Tgas Bu Nafisah 1.docx

MATA KULIAH SISTEM PEMBIAYAAN BERBASIS DIAGNOSIS (TUGAS TENTANG BILLING PROCESS DAN PROCEDURES)

DISUSUN OLEH: M RIZQI PUTRA MAHENDRA G41150492 B

PROGRAM STUDI D-IV REKAM MEDIK JURUSAN KESEHATAN POLITEKNIK NEGERI JEMBER 2018

DAFTAR ISI BAB 1. PENDAHULUAN....................................................................................................... 1 1.1

Latar Belakang..................................................................................................... 1

1.2

Rumusan Masalah ............................................................................................... 3

1.3

Tujuan Makalah................................................................................................... 3

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA ............................................................................................... 4 2.1

Pengertian Rumah Sakit ...................................................................................... 4

2.2

Rekam Medis....................................................................................................... 4

2.2.1

Tujuan Rekam Medis................................................................................... 4

2.2.2

Jenis dan Isi Rekam Medis........................................................................... 6

2.3

Pengertian Diagnosis-Related Group (DRG) ....................................................... 8

2.4

Pengertian Indonesian Case Base Groups (INA-CBG's) ....................................... 8

2.5

Billing System ...................................................................................................... 9

BAB 3. PEMBAHASAN....................................................................................................... 11 3.1 Kebijakan Tentang Implementasi Billing Process and Procedures di Rumah Sakit 13 3.2 Pihak yang bertanggung jawab terkait Implementasi Billing Process and Procedures di Rumah Sakit .................................................................................. 11 DAFTAR PUSTAKA............................................................................................................. 15

BAB 1. PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Pembiayaan kesehatan merupakan bagian yang penting dalam implementasi

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Menurut Miller (2007) tujuan dari pembiayaan kesehatan adalah mendorong peningkatan mutu, mendorong layanan berorientasi pasien, mendorong efisiensi tidak memberikan reward terhadap provider yang melakukan over treatment, under treatment maupun melakukan adverse event dan mendorong pelayanan tim. Dengan sistem pembiayaan yang tepat diharapkan tujuan diatas bisa tercapai. Terdapat dua metode pembayaran rumah sakit yang digunakan yaitu metode pembayaran retrospektif dan metode pembayaran prospektif. Metode pembayaran retrospektif adalah metode pembayaran yang dilakukan atas layanan kesehatan yang diberikan kepada pasien berdasar pada setiap aktifitas layanan yang diberikan, semakin banyak layanan kesehatan yang diberikan semakin besar biaya yang harus dibayarkan. Contoh pola pembayaran retrospektif adalah Fee For Services (FFS). Metode pembayaran prospektif adalah metode pembayaran yang dilakukan atas layanan kesehatan yang besarannya sudah diketahui sebelum pelayanan kesehatan diberikan. Contoh pembayaran prospektif adalah global budget, Perdiem, Kapitasi dan case based payment. Tidak ada satupun sistem pembiayaan yang sempurna, setiap sistem pembiayaan memiliki kelebihan dan kekurangan. Pilihan sistem pembiayaan tergantung pada kebutuhan dan tujuan dari implementasi pembayaran kesehatan tersebut. Di Indonesia, metode pembayaran prospektif dikenal dengan Casemix (case based payment) dan sudah diterapkan sejak Tahun 2008 sebagai metode pembayaran pada program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Sistem casemix adalah pengelompokan diagnosis dan prosedur dengan mengacu pada ciri klinis yang mirip/sama dan penggunaan sumber daya/biaya perawatan yang mirip/sama, pengelompokan

1

2

dilakukan dengan menggunakan software grouper. Sistem casemix saat ini banyak digunakan sebagai dasar sistem pembayaran kesehatan di negara-negara maju dan sedang dikembangkan di negara-negara berkembang. Dalam implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah diatur pola pembayaran kepada fasilitas kesehatan tingkat lanjutan adalah dengan INA-CBGs sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013. Untuk tarif yang berlaku pada 1 Januari 2014, telah dilakukan penyesuaian dari tarif INA-CBG Jamkesmas dan telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan. Salah satu penerapan Hospital Information System (HIS) adalah Billing system. Billing system merupakan suatu sistem yang sangat penting dalam kehidupan dan pertumbuhan suatu rumah sakit, khususnya dalam hal kelancaran dan stabilisasi keuangan dalam sebuah rumah sakit. Billing system merupakan salah satu sistem penagihan berbasis eletronik yang dikembangkan dengan tujuan agar dapat mempermudah dan mempercepat sistem penagihan biaya perawatan yang telah dilakukan kepada pasien mulai dari pendaftaran, pelayanan kesehatan hingga pasien pulang. Dengan adanya billing sistem ini rumah sakit juga dapat memperoleh informasi mengenai jumlah kunjungan pasien dan jumlah pendapatan yang diperoleh rumah sakit dari pelayanan yang telah dilakukan oleh rumah sakit. Billing system ini di design sedemikian rupa sehingga dapat mengakomodasi dan menghitung biaya yang harus dibayar oleh pasien secara otomatis. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dalam bidang kesehatan, RSUD dr. T. C. Hillers Maumere juga mengembangkan dan menerapakan sistem informasi rumah sakit yaitu billing system. Pada awalnya kenyataan yang dihadapi dirumah sakit adalah penagihan biaya perawatan yang dilakukan dirumah sakit bersifat manual. Pasien diharuskan untuk meninggalkan klinik perawatan, menuju ke kasir, mengambil tiket antrian, dan kemudian harus dalam antrian panjang dan memakan waktu yang lama mengunggu petugas untuk menghitung semua total biaya pelayanan kesehatan selama pasien di rumah sakit secara manual. Selain itu terjadi ketidaklengkapan data dan

3

keterlambatan pelaporan data dan informasi billing system baik kepada pasien maupun kepada lingkup rumah sakit, khususnya bagian keuangan. Hal ini menunjukan ketidakefektifan pemberian layanan rumah sakit kepada pasien. Sebagai institusi kesehatan pemerintah, RSUD dr. T. C. Hillers menerapkan penggunaan billing system dengan tujuan agar data dan informasi mengenai pendapatan dan biaya pelayanan rumah sakit kepada pasien dapat diproses secara cepat, tepat dan akurat sehingga dapat memberikan kinerja pelayanan kesehatan yang efektif dan efisisen baik untuk rumah sakit maupun kepada pasien. Namun dalam penerapannya manfaat yang diperoleh tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh rumah sakit. Pihak rumah sakit mengemukakan bahwa penerapan billing system di RSUD dr. T. C. Hillers Maumere belum efektif dan sesuai dengan tujuan rumah sakit yaitu meningkatkan kualitas layanan karena dalam prakteknya informasi yang dihasilkan oleh sistem ini belum akurat. Selain itu masih terjadi keterlambatan pelaporan informasi rumah sakit. Masalah lain yang sering dihadapi selama penerapan billing system juga terletak pada keterlambatan dalam sistem pelaporan rangkaian data administrasi, keterlambatan pengambilan keputusan oleh petinggi rumah sakit, serta kerugian yang dialami oleh rumah sakit akibat kesalahan dalam claim asuransi. Penerapan billing system di RSUD dr. T. C. Hillers Maumere belum efektif karena baru diterapkan untuk bagian rawat inap dan rawat jalan, jadi billing system yang diterapkan di RSUD dr. T. C. Hillers ini belum terintegrasi dengan semua unit-unit penunjang layanan di RSUD dr. T. C. Hillers Maumere.

1.2

Rumusan Masalah Di tinjau dari permasalahan diatas maka penulisan makalah ini bertujuan untuk

mengetahui dan menganalisa apa itu billing process and procedures dan mengeatahui implementasinya di rumah sakit. 1.3

Tujuan Makalah a) Mengetahui pengertian billing process and procedures di rumah sakit b) Mengetahui implementasi billing process and procedures di rumah sakit

4

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1

Pengertian Rumah Sakit Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun

2014, Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah Sakit Khusus adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit atau kekhususan lainnya.

2.2

Rekam Medis Rekam medis merupakan kumpulan berkas yang berisikan segala catatan

tindakan medis yang meliputin perawatan pasien, diagnosis penyakit, anamnesis, uji laboratorium dan tindakan tindakan lainnya. Rekam medis juga merupakan bukti tertulis yang dimiliki pasien dan memiliki nilai kekuatan hukum apabila di smenyakngkut rekam medis sendiri (Depkes, 2008) 2.2.1

Tujuan Rekam Medis

Tujuan Rekam Medis pada Permenkes No 269 tahun 2008 Bab V pasal 13 menyebutkan bahwa rekam medis bermanfaat sebagai alat untuk: a.

Pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pasien;

b.

Alat bukti dalam proses penegakan hukum, disiplin kedokteran dan kedokteran gigi dan penegakan etika kedokteran dan dokter gigi;

c.

Keperluan pendidikan dan penelitian;

d.

Dasar pembiayaan biaya pelayanan kesehatan;

e.

Data statistik kesehatan.

1)

Aspek Administrasi Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai administrasi, karena isinya menyangkut

tindakan berdasarkan wawenang dan tanggung jawab sebagai tenaga medis dan paramedis dalam mencapai tujuan pelayanan kesehatan 2)

Aspek Medis Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai medis, karena catatan tersebut

dipergunakan sabagai dasar untuk merencanakan pengobatan/perawatan yang diberikan kepada seorang pasien dan dalam rangka mempertahankan serta meningkatkan mutu pelayanan

melalui

kagiatan

audit

medis,

manajemen

risiko

klinis

serta

keamanan/keselamatan pasien dan kendali biaya. 3)

Aspek Hukum Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai hukum, karena isinya menyangkut

masalah adanya jaminan kepastian hukum atas dasar keadilan, dalam rangka usaha menegakkan hukum serta penyediaan bahan sebagai tanda bukti untuk menegakkan keadilan, rekam medis adalah milik dokter dan rumah sakit sedangkan isinya yang terdiri dari identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan Iain yang telah diberikan kepada pasien adalah sebagai informasi yang dapat dimiliki oleh pasien sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku (UU Praktik Kedokteran RI No.29 Tahun 2004 Pasal 46 ayat (1). 4)

Aspek Keuangan Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai uang, karena isinya mengandung

data atau informasi yang dapat dipergunakan sebagai aspek keuangan. Kaitannya rekam medis dengan aspek keuangan sangat erat sekali dalam hal pangobatan, terapi serta tindakan-tindakan apa saja yang diberikan kepada seorang pasien salama manjalani perawatan di rumah sakit, oleh karena itu penggunaan system teknologi komputer didalam proses penyelenggaraan rekam medis sangat diharapkan sekali untuk diterapkan pada setiap instansi pelayanan kesehatan 5)

Aspek Penelitian Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai penelitian karena isinya menyangkut

data dan informasi yang dapat dipergunakan sebagai aspek pendukung penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dibidang kesehatan

6)

Aspek Pendidikan Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai pendidikan, karena isinya

menyangkut data atau informasi tentang perkembangan kronologis dan kegiatan pelayanan medis yang diberikan kepada pasien, informasi tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan/referensi pengajaran dibidang profesi pendidikan kesehatan. 7)

Aspek Dokumentasi Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai dokumentasi, karena isinya

menyangkut sumber ingatan yang harus didokumentasikan dan dipakai sebagai bahan pertanggung jawaban dan Iaporan rumah sakit. Perkembangan ilmu pangetahuan dan teknologi informasi dapat diaplikasikan penerapannya didalam penyelenggaraan dan pengelolaan rekam medis yang cukup efektif dan efisien. Pendokumentasian data medis seorang pasien dapat diiaksanakan dengan mudah dan efektif sesuai aturan serta prosedur yang telah ditetapkan (Depkes, 2008). 2.2.2

Jenis dan Isi Rekam Medis

Peraturan Menteri Kesehatan RI No 269/MENKES PER/III/2008/Bab II,rekam medis harus dibuat secara tertulis, lengkap dan jelasa atau secara elektronik. Penyelenggaraan rekam medis dengan teknologi informasi elektronik diatur lebih lanjut dengan peraturan sendiri (Depkes, 2008) Isi rekam medis untuk pasien rawat jalan pada sarana pelayanan kesehatan sekurang – kurangnya meliputi: a.

Identitas pasien;

b.

Tanggal dan waktu;

c.

Hasil anamnesis, mencakup sekurang – kurangnya keluhan dan riwayat penyakit;

d.

Hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medis;

e.

Diagnosis;

f.

Rencana Penatalaksanaan;

g.

Pengobatan dan atau tindakan;

h.

Pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien;

i.

Untuk pasien kasus gigi di lengkapi dengan odontogram klinik;

j.

Persetujuan tindakan bila diperlukan. Isi rekam medis untuk pasien rawat inap dan perawatan satu hari sekurang – kurangnya memuat:

a.

Identitas pasien;

b.

Tanggal dan waktu;

c.

Hasil anamnesis, mencakup sekurang – kurangnya keluha dan riwayat penyakit;

d.

Hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medis;

e.

Diagnosis;

f.

Rencana Penatalaksana;

g.

Pengobatan dan atau tindakan;

h.

Persetujuan tindakan bila diperlukan;

i.

Catatan observasi klinis dan hasil pengobatan;

j.

Ringkasan Pulang (discharge summary);

k.

Nama dan tanda tangan dokter, dokter gigi, atau tenaga kesehatan tertentu yang memberikan pelayanan kesehatan;

l.

Pelayanan lain yang dilakukan oleh tenaga kesehatan tertentu;

m.

Untuk pasien kasus gigi dilengkapi dengan odontogram klinik. Selanjutnya isi rekam medis untuk pasien gawat darurat, sekurang – kurangnya

memuat: a.

Identittas pasien;

b.

Kondisi saat pasien tiba di sarana pelayanan kesehatan;

c.

Identitas pengantar pasien;

d.

Tanggal dan Waktu;

e.

Hasil anamnesis, mencakup sekurang – kurangnya keluha dan riwayat penyakit;

f.

Hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medis; g. Diagnosis; h. Pengobatan dan atau tindakan; i. Ringkasan kondisi pasien sebelum meninggalkan pelayanan unit gawat darurat dan rencanan tindak lanjut; j. Nama dan tanda tangan dokter, dokter gigi, atau tenaga kesehatan tertentu yang memberikan pelayanan kesehatan;

k. Sarana transportasi yang digunakan bagi pasien yang akan dipindahkan ke sarana pelayanan kesehatan lain; l.

2.3

Pelayanan lain yag telah diberikan kepada pasien

Pengertian Diagnosis-Related Group (DRG) INA-DRG didefinisikan sebagai suatu sistem klasifikasi kombinasi beberapa jenis

penyakit dan prosedur/tindakan pelayanan disuatu Rumah Sakit denga pembiayaan yang dikaitkan dengan mutu dan efektivitas pelayanan terhadap terhadap pasien. Sistem INADRG ini juga dapat digunakan sebagai salah satu standar penggunaan sumberdaya dalam memberikan pelayanan kseshatan di Rumah Sakit, dengan kata lain INA-DRG adalah sisem pemertaan, jangkauan yang berhubungan dengan mutu pelayanan kesehatan yang menjadi salah satu unsur dalam pembiayaan kesehatan atau mekanisme pembayaran untuk pasien berbasis kasus campuran. 2.4

Pengertian Indonesian Case Base Groups (INA-CBG's) INA CBGs merupakan kelanjutan dari aplikasi Indonesia Diagnosis Related Groups

(INA DRGs). Aplikasi INA CBGs menggantikan fungsi dari aplikasi INA DRG yang saat itu digunakan pada Tahun 2008. Dalam persiapan penggunaan INA CBG dilakukan pembuatan software entry data dan migrasi data, serta membuat surat edaran mengenai implementasi INA-CBGs. Sistem yang baru ini dijalankan dengan menggunakan grouper dari United Nation University Internasional Institute for Global Health (UNU – IIGH). Universal Grouper artinya sudah mencakup seluruh jenis perawatan pasien. Sistem ini bersifat dinamis yang artinya total jumlah CBGs bisa disesuaikan berdasarkan kebutuhan sebuah negara. Selain itu, sistem ini bisa digunakan jika terdapat perubahan dalam pengkodean diagnosa dan prosedur dengan sistem klasifikasi penyakit baru. Pengelompokan ini dilakukan dengan menggunakan kode-kode tertentu yang terdiri dari 14.500 kode diagnosa (ICD – 10) dan 7.500 kode prosedur/tindakan (ICD – 9 CM ). Mengombinasikan ribuan kode diagnosa dan prosedur tersebut, tidak mungkin dilakukan secara manual. Untuk itu diperlukan sebuah perangkat lunak yang disebut grouper. Grouper ini menggabungkan sekitar 23.000 kode ke dalam banyak kelompok atau group yang terdiri dari 23 MDC (Major Diagnostic Category), terdiri pula dari 1077

kode INA DRG yang terbagi menjadi 789 kode untuk rawat inap dan 288 kode untuk rawat jalan. Kode daripada INA CBGs inilah yang dijadikan standard tarif Rumah Sakit bagi pengelolaan tarif JAMKESMAS, JAMSOSTEK, dll. Untuk mulai tahun 2014, semua dilebur menjadi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). Semua pengelolaan tarif tersebut dipergunakan dalam rangka JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) yang diterapkan mulai tahun 2014. Intinya sebenarnya mengarah kepada standarisasi tarif bagi seluruh Rumah Sakit di Indonesia, menggunakan sistem peng-kode-an INA CBGs 2.5

Billing System

Billing system merupakan sebuah aplikasi yang digunakan dan dimanfaatkan oleh orang maupun organisasi untuk menjalankan proses penagihan biaya pelayanan kesehatan sehingga proses kerja menjadi lebih efisien. Menurut Au & Kauffman, (2001) electronic billing system merupakan sebuah teknologi yang memungkinkan penagih menyajikan tagihan biaya pelayanan kepada konsumen serta memungkinkan konsumen untuk membayar tagihan secara elektronik. Industri kesehatan memiliki kompleksitas yang sangat tinggi sehingga keberhasilan finansial suatu organisasi tergatung pada keakuratan dan ketepatan waktu penagihan biaya kesehatan (Mitchell, Anderson, & Braun, 2003). Menurut Fan et al. (2013) salah satu faktor yang penting dalam kelancaran sistem penagihan juga terletak pada kelengkapan data administrasi dan ketepatan penentuan kode diagnosis. B. K. Potter et al. (2005) juga menyebutkan bahwa masalah yang sering dihadapi dalam implementasi billing system adalah masalah kualitas data. Berikut ini merupakan langkah-langkah yang tepat untuk menjalankan proses coding dan billing menurut (Steps & Correct, 2010): 1. Kelayakan Pasien a. Arahan Verivikasi bahwa pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan memiliki jasa asuransi kesehatan. b. Otorisasi Pembayar Untuk beberapa pelayanan kesehatan harus memerlukan beberapa persetujuan pra persetujan tes

2. Kunjungan Pasien

Laporan berfungsi sebagai dokumnetasi untuk kunjungan pasien 3. Persyaratan Penagihan atau Billing requirements a. Klasifikasi internasional mengenai pengendalian penyakit yang valid berdasarkan pada kode ICD-9 b. Kesesuaian dalam prosedur kode terminologi penyakit c. Pengubahan yang tepat d. Pelaporan yang tepat waktu e. Pengajuan yang tepat waktu Menurut Kalies et al. (2008), hal-hal yang sangat penting dalam penerapan billing system adalah kesesuaian data penagihan biaya pelayanan kesehatan, selain itu salah satu hal yang sangat berpengaruh dalam sistem dan kesesuaian pangihan adalah terletak pada identitas pengguna jasa asuransi kesehatan. Salah satu faktor penting yang juga harus diperhatikan dalam efektifitas pelayanan billing system adalah terletak pada keseimbangan dan kesesuaian biaya tagihan pelayanan kesehatan kepada pasien yang tidak memiliki asuransi dengan standar pendapatan yang berbeda-beda, penelitian ini menunjukan bahwa sistem penagihan biaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang tidak memiliki asuransi juga harus ditentukan berdasarkan pada tingkat pendapatan dari pasien (Lynk & Alcain, 2008).

BAB 3. PEMBAHASAN 3.1

pengertian Billing Process and prosedure Billing system merupakan sebuah aplikasi yang digunakan dan dimanfaatkan oleh

orang maupun organisasi untuk menjalankan proses penagihan biaya pelayanan kesehatan sehingga proses kerja menjadi lebih efisien. Menurut Au & Kauffman, (2001) electronic billing system merupakan sebuah teknologi yang memungkinkan penagih menyajikan tagihan biaya pelayanan kepada konsumen serta memungkinkan konsumen untuk membayar tagihan secara elektronik. Industri kesehatan memiliki kompleksitas yang sangat tinggi sehingga keberhasilan finansial suatu organisasi tergatung pada keakuratan dan ketepatan waktu penagihan biaya kesehatan (Mitchell, Anderson, & Braun, 2003). Menurut Fan et al. (2013) salah satu faktor yang penting dalam kelancaran sistem penagihan juga terletak pada kelengkapan data administrasi dan ketepatan penentuan kode diagnosis. B. K. Potter et al. (2005) juga menyebutkan bahwa masalah yang sering dihadapi dalam implementasi billing system adalah masalah kualitas data. Berikut ini merupakan langkah-langkah yang tepat untuk menjalankan proses coding dan billing menurut (Steps & Correct, 2010): 1. Kelayakan Pasien a. Arahan Verivikasi bahwa pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan memiliki jasa asuransi kesehatan. b. Otorisasi Pembayar Untuk beberapa pelayanan kesehatan harus memerlukan beberapa persetujuan pra persetujan tes

2. Kunjungan Pasien Laporan berfungsi sebagai dokumnetasi untuk kunjungan pasien 3. Persyaratan Penagihan atau Billing requirements a. Klasifikasi internasional mengenai pengendalian penyakit yang valid berdasarkan pada kode ICD-9 b. Kesesuaian dalam prosedur kode terminologi penyakit

c. Pengubahan yang tepat d. Pelaporan yang tepat waktu e. Pengajuan yang tepat waktu Menurut Kalies et al. (2008), hal-hal yang sangat penting dalam penerapan billing system adalah kesesuaian data penagihan biaya pelayanan kesehatan, selain itu salah satu hal yang sangat berpengaruh dalam sistem dan kesesuaian pangihan adalah terletak pada identitas pengguna jasa asuransi kesehatan. Salah satu faktor penting yang juga harus diperhatikan dalam efektifitas pelayanan billing system adalah terletak pada keseimbangan dan kesesuaian biaya tagihan pelayanan kesehatan kepada pasien yang tidak memiliki asuransi dengan standar pendapatan yang berbeda-beda, penelitian ini menunjukan bahwa sistem penagihan biaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang tidak memiliki asuransi juga harus ditentukan berdasarkan pada tingkat pendapatan dari pasien (Lynk & Alcain, 2008). Pada saat bagian keuangan mendapatakan informasi bahwa pasien rawat inap akan keluar rumah sakit atau meninggal, maka pembuatan rekening pasien segera dimulai. Lebih cepat pihak yang bertanggung jawab atas biaya pasien mengetahui jumlah yang harus dibayar, lebih besar kemungkinan pembayaran yang akan diterima. Jadi penting sekali penataan rekening pasien secara tepat dan akurat. Selama pasien masih menerima pelyanan, rekeningnya hars selalu di perbahaurui dengan pembebanan biayanya. Apabila psaien tersebut sudah diijinkan untuk pulang, maka rekening pasien tesebut harus disiapkan untuk di tagihkan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan tagihan pada saat pasien akkan meninggalkan rumah sakit adalah sebagai berikut:

a) Pengecekan pada saat perawatan dan keluar rumah sakit Informasikan mengenai adanya pasien yang akan pulang oleh petugas pengantar perawatan ke bagian keuangan. Sebelum pasien benar benar meninggalkan rumah sakit, petugas pengantar pasien sebaiknya mengantarkan pasien ke bagian keuangan terlebuh dahulu b) Meneliti dan perkiraan pasien Pada saat pasien telah di ijinkan untuk pulang rawat, perkiraan tagihan sering kali belum siap untuk di tutuo. Beberapa pembebanan biaya mungkin sedang dalam proses, jadi di perlukan seuatu tenggang waktu

selama perkirannya di tutup dan rekeningnya selesai di buat. Rekening yang baik harus dapat menampilkan semua tagihan secara terperinci. Selai itu, harus dapat pula menunjukkan lamanya pasien di rawat 3.2

Kebijakan Tentang Implementasi Billing Process and Procedures di Rumah Sakit Efektifitas merupakan hubungan antara output suatu pusat pertanggungjawaban yang dihasilkan dengan saran output yang diiginkan. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran, maka dapat dikatakan semakin efktif pula unit tersebut. Sedangkan dalam konteks rumah sakit, efektifitas berarti seberapa jauh keefektifan sistem billing dalam memberikan laporan. Baik laporan jumlah pasien, tindakan penunjang medis, hasil tindakan penunjang medis pendapatan cash perharian, dan laporan piutang yang cepat, tepat, valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Setelah penulis melihat bahwa penerapan sistem billing pasien yang diterapkan di Rumah Sakit PMI Bogor menggunakan Fully Integrated Bill System, yaitu billing system yang terintegrasi dengan seluruh sistem rumah sakit (khususnya yang berkaitan dengan masalah keuangan). Pada billing system jenis ini semua proses yang menghasilkan charging (berbiaya). Semua proses mulai dari pendaftaran, tindakan di poliklinik, penunjang, farmasi, dll akan langsung tercatat, bahkan back office (finance & accounting) akan memperoleh laporan dan data yang bisa dengan mudah dan cepat tersaji. Tabel 1 memberikan gambaran mengenai sistem dan prosedur rawat jalan manual dibandingkan dengan menggunakan sistem billing rawat jalan. Sistem billing pasien rawat jalan sangat membantu guna pencapaian tujuan yang diinginkan pihak rumah sakit yaitu berkaitan dengan keefektivannya dan kecepatan di dalam operasional rawat jalan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai sistem billing rawat jalan yang dikaitkan dengan meningkatkan efektivitas opersional rawat jalan khususnya mengenai pelaporan baik pendapatan harian maupun laporan piutang harian meskipun pada dasarnya rumah sakit PMI belum sepenuh nya menggunakan sistem billing rawat jalan dengan sebaik mungkin karena data yang dihasilkan sistem billing rawat jalan masih kurang akurat dibandingkan dengan sistem dan prosedur manual. Dari uraian perbandingan diatas Dalam kegiatan operasinya Rumah Sakit PMI Bogor sangat memperhatikan prinsip efektifitas yang nantinya dapat melayani semua pasien adapun yang dilaksanakan rumah sakit PMI Bogor yaitu

pemisahan Billing dengan laporan, hal ini dimaksudkan untuk dapat lebih cepat mendapatkan laporan yang diinginkan dengan cepat, tetapi dengan pemisahan ini sering terjadi timbul kesalahan-kesalahan terhadap laporan terutama laporan piutang kita bisa lihat dari data sebelumnnya telah dijelaskan, bisa dilihat jumlah rekapan piutang dengan laporan billing sistem. Oleh sebab itu laporan rekapan lebih dijadikan sebagai laporan piutang yang dijadikan bukti-bukti laporan dibandingkan dengan laporan sistem billing rawat jalan. Dari proses pelaporan manual dan pemisahan dari sistem billing yang ada sering kali terjadi kecurangankecurangan contoh manipulasi data rekap laporan, baik secara disengaja maupun tidak disengaja baik menguntungkan pihak rumah sakit maupun merugikan pihak rumah sakit hal ini disebabkan karena tidak adanya kontrol dari pihak keuangan terhadap laporan yang di dapat dari data yang ada dilapangan. Hal ini perlu mendapatkan perhatian khusus dari pihak manajemen guna lebih meningkatkan kwalitas dan kwantitas rumah sakit, juga agar dapat menjamin data dan laporan yang diiginkan dapat dipertanggung- jawabkan.

DAFTAR PUSTAKA Atik Dwi Noviyanti dKK. Mahasiswa Apikes Mitra Husada Karanganyar, RSUD dr Soeroto Ngawi. Ngawi Keputusan Menteri Kesehatan RI No 1161/Menkes/SK/X/2007 Permenkes nomor 27 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Sistem Indonesian Case Base Groups (INA-CBGs) . Thabrany, Hasbullah.2014. Jaminan Kesehatan Nasional.Jakarta : Rajawali Pers Yulita M, Purwaningsih Diah, Setiawan H. Diagnosis-Related Group (Drg) Pengaruhnya Terhadap Mutu Layanan Keperawatan. Universitas Diponegoro Semarang. Semarang. 2015 Walgito (2010). Pengantar Psikologi Umum. Andi. Yogyakarta. WHO (2007) Diagnosis Related http://www.icn.ch/matters.drg.htm

Graup

diambil

tanggal

14

Oktobet

Yusmainita. INA-DRG (Indonesian Diagnostic Related Group). RSUP Hj. Adam Malik. Medan

2018