Profil Infrastruktur Kota di Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2016 DOSEN PENGAMPU : Farid Nurrahman, S.T., M,Sc Ihsani Merdekawati, S.T., M.T., M.Sc
Disusun Oleh : Bayu Dwi Saputra
(08151007)
Christmas Gloria Nainggolan
(08151009)
Mastaufiq Hidayat
(08151020)
Mia Aulia
(08151021)
Prayudi Brilian
(08151030)
Rezky Andriyana
(08151032)
Shahla Arira
(08151041)
PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA JURUSAN TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN BALIKPAPAN 2016
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Infrastruktur memiliki peranan penting dalam pengembangan suatu kota hingga menyebabkan infrastruktur dipandang sebagai lokomotif pembangunan nasional maupun daerah atau dengan kata lain infrastruktur dapat dikatakan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi suatu kota. Dalam konteks ekonomi mikro, ketersediaan jasa pelayanan infrastruktur berpengaruh terhadap pengurangan biaya produksi. Selain menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi, infrastruktur juga berperan dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat suatu kota jika lengkapnya infrastruktur yang terdapat pada kota tersebut (Kwik Kian Gie, 2002). Di Indonesia sendiri, menurut Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas atau KPPIP (2016) penyediaan infrastruktur di Indonesia berjalan lambat dapat disebabkan dari beberapa faktor, antara lain adanya kendala dalam setiap tahapan proyek, dari persiapan hingga implementasi proyek tersebut. Lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan seringkali menyebabkan mundurnya
pengambilan keputusan suatu proyek tentang penyediaan
infrastruktur. Sedangkan pada tahap persiapan, masalah yang ditemui adalah kualitas persiapan proyek yang kurang dan alokasi dana yang sangat terbatas. Mengingat pembangunan infrastruktur yang membutuhkan ketepatan waktu maka pemerintah sudah mengeluarkan berbagai macam kebijakan positif yang bertujuan untuk memperlancar realisasi dan pelaksanaan proyek infrastruktur. Kebijakan terbaru yang telah dikeluarkan oleh pemerintah adalah dengan memberikan keistimewaan dalam hal perizinan dan non perizinan, pengadaan pemerintah, pengadaan tanah sesuai yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 mengenai Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional yang diterbitkan pada Januari, 2016 (KPPIP, 2016). Kota Balikpapan memiliki banyak potensi untuk menjadi panutan kota-kota lain dengan skala nasional, bersumber dari prokal.co (2015), Kota Balikpapan ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai pusat suatu kegiatan untuk kota-kota yang terdapat pada regional Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Kementrian Dalam Negeri telah menetapkan kota dengan julukkan kota beriman tersebut menjadi pusat pendidikan dan latihan (diklat) pemadam kebakaran untuk Indonesia bagian timur, khususnya Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Hal ini disampaikan langsung oleh Kasubdit Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Dirjen Umum Kemendagri, Ramses Hutagulung di Kantor Kecamatan Balikpapan Selatan.
Permasalahan mengenai infrastruktur selalu terjadi di kota-kota besar, tidak terkecuali Kota Balikpapan. Pada Kecamatan Balikpapan Selatan sendiri terdapat masalah mengenai sarana infrastruktur dan lingkungan, Syahroni (2015), Ketua RT 58 Kecamatan Balikpapan Selatan selalu mengajak warganya bergotong royong guna membersihkan lingkungan sekitar agar tidak terjadi musibah banjir. Tidak hanya itu, kegiatan seperti penanaman tanam obat keluarga (toga), semenisasi jalan, pembangunan posyandu, dan poskamling juga dilakukan guna melengkapi fasilitas lingkungan yang terdapat di sekitar RT tersebut. Walaupun dengan keadaan infrastruktur yang ada dapat menopang semua kegiatan masyarakat kota balikpapan, tetapi perkembangan Kota Balikpapan tidak akan mengalami perkembangan yang cepat. Dengan adanya pembangunan infrastruktur akan memfasilitasi lebih banyak lagi kegiatan masyarakat guna mengembangkan potensi Kota Balikpapan sendiri. Oleh karena itu pentingnya dalam mengkaji perkembangan infrastruktur Kota Balikpapan yang akan dibahas pada penulisan makalah ini. 1.2 Rumusan Masalah Dari pemaparan latar belakang diatas, maka penulis menemukan beberapa masalah dalam penulisan makalah ini yang akan dijabarkan dalam beberapa poin sebagai berikut : 1.
Apa saja fungsi sarana dan prasarana kota yang tersebar pada wilayah Kecamatan Balikpapan Selatan?
2.
Apa saja peran sarana dan prasarana kota yang tersebar pada wilayah Kecamatan Balikpapan Selatan?
3.
Bagaimana distribusi pelayanan sarana dan prasarana kota yang tersebar pada wilayah Kecamatan Balikpapan Selatan?
4.
Apa saja permasalahan yang timbul dengan adanya sarana dan prasarana kota pada Kecamatan Balikpapan Selatan?
1.3 Tujuan Dari pemaparan rumusan masalah yang telah dilakukan sebelumnya, maka tujuan dari penulisan makalah akan dijabarkan dalam beberapa poin sebagai berikut : 1.
Mengetahui fungsi dari masing-masing jenis sarana dan prasarana yang terdapat pada Kecamatan Balikpapan Selatan.
2.
Mengetahui peran dari masing-masing jenis sarana dan prasarana yang terdapat pada Kecamatan Balikpapan Selatan.
3.
Mengetahui pola distribusi terkait sarana dan prasarana yang terdapat pada Kecamatan Balikpapan Selatan.
4.
Dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul dengan adanya sarana dan prasarana yang terdapat pada Kecamatan Balikpapan Selatan.
Daftar Isi 1.1
Latar Belakang ......................................................................................................................... 2
1.2
Rumusan Masalah................................................................................................................... 3
1.3
Tujuan........................................................................................................................................ 3
2.1
Pengertian Infrastruktur......................................................................................................... 6
2.2
Infrastruktur di Indonesia ...................................................................................................... 6
2.3
Fasilitas Pendidikan ............................................................................................................... 7
2.4
Fasilitas Peribadatan ............................................................................................................ 19
2.5
Fasilitas Kesehatan .............................................................................................................. 22
2.6
Fasilitas Perdagangan dan Jasa ........................................................................................ 23
2.7
Fasilitas Kebudayaan dan Rekreasi .................................................................................. 24
2.8
Fasilitas Ruang Terbuka Hijau ........................................................................................... 26
2.9
Fasilitas Persampahan ......................................................................................................... 29
2.10
Fasilitas Utilitas ..................................................................................................................... 32
2.11
Fasilitas Transportasi........................................................................................................... 36
3.1
Gambaran Umum .................................................................................................................... 47
3.2
Gambaran Umum Fasilitas Pendidikan ................................................................................. 48
3.3
Gambaran Umum Fasilitas Peribadatan ............................................................................... 65
3.4
Gambaran Umum Fasilitas Kesehatan ................................................................................. 73
3.5
Gambaran Umum Fasilitas Perdagangan dan Jasa ............................................................ 82
3.6
Gambaran Umum Fasilitas Kebudayaan dan Rekreasi ....................................................... 88
3.7
Gambaran Umum Fasilitas Ruang Terbuka Hijau ............................................................... 91
3.8
Gambaran Umum Fasilitas Persampahan ............................................................................ 98
3.9
Gambaran Umum Fasilitas Utilitas ...................................................................................... 100
3.10
Gambaran Umum Fasilitas Transportasi ................................... Error! Bookmark not defined.
BAB II DASAR TEORI 2.1 Pengertian Infrastruktur Infrastruktur
fisik dan sosial
dapat
diartikan
sebagian kebutuhan dasar fisik
pengorganisasian sistem struktur yang diperlukan untuk jaminan ekonomi sektor publik dan sektor privat sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan agar perekonomian dapat berfungsi dengan baik (Sulivan, 2003). Istilah ini umumnya merujuk kepada hal infrastruktur teknis atau fisik yang mendukung jaringan struktur seperti fasilitas antara lain dapat berupa jalan, kereta api, air bersih, bandara, kanal, waduk, tanggul, pengolahan limbah perlistrikan telekomunikasi, pelabuhan secara fungsional. Selain itu infrastruktur dapat juga mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat, distribusi aliran produksi barang dan jasa. Sebagai contoh bahwa jalan dapat melancarkan transportasi pengiriman bahan baku sampai ke pabrik, kemudian berlanjut untuk mendistibusikan ke pasar hingga sampai kepada masyarakat. Dalam beberapa pengertian istilah infrastruktur termasuk pula dalam infrastruktur sosial di bidang kebutuhan dasar sebagai contoh sekolah dan rumah sakit (American Heritage Dictionary). Dalam militer, istilah ini dapat pula mengarah ke bangunan permanen dan instalasi yang diperlukan untuk mendukung operasi dan pemindahan, ( Department of Dictionary of Military and Associated Terms ). 2.2 Infrastruktur di Indonesia Menurut Erlangga (2012) kualitas infrastruktur Indonesia dinilai terendah se-Asia “Diantara Negara – Negara se- Asia, kualitas infrastruktur di Indonesia menjadi terendah kedua, hanya lebih baik dari Filipina,. kata ekonom Standar Chartered Bank , Erik Sugandi “Dalam laporan World Economic Forum mengenai kualitas infrastruktur pada 2012 – 2013, kualitas infrastruktur Indonesia hanya memperoleh nilai peringkat 92. Nilai itu dipengaruhi oleh kualitas infrastruktur berupa kondisi jalan, rel kereta api, pelabuhan, bandara dan listrik.” Dari skala nilai tertinggi 7, Indonesia hanya memperoleh nilai 3,4 untuk jalan 3,2, untuk rel kereta api, pelabuhan 3,6, bandara 4,2, dan listrik 3,9, rata – rata nilai tersebut hanya 3,7. Indonesia hanya lebih baik dari Filipina dengan rangking 98. Di atas Indonesia, kualitas infrastruktur India, China ,Thailand, Malaysia dan Singapura memiliki peringkat yang tinggi . India memiliki peringkat ke-87, China ke-69, Thailand ke-49, Malaysia ke-29 dan Singapura ke-2. Dibanding laporan pada tahun 2011-2012, peringkat kualitas infrastruktur Indoseia cenderung menurun. Sebelumnya, Indonesia masih diperingkat ke-82, sementara Filipina masih
diperingatkan ke-113, India ke-86, China ke-69, Thailand ke-47, Malaysia ke-23, dan Singapura tetap di peringatkan ke-2. Rasio anggaran infrastruktur terhadap seluruh anggaran belanja untuk Indonesia adalah 2,1 %. Hal ini berkaitan dengan nilai rendah dari infrastruktur Indonesia 2.3 Fasilitas Pendidikan 2.3.1 Pengertian Fasilitas Pendidikan Pendidikan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa (UUD 1945). Menurut KBBI (2008), pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan; proses, cara, perbuatan mendidik. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan berasal dari kata pedagogi (paedagogie, Bahasa Latin) yang berarti pendidikan dan kata pedagogia (paedagogik) yang berarti ilmu pendidikan yang berasal dari bahasa Yunani. Pedagogia terdiri dari dua kata yaitu Paedos yang berarti anak dan Agogos yang berarti membimbing, mengantarkan.Secaraharfiah paedagogos ialah seorang pelayan atau pemuda pada zaman Yunani Kuno yang pekerjaannya mengantar dan menjemput anak-anak ke dan dari sekolah. Secara istilah pedagogik itu adalah ilmu pendidikan atau ilmu mendidik, yang berarti ilmu pengetahuan yang menyelidiki, merenungkan tentang gejala-gejala perbuatan mendidik (Purwanto, 2004). Menurut Notoatmodjo (2003), pendidikan adalah bentuk intervensi untuk mempengaruhi individu maupun kelompok agar mereka mau dan mampu melakukan perubahan perilaku ke arah positif. Teori ini ditujukan untuk melakukan perubahan perilaku yang tidak dapat dilakukan dengan cepat. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin banyak pula ilmu yang telah didapat dari proses pendidikan.Pendidikan dalam hal ini adalah pendidikan formal dan informal.Ilmu tersebut adalah sesuatu yang dapat membuat seseorang atau kelompok mau untuk mengubah perilakunya yang buruk. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah sesuatu yang penting dalam proses perubahan perilaku. Menurut Mudhaharjo (2002), pendidikan memiliki arti luas, arti sempit, dan definisi alternatif/luar terbatas. Pendidikan dalam arti luas adalah segala pengalaman belajar yang
berlangsung dalam segala hal lingkungan dan sepanjang hidup atau segala situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan individu. Pendidikan dalam arti sempit adalah sekolah atau pengajaran yang diselenggarakan disekolah sebagai lembaga pendidikan formal. Pendidikan adalah segala pengaruh yang diupayakan sekolah terhadap anak dan remaja yang diserahkan kepadanya agar mempunyai kemampuan yang sempurna dan kesadaran penuh terhadap hubungan-hubungan serta tugas sosial mereka.Sedangkan pendidikan menurut definisi alternatif atau luas terbatas adalah usaha dasar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat dan pemerintahan, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran yang berlangsung disekolah dan luar sekolah sepanjang hayat untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranan hidup sekarang atau yang akan datang.Pendidikan atau pengalaman belajar yang terprogram dalam bentuk pendidikan formal dan non formal serta informasi disekolah maupun luar sekolah yang berlangsung seumur hidup bertujuan optimalisasi pertimbangan kemampuan individu agar kemudian hari dapat memainkan peranan hidup secara tepat. Beberapa tokoh lain mengemukakan pendapatnya masing-masing tentang pendidikan. Menurut Prasetya (1997) pendidikan dalam arti umum mencakup segala usaha dan perbuatan dari generasi tua untuk mengalihkan pengalamannya, pengetahuan, kecakapannya serta keterampilannya melakukan fungsi hidupnya dalam pergaulan bersama dengan sebaik-baiknya. Sedangkan menurut Poerbacaraka dan Harahap (dalam Syah, 2001) pendidikan adalah usaha secara sengaja dari orang dewasa dengan pengaruhnya untuk meningkatkan mentalitas anak menuju kedewasaan, yakni mampu menumbuhkan tanggung jawab moral atas segala perbuatannya.Lain lagi menurut Driyarkara (1950), pendidikan didefinisikan sebagai upaya memanusiakan manusia muda atau pengangkatan manusia muda ke taraf insani. Menurut Sunarya (1969, dalam Idris dan Jamal, 1992) pendidikan adalah suatu sistem pendidikan yang berdiri di atas landasan dan dijiwai oleh falsafah hidup suatu bangsa dan tujuannya bersifat mengabdi kepada kepentingan dan cita-cita nasional bangsa tersebut. Pendidikan dapat di tempuh melalui tiga jalur yaitu: 1.
Pendidikan Formal Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2003 pendidikan formal didefinisikan sebagai jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, penddikan menengah, dan pendidikan tinggi.
2.
Pendidikan Non Formal 3 Pendidikan Non formal dapat didefinisikan sebagai jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang (Undang-Undang No 20 TAHUN 2003)
3.
Pendidikan Informal Pendidikan menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2003 adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang yang berbentuk kegiatan secara mandiri
2.3.2 Fungsi Pendidikan Sesuai Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3, fungsi pendidikan adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak sertaperadaban
bangsa
yang
bermartabat
dalam
rangka
mencerdaskan
kehidupan
bangsa,bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang berimandan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.Sedangkan di Undang-Undang tersebut di pasal 2 disebutkan bahwa dasar pendidikan nasional adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.3.3 Tujuan Pendidikan Seperti disebutkan di awal bab ini, mencerdaskan kehidupan kehidupan bangsa adalah tujuan umum dari pendidikan itu sendiri. Dengan ilmu pengetahuan dan moral yang didapat dari pendidikan, kualitas kehidupan menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat. Menurut Langeveld (1955) tujuan pendidikan adalah pendewasaan diri, dengan ciri-cirinya yaitu: kematangan berpikir, kematangan emosional, memiliki harga diri, sikap dan tingkah laku yang dapat diteladani serta kemampuan pengevaluasian diri dan membentuk kecakapan atau sikap mandiri, yaitu dapat ditandai pada sedikitnya ketergantungan pada orang lain dan selalu berusaha mencari sesuatu tanpa melihat orang lain. Spencer (dalam Nasution,1999) menyebutkan
tujuan pendidikan
karena lima hal berikut: 1) Kegiatan demi kelangsungan hidup. 2) Usaha mencari nafkah. 3) Pendidikan anak. 4) Pemeliharaan hubungan dengan masyarakat dan negara. 5) Penggunaan waktu senggang.
2.3.4 Kebijakan terkait Fasilitas Pendidikan di Indonesia Menurut Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. Di Undang-Undang tersebut juga disebutkan bahwa warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.Sedangkan warga negara di daerah terpencil atau
terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. Pendanaan pendidikan merupakan suatu hal yang perlu diatur. Menurut Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Pada Pasal 49 Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa pemerintah pusat wajib mengalokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk sektor pendidikan diluar gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan, sedangkan pemerintah daerah juga wajib mengalokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk sektor pendidikan diluar gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan. Pemerintah pusat juga membuat standar sarana dan prasarana pendidikan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Pada Pasal 42 Peraturan Pemerintah disebutkan bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana berupa perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habispakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan serta prasarana berupa lahan, ruangkelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Untuk memperjelas pelaksanaan Peraturan Pemerintah
No. 19 Tahun 2005, Menteri
Pendidikan Nasional mengesahkan Peraturan Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA). Dalam Permendiknas tersebut dijelaskan sarana dan prasarana minimal yang wajib dimiliki satuan pendidikan. Sebuah SD/MI sekurangkurangnya memiliki prasarana sebagai berikut: 1)
Ruang kelas,
2)
Ruang perpustakaan.
3)
Laboratorium IPA,
4)
Ruang pimpinan,
5)
Ruang guru,
6)
Tempat beribadah,
7)
Ruang UKS,
8)
Jamban,
9)
Gudang,
10) Ruang sirkulasi, dan 11) Tempat bermain/berolahraga. Sedangkan untuk sebuah SMP/MTs sekurang-kurangnya memiliki prasarana sebagai berikut: 1) Ruang kelas, 2) Ruang perpustakaan, 3) Ruang laboratorium IPA, 4) Ruang pimpinan, 5) Ruang guru, 6) Ruang tata usaha, 7) Tempat beribadah, 8) Ruang konseling, 9) Ruang UKS, 10) Ruang organisasi kesiswaan, 11) Jamban, 12) Gudang, 13) Ruang sirkulasi, dan 14) Tempat bermain/berolahraga. Untuk sebuah SMA/MA sekurang-kurangnya sekolah tersebut memiliki prasarana sebagai berikut : 1) Ruang kelas, 2) Ruang perpustakaan, 3) Ruang laboratorium biologi, 4) Ruang laboratorium fisika, 5) Ruang laboratorium kimia, 6) Ruang laboratorium komputer, 7) Ruang laboratorium bahasa, 8) Ruang pimpinan, 9) Ruang guru, 10) Ruang tata usaha, 11) Tempat beribadah,
12) Ruang konseling, 13) Ruang UKS, 14) Ruang organisasi kesiswaan, 15) Jamban, 16) Gudang, 17) Ruang sirkulasi, dan 18) Tempat bermain/berolahraga. Ketentuan mengenai ruang-ruang tersebut beserta sarana yang ada di setiap ruang juga diatur dalam standar Permendiknas ini. Pada SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan menerangkan bahwa perencanaan sarana pendidikan harus didasarkan pada tujuan pendidikan yang akan dicapai, dimana sarana pendidikan dan pembelajaran ini akan menyediakan ruang belajar harus memungkinkan siswa untuk dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sertasikap secara optimal. Oleh karena itu dalam merencanakan sarana pendidikan harus memperhatikan: a) Berapa jumlah anak yang memerlukan fasilitas ini pada area perencanaan; b) Optimasi daya tampung dengan satu shift; c) Effisiensi dan efektifitas kemungkinan pemakaian ruang belajar secara terpadu; d) Pemakaian sarana dan prasarana pendukung; e) Keserasian dan keselarasan dengan konteks setempat terutama dengan berbagai jenis sarana lingkungan lainnya. Sarana pendidikan yang diuraikan dalam standar ini hanya menyangkut bidang pendidikan yang bersifat formal / umum, yaitu meliputi tingkat prabelajar (Taman Kanak-kanak); tingkat dasar (SD/MI); tingkat menengah (SLTP/MTs dan SMU). Adapun penggolongan jenis sarana pendidikan dan pembelajaran ini meliputi: a)
Taman kanak-kanak (TK), yang merupakan penyelenggaraan kegiatan belajar dan mengajar pada tingkatan pra belajar dengan lebih menekankan pada kegiatan bermain, yaitu 75%, selebihnya bersifat pengenalan;
b)
Sekolah
dasar
(SD),
yang
merupakan
bentuk
satuan
pendidikan
dasar
yang
menyelenggarakan program enam tahun; c)
Sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP), yang merupakan bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan proram tiga tahun sesudah sekolah dasar (SD);
d)
Sekolah
menengah
umum
(SMU),
yang
merupakan
satuan
pendidikan
yang
menyelenggarakan program pendidikan menengah mengutamakan perluasan pengetahuan
dan peningkatan keterampilan siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi; e)
Sarana pembelajaran lain yang dapat berupa taman bacaan ataupun perpustakaan umum lingkungan, yang dibutuhkan di suatu lingkungan perumahan sebagai sarana untuk meningkatkan minat membaca, menambah ilmu pengetahuan, rekreasi serta sarana penunjang pendidikan. Berbagai pertimbangan yang harus diperhatikan pada penentuan kebutuhan ruang dan
lahan adalah: a)
Penyediaan jumlah sarana pendidikan dan pembelajaran yang harus disediakan didasarkan pada Tabel 2.1.
b)
Kebutuhan sarana pendidikan prabelajar serta pendidikan tingkat dasar dan menengah, harus direncanakan berdasarkan perhitungan proyeksi jumlah siswa dengan cara sebagaimana Rumus 2, Rumus 3, Rumus 4 dan Rumus 5, yang akan menentukan tipe sekolah serta kebutuhan jumlah ruang, luas ruang dan luas lahan. Rumus 2, Rumus 3, Rumus 4 dan Rumus 5, dipergunakan juga untuk menghitung penambahan ruang-ruang belajar pada sekolah-sekolah yang sudah ada.
c)
Perencanaan kebutuhan ruang dan lahan untuk sarana pendidikan didasarkan tipe masingmasing sekolah yang dibedakan menurut: 1.
Jumlah rombongan belajar;
2.
Jumlah peserta didik;
3.
Jumlah tenaga kependidikan; kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, dan tenaga tata usaha;
d)
4.
Kebutuhan ruang belajar, ruang kantor, dan ruang penunjang;
5.
Luas tanah, dan lingkungan/lokasi sekolah.
Kebutuhan luas lantai dan lahan untuk masing-masing sarana pendidikan tergantung pada tipe sekolah untuk masing-masing tingkatan pendidikan. Untuk perencanaan bangunan SMU, mengacu pada SNI-03-1730-2002 tentang Tata Cara Perencanaan Bangunan Gedung Sekolah Menengah Umum. Dasar penyediaan ini juga akan mempertimbangkan pendekatan desain keruangan unit-unit atau kelompok lingkungan yang ada beserta posisi pusat lingkungan yang ada. Tentunya hal ini dapat terkait dengan bentukan grup bangunan / blok yang nantinya lahir sesuai konteks lingkungannya.
Tabel 2.1 Kebutuhan Program Ruang Minimum No.
Jenis Sarana
1
Taman Kanak-kanak
2
Sekolah Dasar
3
SLTP
4
SMU
5
Taman Bermain
Program Ruang Memiliki minimum 2 ruang kelas @25-30 murid. DIlengkapi dengan ruang-ruang lain dan ruang terbuka/bermain ± 700 m2 Memiliki minimum 6 ruang kelas @40 murid. Dilengkapi dengan ruang-ruang lain dan ruang terbuka/bermain ± 3000-7000 m2 Memiliki minimum 1 ruang baca @ 15 murid
Tabel 2.2. Kebutuhan Sarana Pendidikan dan Pembelajaran Kebutuhan Per Jumlah No.
Jenis Sarana
Penduduk Pendukung (jiwa)
Kriteria
Satuan Sarana Standard Luas
Luas
Lantai 2
Min. (m )
(m2/jiwa)
Lahan Min
keterangan Radius pencapaian
2
(m )
Lokasi dan penyelesaian
216
2 rombongan Ditengah kelompok warga.
termasuk 1
TK
1.250
rumah
500
0,28 m2/j
500m2
Tidak menyebrang jalan raya. Bergabung dengan
penjaga
taman sehingga terjadi
36 m2
prabelajar @60 murid dapat bersatu dengan sarana lain
pengelompokkan kegiatan 2
SD
1.600
633
2.000
1,25
1.000 m2
Kebutuhan harus
3
SLTP
4.800
2.282
9.000
1,88
1.000 m2
berdasarkan
Kebutuhan Per Jumlah No.
Jenis Sarana
Penduduk
Standard Luas
Pendukung (jiwa)
Luas
Lantai 2
4
5
SMU
Taman
Kriteria
Satuan Sarana
Lahan Min (m )
3.835
12.500
4.800
2.500
72
150
Radius pencapaian
2
Min. (m )
keterangan
(m2/jiwa)
2,6
0,09
3.000 m2
1.000 m2
Bacaan
Lokasi dan penyelesaian
Dapat dijangkau dengan
perhitungan
kendaraan umum.
dengan rumus 2,
Disatukan dengan
3, dan 4. Dapat
lapangan olahraga. Tidak
digabung dengan
selalu harus di pusat
sarana
lingkungan
pendidikan lain,
Di tengah kelompok
mis. SD, SMP,
warga, tidak menyebrang
SMA dalam satu
jalan lingkungan
komplek
Tabel 2.3 Pembakuan Tipe SD/MI, SLTP/MTs dan SMU Tingkat pendidikan
SD/MI
SLTP/MTs
Rombongan
Peserta Didik
Belajar
(siswa)
Tipe A
12
480
Tipe B
9
360
Tipe C
6
240
Tipe A
27
1.080
Tipe Sekolah
Lokasi Dekat dengan lokasi ruang terbuka lingkungan
Tingkat pendidikan
SMU
Rombongan
Peserta Didik
Belajar
(siswa)
Tipe B
18
720
Tipe C
9
360
Tipe A
27
1.080
Tipe B
18
720
Tipe C
9
360
Tipe Sekolah
Lokasi
Dekat dengan lokasi ruang terbuka lingkungan
Tabel 2.4 Kebutuhan Ruang Belajar pada SD/MI, SLTP/MTs dan SMU Rumus 1 Tingkat pra belajar
(𝑼𝑷𝟓 − 𝑼𝒔) × 𝒂% 𝑬 Keterangan: S : kebutuhan jumlah ruang belajar tingkat prasekolah UP5 : hasil proyeksi anak usia pra sekolah selama 5 tahun Us : jumlah anak usia pra sekolah yang sudah tertampung a% : anak usia pra sekolah yang ingin masuk pendidikan pra sekolah 𝑺=
Kebutuhan Ruang Belajar Rumus 2 Rumus 3 Tingkat SD/MI (berdasarkan Tingkat SLTP/MTs sistem pendidikan SD 6 (berdasarkan sistem tahun) pendidikan SLTP/MTs) (𝐿𝑆𝐷5 − 𝐿𝑆𝐷𝑆 ) × 𝑝% (𝐷𝑝5 − 𝐷𝑠) × 𝑑% 𝑆𝑆𝐿𝑇𝑃 = 𝑆𝑆𝐷 = 𝐸 𝐸 Keterangan: Keterangan: Ssltp : kebutuhan ruang Ssd : kebutuhan jumlah belajar tingkat SLTP ruang belajar tingkat SD/MI Lsd5 : proyeksi lulusan SD Dp5 : hasil proyeksi anak selama 5 tahun usia SD/MI selama 5 tahun Ds : jumlah anak usia tingkat Lsds : jumlah lulusan SD yang dapat ditampung SD.MI yang sudah p% : presentase lulusan SD tertampung d% : presentase jumlah anak yang melanjutkan ke SLTP E : daya tampung paling tingkat SD/MI yang perlu efektif dan efisien
Rumus 4 Tingkat SMU (berdasarkan sistem pendidikan SMU) (𝐿𝑆𝐿𝑇𝑃5 − 𝐿𝑆𝐿𝑇𝑃𝑆 ) × 𝑎% 𝑆𝑆𝐿𝑇𝐴 = 𝐸 Keterangan: Sslta : kebutuhan ruang belajar tingkat SLTA Lsltp5 : proyeksi lulusan SLTP selama 5 tahun sesuai data dan instansi yang berwenang Lsltps : jumlah lulusan SLTP yang dapat ditampung a% : presentase lulusan SLTP yang melanjutkan ke SLTA
E : daya tampung paling efektif dan efisien berdasarkan kondisi lingkungan 35-40 siswa
memasuki lembaga pendidikan tingkat SD/MI E : daya tampung paling efektif dan efisien berdasarkan kondisi lingkungan 40 siswa
berdasarkan kondisi lingkungan 40 siswa
E : daya tampung paling efektif dan efisien berdasarkan kondisi lingkungan 40 siswa
Tabel 2.5 Kebutuhan Luas Lantai dan Lahan Sarana Pendidikan menurut Tipe Sekolah Tingkat
Tipe Sekolah
Pendidikan
Rombongan
Peserta Didik
Luas Ruang
Luas Lahan Minimum
Belajar
(siswa)
Minimum (m2)
(m2)
(rombongan) SD/MI
SLTP/MTs
SMU
Tipe A
12
480
1.000
3.000
Tipe B
9
360
633
2.000
Tipe C
6
240
251
1.000
Tipe A
27
1.080
3.077
9.000
Tipe B
18
720
2.282
9.000
Tipe C
9
360
1.502
6.000
Tipe A
27
1.080
5.233
1. Lantai: 15.000 2. Lantai: 9.500 3. Lantai: 7.000
Tipe B
18
720
3.835
1 Lantai: 12.500 2 Lantai: 8.000 3 Lantai: 5.000
Tingkat
Tipe Sekolah
Pendidikan
Rombongan
Peserta Didik
Luas Ruang
Luas Lahan Minimum
Belajar
(siswa)
Minimum (m2)
(m2)
360
2.692
10.000
(rombongan) Tipe C
9
Sumber: SNI 03-1733-2004
2.4 Fasilitas Peribadatan 2.4.1 Definisi Umum Fasilitas Peribadatan Sarana peribadatan merupakan sarana kehidupan untuk mengisi kebutuhan rohani yang perlu disediakan di lingkungan perumahan yang direncanakan selain sesuai peraturan yang ditetapkan, juga sesuai dengan keputusan masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena berbagai macam agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat penghuni yang bersangkutan, maka kepastian tentang jenis dan jumlah fasilitas peribadatan yang akan dibangun baru dapat dipastikan setelah lingkungan perumahan dihuni selama beberapa waktu. Pendekatan perencanaan yang diatur adalah dengan memperkirakan populasi dan jenis agama serta kepercayaan dan kemudian merencanakan alokasi tanah dan lokasi bangunan peribadatan sesuai dengan tuntutan planologis dan religious (BSN, 2014). Dasar penyediaan ini juga akan mempertimbangkan pendekatan desain keruangan unitunit atau kelompok lingkungan yang ada. Hal ini dapat terkait dengan bentukan grup bangunan / blok yang nantinya lahir sesuai konteks lingkungannya. Penempatan penyediaan fasilitas ini akan mempertimbangkan jangkauan radius area layanan terkait dengan kebutuhan dasar sarana yang harus dipenuhi untuk melayani area tertentu (BSN, 2014). 2.4.2 Jenis Fasilitas Peribadatan Menurut Badan Standarisasi Nasional (2014), jenis sarana peribadatan sangat tergantung pada kondisi setempat dengan memperhatikan struktur penduduk menurut agama yang dianut, dan tata cara atau pola masyarakat setempat dalam menjalankan ibadah agamanya. Adapun jenis sarana ibadah untuk agama Islam, direncanakan sebagai berikut; a)
Kelompok penduduk 250 jiwa, diperlukan musholla/langgar;
b)
Kelompok penduduk 2.500 jiwa, disediakan masjid;
c)
Kelompok penduduk 30.000 jiwa, disediakan masjid kelurahan; dan
d)
Kelompok penduduk 120.000 jiwa, disediakan masjid kecamatan. Untuk sarana ibadah agama lain, direncanakan sebagai berikut:
a)
Katolik mengikuti paroki;
b)
Hindu mengikuti adat; dan
c)
Budha dan kristen protestan mengikuti sistem kekerabatan atau hirarki lembaga.
2.4.3 Luas dan Lahan Fasilitas Peribadatan Untuk sarana ibadah agama Islam dan Kristen Protestan dan Katolik, kebutuhan ruang
dihitung dengan dasar perencanaan 1,2m 2/jemaah, termasuk ruang ibadah, ruang pelayanan dan sirkulasi pergerakan.Untuk sarana ibadah agama Islam, luas lahan minimal direncanakan sebagai berikut: a)
Musholla/langgar dengan luas lahan minimal 45 m2;
b)
Mesjid dengan luas lahan minimal 300 m2;
c)
Mesjid kelurahan dengan luas lahan minimal 1.800 m2;
d)
Mesjid kecamatan dengan luas lahan minimal 3.600 m2;
Untuk agama lain, kebutuhan ruang dan lahan disesuaikan dengan kebiasaan penganut agama setempat dalam melakukan ibadah agamanya. Tabel 2.6 Kebutuhan Sarana Perbadatan Kebutuhan Per Jumlah Jenis No
Sarana
Penduduk Pendukung (Jiwa)
Satuan
Kriteria
Sarana Luas
Luas
Lantai
Laha
Min
n Min
(M2)
(M2)
Standard (M2/Jiwa)
Radius
Lokasi dan
Pencapaia
Penyelesaia
n
n Di tengah
Musholla 1
/
250
45
Langgar
100
kelompok
Bila
tetangga.
Bang unan
0,36
100 m2
Terse
Dapat Merupakan bagian dari
ndiri
bangunan sarana lain. Di tengah kelompok
2
Masjid Warga
2.500
300
600
0,24
1.000 m2
tetangga tidak menyebrang jalan raya.
Kebutuhan Per Satuan
Jumlah Jenis No
Sarana
Penduduk Pendukung (Jiwa)
Kriteria
Sarana Luas
Luas
Lantai
Laha
Min
n Min
2
Standard (M2/Jiwa)
(M2)
(M )
Radius
Lokasi dan
Pencapaia
Penyelesaia
n
n Dapat bergabung dalam lokasi balai warga.
3
Masjid
Dapat
Lingkung
dijangkau
-an
30.000
1.800
3.600
0.12
-
dengan
(Kelurah
kendaraan
an)
umum. Berdekatan dengan pusat lingkungan /
Masjid 4
Kecamat
120.000
3.600
5.400
0.03
-
-an
kelurahan. Sebagaian sarana berlantai 2. KDB 40%
5
Tergantung
Tergantu
Sarana
Sistem
ng
Ibadah
Kekerabata
Kebiasaa
Agama
n / Hirarki
n
Lain
Lembaga
Setempa
-
-
-
-
t
Sumber: SNI 03-1733-1989 dan SNI 03-1733-2004
2.5 Fasilitas Kesehatan Sarana kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik peromotif, preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau Masyarakat (PMK No 71). Berdasarkan jenis yang dibutuhkan adalah sebagai berikut : Fasilitas kesehatan.terdiri atas posyandu, balai pengobatan warga, balai kesejahteraan ibu dan anak (BKIA), pukesmas, pukesmas pembantu, tempat praktek dokter, dan apotek. a)
Posyandu berfungsi sebagai memberikan pelayanan kesehatan untuk anak-anak usia balita.
b)
Balai pengobatan warga yang berfungsi memberikan pelayanan kepada penduduk dalam bidang kesehatan dengan titik berat terletak pada penyembuhan (currative) tanpa perawatan, berobat dan pada waktu-waktu tertentu juga untuk vaksinas.
c)
Balai kesejahteraan ibu dan anak (BKIA) / Klinik Bersalin), yang berfungsi melayani ibu baik sebelum, pada saat dan sesudah melahirkan serta melayani anak usia sampai dengan 6 tahun.
d)
Puskesmas dan balai pengobatan, yang berfungsi sebagai sarana pelayanan kesehatan tingkat
pertama
yang
memberikan
pelayanan
kepada
penduduk
dalam
penyembuhan penyakit, selain melaksanakan program pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit di wilayah kerjanya. e)
Puskesmas pembantu dan balai pengobatan, yang berfungsi sebagai unit pelayanan kesehatan sederhana yang memberikan pelayanan kesehatan terbatas dan membantu pelaksanaan kegiatan puskesmas dalam lingkup wilayah yang lebih kecil
f)
Tempat praktek dokter, merupakan salah satu sarana yang memberikan pelayanan kesehatan secara individual dan lebih dititikberatkan pada usaha penyembuhan tanpa perawatan; dan
g)
Apotik, berfungsi untuk melayani penduduk dalam pengadaan obat-obatan, baik untuk penyembuhan maupun pencegahan.
Fasilitas Kesehatan berfungsi memberikan pelayanan kesehatan, kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat startegis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat sekaligus untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Dasar penyediaan sarana ini adalah didasarkan jumlah penduduk yang dilayani oleh sarana tersebut. Berdasarkan kebutuhan sarana kesehatan terdapat sebagai berikut, jenis sarana, jumlah penduduk pendukung (jiwa), kebutuhan persatuan sarana,standard, kriteria, keterangan.
Tabel 2.7 Kebutuhan Sarana Kesehatan
Sumber :Badan Standardisasi Nasional
2.6 Fasilitas Perdagangan dan Jasa Menurut miftadira (2014) sarana perdagangan dan jasa berfungsi melayani dan menyediakan kebutuhan sehari-hari penduduk yang dilengkapi dengan fasilitas-fasiltas pendukung yang dibutuhkan. Sarana perdagangan dan jasa akan selalu dibutuhkan penduduk karena menyangkut pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan ruang dan lahan untuk sarana ini akan berkaitan juga dengan daya dukung lingkungan dan jalan yang ada di sekitar bangunan sarana tersebut. Besaran kebutuhan ruang dan lahan menurut penggolongan jenis sarana perdagangan dan niaga adalah: a. Warung atau toko Luas lantai yang dibutuhkan adalah ± 50m² termasuk gudang kecil. Apabila merupakan bangunan tersendiri luas tanah yang dibutuhkan adalah 100m²
b. Pertokoan Luas lantai yang dibutuhkan adalah 1.200m². Sedangkan luas tanah yang dibutuhkan adalah 3.000m² c. Pusat pertokoan Luas tanah yang dibutuhkan adalah 10.000m² dan harus dilengkapi tempat parkir umum, terminal kecil, pos keamanan, dan musholla atau tempat ibadah d. Pusat perbelanjaan Luas tanah yang dibutuhkan adalah 36.000m² dan bangunan pusat perbelanjaan harus dilengkapi tempat parkir umum, terminal, pos keamanan, musholla atau tempat ibadah dan sistem pemadam kebakaran
Menurut skala pelayanan dari sarana perdagangan dan jasa, penggolongan jenis sarana perdagangan dan niaga adalah: a. Toko atau warung (skala pelayanan unit RT sekitar 250 penduduk), yang menjual barang kebutuhan sehari-hari. b. Pertokoan (skala 6.000 penduduk), yang menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari yang lebih lengkap dan pelayanan jasa seperti fotocopy, dsb c. Pusat pertokoan (skala unit kelurahan 30.000 penduduk) yang menjual keperluan sehari-hari termasuk sayur, daging, ikan, buah-buahan, beras, tepung, pakaian, barang kelontong, ATL, alat rumah tangga, serta pelayanan jasa seperti warnet, dsb d. Pusat perbelanjaan dan niaga (skala pelayanan unit kecamatan atau sekitar 120.000 penduduk), yang selain menjual kebutuhan sehari-hari, pakaian, barang kelontong, elektronik, serta juga untuk jasa perbengkelan, reparasi, tempat hiburan dan kegiatan niaga lainnya seperti kantor, bank, dan industri kecil dsb 2.7 Fasilitas Kebudayaan dan Rekreasi Menurut Musanef (1995) pariwisata merupakan suatu perjalanan yang dilaksanakan untuk sementara waktu, yang dilakukan dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menikmati perjalanan bertamasya dan berekreasi. Pariwisata merupakan salah satu sektor yang berpotensi dalam pengembangan suatu wilayah. Menurut Zebua (2016) pariwisata akan menambah penghasilan pajak baik dari hotel, restoran, serta retribusi masuk dan daya Tarik wisata. Menurut UU No 10 Tahun 2009 Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil
buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan Negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Kepariwisataan juga berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan Negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa; dan mempererat persahabatan antarbangsa. Menurut Spilane (1987) pariwisata terbagi atas beberapa jenis, yaitu pariwisata untuk menikmati perjalanan (Pleasure tourism), berekreasi (Recreation tourism), budaya (culture tourism), olahraga (Sport tourism), usaha dagang (business tourism), dan berkonvensi (conventional tourism). Jenis-jenis pariwisata yang dimiliki Balikpapan antara lain pariwisata untuk berekreasi, pariwisata alam, hingga pariwisata untuk budaya. Untuk menunjang kegiatan pariwisata, terdapat 4 (empat) komponen yang harus dimiliki, yaitu: 1) Atraksi (attractions), seperti alam yang menarik, kebudayaan daerah yang menawan dan seni pertunjukkan. 2) Aksesibilitas (accessibilities) seperti transportasi lokal dan adanya terminal. 3) Amenitas atau fasilitas (amenities) seperti tersedianya akomodasi, rumah makan, dan agen perjalanan. 4) Ancillary services yaitu organisasi kepariwisataan yang dibutuhkan untuk pelayanan wisatawan seperti destination marketing management organization, conventional and visitor bureau (Cooper et al., 1995: 81). Sedangkan menurut penelitian Suradnya (1999) Terdapat 8 faktor yang menarik wisatawan untuk berkunjung, yaitu: 1) Harga produk wisata yang wajar. 2) Nilai historis dan kebudayaan khas daerah. 3) Pantai dan segala daya tariknya. 4) Tingkat kenyamanan untuk berelaksasi. 5) Citra dan image yang terbangun. 6) Keindahan alam yang dimiliki. 7) Keramahan penduduk setempat. Infrastruktur kebudayaan dan pariwisata memiliki standar kelayakan yaitu : Tabel 2.8 Kriteria Standar Minimal Kebudayaan dan pariwisata No
Kriteria
Standar Minimal
1
Objek
Terdapat salah satu dari unsur alam, sosial, dan budaya
2
Akses
Adanya jalan, kemudahan rute, tempat parkir, dan harga parkir
3
Akomodasi
Adanya pelayanan penginapan (Hotel, wisma, dan losmen)
4
Fasilitas
5
Transportasi
6
Catering service
7
Aktivitas
Agen Perjalanan, pusat informasi, hydrant, plang informasi, petugas di dalam objek pariwisata Adanya transportasi lokal menuju objek Adanya pelayanan makanan dan minuman Terdapat sesuatu yang dilakukan di lokasi wisata
rekreasi 8
pembelanjaan
9
Komunikasi
10
Sistem
Adanya tempat pembelian barang-barang umum Adanya televise, telepon umum, radio, sinyal telephone Adanya fasilitas bank (ATM)
Perbankan 11
Kesehatan
Ketersediaan pelayanan yang baik untuk peyakit yag mungkin di derita wisatawan
12
Keamanan
13
Kebersihan
14
Sarana Ibadah
Adanya jaminan keamanan (Petugas Keamanan, pengawas pantai, rambu-rambu peringatan) Tempat sampah dan rambu-rambu peringatan tentang kebersihan Terdapat salah satu sarana ibadah bagi wisatawan Sumber : Yoeti, 1996
2.8 Fasilitas Ruang Terbuka Hijau 2.8.1 Definisi Umum Ruang Terbuka Hijau Dalam Sejarahnya, terdapat beberapa pengertian ruang terbuka hijau diantaranya adalah Fasilitas yang memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukiman, dan merupakan suatu unsur yang sangat penting dalam kegiatan rekreasi (Rooden Van FC dalam Grove dan Gresswell, 1983). Trancik (1986) menyatakan ruang terbuka hijau adalah Ruang yang didominasi oleh lingkungan alami di luar maupun didalam kota, dalam bentuk taman, halaman, areal rekreasi kota dan jalur hijau. Dalam Inmendagri no.14/1988 menyatakan bahwa ruang terbuka hijau adalah Ruang-ruang di dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur yang dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan yang berfungsi sebagai kawasan pertamanan kota, hutan kota, rekreasi kota, kegiatan Olah Raga, pemakaman, pertanian, jalur hijau dan kawasan hijau pekarangan.
Ruang
terbuka
hijau
adalah
area
memanjang/jalur
dan/atau
mengelompok,
yang
penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam (UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang). 2.8.2 Fungsi Ruang Terbuka Hijau Terdapat beberapa fungsi Ruang Terbuka Hijau yang dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu: a.
Fungsi Utama (intrinsik) yaitu fungsi ekologis. Memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara (paru-paru
kota) (PerMenPU No 05/PRT/M/2008). Sebagai Paru-paru kota Setiap Tahun vegetasi di bumi ini mempersenyawakan sekitar 150.000 juta ton CO2 dan 25.000 juta ton hydrogen dengan membebaskan 400.000 juta ton O2 ke atmosfer, serta menghasilkan 450.000 juta ton zat-zat organic. Setiap jam 1 daun-daun hijau menyerap 8kg CO2 yang ekuvalen dengan CO2 yang dihembuskan oleh nafas manusia sekitar 200 orang dalam waktu yang sama sebagai hasil pernafasannya (Grey dan Deneke 1971) . Ruang terbuka hijau bisa berfungsi sebagai habitat berbagai jenis satwa liar dengan keanekaragaman hayati yang cukup tinggi. Ruang terbuka hijau merupakan tempat perlindungan dan penyedia nutrisi bagi beberapa jenis hewan terutama burung, mamalia kecil dan serangga. (Forest Service Publications, 2003. Trees Reduce Noise Pollution and Create Wildlife and Plant Diversity, 2003). Sistem perakaran tanaman dan serasah yang berubah menjadi humus akan mengurangi tingkat erosi, menurunkan aliran permukaan dan mempertahankan kondisi air tanah di lingkungan sekitarnya. Ruang terbuka hijau dengan luas minimal setengah hektar mampu menahan aliran permukaan akibat hujan dan meresapkan air ke dalam tanah sejumlah 10.219 m3 setiap tahun (Urban Forest Research, 2002). Ruang terbuka hijau juga berfungsi sebagai penahan angin yang mampu mengurangi kecepatan angin 75 - 80 %. Untuk penghangat ruangan pada pemakaian sebuah rumah. Pada musim panas pohon-pohon akan menahan sinar matahari dan memberikan kesejukan di dalam ruangan (Forest Service Publications. Trees save energy, 2003) b. Fungsi tambahan (ekstrinsik) Fungsi sosial dan budaya yang menggambarkan ekspresi budaya lokal; merupakan media komunikasi bagi warga kota; tempat rekreasi; wadah dan objek pendidikan, penelitian dan pelatihan dalam mempelajari alam. (PerMenPU No 05/PRT/M/2008)
Ruang terbuka hijau dapat meningkatkan stabilitas ekonomi masyarakat dengan cara menarik minat wisatawan dan peluang-peluang bisnis lainnya, orang-orang akan menikmati kehidupan dan berbelanja dengan waktu yang lebih lama di sepanjang jalur hijau, kantorkantor dan apartemen di areal yang berpohon akandisewakan serta banyak orang yang akan menginap dengan harga yang lebih tinggi dan jangka waktu yang lama, kegiatan dilakukan pada perkantoran yang mempunyai banyak pepohonan akan memberikan produktivitas yang tinggi.kepada para pekerja (Forest Service Publications, 2003. Trees Increase Economic Stability, 2003). Komposisi vegetasi dengan strata yang bervariasi di lingkungan kota akan menambah nilai keindahan kota tersebut. Bentuk tajuk yang bervariasi dengan penempatan (pengaturan tata ruang) yang sesuai akan memberi kesan keindahan tersendiri. (Tyrväinen, 1998). 2.8.3 Manfaat Ruang Terbuka Hijau Terdapat Beberapa manfaat Ruang Terbuka Hijau diantaranya adalah membentuk keindahan dan kenyamanan (teduh, sejuk) dan mendapatkan bahan-bahan untuk dijual (daun, bunga, buah) (PerMenPU No 05/PRT/M/2008). Selain itu dapat juga sebagai sarana Penelitian dan pendidikan serta penyuluhan bagi masyarakat untuk membentuk kesadaran terhadap lingkungan. (Inmendagri no.14 tahun 1988). 2.8.4 Penyediaan Ruang Terbuka Hijau berdasarkan Luas Wilayah
Penyediaan RTH berdasarkan luas wilayah di perkotaan adalah sebagai berikut : Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan sistem mikroklimat, maupun sistem ekologis lain, yang selanjutnya akan meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota (UU No 26 Tahun 2007). Proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau public dan 10% terdiri dari ruang terbuka hijau privat (PermenPU No 05/PRT/M/2008). Setiap Kota dapat menggabungkan RTH publik dan privat untuk mencapai target luasan sampai 30 persen dari total luas wilayah. Usaha penggabungan RTH itu perlu diformalkan dalam RTRW (Nirwono Joga dan Iwan Ismaun, 2011).
2.9 Fasilitas Persampahan 2.9.1 Pengelolaan Sampah Pengelolaan sampah adalah pengaturan yang berhubungan dengan pengendalian timbulan sampah, penyimpanan, pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan, pengolahan dan pembuangan sampah dengan cara yang merujuk pada dasar-dasar yang terbaik mengenai kesehatan masyarakat, ekonomi, teknik, konservasi, estetika dan pertimbangan lingkungan yang lain dan juga tanggap terhadap perilaku massa (Yones, 2007). Pengelolaan sampah merupakan sebuah upaya komprehensif untuk menangani sampahsampah yang dihasilkan dari berbagai aktivitas manusia, dikelompokkan menjadi enam elemen terpisah yaitu pertama, pengendalian bangkitan (control of generation), Kedua, penyimpanan (storage). Ketiga, pengumpulan (collection). Keempat, pemindahan dan pengangkutan (transfer and transport). Kelima, pemrosesan (processing), dan keenam, yaitu pembuangan (disposal) (Soekmana, 2010).
Keenam elemen-elemen tersebut sangat perlu untuk dipisahkan dikarenakan pengelolaan setiap elemen sangat dinamis, khususnya mengikuti perkembangan teknologi dan budaya yang sangat bervariasi dari suatu tempat ke tempat lainnya. Agar sistem pengelolaan sampah dapat berlangsung secara efisien maka setiap elemen harus dikelola secara optimal dengan tetap mempertimbangkan keterbatasan seperti biaya teknologi, pendidikan dan perilaku masyarakat (Osmen, 2000). 2.9.2 Pengelolaan Sampah di Permukiman Menurut SNI 3242 (2008) pengelolaan sampah di sumber seperti rumah, restoran, toko, sekolah, perkantoran dan lainnya dilakukan sebagai berikut : a)
Sediakan wadah sampah untuk sampah organik dan anorganik
b)
Tempatkan wadah sampah anorganik di halaman bangunan
c)
Pilah sampah sesuai jenis sampah.
d)
Pasang minimal 2 buah alat pengomposan rumah tangga pada setiap bangunan yang lahannya mencukupi
e)
Masukan sampah organik dapur ke dalam alat pengomposan rumah tangga individual atau komunal
f)
Tempatkan wadah sampah organik dan anorganik di halaman bangunan bagi sistem pengomposan skala lingkungan.
2.9.3 Tempat Penampungan Sementara Menurut Perda Balikpapan No 13 Tahun 2015 Tempat penampungan sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu. Menurut SNI 3242 (2008) klasifikasi TPS di wilayah pemukiman adalah sebagai berikut : Tabel 2.9 Klasifikasi TPS Tipe TPS TPS tipe I
Klasifikasi 1. Ruang pemilahan 2. Gudang 3. TPS yang dilengkapi dengan landasan container 4. Luas lahan ±10-50 m2
TPS tipe II
1. Ruang pemilahan (10 m2) 2. Pengomposan sampah organik (200 m 2) 3. Gudang (50 m2) 4. TPS yang dilengkapi dengan landasan container (60m 2) 5. Luas lahan ±60-200 m2
TPS tipe III
1. Ruang pemilahan (30 m2) 2. Pengomposan sampah organik (800 m 2) 3. Gudang (100 m2) 4. Tempat pemindahan sampah yang dilengkapi dengan landasan container (60m2)
5. Luas lahan >200 m2) Sumber : SNI 3242 Menurut Direktorat Jenderal PPM dan PLP Departemen Kesehatan RI (1989) sarana tempat penampungan sementara/pemindahan sampah harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut: 1. Terbuat dari bahan yang cukup kuat, ringan, dan kedap air 2. Volumenya dapat menampung sampah yang dihasilkan oleh pemakai dalam waktu tertentu (3 hari) 3. Mempunyai tutup dan sebaiknya tutup dibuka/ditutup tanpa mengotori tangan 4. Mudah diisi dan dikosongkan serta mudah dibersihkan 5. Sampah di tempat ini sebelum dibuang/diangkut untuk dikelola selanjutnya tidak boleh melebihi 3x24 jam. Dit.Jen PPM dan PLP (1989) juga menjelaskan bila tempat TPS (Tempat Penampungan semantara) tersebut berupa bak/kontainer. Persyaratan yang harus dipenuhi adalah: 1. Kontainer terbuat dari bahan yang kedap air, ada tutupnya dan selalu dalam keadaan tertutup 2. Volume bak/kontainer mampu menampung sampah ±6m 3 /hari , 3. Tidak berbau dari perumahan terdekat , 4. Sampah di bak pembuangan sementara tidak boleh melebihi satu hari kemudian diangkut ke TPA , 5. Tidak terletak di daerah banjir , 6. Terdapat anjuran untuk membuang sampah pada tempatnya . 7. Jarak dari rumah yang dilayani 10 meter dan terjauh 500 meter . 8. Lokasi terletak pada daerah yang mudah dijangkau oleh kendaraan pengangkut sampah. Menurut Damanhuri (2006) Tempat penampungan sementara merupakan suatu bangunan atau tempat yang digunakan untuk memindahkan sampah dari gerobak tangan (hand cart) ke landasan, container atau langsung ke truk pengangkut sampah. Tempat penampungan sementara ini berupa : a. Transfer Station I / Transfer Depo, biasanya terdiri dari Bangunan untuk ruangan kantor, bangunan
tempat
penampungan/pemuatan
penyimpanan peralatan
sampah,
pelataran
parkir
dan
tempat
b. Container besar (steel Container) volume 6 - 10 m3. Diletakkan di pinggir jalan dan tidak mengganggu lalu linta serta dibutuhkan landasan permanen sekitar 25-50 m2 untuk meletakkan kontainer. c. Bak komunal yang dibangun permanen dan terletak di pinggir jalan 2.10 Fasilitas Utilitas Utilitas merupakan sarana penunjang untuk lingkungan hunian. Utilitas pada suatu lingkungan hunian merupakan sebagian aspek kontrol bagi pengembangan suatu lingkungan hunian. Utilitas terdiri atas jaringan-jaringan penunjang yaitu jaringan drainase, jaringan air bersih, jaringan air limbah, jaringan persampahan, jaringan listrik, dan jaringan telepon. 2.10.1 Jaringan Drainase Jaringan drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan air permukaan ke badan penerima air dan atau ke bangunan resapan buatan,yang harus disediakan pada lingkugan perumahan diperkotaan. Bagian dari jaringan drainase adalah SARANA
PRASARANA Sumber air di permukaan tanah (laut, sungai, danau) Sumber air di permukaan tanah (air tanah akifer) Gorong-gorong Pertemuan saluran Bangunan terjunan Jembatan Street inlet Pompa Pintu air Sumber : Badan Standarisasi Nasional
Badan Penerima Air
Bangunan Pelengkap
Klasifikasi sistem drainase dapat dibagi berdasarkan sejarah terbentuknya, fungsi, dan berdasarkan letak bangunannya Tabel 2.11 Pembagian Klasifikasi Sistem Drainase Sejarah terbentuknya
Fungsi
Natural drainase (sungai)
Single
Letak bangunannya pupose
pembuangan hujan) Artificial (gorong-gorong)
drainase Multipurpose
(saluran Surface
khusus
drainase
air (mengalirkan air limpasan permukaan) Sub
surface
drainase
(mengalirkan air llimpasan
permukaan melalui media bawah tanah) Sumber : Badan Standarisasi Nasional Pengelolaan air pada sistem drainase dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu konvensional dan ekologis. Sistem konvensional yaitu membuang limpasan air hujan secepatnya dengan jalur
sependek-pendeknya. Biasanya sistem ini tanpa melakukan
pengelolaan terhadap limpasan air. Sistem ekologis digologkan menjadi 2 yaitu tindakan yang sifatnya biologis – ekologis dan tindakan yang siifatnya teknologis – higienis. Tindakan biologis – ekologis adalah dengan melestarikan atau menyediakan daerah hijau sebagai daerah retensi dan peresapan air yang optimal. Sedangakan tindakan teknologis –higenis adalah dengan prinsip semua daerah hulu, arus limpasan air hujan yang belum membahayakan sebisa mungkin dihambat, diresapkan atau ditampung dalam kolam retensi sebagai sumber daya imbuhan air tanah dan air permukaan. 2.10.2 Jaringan Air Besih Menurut Ir. Henry Gambiro, M.Si ada beberapa persayaratan utama yang harus dipenuhi dalam sistem penyediaan air bersih. Persyaratan tersebut adalah: Persyaratan kualitatif, Persyaratan kuantitatif, dan Syarat kontinuitas. 2.10.2.1 Persyaratan Kualitatif. Persyaratan kualitas menggambarkan mutu atau kualitas dari air baku air bersih. Persyaratan ini meliputi persyaratan fisik, persyaratan kimia, persyaratan biologis dan persyaratan radiologis. Syarat-syarat
tersebut
berdasarkan
Permenkes
No.416/Menkes/PER/IX/1990dinyatakan bahwa persyaratan kualitas air bersih adalah sebagai berikut: 1.
Syarat-syarat fisik. Secara fisik air bersih harus jernih, tidak berbau dan tidak berasa. Selain itu juga suhu air
bersih sebaiknya sama dengan suhu udara atau kurang lebih 25oC, dan apabila terjadi perbedaan maka batas yang diperbolehkan adalah 25oC ± 3oC. 2.
Syarat-syarat kimia. Air bersih tidak boleh mengandung bahan-bahan kimia dalam jumlah yang melampaui
batas. Beberapa persyaratan kimia antara lain adalah : pH, total solid, zat organik, CO2agresif, kesadahan, kalsium (Ca), besi (Fe), mangan (Mn), tembaga (Cu), seng (Zn), chlorida (Cl), nitrit, flourida (F), serta logam berat.
3.
Syarat-syaratbakteriologis danmikrobiologis. Air bersih tidak boleh mengandung kuman patogen dan parasitik yang mengganggu
kesehatan. Persyaratan bakteriologis ini ditandai dengan tidak adanya bakteri E. coli dalam air. 4.
Syarat-syarat Radiologis. Persyaratan radiologis mensyaratkan bahwa air bersih tidak boleh mengandung zat yang
menghasilkan bahan-bahan yang mengandung radioaktif, seperti sinar alfa, beta dan gamma. 2.10.2.2 Persyaratan Kuantitatif (Debit) Persyaratan kuantitas dalam penyediaan air bersih adalah ditinjau dari banyaknya air baku yang tersedia. Artinya air baku tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan kebutuhan daerah dan jumlah penduduk yang akan dilayani. Persyaratan kuantitas juga dapat ditinjau dari standar debit air bersih yang dialirkan ke konsumen sesuai dengan jumlah kebutuhan air bersih.
2.10.2.3 Persyaratan Kontinuitas Air baku untuk air bersih harus dapat diambil terus menerus dengan fluktuasi debit yang relatif tetap, baik pada saat musim kemarau maupun musim hujan. Kontinuitas juga dapat diartikan bahwa air bersih harus tersedia 24 jam per hari, atau setiap saat diperlukan, kebutuhan air tersedia. Akan tetapi kondisiideal tersebut hampir tidak dapat dipenuhi pada setiap wilayah di Indonesia, sehingga untuk menentukan tingkat kontinuitas pemakaian air dapat dilakukan dengan cara pendekatan aktifitas konsumen terhadap prioritas pemakaian air.Prioritas pemakaian air yaitu minimal selama 12 jam per hari, yaitu pada jam-jam aktifitas kehidupan, yaitu pada pukul 06.00 – 18.00 WIB. 2.10.3 Jaringan Air Limbah Lingkungan perumahan harus dilengkapi dengan jaingan air limbah sesuai ketentuna dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan / perundangan yang telah berlaku. Jaringan air limbah menggunakan sistem bottom up, yaitu sumbernya dari jaringan tersiser (setiap lokasi), kemudian disalurkan pada riol kota untuk selanjutnya disalurkan melalui satu titik sebagai tempat pembuangan akhir. Jaringan air limbah terdiri dari beberapa jenis yang dihasilkan dari bangunan yaitu a. Jaringan buangan air kotor dari kamar mandi dan cuci b. Jaringan buangan air kotor padat dari WC masuk kedalam septitank dan rembesan c. Jaringan buanagn air kotot dari rumah sakit, restoran, laboratorium, dan pabrik
d. Jaringan buangan air hujan bersama-sama air kamar mandi sebelum masuk ke riol kota, diusahakan masuk kembali ke dalm tanah melalui biopori atau didaur ulang untuk air pertamanan dan cuci kendaraan .
2.10.4 Jaringan Listrik Kebutuhan akan enrgi listrik diera dengan kemajuan tekonologi sangat diperlukan, karena kabenyakan peralatan yang digunakan dalam sehari – hari adalah peralatan elektronik. Jaringan listerik yang harus disediakan pada suatu lingkungan perumahan atau perkotaan terdiori dari keburtuhan daya listrik dan jaringan listrik. Penyediaan kebutuhan daya harus dapat memenuhi kebutuhan akan listrik setiap rumah tangga yang didapatkan dari PLN atau sumber lain serta harus dialayani daya listrik minimum 450 VA per jiwa dan untuk sarana lingkungan sebesar 40% dari total kebutuhan rumah tangga. Penyediaan jaringan listrik harus menyediakan tiang listrik sebagai penerangan jalan pada sisi jalur hijau yang tidak menghalangi pejalan kaki di trotoar, serta disediakan gardu listrik.
2.10.5 Jaringan Telpon Pada jaringan telepon yang harus disediakna pada lingakungan perumahan diperkotaan adalah kebutuhan sambungan telepon dan jaeringan telepon. Beberapa persyaratan, kriteria dan kebutuhan yang harus dipenuhi adalah 1. Penyediaan kebutuhan sambungan telepon a) Tiap lingkungan rumah perlu dilayani sambungan telepon rumah dan telepon umum sejumlah 0.13 sabungan telepon rumah perjiwa atau dengan menggunakan asumsi berdasarkan i.
R-1, rumah tangga berpengahsilan tinggi : 2-3 sambungan /rumah
ii.
R-2, rumah tangga berpengahsilan menengah : 1-2 sambungan/ rumah
iii.
R-3, rumah tangga berpengahasilan rendah : 0-1 sambungan / rumah
b) Dibutuhkan sekurang-kurangnya 1 sambungan telepon umum untuk setiap 250 jiwa penduduk 9unit RT) yang ditempatkan pada pusat-pusat kegiatan lingkungan RT tersebut c) Ketersediaan antare sambungan telepon umum ini harus memiliki jarak radius bagi pejalan kaki yaitu 200 – 400 meter d) Penempatan pesawat telepon umum diutamakan di area-area publik seperti ruang terbuka umum, pusat lingkungan, ataupun berdekatan dengan bangunan saran lingkungan
e) Penempaan pesawat telepon harus terlindungi terhadpa cuaca yang dapt diintegrasikan dengan kebutuhan kenyamanan dan pemakai telepon umum tersebut 2.
Penyediaan jaringan telepon a) Tiap lingkungan rumah perlu dilayani jaringan telepon lingkungan dan jaringan telepon ke hunian b) Jaringan telepon ini dapat dintegrasikan dengan pergerakan jaringan (jaringan jalan) dan jaringan prasarana dan utilitas lain c) Tiang listrik yang ditempatklan pada area Damija (daerah milik jalan) pada sisi jalur hijau yang tidak menghalangi sirkulasi pejalan kaki di trotoar d) Stasiun telepon otomat (STO) untuk setipa 3000 – 10.000 sambungan dengan radius pelayanan 3 -5 km dihitung dari copper center, yang berfungsi sebagai pusat pengendali jaringan dan tempat pengaduan pelanggan Adapun data dan informasi yang diperlukan untuk merencanakan penyediaan sambungan
telepon rumah tangga adalah a. RTRW kota dan perkembangan lokasi yang direncanakan, berkaitan dengan kebutuhan sambungan telpon b. Tingkat pendapatan keluarga dna kegiatan rumah tangga untuk mengasumsikan kebutuhan sambungan telepon pada kawasan yang direncanakan c. Jarak tyerjauh rumah yang direncanakan terhadap STO berkaitan dengan kebutuhan STO pada kawasan yang direncanakan a. Kapasitas terpasang STO yang ada Teknologi jaringan telepon yang diterapkan, berkaitan radius pelayanan. 2.11
Fasilitas Transportasi
2.11.1 Definisi Umum Transportasi Dalam pengertian lain transportasi diartikan sebagai usaha pemindahan atau pergerakan dari suatu lokasi ke lokasi yang lainnya dengan menggunakan suatu alat tertentu. Dengan demikian maka transportasi memiliki dimensi seperti lokasi (asal dan tujuan), alat (teknologi) dan keperluan tertentu (Miro,1997). Transportasi adalah kegiatan pemindahan barang (muatan) dan penumpang dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam transportasi ada dua unsur yang terpenting yaitu pemindahan/pergerakan (movement) dan secara fisik mengubah tempat dari barang (comoditi) dan penumpang ke tempat lain (Salim, 2000).
2.11.2 Definisi Jalan Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan (UU RI No 38 Tahun 2004).
2.11.2.1 Jenis Jalan Menurut Peranannya Berikut adalah jenis jalan menurut peranannya, yaitu: 1.
Jalan Arteri, yaitu jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi scara efisien (UU No.13 Tahun 1980). a.
Jalan arteri primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah (RTRW Kota Balikpapan, 2012).
b.
Jalan arteri sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua (RTRW Kota Balikpapan, 2012).
2.
Jalan Kolektor, yaitu jalan yang melayani angkutan pengumpulan/pembagian dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi (UU No.13 Tahun 1980). a.
Jalan kolektor primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antar pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal (RTRW Kota Balikpapan, 2012).
b.
Jalan kolektor sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga (RTRW Kota Balikpapan, 2012). Jalan Lokal, yaitu jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak
dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi (UU No.13 Tahun 1980).
2.11.2.2 Geometrik Jalan Jalan perumahan yang baik harus dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi pergerakan pejalan kaki, pengendara sepeda dan pengendara kendaraan bermotor. Selain itu harus didukung pula oleh ketersediaan prasarana pendukung jalan, seperti perkerasan jalan, trotoar, drainase, lansekap, rambu lalu lintas, parkir dan lain-lain (SNI 03-1733-2004).
Gambar Jalan Gambar1. 2.1Deskripsi Deskripsi Bagian-Bagian Bagian-Bagian Jalan Sumber : SNI 03-1733-2004 Jalan memiliki beberapa bagian didalamnya yang dikategorikan sebagai berikut: 1. Daerah Milik Jalan (DAMIJA) merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang dikuasai oleh pembina jalan dengan suatu hak tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; daerah milik jalan diperuntukkan bagi daerah manfaat jalan dan pelaksanaan jalan maupun penambahan jalur lalu lintas di kemudian hari serta kebutuhan ruang untuk pengamanan jalan (Kementrian Perhubungan Republik Indonesia, 2009). 2. Daerah Manfaat Jalan (DAMAJA) merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman ruang bebas tertentu yang ditetapkan oleh pembina jalan; ruang tersebut hanya diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, trotoar, lereng, rentang, rentang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya (Kementrian Perhubungan Republik Indonesia, 2009). 3. Daerah Pengawasan Jalan (DAWASJA) merupakan sejalur tanah tertentu yang terletak di luar daerah milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh pembina jalan dengan maksud agar tidak mengganggu pandangan pengemudi dan konstruksi bangunan jalan dalam hal tidak cukup luasnya daerah milik jalan (Kementrian Perhubungan Republik Indonesia, 2009).
Berdasarkan SNI No. 03-1733-2004 geometrik jalan untuk jalan lokal dan lingkungan dispesifikasikan lagi seperti berikut:
Gambar MenurutKlasifikasi Klasifikasi Gambar2. 2.2Potongan PotonganJalan Jalan Menurut Sumber : SNI 03-1733-2004
2.11.2.3 Jaringan Transportasi Lokal Berikut beberapa penyediaan jaringan transportasi lokal yang harus dipenuhi tercantum dalam SNI 03-1733-2004 : 1. Penyediaan jaringan sirkulasi kendaraan pribadi dan kendaraan umum berikut terminal / tempat pemberhentian lainnya; pada penyediaan jaringan sirkulasi kendaraan
pribadi ini, penyediaan terminal dan tempat pemberhentian lain merupakan aspek yang juga dipertimbangkan dalam perencanaan prasarana dan utilitas pada jaringan transportasi lokal. Yang dimaksud dengan terminal di sini adalah terminal wilayah, dimana kendaraan umum dari lain wilayah berhenti di terminal tersebut dan tidak meneruskan perjalanannya melainkan kembali ke wilayahnya semula. Untuk kota di mana jarak-jarak terminal wilayahnya tidak terlalu jauh maka tidak perlu dibuat sebuah terminal melainkan cukup dengan pangkalan sementara sebelum melanjutkan tujuan.
2. Penyediaan jaringan sirkulasi pedestrian; pedestrian ways atau jalur pejalan kaki merupakan prasarana yang digunakan bagi pejalan kaki. Elemen pejalan kaki harus dibantu dengan interaksinya pada elemen-elemen dasar desain tata kota dan harus berkaitan dengan lingkungan kota dan pola-pola aktivitas sertas sesuai dengan rencana perubahan atau pembangunan fisik kota di masa mendatang (Shirvani, 1985). Bentukan dan besaran jalur pedestrian (pejalan kaki) diperhitungkan atas dasar: a. Proyeksi kebutuhan disesuaikan dengan dimensi standar (minimal) dari trotoar; b. Pembentukan jaringan penghubung di dalam area pusat lingkungan (antara berbagai sarana lingkungan) ataupun antar area pusat lingkungan dengan lingkungan hunian; c. Setting lingkungan dan lokasi terkait dengan pembentukan karakter / konteks khas setempat; d. Faktor keamanan pejalan kaki terkait dengan arus kendaraan yang melewati jalur jalan utamanya; dan e. Faktor kenyamanan pejalan kaki dengan pertimbangan iklim regional dan cuaca setempat. Beberapa kriteria dalam penyelesaian jalur pedestrian ini adalah: a. Jalur pejalan kaki diletakkan menyatu secara bersisian dengan jalur jalan pada pada kedua sisi jalan pada area daerah milik jalan / damija (lihat Gambar 2.); b. Dalam kondisi tertentu, jika memang terpaksa jalur pedestrian ini dapat hanya pada satu sisi saja. Salah satu kondisi khusus tersebut adalah kondisi topografi atau keadaan vegetasi di sepanjang jalur jalan yang tidak memungkinkan menampung volume kendaraan pada jalur jalan yang relatif sempit. Perletakkan jalur yang hanya satu sisi ini memiliki konsekuensi dimana pejalan kaki akan menggunakan jalur jalan sebagai lintasannya. Hal tersebut dimungkinkan dengan persyaratan bahwa kecepatan kendaraan yang melalui jalur jalan relatif rendah (sekitar 15 km / jam) dan kondisi perkerasan jalan yang tidak terlampau licin. Untuk itu kemungkinan penyelesaian
perkerasan adalah menggunakan bahan bukan aspal (misalnya paving block) pada klasifikasi jalan setingkat jalan lokal primer atau jalan lokal sekunder. Tambahan yang perlu diperhatikan pada kasus khusus ini adalah dianjurkan adanya elemen pembatas sebagai pengaman bagi pejalan kaki sehingga keamanan pejalan kaki dapat terjamin. c. Permukaan perkerasan jalur pejalan kaki secara umum terbuat dari bahan anti slip; d. Perkerasan jalur pejalan kaki ini harus menerus dan tidak terputus terutama ketika menemui titik-titik konflik antara jalur pejalan kaki dengan moda transportasi lain seperti jalur masuk kapling, halte, dan lain sebagainya; e. Penyelesaian pada titik-titik konflik ini harus diselesaikan dengan pendekatan kenyamanan sirkulasi pejalan kaki sebagai prioritas utamanya; f.
Lebar jalur untuk pejalan kaki saja minimal 1,20 m;
g. Jika terdapat jalur sepeda, maka lebar jalur untuk pejalan kaki dan sepeda minimal 2,00 m; h. Kemiringan jalur pedestrian (trotoar) memiliki rasio 1:2; i.
Tata hijau pada sisi jalur pedestrian mutlak diperlukan sebagai elemen pembatas dan pengaman (barrier) bagi pejalan kaki, sebagai peneduh yang memberi kenyamanan, serta turut membentuk karakter wajah jalan dari koridor jalan secara keseluruhan.
j.
Pembatas fisik lain yang bersifat ringan, seperti penggunaan bollards diperlukan sebagai elemen pengaman dan pembatas antara sirkulasi manusia pejalan kaki dengan sirkulasi kendaraan;
k. Harus dihindari bentukan jalur pejalan kaki yang membentuk labirin yang tertutup dan terisolasi dengan lingkungan sekitarnya karena dapat memicu terjadinya kejahatan; l.
Ukuran lebar jalur pejalan kaki sesuai dengan hirarki jalan yang bersangkutan
2.11.3 Parkir 2.11.3.1 Lahan parkir untuk area hunian; Baik pada tiap unit RT (250 penduduk), unit RW (2500 penduduk), unit kelurahan (30.000 penduduk) maupun unit kecamatan (120.000 penduduk) disediakan lahan parkir umum yang sekaligus dapat digunakan untuk tempat mangkal sementara bagi kendaraan umum. Pada malam hari, lahan parkir ini dapat dipergunakan sebagai tempat pool kendaraan penghuni. Lokasi dan besaran luas yang disyaratkan untuk lahan parkir ini sebagai berikut: a. Pada penyediaan lahan parkir umum untuk area hunian pada skala RT (250 penduduk) lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala RT, dan memiliki standar penyediaan 100 m2, dengan penyebaran lokasi pada area pusat lingkungan RT, dan
penggunaannya yang juga sekaligus berfungsi sebagai pangkalan sementara kendaraan angkutan publik; b. Pada penyediaan lahan parkir umum untuk area hunian pada skala RW (2500 penduduk) lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala RW, dan memiliki standar penyediaan 400 m2, dengan penyebaran lokasi pada area pusat lingkungan RW, dan penggunaannya yang juga sekaligus berfungsi sebagai pangkalan sementara kendaraan angkutan publik; c. Pada penyediaan lahan parkir umum untuk area hunian pada skala kelurahan (30.000 penduduk) lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala kelurahan, dan memiliki standar penyediaan 2000 m2, dengan penyebaran lokasi pada area pusat lingkungan kelurahan, dan dipisahkan dengan terminal wilayah kelurahan (seluas 1.000 m2) dan pangkalan oplet/angkot (seluas 200 m2); d. Pada penyediaan lahan parkir umum untuk area hunian pada skala kecamatan (120.000 penduduk) lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala kecamatan, dan memiliki standar penyediaan 4.000 m2, dengan penyebaran lokasi pada area pusat lingkungan kecamatan, dan dipisahkan dengan terminal wilayah kecamatan (seluas 2.000 m2) dan pangkalan oplet/angkot (seluas 500 m2); e. Besaran yang terdapat pada area RT, RW, kelurahan dan kecamatan ini belum termasuk penyediaan lahan parkir yang diperuntukkan bagi bangunan sarana lingkungan pada tiap unit baik RW, kelurahan, maupun kecamatan; lokasi lahan parkir untuk hunian ini ditempatkan di area strategis sehingga membatasi aksesibilitasnya hanya khusus bagi penghuni, misalnya di area pintumasuk kompleks hunian tersebut; dan f.
Luas lahan parkir ini sangat tergantung tidak hanya pada jumlah pemilikan kendaraan, melainkan juga pada perencanaan karakter dari kompleks itu sendiri. Sebagai pegangan umum luas parkir untuk area hunian: Luas lahan parkir (bruto) = 3% × luas daerah yang dilayani
2.11.3.2 Lahan parkir untuk pusat-pusat kegiatan; Beberapa persyaratan khusus yang harus dipenuhi dalam penyediaan lahan parkir ini yaitu: 1) Lahan parkir merupakan fasilitas pelengkap dari pusat kegiatan, sehingga sedapatnya sedekat mungkin dengan pusat kegiatan yang dilayani;
2) Lokasi parkir harus mudah diakses/dicapai dari/ke pusat-pusat kegiatan tanpa gangguan ataupun memotong arus lalu lintas jalan utama; 3) Lahan parkir harus memiliki hubungan dengan jaringan sirkulasi pedestrian secara langsung; dan - lokasi parkir harus mudah terlihat dan dicapai dari jalan terdekat. Luas lahan parkir pada area pusat kegiatan. Adapun luas dari lahan parkir tergantung pada beberapa faktor: 1) Jumlah pemilikan kendaraan; 2) Jenis kegiatan dari pusat kegiatan yang dilayani; dan 3) Sistem pengelolaan parkir, misalnya parkir bersama, parkir berbagi antar beberapa kapling (shared parking area), ataupun parkir lahan pribadi (private parking area). Dengan demikian besaran parkir akan berbeda-beda tergantung pusat kegiatan yang dilayaninya. Standar besaran yang umumnya dipakai adalah: 1) Setiap luas 60 m2 luas area perbelanjaan 1 lot parkir mobil 2) Setiap luas 100 m2 luas area perkantoran 1 lot parkir mobil 3) Sedangkan pemilikan kendaraan adalah 60 mobil setiap 1000 penduduk.
Tabel 2.12 Klasifikasi Jalan di Lingkungan Perumahan Hirarki Jalan Perumahan
Dimensi dari Elemen-Elemen Jalan Perkerasan
Bahu
(m)
Jalan
Pedestrian (m)
Dimensi pada Daerah Jalan
GSB
Ket.
Trotoar
Damaja
Damija
Dawasja
Min.
(m)
(m)
(m)
Min. (m)
(m)
0,5
10-12
13
4
10,5
-
0,5
10-12
12
4
10
-
0,5
8
8
3
7
(m)
Lokal
3-7 (mobil-
Sekunder I
motor)
Lokal
3-6 (mobil-
Sekunder II
motor)
Lokal
3 (mobil-
Sekunder III
motor)
Lingkungan I
Lingkungan II
1,5-2 (darurat parkir)
1-1,5 (darurat parkir)
0,5 (darurat parkir)
1,5 (pejalan kaki, vegetasi, penyandang cacat roda) 1,5 (pejalan kaki, vegetasi, penyandang cacat roda) 1,2 (pejalan kaki, vegetasi, penyandang cacat
0,5
-
0,5
3,5-4
4
2
4
0,5
-
0,5
3,2
4
2
4
dorong) 1,2 (pejalan kaki, penjual dorong)
pejalan kaki
roda)
1,5-2 (pejalan kaki, penjual
Khusus
Khusus pejalan kaki
Khusus pejalan kaki
Sumber : SNI 03-1733-2004
Tabel 2.13 Fasilitas Pendukung, Perlengkapan Jalan, dan Angkutan Umum Beban
Hirarki Jalan
Perlengkapan Jalan
Perumahan
(LS I)
2. Marka jalan 3. Lampu lalu lintas di persimpangan 4. Tanpa kereb
Lokal Sekunder II (LS II)
Lokal Sekunder III (LS III)
Lingkungan I (LK I)
Lingkungan II (LK II)
Angkutan Umum
As
Keterangan
(MSt) 1. Rambu
Lokal Sekunder I
Fasilitas Pendukung
1. Ada rambu jika perlu 2. Pengendali kecepatan 3. Tanpa kereb 1. Ada rambu jika perlu 2. Pengendali kecepatan 3. Tanpa kereb
1.
Teluk bis
2.
Parkir di badan jalan
3.
Jalur pejalan kaki (trotoar tanpa kereb)
1. Teluk bis 2. Parkir di badan jalan
1. Angkot (minibus ≤ 12 tempat duduk)
≥ 8 ton
2. Bis (< 24
(PP 43/1993) (PP 26/1985)
tempat duduk) 1. Angkot (minibus ≤ 12 tempat
3. Jalur pejalan kaki (trotar
≥ 8 ton
duduk)
tanpa kereb) 1. Jalur pejalan kaki (trotar tanpa kereb)
-
< 5 ton
-
-
-
-
2. Parkir di luar badan jalan 1. Jalur pejalan kaki (trotar
-
tanpa kereb) 2. Parkir di luar badan jalan 1. Jalur pejalan kaki (trotar
-
tanpa kereb) 2. Parkir di luar badan jalan
Sumber : SNI 03-1733-2004
Tabel 2.14 Kebutuhan dan persyaratan jaringan transportasi lokal pada lingkungan perumahan No. 1.
Sarana Transportasi Becak/Andong
Luas
Kebutuhan Fasilitas
-
Melayani
Transportasi
-
Melayani
Umum Lokal
lokal Pertimbangan khusus:
jalan
-Jarak jangkauan pejalan kaki ideal ke lokal titik transit lain/daerah tujuan=400m
sekunder/primer
-Jarak
penempatan
elemen
Melayani jalan kolektor penunjang fasilitas
-
Angkutan Kota (roda 4, 2500
jalan
Keterangan
sekunder/primer
Sarana Ojek
Jangkauan
Lahan
cc)
sekunder
Mini bus (roda 6, 3500 cc)
-
Melayani jalan kolektor sekunder
2.
Bus Umum (roda 6, >3500 cc)
-
Melayani jalan arteri
Terminal
2000 m2
120.000 penduduk
1000 m2
30.000 penduduk
500 m2
120.000 penduduk
wilayah
kecamatan) Terminal
(tiap Fasilitas Prasarana
wilayah
kelurahan) Pangkalan oplet/angkot
(tiap Transportasi Umum Lokal
200 m
2
30.000 penduduk
Pangkalan Ojek
200 m
2
30.000 penduduk
Halte
-
-
Parkir
-
-
Pangkalan becak/andong
Sumber : SNI 03-1733-200
BAB III GAMBARAN UMUM 3.1 Gambaran Umum Pendidikan Wilayah yang akan dikaji dalam penulisan makalah ini merupakan sebuah kecamatan yang berada di Kota Balikpapan, yaitu Kecamatan Balikpapan Selatan. Kecamatan ini memiliki luasan total sebesar 38.235,89 Ha dengan pembagian luas wilayah perairan sebesar 20,03 Ha dan luas wilayah darat sebesar 38.215,89 Ha. Dalam Kecamatan Balikpapan Selatan, wilayahnya terbagi menjadi 7 batas administrasi kelurahan antara lain; Kelurahan Damai Baru, Kelurahan Damai Bahagia, Kelurahan Sepinggan Baru, Kelurahan Sungai Nangka, Kelurahan Sepinggan Raya, Kelurahan Gunung Bahagia, dan Kelurahan Sepinggan. Adapun batas administrasi Kecamatan Balikpapan Selatan sebagai berikut
Sebelah Utara
: Kecamatan Balikpapan
Sebelah Timur
: Kecamatan Balikpapan Timur
Sebelah Selatan
: Selat Makasar
Sebelah Barat
: Kecamatan Balikpapan Kota
Tengah
Gambar 3.1 Peta Wilayah Studi Kecamatan Balikpapan Selatan
3.2 Gambaran Umum Fasilitas Pendidikan Sarana Pendidikan di Kecamatan Balikpapan Selatan terbilang sangat lengkap karena tersedia mulai dari pendidikan taman kanak-kanak (TK) sampai ke perguruan tinggi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut, Tabel 3.1. Banyaknya Sekolah, Murid dan Guru TK Balikpapan Selatan Kelurahan
Jumlah Unit
Murid TK
Guru TK
Sepinggan
4
1.978
55
Gunung Bahagia
4
288
31
Sepinggan Baru
3
207
39
Sepinggan Raya
2
80
8
Sungai Nangka
1
71
3
Damai Baru
4
50
16
Damai Bahagia
2
1033
6
Jumlah
20
3.707
158
Sumber: Dinas Pendidikan Nasional Kota Balikpapan Dapat dilihat pada tabel 3.1 bahwa jumlah sekolah, murid, dan guru TK yang paling sedikit adalah di Kelurahan Sungai Nangka, sedangkan yang paling banyak adalah di Kelurahan Sepinggan.
Tabel 3.2. Banyaknya Sekolah, Murid dan Guru SD Balikpapan Selatan Kelurahan
Jumlah Unit
Murid SD
Guru SD
Sepinggan
4
960
160
Gunung Bahagia
2
800
34
Sepinggan Baru
3
331
53
Sepinggan Raya
3
1.950
30
Sungai Nangka
2
748
42
Damai Baru
1
240
10
Damai Bahagia
2
2.033
34
Jumlah
22
7.062
363
Sumber: Dinas Pendidikan Nasional Kota Balikpapan
Dapat dilihat pada tabel 3.2 bahwa jumlah sekolah, murid, dan guru SD yang paling sedikit adalah di Kelurahan Damai Baru, sedangkan jumlah sekolah yang paling banyak adalah di Kelurahan Sepinggan. Jumlah murid yang paling banyak adalah di Kelurahan Sepinggan Raya. Jumlah Guru SD yang paling banyak adalah di Kelurahan Sepinggan.
Tabel 3.3 Banyaknya Sekolah, Murid dan Guru SLTP Balikpapan Selatan Kelurahan
Jumlah Unit
Murid SLTP
Guru SLTP
Sepinggan
1
500
90
Gunung Bahagia
2
700
35
Sepinggan Baru
1
960
40
Sepinggan Raya
2
850
60
Sungai Nangka
1
1.055
42
Damai Baru
1
200
10
Damai Bahagia
1
967
25
Jumlah
9
5.232
302
Sumber: Dinas Pendidikan Nasional Kota Balikpapan Dapat dilihat pada tabel 3.3 bahwa jumlah sekolah, murid, dan guru SLTP yang paling sedikit adalah di Kelurahan Damai Baru, sedangkan jumlah sekolah, murid, dan guru SLTP yang paling banyak adalah di Kelurahan Sepinggan Raya.
Tabel 3.4. Banyaknya Sekolah, Murid dan Guru SLTA Balikpapan Selatan Kelurahan
Jumlah Unit
Murid SLTA
Guru SLTA
Sepinggan
1
600
180
Gunung Bahagia
2
1.300
80
Sepinggan Baru
2
910
40
Sepinggan Raya
1
1.183
109
Sungai Nangka
0
-
-
Damai Baru
1
300
10
Damai Bahagia
0
861
6
Jumlah
7
5.154
425
Sumber: Dinas Pendidikan Nasional Kota Balikpapan Dapat dilihat pada tabel 3.4 bahwa jumlah sekolah, murid, dan guru SLTA yang paling sedikit adalah di Kelurahan Damai Baru, sedangkan jumlah sekolah, murid, dan guru SLTP yang paling banyak adalah di Kelurahan Gunung Bahagia. Sementara itu, di Kelurahan Sungai Nangka tidak terdapat SLTA
Tabel 3.5. Banyaknya Perguruan Tinggi, Mahasiswa dan Dosen Balikpapan Selatan Kelurahan
Jumlah Unit
Mahasiswa
Dosen
Sepinggan
1
-
-
Gunung Bahagia
0
0
0
Sepinggan Baru
0
0
0
Sepinggan Raya
0
0
0
Sungai Nangka
0
0
0
Damai Baru
0
0
0
Damai Bahagia
1
-
-
Jumlah
2
-
-
Sumber: Dinas Pendidikan Nasional Kota Balikpapan Dapat dilihat pada tabel 3.5 bahwa jumlah perguruan tinggi yang terdapat di Balikpapan Selatan ada 2 unit, yaitu di Kelurahan Sepinggan dan Kelurahan Damai Bahaia. Sementara itu, di Kelurahan Gunung Bahagia, Sepinggan Baru, Sepinggan Raya, Sungai Nangka, Damai Baru tidak terdapat perguruan tinggi.
3.7 Sarana Pendidikan di Kecamatan Balikpapan Selatan Berikut merupakan kondisi eksisting sarana pendidikan di Kecamatan Balikpapan Selatan, Tabel 3.6. Sarana pendidikan Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Balikpapan Selatan
Sekolah
Jumlah Siswa Menurut Jenjang Kelas (Orang) 1
SDN 004 BALIKPAPAN SELATAN Taman Sepinggan XI
2
3
154 200 132
4
5
6
159 193 142
Total Jumlah Jmlh Siswa RomBel Guru
980
25
39
Daya Listrik
Jumlah Luas Ruang Tanah Kelas
11700 w
2464 m²
18
Jumlah Lab
Perpustakaan
0
1
Sekolah
Jumlah Siswa Menurut Jenjang Kelas (Orang) 1
Total Jumlah Jmlh Siswa RomBel Guru
Daya Listrik
Jumlah Luas Ruang Tanah Kelas
2
3
4
5
6
SDN 005 BALIKPAPAN SELATAN Jl. Mulawarman
78 78
80
67
89
82
474
13
23
3300 w
2400 m²
SDN 011 BALIKPAPAN SELATAN Sepinggan Baru RT. 27 No.57
86 78
101
82
63
70
480
13
24
2600 w
SDN 012 BALIKPAPAN SELATAN Jl. Prona 3
84 71
64
70
66
81
436
12
20
SDN 001 BALIKPAPAN SELATAN Jl. Jend Sudirman RT.22 No.79
126 179 151
143 119 104
822
20
228 214 214
212 213 155
1236
29
SDN 013 BALIKPAPAN SELATAN Tiung I RSS Damai III Rt.13
Jumlah Lab
Perpustakaan
6
1
1
2304 m²
7
0
1
1300 w
1500 m²
10
0
1
34
4400 w
3234 m²
11
0
1
43
6600 w
3999 m²
22
1
0
Sekolah
Jumlah Siswa Menurut Jenjang Kelas (Orang) 1
2
3
4
5
6
Total Jumlah Jmlh Siswa RomBel Guru
Daya Listrik
Jumlah Luas Ruang Tanah Kelas
Jumlah Lab
Perpustakaan
169 159 157
170 149 118
922
23
37
3500 w
2430 m²
9
0
0
146 93
83
84
613
15
24
8800 w
2000 m²
12
2
1
216 229 223
1247
33
47
3500 w
3713 m²
24
1
1
SDN 010 BALIKPAPAN SELATAN Jl. Sepinggan Baru
111
96
SDN 014 BALIKPAPAN SELATAN Jl. Belibis
233 160 186
SDN 015 BALIKPAPAN SELATAN PRAJA MUKTI I
Sekolah
Jumlah Siswa Menurut Jenjang Kelas (Orang) 1
2
3
4
5
6
Total Jumlah Jmlh Siswa RomBel Guru
Daya Listrik
Jumlah Luas Ruang Tanah Kelas
Jumlah Lab
Perpustakaan
164 143 152
139 108 137
843
23
38
6600 w
1211 m²
17
1
1
119 108 105
103 101
634
18
29
8800 w
2090 m²
8
1
1
SDN 002 BALIKPAPAN SELATAN Jl. Mulawarman Rt.31 no.32
SDN 006 BALIKPAPAN SELATAN Jl. Prona 2 No.73
98
Sekolah
Jumlah Siswa Menurut Jenjang Kelas (Orang) 1
Total Jumlah Jmlh Siswa RomBel Guru
Daya Listrik
Jumlah Luas Ruang Tanah Kelas
2
3
4
5
6
110 80
75
92
93
75
525
14
21
2200 w
1345 m²
101 104
99
64
76
75
519
23
15
2200 w
8190 m²
Jumlah Lab
Perpustakaan
7
0
1
8
0
1
SDN 007 BALIKPAPAN SELATAN Jl. Marsma Iswahyudi
SDN 003 BALIKPAPAN SELATAN Jl. Marsma R. Iswahyudi No.50
Sekolah
Jumlah Siswa Menurut Jenjang Kelas (Orang) 1
Total Jumlah Jmlh Siswa RomBel Guru
Daya Listrik
Jumlah Luas Ruang Tanah Kelas
2
3
4
5
6
76 88
81
79
49
55
428
16
38
20000 w
790 m²
SD KRISTEN IPEKA Jl. MT Haryono
51 36
57
60
74
55
333
12
22
105000 w
SDN 008 BALIKPAPAN SELATAN Jl. MT. Haryono
86 75
57
66
60
57
401
12
20
SDN 009 BALIKPAPAN SELATAN Jl. Mesjid Ar Ruadhah No.55
84 81
65
76
65
71
442
12
19
Jumlah Lab
Perpustakaan
16
2
1
2000 m²
12
2
1
2200 w
1572 m²
9
0
1
2200 w
4200 m²
6
0
0
SD ISLAM TERPADU BALIKPAPAN ISLAMIC SCHOOL Komplek Masjod Al Ikhwan. Jl. Alamanda Selatan Blok L5/1B Balikpapan Baru
Tabel 3.7. Sarana pendidikan SLTP di Kecamatan Balikpapan Selatan
Sekolah
Jumlah Siswa Menurut Jenjang Kelas (Orang) 7
Total Jmlh Jumlah Daya Siswa Rombel Guru Listrik
Jmlh Luas Ruang Tanah Kelas
8
9
310 325
347
982
24
49
23000 w
12275 m²
356 380
326
1062
28
61
26500 w
55
27
123
4
13
5300 w
Jumlah Lab
Perpustakaan
26
2
2
1072 m²
28
3
1
544 m²
4
2
1
SMP NEGERI 18 BALIKPAPAN Jln. Manuntung Komplek KORPRI Ring Road
SMP NEGERI 14 BALIKPAPAN Jln. Kutilang RT.24 SMP MUHAMMADIYAH 2 Jln. Jend. Sudirman No. 01
41
Sekolah
SMP PLUS NURUL KHAERAAT ALMUHIBBIIN Jln. Sepinggan Baru
Jumlah Siswa Menurut Jenjang Kelas (Orang) 7
8
6
12
Total Jmlh Jumlah Daya Siswa Rombel Guru Listrik
9
Jmlh Luas Ruang Tanah Kelas
Jumlah Lab
Perpustakaan
9
27
3
6
4500 w
32835 m²
3
1
1
383 366
406
1155
29
63
12000 w
2000 m²
29
5
1
87
50
262
7
11
3500 w
1615 m²
12
8
0
SMP NEGERI 5 BALIKPAPAN Jl. Prona II No. 104 SMP WIYATA MANDALA Jalan Prona II Gang 5 No 99
125
Sekolah
Jumlah Siswa Menurut Jenjang Kelas (Orang) 7
Total Jmlh Jumlah Daya Siswa Rombel Guru Listrik
Jmlh Luas Ruang Tanah Kelas
8
9
345 349
357
1051
27
54
2200 w
7130 m²
56
87
225
8
17
105000 w
5061 m²
Jumlah Lab
Perpustakaan
27
4
1
9
2
1
SMP NEGERI 10 BALIKPAPAN Jln. Marsma R. Iswahyudi RT.56 No. 56
SMP K IPEKA Jln MT Haryono Perum Bpp Baru Blok K No. 1
82
Sekolah
Jumlah Siswa Menurut Jenjang Kelas (Orang) 7
SMP NEGERI 7 BALIKPAPAN Jln. MT. Haryono RT. 33 No.67
8
9
367 387
443
Total Jmlh Jumlah Daya Siswa Rombel Guru Listrik
1197
31
66
15000 w
Jmlh Luas Ruang Tanah Kelas
20000 m²
31
Jumlah Lab
Perpustakaan
2
1
Tabel 3.8. Sarana pendidikan SLTA di Kecamatan Balikpapan Selatan
Sekolah
Jumlah Siswa Menurut Jenjang Kelas (Orang) 10
SMA NEGERI 5 BALIKPAPAN Abdi Praja Blok f1 No.119
11
12
324 346
332
Total Jmlh Jumlah Daya Siswa Rombel Guru Listrik
1002
27
72
56000 w
Jumlah Luas Ruang Tanah Kelas
12775 m²
27
Jumlah Lab
Perpustakaan
5
0
Sekolah
Jumlah Siswa Menurut Jenjang Kelas (Orang) 10
Total Jmlh Jumlah Daya Siswa Rombel Guru Listrik
Jumlah Luas Ruang Tanah Kelas
11
12
515 483
507
1505
42
107
72000 w
17000 m²
413 380
260
1053
32
85
22000 w
9
19
3
10
2500 w
Jumlah Lab
Perpustakaan
36
7
1
11000 m²
21
4
1
596 m²
4
0
0
SMK NEGERI 3 BALIKPAPAN Jl. Belibis RSS Damai III RT 80 No.01
SMK NEGERI 4 BALIKPAPAN Jl. Belibis III SMK WIRA WISATA Jl. Marsma R Wahyudi No. 300 B
2
8
Sekolah
Jumlah Siswa Menurut Jenjang Kelas (Orang) 10
SMK ISLAM TERPADU AL AQSHA Jl. Marsma R. Iswahyudi no 10
11
Total Jmlh Jumlah Daya Siswa Rombel Guru Listrik
12
Jumlah Luas Ruang Tanah Kelas
Jumlah Lab
Perpustakaan
45
30
83
3
8
3500 w
2800 m²
3
1
1
691 676
685
2052
104
158
138000 w
45000 m²
30
3
1
123
72
268
15
3500 w
1112 m²
10
1
1
8
SMK NEGERI 1 BALIKPAPAN Jl. Marsma R. Iswahyudi SMK PERTIWI Jl. Jenderal Sudirman
73
Tabel 3.9. Sarana pendidikan Perguruan TInggi di Kecamatan Balikpapan Selatan
20
-
-
Keguruan dan Ilmu Pendidika n Sastra
Sipil dan Perrenca naan
Teknik Industri
Ekonomi
Jumlah Dosen Menurut Fakultas (orang)
Hukum
Keguruan dan Ilmu Pendidika n Sastra
Sipil dan Perrenca naan
Teknik Industri
Ekonomi
Universitas
Hukum
Jumlah Mahasiswa Menurut Fakultas (Orang)
17
Universitas Balikpapan Jalan Pupuk Raya Universitas
Jumlah Mahasiswa
Jumlah dosen (orang)
25
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan Jl Beler
27
11
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada peta persebaran berikut,
Peta 1 Persebaran Sekolah di Kecamatan Balikpapan Selatan
3.3 Gambaran Umum Fasilitas Peribadatan Kecamatan Balikpapan Selatan terdiri atas 7 Kelurahan yaitu Kelurahan Sepinggan, Sepinggan Baru, Sepinggan Raya, Sungai Nangka, Gunung Bahagia, Damai Baru, Damai Bahagia. pada wilayah studi yang akan dikaji dalam laporan ini adalah berbagai sarana peribadatan yang tersebar di masing-masing kelurahan yaitu dalam lingkup kecamatan Balikpapan Selatan. Dalam melakukan survey primer, diambil beberapa sampel yang digunakan untuk merepresentasikan seluruh sarana peribadatan. Menurut SNI 03-1733-2004 sarana peribadatan merupakan sarana kehidupan untuk mengisi kebutuhan rohani yang perlu disediakan di lingkungan yang direncanakan selain sesuai peraturan yang ditetapkan, juga sesuai dengan keputusan masyarakat yang bersangkutan. Dengan adanya sarana peribadatan yang dapat mendukung aktivitas keagamaan, Kita dapat mengetahui Kualitas kehidupan beragama yang dapat dilhat dari kesadaran masyarakat itu sendiri. Kemudian data eksisiting infrastruktur dari masing-masing kelurahan tersebut didapatkan melalui dua jenis survey, yaitu survey primer dan survey sekunder menggunakan data dari Badan Pusat Statistik Kota Balikpapan. Sesuai Buku Balikpapan Selatan dalam Angka Tahun 2016. Berikut peta persebaran sarana peribadatan di kecamatan Balikpapan Selatan.
Peta 2 Persebaran Sarana Peribadatan
Untuk mengetahui lebih jelasnya data sarana peribadatan tersebar disetiap kelurahan dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 3.10 Sarana peribadatan Kecamatan Balikpapan Selatan Kelurahan
Masjid (Unit)
Sepinggan Gunung Bahagia Sepinggan Baru Sepinggan Raya Sungai Nangka Damai Baru Damai Bahagia Jumlah
Mushola/Langgar (Unit)
4 8 6 11 11 6 7 53
Gereja Kristen (Unit)
4 3 5 2 16 4 11 2 4 3 3 1 6 1 49 16 sumber : Badan Pusat Statistik dalam angka 2016
Dari tabel sarana peribadatan kecamatan Balikpapan Selatan diatas dapat dibuat diagram persebaran sarana peribadatan agar lebih mudah mengetahui besarnya persebarannya di setiap kelurahan. Sesuai data Balikpapan Selatan dalam angka 2016 di dapatkan prosentase sarana peribadatan di kecamatan Balikpapan Selatan dapat dilihat pada pada diagram Batang dibawah ini.
Persebaran Sarana Peribadatan 18 16
14 12 10
8 6 4 2 0 Sepinggan
Gunung Bahagia Masjid
Sepinggan Baru
Sepinggan Raya
Mushola/Langgar
Sungai Nangka
Damai Baru
Damai Bahagia
Gereja Kristen
Gambar 3. 2 Diagramm Batang Persebran Sarana Peribadatan
Dapat dilihat pada diagram diatas bahwa persebaran fasilitas peribadatan di setiap Kecamatan Balikpapan Selatan yaitu, Fasilitas peribadatan masjid terbanyak berada di kelurahan Sepinggan Raya dan Sungai Nangka, Fasilitas Pribadatan musholla/langgar terbanyak berada di kelurahan Sepinggan Baru, Fasiliitas peribadatan gereja terbanyak berada di kelurahan Sepinggan Baru, dan di Balikpapan Selatan tidak terdapat Fasilitas peribadatan Vihara dan Pura. Tabel dan Diagram diatas merupakan data yang berasal dari survey sekunder. Data ini yang kemudian akan menjadi acuan dalam melakukan survey primer dari masing-masing jenis sarana peribadatan. Berikut beberapa hasil survey primer yang didapatkan. Tabel 3.3. Hasil survey primer sarana pribadatan No
1
Foto
Lokasi
Jenis
Jl Belibis I
Masjid
2
Mushalla
3
Mushalla
No
Foto
Lokasi
Jenis
4
Islamic Centre
5
Mushalla
6
Gang Milenium 2
Masjid
Jalan Syarifuddin Yoes
Masjid
Masjid Madinatul Iman
7
Masjid Baitul Anwar
No
Foto
8
Lokasi
Jenis
Jalan Nur Eka
Masjid
Jalan Abdi Praja
Masjid
Jalan Sepinggan Raya
Masjid
Masjid Muhajirin
9
Masjid Imanul Wafa
10
Masjid Al-Hijrah
11
Jalan Marsma R. Iswahyudi
Jalan Pamong Praja
12
Musholla Nurul Ilmi
Masjid
Musholla
No
Foto
13
Lokasi
Jenis
Jalan Abdi Praja
Masjid
Masjid Khoirul Jihad Musholla
Jalan Sepinggan Baru
14
Musholla Baitus Salam
15
Perumahan Sepinggan Pratama
Masjid
Jalan Duatan B. Sakai
Gereja
Masjid Ar-Rahman
16
GPIB
No
Foto
17
Lokasi
Jenis
Jalan Abdi Praja
Masjid
Jalan Manuntung
Masjid
Masjid Jami’ Baitul Hasanah
18
Masjid Baitul Jami’
19
20
Masjid
Perumahan Bukit Damai Indah
Masjid
Sumber : Survey Primer
Commented [G1]:
3.4 Gambaran Umum Fasilitas Kesehatan
Pada Kecamatan Balikpapan Selatan,jumalah fasilitas kesehatan dapat dikatakan cukup lengkap.Namun,pada kecamatan ini masih ada belum terdapat rumah sakit umum yang mampu melayani warga. Jenis fasilitas kesehatan yang terdapat pada kecamatan ini anatara lain yaitu puskesmas,posyandu,tempat praktek bidan,tempat praktek dokter,apotek,klinik,rumah sakit umum yang tersebar dimasing-masing kelurahan.Selain itu jumlah fasilitas kesehatan ditiap kelurahan beragam.Jumlah ini ditentukan berdasarkan jumlah penduduk serta kebutuhan wilayah dan masyarakat pada tiap keluarahan tersebut.Dari semua fasilitas kesehatan,jumlah yang paling banyak yaitu posyandu pada masing-masing kelurahan tersebut Tabel 3.4.1 Data Fasilitas Kesehatan Kecamatan Balikpapan Selatan
Jumlah Perkelurahan (Unit) No
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jenis
Rumah Sakit Umum klinik Apotek Praktek Dokter Praktek Bidan Posyandu Puskesmas Balai Pengobata n Toko Obat
Jumlah Sepin ggan
Gunung Bahagia
Seping gan Baru
-
-
-
1
1
1
-
3
5
6
4
3
3
4
2
27
11
3
9
6
2
10
1
42
-
1
-
-
-
-
-
1
51 -
46 1
30 -
32 1
23 -
15 -
30 -
227 2
1
-
-
1
-
1
-
3
-
1
2
2
-
1
1
7
Sepingg an raya
Sungai Nangka
Damai baru
Damai Bahagia
Sumber:Balikpapan Selatan Dalam Angka 2016 & Survei Primer
Selain data diatas,berdasarkan hasil survey primer,fasilitas kesehatan yang terdapat pada kecamatan Balikpapan Selatan dapat dikatakan cukup baik dalam segi kondisi fisik dan pelayanannya.Distribusi Pelayanan fasilitas kesehatan tersebut berbeda-berbeda pada puskesmas,pelayanannya hanya mencangkup satu RT saja.Posyandu hanya mencangkup satu RT saja.Praktek dokter dan Praktek Bidan
distribusi pelayanannya mencangkup lebih dari satu RT dan Kelurahan,dari satu Toko obat,Apotek, distribusi pelayanannya mencangkup lebih dari dari satu RT dan Kelurahan.Rumah sakit distribusi pelayanannya mencangkup lebih dari satu kecamatan Balikpapan selatan dan hamper satu Balikpapan.Meskipun demikian,tetap masih ada saja banyak fasilitas yang terdapat dikecamatan Balikpapan selatan yang susah ditemukan seperti posyandu,Puskesmas dan Praktek dokter.maka dari itu pemuatan laporan ini banyak fasilitas yang kurang dimasukan dalam gambar sebagai berikut : Tabel 3.4.2 Fasilitas Kesehatan Kecamatan Balikpapan selatan Kelurahan Sepinggan
Gambar
Jenis,Alamat
Puskesmas Jalan Rahayu
Gunung Bahagia
Keterangan Kondisi Puskesmas Baik dan terawat rapi Dan bersih.Distribusi Pelayanannya Mencangkup satu Kelurahan gunung Bahagia
Kondisi Fisik kurang Praktek Bidan luas dan masih susah Jalan Rahayu Ditemukan.distribusi pelayananya mencanGkup satu RT.
Apotek Kimia Kondisi Fisik apotek Farma Kimia farma baik, Jalan Rahayu besih dan luas.PenyeDiaan obat-obat pun Lengkap dandistribusi Pelayanannya Mencangkup satu Keluraha Gunung bahAgia dan luar kelurahan
Kelurahan
Gambar
Jenis,Alamat Praktek Dokter Jalan Rahayu
Keterangan Kondisi Fisik bagunan Terbuka namun bersih Dan rapi,distribusi pelAyannya mencangkup Satu Kelurahan
Jl.Sepinggan Baru Posyandu RT 18
Kondisi Fisik bagunan Yang sederhana dan Sudah lama terbagun Namun terawat.DistrIbusi pelayannya mencAngkup Satu RT
Jl Sepinggan Baru Posyandu RT 1
Kondisi Fisik bagunan Yang sederhana,dan Sudah banyak yang Kurang layak. Distribusi pelayannya Mencangkup sau RT
RS.LANUD TINGKAT IV Jl. Marsma Iswahyudi RT.13 Kelurahan Sepinggan Raya
Kondisi Fisik yang baik, Bersih terawat.Distribu Si pelayannya mencan Gkup lebih dari Kelurahan dan Kecama tan
Puskesmas Sepinggan Raya Jl. Marsma Iswahyudi RT.23
Kondisi Fisik bagunan Baik,rapi,luas membuat Masyarakat terlayani Dengan baik.Distribusi Pelayannya mencang Kup Satu Kecamatan
Sepinggan Baru
Sepinggan Raya
Kelurahan
Sepinggan Baru
Gambar
Jenis,Alamat Apotek Tidar Farma Jalan Marsma R. Iswahyudi
Keterangan Kondisi Fisik bagunan Baik dan rapi,Distribusi Pelayanannya menca Ngkup satu kecamatan
APotek Widya Farma Jalan Manuntung
Kondisi bagunan Apotek baik dan distri Busi pelayannya men Cangkup satu kelurahan
Apotek Kimia Farma Jalan Manuntug
Kondisi Bagunan baik, Bersih dan luas.distrib Usi pelayannya menca Ngkup satu kecamtana
Rumah Sakit Sakit Siloam Jl.MT.Haryon o
Kondisi bagunan yang Mewah dan rumah Sakit satu-satunya di ke Lurahan Sungai Nangka Distribusi pelayannya Mencangkup satu keca Matan dan lebih satu Balikpapan
Apotek Jl.MT.Haryon o
Kondisi fisik bagunan Sederhana dan baguNan yang lama terlihat Biasa.distribusi pelaya Nannya mencagkup Satu keluarahan
Sungai Nangka
Kelurahan
Gambar
Jenis,Alamat Laboraturium Pramita Jl.MT.Haryon o
Keterangan Kondisi fisik bagunan Baik,luas,dan satu-satu Nya lab klinik di kecaMatan balikpapan sela tan.Distribusi pelayann Ya mencangkup satu Kecamatan dan lebih
Apotek Sumber Waras JL.MT.Haryo no
Kondisi Fisik apotek Sederhana,kecil,mem Buat pelayannya mela Mbat.distribusi pelayAnannya mencangkup Satu kelurahan
Rumah Sakit Balikpapan Baru Jl.MT Haryono
Kondisi Fisik bagunan Terlihat baik,namun di Dalam keadaan yang Sudah lama membuat Fasilitas banyak yang Rusak dan tidak layak Pakai namun rumah sa Kit satu-satunya di kel Urahan damai baru .Distribusi pelayaNanya mencangkup Satu kecamatan lebih Kondisi fisik bagunan Baik,dan terawat bersih Distribusi pelayanannya Mencangkup satu kelu rahan
Damai Baru
Apotek Metro Jaya Jl.MT.Haryon o
Apotek Jl.Balikpapan Baru
Kondisi fisik bagunan Baik,luas,terawat bersih dan Melayani 24 jam Distribusi pelayanannya Mencangkup satu kelu rahan
Kelurahan
Damai Bahagia
Gambar
Jenis,Alamat Praktek Dokter Jl.Balikpapan Baru
Keterangan Kondisi Fisik Bagunan Sederhana dan lama Distribusi pelayannya Satu RT
Apotek Saras Farma Jl.Balikpapan Baru
Kondisi fisik bagunan Baik,sederhana Distribusi pelayannya Mencangkup satu Kelurahan
Praktek Dokter Jl.Penggalan g
Kondisi fisik bagunan Baik namun kecil Dan didaamnya tidak Hanya praktek dokter Namun ada klinik Distribusi pelayanannya Mencankup satu RT
Posyandu JalanManung gal perumahan Posindo
Kondisi fisik bagunan Baik namun kurang ber Sih dikarenakan didepan posyandu terdapat Penjual yang terkadang Membuat sampah tdk Pada tempatnya distrBusi pelayannya menca Ngkup satu RT Kondis fisik baik,bersih Posyandu Terjaga dikarenakan di Perumahan Dalam Posyandu BDS I Blok A- Terdapat pula pos kam1 Bling yang menjaga Sekaligus membantu Distribusi pelayannya Mencangkup satu RT Sumber :Survey Primer
Berikut merupakan peta persebaran fasilitas kesehatan pada Kecamatan Balikpapan Selatan, yang terdiri dari Rumah Sakit tiap kelurahan,Puskesmas,Apotek posyandu, dan fasilitas kesehatan lainnya (apotek, Praktek Dokter, toko obat, dll)
Gambar 3.4.3 Peta Persebaran Fasilitas Kesehatan Kecamatan Balikpapan Selatan
Sumber : BAPEEDA Kota Balikpapan dan Survey Primer
Selain Peta Pesebaran Fasilitas Kesehatan dikecamatan balikpapapn selatan dapat dijelaskan melalui peta bicara sebagai berikut Gambar 3.4.4 Peta Bicara Persebaran Fasilitas Kesehatan Kecamatan Balikpapan Selatan
Selain data dan gambar ekstising fasilitas kesehatan di Kecamatan Balikpapan Selatan, berikut adalah jumlah tenaga medis yang bekerja pada tiap fasilitas kesehatan tersebut, khususnya pada puskesmas ditiap kelurahan pada kecamatan Balikpapan Selatan Tabel 3.4.5 Jumlah Tenaga Medis Kecamatan Balikpapan Selatan No Unit Kerja
1 2 3 4
Dokter Gigi
Puskesmas Gunung Bahagia Puskesmas Damai RS Siloam RS Balikpapan Baru
L
P
Dokter GiGi Dokter Spesialis Spesialis L+P L P L+P L P L+P
Dokter Umum L P
Total L+P L
P
L+P
1
1
1
-
-
-
-
-
-
-
3
3
1
4
4
-
1
1
-
-
-
-
-
-
1
1
1
1
2
2
-
1
2 1
1 1
1
1 2
5 5 1 13 5 8 13 2 6 8 8 16 15 Sumber : Profil Kesehatan Balikpapan Tahu 2015
Berdasarkan data diatas diketahui banyak jumlah tenaga medis disetiap Puskesmas dan Rumah sakit yang terdapat dikelurahan Balikpapan Selatan,berdasarkan data diatas,puskesmas Gunung bahagia paling banyak tenaga medisnya yaitu 9 orang,sedangkan untuk puskesmas Damai hanya memiliki 5 tenaga medis,Untuk Rumah Sakit yang paling banyak tenaga medisnya yaitu RS Balikpapan Baru adalah 39.Lalu untuk RS Siloam memiliki tenaga kerja adalah 14 orang. Lalu selain tenaga medis dapat kita lihat pula jumla tenanga keperawatan yang dimilki kecamatan balikpapan selatan yaitu sebagai berikut Tabel 3.4.6 Jumlah Tenaga Keperawatan di fasilitas Kesehatan di Kecamatan Balikpapan Selatan No
Unit Kerja
1
Perawat
Puskesmas Gunung Bahagia Puskesmas Damai RS Siloam RS Balikpapan Baru
2 3 4
Perawat GiGi
Bidan
L
P
L+P
L
P
L+P
1
9
10
-
2
2
3
-
2
2
-
2
2
4
32 9
114 38
146 0 1 1 12 47 1 1 17 Sumber : Profil Kesehatan Balikpapan Tahun 2015
Dapat dilihat Tenaga Keperawatan dikecam matan balikpapan selatan cukup banyak yaitu
pada
puskesmas
gunung
bahagai
terdapat
perawat
20
laki-laki
dan
perempuan,Puskesmas Damai yaitu 4 perawat perempuan dan laki-laki dan perempuan,RS Siloam memilki perawat yaitu 292 pada laki-laki,perempuan dan laki-laki,perempuan.RS Balikpapan Baru memilikijumlah perawat yaitu lebih sedikit dari RS Siloam yaitu hanya 94 orang perawat laki-laki,perempuan dan laki-laki,perempuan.Sedangkan untuk perawat Gigi pada
puskesmas
Gunung
bahagia
yaitu
4
perawat
gigi
perempuan
dan
laki-
laki,perempuan.Puskesmas damai yaitu 4 perawat perempuan dan laki-laki,perempuan.RS
Siloam yaitu 2 perempuan dan laki-laki.RS balikpapan Baru yaitu 2 perempuan dan lakilaki,perempuan.Sedangkan untuk Bidan pada Puskesmas gunung bahagia yaitu 3 orang ,Puskesmas damai yaitu 4 orang ,RS Siloam yaitu 12 orang dan untuk RS Balikpapan Baru lebih banyak dari yang lain yaitu 17 orang. 3.5 Gambaran Umum Fasilitas Perdagangan dan Jasa Untuk mengetahui lebih jelasnya data sarana perdagangan dan jasa yang tersebar disetiap kelurahan dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 3.5 Banyaknya Industri Makanan dan Kerajinan serta Jumlah Tenaga Kerja yang di Pekerjakan di Kecamatan Balikpapan Selatan Kelurahan
Industri
Tenaga
Makanan
Industri
Kerja Industri Kerajinan
Makanan
Tenaga
Kerja
Industri Kerajinan
Sepinggan
18
30
15
45
Gunung
7
-
1
-
87
-
5
-
10
-
2
-
0
-
3
-
Damai Baru
8
-
0
-
Damai
3
-
0
-
Bahagia Sepinggan Baru Sepinggan Raya Sungai Nangka
Bahagia (Sumber: BPS 2015) Tabel 3.6 Banyaknya Industri Pakaian, Mebel, Warung Makan, Hotel, dan Kios atau Kelontong di Kecamatan Balikpapan Selatan Kelurahan
Industri
Warung
Industri
Kios/Kelon
Hotel
Pakaian
Makan
Mebel
tong
Sepinggan
0
51
2
161
0
Gunung
4
30
0
50
3
89
126
6
222
0
Bahagia Sepinggan Baru
Sepinggan
5
50
5
300
4
2
30
1
61
2
Damai Baru
1
28
0
20
1
Damai
3
22
1
20
6
Raya Sungai Nangka
Bahagia (Sumber: BPS 2015) Berikut adalah beberapa contoh gambaran umum perdagangan dan jasa di kecamatan Balikpapan Selatan No
Foto
1
Lokasi
Keterangan
Jl
Toko
Syarifuddin Yoes
Maxi 2
Jl.
Toko
Syarifuddin Yoes
Indomaret 3
Perumahan Sepinggan Pratama
Toko
Indomaret 4
Jalan
Warung
Syarifuddin Yoes
Warung 5.
Perumahan
Toko
Sepinggan Pratama
Pertokoan 6.
Perumahan
Toko
Balikpapan Regency
Indomaret 7.
Jalan Manuntung
Jasa
Laundry 8.
Jalan
Pertokoan
Sepinggan Baru
Pertokoan 9.
Jalan
Jasa
Sepinggan Baru
Pegadaian 10.
Jalan
Jasa
Syarifuddin Yoes
Bengkel 11.
Jalan Manuntung
Advokat
Jasa
12.
Jalan
Jasa
Syarifuddin Yoes
Notaris 13.
Jalan
Jasa
Marsma R. Iswahyudi
Ojek 14.
Jalan
Jasa
Sepinggan Baru
Ojek 15
Jalan Manuntung
Toko Swalayan KITA
Toko
Berikut merupakan persebaran perdagangan dan jasa di Kecamatan Balikpapan Selatan
3.6 Gambaran Umum Fasilitas Kebudayaan dan Rekreasi Kebudayaan dan rekreasi merupakan salah satu fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Fasilitas ini berfungsi untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan. Setelah dilakukan survey primer dapat diketahui bahwa di Kecamatan Balikpapan Selatan terdapat berbagai macam jenis fasilitas kebudayaan dan rekreasi. Berikut merupakan data jenis fasilitas kebudayaan dan rekreasi di Balikpapan Selatan : Tabel 3. 1 Fasilitas Kebudayaan dan Rekreasi N o
Foto
Lokasi
Jenis
Jl. 1
Syarifudi
Gedun
nudin
g
Yoes
Kegiatan Rekreasi
Fasilitas
Pertemua
Hall, ruang
n,
ibadah,
seminar
kamar mandi
Tribun
2
Jl.
Gedun
Syarifudi
g
n Yoes
Pertemua n, konser, seminar
penonton, lapangan serbaguna, lapangan parkir Jogging
Jl. 3
Manuntu
Jogging, Taman
ng
gathering, bermain
track, gazebo, wilayah bermain anak
Jl. Perumah 4
an
Rekrea
Memanci
Sepingg
si
ng
an Pratama
Restaurant, pemancinga n
N o
Foto
Lokasi
Jenis
Kegiatan Rekreasi
Lapangan
Perumah an 5
Sepingg an
parkir, Olahra
Bermain
lapangan
ga
futsal
fusal, kamar mandi.
Pratama
Perumah 6
Kolam
an Bukit
Olahra
Damai
ga
Berenang
Indah
Jl. 7
Syarifudi n Yoes
Fasilitas
renang, gazebo, kamar mandi
Rekrea si
Wahana wisata, outbond
Wahana bermain
Waterpark, kolam
Perumah an 8
Balikpap an Regency
renang, Olahra ga
Berenang
kamar mandi, kolam bermain, lap.parkir
Sumber: Survey primer
Dari beberapa kondisi eksisting yang terdapat di Kecamatan Balikpapan Selatan, maka ditampilkan juga peta persebaran kebudayaan dan rekreasi yang terdapat pada Kecamatan Balikpapan Selatan sebagai berikut :
Gambar 3. Peta persebaran kebudayaan dan rekreasi Kecamatan Balikapapan Selatan
3.7 Gambaran Umum Fasilitas Ruang Terbuka Hijau Menurut UU No. 26 Tahun 2007 , Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/ jalur dan/ atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Sedangkan ruang terbuka non-hijau dapat berupa ruang terbuka yang diperkeras (paved) maupun ruang terbuka biru (RTB) yang berupa permukaan sungai, danau, maupun areal-areal yang diperuntukkan khusus sebagai area genangan. RTH yang terdapat di Kecamatan Balikpapan Selatan merupakan RTH non alami atau binaan seperti taman, lapangan olahraga, jalur hijau jalan, dan RTH alami seperti Hutan. Sedangkan untuk Ruang Terbuka Non hijau berupa lapangan di Kelurahan Gunung Bahagia difungsikan sebagai lapangan sepak bola, atau lapangan olahraga. Berikut beberapa Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Terbuka di Kecamatan Balikpapan Selatan. Tabel 3. 2 Jumlah Tempat Sampah di Kecamatan Balikpapan Selatan No Foto Lokasi
Jenis
1
JL Belibis
Lapangan
2
JL Ruhui Rahayu
Taman
3
JL Ruhui Rahayu
Perkebunan
4
JL Belibis
Taman
5
JL Kutilang
Taman
7
Villa Damai
Lapangan
8
JL RSS
Lapangan
9
JL Kutilang
Taman & Gazebo
10
Jalan Manuntung
Taman 3 Generasi
11
Jalan Duatan B. Sakai
Lahan Kosong
12
Jalan Syarifuddin Yoes
Woody Park
13
Perumahan Sepinggan Pratama
Taman
14
Jalan Delima
Bendali II
15
Jalan AbdI Praja
Hutan Kota
16
Jalan Marsma R. Iswahyudi
Sungai Sepinggan
17
Jalan Syarifuddin Yoes
Taman
18
Jl. Marsma Iswahyudi
Taman
19
Jl. Marsma Iswahyudi
Ruang Terbuka Hijau
20
Jl. Mulawarman
Taman
21
terletak di
Hutan Kota Balikpapan
perumahan BDS I
22
23
terletak di perumahan BDS I Blok A-5
Lapangan Basket
terletak di samping pos kamling perumahan BDS I
Taman
24
Koridor Jalan Manunggal yang terdapat pada kawasan perumahan BDS I
25
terletak di perumahan Posindo
Ruang Terbuka Hijau
Lapangan Futsal
26
Terletak di BDS
Pemakaman BDS
Sumber : Survey Primer
Untuk mengetahui persebaran ruang terbuka hijau di Kecamatan Balikpapan Selatan dapat dilihat pada peta berikut ini :
3.8 Gambaran Umum Fasilitas Persampahan Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga menyebutkan pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industry, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan TPS, TPS 3R, dan atau alat pengumpul untuk sampah terpilah untuk selanjutnya sampah tersebut dapat diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir. Ini berarti sudah sewajarnya
disetiap
kawasan,
RT, Kelurahan, atau
kecamatan memiliki
fasilitas
persampahan. Di Kecamatan Balikpapan Selatan terdapat beberapa fasilitas persampahan khususnya dengan jenis Tempat Penampungan Sementara (TPS), berikut ini jumlah TPS yang tersedia beserta lokasi TPS itu berada : Tabel 3. 3 Jumlah Tempat Sampah di Kecamatan Balikpapan Selatan No Kelurahan Jumlah TPS 1
Damai Bahagia
4 Unit
2
Damai Baru
4 Unit
3
Gunung Bahagia
55 Unit
4
Sepinggan
26 Unit
5
Sepinggan Baru
8 Unit
6
Sepinggan Raya
Unit
7
Sungai Nangka
4 Unit Sumber : Survey Primer
Dapat dilihat bahwa jumlah TPS terbanyak berada di kelurahan gunung Bahagia dan paling sedikit berada di kelurahan Damai Bahagia, Damai Baru, dan Sungai Nangka. Untuk mengetahui dimana saja persebaran TPS di atas dapat dilihat pada peta berikut ini :
Untuk mengetahui bagaimana kondisi dari setiap TPS yang ada, penulis akan menyajikannya di dalam tabel dan mendeskripsikannya. Untuk kelurahan Gunung Bahagia, Sungai Nangka dan Sepinggan data jenis-jenis pengelolaan sampah di kelurahan tersebut, yang disajikan tidaklah mencakup keseluruhannya, penulis mengambil beberapa sample menggunakan metode sampling non probabilitas dengan teknik sampling accidental. Metode Sampling Non Probabilitas adalah metode dimana para responden/indvidu terpilih berdasarkan kemudahan dan ketersediaan, dan teknik sampling accidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan
kebetulan, yaitu siapa/objek apa saja yang secara
kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel dan responden tersebut cocok sebagai sumber data (Cresswell, 2013). 3.8.1
Persampahan di Damai Bahagia Di kelurahan ini pengelolaan sampah di lingkungannya memanfaatkan jenis TPS dan
memiliki 4 unit TPS, berikut ini merupakan kondisi seluruh TPS di Kelurahan Damai Bahagia : Tabel 3. 4 Persampahan di Damai Bahagia N o
1
2
3
Foto
Lokasi
Jl. MT. Haryono
Jl.Manun ggal
Jl.Jend Sudirma n
Jarak dari rumah warga
Ket
Kondisi Baik dan terjaga
Jenis
Luas
TPS
0.036 m³
5m
TPS
10 m³
7m
TPS
10 m³
7m
Kondisi kurang terawat
Kondisi kurang terawat
N o
Foto
4
Lokasi
Jenis
Luas
Jarak dari rumah warga
Jl.Manun ggal
TPS
10 m³
7m
Ket
Kondisi kurang terawat
Sumber : Survey Primer
3.8.2
Persampahan di Damai Baru Di kelurahan ini memiliki 4 unit TPS, berikut ini merupakan kondisi seluruh TPS di
Kelurahan Damai Baru : Tabel 3. 5 Persampahan di Damai Baru N o
Foto
Lokasi
1
Jl MT Haryono
2
Jl MT Haryono
Jenis
Luas
TPS
6 m³
TPS
0.045 m³
Jarak dari ruma h warga
Ket
8m
TPS – kondisi nya baik
2m
TPS – kondisi nya baik
N o
Foto
3
Lokasi
Jarak dari ruma h warga
Ket
Jenis
Luas
Jl MT Haryono
TPS
0.050 m³
10 m
TPS – Kondisi nya cukup baik
Jl MT Haryono
Bank Sampa h
45 m³
3m
Bank Sampa h
-
4
Sumber : Survey Primer
3.8.3
Persampahan di Gunung Bahagia Kelurahan ini merupakan kelurahan yang memiliki sistem atau penyediaan
pengelolaan sampah yang cukup unik dan berbagai macam jenisnya. Dikatakan unik dikarenakan di kelurahan ini tidak lagi menggunakan TPS seperti pada umumnya untuk tempat penampungan sampah sementara, dikaenakan elurahan Gunung Bahagia merupakan salah satu
percontohan untuk program kerjasama Kementrian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) terkait tentang proyek Officer 3R yaitu program pengelolaan tempat pembuangan sampah sementara berkonsep reduce, reuse, dan recycle yang diberi nama Halte Sampah (Dimas, 2015). Tidak berhenti sampai disitu kelurahan ini juga memiliki jenis lainnya untuk pengelolaan sampah. Untuk mengetahui seperti apa halte sampah dan jenis lain pengelolaan sampah dapat dilihat di bawah ini :
Tabel 3. 2 Persampahan di Gunung Bahagia
N o
Foto
Lokasi
Jenis
Luas
Jarak dari ruma h warga
Ket
2m
Tanpa wadah penam pungan
2m
Tanpa wadah penam pungan
2m
Tanpa wadah penam pungan
3m
Tanpa wadah penam pungan
1m
Tanpa wadah penam pungan
Tdk
1
Jl Kutilang
Halte Memiliki Sampa luas / batas yg h jelas
Tdk
2
JL Belibis
Halte Memiliki Sampa luas / batas yg h jelas
Tdk
3
JL Belibis
Halte Memiliki Sampa luas / batas yg h jelas
Tdk
4
JL Belibis
Halte Memiliki Sampa luas / batas yg h jelas
Tdk
5
JL Tiung
Halte Memiliki Sampa luas / batas yg h jelas
N o
Foto
Lokasi
6
JL Kutilang
7
JL Punai
Jenis
Luas
Bank 5m x 4m Sampa x 3m = 60 m² h
TPS
7m x 5 x 3m = 105m²
Jarak dari ruma h warga
Ket
3m
Baik
2m
Bersih dan terawat t
2m
Tanpa wadah penam pungan
2m
Tanpa wadah penam pungan
2m
Tanpa wadah penam pungan
Tdk
8
JL Pipit
Halte Memiliki Sampa luas / batas yg h jelas
Tdk
9
JL Belibis
Halte Memiliki Sampa luas / batas yg h jelas
1 0 Tdk
JL Belibis
Halte Memiliki Sampa luas / batas yg h jelas
Sumber : Survey Primer Pada umumnya lokasi halte sampah tersebut diletakkan di setiap RT dan setiap RTnya mendapatkan minimal 1 Halte Sampah. Halte sampah ini juga memiliki peraturan untuk jamjam pembuangannya seperti yang tertera di spanduk halte sampah. Namun halte sampah ini
tidak memiliki batas atau luas yang jelas sehingga seringkali terlihat sampah yang ada terkesan berantakkan. Keberadaan Bank sampah dikelurahan ini kurang lebih 3 tahun lamanya. Bank sampah ini membuka peluang untuk masyarakat sekitar menjual sampah-sampah khususnya anorganik yang awalnya tidak menghasilkan apa-apa justru dapat memberikan keuntungan berupa uang. Lalu sampah yang masuk ke bank sampah kemudian dikelola menjadi suatu kerajinan yang dibuat oleh ibu-ibu PKK atau warga sekitar (Survey Primer). 3.8.4
Persampahan di Sepinggan Di kelurahan ini memiliki 23 unit TPS, berikut ini merupakan salah satu sample kondisi
seluruh TPS di Kelurahan Damai Baru : Tabel 3. 2 Persampahan di Sepinggan
N o
Foto
1
Lokasi
Jenis
Luas
Jarak dari ruma h warga
Jalan Marsma iswahyu di
TPS
3m x 4m x 1m = 12m²
50 m
Ket
Sangat Buruk
Sumber : Survey Primer 3.8.5
Persampahan di Sepinggan Baru Di kelurahan ini sistem pegelolaan khususnya penampungan sampah menggunakan
wadah TPS dan memiliki 8 unit TPS, berikut ini merupakan kondisi seluruh TPS di Kelurahan Sepinggan Baru : Tabel 3. 2 Persampahan di Sepinggan Baru
N o
1
Foto
Lokasi
Jenis
Luas
Jarak dari ruma h warga
Jalan Sepingg an Raya
TPS
4 m3
2m
Ket
Tempat sawah terawat
N o
Foto
Lokasi
Jenis
Luas
Jarak dari ruma h warga
Ket
2m
Tempat sampa hnya sebagai n rusak
2m
Tempat sampa h terawat
2
Jalan Abdi Praja
3
Jalan Sepingg an Raya
4
Jalan Syarifud din Yoes
TPS
2 m³
5m
Tempat sampa h terawat
5
Jalan Syarifud din Yoes
TPS
2 m³
7m
Tidak Terawa t
6
Jalan Syarifud din Yoes
TPS
4 m³
5m
Tidak Terawa t
TPS
TPS
4m³
1.25 m³
N o
Foto
Lokasi
Jenis
Luas
7
Jalan Marsma R. Iswahyu di
TPS
Tidak memiliki batas yang jelas
8
Jalan Manunt ung
TPS
8 m³
Jarak dari ruma h warga
Ket
3m
Tidak Terawa t, Sampa h menum puk di siang hari
1m
Baik
Sumber : Survey Primer
3.8.6
TPS di Sepinggan Raya
3.8.7
Persampahan di Sungai Nangka Di kelurahan ini memiliki 4 unit TPS, berikut ini merupakan sample kondisi seluruh TPS
di Kelurahan Sungai Nangka : Tabel 3. 2 Persampahan di Sungai Nangka
N o
Foto
Lokasi
Jarak dari Jenis Volume ruma h warga
Ket
Jl. Kp. Buton
Tidak memiliki pewada han
Mengg anggu estetika
1
TPS
N o
Foto
Lokasi
Jarak dari Jenis Volume ruma h warga
Ket
2 m³
Tidak diurus, sampa h bersera kan
2
Jl. Marsma R. Iswahyu di
TPS
30 m
Sumber : Survey Primer 3.9 Gambaran Umum Fasilitas Utilitas 3.9.1
Jaringan Air Bersih Kecamatan Balikpapan Selatan memiliki beberapa sumber jaringan air bersih, antara
lain mata air, sumur gali, sumur pompa, hidran umum, PDAM, serta aliran sungai. Untuk lebih jelasnya data jumlah jaringan air bersih serta penggunanya akan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut : Tabel 3. Data jumlah jaringan air bersih beserta pengguna Jenis
Jumlah
Pengguna
Mata air
11
177
Sumur gali
231
1834
Sumur pompa
104
3073
Hidran umum
7
215
PDAM
Ada
27.965
Aliran sungai
Ada
6
Persebaran peta jaringan air bersih yang terdapat pada Kecamatan Balikpapan Selatan akan disajikan dilengkapi dengan waduk, reservoir, instalasi pengelolaan air minum serta jaringan PDAM. Berikut adalah gambaran jaringan air bersih yang terdapat pada Kecamatan Balikpapan Selatan
Gambar 3. Peta jaringan air bersih Kecamatan Balikpapan Selatan Sumber : RDTR Kota Balikpapan
Guna memberi gambaran secara real dalam persebaran jaringan air bersih yang terdapat pada Kecamatan Balikpapan Selatan, maka didapatkan juga beberapa gambar yang menunjukkan kondisi eksisting jaringan air bersih yang terdapat pada Kecamatan Balikpapan Selatan sebagai berikut : Tabel 3. Kondisi eksisting jaringan air bersih Kecamatan Balikpapan Selatan No.
Kondisi Eksisting
Lokasi
Keterangan
1.
Sepinggan Baru
Distribusi jaringan air bersih di Kecamatan Balikpapan Selatan sudah terpenuhi oleh PDAM
2.
Kelurahan Sepinggan Raya
Distribusi jaringan air bersih sudah merata di Kecamatan Balikpapan Selatan
3.
Kelurahan Damai Bahagia
Distribusi jaringan air bersih mengikuti aliran drainase
4.
Jl. Sepinggan Baru
Pipa distribusi jaringan air bersih Kecamatan Balikpapan Selatan
No.
Kondisi Eksisting
Lokasi
Keterangan
5.
Jl. MT. Haryono
Jaringan air bersih telah terdistribusi rumah warga Kecamatan Balikpapan Selatan
6.
Jl. MT. Haryono
Meteran air PDAM yang terdapat pada rumah warga Kecamatan Balikpapan Selatan
2. 3.9.2
Sumber : Survey primer
Jaringan Telekomunikasi Jaringan telekomunikasi yang terdapat pada Kecamatan Balikpapan Selatan lebih
banyak didominasi oleh PT. Telkom, persebaran jaringan telekomunikasi sudah tercukupi di seluruh kelurahan yang terdapat di Kecamatan Balikpapan Selatan. Pada zaman modern, jaringan telekomunikasi bukan hanya telepon yang digunakan oleh masyarakat Kecamatan Balikpapan Selatan, kini terdapat jaringan fiber optik yang digunakan untuk menyambungkan wifi. Dari data yang telah di himpun, telah didapatkan peta jaringan telekomunikasi yang terdapat pada Kecamatan Balikpapan Selatan sebagai berikut
Gambar 3. Peta jaringan telekomunikasi Kecamatan Balikpapan Selatan Sumber : RDTR Kecamatan Balikpapan Selat
Masyarakat pengguna telepon seluler yang terdapat pada Kecamatan Balikpapan Selatan dapat diasumsikan dari jumlah penduduk berusia produktif, maka setiap masyarakat yang sedang dalam usia produktif diasumsikan sebagai pengguna telepon seluler, berikut adalah data pengguna telepon seluler Kecamatan Balikpapan Selatan : Tabel 3. Data jumlah pengguna telepon seluler Kecamatan Balikpapan Selatan Umur
Jumlah (orang)
Total (orang)
0-4
12667
Usia non produktif
5-9
14751
(40787)
10-14
13369
15-19
12632
Usia produktif
20-24
13504
(10662)
25-29
13867
30-34
15997
35-39
15739
40-44
12558
45-49
9834
50-54
7383
55-59
5148
60-64
3284
>65
Lanjut usia (6724)
3440 Total
154173 Sumber : Balikpapan Dalam Angka 2016
Guna memberi gambaran kondisi eksisting jaringan telekomunikasi yang terdapat pada Kecamatan Balikpapan Selatan, maka akan disajikan beberapa kondisi eksisting dari atribut persebaran jaringan telekomunikasi yang terdapat pada Kecamatan Balikpapan Selatan : Tabel 3. Kondisi eksisting jaringan telekomunikasi Kecamatan Balikpapan Selatan No.
1.
Kondisi
Lokasi
Jl. Beler
Keterangan
Tower Telekomunikasi
No.
2.
Kondisi
Lokasi
Jl. MT. Haryono
Keterangan
Tower Telekomunikasi
Jl. MT. Haryono Dalam 3.
Perumahan Balikpapan Kota
Gardu milik PT. Telkom
II
4.
Jl. Marsma R.
Gardu milik PT.
Iswahyudi
Telkom
Tiang 5.
Jl. Beler
penyambung kabel telekomunikasi
No.
Kondisi
Lokasi
Keterangan
Fasilitas 6.
Jl. MT.Haryono
telekomunikasi yang disediakan PT. Telkom
Sumber : Survey Primer 3.10.3 Jaringan Listrik Penggunaan energi listrik yang terdapat pada Kecamatan Balikpapan Selatan mayoritas menggunakan sumber listrik yang disediakan oleh PLN, tetapi ada juga beberapa ruko dan perkantoran yang terdapat di Kecamatan Balikpapan Selatan menggunakan genset pribadi. Untuk memperjelas dalam persebarannya, maka akan disajikan peta persebaran jaringan listrik Kecamatan Balikpapan Selatan sebagai berikut
Gambar 3. Peta persebaran jaringan energi Kecamatan Balikpapan Selatan Sumber : RDTR Kota Balikpapan
Guna memperjelas, akan disajikan beberapa gambar yang diambil langsung dari lokasi persebaran jaringan listrik, berikut adalah kondisi eksisting persebaran jaringan listrik yang terdapat di Kecamatan Balikpapan Selatan. Tabel 3. Kondisi eksisting jaringan listrik Kecamatan Balikpapan Selatan No. Kondisi 1.
Lokasi Jl. MT. Haryono
Keterangan SUTR
2.
Kelurahan Sepinggan Raya
SUTM
3.
Jl. Marsma R. Iswahyudi
Gardu listrik serta trafo
4.
Jl. MT. Haryono Dalam
Gardu listrik serta trafo
No. Kondisi 5.
Lokasi Jl. Marsma R. Iswahyudi
Keterangan Genset pribadi milik perkantoran
6.
Perumahan Bukit Damai Indah
Genset milik pengembang perumahan Bukit Damai Indah
3. Sumber : Kecamatan Balikpapan Selatan 4. 3.10.4 Jaringan Drainase Jaringan drainase yang terdapat pada Kecamatan Balikpapan Selatan terdiri dari sungai-sungai lipasan air hujan, gorong-gorong serta parit yang terdapat disepanjang jalan besar seperti Jl. MT. Haryono dan Jl. Marsma Iswahyudi berikut disajikan kondisi eksisting dari jaringan drainase yang terdapat pada Kecamatan Balikpapan Selatan : Tabel 3. Kondisi eksisting persebaran jaringan drainase Kecamatan Balikpapan Selatan No. Kondisi 1.
Lokasi Jl. MT. Haryono
Keterangan Pipa pembuangan limbah rumah tangga
No. Kondisi 2.
Lokasi Jl. KP. Buton
Keterangan Saluran drainase
3.
Jl. Manuntung
Aliran sungai sepinggan, menampung limpasan air hujan
4.
Jl. Manuntung
Drainase tertutup
5.
Perumahan Bukit Damai Sentosa I
Saluran Drainase, saluran air hujan
No. Kondisi 6.
Lokasi Jl. MT. Haryono, Perumahan Bukit Damai Indah
Keterangan Saluran drainase, tempat menampung limpasan air hujan
3.10 Sistem Transportasi Berikut ini adalah aspek-aspek transportasi yang kelompok kami bahas : 3.10.1 Jalan Di Kecamatan Balikpapan Selatan terdapat berbagai jalan, seperti Jalan Syarifuddin Yoes, Jalan MT. Haryono dan lain-lain. Berikut ini kami lampirkan peta persebaran beberapa jalan yang sering dilalui pengguna jalan :
Gambar (...) Peta Persebaran Jalan
Selanjutnya kami lampirkan data panjang beberapa jalan yang hanya melintas di Kecamatan Balikpapan Selatan : 1. Jalan Syarifuddin Yoes : 5.77 Kilometer 2. Jalan Ruhui Rahayu 2.91 Kilometer 3. Jalan Manuntung 2.36 Kilometer 4. Jalan Marsma R. Iswahyudi 5.58 km
Selanjutnya di Balikpapan Selatan kondisi jalannya beragam kondisi, ada yang terdapat jalur pedestrian dan tidak ada jalur pedestrian lalu ada yang terdapat lampu penerangan yang cukup dan ada yang kondisi penerangannya kurang memadai. berikut ini kami lampirkan tabel jenis dan kondisi eksisting jalan Kecamatan Balikpapan Selatan : Tabel 3.10.1 Jenis Jalan Dan Kondisi Eksisting Jalan Kecamatan Balikpapan Selatan No.
Nama Jalan
1.
Jl.
Jenis
Deskripsi
Arteri
Jalan dilengkapi dengan
Yoes (Sepinggan
Sekund
jalur
Baru)
er
lampu-lampu penerangan
Syarifuddin
Gambar
yang
pedestrian
menyala
dan
dengan
baik ketika di malam hari serta dilengkapi dengan median jalan.
2.
3.
Jl.
Manuntung
Kolektor
Jalan kurang dilengkapi
(Sepinggan Baru)
Sekund
dengan
er
penerangan.
Jl. MT. Haryono
Arteri
Jalan ini tidak disediakan
(Damai Bahagia)
Primer
jalur pedestrian.
lampu
No.
Nama Jalan
4.
Jl.
Gambar
Marsma
R.
Iswahyudi
Jenis
Deskripsi
Arteri
Jalan
Primer
dengan
(Sepinggan Raya)
ini
dilengkapi lampu-lampu
penerangan serta jalur pedestrian.
5.
6.
Jl.
Abdi
Praja
Lingkun
Jalan ini tidak dilengkapi
(Sepinggan Baru)
gan
dengan jalur pedestrian.
Jl.
Lokal
Jalan dilengkapi dengan
Manunggal
(Damai Bahagia)
jalur
pedestrian
tetapi
kurang dilengkapi dengan lampu-lampu penerangan tetapi
kondisi
zebra
crossnya sedikit pudar.
7.
Jl. Ruhui Rahayu
Kolektor
Jalan
ini
dilengkapi
(Gunung Bahagia
Sekund
dengan jalur pedestrian,
er
lampu-lampu penerangan dan median jalan.
Sumber : Survei Primer
3.10.2 Atribut Jalan Pada Kecamatan Balikpapan Selatan terdapat beberapa atribut jalan dengan berbagai kondisi, baik yang terletak di jalur pedestrian maupun ruang terbuka hijau. Berikut ini kami lampirrkan jumlah atribut jalan yang terdapat di beberapa jalan di Balikpapan Selatan : a) Jumlah Lampu Penerangan Jalan 1. Jalan Ruhui Rahayu : 107 Lampu 2. Jalan Manuntung : 31 Lampu 3. Jalan Syarifudin Yoes : 198 Lampu 4. Jalan Marsma R. Iswahyudi : 118 Lampu
b) Jumlah Pertandaan 1. Jalan Ruhui Rahayu : 71 Pertandaan 2. Jalan Manuntung : 14 Pertandaan 3. Jalan Syarifuddin Yoes : 118 Pertandaan 4. Jalan Marsma R. Iswahyudi : 69 Pertandaan Selanjutnya. Berikut ini kami lampirkan tabel kondisi eksistingnya atribut jalan di Balikpapan Selatan : Tabel 3.10.2 Atribut Jalan Kecamatan Balikpapan Selatan No.
Nama
1.
Tanda
Gambar Dilarang
Parkir
Lokasi Jl.
Deskripsi
Syarifuddin Kondisi
Yoes
pertanda
ini
masih terawat.
(Sepinggan Baru)
2.
Tanda Belok Ke
Jl.
Kanan
Yoes
Syarifuddin Kondisi
terletak di jalur pedestrian
(Sepinggan
dan masih terawat.
Baru)
pertandaan
ini
No.
Nama
3.
Lampu Jalan
Gambar
Lokasi
Deskripsi
Jl.Manuntung
Kondisi
(Sepinggan
baik, tetapi jarak antar
Baru)
lampu
lampu
masih
terlalu
sehingga
jauh
kurangnya
penerangan.
4.
5.
Lampu Jalan
Cermin Cembung
Jl.Syarifuddin
Kondisi
Yoes
baik,
(Sepinggan
pencahayaannya kurang
Baru)
baik.
Jl.Duatan Sakai
B. Kondisi
lampu
masih tetapi
cermin
masih
bersih dan terawat.
(Sepingan Baru)
6.
Tanda Pertigaan
Jl.
Manunggal Beberapa
(Damai
pertandaan
terlihat miring.
Bahagia)
Sumber : Survei Primer
3.10.3 Angkutan Umum 3.10.3.1 Jumlah Angkutan Umum Di Kecamatan Balikpapan Selatan ada 2 nomor angkutan kota yang melintas, yaitu angkutan kota nomor 2A dan nomor 7. Berikut adalah jumlah angkot, tarif angkot dan panjang rute angkot : Tabel 3.10.3.1 Jumlah Angkutan Umum No. Angkot
Panjang Rute
Jumlah Angkot
Tarif
Tarif/km
2A
14.3 Km
100
4.500-6.000
420
7
28.5 Km
298
4.500-8.500
300
Sumber : DISHUB 2015 3.10.3.2 Rute Angkutan Umum Di Kecamatan Balikpapan Selatan terdapat 2 angkutan kota yang melintasi, yaitu Angkot bernomor 2A yang jalurnya MT.Haryono-Syarifuddin Yoes-Ruhui RahayuMT.Haryono-Jenderal Sudirman-Terminal Damai, lalu Angkot bernomor 7 yang jalurnya Terminal Damai-Jenderal Sudirman-Marsma R. Iswahyudi-Mulawarman. Untuk lebih jelasnya berikut ini adalah peta jalur Angkot nomor 2A dan 7
Sumber : Survei Primer Gambar 3.10.3.2 Peta Rute Angkot Di Balikpapan Selatan
3.10.4 Geometrik Jalan Geometrik jalan memberikan gambaran pembagian ruang jalan. Pada Kecamatan Balikpapan Timur, telah dibuat geometrik jalan dengan melakukan survei primer pada jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal dan jalan lingkungan. Berikut geometri.jalan Kecamatan Balikpapan Selatan : Tabel 3.10.4 Geometri Jalan Kecamatan Balikpapan Selatan No.
Nama Jalan
1.
Jl.
Abdi
Gambar Praja
(Sepinggan Baru)
2.
Jl. MT. Haryono (Damai Bahagia)
3.
Jl.
Manuntung
(Sepinggan Baru)
4.
Jl.
Syarifuddin
Yoes (Sepinggan Baru)
ini kami lampirkan tabel
No.
Nama Jalan
5.
Jalan Manunggal
Gambar
(Damai Bahagia)
6.
Jalan
Ruhui
Rahayu (Gunung Bahagia)
7.
Jalan Marsma R. Iswahyudi (Sepinggan Raya)
Sumber : Survei Primer 3.10.5 Halte Di Kecamtan Balikpapan Selatan terdapat 3 Halte, yaitu halte DISHUB di Jalan Manunutng, halte di Jalan Ruhui Rahayu dan halte SMP 10 di Jalan Marsma R. Iswahyudi. Untuk lebih jelasnya berikut ini kami lampirkan peta persebaran halte dan kondisinya :
Sumber : Survei Primer Gambar 3.10.5 Peta Letak Halte Dan Kondisinya
3.10.6 Jalur Pedestrian Di Kecamatan Balikpapan Selatan, ada beberapa jalan yang terdapat jalur pedestriannya, yaitu Jalan Syarifuddin Yoes, Jalan Marsma R. Iswahyudi, Jalan Ruhui Rahayu. Berikut kami lampirkan kondisi eksisting serta lebar jalur pedestrian : Tabel 3.10.6 Jalur Pedestrian No.
Nama Jalan
1.
Jl.
Gambar
Syarifuddin
Yoes (Sepinggan
Lebar
Deskripsi
0.8
Kondisi pedestrian cukup
Meter
baik,
Baru)
2.
Jl.
Marsma
tetapi
lebarnya
kurang besar.
R.
Iswahyudi
1.4
Kondisi pedestrian ada
Meter
beberapa
(Sepinggan Raya)
tetapi
yang
rusak,
lebarnya
cukup
luas.
3.
Jl. Ruhui Rahayu
0.96
Kondisi jalur pedestrian
(Gunung Bahagia
Meter
beberapa
berlubang
sehingga membahayakan
dapat pejalan
kaki.
Sumber : Survei Primer
3.10.7 Jumlah Kendaraan Tiap 5 Menit Di Balikpapan Selatan memiliki jumlah kendaraan yang cukuo tinggi yang melintas di jalan-jalan utamanya, yaitu Jalan Syarifuddin Yoes, Jalan Marsma R. Iswahyudi dan Jalan Ruhui Rahayu. Berikut kami lampirkan tabel jumlah kendaraan dan Jenis Kendaran yang lewat di jalan setiap 5 Menit. Tabel 3.10.7 Jumlah Kendaraan Di Jalan Utama Balikpapan Selatan No
Jalan
Mobil
Motor
Jumlah
1
Syarifuddin
94
128
222
159
266
111
179
Yoes 2
Marsma
R. 107
Iswahyudi 3
Ruhui Rahayu
68
DAFTAR PUSTAKA Peraturan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Peraturan Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan
Badan Standarisasi Nasional. 2004. SNI 03-1733-2004 Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan.Jakarta. PMK No 71 SNI 03 1733 2004 Tata Cara Perencanaan Lingkungan Ditjen PPM dan PLP Depkes. 1989. Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Dampak Sampah (Aspek Kesehatan Lingkungan). Jakarta. Instruksi Menteri Dalam Negri Nomor 14 Tahun 1988. Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan. 6 Oktober 1988. Jakarta. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2009 Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau di Wilayah Kota / Kawasan Perkotaan. 24 Juni 2009. Jakarta. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M Tahun 2008 Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. 26 Mei 2008. Jakarta. Standar Nasional Indonesia 3242 Tahun 2008 Tata Cara Pengelolaan Sampah di Permukiman. Jakarta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Penataan Ruang. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725. Jakarta. RTRW Kota Balikpapan, 2012 SNI 03-1733-2004 UU No.13 Tahun 1980 UU RI No 38 Tahun 2004
Buku
Driyarkara. (1950). Driyarkara Tentang Pendidikan. Yogyakarta: Yayasan Kanisius. Langeveld, MJ. (l955). Pedagogik Teoritis Sistematis (terjemahan). Bandung: Jemmars. Mudhaharjo, Prasetya. (1997). Filasafat Pendidikan. Bandung: CV Pustaka Setia. Nasution. (1999). Teknologi Pendidikan. Jakarta: PT BumiAksara. Notoatmodjo, Soekidjo.(2003). Pendidikandan Perilaku Kesehatan. Jakarta: PT Rineka Cipta. Purwanto, Ngalim. (2007). Ilmu Pendidikan Teoritisdan Praktis. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Syah, Muhibbin. (2003). Psikologi Belajar. Jakarta: PT Raja GrafindoPersada Yunus, H. A. (1999). Filsafat Pendidikan. Bandung: CV Citra Sarana Grafika. ZaharaIdrisdan
&
Lisna
Jamal.
(1992).
Pengantar
Pendidikan
2.
Jakarta:
PT.
GramediaWidiasarana. Kodoatie, Roberty J, Roestam Sjarief. 2010. Tata Ruang Air. Yogyakarta : Penerbit Andi Pynkyawati, Ir. Theresia, M.T. , Ir. Shirley Wahadamaputera, M.T. 2015. Utilitas Bangunan Modul Plumbing. Jakarta : Griya Kreasi Miftadira, Rendra. 2014. Sarana Perdagangan dan Jasa. Damanhuri, Enri. 2006. Diktat Kuliah Pengelolaan Sampah Bagian 6 Pewadahan, Pengumpulan dan Pemidahan. Institut Teknologi Bandung. Bandung Grey,G.W. Daneke,F.I. 1978. Urban Forestry. John Wiley and Sons. Gultom, Osmen. 2002. Pengelolaan Sampah Padat Perkotaan Secara Terpadu. Pusat Pengembangan Pengelolaan Limbah Radioaktif. Batan. Joga, N dan Iwan Ismaun.2011.RTH 30%! :Resolusi (Kota) Hijau. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Musanef . 1995. Manajemen Pariwisata di Indonesia. Gunung Harta. Jakarta. Rooden, Van F.C. 1983. Greenspace in Cities, in’City Landscape’ dalam
Grove, AB dan
Cresswell,R.W. London. Spilane, JJ.1987. Pariwisata Indonesia: Sejarah dan Prospeknya. Kanisius. Yogyakarta. Trancik, Roger. 1986. Finding Lost Space: Theories of Urban Design. Van Nostrand Reinhold Company. New York. Tyrväinen, L.1998. The Economic value of urban forest amenities : an application of the contingent valuation method.Landscape and Urban Planning. Europe. Yones, Indra. 2007. Kajian Pengelolaan Sampah di Kota Ranai Ibu Kota Kabupaten Natuna Propinsi Kepulauan Riau. Tesis. Universitas Diponegoro. Semarang. Abdul Kadir, (2006), Transportasi: Peran dan dampaknya dalam pertumbuhan ekonomi
nasional, Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Wahana Hijau, Vol. 1, No. 3. Miro, Fidel. (1997), Sistem Transportasi Kota, Bandung, Penerbit Tarsito. Makalah Geografi Transportasi, Fakultas Geografi UGM Margareta, H., 2000., Perbaikan Sistem Transportasi di Perdesaan di Era Otonomi Daerah. Miro, Fidel. (1997), Sistem Transportasi Kota, Bandung, Penerbit Tarsito. Shirvani, Hamid. 1985. The Urban Design Process. Van Nostrand Reinhold: New York. Infrastructure, Online Compact Oxford English Dictionary, http://www.askoxford.com/conciseod/infrastructure (accesed August 21 2009) Infrastructure, Online Compact Oxford English Dictionary, http://www.askoxford.com/conciseod/infrastructure (accesed January 17 2009) Sulivan, Arthur : Steven M.Sheffrin ( 2003 ).Economics:Principles in Action. Upper Saddle River, New Jersey 07458 Pearson Prentice Hall. P. 474. ISBN 0-13063085-3 Infrastructure , American Heritage Dictionary of The English Languange, http://eduation.yahoo.com/reference/dictionary/entry/infrastructure
( Accesed
January 17 2009 ) Infrastructure, JP1-02, Department of Defense Dictionary of Military and Asociated terms, p. 260,12 April 2001 ( rev.31 August 2005 ) http://www.dtic.mil/cgibin/GetRDoc?AD=ADA439918&Location=U2&D Oc=.pdf(accesed January 172009 ) . R. THE COLORADO SPRINGS AREA Yoeti, Oka. 1996. Pengantar Ilmu Pariwisata. Angkasa. Bandung