Tata Negara 1986

Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Tahun 1986

Tata Negara

EBTANAS-SMA-86-01 Sifat daripada kedaulatan di antaranya adalah "Bukan karena berdasarkan kekuasaan lain", ini termasuk sifat kedaulatan … A. asli B. tertinggi C. tidak terbagi-bagi D. de liberete E. de legalite EBTANAS-SMA-86-02 Jatuhkan hukuman setimpal kepada mereka yang dinyatakan salah atau berbuat jahat, dalam istilah lain disebut … A. abstinetia alieni B. poenae inter humenis meratum C. obligatio impledorum promissorum D. damni culpa dati reparatio E. appetitus societatis EBTANAS-SMA-86-03 Demokrasi Pancasila adalah berdasarkan faham kekeluargaan dan kegotong-royongan yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat yang mengandung unsurunsur berikut di bawah ini, kecuali … A. berkesadaran religius dan menolak atheisme B. kebenaran, kecintaan dan berlandaskan budi pekerti yang luhur C. yang berkepribadian Indonesia D. sikap sadar untuk mencapai kepentingan kedudukan tinggi E. berkesinambungan, yaitu keseimbangan antara individu dan masyarakat, manusia dengan Tuhannya, lahir dan bathin EBTANAS-SMA-86-04 Pemerintahan di mana kekuasaan terletak di tangan "satu" orang dan menjalankan kekuasaan itu untuk kepentingan "sendiri" yaitu … A. Tirani B. Monarkhi C. Demokrasi D. Aristokrasi E. Aligarkhi EBTANAS-SMA-86-05 Equality before the law dimaksudkan adalah: A. Tidak adanya kekuasaan yang sewenang-wenang B. Seseorang boleh dihukum bila melanggar hukum C. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum D. Jatuhkan hukuman yang setimpal E. Di balik kekuasaan adalah hukum yang tertinggi

EBTANAS-SMA-86-06 Demokrasi langsung pertama kali diterapkan pada negara … A. Romawi B. Yunani Kuno C. Persia D. Perancis E. Amerika Serikat EBTANAS-SMA-86-07 Pelaksanaan demokrasi di Indonesia berdasarkan pada ... A. Ketuhanan Yang Maha Esa B. Kemanusiaan yang adil dan beradab C. Persatuan Indonesia D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia EBTANAS-SMA-86-08 Bentuk pemerintahan di mana kekuasaan negara terletak di tangan sejumlah orang yang memerintah, terutama kaum bangsawan … A. Democratic B. Monarchic C. Oligarchie D. Autokrasi E. Aristokratie EBTANAS-SMA-86-09 Pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat, demikian menurut pendapat … A. Abraham Lincoln B. John F Kennedy C. Winston Churchill D. Franklin Delano Roosevelt E. Wodrow Wilson EBTANAS-SMA-86-10 Terjadinya Negara Indonesia pada tahun 1945 dicapai melalui … A. Perjanjian B. Peperangan C. Peleburan D. Pemberian E. Kompromi EBTANAS-SMA-86-11 Lord Acton mengatakan "power tends to corrupta", artinya … A. Kekuasaan Presiden tidak tak terbatas B. Kekuasaan Pemerintah sangat menentukan C. Kekuasaan cenderung ke arah korupsi D. Kekuasaan untuk mencapai ketentraman E. Kekuasaan negara yang terbentuk bersifat absolut

EBTANAS-SMA-86-12 Timbulnya suatu negara adalah karena suatu paksaan, menurut … A. Teori Ketuhanan B. Teori Kedaulatan C. Teori Kekuasaan D. Teori Perjanjian E. Teori Hukum Alam

EBTANAS-SMA-86-18 Sumber hukum formal yang berupa keputusankeputusan hakim, adalah … A. Statue B. Yurisprudensi C. Traktat D. Doktrin E. Costum

EBTANAS-SMA-86-13 Sebuah Council of State yang berwajib memberi pertimbangan kepada presiden dalam menjalankan pemerintahan adalah ... A. Majelis Permusyawaratan Rakyat B. Dewan Perwakilan Rakyat C. Badan Pemeriksa Keuangan D. Dewan Pertimbangan Agung E. Mahkamah Agung

EBTANAS-SMA-86-19 Syarat bagi para pejabat Administrasi Negara bahwa segala sesuatunya yang dilakukan atau diputuskan wajib berdasarkan suatu ketentuan UU … A. moralitas B. effektivitas C. legimitas D. yuridikitas E. legalitas

EBTANAS-SMA-86-14 Di bawah ini termasuk rumusan tujuan Negara Indonesia, kecuali … A. mencerdaskan kehidupan bangsa B. memajukan kesejahteraan umum C. menjamin kehidupan bersama bagi bangsa Indonesia D. melindungi segenap bangsa dan tanah air Indonesia E. melaksanakan ketertiban dunia

EBTANAS-SMA-86-20 Hukum diterapkan dalam masyarakat dengan tujuan untuk ... A. menjatuhkan hukuman kepada terpidana B. menyelesaikan pertengkaran dalam masyarakat C. mempersatukan manusia supaa dapat hidup bersama D. mencapai kedamaian yakni keserasian antara ketertiban dan ketentraman E. menumbuhkan kedisiplinan warga masyarakat

EBTANAS-SMA-86-15 Kedaulatan Negara Indonesia diatur dalam UUD 1945 pada … A. pasal 1 (1) B. pasal 1 (2) C. pasal 2 (3) D. pasal 4 (1) E. pasal 5 (1)

EBTANAS-SMA-86-21 Concentration of power are responsibility upon the president artinya dalam menjalankan pemerintahan negara ... A. kekuasaan negara yang tertinggi berada di tangan MPR B. kekuasaan dan tanggung jawab adalah di tangan presiden C. menteri negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi kepada presiden D. kekuasaan presiden tidak terbatas E. kekuasaan menteri sebagai pembantu presiden

EBTANAS-SMA-86-16 Teori kedaulatan yang dianut Indonesia ialah teori … A. kedaulatan Tuhan B. kedaulatan Rakyat C. kedaulatan Hukum D. kedaulatan Negara E. kedaulatan Raja EBTANAS-SMA-86-17 Perhimpunan individu yang dibentuk karena perasaan senasib dan seperjuangan serta memiliki kepentingan yang sama, disebut … A. keluarga B. masyarakat C. daerah D. bangsa E. negara

EBTANAS-SMA-86-22 Negara timbul karena orang-orang kuat menaklukkan orang-orang lemah. Karena itu negara adalah suatu organisasi pemaksa menurut ... A. Teori ketuhanan B. Teori perjanjian C. Teori kekuasaan D. Teori kedaulatan E. Teori kesusilaan

EBTANAS-SMA-86-23 Menurut Konvensi Montevideo bahwa negara sebagai subjek hukum mternasional harus memiliki unsurunsur di bawah ini, kecuali ... A. penduduk tetap B. wilayah tertentu C. kemampuan mengadakan hubungan dengan negara-negara lainnya D. pemerintah E. kemerdekaan penuh EBTANAS-SMA-86-24 Sebagai salah satu unsur terjadinya negara yang dipandang secara deklaratif yaitu ... A. adanya daerah tertentu B. adanya rakyat bersatu C. adanya pemerintahan yang berdaulat D. adanya pengakuan dari negara lain E. adanya kemerdekaan EBTANAS-SMA-86-25 Negara-negara yang pernah tergabung dalam suatu ikatan dominion dengan Inggris, kecuali ... A. Filipina B. Australia C. New Zealand D. India E. Malaysia EBTANAS-SMA-86-26 Pemisahan kekuasaan negara menurut Montesquieo terdiri dari tiga bagian yang disebut Trias Politika, ditulis dalam bukunya … A. L'Espritdes Loi B. Le Contrack Social C. Staatsrech van Nederlands Indie D. The Modern State E. Two Treaties on Civil Government EBTANAS-SMA-86-27 Kekuasaan untuk mengadakan perikatan dan aliansi beserta segala tindakan semua badan-badan di luar negeri, menurut pendapat John Locke termasuk kekuasaan … A. legislatif B. yudikatif C. eksekutif D. konsultatif E. federatif EBTANAS-SMA-86-28 Suatu negara yang berada di bawah lindungan negara lain disebut … A. negara kesatuan B. negara dominion C. negara protektorat D. negara uni E. negara serikat

EBTANAS-SMA-86-29 Suatu negara yang dikepalai seorang raja atau ratu yang bersifat turun temurun dan menjabat tanpa batas, yaitu … A. Demokrasi B. Aristokrasi C. Plutokrasi D. Monarkhi E. Autokrasi EBTANAS-SMA-86-30 Ilmu yang mempelajari negara pada umumnya, tentang asal-usulnya, riwayat pertumbuhannya, bentuknya, lenyapnya seperti jenisnya … A. Ilmu Negara B. Ilmu Negara Umum C. Hukum Tata Negara D. Ilmu Tata Negara E. IlmuPolitik EBTANAS-SMA-86-31 Dalam bentuk pemerintahan monarkhi Parlementer raja tidak dapat dipersalahkan (The King Can do not Wrong), SEBAB yang menjalankan kebijaksanaan pemerintahan dan politik negara adalah perdana menteri. EBTANAS-SMA-86-32 Pengakuan dari negara lain bukanlah merupakan syarat mutlak berdirinya suatu negara, SEBAB Pengakuan hanya sebagai pelengkap saja dalam arti bersifat menenangkan (deklaratif). EBTANAS-SMA-86-33 Negara mempunyai sifat mencakup semua artinya semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua orang tanpa kecuali SEBAB cita-cita negara akan gagal apabila keharusan membayar pajak tidak dipenuhi warga negaranya. EBTANAS-SMA-86-34 Berdirinya suatu negara tidak ditentukan oleh hasrat suatu bangsa, SEBAB negara merupakan organisasi bangsa yang perlu ada untuk dapat mengatur hidup bersama serta untuk mencapai tujuan bersama. EBTANAS-SMA-86-35 Indonesia adalah negara kesatuan dengan sistem sentratisasi, SEBAB bentuk negara yang demikian lebih tepat dan cocok bagi bangsa kita.

EBTANAS-SMA-86-36 Dalam melaksanakan peranan pentingnya bagi masyarakat, hukum mempunyai fungsi sebagai ... (1) alat ketertiban dan keteraturan masyarakat (2) sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan bathin (3) sarana penggerak pembangunan (4) alat pemaksa bagi masyarakat EBTANAS-SMA-86-37 Sistem pemerintahan Negara Indonesia menurut Penjelasan UUD 1945 … (1) Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan MPR (2) Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR (3) Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas (4) Sistem Konstitusional EBTANAS-SMA-86-38 Terjadinya negara menurut realitas praktis melalui … (1) Pemberontakan dari rakyat terjajah kepada yang menjajah (2) Peleburan beberapa negara kecil (3) Perjanjian antara pemerintah negara yang menjajah dengan rakyat yang dijajahnya (4) Pemberian kedaulatan oleh negara.lain EBTANAS-SMA-86-39 Asal muasal terjadinya negara menurut teori perjanjian, adalah … (1) manusia yang hidup bersama memperluas kekuasaan (2) adanya kontrak sosial antara yang memerintah dan yang diperintah (3) organisasi yang dibentuk adalah kerajaan yang absolut (4) organisasi yang dibentuk berdasarkan pada konstitusi EBTANAS-SMA-86-40 Suatu undang-undang tidak berlaku lagi jika ... (1) jangka waktu berlaku yang telah ditentukan oleh UU itu sudah lampau (2) keadaan atau hal untuk mana UU itu diadakan sudah tidak ada lagi (3) UU itu dengan tegas dicabut oleh instansi yang membuat (4) telah diadakan UU yang baru yang isinya tidak, bertentangan dengan UU yang dulu berlaku

URAIAN EBTANAS-SMA-86-41 Jelaskan perbedaan sistem sentralisasi dan sistem desentralisasi dalam negara kesatuan!

EBTANAS-SMA-86-42 Sebutkan bentuk-bentuk monarchi (jelaskan secara singk at)! EBTANAS-SMA-86-43 Sebutkan teori tujuan negara dari Lord Shang, Niccolo Maccehiavelli, Dante Alleghiere, Irnmanuel Kant! (Pilih tiga saja!) EBTANAS-SMA-86-44 Sebutkan sumber tertib hukum dan tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia!

EBTANAS-SMA-86-45 Buat skema kekuasaan dalam negara Republik Indonesia menurut Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966!

EBTANAS-SMA-86-46 Sebutkan tiga bentuk demokrasi modern!

EBTANAS-SMA-86-47 Kapankah Negara Republik Indonesia dapat memenuhi persyaratan secara konstitusional?

EBTANAS-SMA-86-48 Jelaskan secara singkat tentang tujuan dan tugas/fungsi hukum!

EBTANAS-SMA-86-49 Adakah perbedaan antara ilmu negara dengan ilmu tata negara? Jelaskan secara singkat!

EBTANAS-SMA-86-50 Sebutkah unsur-unsur terjadinya negara!