Tata Negara 1993

Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Tahun 1993

Tata Negara

EBTANAS-SMA-93-01 Objek ilmu negara ... A. negara sebagai suatu pengertian yang bersifat umum B. struktur negara dari suatu negara tertentu C. bentuk dan susunan pemerintahan suatu negara D. kedudukan dan fungsi alat-alat perlengkapan negara E. perbandingan ketatanegaraan dari berbagai bangsa EBTANAS-SMA-93-02 Negara dalam bahasa Inggris adalah ... A. Der staat B. L'Etat C. Statum D. The state E. La Stato

EBTANAS-SMA-93-07 Di antara sifat dasar kedaulatan yang dikemukakan oleh Jean Bodin yakni mutlak,yang berarti ... A. tidak ada duanya B. tidak terbagi-bagi C. autentik D. tidak terbatas E. tertinggi EBTANAS-SMA-93-08 Tujaan negara menurut Immanuel Kant adalah ... A. menciptakan kekuasaan negara sebesar-besarnya B. menciptakan perdamaian dunia C. menjamin hak dan kebebasan manusia D. memajukan kesejahteraan manusia E. menciptakan kebebasan dan kehormatan rakyat

EBTANAS-SMA-93-03 Tokoh teori terjadinya suatu negara karena adanya perjanjian yang dibuat antarmasyarakat ialah ... A. JJ Rouseau, Thomas Hobbes dan Jhon Lock B. Voltaire, Niccollo Machiavelli dan Montesquiue C. Socrates, Plato, dan Aristofeles D. F. Julius Stahl, Agustinus, dan Thomas Aquino. E. Immanuel kant, Dante Alegheiri dan Kranenburg

EBTANAS-SMA-93-09 Hak dan kebebasan warga untuk mengeluarkan pendapat dan memiliki agama yang diyakininya diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 ... A. 26 dan 27 ayat (l) B. 27 ayat (2) dan 30 C. 28 dan 29 ayat (2) D. 31 dan 33 ayat (2) E. 34 dan 37 ayat (l)

EBTANAS-SMA-93-04 Salah satu wilayah ekstra teritorial berdasarkan ketentuan hukum internasional adalah ... A. Perwakilan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) B. Atase Militer Amerika Serikat di Indonesia C. Gedung Kedutaan Besar suatu negara di negara lain D. Atase Perdagangan di masing-masing negara E. Departemen Luar Negeri masing-masing negara

EBTANAS-SMA-93-10 Suatu bentuk negara yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur seluruh wilayah ada di tangan pemerintah pusat disebut ... A. Negara Gabungan B. Negara Kesatuan C. Negara Serikat D. Serikat Negara E. Dominion

EBTANAS-SMA-93-05 Negara yang menentukan sendiri secara sepihak wilayah lautnya sejauh 200 mil, yaitu ... A. Chili B. Kanada C. Elsavador D. Australia E. Finlandia

EBTANAS-SMA-93-11 Menurut Aristoteles bentuk pemerintahan yang kekuasaan negara dipegang oleh beberapa orang disebut ... A. monarkhi B. oligarkhi C. demokrasi D. tirani E. plutokrasi

EBTANAS-SMA-93-06 Kelompok masyarakat yang telah mempunyai tekad untuk hidup bersatu disebut ... A. bangsa B. warga negara C. rakyat D. orang asing E. penduduk

EBTANAS-SMA-93-12 Demokrasi modern di antaranya adalah demokrasi formal, yang dimaksud ... A. demokrasi yang menitikberatkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi B. demokrasi di mana rakyat secara langsung mengemukakan kehendaknya C. demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik D. demokrasi di mana rakyat menyalurkan aspirasi melalui wakil-wakilnya di lembaga perwakilan E. demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik dan ekonomi EBTANAS-SMA-93-13 Pelanggaran terhadap norma kesopanan yang berlaku dalam masyarakat sanksinya adalah ... A. siksaan di akhirat B. penyesalan dalam hati nurani C. denda atau ganti rugi D. dikucilkan dalam pergaulan E. merasa bersalah dan malu EBTANAS-SMA-93-14 Berikut ini yang termasuk hukum penjara sesuai ketentuan pasal 10 KUHP adalah ... A. hukuman mati, denda, percobaan B. hukuman seumur hidup, sementara, kurungan C. hukuman pokok, tambahan, pemberatan D. hukuman penyitaan, pencabutan hak, ganti rugi E. hukuman tahanan, siksaan, pengasingan EBTANAS-SMA-93-15 Undang-undang dinyatakan berlaku surut artinya ... A. menunjuk suatu tanggal tertentu pada masa yang akan datang B. berlaku sejak tanggal ditetapkan C. menyebut sekian hari/bulan setelah Undangundang itu ditetapkan D. berlaku sejak diundangkan dalam lembaga negara E. menunjukan suatu tanggal tertentu pada masa lampau EBTANAS-SMA-93-16 Pembagian hukuman menurut tempat berlakunya dapat dibagi menjadi ... A. hukum tata negara, hukum pidana, hukum perdata B. hukum nasional, hukum internasional dan hukum adat C. hukum adat, hukum antargolongan, hukum pribadi D. hukum acara, hukum publik, hukum dagang E. hukum agraria, hukum laut, hukum tata usaha negara EBTANAS-SMA-93-17 Panitia sembilan adalah satu panitia BPUPKI yang tugasnya adalah ... A. merancang perekonomian dan keuangan negara B. merancang dasar negara C. merancang pembela tanah air dan tanah air D. merancang persiapan kemerdekaan bangsa Indonesia E. merumuskan rancangan Undang-undang Dasar

EBTANAS-SMA-93-18 Antara Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 terjalin hubungan yang sangat erat karena Batang Tubuh UUD 1945 ... A. menjadi dasar pembukaan UUD 1945 B. merupakan penjabaran pokok-pokok pikiran yang ada dalam pembukaan C. terdiri dari 16 bab 37 pasal, 4 aturan peralihan D. bersama-sama Pembukaan UUD 1945 ditetapkan oleh PPKl E. bersama-sama pembukaan dirancang oleh BPUPKI EBTANAS-SMA-93-19 Yang tersebut di bawah perlengkapan MPR, kecuali ... A. Badan Pekerja Majelis B. Pimpinan Majelis C. Fraksi-fraksi Majelis D. Komisi Majelis E. Panitia Ad Hoc Majelis

ini

adalah

alat-alat

EBTANAS-SMA-93-20 Badan hukum pembentukan lembaga-lembaga tinggi negara adalah ... A. Pancasila B. GBHN C. Undang-undang D. Peraturan Pemerintah E. Undang-undang Dasar 1945 EBTANAS-SMA-93-21 Lembaga negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden, mempunyai tugas menyusun rencana pembukaan Nasional ialah ... A. LIPPI B. BAKIN C. BAPENAS D. LAPAN E. BATAN EBTANAS-SMA-93-22 Aparatur pemerintah pusat berdasarkan UUD 1945 seperti berikut, kecuali ... A. presiden B. wakil presiden C. menteri negara D. sekretaris negara E. dewan penasehat presiden EBTANAS-SMA-93-23 Salah seorang dari tujuh menteri nondepartemen pada kabinet pembangunan V adalah ... A. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara B. Menteri Kesehatan C. Menteri Pertanian D. Menteri Perdagangan E. Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi

EBTANAS-SMA-93-24 Untuk melaksanakan pasal 18 UUD 19845, maka diperlukan suatu peraturan perundang-undangan ... A. UU No. 5/1974 dan No. 5/1979 B. UU No. 4/1975 dan No. 5/1974 C. UU No. 5/1975 dan No. 4/1975 D. UU No. 5/1975 dan No. 5/1974 E. UU No. 5/1974 dan No. 4/1979 EBTANAS-SMA-93-25 Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan menurut UU No. 5 tahun 1979 adalah sebagai berikut ... A. Kepala Kelurahan, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Lingkungan B. Kepala Kelurahan, Sekretaris Kelurahan, Kepalakepala Lingkungan C. Kepala Kelurahan, Sekretaris Daerah, Lembaga Masyarakat Daerah D. Kepala Kelurahan, Sekretaris Kelurahan, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa E. Kepala Kelurahan, Sekretaris Kelurahan, Kepalakepala Dusun EBTANAS-SMA-93-26 Menurut UUD 1945 sistem pemerintahan di Indonesia menganut bentuk Kabinet Presidentiil. Dalam sistem ini menteri-menteri ... A. bertanggung jawab kepada MPR B. adalah pembantu presiden C. dapat dijatuhkan oleh MPR D. mewakili partai-partai politik dan Golkar E. memiliki kekuasaan mutlak EBTANAS-SMA-93-27 Isi maklumat Pemerintah tanggal 14 Nopember 1945, yaitu ... A. KNIP diserahi kekuasaan legislatif B. pembentukan partai-partai politik C. dibentuknya sistem pemerintahan parlementer D. kekuasaan presiden, meliputi kekuasaan Legislatif E. dalam melaksanakan kekuasaan Presiden dibantu MPR EBTANAS-SMA-93-28 Dasar hukum kekuasaan Presiden Republik Indonesia pada awal berlakunya UUD 1945 memperoleh kekuasaan luar biasa adalah ... A. pasal I aturan peralihan B. pasal II aturan peralihan C. pasal III aturan peraliban D. pasal IV aturan peralihan E. ayat 1 dan 2 aturan peralihan

EBTANAS-SMA-93-29 Pada kurun waktu 1949 – 1950, bentuk negara kita ialah Negara Serikat, dan tunduk pada konstitusi Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949, yang sistematikanya ialah ... A. Mukadimah, 6 Bab 197 pasal. 1 lampiran B. Mukadimah, 6 Bab 146 pasal, 2 lampiran C. Mukadimah, 16 Bab 146 pasal, 1 lampiran D. Mukadimah, 197 pasal, 1 lampiran E. Mukadimah, 16 Bab 37 pasal, 4 aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan EBTANAS-SMA-93-30 Sistem parlemen yang berlaku pada Konstitusi RIS terdiri dari ... A. DPR dan Konstituante B. Senat dan DPR C. Pemerintah dan DPR D. DPR dan Senat E. Pemerintah dan MPR EBTANAS-SMA-93-31 Menurut pasal 2 ayat (1) UUD Sementara 1950 dinyatakan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya ... A. MPR dan DPR B. Senat dan MPR C. DPR dan Senat D. MPR, DPR, dan Senat E. Pemerintah dan DPR EBTANAS-SMA-93-32 Menurut UUDS 1950 perundang-undangan yang kedudukannya berada di bawah UUD adalah ... A. Keputusan pemerintah B. Keputusan Pemerintah C. Undang-undang D. Penetapan Presiden E. Tap Konstituante EBTANAS-SMA-93-33 Perbedaan pembentukan Konstituante dengan MPR adalah ... A. Konstituante dibentuk berdasarkan UUD 1945, MPR dibentuk berdasarkan TAP MPRS B. Pembentukan Konstituante berdasarkan Konstitusi RIS sedangkan MPR berdasarkan UUD 45 C. Konstituante sebagai anggotanya dipilih oleh rakyat, sedangkan MPR semua anggota diangkat D. Pembentukan Konstituante berdasarkan UUDS 1950 sedangkan pembentukan MPR berdasarkan UUD 1945 E. Konstituante anggotanya terdiri dari anggota DPR dan Senat, sedangkan MPR anggotanya terdiri dari anggota DPR dan utusan daerah

EBTANAS-SMA-93-34 Diktum dekrit presiden 5 Juli 1959 adalah seperti berikut ini kecuali ... A. membubarkan Konstituante B. memberlakukan UUD 1945 C. membentuk KNIP D. membentuk MPRS dan DPAS E. tidak berlakunya UUDS 1950 EBTANAS-SMA-93-35 Dengan dikeluarkannya Surat Presiden Soekarno No. 2262/59 kepada DPR telah terjadinya penyimpangan adalah ... A. pembentukan MPRS B. tata usaha perundang-undangan C. pembentukan DPAS D. pembentukan kabinet Dwikora E. pelaksanaan politik Luar Negeri EBTANAS-SMA-93-36 Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1963 bertentangan dengan pasal yang ada pada pada UUD 1945, yaitu ... A. pasal 4 ayat (1) B. pasal 6 ayat (2) C. pasal 7 D. pasal 8 E. pasal 9 EBTANAS-SMA-93-37 Sistem demokrasi yang berlaku pada masa 5 Juli l959 sampai 11 Maret 1966 adalah ... A. demokrasi liberal B. demokrasi Pancasila C. demokrasi parlementer D. demokrasi referendum E. demokrasi terpimpin EBTANAS-SMA-93-38 Ketetapan MPRS yang masih berlaku sampai sekarang adalah ... A. Tap MPRS No. XIX/MPRS/1966 B. Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 C. Tap MPRS No. XXI/MPRS/1966 D. Tap MPRS No. XXII/MPRS/1966 E. Tap MPRS No. XXIII/MPRS/1966 EBTANAS-SMA-93-39 Isi pengumuman pemerintah tanggal 21 Maret 1980 adalah tentang ... A. Zona Ekslusif Indonesia B. batas laut teritorial Indonesia 12 mil C. wawasan negara kepulauan D. batas celah Timor-Timur E. batas landas benua Indonesia

EBTANAS-SMA-93-40 Hasil Konferensi PBB ke-4 tentang hukum laut antara lain menentukan ... A. penetapan batas laut teritorial B. konsep negara kepulauan C. batas landas kontinen tidak lebih dari 200 mil D. Zona ekonomi ekslusif negara pantai tidak boleh dinikmati E. bahwa kedaulatan negara pantai meliputi teritorial tidak termasuk udara di atasnya EBTANAS-SMA-93-41 Perbedaan negara hukum Anglo Saxon dengan negara hukum Continental ... A. negara hukum Anglo Saxon melaksanakan trias politica sedangkan negara hukum Continental melaksanakan distribution of power B. negara hukum Anglo Saxon melaksanakan negara hukum material sedangkan negara hukum Continental melaksanakan negara hukum formal C. negara hukum Anglo Saxon bentuk pemerintahannnya monarki, negara hukum Continental berbentuk republik D. negara hukum Anglo Saxon berbentuk negara kesatuan, negara hukum Continental berbentuk negara serikat E. negara hukum Anglo Saxon sistem pemerintahannya Parlementer Kabinet, negara hukum Continental sistem pemerintahannya Presidentil Kabinet EBTANAS-SMA-93-42 Pelaksanaan prinsip Negar Hukum Indonesia berdasarkan penjelasan UUD 1945 adalah ... A. Negara Indonesia berdasarkan atas kekuasaan hukum B. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan kekuasaaan C. Negara Indonesia berdasarkan atas kekuasaan lembaga-lembaga negara D. Negara Indonesia berdasarkan atas kekuasaan pemerintah E. Negara Indonesia berdasarkan atas kekuasaan kepala negara EBTANAS-SMA-93-43 Yang dimaksud dengan penduduk Indonesia adalah ... A. semua yang berada di Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan berdomisili tetap B. warga negara Indonesia golongan bumi putera C. warga negara Indonesia yang disahkan dengan UUD No. 62/1958 D. warga negara Indonesia berdasarkan pasal 26 UUD 1945 E. semua orang yang berada di wilayah negara Republik Indonesia

EBTANAS-SMA-93-44 Satu di antara stelsel pewarganegaraan yang kita kenal stelsel aktif maksudnya adalah ... A. seseorang untuk mendapat kewarganegaraan secara diam-diam B. seseorang untuk mendapatkan kewarganegaraan secara langsung C. seseorang untuk mendapatkan kewarganegaraan dengan melakukan tindakan hukum D. pemberian kewarganegaraan secara langsung dari presiden E. pemberian kewarganegaraan dengan persetujuan DPR EBTANAS-SMA-93-45 Undang-undang kewarganegaraan yang pernah berlaku di Indonesia adalah ... A. UU No. 2 tahun 1958 dan UU No. 4 tahun 1969 B. UU No. 3 tahun 1946 dan UU No. 62 tahun 1958 C. UU No. 2 tahun 1958 dan UU No. 3 tahun 1946 D. UU No. 2 tahun 1948 dan UU No. 4 tahun 1969 E. UU No. 4 tahun 1969 dan UU No. 3 tahun 1946 EBTANAS-SMA-93-46 Seorang warga negara RI akan kehilangan kewarganegaraanya akibat dari perkawinan, yaitu ... A. perkawinan wanita asing dengan laki-laki warga negara Indonesia B. Wanita Indonesia kawin dengan laki-laki warga negara Indonesia di luar negeri C. perkawinan wanita asing dengan laki-laki asing Indonesia D. perkawinan wanita Indonesia dengan laki-laki warga negara asing E. putusnya perkawinan laki-laki asing dengan wanita Indonesia EBTANAS-SMA-93-47 Piagam hak asasi manusia yang lahir tahun 1941 dan menjadi salah satu dasar lahirnya Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah ... A. Pettion of Right B. Magna Charta C. The Four Freedom D. Habeas Corpus Act E. Bill of Right EBTANAS-SMA-93-48 Setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kebebasan politik. Landasan Konstitusionalnya adalah ... A. pasal 2 dan 3 UUD 1945 B. pasal 4 dan 5 UUD 1945 C. pasal 26 dan 30 UUD 1945 D. pasal 27 dan 28 UUD 1945 E. pasal 36 dan 37 UUD 1945

EBTANAS-SMA-93-49 Pemilihan umum tahun 1992 yang dilaksanakannya dengan Undang-undang No. 1 tahun 1985 yang salah satu asasnya adalah rahasia yang berarti bahwa ... A. pemilih dijamin oleh peraturan, tidak akan diketahui oleh siapapun dengan jalan apapun B. pemilih mempunyai hak secara langsung memberikan suaranya C. pemilih dalam menggunakan haknya dengan aman dan rasa tenteram D. pemilih mempunyai hak untuk langsung memberikan suaranya E. pemilih dijamin menggunakan haknya dengan jujurdan adil EBTANAS-SMA-93-50 Struktur Organisasi Pemilu tingkat I ...

Berdasarkan bagan di atas, kedudukan Gubernur kepala Daerah Tingkat I adalah … A. I B. II C. III D. IV E. V EBTANAS-SMA-93-51 Pemilihan umum tahun 1992 berdasarkan Peraturan Pemerintah ... A. nomor 41 tahun 1980 B. nomor 35 tahun 1985 C. nomor 26 tahun 1990 D. nomor 26 tahun 1991 E. nomor 27 tahun 1990

diselenggarakan

EBTANAS-SMA-93-52 Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Partai Politik sejak penyederhanaan partai politik di Indonesia adalah ... A. Undang-undang Nomor 3 tahun 1946 B. Undang-undang Nomor 62 tahun 1958 C. Undang-undang Nomor 15 tahun 1969 D. Undang-undang Nomor 3 tahun 1975 E. Undang-undang Nomor 3 tahun 1969

EBTANAS-SMA-93-53 Memberikan fasilitas penanaman modal dalam rangka pembangunan bagi negara-negara anggota merupakan salah satu tujuan dari badan usaha Economic and Social Council yang bernama ... A. International Monetary Fund B. The World Bank C. World Health Organization D. International Bank Reconstruction and Development E. International Labour Organization EBTANAS-SMA-93-54 Bahasa resmi yang digunakan dalam sidang PBB adalah ... A. Rusia, Cina, Portugis, Belanda, Inggris B. Inggris, Cina, Perancis, Rusia, Spanyol C. India, Portugis, Jerman, Spanyol, Inggris D. Jepang, Spanyol, Rusia, Belanda, Inggris E. Indonesia, Spanyol, Rusia, Inggris, Jerman EBTANAS-SMA-93-55 Association of South East Asian Nations atau ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, tokoh-tokoh yang menandatangani Deklarasi Bangkok terdiri dari ... A. Adam Malik, Rajaratman, Narcisco Ramos, Tun Abdul Rajak, dan Thanat Koman B. Adam Malik, Rajaratman, Ny. Aquino, Lee Kwan Yew C. Habibur Rahman, Adam Malik, Lee Kwan Yew D. Deng Xou Ping, Adam Malik, Norodom Sihanouk, Heng Shamrim E. Lee Kwan Yew, Adam Malik, Hasanal Bolkiah, Thanat Koman EBTANAS-SMA-93-56 Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non Blok pertama bertujuan ... A. mempertahankan perdamaian dunia B. memerangi kemiskinan di dunia ketiga C. emansipasi ekonomi yang lebih maju D. mengurangi ketengan perang Irak dan Iran E. mengurangi ketegangan antara Blok Barat dan Blok Timur EBTANAS-SMA-93-57 Deklarasi adalah merupakan penjanjian internasional yang dapat berbentuk Traktat, Dokumen tidak resmi, dan Perjanjian tidak resmi. Deklarasi sebagai Traktat adalah merupakan ... A. suatu judul dari batang tubuh yang merupakan ketentuan Traktat B. lampiran daripada Traktat C. persetujuan tidak resmi dari Traktat D. tambahan dari persetujuan yang tidak ada dalam Traktat E. perjanjian Internasional yang bersifat umum

EBTANAS-SMA-93-58 Salah satu sistem ratisifikasi yang digunakan Indonesia sekarang adalah ... A. Badan Eksekutif tidak perlu meminta persetujuan Badan Legislatif B. Badan Legislatif tidak perlu meminta persetujuan Badan Eksekutif C. Sistem Campuran di mana Badan Legislatif lebih menonjol D. Sistem Campuran Badan Eksekutif lebih menonjol E. Campuran di mana ada keseimbangan antara Badan Legislatif dan Eksekutif EBTANAS-SMA-93-59 Pernyataan Bangsa Indonesia menganut Politik bebas aktif pertama kali disampaikan oleh pemerintah di depan BPKNIP pada tanggal ... A. 17 Agustus 1945 B. 18 Agustus 1945 C. 14 November 1945 D. 2 September 1948 E. 27 Desember 1945 EBTANAS-SMA-93-60 Klasifikasi perwakilan diplomat menurut Kongres Air Lachpelle 1818 terdiri dari ... A. Konsul, Konsul Jenderal, dan Atase Perdagangan B. Konsul Jenderal, Kuasa Usaha, dan Perwakilan C. Wakil konsul, Atase Kebudayaan, dan Kuasa Usaha D. Duta Besar, Minister Residen, dan Kuasa Usaha E. Atase, Minister Residen, dan Agen Konsuler