahatan di kalangan remaja. Kejadian tawuran di Indonesia, misalnya, begitu sering terjadi pada remaja di kota besar Indonesia, terutama di Kota Jakarta dan Bogor sehingga telah berada pada tahap yang mengkhawatirkan, dan telah memakan korban jiwa para remaja yang seharusnya menjadi penerus bangsa. Di Bogor saja, telah dilaporkan bahwa terjadinya tawuran seringkali merupakan aktivitas yang direncanakan sehingga termasuk kejahatan yang terencana, dimana para pelajar ini membawa senjata tajam aneka bentuk mulai dari gir sepeda, payung berbentuk pisau, golok, samurai, clurit dan berbagai benda berbahaya lain untuk menganiaya musuhnya dengan sengaja (Dina, Puspita, Tanjung dan Widiastuti, 2001). Di antara mereka bahkan melakukan penganiayaan hingga menewaskan lawannya dengan perasaan tidak bersalah dan berdosa. Sementara itu kejadian seks di luar pernikahan juga telah menjadi trend di kalangan remaja didorong oleh makin maraknya penyebaran kaset VCD, situs porno, dan penggunaan narkoba serta minuman alkohol yang meluas sampai ke pedesaan. Disamping itu etos kerja yang buruk, rendahnya disiplin diri dan kurangnya semangat untuk bekerja keras, keinginan untuk memperoleh hidup yang mudah tanpa kerja keras, nilai materialisme (materialism, hedonism) menjadi gejala yang umum dalam masyarakat. Hal ini tercermin pada tingginya praktekpraktek korupsi, kolusi dan nepotisme yang terjadi di Indonesia, khususnya pada

lembaga pemerintahan sehingga mendapatkan gelar negara terkorup di dunia sesuai laporan PERC pada tahun 2002.

II. AKAR PERMASALAHAN DEMORALISASI Pertanyaannya tentu saja, apakah yang terjadi pada negara-negara barat maupun timur, sehingga angka kejahatan dan penurunan moralitas telah meningkat demikian tajam pada dekade terakhir ini? Brooks dan Goble (1997) mengungkapkan bahwa meningkatnya kejahatan dan kriminalitas dalam masyarakat seringkali dihubungkan dengan kemiskinan, pengangguran, diskriminasi, kelemahan hukum dan sebagainya. Misalnya saja di Amerika dengan meningkatnya statistik kriminalitas maka oleh para pemimpin negara , dengan berbekal asumsi bahwa kejahatan berakar dari permasalahan lemahnya kontrol hukum, maka dibuatlah kebijakan peningkatkan jumlah polisi, perbanyakan penjara, dan perpanjangan hukuman. Akan tetapi angka kriminalitas tetap saja meningkat, hingga kemudian dilakukan upaya lainnya melalui pengentasan kemiskinan, pemberian berbagai tunjangan, dan sebagainya yang intinya guna menurunkan angka kemiskinan (poverty aveliation), namun angka kejahatan pun tetap tinggi. Dalam pandangan ideologis seperti Marx tentu saja kejahatan dan kriminalitas ini dihubungkan dengan ketidakadilan sistem yang berakar dari permasalahan ketimpangan atau diskriminasi dalam relasi produksi antara kelas borjuis dan kelas proletar. Penindasan yang dibuat kaum borjuis atas kaum proletar, penindasan laki-laki atas perempuan atau penindasan kelas elite atas kelas bawah merupakan pencetus kemarahan dan konflik yang menjadi pendorong kejadian kriminalitas. Karenanya untuk memperbaiki kondisi ini maka masyarakat tanpa kelas (class-less society) merupakan solusi yang ditawarkan. Marx dan pengikutnya (Marxis) percaya bahwa dengan perubahan sistem yang mendasar dalam kehidupan dengan menciptakan masyarakat yang egaliter dan tanpa kelas dan persamaan di semua bidang akan menghilangkan kecemburuan yang menjadi pemicu terjadinya kejahatan. Menurut Marxis adanya sistem patriarkhi yang membuat masyarakat terbagi atas struktur merupakan sistem yang memungkinkan terjadinya relasi yang tidak harmonis antara kelas atas sebagai penguasa sumberdaya, dan kelas bawah sebagai buruh. Sebaliknya mereka melihat bahwa sistem kapitalisme yang membuat masyarakat terbagi atas struktur atas dan bawah merupakan ladang subur terjadinya penindasan oleh kelas penguasa terhadap buruh. Dalam pandangan mereka ketimpangan atau gap penguasaan sumberdaya yang tinggi antar kelas inilah yang menimbulkan kemarahan dan menjadi pemicu mengapa di negara kapitalis seperti AS angka kriminalitas menjadi begitu tinggi. Kelemahan Institusi Keluarga Tinjauan teori keluarga memiliki cara pandang yang berbeda dalam melihat penyebab kriminalitas dan demoralisasi dalam masyarakat. Dalam pandangan mereka keluarga tidak lagi menjadi wadah yang dapat menumbuhkembangkan karakter manusia karena permasalahan yang dialami oleh pasangan suami dan istri itu sendiri, disamping adanya tekanan dari lingkungan luar keluarga termasuk dari media massa dan bekerjanya kaum perempuan di sektor publik. Menurut Bronfenbrenner dalam teorinya tentang family ecology and the child development dinyatakan bahwa anak merupakan suatu bagian dari sistem keluarga yang pertumbuhan dan perkembangannya mendapatkan pengaruh terutama dari keluarga kemudian dari lingkungan luar keluarga, mulai dari lingkungan mikro, lingkungan messo, lingkungan exo dan lingkungan makro. Sehingga penyimpangan yang terjadi pada individu merupakan suatu hasil pengaruh sistem keluarga dan lingkungan luarnya ini. Menurut Brooks dan Goble, keluarga Amerika berubah setelah perang dunia ke dua (PDII) berakhir. Pada era sebelum PD II wanita umumnya merupakan ibu rumahtangga sementara suami bekerja di sektor pertanian, sehingga ketika pecah

perang dan keluarga harus bertahan hidup maka perempuan mulai bekerja di luar rumah untuk menggantikan peran suami yang pergi ke medan perang. Kedatangan para suami dari perang kemudian melahirkan banyak bayi (dikenal sebagai baby boom), sementara kaum ibu tidak berniat kembali ke rumah dan meneruskan kerja di luar rumah bahkan ke sektor industri yang jenis pekerjaannya lebih formal. Fenomena inilah yang mulai merubah keluarga Amerika yang ditandai dengan tingginya tingkat perceraian setelah era ini. Ahli lain menganggap bahwa kemiskinan moral juga berkaitan dengan kemiskinan (poverty), dimana kasus kejahatan dan kriminalitas relatif lebih tinggi resiko nya karena alasan kemiskinan. Tetapi setelah program-program anti kemiskinan (poverty aveliation) ternyata juga tidak menurunkan angka kejahatan, maka faktor penyebabnya terus dicari. Seperti diungkapkan oleh Fagan (1995) , bahwa terjadinya kriminalitas harus dilihat pada akar permasalahannya. Menurut Fagan, bukti-bukti telah menunjukkan bahwa tingginya angka kriminalitas di Amerika Serikat pada tahun 1990-an bukanlah berakar dari kemiskinan semata. Yang lebih menjadi penyebab adalah adanya ketidakstabilan keluarga dalam masyarakat Amerika, dimana perceraian meningkat, keluarga dengan orang tua tunggal menjadi trend, dan kurangnya hubungan intim dan kasih sayang dalam perkawinan dan keluarga. Bahkan sebagaimana disinyalir oleh Judge L. Bazelon of the US court of appeals in Washington, kriminalitas bukan hanya berhubungan dengan kemiskinan saja, akan tetapi plus prejudice, plus perumahan yang buruk, plus kurangnya pendidikan, plus kurangnya makanan dan kesehatan, serta plus buruknya lingkungan keluarga, atau bahkan tidak punya keluarga sama sekali. Para ahli keluarga, seperti Barbara Dafoe Whitehead, menyatakan bahwa ketidaksahan (“illegitimacy”) bukan satu-satunya ancaman bagi anak. Dia melihat bahwa budayaAmerika bukan saja budaya dengan ibu yang tidak menikah, tetapi juga bercerai. Fenomena ini menurutnya, adalah hasil dari ideologi kebebasan ekspresif individual yang mengunggulkan aktualisasi diri sendiri dibandingkan kebutuhan anak-anaknya. Patrick Fagan percaya bahwa banyaknya keluarga yang “broken” akan menyebabkan masyarakat menjadi buruk dan sakit, karena dimulai dari cara yang salah atau keliru: “whenever there is too high a concentration of such broken families in any community, that community will disintegrate. Only so many dysfunctional families can be sustained before the moral and social fabrics of the community itself breaks down. Re-establishment of the basic community code of children within marriage is necessary both for the future happiness of American families and for a reduction in violent crime” (ditempat dimana banyak keluarga “broken”, disitulah terdapat komunitas yang terpecah. Ada keluarga “tak berfungsi” yang berusaha dipertahankan selama produksi moral dan sosial belum mengalami kehancuran. Penetapan kembali nilai anak dalam pernikahan adalah amat penting baik bagi masa depan kebahagiaan bangsa Amerika maupun upaya penurunan kriminalitas dan kejahatan). Kelemahan Standar Moral Sementara itu tinjauan agama melihat bahwa manusia terlalu lemah dalam pengendalian emosi dan nafsunya karena tidak lagi memiliki ikatan kuat dengan kekuasaan absolut Tuhan yang supranatural dan tidak diikat oleh kebiasaan baik yang membentengi manusia dari pengaruh kejahatan. Lahirnya paham positivism -dengan mengedepankan bukti nyata science hingga bukanlah kebenaran jika tanpa bukti empirik- telah menggoyang keyakinan manusia tentang keberadaan moral dan agama, seperti dituliskan oleh Wilson (1993): "Why has moral discourse become unfashionable or merely partisan? I believe it is because we have learned, either firsthand from intellectuals or secondhand from the pronouncements of people influenced by intellectuals, that morality has no basis in scince or logic. To defend morality is to defend the indefensible".

Beberapa ahli telah menilai bahwa demoralisasi ini berhubungan dengan rendahnya standar moral dan lemahnya penetapan norma baik dan buruk serta benar dan salah dalam masyarakat maju, yang menyebabkan berubahnya cara pandang generasi muda terhadap kehidupan. Misalnya Brooks dan Goble (1997) dalam bukunya :“The case for character education”, yang menyebutkan bahwa gelombang kejahatan tersebut berhubungan erat dengan kurangnya standar moral dalam masyarakat: “…that the root cause of crime, violence, drug addiction, and other symptoms of irresponsible behavior is, for the most part, the result of inadequate or inaccurate ethical instruction” Dikatakan oleh Benson dan Engemen dalam bukunya Amoral America yang diterbitkan pada tahun 1975, bahwa ada hubungan erat antara kejahatan dengan kurangnya instruksi moral dan ethic dalam masyarakat Amerika yang menyebabkan terjadinya beragam kekerasan dan kejahatan di Amerika. Telah lama diketahui bahwa Bangsa Amerika telah merubah orientasi pendidikannya kepada pemisahan antara agama dengan pendidikan di sekolah negeri, dimana seperti dikatakan Howard Kirschenbaum (1992) ia juga terlibat dalam penyusunan kurikulum pendidikan moral di Amerika, bahwa pendidikan moral di Amerika telah melarang siswa didik untuk melakukan praktek keagamaan di sekolah umum. Menurutnya, hal ini diterapkan mengingat begitu beragamnya ras dan agama di Amerika (pluralism), sehingga sistem kurikulum di sekolah negeri mengalami kesulitan ketika harus mengajarkan tentang pendidikan moral, karena nilai-nilai luhur siapakah yang harus diajarkan (whose values should be taught?) untuk masyarakat yang sangat heterogen ini. Kelahiran filsafat positivism yang mendasari kelahiran ilmu pengetahuan (science) telah membuat pemisahan sangat jelas antara fakta (yang dapat dibuktikan dengan ilmiah sehingga disebut kebenaran/the truth) dengan nilai (yang tidak dapat dibuktikan secara ilmiah, sehingga disebut sebagai perasaan/feeling, bukan kebenaran) juga turut mendorong manusia untuk selalu mempertanyakan tentang moral dan nilai yang bersifat abstrak. Kelahiran teori Darwin juga telah merangsang manusia untuk mempertanyakan semua hal, tentang asal mula manusia hidup, siapa yang menciptakan kehidupan, dan darimana asal kehidupan itu. Oleh sebab itu kebenaran moral juga terus dipertanyakan dan moral dianggap sebagai sesuatu yang terus menerus berubah (morality as being in flux) (Lickona, 1994). Akibatnya, seperti dikutip dari Lickona, bangsa Amerika terutama generasi mudanya mengalami penderitaan karena senantiasa mempertanyakan nilai dan moral. Mereka juga kekurangan pelatihan etika individual karena sekolah-sekolah tidak lagi mengajarkan dan melatih tentang moral. Ia menyatakan sebagai berikut: “contemporary western society, and especially American society, suffers from inadequate training in individual ethics. Personal honesty and integrity, appreciation of the interest of others, non-violence and abiding by the law are examples of values insufficiently taught at the present time…The schools and churches are well situated to teach individual ethical responsibility, but do not do so” Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memang telah mendorong manusia untuk mempertanyakan tentang kehidupan termasuk nilai dan moral. Dampaknya adalah manusia mulai merasionalisasikan segala sesuatu termasuk nilai dan moral, sehingga sistem pendidikan Amerika yang semula memperhatikan nilainilai tradisional pun telah berubah. Sehingga pendekatan yang dilakukan dalam pendidikan moral di Amerika adalah dengan mengajarkan bagaimana menghargai pandangan moral orang lain, dan menjelaskan bahwa tidak ada jawaban benar dan salah dalam setiap permasalahan kehidupan. Pendekatan dengan menampilkan moral dilemma ini menjadikan anak Amerika piawai dalam

memutuskan benar dan salah dari sisi pandangan pribadinya (personal point of view). Salah seorang pencetus values clarification yakni Sidney Simon dari School of Education at the University of Massachusetts, menolak apa yang disebutnya kesalahan fundamental dalam pendekatan tradisional untuk pendidikan moral yakni dengan melakukan indoktrinasi. Karena menurutnya indoktrinasi dalam pendidikan moral tradisional akan menyebabkan siswa didik tidak mampu untuk menjelaskan pilihan keputusannya, dia mengatakan : none of us has the right set of values to pass on to others people's children (Brooks and Goble). Oleh sebab itu dalam pendekatan values clarification para siswa diajarkan tentang ethical relativism dan bagaimana setiap manusia mengembangkan sistem nilainya sendiri-sendiri. Para guru disodori oleh materi permasalahan atau dilema moral yang dirancang sedemikian rupa hingga setiap siswa mampu menemukan nilainya sendiri. Kohlberg juga sejalan dengan Simon dimana ia mengkritik cara pendidikan moral tradisional yang dianggapnya sangat tidak berguna dan totalitarian. Dia mengatakan bahwa pemaksaan nilai tersebut merupakan pelanggaran terhadap kebebasan moral anak (child's moral freedom). Bangsa Amerika dengan masyarakat yang begitu pluralistik juga telah menyebabkan sistem pendidikannya mengakomodasi beragam keinginan manusia yang sangat heterogen tersebut. Oleh sebab itu pendekatan moral reasoning dan “values clarification” mulai diterapkan dalam pendidikan moral di Amerika sejak tahun 60-an, yang dipelopori oleh sosiolog Louis E. Raths, Merrill Harmin dan Sidney B. Simon. . Mulai periode ini sistem pendidikan Amerika tidak lagi berfungsi membentuk moral dan karakter siswa didik. Sebaliknya siswa didorong untuk tumbuh dan berkembang kebebasannya dengan mengenalkan bahwa tidak ada jawaban benar dan salah dalam kehidupan selama hati nurani menyatakan benar sebagaimana dituliskan Brooks dan Goble:

“values clarification is concerned not with which values people develop but how they develop their values. The approach seeks to promote growth, freedom, and ethical maturity. It start with the recognition that there’s no right or wrong answer to any question of value” Kilpatrick (1992) menyebutkan bahwa pendekatan moral reasoning telah mengakibatkan ketidakmampuan manusia untuk membedakan baik dan benar karena setiap orang mempunyai pendapat sendiri-sendiri tentang baik dan benar. Anak-anak Amerika telah terbiasa untuk diajarkan tentang kenapa dia melakukan tindakan tersebut dan semua pendapat tersebut harus dihargai baik oleh rekan lain maupun oleh guru. Misalnya ketika seseorang mencuri (shoplifting) di sebuah supermarket, maka pertanyaan guru kepada muridnya adalah bagaimana pandangan anda terhadap kasus ini? Generasi muda ini memandang bahwa segala sesuatu itu OK saja selama saya dan kamu juga OK, seperti diilustrasikan Ryan dan Bohlin (1999): “Iam OK and you’re OK, and different strokes for different folks, and that’s OK”. Dengan nilainilai kebebasan dan kemerdekaan yang luar biasa ini maka masyarakat Amerika telah berubah drastis selama 3 dekade mulai tahun 60-an hingga tahun 1990-an. Secara tidak langsung pendekatan moral reasoning dan values clarification yang sangat humanis telah merusak otoritas agama dan otoritas orangtua terhadap anak yang selanjutnya meningkatkan demoralisasi atas bangsa Amerika, suatu hal yang sangat tidak diharapkan bahkan oleh salah seorang pencetus pendekatan ini yaitu Howard Kirschenbaum.

III. PEMBENTUKAN INDIVIDU BARU Pendidikan moral adalah suatu kesepakatan tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dengan tujuan untuk mengarahkan generasi muda atas nilai-nilai (values) dan kebajikan (virtues) yang akan membentuknya menjadi manusia yang baik (good people) (Nord and Haynes, 2002). Tujuan lainnya

adalah membentuk kapasitas intelektual (intellectual resources) pada generasi muda yang memungkinkannya untuk membuat keputusan bertanggungjawab (informed and responsible judgement) atas hal atau permasalahan rumit yang dihadapinya dalam kehidupan. Moral secara turun temurun diajarkan kepada generasi muda melalui penanaman kebiasaan (cultivation) yang menekankan pada mana benar dan salah secara absolut. Hal yang diajarkan kepada siswa didik adalah mengenalkan pada mereka nilai baik dan salah dan memberikan hukuman dan sanksi secara langsung maupun tak langsung manakala terjadi pelanggaran. Begitulah apa yang telah dilakukan oleh agama manapun dalam membentuk karakter umatnya, yaitu dengan janji pemberian hadiah atau pahala jika berbuat kebaikan dan pemberian siksa dan dosa jika berbuat kejahatan. Dalam pendidikan moral secara konvensional maka untuk membentuk moral yang baik dari seseorang diperlukan latihan dan praktek yang terus menerus dari individu seperti dikatakan oleh Jon Moline dalam Lickona (1992): “As Aristotle taught, people do not naturally or spontaneously grow up to be morally excellent or practically wise. They become so, if at all, only as the result of a lifelong personal and community effort”. Disamping itu kepercayaan bahwa kekuatan supranatural akan menolong dan melakukan pengawasan merupakan inti dari pendidikan moral tradisional. Sehingga manusia tidak hanya menjadi baik moralnya jika ada kehadiran guru atau atasan, tetapi manusia menjadi baik moralnya secara konsisten meskipun tanpa kehadiran pengawas atau orang lain di sekitarnya. Pada prinsipnya 'you are what you are when nobody's arround'. Esensi perbuatan yang tanpa pamrih (Ikhlas dalam Islam) ini menjadi ruh bagi tingginya derajat moral baik seseorang. Untuk mencapai masyarakat yang harmoni, teratur, tertib dan aman, sebagai suatu masyarakat yang diidam-idamkan setiap bangsa bukanlah pekerjaan yang mudah. Meskipun demikian sejak jaman sebelum masehi para filosof dan pemikir telah membuat suatu tanda dan prasyarat tentang bagaimana suatu bangsa selayaknya diatur oleh negara guna mencapai masyarakat dan bangsa yang kuat, secara fisik dan moralnya demi mencapai kesejahteraan bangsa. Dikutip dari Brooks dan Goble (1997), Confucius, seorang filsuf Cina pada abad ke lima sebelum masehi menyatakan bahwa manusia mempunyai moral alamiah, tetapi walapun dia diberi secukupnya, secara hangat direngkuh, dan secara nyaman dipenuhi, tanpa dibarengi oleh instruksi, maka manusia akan berubah menjadi binatang (“beast”). Bahkan pada abad ke 27 sebelum masehi, seorang filsuf Mesir, Ptah hotep, menulis bahwa yang paling berharga bagi seorang manusia adalah kebajikan dari anak laki-lakinya, dan karakter baik yang paling dikenang. Dwight D. Eisenhower presiden Amerika Serikat menyebutkan pula bahwa tanpa moral dan spiritual, tidak akan ada harapan bagi bangsa Amerika: “without a moral and spiritual awekening there is no hope for us” Oleh sebab itu pendidikan moral kepada manusia merupakan prasayarat (prerequisite) bagi terciptanya masyarakat madani. Sejalan dengan itu adalah apa yang tertulis dalam “Nortwest Ordinance enacted in 1787 yang menyatakan bahwa: “religion, morality, and knowledge being necessary to good government and the happines of mankind, schools and the means of education shall forever be encouraged” Pembentukan Individu Baru Melalui Keluarga Berbeda dari makhluk hidup lainnya, ketika dilahirkan manusia baru (newborn baby) merupakan makhluk yang tidak berdaya, dan amat sangat tergantung (dependence) pada pengasuhnya dalam hal ini pada ibunya. Menurut Neuman (1990) hubungan ibu-anak bahkan sudah dimulai sejak dalam kandungan (intrauterine) yakni pada masa uroboric dimana terjadi kesatuan (unity) antara diri (the self), ego dan kebenaran (ruh Tuhan, the light). Pada masa uroboric ini hingga

individu berusia 20-22 bulan merupakan masa penting hubungan ibu-anak dan pembentukan diri individu, yang disebut Neuman sebagai primal relationship. Dalam pandangan ahli social learning maka apa yang dilakukan oleh ibu terhadap anaknya merupakan proses yang diadopsi oleh si anak melalui proses socialmodelling. Bagaimana cara ibu mengasuh, apakah dengan penuh kelembutan dan kasih sayang atau apakah dengan kasar dan amarah serta penolakan akan membentuk perilaku manusia muda tersebut. Menurut Rohner dalam bukunya the warmth dimension of parenting dikatakan bahwa seorang anak mempunyai perilaku baik atau buruk didasarkan atas cara pengasuhan yang diberikan ibunya. Anak-anak yang diasuh dengan cara diterima (acceptance) akan menjadi anak yang tumbuh dan berkembang lebih baik dibandingkan anak yang diasuh dengan cara ditolak (rejection). Anak-anak yang diasuh dengan kekerasan juga belajar kekerasan pertama kali dari ibunya, sehingga ia juga akan tumbuh menjadi anak yang menolak (anti-social) dan seringkali diikuti oleh perilaku destruktif. Sebaliknya anak-anak manusia yang diasuh dengan kasih sayang juga akan memiliki ikatan kasih sayang yang kuat dengan ibunya (emotional bonding) dan cenderung menjadi anak yang patuh (obedience) dibandingkan anak yang lemah ikatan emosionalnya. Oleh sebab itu apa yang terjadi pada anak Jepang yang diasuh ibu dan jarang dipisahkan dari ibunya memiliki ikatan emosional yang lebih tinggi dibandingkan anak-anak barat (western society) pada umumnya, dan ternyata anak-anak Jepang tersebut tumbuh menjadi anak yang patuh dan hormat kepada orangtuanya serta memiliki prestasi akademik lebih baik dibandingkan anak-anak barat (Schikendanz, 1986). . Keharmonisan dalam keluarga sebagaimana dipercaya oleh para environmentalism juga mempunyai kontribusi terhadap bagaimana perilaku anak manusia. Hal ini telah dibuktikan oleh para ahli selanjutnya, seperti diungkapkan Fagan (1995) bahwa anak-anak yang melakukan kenakalan dan pelanggaran hukum dan norma adalah anak-anak yang berasal dari keluarga yang tidak harmonis, orangtua tunggal atau orangtua yang menikah kembali (step parent family). Anak yang dibesarkan dari keluarga seperti itu juga cenderung memiliki pengalaman pahit dan buruk dalam masa kecilnya, mereka seringkali disiksa (physically or sexually abused), dan mengalami perceraian beberapa kali dalam masa kanak-kanaknya, sehingga anak-anak tersebut belajar kekerasan dan kekejaman dari orangtuanya dan tumbuh menjadi manusia yang keras dan kejam pula. Contoh yang buruk dari hubungan suami dan istri juga menjadi teladan yang buruk bagi kehidupan pernikahan anak tersebut ketika menjadi dewasa. Mereka kehilangan komitmen terhadap pasangan, sangat menjunjung tinggi aktualisasi diri dan kebebasan, hingga angka perceraian di Amerika dan kebanyakan negara maju lainnya meningkat tajam pada dekade ini. Karena itu anak-anak yang berasal dari keluarga seperti ini akan menjadi manusia yang kehilangan nilai konvensional dan tradisional tentang keluarga. Bagi mereka perceraian bukanlah sesuatu yang salah, meskipun agama Katolik telah mengharamkan terjadinya perceraian, dan agama Islam telah menyatakan bahwa Tuhan membenci perceraian. Terlebih sistem hukum negara saat ini seperti di Amerika Serikat telah memungkinkan terjadinya perceraian meski tanpa sebab adanya kesalahan (no vault divorce). Dampaknya adalah pada menurunnya nilai komitmen dan pengorbanan yang selayaknya ada pada sebuah keluarga. Hal ini secara tak langsung dapat menggerus bukan saja nilai keluarga tetapi juga nilai pribadi saat berhubungan dengan tanggungjawab sosial (civic responsibility). Kebanyakan orang saat ini terlalu memperhitungkan untung dan rugi ketika berhubungan dengan orang lain, termasuk dalam sebuah pernikahan. Oleh sebab itu keluarga memiliki peran yang besar disamping sekolah dalam memberikan pengetahuan tentang nilai baik dan buruk kepada anak-anaknya.

Keluarga pulalah wadah dimana anak dapat menerapkan nilai-nilai yang diajarkan di sekolah, maupun di institusi keagamaan. Pembentukan Individu Baru Melalui Pendidikan Karakter Sekolah merupakan institusi yang memiliki tugas penting bukan hanya untuk meningkatkan penguasaan informasi dan teknologi dari anak didik, tetapi ia juga bertugas dalam pembentukan kapasitas bertanggungjawab siswa dan kapasitas pengambilan keputusan yang bijak dalam kehidupan, seperti dikatakan Horace Mann (1837), Bapak Pendidikan sebagai berikut: “the highest and noblest office of education pertains to our moral nature. The common school should teach virtue before knowlede, for..knowledge without virtue poses its own dangers “(dikutip dari Admunson dalam Boyer, 1995). Oleh sebab itu Horace Mann (1796-1859) telah mempunyai pandangan bahwa sekolah negeri haruslah menjadi penggerak utama dalam pendikan yang bebas (free public education), dimana pendidikan sebaiknya bersifat universal, tidak memihak (non sectarian), dan bebas. Dengan demikian menurut Mann maupun John Dewey, seorang filsuf pendidikan, tujuan utama pendidikan adalah sebagai penggerak efisiensi sosial, pembentuk kebijakan berkewarganegaraan (civic virtue) dan penciptaan manusia berkarakter, jadi bukan untuk kepentingan salah satu pihak tertentu (sectarian ends). Kegagalan pendekatan moral reasoning dan values clarification yang mulai dirasakan akibatnya pada demoralisasi masyarakat di era tahun 90-an telah membuat titik balik dalam pendidikan moral di Amerika Serikat. Berdasarkan kenyataan itulah maka pada tahun 1992 para ahli pendidikan, pemimpin remaja, dan sarjana etik (ethics scholars) yang menaruh perhatian pada kondisi ini melakukan pertemuan di Aspen, Colorado dan menghasilkan deklarasi Aspen yang berisi antara lain keyakinan bahwa generasi berikutnya adalah penentu bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara sehingga masyarakat memerlukan warga negara yang baik (caring citizenry) dengan karakter moral yang baik pula. Mereka juga yakin bahwa seseorang tidak secara otomatis memiliki karakter moral yang baik sehingga perlu dipikirkan upaya untuk mendidik karakter secara efektif (effective character education). Untuk itulah kemudian disusun suatu model baru dalam pendidikan moral yang berujung pada pendidikan karakter agar penyakit yang berada dalam masyarakat Amerika maupun negara manapun di belahan bumi ini dapat diobati. Brooks dan Goble menyarankan dalam bukunya The Case for Character Education agar sistem pendidikan moral tidak lagi memikirkan tentang nilai-nilai siapa yang akan diajarkan pada siswa di sekolah, akan tetapi perlu dipikirkan nilai-nilai apa yang akan diajarkan pada siswa (what values should we teach?). Dia juga menekankan bahwa agama-agama besar di Amerika telah memiliki kesamaan dalam hal pendidikan karakter dan mempunyai nilai-nilai luhur yang dapat ditemukan dalam masing-masing ajaran agamanya: It is important to note that the authors' recent experience with groups of teachers in different religious schools has clearly indicated that the various world religions do have a common set of core values. Work with Muslim, 7th Day Adventist, Lutheran, Jewish and Roman Catholic educators all resulteed in the generation of a list of values that were overlapping. All groups listed such values as honesty, respect, courage, perseverence, responsibility, and caring as common values that must be taught in their school” Menurut William Bennett (1991) sekolah mempunyai peran yang amat penting dalam pendidikan karakter anak, terutama jika anak-anak tidak mendapatkan pendidikan karakter di rumah. Argumennya didasarkan kenyataan bahwa anakanak Amerika menghabiskan cukup banyak waktu di sekolah, dan apa yang terekam dalam memori anak-anak di sekolah akan mempengaruhi kepribadian anak ketika dewasa kelak.

Di Indonesia, dimana agama di ajarkan di sekolah-sekolah negeri, kelihatannya pendidikan moral masih belum berhasil dilihat dari parameter kejahatan dan demoralisasi masyarakat yang tampak meningkat pada periode ini. Dilihat dari esensinya seperti yang terlihat dari kurikulum pendidikan agama tampaknya agama lebih mengajarkan pada dasar-dasar agama, sementara akhlak atau kandungan nilai-nilai kebaikan belum sepenuhnya disampaikan. Dilihat dari metode pendidikan pun tampaknya terrjadi kelemahan karena metode pendidikan yang disampaikan dikonsentrasikan atau terpusat pada pendekatan otak kiri/kognitif, yaitu hanya mewajibkan siswa didik untuk mengetahui dan menghafal (memorization) konsep dan kebenaran tanpa menyentuh perasaan, emosi, dan nuraninya. Selain itu tidak dilakukan praktek perilaku dan penerapan nilai kebaikan dan akhlak mulia dalam kehidupan di sekolah. Ini merupakan kesalahan metodologis yang mendasar dalam pengajaran moral bagi manusia. Karena itu tidaklah aneh jika dijumpai banyak sekali inkonsistensi antara apa yang diajarkan di sekolah dan apa yang diterapkan anak di luar sekolah. Dengan demikian peran orangtua dalam pendidikan agama untuk membentuk karakter anak (baca:akhlak) menjadi amat mutlak, karena melalui orangtua pulalah anak memperoleh kesinambungan nilai-nilai kebaikan yang telah ia ketahui di sekolah. Tanpa keterlibatan orangtua dan keluarga maka sebaik apapun nilai-nilai yang diajarkan di sekolah akan menjadi sia-sia, sebab pendidikan karakter (atau akhlak dalam Islam) harus mengandung unsur afeksi, perasaan, sentuhan nurani, dan prakteknya sekaligus dalam bentuk amalan kehidupan sehari-hari. Pendidikan Karakter Kilpatrick dan Lickona merupakan pencetus utama pendidikan karakter yang percaya adanya keberadaan moral absolute dan bahwa moral absolute itu perlu diajarkan kepada generasi muda agar mereka paham betul mana yang baik dan benar. Lickona (1992) dan Kilpatrick (1992) juga Brooks dan Goble tidak sependapat dengan cara pendidikan moral reasoning dan values clarification yang diajarkan dalam pendidikan di Amerika, karena sesungguhnya terdapat nilai moral universal yang bersifat absolut (bukan bersifat relatif) yang bersumber dari agama-agama di dunia, yang disebutnya sebagai “the golden rule”. Contohnya adalah berbuat jujur, menolong orang, hormat dan bertanggungjawab. Pendidikan karakter mempunyai makna lebih tinggi dari pendidikan moral, karena bukan sekedar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah, lebih dari itu pendidikan karakter menanamkan kebiasaan (habituation) tentang hal yang baik sehingga siswa didik menjadi faham (domein kognitif) tentang mana yang baik dan salah, mampu merasakan (domein afektif) nilai yang baik dan mau melakukannya (domein psikomotor). Seperti kata Aristotle, karakter itu erat kaitannya dengan “habit” atau kebiasaan yang terus menerus dipraktekkan dan dilakukan. Menurut Wynne (1991) kata karakter berasal dari Bahasa Yunani yang berarti “to mark” (menandai) dan memfokuskan pada bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku. Oleh sebab itu seseorang yang berperilaku tidak jujur, kejam atau rakus dikatakan sebagai orang yang berkaraktek jelek, sementara orang yang berperilaku jujur, suka menolong dikatakan sebagai orang yang berkarakter mulia. Jadi istilah karakter erat kaitannya dengan personality (kepribadian) seseorang, dimana seseorang bisa disebut orang yang berkarakter (a person of character) jika tingkah lakunya sesuai dengan kaidah moral. Berkowitz (1998) menyatakan bahwa kebiasaan berbuat baik tidak selalu menjamin bahwa manusia yang telah terbiasa tersebut secara sadar (cognition) menghargai pentingnya nilai karakter (valuing). Karena mungkin saja perbuatannya tersebut dilandasi oleh rasa takut untuk berbuat salah, bukan karena tingginya penghargaan akan nilai itu. Misalnya saja ketika seseorang

berbuat jujur hal itu dilakukannya karena ia takut dinilai oleh orang lain, bukan karena keinginannya yang tulus untuk menghargai nilai kejujuran itu sendiri. Oleh sebab itu dalam pendidikan karakter diperlukan juga aspek perasaan (domein affection atau emosi). Memakai istilah Lickona (1992) komponen ini dalam pendidikan karakter disebut “desiring the good” atau keinginan utnuk berbuat kebaikan. Menurut Lickona pendidikan karakter yang baik dengan demikian harus melibatkan bukan saja aspek “knowing the good” (moral knowing), tetapi juga “desiring the good” atau “loving the good” (moral feeling) dan “acting the good” (moral action). Tanpa itu semua manusia akan sama seperti robot yang terindoktrinasi oleh sesuatu paham. Karakter dan Keberhasilan Akademik Anak Dalam bukunya yang membahas tentang kecerdasan emosi atau Emotional Intelligence, Daniel Goleman (1995) mengungkapkan pentingnya kemampuan untuk menguasai emosi (kecerdasan emosi) sebagai penentu keberhasilan akademik anak, melebihi kemampuan intelektual (Intellectual Quotient=IQ) yang selama ini diakui berhubungan nyata dengan prestasi akademik siswa. Bahkan Goleman menyatakan bahwa 80 persen kesuksesan seseorang ditentukan oleh kecerdasan emosinya (Emotional Quotient=EQ), sementara hanya 20 persen ditentukan oleh IQ-nya. Menurut Dorothy Rich (1997) terdapat nilai (values), kemampuan (abilities) dan mesin dalam tubuh (inner engines) yang dapat dipelajari oleh anak dan berperanan amat penting untuk mencapai kesuksesan di sekolah dan di masa mendatang. Hal ini ia percaya dapat dipelajari dan diajarkan oleh orangtua maupun sekolah yang dinamakannya Mega skills, meliputi : 1. percaya diri (confidence); 2. motivasi (motivation); 3. usaha (effort); 4. tanggungjawab (responsibility), 5. inisiatif (initiative), 6. kemauan kuat (perseverence), 7. kasih sayang (caring), 8. kerjasama (team work), 9. berpikir logis (common sense), 10. kemampuan pemecahan masalah (problem solving), serta 11. berkonsentrasi pada tujuan (focus). Dilaporkan oleh Chicago Tribune dalam Megawangi (2002) bahwa US Departement of Health and Human Services menyebutkan beberapa faktor resiko tentang kegagalan sekolah pada anak. Faktor resiko tersebut bukan pada kemampuan kognitif anak melainkan pada kemampuan psikososial anak, terutama kecerdasan emosi dan sosialnya yang meliputi: 1. percaya diri (confidence), 2. kemampuan kontrol diri (self-control), 3. kemampuan bekerjasama (cooperation), 4. kemudahan bergaul dengan sesamanya (socializaation), 5. kemampuan berkonsentrasi (concentration), 6. rasa empati (empathy) dan 7. kemampuan berkomunikasi (comunication). Nilai-nilai yang Diajarkan Dalam Pendidikan Karakter Dalam pendidikan karakter Lickona (1992) menekankan pentingya tiga komponen karakter yang baik (components of good character) yaitu moral knowing atau pengetahuan tentang moral, moral feeling atau perasaan tentang moral dan moral action atau perbuatan bermoral. Hal ini diperlukan agar siswa didik mampu memahami, merasakan dan mengerjakan sekaligus nilai-nilai kebajikan.

Moral Knowing. Terdapat enam hal yang menjadi tujuan dari diajarkannya moral knowing yaitu: 1) moral awereness, 2) knowing moral values, 3) persperctive taking, 4) moral reasoning, 5) decision making dan 6) self-knowledge. Moral Feeling. Terdapat 6 hal yang merupakan aspek dari emosi yang harus mampu dirasakan oleh seseorang untuk menjadi manusia berkarakter yakni : 1) conscience, 2) self-esteem, 3) empathy, 4) loving the good, 5) self-control dan 6) humility. Moral Action. Perbuatan/tindakan moral ini merupakan hasil (outcome) dari dua komponen karakter lainnya. Untuk memahami apa yang mendorong seseorang dalam perbuatan yang baik (act morally) maka harus dilihat tiga aspek lain dari karakter yaitu : 1) kompetensi (competence), 2) keinginan (will) dan 3) kebiasaan (habit). Untuk itu dalam Deklarasi Aspen dihasilkan enam nilai etik utama (core ethical values) yang disepakati untuk diajarkan dalam sistem pendidikan karakter di Amerika yang meliputi: 1) dapat dipercaya (trustworthy) meliputi sifat jujur (honesty) dan integritas (integrity), 2) memperlakukan orang lain dengan hormat (treats people with respect), 3) bertanggungjawab (responsible), 4) adil (fair), 5) kasih sayang (caring) dan 6) warganegara yang baik (good citizen). Ratna Megawangi sebagai pencetus pendidikan karakter di Indonesia telah menyusun karakter mulia yang selayaknya diajarkan kepada anak, yang kemudian disebut sebagai 9 pilar yaitu: 1. Cinta Tuhan dan kebenaran (love Allah, trust, reverence, loyalty) 2. Tanggungjawab, kedisiplinan, dan kemandirian (responsibility, excellence, self reliance, discipline, orderliness) 3. Amanah (trustworthiness, reliability, honesty) 4. Hormat dan santun (respect, courtessy, obedience) 5. Kasih sayang, kepedulian, dan kerjasama (love, compassion, caring, empathy, generousity, moderation, cooperation) 6. Percaya diri, kreatif, dan pantang menyerah (confidence, assertiveness, creativity, resourcefulness, courage, determination and enthusiasm) 7. Keadilan dan kepemimpinan (justice, fairness, mercy, leadership) 8. Baik dan rendah hati (kindness, friendliness, humility, modesty) 9. Toleransi dan cinta damai (tolerance, flexibility, peacefulness, unity) Elemen dan Pendekatan Pendidikan Karakter Menurut Brooks dan Gooble dalam menjalankan pendidikan karakter terdapat tiga elemen yang penting untuk diperhatikan yaitu prinsip, proses dan prakteknya dalam pengajaran. Dalam menjalankan prinsip itu maka nilai-nilai yang diajarkan harus termanifestasikan dalam kurikulum sehingga semua siswa dalam sekolah faham benar tentang nilai-nilai tersebut dan mampu menerjemahkannya dalam perilaku nyata. Untuk itu maka diperlukan pendekatan optimal untuk mengajarkan karakter secara efektif yang menurut Brooks dan Goble harus diterapkan di seluruh sekolah (school-wide approach). Pendekatan yang sebaiknya dilaksanakan adalah meliputi: 1. sekolah harus dipandang sebagai suatu lingkungan yang diibaratkan seperti pulau dengan bahasa dan budayanya sendiri. Namun sekolah juga harus memperluas pendidikan karakter bukan saja kepada guru, staf dan siswa didik, tetapi juga kepada keluarga/rumah dan masyarakat sekitarnya. 2. Dalam menjalankan kurikulum karakter maka sebaiknya: 1) pengajaran tentang nilai-nilai berhubungan dengan sistem sekolah secara keseluruhan; 2) diajarkan sebagai subyek yang berdiri sendiri (separate-stand alone subject)

namun diintegrasikan dalam kurikulum sekolah keseluruhan; 3) seluruh staf menyadari dan mendukung tema nilai yang diajarkan. 3. Penekanan ditempatkan untuk merangsang bagaimana siswa menterjemahkan prinsip nilai ke dalam bentuk perilaku pro-sosial. Mengingat moral adalah sesuatu yang bersifat abstrak maka nilai-nilai moral kebaikan harus diajarkan pada generasi muda ini. Oleh sebab itu tema yang sesuai dengan usia anak dalam berpikir konkrit perlu diakomodasi. Cerita-cerita kepahlawanan dan kisah kehidupan yang perlu diteladani baik dari para orang bijak, maupun para pejuang bangsa dan humanisme tetap diperlukan. Bahkan imajinasi anak terhadap kehidupan yang ideal ini (meskipun apa yang dilihatnya dari sekitarnya tidaklah demikian) perlu ditekankan kepada anak agar ia mencintai kebajikan dan terdorong untuk berbuat hal yang sama. Kritik para pendidik progresif tentang indoktrinasi nilai (Simon, Kirschenbaum, dan lain-lain) sebagai sesuatu hal yang tidak boleh dipaksakan kepada anak justru merupakan kelemahan dari mereka sendiri. Sebab pendidikan tanpa nilai moral seperti yang mereka lakukan kepada siswa didik adalah merupakan nilai sendiri. Karena itu dalam mendidik karakter pada anak pengenalan dini terhadap nilai baik dan buruk sangat diperlukan. Namun sejalan dengan perkembangan usia anak maka alasan (reason) atau mengapa (why) di balik nilai-nilai baik dan buruk dapat mulai diajarkan kepada siswa didik. Sekali lagi perlu difahami benar oleh para pendidik dan pemerhati kehidupan bangsa, bahwa pendidikan moral dan karakter adalah seperti dua sisi mata uang yang saling melengkapi yang memiliki tujuan mulia dalam membentuk moral manusia, sebab tanpa moral maka manusia seperti dikatakan Wilson (1997) hanyalah seperti "social animal". Untuk itu maka tugas para pendidik dan sekolah-lah untuk menjadikan manusia menjadi makhluk baik yang beradab dan berbudi luhur, seperti dikatakan Lickona : "Moral education is not a new idea. It is in fact, as old as education itself. Down through history, in countries all over the world, education has had two great goals: to help young people become smart and to help them become good"

IV. PENUTUP Demoralisasi berkaitan dengan ketidakmampuan manusia untuk mengendalikan ego dan kontrol diri. Kebebasan ekspresi, kemerdekaan individu dan kelahiran paham possitivism menyebabkan manusia senantiasa mempertanyakan kebenaran dari perbuatan baik (the virtues, the goodness and the golden rule). Padahal para filsuf pendidikan seperti Horace Mann dan John Dewey telah meyakini perlunya kebajikan (virtues) dalam mendidik manusia selain pengetahuan (knowledge). Kehancuran institusi keluarga dan lemahnya standar moral dalam keluarga dan masyarakat dianggap sebagai salah satu penyebab utama kejadian demoralisasi. Oleh karena itu dalam pembentukan manusia berkualitas pendidikan karakter amat diperlukan agar manusia bukan hanya mengetahui kebajikan (knowing the good) tetapi juga merasakan (feeling the good), mencintai (loving the good), menginginkan (desiring the good) dan mengerjakan (acting the good) kebajikan. Metode pendidikan melalui otak kiri dengan hafalan konsep (memorization in learning) harus dirubah dengan metode yang lebih menekankan pada otak kanan dengan perasaan, cinta, serta pembiasaan dan amalan kebajikan di dalam keluarga maupun sekolah.

V. DAFTAR PUSTAKA Bennet,W.J. 1991. Moral Literacy and the Formation of Character. In: J.S.Bennigna (ed). Moral Character, and Civic Education in the Elementary School. Teachers College Press, New York. Berkowitz,M.W. 1998. The Education of Complete Moral Person Brooks,B.D. and F.G.Goble. the Case for Character Education: The Role of the School in Teaching Values and Virtues. Studios 4 Productions.

Boyer,E.L. 1995. Character in the Basic School, Making a Commitment to Character. Dina,W.F., I.D.Puspita, E.Tanjung,R.Widiastuti. 2001. Laporan Karya Ilmiah Produktif Bidang Sosial. Jurusan GMSK,Faperta, IPB. Fagan,P.F. 1995. The Real Root Causes of Violent Crime: the Breakdown of Marriage, Family and Community. Goleman,D. 1995. Emotional Intelligence; Why It Can Matter More than IQ. Bantam Books, New York. Horn,W.F. 1991. Children and Family in America: Chalange for the 1990s. Kilpatrick,W. 1992. Why Johny Can’t Tell Right From Wrong. Simon & Schuster, Inc. New York. Lickona, T. 1992. Educating for Character, How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility. Bantam Books, New York. _________. 1994. Raising Good Children: From Birth Through the Teenage Years. Bantam Books, New York. Mack,D. 1997. The Assault on Parenthood: How Our Culture Undermine the Family. Megawangi,R. 1999. Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender. Pustaka Mizan, Bandung. Neuman,E. 1990. The Child. Shambala Publications,Inc., Massachusetts. Nord,W.A. and C.C.Haynes. 2002. The Relationship of Religion to moral Education in the Public Schools. Pickthall,Y.A. 2002. Statistics of Teens. Dikunjungi di: [email protected]. Pada bulan Oktober 2001. Rich,D. 1997. Mega Skills, Building Children’s Achievement for the Information Age. Houghton Mifflin Company, New York. Rohner,R. 1986. The Warmth Dimension of Parenting: Parental AcceptanceRejection Theory. Sage Publications, California. Ryan and Bohlin. 1999. Values, Views or Virtues? Schikendanz,J. 1995. Family Socialization and Academic Achievement. Boston University Press. Vasta,R., M.M.Haith,S.A.Miller. 1992. Child Psychology: The Modern Science. John Wiley & Sons Inc., New York. Wade,C. and C.Tavris. 1990. Psychology. Harper & Row Publishers, New York. Wilson,J.Q. 1993. The Moral Sense. Simon & Schuster Inc,New York. Wynne,E.A. 1991. Character and Academics in the Elementary School. In J.S. Benigna (ed). Moral Character, and Civic Education in the Elementary School. Teachers College Press, New York.

KETUA, H. Harmoko WAKIL KETUA, Hari Sabarno, S.IP., M.B.A., M.M. WAKIL KETUA, dr. Abdul GafurWAKIL KETUA, H. Ismail Hasan Metareum, S.H WAKIL KETUA, Hj. Fatimah Achmad, S.H. WAKIL KETUA, Poedjono Pranyoto

Topics List > Topic: Database

TAP MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dianugerahi hak dasar yaitu hak asasi, untuk dapat mengembangkan diri pribadi, peranan dan sumbangan bagi kesejahteraan hidup manusia; b. bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan pengakuan, penghormatan, dan kehendak bagi pelaksanaan hak asasi manusia dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; c. bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian masyarakat dunia patut menghormati hak asasi manusia yang termaktub dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusla; d. bahwa berhubung dengan itu perlu adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Hak Asasi Manusia. Mengingat: 1. Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 18, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945; 2. Ketetapan Majelis Pernusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/I 998. Memperhatikan: 1. Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10/PIMP./1998 tentang Penyelenggaraan Sidang Istimewa Majelis Perrnusyawaratan Rakyat Republik Indonesia; 2. Permusyawaratan dalam Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 10 sampai dengan 13 November 1998 yang membahas Rancangan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Hak Asasi Manusia yang dipersiapkan oleh Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;

I. PANDANGAN DAN SIKAP BANGSA INDONESIA TERHADAP HAK ASASI MANUSIA A. PENDAHULUAN Manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa secara kodrati dianugerahi hak dasar yang disebut hak asasi. tanpa perbedaan antara satu dengan lainnya. Dengan hak asasi tersebut, manusia dapat mengembangkan diri pribadi, peranan. dan sumbangannya bagi kesejahteraan hidup manusia. Manusia baik sebagai pribadi maupun sebagai warga negara. dalam mengembangkan diri, berperan dan memberikan sumbangan bagi kesejahteraan hidup manusia, ditentukan oleh pandangan hidup dan kepribadian bangsa. Pandangan hidup dan kepribadian bangsa Indonesia sebagai kristalisasi nilainilai luhur bangsa Indonesia, menempatkan manusia pada keluhuran harkat dan martabat makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran mengemban kodratnya sebagai makhluk pribadi dan juga makhluk sosial. sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bangsa Indonesia menghormati setiap upaya suatu bangsa untuk menjabarkan dan mengatur hak asasi manusia sesuai dengan sistem nilai dan pandangan hidup masingmasing. Bangsa Indonesia menjunjung tinggi dan menerapkan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Sejarah dunia mencatat berbagai penderitaan. kesengsaraun dan kesen jangan sosial yang disebabkan oleh perilaku tidak adil dan diskriminatif atas dasar etnik. ras, warna kulit, budaya, bahasa, agama, golongan, jenis kelamin. dan status sosial lainnya. Menyadari bahwa perdamaian dunia serta kesejahteraan merupakan dambaan umat manusia, maka hal-hal yang menimbulkan pendentuan. kesengsaraan dan kesenjangan serta yang dapat menurunkan harkat dan martabat manusia harus ditanggulangi oleh setiap bangsa. Bangsa Indonesia, dalam perjalanan sejarahnya mengalami kesengsaraan dan penderitaan yang disebabkan oleh penjajahan. Oleh sebab itu Pembukaan UndangUndang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Bangsa Indonesia bertekad ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial yang pada hakikatnya merupakan kewajiban setiap bangsa. sehingga bangsa Indonesia berpandangan bahwa hak asasi manusia tidak terpisahkan dengan kewajibannya. B. LANDASAN 1. Bangsa Indonesia mempunyai pandangan dan sikap mer~genai hak asasi manusia yang bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, dan nilai luhur budaya bangsa, serta berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

2. Bangsa Indonesia sebagai anggota Peserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai tanggung jawab untuk menghormati Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) dan berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia. C. SEJARAH, PENDEKATAN; DAN SUBSTANSI 1. Sejarah Dalam perjalanan sejarah, bangsa Indonesia sejak awal perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia sudah menuntut dihormatinya hak asasi manusia. Hal tersebut terlihat jelas dalam tonggak-tonggak sejarah perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia melawan penjajahan sebagai berikut: a. Kebangkitan Nasional 20 Mei 1908, yang diawali dengan lahirnya berbagai pergerakan kemerdekaan pada awal abad 20, menunjukkan kebangkitan bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajahan bangsa lain. b. Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, membuktikan bahwa bangsa Indonesia menyadari haknya sebagai satu bangsa yang bertanah air satu dan menjunjung satu bahasa persatuan Indonesia. c. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia diikuti dengan penetapan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 yang dalam Pembukaannya mengamanatkan: "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Oleh karena itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan". Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan aturan dasar yang sangat pokok, termasuk hak asasi manusia. d. Rumusan hak asasi manusia dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia secara eksplisit juga telah dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Kedua konstitusi tersebut mencantumkan secara rinci ketentuan-ketentuan mengenai hak asasi manusia. Dalam sidang Konstituante upaya untuk merumuskan naskah tentang hak asasi manusia juga telah dilakukan. e. Dengan tekad melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, maka pada Sidang Umum MPRS tahun 1966 telah ditetapkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Sementara Nomor XIV/MPRS/1966 tentang Pembentukan Panitia Ad Hoc untuk menyiapkan Dokumen Rancangan Piagam Hak Asasi Manusia dan Hakhak serta Kewajiban Warga Negara. Berdasarkan Keputusan Pimpinan MPRS tanggal 6 Maret 1967 Nomor 24/B/1967, hasil kerja Panitia Ad Hoc diterima untuk dibahas pada persidangan berikutnya. Namun pada Sidang Umum MPRS tahun 1968 Rancangan Piagam tersebut tidak dibahas karena Sidang lebih mengutamakan membahas masalah mendesak yang berkaitan dengan rehabilitasi dan konsolidasi nasional setelah terjadi tragedi nasional berupa pemberontakan G-30-S/PKI pada tahun 1965, dan menata kembali kehidupan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. f. Terbentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun }993, yang mendapat tanggapan positif masyarakat menunjukkan besarnya perhatian bangsa Indonesia terhadap masalah penegakan hak

asasi manusia, sehingga lebih mendorong bangsa Indonesia untuk segera merumuskan hak asasi manusia menurut sudut pandang bangsa Indonesia. g. Kemajuan mengenai perumusan tentang hak asasi manusia tercapai ketika Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 1998 telah tercantum dalam Garis-garis Besar Haluan Negara secara lebih rinci. 2. Pendekatan dan Substansi Perumusan substansi hak asasi manusia menggunakan pendekatan normatif, empirik, deskriptif, dan analitik sebagai berikut: a. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sitatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat, yang tidak boleh diabaikan, dirampas, atau diganggu-gugat oleh siapapun. b. Masyarakat Indonesia yang berkembang sejak masih sangat sederhana sampai modern, pada dasarnya merupakan masyarakat kekeluargaan. Masyarakat kekeluargaan telah mengenal pranata sosial yang menyangkut hak dan kewajiban warga masyarakat yang terdiri atas pranata religius yang mengakui bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dengan segala hak dan kewajibannya; pranata keluarga sebagai wadah manusia hidup bersama untuk mengembangkan keturunan dalam menjaga kelangsungan keberadaannya; pranata ekonomi yang merupakan upaya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan; pranata pendidikan dan pengajaran untuk mengembangkan kecerdasan dan kepribadian manusia; pranata informasi dan komunikasi untuk memperluas wawasan dan keterbukaan; pranata hukum dan keadilan untuk menjamin ketertiban dan kerukunan hidup; pranata keamanan untuk menjamin keselamatan setiap manusia. Dengan demikian substansi hak asasi manusia meliputi: hak untuk hidup; hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan; hak mengembangkan diri; hak keadilan; hak kemerdekaan; hak berkomunikasi; hak keamanan; dan hak kesojahteraan. c. Bangsa Indonesia menyadari dan mengakui bahwa setiap individu adalah bagian dari masyarakat dan sebaliknya masyarakat terdiri dari individuindividu yang mempunyai hak asasi serta hidup di dalam lingkungan yang merupakan sumber daya bagi kehidupannya. Oleh karena itu tiap individu di samping mempunyai hak asasi, juga mengemban kewajiban dan tanggupg jawab untuk menghormati hak asasi individu lain, tata tertib masyarakat serta kelestarian fungsi, perbaikan tatanan dan peningkatan mutu lingkungan hidup. D. PEMAHAMAN HAK ASASI MANUSIA BAGI BANGSA INDONESIA 1. Hak asasi merupakan hak dasar selurnh umat manusia tanpa ada perbedaan. Mengingat hak dasar merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, maka pengertian hak asasi manusia adalah hak sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati, universal dan abadi, berkaitan dengan harkat dan martabat manusia. 2. Setiap manusia diakni dan dihormati mempunyai hak asasi yang sama tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit, kebangsaan, agama, usia, pandangan politik,

status sosial, dan bahasa serta status lain. Pengabaian atau perampasannya, mengakibatkan hilangnya harkat dan martabat sebagai manusia, sehingga kurang dapat mengembangkan diri dan peranannya secara utuh. 3. Bangsa Indonesia menyadari baLwa hak asasi manusia bersifat historis dan dinamis yang pelaksanaannya berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

II. PIAGAM HAK ASASI MANUSIA PEMBUKAAN Bahwa manusia adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang berperan sebagai pengelola dan pemelihara alam secara seimbang dan serasi dalam ketaatan kepadaNya. Manusia dianugerahi hak asasi dan memiliki tanggung jawab serta kewajiban untuk menjamin keberadaan, harkat, dan martabat kemuliaan kemanusiaan, serta menjaga keharmonisan kehidupan. Bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan. hak kemerdekaan. hak berkomunikasi. hak keamanan. dan hak kesejahteruan. yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun. Selan jutnya manusia juga mempunyai hak dan tanggung jawab yang timbul sebagai akibat perkembangan kehidupannya dalam masyarakat. Bahwa didorong oleh jiwa dan semangat Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, bangsa Indonesia mempunyai pandangan mengenai hak asasi dan kewajiban manusia. yang bersumber dari ajaran agama. nilai moral universal. dan nilai luhur budaya bangsa, serta berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948 telah mengeluarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights). Oleh karena itu bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai tanggung jawab untuk menghormati ketentuan yang tercantum dalam deklarasi tersebut. Bahwa perumusan hak asasi manusia pada dasarnya dilandasi oleh pemahaman suatu bangsa terhadap citra. harkat. dan martabat diri manusia itu sendiri. Bangsa Indonesia memandang bahwa manusia hidup tidak terlepas dari Tuhannya. sesama manusia, dan lingkungan Bahwa bangsa Indonesia pada hakikatnya menyadari, mengakui, dan menjamin serta menghormati hak asasi.manusia orang lain juga sebagai suatu kewajiban. Oleh karena itu hak asasi dan kewajiban manusia terpadu dan melekat pada diri manusia sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, anggota suatu bangsa dan warga negara serta anggota masyarakat bangsa-bangsa.

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, maka bangsa Indonesia menyatakan Piagam Hak Asasi Manusia. BAB I HAK UNTUK H1DUP Pasal 1 Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya. BAB II HAK BERKELUARGA DAN MELANJUTKAN KETURUNAN Pasal 2 Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. BAB III HAK MENGEMBANGKAN DIRI Pasal 3 Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan da'sarnya uotuk tumbut berkembang secara layak. Pasal 4 Setiap orang berhak atas perlindungan dan kasih sayang untuk pengembangan pribadinya, memperoleh, dan mengembangkan pendidikan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Pasal 5 Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, demi kesejahteraan umat manusia. Pasal 6 Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dengan memperjuangkan hal haknya secara kolektif serta membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. BAB IV HAK KEADILAN Pasal 7 Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlal hukum yang adil. Pasal 8 Setiap orang berhak mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang san hadapan

hukum. Pasal 9 Setiap orang dalam hubungan kerja berhak mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak. Pasal 10 Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Pasal 11 Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk bekerja. Pasal 12 Setiap orang berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. BAB V HAK KEMERDEKAAN Pasal 13 Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 14 Setiap orang berhak atas kebebasan menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati Pasal 15 Setiap orang bebas memilih pendidikan dan pengajaran. Pasal 16 Setiap orang bebas memilih pekerjaan. Pasal 17 Setiap orang bebas memilih kewarganegaraan. Pasal 18 Setiap orang bebas untuk bertempat tinggal di wilayah negara, meninggalkannya, dan berhak untuk kembali. Pasal 19 Setiap orang berhak atas kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. BAB Vl HAK ATAS KEBEBASAN INFORMASI Pasal 20 Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.

Pasal 21 Setiap orang herhak untuk mencari, rnemperoleh, mcmiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan intormasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. BAB V11 HAK KEAMANAN Pasal 22 Setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbnat sesuatu yang merupakan hak asasi. Pasal 23 Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. Pasal 24 Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain. Pasal 25 Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Pasal 26 Setiap orang berhak ikut serta dalam upaya pembelaan negara. BAB VIII HAK KESEJAHTERAAN Pasal 27 Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin. Pasal 28 Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pasal 29 Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak. Pasal 30 Setiap orang berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan kbusus di masa kanakkanak, di hari tua, dan apabila menyandang cacat. Pasal 31 Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

Pasal 32 Setiap orang berhak rnempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Pasal 33 Setiap orang berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layal; bagi kemanusiaan. BAB IX KEWAJIBAN Pasal 34 Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pasal 35 Setiap orang wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 36 Di dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. BAB X PERLINDUNGAN DAN PEMAJUAN Pasal 37 Hak untuk hidup. hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak. hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum. dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non derogable). Pasal 38 Setiap orang berhak bebas dari dan mendapatkan perlindungan terh perlakuan yang bersifat diskriminatif. Pasal 39 Dalam pemenuhan hak asasi manusia, laki-laki dan perempuan be mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama. Pasal 40 Kelompok masyarakat yang rentan, seperti anak-anak dan fakir miskin, be mendapatkan perlindungan lebih terhadap hak asasinya. Pasal 41 Identitas budaya masyarakat tradisional, termasuk hak atas tanah u dilindungi, selaras

dengan perkembangan zaman. Pasal 42 Hak warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dijamin dan dilindungi. Pasal 43 Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi man terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah. Pasal 44 Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Keterangan Artikel Sumber: Tanggal: Catatan:

29 Jun 02

KEPERAWATAN KESEHATAN MASYARAKAT Oleh: Sugeng Riyadi, S.Kep, Ns

A. Falsafah Keyakinan terhadap nilai kemanusiaan yang menjadi pedoman dalam melaksanakan asuhan keperawatan kesehatan masyarakat daik untuk individu, keluarga, kelompok dan masyarakat. 1. Perawatan Kesehatan Masyarakat adalah pekerjaan luhur dan manusiawi yang ditujukan untuk klien. 2. Perawatan Kesehatan Masyarakat adalah upaya berdasarkan kemanusiaan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan bagi terwijudnya manusia sehat khususnya dan masyarakat yang sehat pada umumnya. 3. Pelayanan Perawatan Kesehatan Masyarakat harus terjangkau dan dapat diterima semua orang. 4. Upaya promotif dan preventif merupakan upaya pokok tanpa mengabaikan kuratif dan rehabilitatif. 5. Perawat Kesehatan Masyarakat sebagai provider dan masyarakat sebagai consumer pelayanan kesehatan , menjamin suatu hubungan yang saling mendukung dan mempengaruhi perubahan dalam

kebijakan dan pelayanan keearah peningkatan status kesehatan masyarakat 6. Pengembangan tenaga kesehatan masyarakat secara berkesinambungan.. 7. Individu dalam suatu masyarakat ikut bertanggung jawab atas kesehatan.

B. Pengertian 1. WHO (1959) Lapangan perawatan khusus yang merupakan gabungan ketrampilan ilmu keperawatan,ilmu kesehatan masyarakat dan bantuan sosial, sebagai bagian dari program kesehatan masyarakat secara keseluruhan guna meningkatkan kesehatan, penyempurnaan kondisi sosial, perbaikan lingkungan fisik, rehabilitasi, pencegahan penyakit dan bahaya yang lebih besar, ditujukan kepada individu, keluarga, yang mempunyai masalah dimana hl itu mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan. 2. Ruth B Freeman Suatu lapangan khusus bidang keperawatan dimana teknik keperawatan, ketrampilan berorganisasi diterapkan dalam hubungan yang serasi kepada ketrampilan anggota profesi kesehatan lain dan kepada tenaga sosial lain demi untuk memelihara kesehatan masyarakat. 3. American Nursing Association (ANA) Suatu sintesa dari praktik kesehatan masyarakat yang diterapkan untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan penduduk. 4. Badan Kerja Keperawatan Kesehatan Masyarakat Suatu bidang dalam keperawatan yang merupakan perpaduan antara keperawatan dan kesehatan masyarakat dengan dukungan peranserta aktif masyarakat.

Ilmu Keperawatan

Peran serta Masyarakat

Kesehatan Masyarakat

Tiga komponen dasar ilmu Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Konsep keperawatan dikarakteristikan oleh 4 konsep pokok yaitu: 1. Manusia 2. Kesehatan 3. Keperawatan 4. Lingkungan

MANUSIA KESEHATAN KEPERAWATAN LINGKUNGAN

Gambar 2 Paradigma Keperawatan

1. Konsep manusia Manusia

Manusia adalah makhluk bio-psiko-sosial dan spiritual yang utuh dan unik, dalam arti merupakan satu kesatuan utuh dari aspek jasmani dan rohani dan unik karena mempunyai berbagai macam kebutuhan sesuai dengan tingkat perkembangannya. (Konsorsium Ilmu kesehatan, 1992) Manusia selalu berusaha untuk memahami kebutuhannya melalui berbagai upaya antara lain dengan selalu belajar dan mengembangkan sumber-sumber yang diperlukan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimilikinya. Dalam kehidupan seharihari, manusia secara terus menerus mengahadapi perubahan lingkungan dan selalu berusaha beradaptasi terhadap pengaruh lingkungan

INTELEKTUAL

FISIK

LINGKUNGAN

SOSIAL-BUDAYA

SPIRITUAL

EMOSI

Gambar. 3 Dimensi manusia sebagai satu kesatuan utuh antara aspek fisik, intelektual, emosional, social-kultural, spiritual dan lingkungan ( Dikutip dari Taylor C. dkk. Fundamental of Nursing, 1989)

Manusia sebagai sasaran pelayanan atau asuhan keperawatan dalam praktek keperawatan. Sebagai sasaran praktek keperawatan klien dapat dibedakan menjadi individu, keluarga dan masyarakat.

a.

Individu sebagai klien

Individu adalah anggota keluarga yang unik sebagai kesatuan utuh dari aspek biologi, psikologi, social dan spiritual. Peran perawat pada individu sebagai klien, pada dasarnya memenuhi kebutuhan dasarnya mencakup kebutuhan biologi, social, psikologi dan spiritual karena adanya kelemahan fisik dan mental, keterbatasan pengetahuan, kurang kemauan menuju kemandirian pasien/klien.

b. Keluarga sebagai klien

Keluarga merupakan sekelompok individu yang berhubungan erat secara terus menerus dan terjadi interaksi satu sama lain baik secara perorangan maupun secara bersama-sama, di dalam lingkungannya sendiri atau masyarakat secara keseluruhan. Keluarga dalam fungsinya mempengaruhi dan lingkup kebutuhan dasar manusia dapat dilihat pada Hirarki Kebutuhan Dasar Maslow yaitu kebutuhan fisiologis, rasa aman dan nyaman, dicintai dan mencintai, harga diri dan aktualisasi diri.

Biologi/Fisiologi

Keamanan dan kenyamanan

Dicintai dan rasa memiliki

Harga diri

Aktualisasi diri

Gambar. 4 Hirarki Maslow tentang Kebutuhan Dasar manusia

Beberapa alasan yang menyebabkan keluarga merupakan salah satu focus pelayanan keperawatan yaitu: 1)

Keluarga adalah unit utama dalam masyarakat dan merupakan lembaga yang menyangkut kehidupan masyarakat

2)

Keluarga sebagai suatu kelompok dapat menimbulkan, mencegah, memperbaiki atau mengabaikan maslah kesehatan dalam kelompoknya sendiri. Hampir setiap masalah kesehatan mulai dari awal sampai pada penyelesaiannya akan dipengaruhi keluarga. Keluarga mempunyai peran utama dalam pemeliharaan kesehatan seluruh anggota keluarga.

3)

Masalah kesehatan dalam keluarga saling berkaitan. Penyakit pada salah satu anggota keluarga akan mempengaruhi seluruh anggota keluarga tersebut. Peran dari anggota-anggota keluarga akan mengalami perubahan, bila salah satu angota menderita sakit. Disisi lain status

kesehatan dari klien juga sebagian akan ditentkan oleh kondisi keluarganya. 4) Dalam merawat

c.

Masyarakat sebagai klien

Kesatuan hidup manusia yang brinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tetentu yang bersifat terus menerus dan terikat oleh suatu indentitas bersama Ciri-ciri: 1) Interaksi antar warga 2) diatur oleh adat istiadat, norma, hukum dan peraturan yang khas

3) Suatu komuniatas dalam waktu 4) identitas yang kuat mengikat semua warga

2. Kesehatan

Sehat didefinisikan sebagai kemampuan melaksanakan peran dan fungsi dengan efektif (Parson). Kesehatan adalah proses yang berlangsung mengarah kepada kreatifitas, konstruktif dan produktif (Paplau). Menurut HL Bloom ada 4 faktor yang mempengaruhi kesehatan 1) Keturunan 2) Perilaku 3) Pelayanan kesehatan 4) Lingkungan Sehat merupakan tujuan dalam pemberian pelayanan keperawatan , dimana kondisi sehat-sakit berada dalam suatu

rentang dari kondisi sehat optimal sampai dengan status kesehatan yang terendah yaitu kematian dan kondisi normal berada di tengah.

SEHAT OPTIMAL SEHAT

NORMAL

SAKIT

KEMATIAN

Gambar 5. Rentang sehat-sakit sebagai skala hipotesa kondisi sehat-sakit ( Taylor C. dkk )

3. Keperawatan

Pelayanan esensial yang diberikan oleh perawat terhadap individu, keluarga , kelompok dan masyarakat yang mempunyai masalah kesehatan meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dengan menggunakan proses keperawatan untuk mencapai tingkat kesehatan yang optimal. Keperwatan adalah suatu bentuk pelayanan professional sebagai bagian integral pelayanan kesehatan berbentuk pelayanan biologi, psikologi, social dan spiritual secara komprehensif, ditujukan kepada individu keluarga dan masyarakat baik sehat maupun sakit mencakup siklus hidup manusia.

Asuhan keperawatan diberikan karena adanya kelemahan fisik maupun mental, keterbatasan pengetahuan serta kurang kemauan menuju kepada kemampuan melaksanakan kegiatan sehari-hari secara mandiri. Kegiatan ini dilakukan dalam upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan , pemulihan serta pemeliharaan kesehatan dengan penekanan pada upaya pelayanan kesehatan utama (Primary Health care) untuk memungkinkan setiap orang mencapai kemampuan hidup sehat dan produktif. Kegiatan ini dilakukan sesuai dengan wewenang, tanggung jawab serta etika profesi keperawatan. Sebagai suatu profesi, keperawatan memiliki falsafah yang bertujuan mengarahkan kegiatan keperawatan yang dilakukan. Pertama, Keperawatan menganut pandangan yang holistic terhadap manusia yaitu keutuhan sebagai makhluk bio-psiko-sosial-spiritual. Kedua, kegiatan keperawatan dilakukan dengan pendekatan humanistic dalam arti menghargai dan menghormati martabat manusia, memberi perhatian kepada klien serta menjunjung tinggi keadilan bagi semua manusia. Ketiga, keperawatan bersifat universal dalam arti tidak membedakan atas ras, jenis kelamin, usia, warna kulit, etnik, agama, aliran politik dan status ekonomi social. Keempat, keperawatan adalah bagian integral dari pelayanan kesehatan serta yang kelima, keperawatan menganggap klien sebagai partne aktif dalam arti perawat selalu bekerjasama dengan klien dalam pemberian asuhan keperawatan.

4. Lingkungan

Lingkungan dalam paradigma keperawatan berfokus pada lingkungan masyarakat, dimana lingkungan dapat mempengaruhi status kesehatan manusia. Lingkungan di sini meliputi lingkungan fisik, psikologis, social budaya dan lingkungan spiritual. Untuk memahami hubungan lingkungan dengan kesehatan masyarakat (individu, keluarga, kelompok dan masyarakat) dapat digunakan model segitiga agen-hospes-lingkungan atau agent-hostenvironment triangle model yang dikemukakan oleh Leavelll,(1965), dimana ketiga komponen saling berhubungan dan dapat berpengaruh terhadap status kesehatan penduduk.

C. Asumsi dasar 1. Sistem pelayanan adalah kompleks

2. Pelayanan kesehatan (primer, sekunder dan tertier) merupakan komponen dari pelayanan kesehatan. 3. Keperawatan sebagai subsistem pelayanan kesehatan merupakan hasilproduk pendidikan, riset yang dilandasi praktek. 4. Focus utama Perawatan Kesehatan Masyarakat adalah primery care. 5. Perawatan Kesehatan Masyarakat terutama terjadi ditatanan kesehatan utama.

D. Pandangan /Keyakinan 1. Pelayanan kesehatan sebaiknya tersedia, dapat dijangkau, dapat diterima oleh semua orang. 2. Penyusunan kebijaksanaan kesehatan seharusnya melibatkan penerima pelayanan kesehatan. 3. Perawat sebagai pemberi pelayanan kesehatan dan klien sebagai penerima pelayanan kesehatan dapat membentuk kerjasama untuk mendorong dan mempengaruhi perubahan dalam kebijaksanaan dan pelayanan kesehatan. 4. Lingkungan berpengaruh terhadap kesehatan penduduk, kelompok, keluarga dan individu. 5. Pencegahan penyakit sangat diperlukan untuk peningkatan kesehatan. 6. Kesehatan merupakan tanggung jawab individu. 7. Klien merupakan anggota tetap team kesehatan. Individu dalam komunitas bertanggung jawab untuk kesehatan sendiri dan harus didorong serta dididik untuk berperan dalam pelayanan kesehatan.

E. Tujuan 1. Tujuan Umum Meningkatkan derajat kesehatan dan memampuan masyarakat secara meyeluruh dalam memelihara kesehatannya untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal secara mandiri. 2. Tujuan khusus a.

Dipahaminya pengertian sehat dan sakit oleh masyarakat.

b.

Meningkatnya kemampuan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat untuk melaksanakan upaya perawatan dasar dalam rangka mengatasi masalah keperawatan.

c.

Tertanganinya kelompok keluarga rawan yang memerlukan pembinaan dan asuhan keperawatan.

d.

Tertanganinya kelompok masyarakat khusus/rawan yang memerlukan pembinaan dan asuhan keperawatan di rumah, di pandi dan di masyarakat.

e.

Tertanganinya kasus-kasus yang memerlukan penanganan tindak lanjut dan asuhan keperawatan di rumah.

f.

Terlayaninnya kasus-kasus tertentu yang termasuk kelompok resiko tinggi yang memerlukan penanganan dan asuhan keperawatan di rumah dan di puskesmas.

g.

Teratasi dan terkendalinya keadaan lingkungan fisik dan sosial untuk menuju keadaan sehat yang optimal.

F. Ruang Lingkup 1. Promotif Upaya promotif dilakukan untuk meningkatkan kesehatan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat dengan jalan a.

Penyuluhan kesehatan

b. Peningkatan gizi c.

Pemeliharaan kesehatan perorangan

d. Pemeliharaan kesehatan lingkungan e.

Olahraga teratur

f.

Rekreasi

g.

Pendidikan seks

2. Preventif Upaya preventif untuk mencegah terjadinya penyakit dan gangguan kesehatan terhadap individu, keluarga kelompok dan masyarakat melalui kegiatan: a.

Imunisasi

b. Pemeriksaan kesehatan berkala melalui posyandu, puskesmas dan ki\unjungan rumah c.

Pemberian vitamin A, Iodium

d. Pemeriksaan dan pemeliharaan kehamilan, nifas dan meyusui

3. Kuratif Upaya kuratif bertujuan untuk mengobati anggota keluarga yang sakit atau masalah kesehatan melalui kegiatan: a.

Perawatan orang sakit dirumah

b.

Perawatan orang sakit sebagai tindak lanjut dari Pukesmas atau rumah sakit

c.

Perawatan ibu hamil dengan kondisi patologis

d. Perawatan buah dada e.

Perawatan tali pusat bayi baru lahir

4. Rehabilitatif Upaya pemulihan terhadap pasien yang dirawat dirumah atau kelompokkelompok yang menderita penyakit tertentu seperti TBC, kusta dan cacat fisik lainnya melalui kegiatan: a.

Latihan fisik pada penderita kusta, patah tulang dan lain sebagainya

b.

Fisioterapi pada penderita strooke, batuk efektif pada penderita TBC dll

5. Resosialitatif Adalah upaya untuk mengemabalikan penderita ke masyarakat yang karena penyakitnya dikucilkan oleh masyarakat seperti, penderita AIDS, kusta dan wanita tuna susila.

G. Sasaran Individu, keluarga, kelompok dam masyarakat baik yang sehat atau sakit atau yang mempunyai masalah kesehatan karena ketidaktahuan, ketidakmauan serta ketidakmampuan.

Prioritas pelayanan Perawatan Kesehatan Masyarakat difokuskan pada keluarga rawan yaitu :

1.

Keluarga yang belum terjangkau pelayanan kesehatan, yaitu keluarga dengan: a.

Ibu hamil tertenti yang belum ANC.

b. Ibu nifas yang persalinannya ditolong oleh dukun dan neonatusnya. c.

Balita tertentu.

d. Penyakit kronis menular yang tidak bisa diintervensi oleh program. e.

Penyakit endemis.

f.

Penyakit kronis tidak menular.

g.

Kecacatan tertentu (mental atau fisik).

2. Keluarga dengan resiko tinggi a.

Ibu hamil dengan masalah gizi. 1) anemia gizi berat (HB kurang dari 8 gr%) 2) Kurang Energi Kronis (KEK)

b. Ibu hamil dengan resiko tinggi lai (perdarahan, infeksi, hipertensi) c.

Balita dengan BGM

d. Neonatus dengan BBLR. e.

Usia lanjut jompo.

f.

Kasus percobaan bunuh diri.

3. Keluarga dengan tindak lanjut perawatan a.

Drop out tertentu 1) Ibu hamil 2) Bayi 3) Balita dengan keterlambatan tumbuh kembang. 4) Penyakit kronis atau endemis.

b. Kasus pasca keperawatan

1)

Kasus pasca keperawatan yang dirujuk dari institusi pelayanan kesehatan.

2) Kasus katarak yang dioperasi di puskesmas. 3) Persalinan dengan tindakan. 4) Kasus psikotik. 5)

Kasus yang seharusnya dirujuk yang tidak dilaksanakan rujukannya.

4. Pembinaan kelompok khusus. Kelompok yang rawan dan rentan terhadap masalah kesehatan a.

Terikat dalam institusi, misalnya 1) Panti 2) Rutan/lapas 3) Pondok pesantren 4) Lokalisasi/WTS.

b. Tidak terikat dalam institusi, misalnya: 1) Karang wredha 2) Karang balita 3) KPKIA 4) Kelompok pekerja informal 5)

Perkumpulan penyandang penyakit tertentu (jantung, asma, DM dan lain-lain ).

6) Kelompok remaja.

5. Pembinaan desa atau masyarakat bermasalah 1.

Masyarakat di daerah endemis suatu penyakit misalnya endemis malaria, filariasis, HHF, diare.

2.

Masyarakat didaerah dengan keadaan lingkungan kehidupan buruk, misalnya derah kumuh di kota besar.

3.

Masyarakat di daerah yang mempunyai masalah yang menonjol dibanding dengan daerah lain, misalnya daerah dengan AKB tinggi.

4.

Masyarakat di daerah yang mempunyai masalah kesenjangan pelayanan kesehatan lebih tinggi dari daerah sekitar, misalnya cakupan ANC rendah, immunisasi rendah.

5.

Masyarakat di daerah pemukiman baru, yang diperkirakan akan mengalami hambatan dalam melaksanakan adaptasi kehidupannya, seperti daerah transmigrasi, pemukiman masyarakat terasing.

H. Kegiatan 1. Memberikan asuhan keperawatan individu, keluarga dan kelompok khusus melalui home care. 2. Penyuluhan kesehatan 3. Konsultasi dan problem solving 4. Bimbingan 5. Melaksanakan rujukan 6. Penemuan kasus 7. Sebagai penghubung antara masyarakat dengan unit kesehatan 8. Melaksanakan asuhan keperawatan komunitas 9.

Melakukan koordinasi dalam berbagai kegiatan asuhan keperawatan komunitas

10. Kerjasama lintas program dan lintas sektoral 11. Memberikan tauladan 12. Ikut serta dalam penelitian

I. Prinsip dasar dalam praktek perawatan kesehatan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Keluarga adalah unit utama dalam pelayanan kesehatan masyarakat

2. Sasaran terdiri dari, individu, keluarga, kelompok dan masyarakat. 3.

Perawat kesehatan bekerja dengan masyarakat bukan bkerja untuk masyarakat.

4.

Pelayanan keperawatan yang diberikan lebih menekankan pada upaya pomotif dan preventif dengan tidak melupakan upaya kuratif dan rehabilitatif.

5.

Dasar utama dalam peayanan perawatan kesehatan masyarakat adalah menggunakan pendekatan pemecahan masalah yang dituangkan dalam proses keperawatan.

6. kegiatan utama perawatan kesehatan mayarakat adalah dimasyarakat dan bukan di rumah sakit. 7.

Pasien adalah masyarakat secara keseluruhan baik yang sakit maupun yang sehat.

8.

Perawatan kesehatan masyarakat ditkankan kepada pembinaan perilaku hidup sehat masyarakat.

9.

Tujuan perawatan kesehatan masyarakat adalah meningkatkan fungsi kehidupan sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan seoptimal mungkin.

10. Perawat kesehatan masyarakat tidak bekerja secara sendiri tetapi bekerja secara team. 11. Sebagian besar waktu dari seorang perawat kesehatan masyarakat digunakan untuk kegiatan meningkatkan kesehatan, pencegahan penyakit, melayani masyarakat yang sehat atau yang sakit, penduduk sakit yang tidak berobat ke puskesmas, pasien yang baru kembali dari rumah sakit. 12. Home visite sangat penting. 13. Pendidikan kesehatan merupakan kegiatan utama. 14. Pelayanan perawatan kesehatan masyarakan harus mengacu pada sistem pelayanan kesehatan yang ada. 15. Pelaksanaan asuhan keperawatan dilakukan di institusi pelayanan kesehatan yaitu puskesmas, institusi seperti sekolah, panti, dan lainnya dimana keluarga sebagai unit pelayanan.

J. Pendekatan

Contoh pendekatan yang dapat digunakan: 1. Problem solving approach Pendekatan pemecahan masalah yang dituangkan dengan menggunakan proses keperawatan. 2. Family approach Pendekatan terhadap keluarga binaan 3. Case Approach Pembinaan dilakukan berdasar kasus yang datang ke puskesmas yang dinilai memerlukan tindak lanjut. 4. Community approach Pendekatan dilakukan terhadap masyarakat daerah binaan melalui survey mawas diri dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

K. Peran perawat komunitas dalam asuhan keperawatan Komunitas adalah kelompok sosial yang tingga dalam suatu tempat, saling berinteraksi satu sama lain, saling mengenal serta mempunyai minat dan interest yang sama. (WHO). Komunitas adalah kelompok dari masyarakat yang tinggal di suatu lokasi yang sama dengan dibawah pemerintahan yang sama, area atau lokasi yang sama dimana mesekak tinggal, kelompok sosial yang mempunyai interest yang sama (Linda Jarvis) Komunitas dipandang sebagai target pelayanan kesehatan sehingga diperlukan suatu kerjasama yang melibatkan secara aktif masyarakat untuk mencapai peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang optimal, untuk itu dalam pelaksanaan asuhan keperawatan yang diberikan perawat komunitas merupakan suatu upaya yang esensial atau sangat dibutuhkan oleh komunitas, mudah dijangkau, dengan pembiayaan yang murah, lebih ditekankan pada penggunaan teknologi tepat guna. Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dimana individu, keluarga maupun masyarakat sebagai pelaku kegiatan upaya peningkatan kesehatan serta bertanggung jawab atas kesehatannya sendiri berdasrkan azas kebersamaan dan kemandirian. Perawatan Kesehatan Masyarakat merupakan sintesa dari praktek keperawatan dan praktek kesehatan masyarakat yang diaplikasikan untuk meningkatkan kesehatan dan pemeliharaan kesehatan dari masyarakat. Perawatan Kesehatan

Masyarakat mempunyai tujuan membantu masyarakat dalam meningkatkan kesehatan dan pencegahan terhadap penyakit melalui:

upaya

1.

Pemberian asuhan keperawatan secara langsung kepada individu, keluarga, dan kelompok dalam masyarakat, dengan strategi intervensi yaituproses kelompok, pendidikan kesehatan serta kerjasama (partnership).

2.

Memperhatikan secara langsung terhadap status kesehatan seluruh masyarakat secara komprehensive.

Pada Perawatan Kesehatan Masyarakat harus mempertimbangkan beberapa prinsip, yaitu: 1. Kemanfaatan Semua tindakan dalam asuhan keperawatan harus memberikan manfaat yang besar bagi komunitas. 2. Kerjasama Kerjasaman dengan klien dalam waktu yang panjang dan bersifat berkelanjutan serta melakukan kerja sama lintas program dan lintas sektoral. 3. Secara langsung Asuhan keperawatan diberikan secara langsung mengkaji dan intervensi, klien dan lingkunganya termasuk lingkungan sosial, ekonomi serta fisik mempunyai tujuan utama peningkatan kesehatan. 4. Keadilan Tindakan yang dilakukan disesuaikan dengan kemampuan atau kapasitas dari komunitas itu sendiri. 5. Otonomi Klien atau komunitas diberi kebebasan dalam memilih atau melaksanakan beberapa alternatif terbaik dalam menyelesaikan masalah kesehatan yang ada.

Perawat komunitas dapat bekerja diberbagai tatanan:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Klinik rawat jalan Kantor kesehatan Kesehatan kerja Sekolah Rumah Perkemahan Institusi pemeliharaan kesehatan Tempat pengungsian

Perawat di komunitas dapat bekerja sebagai: 1. Perawat keluarga 2. Perawat sekolah 3. perawat kesehatan kerja 4. perawat gerontologi

Perawat keluarga Keperawatan kesehatan keluarga adalah tingkat keperawatan tingkat kesehatan masyarakat yang dipusatkan pada keluarga sebagai satu kesatuan yang dirawat dengan sehat sebagai tujuan pelayanan dan perawatan sebagai upaya (Bailon dan Maglaya, 1978).

Perawat keluarga adalah : Perawat teregistrasi dan telah lulus dalam bidang keperawatan yang dipersiapkan untuk praktek memberikan pelayanan individu dan keluarga disepanjang rentang sehat sakit. Praktek ini mencakup pengambilan keputusan independen dan interdependen dan secara langsung bertanggung gugat terhadap keputusan klinis.

Peran perawat keluarga adalah melaksanakan asuhan keperawatan keluarga, berpartisipasi dan menggunakan hasil riset, mengembangkan dan melaksanakan kebijakan di bidang kesehatan, kepemimpinan, pendidikan, case managemen dan konsultasi.

Perawat kesehatan sekolah Keperawatan sekolah adalah: keperawatan yang difokuskan pada anak ditatanan pendidikan guna memenuhi kebutuhan anak dengan mengikutsertakan keluarga maupun masyarakat sekolah dalam perencanaan pelayanan (Logan, BB, 1986) Perawatan kesehatan sekolah mengaplikasikan praktek keperawatan untuk memenuhi kebutuhan unit individu, kelompok dan masyarakat sekolah. Keperawatan kesehatan sekolah merupakan salah satu jenis pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk mewujudkan dan menumbuhkan kemandirian siswa untuk hidup sehat, menciptakan lingkungan dan suasana sekolah yang sehat. Fokus utama perawat kesehatan sekolah adalah siswa dan lingkunganya dan sasaran penunjang adalah guru dan kader.

Perawat kesehatan kerja Perawatan kesehatan kerja adalah penerapan prinsip-prinsip keperawatan dalam memelihara kelestarian kesehatan tenaga kerja dalam segala bidang pekerjaan (American Asociation of Occupational Health Nursing) Perawat kesehatan kerja mengaplikasikan praktek keperawatan untuk memenuhi kebutuhan unik individu, kelompok dan masyarakat di tatanan industri, pabrik, tempat kerja, tempak konstruksi, universitas dan lain-lain. Lingkup praktek keperawatan kesehatan kerja mencakup pengkajian riwayat kesehatan, pengamatan, memberikan pelayanan kesehatan primer konseling, promosi kesehatan, administrasi management quality asurance, peneliti dan kolaburasi dengan komunitas.

Perawat gerontologi

Perawatan gerontologi atau gerontik adalah ilmu yang mempelajari dan memberikan pelayanan kepada orang lanjut usia yang dapat terjadi di berbagai tatanan dan membantu orang lanjut usia tersebut untuk mencapai dan mempertahankan fungsi yang optimal. Perawat gerontologi mengaplikasikan dan ahli dalam memberikan pelayanan kesehatan utama pada lanjut usia dank keluarganya dalam berbagai tatanan pelayanan. Peran lanjut perawat tersebut independen dan kolaburasi dengan tenaga kesehatan profesional. Lingkup praktek keperawatan gerontologi adalah memberikan asuhan keperawatan, malaksanakan advokasi dan bekerja untuk memaksimalkan kemampuan atau kemandirian lanjuy usia, meningkatkan dan mempertahankan kesehatan, mencegah dan meminimalkan kecacatan dan menunjang proses kematian yang bermartabat. Perawat gerontologi dalam prakteknya menggunakan managemen kasus, pendidikan, konsultasi , penelitian dan administrasi.

Kembali