Tatib Pilkades Krangkong2019.docx

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KRANGKONG KECAMATAN KEPOHBARU KABUPATEN BOJONEGORO KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KRANGKONG NOMOR : 141/ 01 / KEP / 51.08.06/2019 TENTANG TATA TERTIB PEMILIHAN KEPALA DESA KRANGKONG TAHUN 2019 KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KRANGKONG,

Menimbang a.

:

Bahwa dalam rangka mengatur Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa KRANGKONG Kecamatan KEPOHBARU Kabupaten Bojonegoro, maka sebagai dasar pelaksanaannya perlu ditetapkan dalam suatu Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa.

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-UndangNomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentangPemilihan Kepala Desa ; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa ; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; 6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010 Nomor 9); 7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa ; 8. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa ; 9. Peraturan Desa KRANGKONG Kecamatan KEPOHBARU Kabupaten Bojonegoro Nomor 02 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Tata tertib ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro. 4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten. 5. Desa adalah Desa KRANGKONG yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa KRANGKONG dibantu Perangkat Desa KRANGKONG sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah BPD Desa KRANGKONG. 9. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa KRANGKONG yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah; 10. Perangkat Desa adalah Pembantu Kepala Desa KRANGKONG dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya yang terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis. 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes, adalah APBDes Desa KRANGKONG sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan desa. 12. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa KRANGKONG yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa. 13. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD Desa KRANGKONG untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa; 14. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. 15. Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Tim Pengawas adalah Tim yang dibentuk oleh Camat KEPOHBARU yang memiliki tugas memfasilitasi dan pengawasan terhadap proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa KRANGKONG 16. Bakal Calon adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang terdaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa KRANGKONG berdasarkan penjaringan oleh Panitia Pemilihan. 17. Calon Kepala Desa adalah bakal Calon Kepala Desa KRANGKONG yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai Calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa; 18. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa KRANGKONG yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. 19. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat Kepala Desa KRANGKONG yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu; 20. Pemilih adalah penduduk Desa KRANGKONG dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa; 21. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru; 22. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara;

23. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa; 24. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa KRANGKONG untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan. 25. Bahan kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program Calon Kepala Desa, simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang untuk memilih Calon kepala desa tertentu. 26. Alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program Calon Kepala Desa, simbol, atau tanda gambar Calon yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mangajak orang memilih Calon Kepala Desa tertentu. 27. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara. 28. Saksi adalah warga desa bersangkutan yang diberikan kuasa untuk mewakili Calon Kepala Desa KRANGKONG dalam mengikuti proses pemungutan dan penghitungan suara. 29. Hari adalah hari kerja. BAB II JADWAL PEMILIHAN KEPALA DESA Pasal 2 Jadwal Pemilihan Kepala Desa KRANGKONG mengacu pada Surat Bupati Bojonegoro Nomor 140/812/412.211/2019 tentang Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang II Tahun 2019 Kabupaten Bojonegoro sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. BAB III PANITIA PEMILIHAN Bagian Kesatu Panitia Pemilihan Kepala Desa Pasal 3 









Panitia Pemilihan berjumlah ganjil paling sedikit 9 (sembilan) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang yang terdiri dari unsur: Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Lembaga Kemasyarakatan Desa, pemuda, dan perempuan. Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan terdiri dari : 1. Ketua; 2. Wakil Ketua 3. Sekretaris; 4. Bendahara; 5. Seksi-Seksi dengan jumlah personil untuk keseluruhan paling banyak 15 (lima belas) orang. Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dari unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, unsur Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, unsur Karang Taruna, Rukun Tetangga atau Rukun Warga. Tokoh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dari tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, nelayan, perajin, pemerhati perempuan dan perlindungan anak, dan/atau perwakilan masyarakat miskin. Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemilihan dapat menunjuk pembantu Panitia Pemilihan sesuai kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.

Pasal 4 Dalam hal anggota Panitia Pemilihan berhenti yang bersangkutan diberhentikan dari keanggotaan Panitia Pemilihan dan diganti melalui rapat yang diselenggarakan oleh BPD. (2) Anggota Panitia Pemilihan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena : a) Meninggal dunia; b) Atas permintaan sendiri; atau c) Diberhentikan. (3) Anggota Panitia Pemilihan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena : 1. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap; 2. Melanggar tugas dan kewajiban sebagai panitia pemilihan; 3. Mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kesatu dengan Calon Kepala Desa;atau 4. Mendaftarkan diri sebagai bakal Calon Kepala Desa. (1)

(4)

Pergantian anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat. Bagian Kedua Larangan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pasal 5 Panitia Pemilihan dilarang: a. b. c. d.

Terlibat langsung atau tidak langsung dalam pemenangan salah satu Calon Kepala Desa; Melakukan tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap Calon Kepala Desa; Mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai Calon Kepala Desa; dan Menerima barang, uang dan/atau sesuatu dalam bentuk apapun dari Calon Kepala Desa atau pihak lain yang diketahui atau patut diduga untuk memenangkan salah satu Calon Kepala Desa. BAB IV PENGELOLAAN BIAYA PEMILIHAN Pasal 6

(1)

(2) (3)

(4)

(5)

(6)

Panitia Pemilihan merencanakan dan mengajukan rancangan biaya pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten dan dapat bersumber dari APBDesa setelah disetujui BPD. Calon Kepala Desa tidak dibebani biaya apapun dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Rancangan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Panitia Pemilihan disampaikan kepada Kepala Desa untuk diajukan kepada Bupati melalui Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa; Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang yang bersumber dari APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, dan biaya lainnya; Desa dapat menganggarkan biaya pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APBDesa yang penggunaannya hanya untuk membiayai kebutuhan makan dan minum pada saat pelaksanaan pemungutan suara; Kebutuhan pada saat pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah kebutuhan yang harus dibiayai namun belum dianggarkan melalui APBD Kabupaten;

(7)

Biaya pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten dan yang bersumber dari APBDesa dikelola dan dipertanggungjawabkan sesuai mekanisme APBDesa.

BAB V PENETAPAN PEMILIH Bagian Kesatu Pendaftaran Pemilih Pasal 7 (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih. (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat : a. Penduduk desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih; b. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan d. Berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk. (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih. Bagian Kedua Pelaksanaan Pendaftaran dan Penetapan Pemilih Pasal 8 (1) Sosialisasi/pengumuman kepada masyarakat tentang jadwal waktu pendaftaran pemilih sekurang-kurangnya selama 5 (lima) hari. (2) Pelaksanaan pendaftaran pemilih dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari, terhitung setelah berakhirnya pelaksanaan pengumuman pendaftaran pemilih, dengan mendasarkan pada DPT Pemilu terakhir. (3) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa. (4) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan karena: a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun; b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah; c. telah meninggal dunia; d. pindah domisili ke desa lain; atau e. belum terdaftar. (5) Setelah pelaksanaan pemutakhiran dan validasi daftar pemilih sebagaimana dimaksudpada ayat (4) Panitia Pemilihan menyusun DPS. Pasal 9 (1) DPS sebagaimana dimaksud dalamPasal 9 ayat (5), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat. (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 10 (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya. (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi: a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia; b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut; c. pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun; atau d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih. (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS. Pasal 11 (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga. (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan. (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari. Pasal 12 (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat. (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tambahan. Bagian Ketiga PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP Pasal 13 (1)

Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai DPT di tempat-tempat yang mudah diketahui oleh masyarakat seperti Papan Pengumuman, Balai Desa, atau tempat lain yang strategis dan mudah dijangkau. Pasal 14

(1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diumumkan di tempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat; (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT; (3) Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan menyusun salinan DPT untuk TPS; (4) Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan; (5) DPT yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang pindah keluar desa atau meninggal dunia, maka Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan “pindah keluar” atau "meninggal dunia". (6) Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPT di tempat-tempat yang mudah diketahui oleh masyarakat seperti Papan Pengumuman, Balai Desa, atau tempat lain yang strategis dan mudah dijangkau.

BAB VI PENGUMUMAN DAN PENDAFTARAN CALON Pasal 15 1) Panitia Pemilihan mengumumkan kepada masyarakat bahwa akan diadakan pemilihan Kepala Desa melalui pertemuan-pertemuan dan/atau menempelkan pengumuman pada tempat-tempat yang mudah diketahui oleh masyarakat seperti Papan Pengumuman, Balai Desa, atau tempat lain yang strategis dan mudah dijangkau. 2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat : a) Persyaratan; b) Ketentuan pendaftaran bakal Calon; dan c) Tempat dan waktu pendaftaran. 3) Pengumuman dan pendaftaran bakal Calon Kepala Desa dilaksanakan dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari. Pasal 16 1) 2)

Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari Calon yang telah memenuhi syarat. Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan : a) Warga Negara Republik Indonesia yang dibuktikan dengan surat keterangan sebagai Warga Negara Indonesia dari pejabat yang berwenang di bidang kependudukan; b) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang buktikan dengan pernyataan yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup; c) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang buktikan dengan pernyataan yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterei cukup; d) Berpendidikan Paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama/sederajat yang dibuktikan dengan ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir atau surat keterangan pengganti ijazah yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang; e) Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun yang dibuktikan dengan akte kelahiran atau keterangan yang sah lainnya; f) Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuktikan dengan pernyataan yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup; g) Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengadilan;

Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancamdengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan; i) Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengadilan; j) Berbadan sehat, dibuktikan surat keterangan dari dokter Pemerintah; k) Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian; l) Tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pemerintah Daerah dan surat pernyataan di atas kertas segel atau bermeterei cukup dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan. m) Sanggup bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan bagi Calon Kepaia Desa yang berasal dari penduduk luar Desa, dibuktikan dengan surat pernyataan di atas kertas segel atau bermeterai cukup. h)

Pasal 17 Warga Negara Indonesia yang akan mencalonkan diri menjadi Kepala Desa mengajukan surat lamaran tertulis yang ditujukan kepada ketua BPD melalui Panitia Pemilihan. (2) Surat lamaran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri syarat-syarat : a) surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (disediakan Panitia); b) surat pernyataan setia terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (disediakan Panitia ); c) fotokopi ijazah yang dimiliki dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; d) fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; e) surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah; f) surat keterangan bebas narkotika dan obat berbahaya lainnya dari Rumah Sakit Pemerintah; g) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian (Polres Bojonegoro); h) surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri; i) surat pernyataan bahwa pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang, bagi yang pernah menjalani pidana penjara (disediakan Panitia ); j) surat keterangan pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan bagi yang memiliki, dengan dilampiri fotocopi SK pengangkatan dan/ atau surat perjaanjian kontrak pada saat bekerja di lembaga pemerintahan yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; k) surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan ( disediakan panitia ); l) surat pernyataan bersedia diCalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses pemilihan apabila telah ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa ( disedikan panitia ); m) surat pernyataan belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan penyelenggara pemerintahan desa atau dalam jabatan negeri, bagi yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa atau dalam jabatan negeri ( disediakan panitia ); n) surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di desa yang bersangkutan selama menjabat ( disediakan panitia ); (1)

o) fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang; p) daftar riwayat hidup ( disediakan panitia ); q) pas foto berwarna terbaru ukuran 4 cm x 6 cm; r) surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil; s) surat izin dari atasan yang berwenang bagi anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Polisi Republik Indonesia; t) surat izin cuti dari Bupati lewat Camat bagi Kepala Desa; u) surat izin cuti dari Kepala Desa bagi perangkat desa; v) surat izin cuti dari pimpinan BPD bagi anggota BPD; dan w) naskah visi dan misi bakal Calon Kepala Desa. (3) Surat lamaran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditulis tangan dengan tinta warna hitam pada kertas folio bergaris dan dibuat rangkap 3 (tiga), yaitu : o 1 (satu) eksemplar asli bermaterai; dan o 2 (dua) eksemplar fotokopi. (4) Persyaratan berupa pas foto berwarna terbaru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf q berlatar belakang sama dengan latar belakang pas foto dalam KTP. (5) Pakaian bakal Calon dalam pas foto sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Pakaian Sipil Lengkap. (6) Bakal Calon Kepala Desa yang tidak dapat melampirkan fotokopi ijazah yang dilegalisir karena hilang sebagai gantinya dapat melampirkan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. (7) Dalam pelaksanaan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa, untuk menentukan usia telah genap 25 (dua puluh lima) tahun, ditentukan dengan cara menghitung mundur, pada saat pendaftaran ditutup. (8) Penentuan tanggal lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan bukti sah ijasah dan/atau akte kelahiran yang dimiliki yang bersangkutan. (9) Apabila terdapat bukti sah yang tanggal lahirnya berbeda, dipergunakan bukti sah yang memiliki nilai waktu paling lama. (10) Panitia Pemilihan menerima berkas pendaftaran yang dimasukkan dalam stopmap di kantor desa sesuai jadwal dan memberikan tanda terima pendaftaran. (11) Tanda terima berkas pendaftaran ditanda tangani oleh Panitia Pemilihan dan Bakal Calon Kepala Desa yang menyerahkan berkas.

BAB VII KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, SEBAGAI CALON KEPALA DESA Calon Kepala Desa dari Kepala Desa atau Perangkat Pasal 18 (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali sebagai Calon Kepala Desa, wajib mengajukan cuti Kepada Bupati lewat Camat sejak ditetapkan sebagai Calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Kepala Desa terpilih. (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai Calon Kepala Desa. (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam hal Sekretaris Desa juga ikut serta dalam pemilihan, diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19 (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Kepala Desa terpilih. Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

BAB VIII PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN BAKAL CALON Bagian Kesatu Pasal 20 (1) (2)

(3)

(4)

(5) (6)

(7)

(8)

Setelah berakhirnya waktu pendaftaran, Panitia Pemilihan melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal Calon. Dalam hal penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bakal Calon yang tidak memenuhi syarat administrasi maka pencalonannya dinyatakan gugur. Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang; Dalam hal penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata bakal Calon yang memenuhi syarat kurang dari 2 (dua) orang Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari sejak selesainya waktu penelitian kelengkapan dan keabsahan bakal Calon Kepala Desa. Perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara perpanjangan waktu pendaftaran bakal Calon Kepala Desa. Dalam hal setelah dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bakal Calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan membuat laporan secara tertulis kepada BPD. Laporan Panitia pemilihan kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah berakhirnya perpanjangan waktu pendaftaran dengan dilampiri : 1. Berita acara penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal Calon Kepala Desa; dan 2. Berita acara perpanjangan waktu pendaftaran. Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan. Pasal 21

1) BPD setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) mengadakan rapat untuk membuat usulan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Bupati.

2) Usulan penundaan oleh BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan dengan dilampiri : a. Berdasarkan usulan Berita acara rapat BPD; b. Berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal Calon Kepala Desa; dan c. Berita acara perpanjangan waktu pendaftaran. 3) dari BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan dengan keputusan Bupati. 4) Dalam hal terjadi penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Desa melaksanakan tugas sampai berakhirnya masa jabatannya. 5) Dalam hal terjadi penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Desa yang habis masa jabatannya diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil pemerintah daerah kabupaten. Bagian Kedua Pasal 22 Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, maka dilakukan seleksi oleh Panitia Pemilihan Kabupaten. Pasal 23 (1) Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, yang dinyatakan lulus seleksi oleh Panitia Pemilihan Kabupaten, ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa dengan Keputusan Panitia, sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih. (2) Bagi Kepala Desa yang mencalonkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa setelah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih, harus mengajukan cuti kepada pejabat yang berwenang. BAB IX PENGAJUAN KEBERATAN MASYARAKAT Bagian Kesatu Mekanisme Pengajuan Keberatan Masyarakat Pasal 24 1) 2)

3) 4) 5)

6)

Masyarakat berhak mengajukan keberatan terhadap calon kepala desa yang ditetapkan. Pengaduan dilakukan secara tertulis sejak terjadinya pelanggaran dan diajukan kepada Panitia Pemilihan paling lambat 3 {tiga) hari (3 x 24 jam) setelah selesainya penghitungan suara. Pengajuan keberatan disampaikan kepada panitia pemilihan kepala desa secara tertulis dengan menyebutkan identitas pengadu secara jelas. Pengajuan keberatan harus disertai dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengaduan yang tidak disertai identitas pengadu dan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan tidak dipertimbangkan dan tidak mempengaruhi keabsahan penetapan calon kepala desa yang berhak dipilih. Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud melebihi batas waktu yang ditentukan maka pengajuan keberatan tersebut tidakakan dipertimbangkan lagi dan tidak mempengaruhi keabsahan penetapan calon kepala desa yang berhak dipilih.

Pasal 25 Dalam menindaklanjuti pengaduan keberatan masyarakat Panitia pemilihan berkoordinasi dengan BPD dan panitia pemilihan tingkat kecamatan.

Bagian Kedua Mekanisme Penyelesaian Masalah Pasal 26 (1) Penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada pasal 22 dilakukan secara berjenjang: a. Tingkat Desa oleh Pemerintah Desa; b. Tingkat Kecamatan oleh Camat; dan c. Tingkat Kabupaten oleh Panitia Pemilihan Kabupaten. (2) Apabila upaya penyelesaian pengaduan tidak dapat diterima oleh para pihak, maka pihak yang merasa dirugikan dapat menempuh jalur hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (3) Keputusan penyelesaian pengaduan pada masing-masing jenjang disampaikan kepada pihak yang merasa dirugikan. BAB X PENETAPAN CALON KEPALA DESA Pasal 27 (1) Penetapan Calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan. (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon. (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan Calon Kepala Desa. (4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama Calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan. (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat. BAB XI KAMPANYE Pasal 28 (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa. (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang. (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab. (4) Dalam pelaksanaan kampanye, Calon Kepala Desa dapat membentuk Pelaksana Kampanye dan diberitahukan kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 29 (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai kepala desa. (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan kepala desa. (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi. Pasal 30 (1) Kampanye Pemilihan Kepala Desa dapat dilaksanakan melalui: a. pertemuan terbatas; b. tatap muka; c. rapat umum; d. dialog; e. penyebaran bahan kampanye kepada umum; f. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan; dan g. kegiatan lain yang tidak melanggar Peraturan Perundang-undangan. (2) Panitia Pemilihan memfasilitasi penyelenggaraan kampanye dalam bentuk rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, untuk Calon Kepala Desa dalam penyampaian visi dan misi kepada masyarakat. (3) Calon Kepala Desa wajib menyerahkan naskah visi dan misi kepada Panitia Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum. (4) Dalam hal Calon Kepala Desa tidak dapat menyampaikan visi dan misi pada kampanye yang berbentuk rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan maka dapat menyebarluaskan visi dan misi kepada masyarakat dengan cara yang lazim atau cara yang biasadilakukan masyarakat Desa setempat. (5) Pada saat masa kampanye Calon Kepala Desa dapat melaksanakan kampanye selain yang difasilitasi Panitia Pemilihan dan wajib memberitahukan kepada Panitia Pemilihan. Pasal 31 (1) Pelaksana Kampanye dilarang: a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon dan/atau Calon yang lain; d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat; e. mengganggu ketertiban umum; f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain; g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon; h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan; i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye. (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan: a. Kepala Desa; b. Perangkat Desa; dan

c. Anggota Badan Permusyaratan Desa. BAB XII MASA TENANG Pasal 32 (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati. Pasal 33 (1) Selama masa tenang para Calon Kepala Desa dilarang melakukan kegiatan kampanye dan semua atribut kampanye harus sudah dibersihkan oleh Calon Kepala Desa yang bersangkutan dan/atau oleh Panitia Pemilihan kecuali yang dipasang pada halaman dan atau pekarangan rumah masing-masing Calon Kepala Desa dan TPS. (2) Dalam hal Calon Kepala Desa tidak bersedia melepas atribut kampanye, Panitia Pemilihan berhak untuk melepas atribut kampanye tanpa memberitahukan kepada Calon Kepala Desa yang bersangkutan. (3) Selama masa tenang, Panitia Pemilihan memberitahukan pelaksanaan pemungutan suara yang meliputi waktu dan tempat pelaksanaan (4) Panitia Pemilihan wajib menyampaikan undangan kepada para pemilih paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara. (5) Apabila undangan belum diterima pemilih sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka pemilih dapat mengambil di Panitia Pemilihan. BAB XIII PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA Bagian Kesatu Alat atau sarana Pemungutan Suara Pasal 34 (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama Calon. (2) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu Calon dalam surat suara. Pasal 35 (1) Pengadaan surat suara, kotak suara dan kelengkapan peralatan lain ditetapkan dan dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dengan ketentuan: a. Surat Suara: 1. berbahan kertas HVS; dan 2. jumlah, bentuk, ukuran dan warna surat suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, Calon Kepala Desa, dan kondisi tempat pemungutan suara. b. Kotak Suara: 1. berbahan tidak tembus pandang; 2. berbentuk segi empat yang dapat menampung surat suara sejumlah pemilih dalam TPS; dan 3. jumlah disesuaikan dengan jumlah TPS. c. Kelengkapan peralatan terdiri dari: 1. bilik suara;

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

alat coblos; bantalan coblos; tinta; papan skor; kertas segel; alat tulis kantor; dan kelengkapan lainnya yalrtg diperlukan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat setempat. (2) Bentuk surat suara dan kotak suara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (3) Segala kelengkapan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa harus disiapkan di TPS yang telah ditentukan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara. Bagian Kedua Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pasal 36 (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan Panitia Pemilihan. (2) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan. (3) Penetapan TPS berdasarkan: Dusun, RW, RT, atau gabungan RW dan gabungan RT dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan. (4) Penempatan lokasi TPS dilaksanakan pada 1 (satu) tempat, yaitu Balai Desa atau tempat lain yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan kemudahan serta lalu lintas pemilih dalam tiap TPS. Bagian Ketiga Pemilih Berkebutuhan Khusus Pasal 37 (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih. (2) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan. Bagian Keempat Pemungutan Suara Pasal 38 (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan melakukan kegiatan: a. Pembukaan kotak suara; b. Pengeluaran seluruh isi kotak suara; c. Pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan d. Penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan. (2) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari Calon, BPD, pengawas dan warga masyarakat. (3) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara

yang ditandatangani oleh Ketua Panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari Calon. Pasal 39 (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Panitia Pemilihan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara. (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih. (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia pemilihan memberikan surat suara pengganti hanya satu kali. (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan, dan Panitia Pemilihan memberikan surat suara pengganti hanya satu kali. Pasal 40 -

Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

1) Surat suara ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan; atau 2) Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu Calon; atau 3) Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama Calon yang telah ditentukan; atau 4) Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama Calon; atau 5) Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama Calon. 6) 7) 8) 9) 10)

Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan tidak sah apabila:

Surat suara tidak ditanda tangani dan tidak di cap oleh Panitia Terdapat tanda coblosa leboh dari 1(satu) pada garis yang tidak lurus Dicoblos tapi tidak tembus (bentol) Dicoblos diluar kotak segi empat Dicoblos buka dengan alat yang disediakan oleh Panitia, -

Apabila terdapat surat suara diluar kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) maka penetapan sah dan tidak sahnya surat suara dimaksud ditentukan oleh Panitia Pemiliha berdasarkan kesepakatan para calon Ke[ala Desa dan/atau para saksi yang ditunjuk, pada saat itu juga, sebelum proses penghitungan suara dilanjutkan

Bagian Kelima Penghitungan Suara Pasal 41 (1) Penghitungan suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah pemungutan suara berakhir. (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menghitung:

a. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS; b. Jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan c. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos. (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh Panitia Pemilihan, dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi Calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat. (4) Saksi Calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari Calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua panitia. (5) Panitia Pemilihan membuat Berita Acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi Calon. (6) Panitia pemilihan memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi Calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum. (7) Berita Acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel. (8) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 42 (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih. (2) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) Calon pada Desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), Calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak. Pasal 43 Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa atau ditempat lain yang terjamin keamanannya.

BAB XIV PENETAPAN DAN PELANTIKAN Pasal 44 (1) Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD. (2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan Calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa. (3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa dengan Keputusan Bupati. (4) Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. (5) Bupati menetapkan pengesahan Calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa paling

lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dengan Keputusan Bupati. BAB XV KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, SEBAGAI CALON KEPALA DESA Calon Kepala Desa dari Kepala Desa atau Perangkat Pasal 45 (5) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali sebagai Calon Kepala Desa, wajib mengajukan cuti Kepada Bupati lewat Camat sejak ditetapkan sebagai Calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Kepala Desa terpilih. (6) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai Calon Kepala Desa. (7) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam hal Sekretaris Desa juga ikut serta dalam pemilihan, diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 46 (2) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Kepala Desa terpilih. (3) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 47 1) 2)

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : KRANGKONG Pada tanggal : 06 Maret 2019 Panitia Pemilihan Kepala Desa Krangkong KETUA,

ANDY CAHYA PRATAMA Tembusan disampaikan kepada Yth. : 1. Bupati Bojonegoro; 2. Camat KEPOHBARU;

3. Kepala Desa KRANGKONG; 4. Ketua BPD KRANGKONG.