Tugas Akhir Mata Kuliah Corporate Governance.docx

(Tugas Akhir Mata Kuliah Corporate Governance)

Disusun Oleh : Yolana Putri

1741031007

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS LAMPUNG 2018

ANALISIS IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN RESPONBILITY REPORTING PADA PT BANK MEGA Tbk

Implementasi Manajamen SDM dalam perusahaan PT Bank Mega, Tbk berdasarkan prinsip GCG. Dalam Implementasi manajemen SDM dalam perusaan Bank MEGA tersebut tentu saja kita harus berpedoman pada prinsip GCG , dalam hal ini Terdapat lima prinsip GCG yang dapat dijadikan pedoman bagi Perusahaan Bank Mega tersebut , yaitu Transparency, Accountability, Responsibility, Indepandency dan Fairness. 1. Transparency (Keterbukaan Informasi) Dalam prinsip yang pertama adalah Transparansi , secara sederhana bisa diartikan sebagai keterbukaan informasi. Dalam mewujudkan prinsip ini, perusahaan Bank Mega dituntut untuk menyediakan informasi yang cukup, akurat, tepat waktu kepada segenap stakeholders-nya. Dalam melaksanakan tugas pengawasan selama pelaksanaan strategi tersebut, Dewan Komisaris memberikan dukungan, masukan, serta rekomendasi yang diperlukan kepada Direksi antara lain, Dewan Komisaris memberikan masukan terkait dengan peningkatan kualitas kredit, pertumbuhan kredit, peningkatan dana murah, peningkatan bisnis treasury, peningkatan fee based income serta kualitas layanan dan peningkatan informasi teknologi, dalam hal ini peningkatan informasi teknologi tentu saja harus ditingkatkan guna mendorong kinerja yang bak dengan prinsip transparency atau keterbukaan informasi. 2. Accountability (Akuntabilitas) Prinsip yang ketiga adalah Accountablity ,yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, system dan pertanggungjawaban elemen perusahaan ada Bank Mega . Apabila prinsip ini diterapkan secara efektif, maka akan ada kejelasan akan fungsi, hak, kewajiban dan wewenang serta tanggung jawab antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi , Dewan Komisaris memahami pentingnya penerapan Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance/ GCG) bagi Bank dalam rangka memastikan tercapainya kinerja usaha yang berkelanjutan. Oleh karena itu, Dewan Komisaris berupaya untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi. Dengan dukungan dari Komite Pemantau Risiko, Dewan Komisaris terus melakukan pemantauan atas pelaksanaan inisiatif manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi dalam upayanya memitigasi faktor risiko utama Bank dan mencegah terjadinya risiko serta memastikan keberlangsungan bisnis Bank dalam jangka panjang. Dalam pandangan kami, sepanjang 2017 Direksi berhasil melaksanakan GCG secara efektif dan konsisten. Struktur Governance Bank Mega telah diperkuat dengan dibentuknya Satuan Kerja Audit Internal, Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Anti Money Laundering (AMLA) dan Satuan Kerja Penerapan Strategi Anti Fraud. Satuan Kerja-Satuan Kerja tersebut terpisah dari unit kerja operasional dan unit kerja bisnis sehingga dapat berfungsi secara independen. Perangkat

organisasi yang berisikan tenaga-tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai dengan fungsinya tersebut telah sesuai dengan ketentuan OJK. Penerapan praktik terbaik GCG telah memberikan nilai dan budaya yang bermanfaat bagi internal perusahaan dan juga seluruh pemangku kepentingan. Guna memastikan kepatuhan Bank berjalan sesuai peraturan-peraturan terbaru dan sedang berlaku, Dewan Komisaris mendukung penuh upaya sosialisasi dan pelaksanaan seluruh aturan terkait GCG agar aturanaturan tersebut diketahui dan dipahami oleh setiap unit kerja. 3. Responsibility (Pertanggung jawaban) Prinsip yang ketiga adalah Responsibility atau yang disebut sebagai pertanggung jawaban , bentuk pertanggung jawaban perusahaan yang dimaksud adalah kepatuhan perusahaan Bank Mega terhadap peraturan yang berlaku, diantaranya; masalah pajak, hubungan industrial, kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan lingkungan hidup, memelihara lingkungan bisnis yang kondusif bersama masyarakat dan sebagainya. Dengan menerapkan prinsip ini, diharapkan akan menyadarkan perusahaan bahwa dalam kegiatan operasionalnya, perusahaan juga mempunyai peran untuk bertanggung jawab kepada shareholder juga kepada stakeholderslainnya. Dewan Komisaris menyadari pentingnya peran Bank sebagai bagian dari komunitas dan warga korporat yang baik. Kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) dilakukan guna mendukung pertumbuhan usaha yang berkelanjutan bagi Bank, serta dalam rangka memberikan sumbangsih bagi pengembangan masyarakat serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan sekitar. Dewan Komisaris mendukung program Mega Peduli yang secara berkala melakukan kegiatan social di lingkungan kantor Bank Mega di seluruh Indonesia berupa pembagian sembako bagi warga kurang mampu dalam menghadapi bulan Ramadhan, serta kegiatan Donor Darah yang dilakukan di seluruh Kantor Bank Mega berkaitan dengan peryaan Ulang Tahun Bank Mega. Kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan kualitas masyarakat adalah melakukan edukasi yang bersinergi dengan CT Arsa Foundation melalui mobilisasi Mobil Sehat (pemeriksaan gigi dan kesehatan secara gratis), Mobil Pintar (sosialisasi membaca buku bagi anak-anak) dan Mobil Iqro yang tahun ini difokuskan bagi warga kurang mampu di Cileungsi Jawa Barat. Selain itu, program Mega Berbagi adalah kegiatan sosial yang menggandeng para nasabah melalui produk Tabungan Mega Berbagi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Program ini telah berjalan baik dan hingga akhir Desember 2017 berhasil merenovasi 23 sarana sekolah dari 34 sekolah yang telah disetujui untuk dibantu. 4. Indepandency (kemandirian) Prinsip yang selanjutnya adalah prinsip Independency atau kemandirian , prinsip ini mensyaratkan agar perusahaan dikelola secara profesional tanpa ada benturan kepentingan dan tanpa tekanan atau intervensi dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Meski kondisi perekonomian relatif stabil, tetapi masih terjadi ketidakpastian di beberapa sektor. Dalam rangka menyikapi kondisi perekonomian tersebut, sepanjang tahun 2017 kami berkomitmen untuk memperkuat diri melalui implementasi strategi yang tepat dan terutama dengan mengedepankan azas prudential banking serta mengandalkan sumber daya manusia berkualitas dan berintegritas tinggi. Sebagaimana yang telah kami sampaikan kepada pihak regulator, bahwa pada tahun 2017 Bank Mega menetapkan arah kebijakannya untuk melakukan transformasi agar dapat meningkatkan skala bank menjadi lebih besar lagi. Langkah strategis yang dilakukan merupakan lanjutan kebijakan yang telah dilakukan sebelumnya mengingat kondisi pasar yang masih cukup menantang ,dalam hal ini yang dilakukan oleh Bank Mega

adalah lebih memfokuskan kepada strategi perusahaan dalam menghadapi pertumbuhan ekonomi kedepannya . 5. Fairness(Kesetaraan dan Kewajaran) Prinsip yang terahir adalah Fairness atau kesetaraan dan kewajaran , prinsip ini menuntut adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi hak stakeholder sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Diharapkan fairness dapat menjadi faktor pendorong yang dapat memonitor dan memberikan jaminan perlakuan yang adil di antara beragam kepentingan dalam perusahaan. Sebagai institusi lembaga keuangan yang merupakan perusahaan terbuka, dasar penerapan GCG pada Bank Mega mengacu kepada: 1. Undang-undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”); 2. Undang-undang Republik Indonesia No.10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undangundang No 7 tahun 1992 tentang Perbankan; 3. Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum,sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum; 4. Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP/ tanggal 29 April 2013 perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum; 5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/ SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. 6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 21/ SEOJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka; 7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/ POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan; 8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/ POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan. Selain dari itu Bank Mega juga mengacu pada pedoman-pedoman implementasi GCG dan kebijakan internal sebagai berikut: 1. Anggaran Dasar Perusahaan 2. Prinsip-prinsip Corporate Governance yang dikembangkan oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD); 3. Pedoman GCG Perbankan Indonesia yang dikembangkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG); 4. ASEAN Corporate Governance Scorecard; 5. Principles for Enhancing Corporate Governance yang diterbitkan oleh Basel Committee on Banking Supervision.

Implementasi Manajemen Risiko dalam perusahaan PT Bank Mega, Tbk

Sistem Manajemen Risiko PT. Bank Mega,Tbk Penerapan manajemen risiko wajib sesuai best practice di perbankan nasional (risk-return management). Untuk itu Bank menetapkan parameter-parameter Risk Appetite dan Risk Tolerance yang ditinjau secara periodik. Tingkat risiko yang diambil oleh Bank dalam menjalankan aktivitas bisnisnya (Risk Appetite) adalah Tingkat 1, sedangkan tingkat risiko maksimum yang ditetapkan oleh Bank dalam menjalankan aktivitas bisnisnya (Risk Tolerance) adalah Tingkat 2. Pengertian Tingkat Risiko serta pengukurannya berdasarkan kombinasi aspek Risiko Inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) mengacu kepada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/ SEOJK.03/2017. Empat pilar penerapan manajemen risiko telah menjadi acuan dalam implementasi manajemen risiko di seluruh unit kerja Bank. Implementasi empat pilar penerapan manajemen risiko di PT. Bank Mega, Tbk adalah sebagai berikut: a) Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi Pengawasan aktif Dewan Komisaris dilakukan melalui persetujuan dan evaluasi atas kebijakan manajemen risiko yang disusun oleh Direksi. Secara berkala Dewan Komisaris melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen risiko melalui forum Rapat Direksi dan Komisaris, maupun dalam rapat Komite Pemantau Risiko (KPR). Pengawasan aktif Direksi dilaksanakan antara lain dengan penyusunan, persetujuan, dan implementasi serta evaluasi atas kebijakan dan prosedur manajemen risiko, baik yang dilakukan melalui Rapat Komite Manajemen Risiko (KMR), Rapat Komite Assets & Liabilities (ALCO), dan Rapat Komite Kebijakan Perkreditan. b) Kecukupan Kebijakan dan Penetapan Limit Dalam rangka menunjang penerapan manajemen risiko, Bank Mega menetapkan beberapa Kebijakan terkait Manajemen Risiko dan Penetapan Limit Risiko. Dalam implementasinya Kebijakan-kebijakan ini direview secara berkala dengan persetujuan sampai dengan tingkat Direksi melalui rapat komite ataupun melalui sirkulasi kepada Direksi sesuai dengan tingkat kewenangan. c) Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko Proses Manajemen Risiko di PT Bank Mega Tbk yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko terhadap 8 (delapan) jenis risiko dengan didukung oleh Sistem Informasi Manajemen Risiko, sebagai berikut: 1) Tata Kelola & Kebijakan Menetapkan governance kebijakan manajemen risiko, yang mencakup penetapan risk appetite dan risk tolerance 2) Identifikasi & Pengukuran Risiko Mencegah bank dari kerugian yang tidak terduga melalui pengukuran risiko yang mencakup:  

Mengindentifikasi risiko pada proses dan aktivitas perbankan yang ada dan proses aktivitas perbankan baru Mengukur potensi risiko



Mengukur kerugian actual

3) Pemantauan Risiko Memantau kejadian risiko untuk mendeteksi dan mencegah kerugian 4) Pengendalian Risiko Menerapkan pengendalian risiko secara efektif 5) Pengungkapan Risiko Menyampaikan laporan risiko yang mencakup Laporan Manajemen Risiko kepada Direksi dan Laporan Informasi Manajemen Risiko kepada publik. d) Sistem Pengendalian Intern Sistem pengendalian intern di PT Bank Mega Tbk dikembangkan dan diimplementasikan dengan menggunakan model Three Lines of Defense yang terdiri atas: 1) Risk Taking Unit 1st Line of Defense Risk Owner, bertanggung jawab terhadap risiko yang diambil, eksekusi dan hasilnya (day-today risk mgt & control).  Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pengendalian risiko yang melekat pada aktivitas keseharian (day-to-day) bisnis atau fungsinya.  Mengidentifikasi, mengukur, mitigasi, memantau, dan melaporkan risiko yang melekat pada aktivitas bisnis / fungsi sesuai dengan strategi / kebijakan / parameter risiko yang telah ditetapkan oleh 2nd line of defense. 2) Risk Control Unit 2nd Line of defense Risk Control, bertanggung jawab dalam penyusunan framework, kebijakan, prinsip, dan metodologi pengembangan risiko bank  Menyiapkan usulan strategi dan kebijakan manajemen risiko, termasuk risk appetite & limits.  Menyusun kerangka, kebijakan, prinsip, perangkat, metodologi, dan standar pengelolaan risiko.  Merekomendasi kepada 1st line of defense dalam mengimplementasikan kebijakan isiko sesuai kewenangan.  Mengeskalasi permasalahan penting ke Senior Management / Direksi / Komite Manajemen Risiko. 3) Risk Assurance Unit 3rd Line of Defense Risk Assurance, bertanggung jawab dalam menilai secara independen efektifitas implementasi manajemen risiko dan pengendalian intern.  Melakukan audit intern secara independen dan periodic terhadap implementasi manajemen risiko dan pengendalian intern.  Menyusun rekomendasi / corrective action dan memonitor pelaksanaannya

Tinjauan Pelaksanaan Sistem Manajemen Risiko Tahun 2017 Kebijakan sistem manajemen risiko disesuaikan dengan arah strategi bisnis Bank. Fokus strategi bisnis tahun 2017 diarahkan pada pemasaran pengembangan portofolio Kartu Kredit serta Corporate Banking. Menyikapi arah pengembangan bisnis tersebut, strategi manajemen risiko telah mengambil langkah pada beberapa hal utama. Dimulai dengan: 1. Pengukuran, pengawasan, dan pengendalian tingkat kesehatan Bank agar tetap berada pada koridor risk appetite atau sekurang-kurangnya pada risk tolerance. 2. Pengawasan setiap parameter risk-limit pada aktivitas Bank. Aktivitas ini akan diterapkan pada setiap lini bisnis sebagai bagian pengawasan manajemen agar tingkat Risiko Bank tetap berada dalam koridor risk tolerance. 3. Internalisasi risk culture kepada seluruh jajaran organisasi Bank. 4. Penjagaan kekuatan independensi unit operasional dan unit manajemen risiko pada setiap direktorat. 5. Pengembangan sumber daya manusia terutama pada kemampuan manajemen risiko. Program pengembangan ini akan diimplementasikan dalam bentuk pelatihan & refreshment sertifikasi manajemen risiko hingga pelatihan berbasis enterprise risk management. 6. Pelaksanaan ketentuan ataupun rekomendasi regulator secara tertib dan berkesinambungan. Fokus penerapan manajemen risiko juga bertolak dari hasil evaluasi profil risiko sepanjang tahun 2017. Risiko Operasional, Risiko Kredit, dan Risiko Stratejik perlu mendapatkan perhatian mengingat beberapa key issue yang memerlukan action plan. Action plan tersebut akan mendapatkan perhatian dan tindak lanjut langsung oleh manajemen jika diperlukan. Di samping itu, pengelolaan risiko lain akan tetap dilakukan dengan pola seperti yang sudah dilakukan dengan penyesuaian dan perbaikan terhadap parameter yang masih berisiko

Jenis Risiko yang Dihadapi Perseroan Risiko Kredit Risiko Kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/ atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank. Manajemen Risiko Kredit merupakan tanggung jawab integral dari manajemen dan personil pada setiap tingkatan yang wajib tercermin pada kegiatan seharihari melalui budaya sadar risiko. Setiap pihak yang terkait dalam perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan proses persetujuan kredit wajib melakukan analisa dan mitigasi atas Risiko Kredit sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing. Mekanisme pengukuran dan pengendalian Risiko Kredit dilakukan dengan menggunakan berbagai tools analisa, termasuk rating dan scoring system sebagai salah satu alat bantu memutus kredit, sistem kewenangan pemutus kredit, analisa Risiko Kredit lain berbasis perhitungan kuantitatif, serta threshold level Risiko Kredit dalam perhitungan profil risiko berdasarkan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (PTKB). Sepanjang tahun 2017, Bank telah melakukan perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Definisi tagihan yang mengalami penurunan nilai/impairment, penjelasan mengenai pendekatan yang digunakan untuk pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) individual maupun kolektif, serta metode statistik yang digunakan dalam perhitungan

CKPN tertuang dalam Buku Pedoman Penurunan Nilai Kredit Bank Mega dan Kebijakan PSAK 50 – 55 PT Bank Mega, Tbk. Risiko Pasar Risiko Pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk perubahan harga option. Risiko Pasar meliputi antara lain Risiko suku bunga, Risiko nilai tukar, Risiko ekuitas, dan Risiko komoditas. Risiko suku bunga, Risiko nilai tukar, dan Risiko komoditas dapat berasal baik dari posisi trading book maupun posisi banking book. Dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif, Bank menyusun tugas dan tanggung jawab yang disesuaikan dengan tujuan dan kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas serta kemampuan Bank. Penanggung jawab pengelolaan risiko pasar adalah secara umum terletak pada setiap unit kerja yang memiliki aktivitas yang terekspos terhadap Risiko Pasar, dan secara khusus terletak pada unit kerja Treasury dan Global Markets sebagai pengelola Risiko Pasar Bank secara keseluruhan. Dalam melaksanakan pengelolaan tersebut unit kerja Treasury dan Global Markets dibantu oleh unit kerja Market, Liquidity & Integrated Risk Management (MIRG), yang secara independen memberikan masukan dan analisa yang objektif dalam proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengelolaan Risiko Pasar. Risiko Likuiditas Risiko Likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari asset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Ketidakmampuan memperoleh sumber pendanaan arus kas sehingga menimbulkan Risiko Likuiditas dapat disebabkan antara lain oleh:  

Ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari aset produktif maupun yang berasal dari penjualan aset termasuk aset likuid; dan/atau Ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari penghimpunan dana, transaksi antar Bank, dan pinjaman yang diterima. Tools yang digunakan untuk mengukur dan mengendalikan Risiko Likuiditas mengacu kepada ketentuan regulator yang meliputi Profil Maturitas, Proyeksi Arus Kas, LCR, Stress Testing, dan parameter Risiko Likuiditas pada Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (PTKB) dengan menggunakan pendekatan risiko (Riskbased Bank Rating/RBBR) yang terdiri dari 2 bagian, yaitu Risiko Inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Pemantauan Risiko Likuiditas yang dilakukan Bank harus memperhatikan indikator peringatan dini, baik internal maupun eksternal untuk mengetahui potensi peningkatan Risiko Likuiditas Bank. Indikator Internal, antara lain meliputi: pendanaan Bank dan strategi pertumbuhan aset, peningkatan konsentrasi baik pada sisi aset maupun kewajiban Bank, peningkatan mismatch valuta asing, dan peningkatan biaya dana Bank.

Risiko Operasional Risiko Operasional adalah risiko yang disebabkan ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional Bank. Dengan diterbitkannya Peraturan OJK tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank

Umum, maka Bank Mega secara serius menerapkan manajemen Risiko Operasional dengan selalu melakukan penyempurnaan bentuk implementasinya di seluruh aktivitas Bank, baik yang melekat di aktivitas transaksional di kantor cabang maupun aktivitas support yang berada di kantor pusat Dalam rangka melakukan mitigasi atau pengendalian Risiko Operasional yang melekat di aktivitas operasional, Bank secara periodik melakukan review terhadap Kebijakan dan Standar Prosedur Operasi (SOP) untuk memastikan kecukupan Kebijakan dan SOP tersebut sebagai pedoman kerja mengingat aktivitas bisnis bank semakin berkembang. Selain itu Bank juga melakukan pendelegasian wewenang terutama pada transaksi di cabang berupa limit transaksi, sehingga memudahkan proses pelayanan nasabah tanpa mengabaikan aspek risiko. Pemisahan fungsi atau segregation of duty selalu dilakukan terhadap seluruh aktivitas operasional baik terhadap aktivitas yang bersifat transaksional maupun aktivitas non transaksional termasuk proses reporting. Di dalamnya termasuk penerapan dual control guna memastikan validasi transaksi. Metode pengendalian Risiko Operasional lain seperti security system, peningkatan dan kapabilitas Sumber Daya Manusia juga selalu dilakukan untuk meminimalisir Risiko Operasional sehingga Bank terhindari dari kerugian. Risiko Hukum Risiko Hukum muncul karena adanya tuntutan hokum dan/atau adanya kelemahan aspek yuridis. Risiko Hukum dapat menimbulkan dampak kerugian yang signifikan apabila tidak dikelola dengan memadai. Identifikasi Risiko Hukum secara dini sangat membantu dalam mengelola risiko hukum sehingga tidak menimbulkan kerugian di luar toleransi Bank. Pengendalian risiko hukum dilakukan sejak pertama kali Bank melakukan kerjasama bisnis dengan nasabah baik dalam bentuk liability, kredit maupun aktivitas jasa lainnya. Kelengkapan dokumen administrasi menjadi syarat penting dalam pembukaan rekening maupun dalam transaksi perbankan, sehingga apabila nasabah tidak dapat menyediakan dokumen dimaksud maka Bank tidak dapat melakukan transaksi tersebut. Risiko Strategis Risiko Stratejik adalah risiko ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Sehingga, ketepatan strategi yang disusun oleh sebuah Bank merupakan kunci utama dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Mengingat pentingnya keberadaan strategi tersebut maka Bank selalu memantau implementasinya dan mengevaluasi kelemahan/penyimpangan yang terjadi untuk segera diperbaiki. Bank selalu menyesuaikan setiap strategi bisnis yang akan dirumuskan dengan perkembangan lingkungan dimaksud. Salah satu bentuknya adalah dimulai sejak tahun 2012 Bank lebih memfokuskan pengembangan bisnis dengan mengintegrasikan dengan bisnis grup, tentunya dengan selalu mematuhi peraturan perundangundangan baik internal maupun eksternal. Layanan kepada nasabah utama (priority banking) pada saat ini dipandang masih memiliki peluang yang besar untuk dikembangkan. Strategi promosi dengan mensinergikan produk kredit maupun produk DPK yang kemudian ditawarkan terutama kepada nasabah prima terus dilakukan untuk menjaga loyalitas nasabah serta untuk mengakuisisi nasabah baru.

Risiko Kepatuhan Risiko Kepatuhan adalah Risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Risiko Kepatuhan dapat bersumber antara lain dari perilaku hukum yakni perilaku/aktivitas Bank yang menyimpang atau melanggar dari ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perilaku organisasi yakni perilaku/ aktivitas Bank yang menyimpang atau bertentangan dari standar yang berlaku secara umum. Risiko Kepatuhan memiliki dampak yang sangat signifikan apabila tidak dikelola dengan memadai karena dampaknya dapat berupa denda maupun sanksi yang berat. erkait dengan hal tersebut, Bank selalu memperhatikan bahwa Risiko Kepatuhan adalah risiko yang perlu dikelola dengan serius. Dalam rangka pelaksanaan pemantauan risiko kepatuhan Satuan Kerja Audit Internal dan Unit Kerja Operational Control maupun Unit Kerja Credit Control memiliki peran yang sangat penting. Ketiga Unit kerja tersebut sesuai peran dan tugasnya, bekerjasama bahu-membahu dalam melakukan pemantauan Risiko Kepatuhan terhadap seluruh unit kerja baik bisnis maupun support. Di sisi lain, untuk mengoptimalkan aspek pengendalian internal, Bank secara rutin melakukan training kepada pegawai terkait dengan aspek kepatuhan khususnya terhadap pegawai baru maupun kepada pegawai yang telah lama bekerja. Di level kantor cabang secara rutin minimal seminggu sekali dilakukan morning briefing yakni forum diskusi khususnya untuk membahas kebijakan yang diterbitkan kantor pusat maupun aturan eksternal. Risiko Reputasi Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholder) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank. Risiko Reputasi dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis Bank misalnya pemberitaan negatif di media massa, pelanggaran etika bisnis, dan keluhan nasabah; atau kelemahan-kelemahan pada tata kelola, budaya perusahaan, dan praktik bisnis Bank. Bank memiliki unit kerja yang bertugas mengelola risiko reputasi yakni Corporate Affair dimana secara teknis pelaksanaannya dilakukan oleh tim Corporate Communication. Unit kerja ini bertugas memantau beritaberita negatif di media massa dan menangani setiap komplain nasabah di media massa, serta menjalankan fungsi kehumasan dan merespon pemberitaan negative atau kejadian lainnya yang mempengaruhi reputasi Bank dan dapat menyebabkan kerugian Bank.

Implementasi Corporate Social Resposibility (CSR) dan Audit Lingkungan, Sustainability Management dan Sustainability Reporting PT Bank Mega Tbk Perseroan berupaya memberikan apa yang bisa disumbangkan untuk kemajuan bangsa ini. Dan untuk menjadikan Indonesia lebih baik, eksistensi perusahaan tidak bisa hanya didasarkan pada mengejar profitablitas semata. Masih ada hal yang lebih mulia untuk direalisasikan, yaitu menciptakan masyarakat yang makmur, adil, dan sejahtera. Oleh sebab itu, tidak ada yang lebih tepat untuk mewujudkan ini selain dengan memaksimalkan fungsi program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/ Corporate Social Responsibility (CSR). Program CSR yang diimplementasikan Bank Mega tidak sekedar untuk memenuhi ketentuan regulasi sebagaimana tercantum dalam undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, melainkan merupakan wujud apresiasi terhadap kontribusi dukungan masyarakat kepada perkembangan Bank. LINGKUNGAN HIDUP Bagi sebuah institusi perbankan, dampak langsung kegiatan operasional terhadap lingkungan memang relative lebih rendah dibandingkan industri lainnya. Tetapi, Bank Mega memiliki komitmen yang tinggi dalam mengelola dan meminimalkan risiko/ dampak operasionalnya terhadap lingkungan. Dampak lingkungan terbesar dari operasional Bank Mega adalah pada penggunaan energi, air, konsumsi kertas, dan pengelolaan sampah. Salah satu upaya penghematan dilakukan dengan menerapkan sistem electronic document, workflow, dan approval process. Saat ini, Bank Mega sudah berhasil menerapkan konsep paperless, dimana sebelumnya menggunakan hard document berubah menjadi electronic document. Penerapan sistem ini akan terus dilakukan di semua unit kerja agar layanan kepada nasabah menjadi lebih cepat dan aman. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan a) Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Pengelolaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) juga diterapkan di Bank Mega, dan Perseroan memahami bahwa lingkungan kerja menjadi faktor penting bagi kenyamanan karyawan dalam bekerja. Oleh karena itu, manajemen selalu berusaha menciptakan lingkungan yang aman. b) Program Tanggung Jawab Sosial dan Kemasyarakatan Secara filosofis, program-program CSR yang dilaksanakan tidak sekedar mengembalikan sebagian keuntungan kepada masyarakat, tetapi lebih ditekankan untuk mewujudkan hubungan yang harmonis dengan alam sekitar, tepatnya komunitas dan lingkungan, serta dapat saling memberikan nilai tambah kepada semua pihaksecara berkesinambungan. Banyak program CSR yang telah dilakukan oleh Bank Mega sepanjang tahun 2017 yang terbagi dalam beberapa program, seperti Mega Peduli, Komitmen Penyaluran dana Mega Berbagi untuk membantu perbaikan sarana dan prasarana pendidikan di Tanah Air, literasi Edukasi, dan kegiatan sosial lainnya. c) Mega Peduli Tujuan kegiatan yang diselenggarakan setiap tahun ini adalah memupuk kepedulian dan komitmen seluruh Manajemen dan pegawai Bank Mega terhadap tanggung jawab sosial dan kemasyarakatan, khususnya terhadap masyarakat/penduduk/rakyat yang kurang mampu antara lain: yatim piatu (Panti Asuhan), orang tua jompo (Panti Werda), tunawisma, orang cacat, korban bencana dan sebagainya yang berada di sekitar unit kerja dan/atau di sekitar kantor-kantor

Cabang/Capem/Kantor Kas Bank Mega di seluruh Indonesia. Seluruh karyawan dilibatkan secara aktif dalam kegiatan ini sehingga dapat mendidik karyawan memiliki rasa sosial dan kepedulian terhadap penderitaan sesama. Bantuan disalurkan melalui Kantor Cabang/Capem/Kantor Kas Bank Mega di seluruh Indonesia. d) Mega Berbagi Pengembangan Mega Berbagi memiliki satu visi, yaitu Bank Mega bersama-sama nasabah membantu pendidikan Indonesia menjadi lebih baik. Ajakan kepedulian terhadap ketersediaan sumberdaya manusia unggul, yang terdidik mendapat sambutan baik dari nasabah Bank Mega, melalui produk tabungan Mega Berbagi, yang sebagian bunganya disisihkan untuk membantu perbaikan sarana dan prasarana pendidikan di seluruh Tanah Air. Sampai dengan Oktober 2017, jumlah donasi yang terkumpul mencapai Rp 86 miliar. Sejak pertama kali diluncurkan, Mega Berbagi telah merenovasi 24 sekolah. Sampai dengan 2017 total sekolah yang direnovasi di seluruh Indonesia mencapai 37 sekolah. Pada awal tahun 2016, Bank Mega bekerja sama dengan CT ARSA Foundation, berkomitmen melanjutkan program Mega Berbagi tahap 2 dan melalui Komite Mega Berbagi telah memberikan komitmen untuk merenovasi 34 sekolah yang memiliki bangunan kurang layak yang tersebar dari Aceh hingga Papua dengan alokasi dana bantuan sebesar 21,148 Milyar rupiah. Termasuk diantaranya 2 sekolah korban banjir bandang di Garut dan 2 sekolah korban gempa di Pidie Jaya Aceh. e) Literasi Edukasi Perbankan Secara konsisten, Bank Mega juga turut berpartisipasi aktif menyukseskan program edukasi yang secara khusus diarahkan pada pengembangan pengetahuan masyarakat di bidang perbankan. Program yang dicanangkan oleh Bank Indonesia ini merupakan manifestasi dari pilar ke enam Arsitektur Perbankan Indonesia yang menetapkan bahwa bank-bank bertanggungjawab mendidik masyarakat mengenai dasar-dasar perbankan. f) Kegiatan Lainnya Selain kegiatan-kegiatan sosial tersebut di atas, Bank Mega juga selalu terlibat secara aktif dalam kegiatan sosial jika terjadi bencana alam yang terjadi baik bencana alam secara lokal maupun secara nasional. Donor darah, Pemberian pelayanan kesehatan, dan pemeriksaan gigi gratis serta Mobil Pintar yang menyediakan buku-buku menarik guna merangsang minat baca anak-anak untuk pelajar dan masyarakat di sekitar wilayah Kampung Ragemanunggal Muktijaya - Setu Cileungsi Kabupaten Bogor, bekerjasama dengan ARSA Foundation. Sementara itu, untuk memanfaatkan waktu liburan sekolah, Bank Mega juga menyelenggarakan Khitanan Massal bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu. g) Tanggung Jawab Produk, Jasa, dan Konsumen Bank Mega berkomitmen untuk menyediakan produk dan jasa perbankan yang transparan dan adil bagi semua nasabah. Pada setiap penjualan produk, Bank Mega menjelaskan manfaat, risiko serta biaya atas produk atau layanan kepada nasabah. Bank Mega juga menyediakan Layanan Customer Service di kantor-kantor Bank Mega untuk menyampaikan pengaduan atas produk atau layanan perbankan. Selain itu pengaduan dapat pula disampaikan di website Bank Mega atau dapat diakses melalui nomer telepon 60010 atau 1500010 yang dapat diakses 7 hari 24 jam. Selain itu, sejalan dengan peraturan OJK, Bank Mega juga telah menerapkan kebijakan yang sangat ketat untuk melindungi kerahasiaan data nasabah.

Indonesia Sustainability Reporting Award dan Good Corporate Governance Award PT Bank Mega, Tbk Kepedulian perusahaan terhadap lingkungan bisa dilihat pada ada tidaknya laporan berkelanjutan atau sustainability reporting yang dibuat. Acara ini memberikan penghargaan kepada perusahaanperusahaan yang telah mengembangkan Laporan Keberlanjutan, atau disebut juga Laporan CSR. Melalui GCG, perusahaan dapat menjalankan kegiatan perusahaan secara profesional dan efisien. Salah satu peranan yang paling penting dalam pelaksanaan GCG adalah peranan sekretaris perusahaan atau Corporate Secretary. Corporate Secretary (Corsec) memiliki peranan kunci dalam pelaksanaan GCG, khususnya pada perusahaan publik dan emiten di bursa. Ini tidak dapat dipungkiri karena posisi dan tugas yang dipikul corsec sangat strategis dan menentukan. Namun, di Indonesia banyak yang belum menyadari pentingnya peranan corsec dalam hal ini. Melalui kegiatan Corporate Secretary Award 2018, Warta Ekonomi memberikan apresiasi kepada perusahaan yang melaksanakan peranan corsec dengan baik, serta menjadikan perusahaan dengan corsec yang baik sebagai benchmark untuk perusahaan lain agar dapat menjalankan peranan corsec lebih baik ke depannya. Pada riset ini, Warta Ekonomi memakai tools media monitoring dengan menggunakan media content analysist, yaitu menganalisis hasil pemberitaan media online yang terdiri atas sentimen positif, negatif, dan netral. Pencarian berita dilakukan dengan menggunakan keyword lima konsep GCG, yaitu transparency(keterbukaan), accountability (akuntabilitas), responsibility (tanggung jawab), independency (kemandirian), dan fairness (kewajaran dan kesetaraan). Riset ini dilakukan sejak Januari hingga Juni 2018 kepada perusahaan-perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Keyword dalam penelitian ini sebanyak 25.103 dengan total pemberitaan sebanyak 60.231. Dalam ajang ini PT Bank, Tbk memenangkan penghargaan dalam kategori “Top 10 Issues in Banking Sector” dalam 2 tahun berturut-turut dari tahun 2017-2018.

Implementansi Whistleblowing System, Pengendalian Gratifikasi , dan Sanksi 1. Perlindungan Pelapor (Whistleblowing System) Pada Undang-Undang No.13 tahun 2016 tentang “Perlindungan Sanksi dan Korban”. UndangUndang ini dapat digunakan sebagai acuan atau pedoman bagi perusahaan untuk mwnyusun suatu mekanisme whistblowing. Bank Mega sendiri menjamin perlindungan kepada Pelapor atas kerahasiaan data diri dan informasi yang dilaporkan yang juga mencakup perlindungan terhadap: a) Tekanan b) Diskriminasi c) Pemecatan KODE ETIK Kode Etik yang berlaku pada Bank Mega, Tbk tercakup dalam Komitmen Integritas. Pokokpokok Komitmen Integritas Komitmen Integritas mencakup antara lain: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Piagam Komitmen Integritas. Komitmen Manajemen dan Karyawan Manfaat Komitmen Integritas. Prinsip GCG Etika dan Budaya Kerja Kode etik, Kewajiban bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Pegawai, Larangan bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Pegawai, Benturan Kepentingan. Whistleblowing Policy. Deklarasi anti Fraud Sanksi.

a. Keberlakuan Komitmen Integritas Komitmen Integritas berlaku bagi seluruh karyawan Bank Mega tanpa memandang jabatan dan posisinya dalam Bank Mega. b. Penyebarluasan Komitmen Integritas Kode Etik disebarluaskan melalui sistem “e-Komitmen Integritas” dengan proses pelaksanaan yang dituangkan dalam Surat Edaran Direksi No. 122/DIRBM- CGCG/2015 tanggal 30 Juni 2015). c. Sanksi Atas Pelanggaran Komitmen Integritas Pelanggaran atas Komitmen Integritas akan secara tegas ditindak berdasarkan peratuan perusahaan dan kebijakan Direksi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KESIMPULAN Bank Mega memaknai tahun 2017 sebagai tonggak baru perjalanan perusahaan dalam bingkai transformasi untuk mewujudkan tekad menjadi Bank sekala besar. Komitmen untuk melaksanakan transformasi merupakan kontinuitas dari pemetaan (Mapping) yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya. Implementasi strategi terukur dalam pencapaian kinerja Oprasional maupun kinerja Finansial. Bank Mega terus memperluas jaringan perusahaan dengan menjalin sinergi bersama entitas bisnis lainnya dalam naungan CT Corpora. Secara Finansial, kinerja Bank Mega tercatat tumbuh secara signifikan psds tshun 2017 seiring dengan perkembangan perekonomian Indonesia dan dunia yang semakin membaik. Berbagai dinamika terjadi sepanjang tahun dapat dengan gemilang oleh Bank Mega yang tercermin dari prosentase pertumbuhan penyaluran kredit dan penghimpunan dana pihak ketiga yang berada diatas rata-rata berbankan nasional ega memaknai tahun 2017 sebagai tonggak baru

DAFTAR PUSTAKA

Muh. Arief Effendi. (2016). Good Corporate Governance Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat. http://thathabastian.blogspot.com/2011/11/prinsip-good-corporate-governance-gcg.html http://rb.pom.go.id/id/content/delapan-area-perubahan/penguatan-pengawasan/apa-itu-whistleblowingsystem https://accounting.binus.ac.id/2017/12/21/indonesia-sustainability-reporting-award-isra-2017/ https://www.merdeka.com/uang/ini-daftar-perusahaan-pemilik-tata-kelola-terbaik-se-indonesia.html https://www.bankmega.com/detil_article.php?id=2300 https://www.bankmega.com/penghargaan.php https://www.idx.co.id/perusahaan-tercatat/laporan-keuangan-dan-tahunan/ https://www.wartaekonomi.co.id/read163271/inilah-perusahaan-perusahaan-dengan-corporate-secretaryterbaik-tahun-2017.html https://www.wartaekonomi.co.id/read200749/para-pemenang-warta-ekonomi-corporate-secretary-award2018.html