Tugas 1_inovasi Dan Perubahan Organisasi

I.

Nama

: Anzar Abidin Nadjpa

NIM

: 530023752

Pendahuluan Instansi pemerintah adalah sebutan kolektif meliputi satuan kerja/satuan organisasi kementerian/departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, kesekretariatan lembaga tinggi negara, dan instansi pemerintah lainnya, baik pusat maupun daerah, termasuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah. Dalam pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Daerah, Instansi pemerintah adalah sebuah kolektif dari unit organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku,

meliputi

Kementerian

Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah

Provinsi,

pemerintahan

yang

Pemko,

Koordinator/Kementerian

Pemerintah Pemkab

menjalankan

Non serta

fungsi

Departemen,

lembaga-lembaga

pemerintahan

dengan

menggunakan APBN dan/APBD Salah

satu

instansi

pemerintah

yang

mempunyai

tugas

menyelenggarakan urusan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang dalam

pemerintahan

untuk

membantu

Presiden

dalam

menyelenggarakan pemerintahan negara yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam

melaksanakan

tugasnya,

Kementerian

ATR

menyelenggarakan fungsi: 1.

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata ruang, infrastruktur keagrariaan/pertanahan, hubungan hukum

keagrariaan/pertanahan, penataan agraria/pertanahan, pengadaan tanah, pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah, serta penanganan masalah agraria/pertanahan, pemanfaatan ruang, dan tanah; 2.

koordinasi

pelaksanaan

tugas,

pembinaan

dan

pemberian

dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang; 3.

pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agraria dan Tata Ruang;

4.

pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang;

5.

pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agraria dan Tata Ruang di daerah; dan

6.

pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Adapun unsur pendukung BPN menggunakan unsur pendukung

yang ada di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang tugas dan fungsinya berkesesuaian. Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional, BPN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BPN di daerah, menurut Pasal 7 Ayat (1) Perpres ini, dibentuk Kantor Wilayah BPN di provinsi dan Kantor Pertanahan di kabupaten/kota. “Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dapat dibentuk lebih dari 1 (satu) Kantor Pertanahan di tiap kabupaten/kota,” bunyi Pasal 7 Ayat (2) Perpres tersebut. Tugas fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud, ditetapkan oleh Kepala BPN setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Dalam melaksanakan tugasnya, BPN menyelenggarakan fungsi: 1.

penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan;

2.

perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei, pengukuran, dan pemetaan;

3.

perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat;

4.

perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan, penataan dan pengendalian kebijakan pertanahan;

5.

perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah;

6.

perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan;

7.

pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPN;

8.

pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPN;

9.

pelaksanaan pengelolaan data informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan informasi di bidang pertanahan;

10. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan; dan 11. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan. Kementerian

ATR/BPN

di

pusat

dipimpin

oleh

seorang

menteri/kepala badan yang dibantu oleh setingkat eselon I, eselon II, eselon III,eselon IV, dan pejabat fungsional serta staf. Sedangkan di daerah, pada Kantor Wilayah dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah setingkat eselon II yang membawahi setingkat eselon III, eselon IV, eselon V, dan pejabat fungsional serta staf.

II.

Tujuan pengamatan Untuk mengetahui konsep dasar organisasi, perilaku individu, dan kepemimpinan dalam pekerjaan khususnya pada instansi pemerintahan, yaitu Kantor Pertanahan.

III.

Konsep yang digunakan Pemerintah bisa kita artikan sebagai orang atau sekelompok orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah, atau lebih sederhana lagi diartikan sebagai orang atau sekelompok orang yang memberikan perintah. Namun secara keilmuan, Pemerintah diartikan dalam beberapa definisi, antara lain ada yang mendefinisikan sebagai lembaga atau badan publik yang mempunyai fungsi dan tujuan Negara, ada pula yang mendefinisikan sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan,

melaksanakan

kepemimpinan

dan

koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembagalembaga dimana mereka ditempatkan. Max Weber, seorang sosiolog Jerman menulis sebuah alasan yang menggambarkan bentuk birokrasi sebagai cara ideal mengatur organisasi pemerintahan melalui prinsip-prinsip bentuk birokrasi antara lain harus terdapat adanya struktur hirarkis formal pada setiap tingkat dan di bawah kontrol dan dikendalikan dalam sebuah hirarki formal atas dasar dari perencanaan pusat dan pengambilan keputusan, manajemen dengan aturan yang jelas adanya pengendalian melalui aturan yang memungkinkan agar keputusan yang dibuat pada tingkat atas akan dapat dilaksanakan secara konsisten oleh semua tingkat di bawahnya, organisasi dengan fungsional yang khusus pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh mereka yang benar merupakan ahli kemudian disusun dalam unit-unit berdasarkan jenis pekerjaan yang akan dilakukan berdasarkan keahlian, mempunyai sebuah misi target yang akan dituju atau yang sedangkan dilaksanakan dalam upaya agar tujuan agar organisasi ini dapat melayani kepentingan yang akan diberdayakan termasuk dalam misi untuk melayani organisasi itu sendiri. Teori Weber pada komunikasi organisasi menunjukkan suatu fenomena yang disebut komunikasi

jabatan

(positional

communication).

Relasionalitas

dibentuk antar jabatan, bukan antar individu. Teori ini juga termasuk dalam tradisi posisisonal2 karena masih berada satu payung kajian mahzab klasik, selain teori empat sistem dari Likert. Dalam membahas

mengenai otorita. Weber mengajukan 3 tipe idealnya yang terdiri dari: otorita tradisional, kharismatik dan legal rasional. Otorita tradisional mendasarkan diri pada pola pengawasan di mana legitimasi diletakkan pada loyalitas bawahan kepada atasan. Sedang otorita kharismatik menunjukkan legitimasi yang didasarkan atas sifatsifat pribadi yang luar biasa. Adapun otorita legal rasional kepatuhan bawahan di dasarkan atas legalitas formal dan dalam yurisdiksi resmi. Kelemahan dari teori Weber terletak pada keengganan untuk mengakui adanya konflik di antara otorita yang disusun secara hierarkis dan sulit menghubungkan proses birokratisasi dengan modernisasi yang berlangsung di negara-negara sedang berkembang.

IV.

Hasil Observasi Kinerja organisasi adalah hasil kerja yang dicapai oleh suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab pegawai, atau gambaran mengenai besar kecilnya hasil yang dicapai dari suatu kegiatan baik dilihat secara kualitas maupun kuanititas sesuai dengan visi dan misi organisasi. Kantor Pertanahan merupakan instansi Pemerintah yang melayani kegiatan masyarakat dalam pembuatan Sertifikat Hak Atas Tanah, Peralihan Hak Atas Tanah, Pembebanan Sertifikat Hak Atas Tanah dan kegiatan-kegitan pelayanan pertanahan lainnya. Pembagian sesuai dengan bidang dan tupoksi masing-masing yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Kantor Pertanahan. Masing-masing pegawai sudah ada job description dan beban kerja yang harus dilakukan, namun di dalam pembagian tugas tersebut masih terjadi overlapping. Hal ini tidak dapat dihindari oleh beberapa Kantor Pertanahan, di mana sumber daya manusia tidak sebanding dengan banyaknya jumlah kegiatan permohonan sertifikat. Dengan demikian, untuk menyelesaikan

pekerjaan tersebut dan tidak terjadi penumpukan pekerjaan, banyak pekerjaan sering dikerjakan hingga di luar jam kerja. Pengelolaan sumber daya manusia melalui pemberian insentif atau kompensasi kepada pegawai sudah ada dari DIPA (Daftar Isian Penggunaan Anggaran) yang berasal dari PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Penghargaan yang diterima kepada pegawai yang telah bekerja dengan baik dan hasil dari produknya atau hasil pekerjaan yang telah selesai dikerjakan tinggi, maka akan mendapat nilai PNPB yang besar pula. Sedangkan untuk promosi dan mutasi jabatan para pegawai merupakan kewenangan tingkat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dengan mempertimbangkan usulan dari Kantor Pertanahan berdasarkan kinerja serta daftar urut kepangkatan. Kantor

Pertanahan

sudah

menggunakan

teknologi

dalam

pelaksanaan metode kerjanya guna memudahkan pelayanan. Teknologi yang digunakan adalah komputer dengan sistem aplikasi berupa KKP (Komputerisasi Kantor Pertanahan), Geo KKP untuk pemetaan, SKMPP (Sistem Kendali Mutu Program Pertanahan) fungsinya untuk melaporkan

kegiatan

Kepegawaian),

di

kemudian

kantor,

Simpeg

penggunaan

(Sistem

ATM

mini

informasi dalam

pembayarannya bekerja sama dengan beberapa pihak bank. Sistem antriannya juga sudah menggunakan seperti di swasta atau bank-bank nasional. Pengaruh lingkungan yakni masyarakat itu sendiri, karena Kantor Pertanahan berhubungan langsung dengan masyarakat. Kantor Pertanahan Kabupaten memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan informasi dan mengajukan permohonan mengenai sertifikat tanah. Untuk menciptakan pelayanan yang prima tentunya diperlukan koordinasi dengan pemerintah daerah, dan koordinasi antar seksi. Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah antar pemimpin. Rapat dilakukan oleh pejabat struktural, kemudian hasil musyawarah disampaikan kepada staf masing-masing. Pegawai tidak

selalu tidak diikutkan dalam pengambilan keputusan dan hanya memberikan pendapat, kemudian pendapat tersebut disampaikan kepada pemimpin. Pengambilan keputusan selalu berada pada jajaran pejabat struktural dengan mempertimbangkan masukan – masukan serta pertimbangan dari hasil rapat tersebut.

V.

Analisis Hasil Berdasarkan hasil pengamatan pada Kantor Pertanahan tempat saya bekerja, dapat dianalisis beberapa hal. Pembagian kerja berdasarkan job descriptions yang diatur dalam suatu undang- undang merupakan hal yang tidak bisa dihindari, walaupun ada beberapa pekerjaan yang diberikan kepada beberapa pegawai yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi pokoknya. Hal ini bisa dikategorikan dalam teori organisasi klasik yang sepenuhnya menguraikan anatomi organisasi formal. Dalam teori klasik berkembang tiga aliran, salah satunya aliran birokrasi. Dikemukakan oleh MAX WEBER dalam buku “the theory protestant ethic and economic organization”. Istilah birokrasi berasal dari kata legal_rasional. Legal disebabkan adanya wewenang dari seperangkat aturan prosedur dan peranan yang dirumuskan secara jelas. Sedangkan rasional karena adanya penetapan tujuan yang ingin dicapai. Karakteristik-karakteristik birokrasi menurut MAX WEBER: - Pembagian kerja - Hirarki wewenang - Program rasional - Sistem Prosedur - Sistem Aturan hak kewajiban - Hubungan antar pribadi yang bersifat impersonal Selain teori klasik, tidak dapat dipungkiri bahwa teori Pendekatan Contingency (Situasional) lebih dominan terlihat di Kantor Pertanahan. Pendekatan ini memberikan kepada manajemen cara memandang organisasi sebagai keseluruhan dan sebagai bagian lingkungan eksternal yang lebih luas. Organisasi dipandang sebagai sistem terbuka dan pada

hakekatnya merupakan proses transformasi berbagai masukan yang menghasilkan keluaran. Kantor Pertanahan dilihat dari lingkungan internal dan lingkungan

eksternalnya. Lingkungan internal berupa koordinasi juga telah dilakukan antar seksi, karena Kantor Pertanahan merupakan team work. Lingkungan eksternal berupa koordinasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan dengan Pemerintah daerah setempat dari Kabupaten, Kecamatan dan Kepala Desa. Koordinasi tersebut dapat dikatakan sudah bagus, karena untuk menciptakan pelayanan yang prima tentunya diperlukan koordinasi dengan pemerintah daerah. Selain faktor tersebut, dukungan pengembangan aplikasi yang berbasis teknologi digital turut andil dalam setiap tahapan kegiatan pekerjaan. Dukungan faktor eksternal seperti hadirnya aplikasi pada Kantor Pertanahan secara tidak langsung mempengaruhi individu seorang pegawai dalam pelaksanaan pekerjaannya. Setiap pegawai mau tidak mau harus beradaptasi tentang mekanisme penggunaan teknologi yang diterapkan di Kantor Pertanahan tanpa mengenal karakter biografis seseorang. Atau dengan kata lain karakteristik organisasi turut andil mempengaruhi karakteristik individu untuk mencapai tujuan individu orang tersebut. Namun, tidak sedikit pegawai yang masa bodoh terhadap perkembangan atau perubahan organisasi dengan menutup diri yang lambat laun mempengaruhi kinerja pegawai tersebut hingga akhirnya sekedar hadir saja tanpa turut berkontribusi dalam pekerjaan di Kantor Pertanahan. Pengambilan keputusan dilakukan oleh Kepala Kantor dengan musyawarah antar pemimpin. Pemimpin juga sudah baik dalam memberikan dukungannya dalam memotivasi, memberikan semangat, memantau hasil, perintah, pendampingan, pengawasan, penilaian. Kepala Kantor sebagai pucuk pimpinan tertinggi pada Kantor Pertanahan sangat berperan penting dalam pencapain kinerja terkait kepuasan masyarakat. Kepala Kantor tempat saya bekerja merupakan tipe pemimpin Afiliatif. Pemimpin jenis ini sangat menghargai

perasaan-perasaan orang-orang yang bekerja untuk dia, karena dia tidak menekankan pada hasil atau pencapaian tujuan , tetapi lebih pada kebutuhan emosi para karyawannya. Ciri dari pemimpin ini adalah menyenangi kerjasama, harmonisasi, interaksi yang ramah, membangun relasi yang baik dengan orang yang dipimpinnya. Oleh karena itu jenis pemimpin ini sangat menghargai waktu-waktu senggang, karena dengan begitu dia dapat melakukan pendekatan dengan bawahan untuk membantu mereka melewati masa-masa sibuk nantinya.empati sangat dikedepankan olehnya karena ia ingin peduli pada karyawannya secara keseluruhan bukan hanya berdasarkan tanggung jawab tugas. Gaya kepemimpinan diatas memberikan dampak negatif kepada bawahan karena terkesan dimanjakan. Sehingga bawahan berpikir bahwa setiap kesalahan yang mereka buat akan selalu ditoleransi oleh jenis pemimpin seperti ini.

VI.

Kesimpulan 1. Teori Pendekatan Contingency (Situasional) lebih dominan terlihat di Kantor Pertanahan. Organisasi dipandang sebagai sistem terbuka dan pada hakekatnya merupakan proses transformasi berbagai masukan yang menghasilkan keluaran. 2. Karakteristik organisasi turut andil mempengaruhi karakteristik individu untuk mencapai tujuan individu orang tersebut. 3. Kepala Kantor tempat saya bekerja merupakan tipe pemimpin Afiliatif dimana tipe pemimpin seperti ini sebenarnya tidak cocok karena akan memanjakan para bawahan dan akan berdampak pada kinerja.

VII.

Daftar Pustaka ‘________’,

2013,”

Instansi

pemerintah”,

https://id.wikipedia.org/wiki/Instansi_pemerintah , diakses pada 16 maret 2019. ‘________’, 2019,” Sekilas BPN”, https://www.atrbpn.go.id/TentangKami/Sekilas-ATR-BPN , diakses pada 16 maret 2019.

Ghina Ghaniyyah Zahra dkk, 2012, Organisasi Pemerintahan, Makalah, dikutip

dari

http://hbz19.blogspot.com/2014/05/makalah-organisasi-

pemerintahan.html diakses pada 18 Maret 2019. Riedis,

2010,

“Teori

Organisasi

Birokrasi

dan

Administrasi”,

https://riesdis.wordpress.com/2010/11/02/teori-organisasi-birokrasi-danadministrasi/ , diakses pada 18 maret 2019. Niirmalandu,

2012,

“Konsep

Dasar

dan

Teori

Organisasi”,

https://nirmalandundotcom.wordpress.com/2012/07/22/konsep-dasar-dan-teoriorganisasi/, diakses pada 18 maret 2019.

_________,

“Teori

Kepemimpinan

Dalam

Organisasi”,

http://pendidikansimple.blogspot.com/2015/01/teori-kepemimpinan-dalamorganisasi.html, diakses pada 18 maret 2019.