Tugas Audit Meringkas.docx

BAB 1 Ruang Lingkup Auditing Audit merupakan serangkaian aktivitas menghimpun , mengevaluasi , menilai buti yang mendukung informasi laporan keuangan. Informasi yang dinilai bersifat kuantitatif yang melaporkan tingkat kesesuaian informasi yang dianalisis serta sesuai kriteria yang berlaku. Pengertian Audit menurut para ahli yaitu pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan . Auditing harus dilakukan oleh orang yang berkompeten dan indeenden. Yang dikatakan kompeten harus memenuhi kualifikasi UU No 34 tahun 54. Independen merupakan sebuah sikap mental yang tidak memihak. Auditing adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan pernyataan tentang keiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan , serta penyampaian hasil hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Ada beberapa jasa yang dihasilkan oleh eksternal Auditor (akuntan publik), profesi akuntan publik menghasilkan berbagai macam jasa bagi masyarakat , yang dapat digolongkan dalam 2 kelompok yaitu: A. Jasa Assurance Jasa Assurance adalah jasa profesional independen yang meningkatkan mutu informasi bagi pengambil keputusan. Pengambil keputusan memerlukan informasi yang andal dan relevan sebagai basis untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu mereka mencari jasa assurance untuk meningkatkan kualitas informasi yang akan dijadikan basis pengambilan keputusan. Jasa Assurance dapat disediakan oleh profesi akuntan publik atau berbagai profesi lain. Contoh jasa assurance yang disediakan oleh profesi lain adalah jasa pengujian berbagai produk oleh organisasi konsumen (Non profit organization), jasa pemeringkatan televisi (television rating), dan lain-lain.contoh jasa Assurance yang dihasilkan oleh Profesi Akuntan Publik menyediakan jasa assurance mengenai informasi Laporan Keuangan historis kepada masyarakat. Jasa ini dikenal dengan jasa Audit. Salah satu tipe jasa assurance yang disediakan profesi akuntan publik adalah jasa atestasi.Jasa Atestasi adalah jasa yang diberikan oleh profesi akuntan publik dimana profesi akuntan publik akan mengeluarkan laporan tertulis yang menyatakan kesimpulan atas keandalan asersi tertulis yang dibuat dan ditanggungjawabi pihak lain. Sedangkan asersi adalah suatu pernyataan yang dibuat oleh satu pihak yang secara implisit dimaksudkan untuk digunakan oleh pihak lain. Laporan Keuangan (LK) historis adalah asersi manajemen. Manajemen menyatakan bahwa LK sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum (PABU). Ada Lima jenis jasa atestasi: a. b. c.

Audit atas Laporan Keuangan historis. Review atas Laporan Keuangan historis. Atestasi mengenai Pengendalian Internal atas Pelaporan keuangan

d. e.

Jasa Atestasi mengenai Teknologi Informasi Jasa Atestasi Lainnya

B. Jasa Nonassurance Jasa nonassurance adalah jasa yang dihasilkan oleh AP (Akuntan Publik) yang didalamnya ia tidak memberikan suatu pendapat, keyakinan atau bentuk lain dari keyakinan. Jenis jasa non assurance yang dihasilkan olah akuntan publik adalah jasa kompilasi, jasa perpajakan, jasa konsultasi. Selanjutnya akan dibahas tentang laporan audit. Laporan audit merupakan media yang dipakai oleh auditor dalam dengan masyarakat lingkungannya. Dalam laporan tersebut auditor menyatakan pendapatnya mengenai kewajaran laporan keuangan yang telah diaudit. Pendapat auditor tersebut disajikan dalam suatu laporan tertulis yang umumnya berupa laporan audit baku. Laporan audit baku terdiri dari tiga paaragraf , paragraf yang pertama yaitu A.Paragraf pengantar yang berisi: 1. Tipe jasa yang diberikan oleh auditor 2. Objek yang di audit 3. Pengungkapan tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan dan tanggung jawab auditor atas pendapat yang diberikan atas laporan keuangan berdasarkan hasil auditnya. B.Paragraf lingkup berisi pernyataan ringkas mengenai lingkup audit yang dilaksanakan oleh auditor. C.Paragraf pendapat berisi pernyataan ringkas mengeai pendapat auditor tentang kewajaran laporan keuangan. Ada empat tipe pokok laporan audit yang diterbitkan oleh auditor : 1. 2. 3. 4. 5.

Laporan yang berisi pendapat wajar tanpa pengecualian. Laporan yang berisi pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan Laporan yang berisi pendapat wajar dengan pengecualian Laporan yang berisi pendapat tidak wajar Laporan yang didalamnya auditor tidak menyatakan pendapat.

Ada tiga tipe auditor : 1. Auditor Independen : profesi auditor independen memperoleh honorarium dari kliennya dalam menjalankan keahliannya , namun auditor independen harus independen, tidak memihak kepada kliennya. 2. Auditor pemerintah : merupakan auditor profesional yang bekerja di instansi pemerintah yang tugas pokoknya melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi atau entitas pemerintah atau pertanggung jawaban keuangan yang ditujukan kepada pemerintah. 3. Auditor intern : adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan (perusahaan negara maupun swasta) yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan

prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi , menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektifitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi. Sedangkan tipe Audit yaitu : 1. Audit laporan keuangan yaitu audit yang dilakukan oleh auditor independen terhadap lapora keuangan yang disajikan oleh kliennya untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. 2. Audit Kepatuhan yaitu audit yang tujuannya untuk menentukan apakah yang diaudit sesuai dengan kondisi ata peraturan tertentu. 3. Audt Operasional merupakan review secara sistematik kegiatan organisais dalam hubungan dan tujuan tertentu. Tujuan audit operasional adalah untuk: a. Mengevaluasi kinerja b. Mengidentifikasi kesempatan untuk peningkatan c. Membuat rekomendasi untuk perbaikan atau tindakan lebih lanjut

BAB 2 ETIKA PROFESIONAL

KODE ETIK IKATAN AKUTANSI INDONESIA Kode Etik Profesi Akuntan Publik (sebelumnya disebut Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik) adalah aturan etika yang harus diterapkan oleh anggota Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI (sebelumnya Ikatan Akuntan Indonesia - Kompartemen Akuntan Publik atau IAI-KAP) dan staf profesional (baik yang anggota IAPI maupun yang bukan anggota IAPI) yang bekerja pada satu Kantor Akuntan Publik (KAP). Dalam konggres 1986, nama Kode Etik Ikatan Akutansi Indonesia diubah menjadi “Kode Etik Akutan Indonesia”. Pasal-pasal dalam Kode Etik Akutan dikelompokkan menjadi dua golongan : (1) Pasal-pasal yang mengatur prilaku semua akutan anggota IAI. (2) Pasal-pasal yang mengatur semua akutan yang berpraktik dalam profesi akutan publik. Kode Etik Akutan Indonesia ada 9 bagian : 1)

Pembukaan

2)

Bab I Kepribadian

3)

Bab II Kecakapan Profesional

4)

Bab III Tanggung Jawab

5)

Bab IV Ketentuan Khusus

6)

Bab V Pelaksanaan Kode Etik

7)

Bab VI Suplemen dan Penyempurnaan

8)

Bab VII Penutup

9)

Bab VIII Pengesahan

Pada tahun1998 sampai sekarang nama itu diubah kembali ke “Kode Etik Ikatan Akutansi Indonesia (Kode Etik IAI). Dengan struktur etika profesional yang baru yaitu “Delapan Prinsip Etika” yang berlaku bagi seluruh anggota IAI (seluruh Kompartemen dibawah naungan IAI) AKUTAN PUBLIK DAN AUDITOR INDEPENDEN Profesi akuntan publik menghasilkan berbagai jasa bagi masyarakat, yaitu jasa assurance, jasa atestasi, dan jasa nonassurance. • Jasa assurance adalah jasa profesional independen yang meningkatkan mutu informasi bagi pengambil keputusan. • Jasa atestasi terdiri dari audit, pemeriksaan (examination), review, dan prosedur yang disepakati (agreed upon procedure).

• Jasa atestasi adalah suatu pernyataan pendapat, pertimbangan orang yang independen dan kompeten tentang apakah asersi suatu entitas sesuai dalam semua hal yang material, dengan kriteria yang telah ditetapkan. • Jasa nonassurance adalah jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik yang di dalamnya ia tidak memberikan suatu pendapat, keyakinan negatif, ringkasan temuan, atau bentuk lain keyakinan. Contoh jasa nonassurance yang dihasilkan oleh profesi akuntan publik adalah jasa kompilasi, jasa perpajakan, jasa konsultasi. Auditor Independen : akutan publik yang melaksanakan penugasan audit atas laporan keuangan historis yang menyediakan jasa audit atas dasar standart auditing SPAP. KERANGKA KODE ETIK IAI (1) Prinsip Etika, (2) Aturan Etika, (3) Interprestasi Aturan Etika, (4) Tanya dan Jawab 1.

PRINSIP ETIKA

a.

Prinsip Pertama: Tanggung Jawab Profesi

Sebagai profesional, anggota mempunyai peran penting dalam masyarakat. Sejalan dengan peranan tersebut, anggota memiliki tanggung jawab kepada semua pemakai jasa profesional mereka. b.

Prinsip Kedua: Kepentingan Publik

Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, mengormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. c.

Prinsip Ketiga: Integritas

Integritas adalah suatu satu kesatuan yang mendasari munculnya pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang mendasari kepercayaan publik dan merupakan standar bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambilnya. d.

Prinsip Keempat: Objektivitas

Objektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota berdasarkan apa yang telah pemberi nilai dapatkan. Prinsip objektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur, secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada di bawah pengaruh pihak lain e.

Prinsip Kelima: Kompetensi dan Kehati- hatian Profesional

Kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman. Anggota tidak diperkenankan menggambarkan pengalaman kehandalan kompetensi atau pengalaman yang belum anggota kuasai atau belum anggota alami. Kompetensi profesional dapat dibagi menjadi 2 fase yang terpisah: (1) Pencapaian Kompetensi Profesional.(2) Pemeliharaan Kompetensi Profesional f.

Prinsip Keenam: Kerahasiaan

Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selam melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan. Anggota mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa staff di bawah

pengawasannya dan orang- orang yang diminta nasihat dan bantuannya menghormati prinsip kerahasiaan. g.

Prinsip Ketujuh: Perilaku Profesional

Kewajiban untuk menghindari perbuatan atau tingkah laku yang dapat mendiskreditkan atau mengurangi tingkat profesi harus dipenuhi oleh anggota sebgai perwujudan tanggung jawabnya kepada penerima jasa, pihak ketiga, anggota yang lain, staff, pemberi kerja dan masyarakat umum. h.

Prinsip Kedelapan : Standar Teknis

Setiap anggota harus melaksanakan profesionalitasnya sesuai dengan standar teknis dan standar professional yang ditetapkan secara relevan. Standar teknis dan standar professional yang harus ditaati anggota adalah standar yang dikeluarkan oleh IAI, International Federation of Accountants, badan pengatur, dan peraturan perundang- undangan yang relevan. 2.

ATURAN ETIKA KOMPARTEMEN AKUTAN PUBLIK

a) 101 Independensi : Dalam menjalankan tugas seorang anngota KAP harus menerapkan sikap independensi baik dalam fakta maupun penampilan. b) 102 Integritas dan Objektivitas : Seorang anggota KAP harus bebas dari benturan kepentingan dan tidak boleh membiarkan fakta salah saji material. c) 201 Standart Umum : Anggota KAP harus mematuhi standart umum yang sudah ditetapkan oleh IAI. d) 202 Kepatuhan terhadap Standart : Anggota KAP dalam melakukan tugas jasa auditing wajib mematuhi standart yang dikeluarkan oleh IAI. e) 300 Tanggung Jawab Kepada Klien : Anggota KAP harus bertanggung jawab atas pekerjaanya terhadap orang atau badan yang mengadakan perikatan dengan KAP. f)

400 Tanggung Jawab Kepada Rekan Seprofesi

g)

500 Tanggung Jawab dan Praktik lain

BAB 3 BUKTI AUDIT

ARSESI MANAJEMEN DALAM LAPORAN KEUANGAN Arsesi : pernyataan manajemen yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan. Pernyataan tersebut dapat bersifat implisit atau eksplisit serta dapat diklasifikasikan berdasarkan penggolongan besar sebagai berikut ini: 1) Asersi tentang keberadaan atau keterjadian berhubungan dengan apakah aktiva atau utang entitas ada pada tanggal tertentu dan apakah transaksi yang dicatat telah terjadi selama periode tertentu. 2) Asersi tentang kelengkapan berhubungan dengan apakah semua transaksi dan akun yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan telah dicantumkan di dalamnya. Sebagai contoh, manajemen membuat asersi bahwa seluruh pembelian barang dan jasa dicatat dan dicantumkan dalam laporan keuangan. Demikian pula, manajemen membuat asersi bahwa utang usaha di neraca telah mencakup semua kewajiban entitas. 3) Asersi tentang hak dan kewajiban berhubungan dengan apakah aktiva merupakan hak entitas dan utang merupakan kewajiban perusahaan pada tanggal tertentu 4) Asersi tentang penilaian atau alokasi berhubungan dengan apakah komponenkomponen aktiva, kewajiban, pendapatan dan biaya sudah dicantumkan dalam laporan keuangan pada jumlah yang semestinya 5) Asersi tentang penyajian dan pengungkapan berhubungan dengan apakah komponenkomponen tertentu laporan keuangan diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan semestinya STANDART PEKERJAAN LAPANGAN KETIGA Standart pekerjaan lapanga ketiga berbunyi : “Bukti kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar yang layak untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.” Empat standar penting itu sebagai berikut : a)

Bukti Audit

Bukti audit adalah semua informasi yang digunakan oleh auditor dalam pembuatan kesimpulan (opini) dibuat. Bukti audit termasuk di dalamnya adalah: (1). catatan akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan, dan (2). Informasi lainnya yang berhubungan/terkait dengan catatan akuntansi dan pendukung alasan logis dari auditor tentang laporan keuangan yang layak. b) Cukup atau tidaknya bukti audit : berkaitan dengan kuantitas bukti yang harus dikumpulkan oleh auditor. Faktor yang mempengaruhinya adalah (a) Materialitas dan resiko, (b) Faktor Ekonomi (c) Ukuran dan karakteristik populasi

c) Kompetensi Bukti Audit : berhubungan dengan kualitas atau keandalan data dan informasi penguat d) Bukti Audit sebagi Dasar yang Layak Menyatakan Pendapat Auditor : Pertimbangan auditor tentang kelayakan bukti audit dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut ini : (a) Pertimbangan Profesional (b) Integritas manajemen (c) Kepemilikan publik versus terbatas (d) Kondisi keuangan

TIPE BUKTI AUDIT 1.

Tipe Data Akutansi

a)

Pengendalian Intern Sebagai Bukti

Pengendalian intern yang dibentuk dalam setiap kegiatan perusahaan dapat digunakan untuk mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Auditor harus mengetahui bahwa klien telah merancang pengendalian intern dan telah melaksanakannya dalam kegiatan usahanya setiap hari, hal ini merupakan bukti yang kuat bagi auditor mengenai keandalan informasi yang dicantumkan dalam laporan keuangan. b)

Catatan Akuntansi Sebagai Bukti

Auditor melakukan verifikasi terhadap suatu jumlah yang tercantum dalam laporan keuangan,dengan melakukan penelusuran kembali jumlah tersebut melalui catatan akuntansi. Dengan demikian, catatan akuntansi merupakan bukti audit bagi auditor mengenai pengolahan transakasi keuangan yang telah dilakukan oleh klien.

2. ·

Tipe Informasi Penguat Bukti Fisik

Bukti fisik adalah bukti audit yang diperoleh dengan cara inspeksi atau perhitungan aktiva berwujud. Pengamatan fisik terhadap suatu aktiva merupakan cara untuk mengidentifikasi sesuatu yang diperiksa, untuk menentukan kuantitas, dan merupakan suatu usaha untuk menentukan mutu atau keaslian kekayaan tersebut. ·

Bukti Dokumenter

Bukti dokumenter adalah bukti yang terbuat dari kertas bertuliskan huruf dan atau angka atau symbol-simbol yang lain. ·

Perhitungan Sebagai Bukti

Perhitungan yang dilakukan sendiri oleh auditor, dapat berupa: 1. Footing, yaitu pembuktian ketelitian penjumlahan vertikal. 2.Cross-footing, yaitu pembuktian ketelitian penjumlahan horizontal. 3.Pembuktian ketelitian perhitungan biaya depresiasi dengan cara menggunakan tarif depressiasi yang digunakan oleh klien.

4.Pembuktian ketelitian penentuan taksiran kerugian piutang usaha, labaper saham yang beredar, taksiran pajak perseroan, dan lain-lain.

·

Bukti Lisan

Dalam rangka mengumpulkan bukti, auditor banyak meminta keterangan secara lisan dari klien terutama para manajer. Jawaban lisan yang diperoleh dari permintaan keterangan tersebut merupakan tipe bukti lisan. ·

Perbandingan

Untuk menentukan akun atau transaksi yang akan dipisahkan guna penyelidikan yang lebih intensif, auditor melakukan analis terhadap perbandingan setiap aktiva, utang, penghasilan, dan biaya dengan saldo yang berkaitan dalam tahun sebelumnya. ·

Bukti dari Spesialis

Spesialis adalah seorang atau perusahaan yang memiliki keahlian atau pengetahuan khusus dalam bidang selain akuntansi dan auditing. Pada umumnya spesialis yang digunakan oleh auditor bukan orang atau perusahaan yang mempunyai hubungan dengan klien.

PROSEDUR AUDIT Prosedur audit yang biasa dilakukan oleh auditor meliputi: 1. Inspeksi 2. Pengamatan 3. Konfirmasi 4. Permintaan keterangan 5. Penelusuran 6. Pemeriksaan dokumen pendukung. 7. Perhitungan 8. Scanning 9. Pelaksanaan ulang 10. Teknik audit berbantuan komputer (computer-assisted audit techniques)

SITUASI AUDIT YANG MENGANDUNG RISIKO BESAR Dalam situasi tertentu , resiko terjadinya kesalahan dan penyajian yang salah dalam akun dan di dalam laporan keuangan jauh lebih besar dibandingkan dengan situasi yang biasa. Oleh karena itu, auditor harus waspada jika menghadapi situasi audit yang mengandung risiko besar seperti:

a.

Pengendalian Intern yang Lemah.

b.

Kondisi Keuangan yang tidak Sehat

c.

Manajemen yang tidak dapat Dipercaya

d.

Penggantian Auditor

e.

Perubahan Tarif atau Peraturan Pajak atas Laba

f.

Usaha yang Bersifat Spekulatif

g.

Transaksi perusahaan yang Kompleks

KEPUTUSAN YANG HARUS DIAMBIL OLEH AUDITOR BERKAITAN DENGAN BUKTI AUDIT Dalam proses pengumpulan bukti audit,auditor melakukan 4 pengambilan keputusan yang saling berkaitan, yaitu: 1) Penentuan prosedur audit yang akan digunakan 2) Penentuan Besarnya Sampel 3) Penentuan Unsur Tertentu yang Dipilih Sebagai Anggota Sampel 4) Penentuan Waktu yang Cocok untuk Melaksanakan Prosedur Audit

BAB 4 KERTAS KERJA

KONSEP KERTAS KERJA Kertas Kerja adalah catatan-catatan yang diselenggarakan auditor mengenai prosedur audit yang ditempuhnya, pengujian yang dilakukannya, informasi yang diperolehnya dan kesimpulan yang dibuatnya berkenan dengan pelaksanaan audit. Isi Kertas Kerja : 1) Telah dilaksanakan standar pekerjaan lapangan pertama yaitu pemeriksaan telah direncanakan dan disupervisi dengan baik. 2) Telah dilaksanakannya standar pekerjaan lapangan kedua yaitu pemahaman memadai atas pengendalian intern telah diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang telah dilakukan. 3) Telah dilaksanakannya standar pekerjaan lapangan ketiga yaitu bukti audit telah diperoleh, prosedur audit telah ditetapkan, dan pengujian telah dilaksanakan , yang memberikan bukti kompeten yang cukup sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan. Tujuan Kertas Kerja : 1)

Mendukung pendapat auditor atas laporan keuangan auditan.

2)

Menguatkan simpulan-simpulan auditor dan kompetensi auditnya.

3)

Mengkoordinasi dan mengorganisasi semua tahap audit.

4)

Memberikan pedoman dalam audit berikutnya.

KEPEMILIKAN KERTAS KERJA Kertas kerja adalah milik kantor akutan publik, bukan milik klien atau milik pribadi auditor. Namun hak kepemilikan kertas kerja oleh kantor akuntan publik masih tunduk pembataspembatasan yang diatur dalam Kode Etik Akutansi Indonesia yang berlaku untuk menghindari hal hal yang bersifat rahasia. FAKTOR-FAKTOR YANG HARUS DIPERHATIKAN AUDITOR DALAM PEMBUATAN KERTAS KERJA a) Lengkap : kertas kerja harus lengkap berisi informasi yang pokok, dan tidak memerlukan tambahan penjelasan lisan. b) Teliti : Auditor harus memperhatikan ketelitian dalam penulisan dan perhitungan sehingga kertas kerja bebas dari kesalahan tulis dan hitu ng. c) Ringkas : Kertas kerja harus dibatasi dalam penyajian informasi yang pokok saja sehingga tidak berkesan bertele-tele.

d) Jelas : isi Kertas kerja harus jelas dalam penyajianya, perlu dihindarinya penggunaan istilah yang bermakna ganda e) Rapi : Kerapian dalam pembuatan kertas kerja mempermudah auditor senior untuk mereview pekerjaan audit tersebut. TIPE KERTAS KERJA 1.

Program audit,yaitu daftar prosedur audit untuk pemeriksaan elemen-elemen tertentu.

2. Working trial balance, adalah suatu daftar yang berisikan saldo berbagai akun buku besar pada akhir tahun yang diaudit dan pada akhir tahun sebelumnya. 3. Ringkasan jurnal penyesuaian dan jurnal pengklasifikasian kembali, yaitu jurnal untuk mengoreksi kembali atas kesalahan yang dilakukan auditor. 4. Daftar pendukung, yaitu daftar untuk melakukan verikasi elemen-elemen yang terdapat dalam laporan keuangan 5.

Daftar utama, yaitu ringkasan akun-akun yang saling berkaitan.

6. Memorandum audit dan dokumentasi audit merupakan data tertulis yang disiapkan auditor dalam bentuk negatif. 7. Skedul dan analisis, yaitu akun yang ditunjukan dalam masing-masing buku besar dan mengidentifikasinya. EMBERIAN INDEKS PADA KERTAS KERJA Pemberian indeks terhadap kertas kerja akan memudahkan pencarian informasi dalam bebagai daftar yang terdapat diberbagai tipe kertas kerja. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pemberian indeks kertas kerja adalah sebagai berikut : 1)

Setiap kertas kerja harus diberi indeks, dapat disudut atas atu di sudut bawah.

2)

Pencantuman indeks silang (cross index) harus dilakukan sebagai berikut :

1.

Indeks silang dari skedul utama.

2.

Indeks silang dari skedul akun pendapatan dan biaya.

3.

Indeks silang antarskedul pendukung.

4.

Indeks silang dari skedul pendukung ke ringkasan jurnal adjusment.

5.

Indeks silang dari skedul utama ke working trial balance.

6. Indeks silang dapat digunakan pula untuk menghubungkan program audit dengan kertas kerja. 3) Jawaban konfirmasi, pita mesin hitung, print-out komputer, dan sebagainya tidak diberi indeks kecuali jika dilampirkan di belakang kertas kerja yang berindeks.

METODE PEMBERIAN INDEKS KERTAS KERJA Ada tiga metode pemberian indeks terhadap kertas kerja : 1. Indeks angka. Kertas kerja utama dan skedul utama diberi indeks dengan angka, sedangkan skedul pendukung diberi subindeks dengan mencantumkan nomor kode skedul utama yang berkaitan. 2. Indeks kombinasi angka dan huruf. Kertas kerja utama dan skedul utama diberi kode huruf, sedangkan skedul pendukungnya diberi kode kombinasi huruf dan angka. 3.

Indeks angka berurutan. Kertas kerja diberi angka yang berurutan.

SUSUNAN KERTAS KERJA Auditor biasanya menyelenggarakan dua macam arsip kertas kerja untuk setiap kliennya : · Arsip audit tahunan untuk setiap audit yang telah selesai dilakukan, yang disebut arsip kini (current file) · Arsip permanen (permanent file) untuk data yang secara relatif tidak mengalami perubahan. Arsip kini berisi kertas kerja yang informasinya hanya mempunyai manfaat untuk tahun yang diaudit saja. Arsip permanen berisi informasi sebagai berikut : 1.

Copy anggaran dasar dan anggaran rumah tangga klien

2.

Bagan organisasi dan luas wewenang serta tanggung jawab para manajer

3. Pedoman akun, pedoman prosedur, dan data lain yang behubungan dengan pengendalian 4.

Copy surat perjanjian penting yang mempunyai masa laku jangka panjang.

5.

Tata letak pabrik, proses produksi, dan produk pokok perusahaan

6.

Copy notulen rapat direksi, pemegang saham, dan komite-komite yang dibentuk klien.

Pembentukan arsip permanen ini mempunyai tiga tujuan yaitu : a) Untuk menyegarkan ingatan auditor mengenai informasi yang akan digunakan dalam audit tahun-tahun mendatang. b) Untuk memberikan ringkasan mengenai kebijakan dan organisasi klien bagi staf yang baru pertama kali menangani audit laporan keuangan klien tersebut. c)

Untuk menghindari pembuatan kertas kerja yang sama dari tahun ke tahun.

BAB 5 PENERIMAAN PERIKATAN DAN PERENCANAAN AUDIT

TAHAP TAHAP AUDIT ATAS LAPORAN KEUANGAN a) Penerimaan Perikatan : Kesepakatan kedua belah pihak untuk mengadakan suatu ikatan perjanjian, dalam perikatan audit, klien yang memerlukan jasa auditing mengadakan suatu perikatan dengan auditor. b) Perencanaan Audit : Setelah auditor memutuskan untuk menerima perikatan audit dari kliennya, langkah berikutnya yang perlu ditempuhhhh adalah merencanakan audit. Ada tujuah tahap yang harus ditempuh oleh auditor dalam merencanakan auditnya. c) Pelaksanaan Pengujian Audit ; atau disebut juga pelaksaan pekerjaan lapangan, bertujuan untuk memperoleh bukti audit tentang efektifitas pengendalian intern klien. d) Pelaporan Audit : merupakan tahap terakhir ddan harus mengacu pada “standart pelaporan”, dengan dua langkah (1)menyelesaikan audit dengan meringkas semua hasil pengujian dan menarik kesimpulan, (2) menerbitkan laporan audit.

TAHAP TAHAP PENERIMAAN PERIKATAN AUDIT a.

Mengevaluasi integritas manajemen

Audit atas laporan keuangan bertujuan untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen. Oleh karena itu, utnuk dapat, menerima perikatan audit, auditor berkepneitngan untuk mengevaluasi integritas manajemen, agar auditor mendapatkan keyakinan bahwa manajemen perusahaan klien dapat dipercaya, sehingga laporan keuangan yang diaudit bebas dari salah saji material sebagai akibat dari adanya integritas manajemen.

b.

Mengidentifikasi keadaan khusus dan risiko luar biasa

Faktor yang perlu dipertimbangkan oleh auditor tentang kondisi khusus dan risiko luar biasa yang mungkin berdampak terhadap penerimaan perikatan audit dari calon klien dapat diketahui dengan cara: Ø Mengidentifikasi pemakai laporan audit Ø Mendapatkan informasi tentang stabilitas keuangan dan legal calon klien di masa depan, Ø Mengevaluasi kemungkinan dapat atau tidaknya laporan keuangan calon klien diaudit.

c.

Menentukan kompetensi untuk melaksanakan audit

Standar umum yang pertama berbunyi sebagai berikut; “Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis cukup sebagai auditor.” Oleh karena itu, sebelum auditor menerima suatu perikatan audit, ia harus mempertimbangkan

apakah ia dan anggota tim auditnya memiliki kompetensi memadai untuk menyelesaikan perikatan tersebut, sesuai standatr auditing yang ditetapkan oleh IAI ( Ikatan Akuntan Indonesia).

d.

Menilai independensi

Standar umum yang kedua: “dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.” Oleh karena itu, sebelum auditor menerima suatu perikatan audit, ia harus memastikan bahwa setiap profesional yang menjadi anggota tim auditnya tidak terlibat atau memiliki kondisi yang menjadikan independensi tim auditnya diragukan oleh pihak yang mengetahui salah satu dari delapan golongan informasi.

e. Menentukan kemampuan untuk menggunakan kemahiran profesionalnya dengan kecermatan dan keseksamaan. Standar umum yang ketiga berbunyi sebagai berikut: “ dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.” Dengan demikian, kecermatan dan keseksamaan penggunaan kemahiran profesional auditor ditentukan oleh ketersediaan waktu yang memadai untuk merencanakan dan melaksanakan audit.

f.

Membuat surat perikatan audit

Surat perikatan audit dibuat oleh auditor untuk kliennya yang berfungsi untuk mendokumentasikan dan menegaskan penerimaan auditor atas penunjukkan oleh klien, tujuan dan lingkup audit, lingkup tanggungjawab yang dipikul oleh auditor bagi kliennya.

PERENCANAAN AUDIT Setelah auditor memutuskan untuk menerima perikatan audit dari kliennya, langkah berikutnya yang perlu ditempuhhhh adalah merencanakan audit. Ada tujuah tahap yang harus ditempuh oleh auditor dalam merencanakan auditnya: 1)

Memahami bisnis dan industri klien

Pemahaman atas bisnis klien memberikan panduan tentang sumber informasi bagi auditor untuk memahami bisnis dan industri klien. 2)

Melaksanakan prosedur analitik

Prosedur analitik memberikan panduan bagi auditor dalam menggunakan prosedur analitik pada tahap perencanaan audit, pada tahap pengujian dan pada tahapreview menyeluruh terhadap hasil audit. Prosedur analitik dilaksanakan melalui enam tahap, yaitu:

·

Menidentifikasi perhitungan/perbandingan yang harus dibuat

·

Megembangkan harapan

·

Melaksanakan perhitungan/perbandingan

·

Menganalisa data dan mengidentifikasi perbedaan signifikan

· Menyelidiki perbedaan signifikan yang tidak terduga dan mengevaluasi perbedaan tersebut ·

Menentukan dampak hasil prosedur analitik terhadap perencanaan audit

3)

Mempertimbangkan tingkat materialitas awal

Pada tahap perencanaan audit, audit perlu mempertimbangkan materialitas awal pada dua tingkat berikut ini: ·

Tingkat kaporan keuangan

Materialitas awal pada tingkat laporan keuangan diterapkan oleh auditor karena pendapat auditor atas kewajaran laporan keuangan diterapkan pada laporan keungan sebagai keseluruhan. ·

Tingkat saldo akun

Materialitas awal pada tingkat saldo akun ditentukan oleh auditor pada tahap perencanaan audit karena untuk mencapai kesimpulan tentang kewajaran laporan keuangan sebagi keseluruhan, auditor perlu melakukan verifikasi saldo akun. 4)

Mempertimbangkan risiko bawaan

Dalam keseluruhan proses audit, auditor mempertimbangkan berbagai risiko, sesuai dengan tahap-tahap proses auditnya. Berbagai risiko yang harus dipertimbangkan oleh auditor dalam setiap tahap proses auditnya. 5) Mempertimbangkan berbagai faktor yang berpengaruh terhadap saldo awal, jika periaktan dengan klien berupaa audit tahun pertama Auditor harus menetukan bahwa saldo awal mencerminkan penerpaan kebijakan akuntansi yang semestinya dan bahwa kebijakan tersebut diterapkan secara konsisten dalam laporan keuangan tahun berjalan. Bila terdapat perubahan dalam kebijakan akuntansi atau penerapnnya, auditor harus memperoleh kepastian bahwa perubahan tersebut memang semestinya dilakuakn, dan dipertanggungjawabkan, serta diungkapkan. 6)

Mengembangkan strategi audit awal terhadap asersi signifikan

Dengan adanya keterkaitan antara bukti audit, materialitas dan komponen risiko audit (risiko bawaan, risiko pengendalian dan riiko deteksi), auditor dapat memilih strategi audit awal dalam perencanaan audit terhadap asersi individual atau golongan transaksi. Ada dua strategi audit awal yang dapat dipilih oleh auditor: ·

Primarily substantive approach

·

Lower assessed level of control risk approach

7)

Memahami pengendalian intern klien

Langkah pertama dalam pengendalian intern adalah dengan mempelajari unsur-unsur pengendalian intern yang berlaku. Langkah berikutnya adalah melakukan penilaian terhadap efektivitas pengendalian intern dengan menentukan kekuatan dan kelemahan pengendalian intern tersebut. Untuk mendukung keyakinan atas efektivitas pengendalian intern tersebut, auditor melakukan pengujian pengendalian.

BAB 6 MATERIALITAS, RISIKO DAN STATEGI AUDIT AWAL

MATERIALITAS Pengertian Materialitas adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya, dapat mengakibatkan perubahan atas atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut, karena adanya penghilangan atau salah saji itu. Pertimbangan Awal mengenai Materialitas Auditor melakukan pertimbangan awal tentang tingkat materialitas dalam perencanaan auditnya. Pertimbangan materialitas mencakup pertimbangan kuantitatif yang berkaitan dengan hubungan salah saji dengan jumlah kunci tertentu dalam laporan keuangan dan kualitatif yang berkaitan dengan penyebab salah saji. Dalam perencanaan suatu audit, auditor harus menetapkan materialitas pada dua tingkat berikut ini : a. Tingkat laporan keuangan, karena pendapat auditor atas kewajaran mencakup laporan keuangan sebagai keseluruhan. b. Tingkat saldo akun, karena auditor memverifikasi saldo akun dalam mencapai kesimpulan menyeluruh atas kewajaran laporan keuangan. Faktor yang harus dipertimbangkan dalam melakukan pertimbangan awal tentang materialitas pada setiap tingkat dijelaskan berikut ini : 1.

Materialitas pada Tingkat Laporan Keuangan

Laporan keuangan mengandung salah saji material jika laporan tersebut berisi kekeliruan atau kecurangan yang dampaknya, secara individual atau secara gabungan, sedemikian signifikan sehingga mencegah penyajian secara wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Dalam keadaan ini, salah saji dapat terjadi sebagai akibat penerapan secara keliru prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia, penyimpangan dari fakta, atau penghilangan informasi yang diperlukan. Berikut ini diberikan contoh beberapa panduan kuantitatif yang digunakan dalam praktik : a. Laporan keuangan dipandang mengandung salah saji material jika terdapat salah saji 5 % sampai 10 % dari laba sebelum pajak. b. Laporan keuangan di pandang mengandung salah saji material jika terdapat salah saji ½ % sampai 1 % dari total aktiva. c. Laporan keuangan di pandang mengandung salah saji material jika terdapat salah saji 1 % dari total pasiva. d. Laporan keuangan di pandang mengandung salah saji material jika terdapat salah saji ½ % sampai 1 % dari pendapatan bruto.

2.

Materialitas pada Tingkat Saldo Akun

Materialitas pada tingkat saldo akun adalah salah saji minimum yang mungkin terdapat dalam saldo akun yang dipandang sebagai salah saji material. Konsep materialitas pada timgkat saldo akun tidak boleh dicampuradukkan dengan istilah saldo akun material. Saldo akun material adalah besarnya saldo akun yang tercatat, sedangkan konsep materialitas berkaitan dengan jumlah salah saji yang dapat mempengaruhi keputusan pemakai informasi keuangan. RESIKO AUDIT Risiko audit adalah risiko yang terjadi dalam hal auditor, tanpa disadari, tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya, atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Semakin pasti auditor dalam menyatakan pendapatnya, semakin rendah risiko audit yang auditor bersedia untuk menanggungnya. Resiko Audit dibagi menjadi 2 : a) Resiko Audit Keseluruhan : merupakan besaranya risiko audit yang dapat ditanggung oleh auditor dalam menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar. b) Risiko Audit Individual : pengalokasian resiko audit keseluruhan ke akun-akun secara individual, sehingga sangat diperlukan penentuan risiko untuk setiap akun. Unsur Resiko Audit : a) Risiko Bawaan : kerentanan suatu saldo akun atau golongan transaksi terhadap suatu salah saji material, dengan asumsi bahwa tidak terdapat kebijakan dan prosedur pengendalian intern yang terkait. b) Risiko Pengendalian : risiko terjadinya salah saji material dalam suatu asersi yang tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian intern. c) Risiko Deteksi : risiko sebagai akibat auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Penggunaan Informasi Audit : Risiko Audit individual = Risiko bawaan x Risiko pengendalian x Risiko deteksi 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑘𝑜 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑘𝑠𝑖 =

𝑟𝑒𝑠𝑖𝑘𝑜 𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑘𝑜 𝑏𝑎𝑤𝑎𝑎𝑛 𝑥 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑘𝑜 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑛𝑑𝑎𝑙𝑖𝑎𝑛

HUBUNGAN ANTARA MATERIALITAS, RISIKO AUDIT, BUKTI AUDIT Berbagai kemungkinan hubungan antara materialitas, bukti audit, dan risiko audit digambarkan sebagai berikut : a) Jika auditor mempertahankan risiko audit konstan dan tingkat meterialitas dikurangi, auditor harus menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan. b) Jika auditor mempertahankan tingkat materialitas konstan dan mengurangi jumlah bukti audit yang dikumpulkan, risiko audit menjadi meningkat. c) Jika auditor menginginkan untuk mengurangi risiko audit, auditor dapat menempuh salah satu dari tiga cara berikut ini :

i. Menambah tingkat meterialiras, sementara itu mempertahankan jumlah bukti audit yang dikumpulkan. ii. Menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan, sementara itu tingkat materialitas tetap dipertahankan. iii. Menambah sedikit jumlah bukti audit yang dikumpulkan dan tingkat materialitas secara bersama-sama. STRATEGI AUDIT AWAL Karena adanya hubungan antara tingkat materialitas, risiko audit, dan bukti audit, auditor dapat memilih strategi audit awal dalam perencanaan audit atas asersi individual atau sekelompok asersi. Strategi audit awal dibagi menjadi dua macam, yaitu pendekatan terutama substantif (primarily substantive approach), dan pendekatan tingkat risiko pengendalian taksiran rendah (lower assessed level of control risk approach). Strategi audit awal dibagi menjadi dua macam : 1. Pendekatan Terutama Substantif. Dalam strategi audit ini, auditor mengumpulkan semua atau hampir semua bukti audit dengan menggunakan pengujian substantif dan auditor sedikit meletakkan kepercayaan atau tidak mempercayai pengendalian intern. 2. Pendekatan Risiko Pengendalian Rendah. Dalam pendekatan ini, auditor meletakkan kepercayaan moderat atau pada tingkat kepercayaan penuh terhadap pengendalian, dan sebagai akibatnya auditor hanya melaksanakan sedikit pengujian substantif.