Tri Mandala Penentu Batas Kesucian Pura

Tri Mandala Penentu Batas Kesucian Pura Oleh: I Nengah Subadra Bali sebagai salah satu daerah tujuan wisata dunia tidak hanya terkenal dengan keindahan alam, keunikan budaya dan keramah-tamahan masyarakatnya tetapi juga polemik berkepanjangan dan konflik kepentingan di antara para stakeholder pariwisata terutama masyarakat lokal, pemerintah dan investor. Tidak harmonisnya hubungan ketiga stakeholder tersebut telah mengakibatkan perselisihan dan ketidakpuasan yang berakhir pada demonstrasi atau pengerahan massa untuk menuntut penjelasan dari para pejabat yang berwenang tetang batas kesucian pura. Objek wisata yang memanfaatkan benda-benda dan kawasan warisan budaya (heritage site) menjadi incaran para investor pariwista yang jeli melihat trend wisatawan dunia yang lebih cendrung mengunjungi dan menikmati objek-objek wisata budaya sebagaimana yang dipersembahkan di Bali. Investor akan terus berusaha untuk memasuki dan merongrong kawasan yang semestinya tidak boleh dibangun usaha atau industri pariwisata dengan ribuan cara misalnya dengan menyuap para oknum pejabat pemerintah yang berwenang mengeluarkan ijin membangun dengan sejumlah uang. Bujukan dan rayuan para investor inilah yang membuat para oknum pemerintah gelap mata dan dengan mudah mengeluarkan ijin membangun fasilitas pariwisata seperti hotel, villa dan restoran. Pernahkah para oknum pemberi ijin tersebut berpikir tentang akibat yang akan terjadi setelah penerbitan ijin membangun? Logikanya, Di negara hukum seperti Indonesia tidak akan pernah ada pembangunan apapun jika pemilik bangunan tersebut tidak memiliki ijin jika memang hukum dijalankan. Kasus pembangunan villa di dekat Pura Luhur Uluwatu misalnya, Setelah kasus radius kesucian pura tersebut muncul ke permukaan dan disiarkan di beberapa media massa cetak dan elektronik, maka semua orang melontarkan pernyataan yang sama-sama menyelamatkan diri dan merasa menjadi pahlawan kesiangan. Adakah manipulasi dibalik penerbitan surat ijin pembangunan villa tersebut? Aksi dan Komentar Dadakan Wakil rakyat, DPRD juga turut serta mencari popularitas agar nampak peduli terhadap pelestarian budaya Bali dengan mengunjungi langsung tempat pembangunan villa tersebut. Langkah tersebut cukup bagus daripada tidak melakukan tindakan sama sekali atas kasusu tersebut. Yang jelas masyarakat tidak tahu banyak apa yang selanjutnya akan ©subadra2008

dilakukan setelah kunjungan kerja para wakil rakyat yang terhormat tersebut. Membuat kebijakan dan peraturan yang bisa menyelamatkan aset dan warisan budaya atau sebaliknya membuat peraturan yang memihak para investor yang menjajikan peningkatan pendapatan daerah namun menghancurkan semua aset budaya yang dimiliki Bali. Sebelum kasus pembangunan villa di Uluwatu marak dibicarakan, Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) nampaknya tutup mulut dan seolah-olah tidak ada permasalahan dalam pembangunan villa tersebut. Namun setelah kejadian tersebut baru berani bicara dan mengeluarkan pernyataan dan bisama tentang radius kesucian pura. Pembangun villa di Uluwatu ini merupakan salah satu kasus di antara sekian banyak kasus yang terjadi. Diketahuikah bahwa di tempat-tempat suci yang lainnya sebenarnya memiliki permasalahan yang hampir sama? Sehingga usaha hangat-hangat tahi ayam yang dilakukan dan pernyataan sikap terhadap permasalahan kesucian pura tidak hanya dilakukan pada saat muncul kasus saja. Semestinya PHDI sebagai badan resmi agama hindu yang menaungi semua pemeluk agama hindu di Indonesia mulai mengidentifikasi, merumuskan, membuat, dan menetapkan kebijakan tentang tata cara penentuan batas kesucian pura, bukan sekedar mengeluarkan pernyataan sikap yang berlaku pada saat suatu kasus sedang hangat-hangatnya di masyarakat dan setelah itu tak bersuara lagi. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) Hindu kacanganpun bermunculan untuk meneriakkan protes terhadap pembangunan villa tersebut. Sesuai dengan fungsinya sebagaimana diuraikan dalam peran stakeholder pariwisata, LSM semestinya turut serta dalam pemantauan penerapan kebijakan dan program pemerintah. Sampai bangunan villa berdiri kokoh dan mulai beroperasipun suara LSM tidak bergeming sama sekali. Namun setelah kasus marak baru mulai memunculkan batang hidungnya dan mengeluarkan pendapat-pendapat yang tidak jelas ujung pangkalnya. Penentu Batas Kesucian Pura Konsep Tri Mandala yang pada intinya menjelaskan pembagian lokasi berdasarkan letak, fungsi dan tingkat kesuciannya. Menurut konsep Tri Mandala, pura dibagi menjadi tiga bagian utama yaitu jaba sisi, jaba tengah dan jeroan. Bangunan apa saja yang terletak di masing-masing tempat tersebut? Pertmana, Jaba sisi (outer courtyard), merupakan bagian terluar dari suatu kawasan pura. Di tempat ini bisanya ditemukan bangunan seperti dapur (pewaregan). Kedua, Jaba tengah (middle courtyard) merupakan bagian tengah dari pura. Pada bagian ini biasyanya dibangun Bale Kulkul, Bale kesenian dan tempat pesantian dan rapat ©subadra2008

(sangkep) para anggota pengempon pura. Ketiga, Jeroan (inner couryard) merupakan bagian yang tersuci dari pura. Di Jeroan biasanya dibangun tempat berstananya Ida Sang Hyang Widhi Wase berupa pelinggihpelinggih seperti Tri Murti yang merupakan tempat pemujaan Dewa Brahma sebagai pencipta, Dewa Wisnu sebagai pemelihara dan Dewa Siwa sebagai pemeralina. Selain itu, ada juga bangunan Padmasana yang digunakan sebagi media pemujaan Tuhan dalam manisfetasinya sebagi Dewa Matarahri (Sang Hyang Surya) yang memberikan sinar terang kepada semua mahluk hidup yang ada di dunia ini. Karena kesucian tempat ini maka tempat inilah para pemedek mengadakan persembahyangan dan pemujaah terhadap Tuhan. Jadi jelaslah bahwa kesucian pura tidak diukur berdasarkan radius atau ukuran tertentu tetapi hanya ditentukan oleh konsep Tri Mandala. Jika konsep Tri Mandala tidak lagi digunakan untuk mengukur dan menentukan batas kesucian pura dan jika yang digunakan adalah jarak dalam satuan meter atau dalam radius tertentu dan tinggi rendahnya letak pura dengan bangunan di sekirnya, maka banyak tata letak pura akan dipermasalahkan seperti Pura Tanah Lot di Tabanan yang hotel dan fasilitas pariwisata berada berdekatan dan letaknya jauh lebih tinggi dari pura, Pura Goa Lawah di Kelungkung yang mengijinkan para wisatwan masuk sampai ke jeroan pura, Pura Tirta Gangga di Karang Asem yang mengijinkan pembangunan villa yang letaknya hanya dibatasi dengan tembok saja. Kesimpulannya, kasus tentang radius kesucian pura yang terjadi disebabkan karena tidak ada kerja sama dan hubungan yang harmonis di antara para stakeholder pariwisata (pemerintah, investor, masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat). Hubungan harmonis hanya terjalin antara investor dan pemerintah sedangkan masyarakat dan LSM tidak terlibat di dalamnya sehingga sangat wajar jika mereka menuntut kejelasan dan keadilan. Penulis, Dosen di Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Triatma Jaya-Bali, Kandidat Doktor Bidang Pariwisata Budaya, Faculty of Business and Law, University of Lincoln, United Kingdom. E-mail: [email protected] Website: www.subadra.wordpress.com

©subadra2008