Tata Kelola Patean.docx

POLA TATA KELOLA PPK-BLUD UPTD PUSKESMAS PATEAN KABUPATEN KENDAL KATA PENGANTAR Sejalan dengan pergeseran paradigma Puskesmas Patean sebagai layanan publik dan layanan pasar, maka Puskesmas harus dikelola secara entepreneur bukan secara birokratik lagi. Untuk itu puskesmas perlu melakukan

perubahan

mendasar

sehingga

lebih

mandiri

dan

mampu

berkembang menjadi lembaga yang berorientasi terhadap kepuasan pelanggan. Adanya reformasi pengelolaan keuangan negara dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara memberikan angin segar bagi puskesmas untuk pengelolaan yang lebih baik kedepan. Di dalam pasal 68 dan 69 undang-undang tersebut, diatur suatu korodor baru dalam pengelolaan keuangan negara yaitu Badan Layana Umum atau disingkat BLU. BLU/BLUD dibentuk untuk meningkat pelayana kepada masyarakat

dalam

rangka

memajukan

kesejahteraan

umum

dan

mencerdaskan kehidupan bangsa. Badan Layanan Umum Daerah atau disingkat BLUD dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. BLUD merupakan bagian dari perangkat pemerintah daerah, dengan status hukum tidak terpisah dari pemerintah daerah. Berbeda dengan SKPD pada umumnya, pola pengelolaan keuangan BLUD memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sepertipengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. Sebuah satuan kerja atau unit kerja dapat ditingkatkan statusnya sebagai BLUD.

1

Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan. Sedangkan Standar Pelayanan Minimum adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimum yang diberikan oleh BLUD kepada masyarakat.

Kepala UPTD Puskesmas Patean

MOH.JAMALUDHIN,SKM.MM NIP.19650719 199201 1 001

2

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL KATA PENGANTAR ........................................................................................ 1 DAFTAR ISI ................................................................................................... 3 BAB I. Pendahuluan ..................................................................................... 4 A. Pengertian Tata Kelola ......................................................................... 4 B. Prinsip Prinsip Tata Kelola ................................................................... 4 C. Tujuan Penerapan Tata Kelola ............................................................. 5 D. Sumber Referensi Pola Tata Kelola ....................................................... 5 E. Perubahan Pola Tata Kelola ................................................................. 6 BAB II. Struktur Organisasi ......................................................................... 7 BAB III. Prosedur Kerja ................................................................................33 BAB IV. Pengelompokan Fungsi Yang Logis ..................................................36 BAB V. Pengelolaan SDM .............................................................................38 BAB VI. Sistem Akuntabilitas Berbasis Kinerja.............................................44 BAB VII. Kebijakan Keuangan ......................................................................46 BAB VIII. Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Dan Limbah ...........................47 BAB IX

Penutup ......................................................................................48

3

BAB I PENDAHULUAN A. Pengertian Pola Tata Kelola Berdasarkan pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pola tata kelola merupakan peraturan internal Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja yang akan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLUD. Selanjutnya dalam pasal 31 dan 32 Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 disebutkan, BLUD beroperasi berdasarkan pola tata kelola atau peraturan internal, yang memuat antara lain: a. Struktur organisasi; menggambarkan posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, dan wewenang dalam organisasi. b. Prosedur kerja; menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi. c. Pengelompokan fungsi yang logis; menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian intern dalam rangka efektifitas pencapaian organisasi. d. Pengelolaan sumber daya manusia; merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan kualitatif/kompeten untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif, dan produktif. B. Prinsip-prinsip Tata Kelola Prinsip-prinsip tata kelola BLUD sebagaimana disebutkan dalam pasal 31 ayat (2) dan pasal 33 Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 terdiri dari: 1) Transparansi; Merupakan azas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan. 2) Akuntabilitas; Merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada BLUD agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan.

4

3) Responsibilitas; Merupakan kesesuaian atau kepatuhan dalam pengelolaan organisasi terhadap prinsip bisnis yang sehat serta perundang-undangan. 4) Independensi; Merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat. C. Tujuan Penerapan Tata Kelola Pola Tata Kelola yang diterapkan pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas bertujuan untuk: a. Memaksimalkan nilai Puskesmas dengan cara menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya dan bertanggung jawab. b. Mendorong pengelolaan Puskesmas secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan peningkatan kemandirian organ Puskesmas. c. Mendorong agar organ Puskesmas dalam membuat keputusan dan menjalankan kegiatan senantiasa dilandasi dengan nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku,

serta

kesadaran

atas

adanya

tanggung

jawab

sosial

Puskesmas terhadap stakeholder. d. Meningkatkan kontribusi Puskesmas dalam mendukung kesejahteraan umum masyarakat melalui pelayanan kesehatan. D. Sumber Referensi Pola Tata Kelola a. Permendagri

Nomor

61

Tahun

2007

tentang

Pedoman

Teknis

Pengelolaan Keuangan BLUD; b. Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah; c. Kepmenkes No 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas); d. Peraturan tentang

Menteri Standar

Kesehatan

Nomor

Pelayanan

Minimal

741/Menkes/PER/VII/2008 Bidang

Kesehatan

di

Kabupaten/Kota; e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 39 tahun 2016 tentang PIS PK; f.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 43 tahun 2016 tentang SPM Kesehatan;

g. Peraturan

Menteri

Kesehatan

Manajemen Puskesmas; 5

Nomor.

44

tahun

2016

tentang

h. Peraturan

Menteri

Kesehatan

Nomor.

11

tahun

2017

tentang

Keselamatan Pasien ; i.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 27 tahun 2017 tentang PPI;

j.

Kepmenkes

No.

1202/Menkes/SK/VIII/2003

tentang

Indikator

Indonesia Sehat Tahun 2010; k. Perda Nomor 10 tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas PERDA NO. 12 / 2011 l.

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal;

m. Keputusan Bupati Nomor 11/Kep.KDH/A/2004 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat n. Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Kendal Nomor 440/9201/Dinkes tentang

Penunjukan

Pejabat

Pengelolaan

BLUD,

Bendahara

Penerimaan BLUD dan Bendahara Pengeluaran BLUD pada UPTD Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2019; o. Praktik-praktik terbaik (best practices) penerapan etika bisnis dalam dunia usaha. E. Perubahan Pola Tata Kelola Pola Tata Kelola Puskesmas

ini akan direvisi apabila terjadi perubahan

terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pola tata kelola Puskesmas sebagaimana disebutkan di atas, serta disesuaikan dengan fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan organ Puskesmas serta perubahan lingkungan.

6

BAB II STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 48 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi di Satuan Kerja Perangkat Daerah, bahwa UPTD Puskesmas mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis Dinas di bidang pengelolaan puskesmas sesuai dengan wilayah dan lingkup tugasnya. Struktur organisasi dari UPTD Puskesmas terdiri dari Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. Struktur organisasi merupakan bagian yang sangat menentukan pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif dan produktif. Guna memenuhi syarat tata kelola organisasi Puskesmas menuju Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD). Maka Struktur organisasi menjadi Kepala UPTD Puskesmas, Kepala Tata Usaha, dan empat Koordinator sebagaimana tercantum pada bagan dibawah. (Buka Permenkes 75 thn 2014) Dalam pelaksanaan tugas administrasi dan ketatausahaan, Kepala UPTD Puskesmas dibantu oleh seorang Kepala Tata Usaha dengan tiga Sub Bagian yakni Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dan Aset, dan Sub Bagian Perencanaan dan Monitoring. Masing -masing Sub Bagian dapat dibantu oleh beberapa staf fungsional sebagai pen gelola urusan atau kegiatan sesuai dengan kebutuhan. Dalam pelaksanaan tugas manajemen dan tatalaksana program, Kepala UPTD Puskesmas dibantu oleh 3 orang Penanggung jawab, yakni : 1. Penaggung

jawab

Usaha

Kesahatan

Masyarakat

dengan

2

Koordinator yaitu : UKM Esensial dan UKM Pengembangan. Untuk UKM Esensial dibantu oleh 6 penanggung jawab program yaitu Kesehatan Ibu dan Anak dan Keluarga Berencana, Pemberantasan Penyakit Menular,Gizi, Promosi kesehatan,Kesehatan lingkungan, dan perawatan kesehatan masyarakat. Untuk UKM Pengembangan dibantu oleh 2 orang pemegang program lansia dan UKS. 2. Penanggung

jawab

Usaha

Kesahatan

Perorangan

dengan

6

Koordinator yaitu : Pendaftaran, Rawat Inap,BP Umum, KIA dan KB, Imunisasi, Laboratorium, dan Obat

7

UPTD Puskesmas Patean KEPALA PUSKESMAS PATEAN

SISTEM INFORMASI PUSKESMAS

KASUBAG TATA USAHA

KEPEGAWAIAN

RUMAH TANGGA KETUA TIM KESELAMATAN PASIEN

WAKIL MANAJEMEN MUTU

KEUANGAN

PENANGGUNG JAWAB UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (UKM)

PENANGGUNG JAWAB UPAYA KESEHATAN PERORANGAN (UKP), KEFARMASIAN DAN LABORATORIUM

KIA - KB

GIZI

PENANGGUNG JAWAB JARINGAN PELAYANAN DAN JEJARING FASYANKES

PUSTU PLOSOSARI CURUGSEWU SIDODADI

UKM ESENSIAL DAN PERKESMAS

PROMKES

KESLING

UKM PENGEMBANGAN GAWAT DARURAT

UKGS

KESH GIGI & MULUT

PUSLING

LANSIA FASKES LAIN

GIZI

KIA-KB

P2P

PERKESM AS

PEMERIKSAA N UMUM

KEFARMASI AN

LABORATORI UM

MAMPU PERSALINA N

JIWA

RAWAT INAP

8

PKD

Dalam rangka menunjang kebutuhan pola tata kelola Pola Pengelolaan Keuangan

Badan

Layanan

Umum

Daerah

(PPK-BLUD)

maka

Struktur

organisasi

Puskesmas Patean dengan kebutuhan yaitu terdiri dari Kepala

Puskesmas, Bagian Tata Usaha dengan tiga Bagian, Penanggung Jawab Upaya Kesehatan Masyarakat, Penanggung Jawab Upaya Kesehatan Perorangan, Penanggung Jawab Jejaring Dan Jaringan yang masing-masing dengan seksi yang disesuaikan dengan kebutuhan UPTD Puskesmas. Kelembagaan PPK-BLUD Puskesmas Patean di dalam melaksanakan prosedur kerjanya, masing-masing jabatan mempunyai tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab. A.

Kepala Puskesmas (Pemimpin BLUD) Kepala Puskesmas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pelayanan, pembinaan dan pengembangan upaya kesehatan dasar yang komprehensif kepada masyarakat di wilayah kerjanya. Uraian Tugas 1.

Memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelengggaraan kegiatan BLUD UPTD Puskesmas agar lebih efisien dan produktifitas;

2.

Merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh bupati;

3.

Menyusun rencana strategis;

4.

Menyiapkan rencana bisnis dan anggaran;

5.

Mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada bupati sesuai ketentuan;

6.

Menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;

7.

Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang diakukan oleh pejabat

keuangan

pengawasan

dan

pejabat

internal

teknis,

serta

mengendalikan

menyampaikan

tugas dan

mempertanggungjawabkan kinerja operasional dan keuangan BLUD kepada bupati; 8.

Tugas

lainnya

yang

ditetapkan

kewenangannya;

9

oleh

bupati

sesuai

dengan

B.

Bagian Tata Usaha Kepala Subbag Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan ketatausahaan yang meliputi urusan kepegawaian, keuangan, administrasi

surat

menyurat,

umum

dan

perlengkapan

serta

ketatalaksanaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Uraian Tugas 1. Merencanakan dan mengontrol pelaksanaan tugas pengamanan sarana dan prasarana kantor baik pada jam dinas maupun diluar jam dinas agar merencanakan kegiatan yang sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan hasil evaluasi tahun lalu sebagai pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan; 2. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka menyelaraskan kegiatan yang akan dilaksanakan guna kelancaran pelaksnaan tugas; 3. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk serta penilaian kinerja pada bawahan untuk meningkatkan profesionalisme dan kelancaran pelaksanaan tugas; 4. menginventarisasi permasalahan yang ada terhadap pelaksnaan tugas; 5. melaksanakan pengolahan, penyusunan program kerja, monitoring dan evaluasi,

berdasarkan

hasil

evaluasi

pelaksanaan

kegiatan

dan

program kerja tahun lalu guna tersusunnya perencanaan program kerja unit; 6. menyusun laporan Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah guna pertanggungjawaban

terhadap

pelaksanaan

kegiatan

yang

telah

Bupati

guna

yang

telah

dilaksanakan oleh unit kerja; 7. menyusun

Laporan

Kegiatan

Pertanggungjawaban

pertanggungjawaban

terhadap

pelaksanaan

kegiatan

dilaksanakan oleh unit kerja; 8. mengolah rencana belanja tidak langsung, belanja langsung dan pembiayaan yang disusun RKA UPTD; 9. membuat rencana pelaksanaan anggaran UPTD yang dituangkan dituangkan

dalam

DPA

UPTD,

melaksanakan

penatausahaan

keuangan serta fungsi akuntansi UPTD sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 10. membuat laporan keuangan UPTD sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

10

11. mengarahkan penyelenggaraan administrasi perkantoran, perjalanan dinas, penggunaan srana dan prasarana kerja, penerima

tamu,

kegiatan surat-menyurat, kegiatan rapat dinas dan kegiatan seremonial berdasarkan petunjuk dan pedoman yang ada; 12. mengelola barang-barang yang meliputi : pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian dan pengatministrasian secara tertib; 13. menginventarisasi barang-barang inventaris milik daerah yang ada dalam penguasaannya; 14. mengelola sisten kearsipan lingkup UPTD; 15. menusun perencanaan kebutuhan pegawai berdasarkan analisis beban kerja dan rencana strategis organisasi; 16. membuat usulan pegawai untuk mengikuti diklat prajabatan, diklat penjenjangan, diklat teknis dan fungsional, diklat formal serta ujian dinas pegawai; 17. mengelola

administrasi

kepegawaian

yang

meliputi

pengusulan

kenaikan pangkat, pengusulan kenaikan gaji berkala, pemberian tunjangan,

insentif

dan

kesejahteraan

lainya

serta

mengelola

administrasi kepegawaian lainya sesuai dengan urusan masing-masing UPTD; 18. melaksanakan menyampaikan

monitoring, saran

dan

evaluasi

hasil

pertimbangan

pelaksanaan sebagai

kegiatan,

bahan

dalam

pengambilan keputusan serta menyusun laporan secara periodic baik lisan dan tertulis sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 19. merencanakan, melaksanakan dan melakukan monitoring evaluasi sistem informasi kesehatan,

dan melaksanakan tugas lain yang

diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C.

Sistem Informasi Puskesmas Tugas pokok 1. Sebagai pusat data dan informasi puskesmas. 2. Mengumpulkan dan mengecek laporan puskesmas sebelum dikirim ke dinas kesehatan. 3. Menyajikan laporan dalam bentuk visualisasi data (table, grafik dll). 4. Mengidentifikasi masalah program dari hasil visualisasi data dan menyerahkan

hasilnya

kepada

koordinator

perencanaan

dan

penilaian. 5. Bersama-sama team data dan informasi menyusun semua laporan puskesmas (PTP, minilok, lap tahunan, SP3 dsb). 6. Pencatatan dan pelaporan. 11

D.

Kepegawaian Tugas pokok 1. Membuat

laporan

kepegawaian

(Absensi,

Bezzeting,

DUK,

Lap

Triwulan, Lap Tahunan dsb). 2. Mengetik DP3 yang sudah di isi nilai oleh Atasan Langsung. 3. Mendata dan mengarsipkan file pegawai. 4. Mengusulkan cuti dan kenaikan pangkat. 5. Mengusulkan tunjangan pegawai dan tunjangan lainnya. 6. Membuat Model C. 7. Merekap Absensi (Ijin, cuti, sakit). 8. Mebuat absensi Mahasiswa/siswa yang praktek di puskesmas. 9. Membuat perencanaan untuk pengembangan kualitas SDM staf puskesmas. 10. Menyusun daftar pembagian tugas untuk staf puskesmas dengan persetujuan kepala puskesmas. 11. Registrasi surat masuk dan keluar. 12. Melanjutkan disposisi pimpinan. 13. Membuat konsep surat. 14. Mengkoordinir kegiatan petugas bagian pengiriman semua laporan puskesmas. 15. Mengkoordinir kegiatan petugas bagian perbaikan sarana puskesmas. 16. Mengarsipkan surat. 17. Melakukan kegiatan yang bersifat umum. 18. Mengkoordinir pembuatan spanduk yang bersifat umum. E.

Rumah Tangga Tugas pokok 1. Mengusulkan dan melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan rumah tangga pusk 2. Memelihara dan memperbaiki sarana prasarana yang rusak 3. Menyiapkan peralatan saat kegiatan 4. Pendistribusian surat menyurat 5. Membantu kepala puskesmas dalam melaksanakan semua urusan perlengkapan dan rumah tangga puskesmas

12

F.

Keuangan (Pejabat Keuangan) Tugas pokok 1. Merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuanga; 2. Mengoordinasikan penyusunan rencana bisnis dan anggaran; 3. Menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran; 4. Melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja; 5. Menyelenggarakan pengelolaan kas; 6. Melakukan pegelolaan utang piutang dan investasi; 7. Menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya; 8. Menyelenggarakan system informasi manajemen keuangan; 9. Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; 10. Tugas lainnya yang ditetapkan oleh bupati dan atau pimpinan BLUD UPTD Pusesmas sesuai dengan kewenangannya; a.

Bendahara Penerimaan BLUD Uraian Bertugas

menerima,

menyimpan,

menyetorkan,

menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk pendapatan BLUD dalam rangka pelaksanaan BLUD pada UPTD Puskesmas. b.

Bendahara Pengeluaran BLUD Uraian Bertugas

menerima,

menyimpan,

membayarkan,

menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja BLUD dalam rangka pelaksanaan BLUD pada UPTD Puskesmas. G.

Pejabat Tehnis Uraian tugas 1. Menyusun perencanaan kegiatan tehnis operasional dan pelayanan di UPTD Puskesmas; 2. Melaksanakan kegiatan tehnis operasional dan pelayanan sesuai dengan rencana bisnis anggaran; 3. Memimpin dan mengendalikan kegiatan tehnis operasional dan pelayanan; dan 4. Melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh bupati dan / atau pimpinan BLUD UPTD Puskesmas sesuai dengan kewenangannya.

13

H. Penanggung

Jawab

UKM

Esensial

Dan

Perawatan

Kesehatan

Masyarakat Tugas pokok Penanggung jawab Upaya Kesehatan Esensial dan Keperawatan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan puskesmas dengan mengkoordinasikan pelayanan Promosi Kesehatan, Gizi, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, Kesehatan Lingkungan, KIA-KB, Perkesmas dan penyuluhan kesehatankepada masyarakat, mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil kinerja kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal melalui Kepala Puskesmas untuk menciptakan masyarakat yang sehat, kuat dan sejahtera. Uraian Tugas 1.

membuat rencana kerja tahunan program Promosi Kesehatan, Gizi, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, Kesehatan Lingkungan, KIA-KB, Perkesmas dan penyuluhan kesehatan sesuai dengan juklak dan juknis yang ada untuk dapat memberikan kualitas pelayanan yang baik kepada masyarakat;

2.

melakukan koordinasi kegiatan asuhan Promosi Kesehatan, Gizi, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, Kesehatan Lingkungan, KIA-KB, Perkesmas dan penyuluhan kesehatansesuai standar asuhan agar terjaga kualitas pelayanan;

3.

melakukan kunjungan pembinaan kepada keluarga dan masyarakat sesuai dengan juklak dan juknis yang ada agar tercipta taraf kesehatan keluarga dan masyarakat yang baik;

4.

melaksanakan koordinasi pelayanan Promosi Kesehatan, Gizi, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, Kesehatan Lingkungan, KIA-KB, Perkesmas dan penyuluhan kesehatan berdasarkan SOP yang telah ditetapkan untuk memberikan pelayanan keperawatan kepada pasien;

5.

melakukan kolaborasi dengan petugas medis dalam melaksanakan pelayanan terhadap pasien sesuai dengan SOP untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat;

6.

melakukan koordinasi kegiatan Promosi Kesehatan, Gizi, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, Kesehatan Lingkungan, KIA-KB, Perkesmas dan

7.

penyuluhan kesehatansesuai dengan juklak ditetapkan agar terjaga kualitas kesehatan;

8.

melaksanakan koordinasi dalam memberikan konsultasi terkait Promosi Kesehatan, Gizi, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, Kesehatan Lingkungan, KIA-KB, Perkesmas dan penyuluhan kesehatanterhadap pasien dan masyarakat sesuai dengan keluhan pasien untuk meningkatkan pengetahuan pasien tentang permasalahan kesehatan;

14

dan

juknis

yang

9.

melakukan koordinasi penyuluhan kepada masyarakat berdasarkan pengetahuan yang dimiliki untuk meningkatkan pengetahuan pasien di bidang kesehatan;

10.

membuat laporan kegiatan harian, mingguan, bulanan dan tahunan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan agar dapat dievaluasi secara berkelanjutan; dan

11.

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Puskesmas sesuai dengan situasi yang terjadi agar tercipta situasi yang kondusif di bidang kesehatan.

a. PENANGGUNG JAWAB PROGRAM PROMOSI KESEHATAN Tugas pokok Penanggung jawab Promosi Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan puskesmas dengan memberikan, penyuluhan kesehatan kepada masyarakat, mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil kinerja kepada Kepala Puskesmas untuk menciptakan masyarakat yang sehat, kuat dan sejahtera. Uraian Tugas 1. membuat rencana kerja tahunan program Promosi Kesehatan sesuai dengan juklak dan juknis yang ada untuk dapat memberikan kualitas pelayanan yang baik kepada masyarakat; 2. melakukan kunjungan pembinaan kepada keluarga dan masyarakat sesuai dengan juklak dan juknis yang ada agar tercipta taraf kesehatan keluarga dan masyarakat yang baik; 3. melaksanakan pelayanan Promosi Kesehatan berdasarkan SOP yang telah ditetapkan untuk memberikan pelayanan keperawatan kepada pasien; 4. melakukan kolaborasi dengan petugas medis dalam melaksanakan pelayanan terhadap pasien sesuai dengan SOP untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat; 5. melakukan kegiatan Promosi Kesehatan sesuai dengan juklak dan juknis yang ditetapkan agar terjaga kualitas kesehatan; 6. melakukan sterilisasi alat sesuai SOP agar terjaga sterilisasi alat – alat yang akan digunakan; 7. memberikan konsultasi Promosi Kesehatan terhadap pasien dan masyarakat sesuai dengan keluhan pasien untuk meningkatkan pengetahuan pasien tentang permasalahan kesehatan; 8. melakukan penyuluhan kepada masyarakat berdasarkan pengetahuan yang dimiliki untuk meningkatkan pengetahuan pasien di bidang kesehatan;

15

9. membuat laporan kegiatan harian, mingguan, bulanan dan tahunan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan agar dapat dievaluasi secara berkelanjutan; dan 10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Puskesmas sesuai dengan situasi yang terjadi agar tercipta situasi yang kondusif di bidang kesehatan.

b. PENANGGUNG JAWAB PROGRAM GIZI Tugas pokok Penanggung jawab Gizi mempunyai tugas melaksanakan urusan puskesmas dengan memberikan pelayanan Gizi dan penyuluhan kesehatankepada masyarakat, mempertanggung jawabkan serta melaporkan hasil kinerja kepada Kepala Puskesmas untuk menciptakan masyarakat yang sehat, kuat dan sejahtera. Uraian Tugas 1.

merencanakan kegiatan yang sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sebagai pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan;

2.

melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka penyelarasan kegiatan yang akan dilaksanakan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

3.

mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk serta penilaian kinerja bawahan untuk meningkatkan profesionalisme dan kelancaran pelaksanaan tugas;

4.

mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data gizi dan Puskesmas berdasarkan laporan dari Puskesmas, masyarakat dan rumah sakit;

5.

melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap pelaksanaan program gizi di Puskesmas, Puskesmas Rawat inap dan Institusi;

6.

melaksanakan pembinaan dan evaluasi kegiatan upaya penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Gangguan Akibat Kekurangan Iodium (GAKI) Kurang Vitamin A, Anemia gizi besi, Perbaikan gizi institusi, sistem kewaspadaan pangan dan gizi;

7.

melaksanakan penanggulangan gizi lebih, kekurangan vitamin A dan kekurangan asam folat;

8.

melaksanakan promosi gizi kepada masyarakat dan institusi;

9.

melaksanakan kegiatan surveilans gizi dan analisis daerah rawan pangan dan gizi;

10.

melaksanakan program gizi anak sekolah;

11.

melaksanakan monitoring, evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan, menyampaikan saran dan pertimbangan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan serta menyusun laporan secara periodik baik lisan maupun tertulis guna pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan 16

12.

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

c. PENANGGUNG JAWAB PROGRAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT (P2P) Tugas pokok Penanggung jawab Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit (P2P) mempunyai tugas melaksanakan urusan puskesmas dengan memberikan pelayanan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit dan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat, mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil kinerja kepada Kepala Puskesmas untuk menciptakan masyarakat yang sehat, kuat dan sejahtera. Uraian Tugas 1. merencanakan kegiatan yang sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sebagai pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan; 2. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka penyelarasan kegiatan yang akan dilaksanakan guna kelancaran pelaksanaan tugas; 3. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk serta penilaian kinerja bawahan untuk meningkatkan profesionalisme dan kelancaran pelaksanaan tugas; 4. mengkoordinasikan dan melaksanakan pencegahan dan termasuk imunisasi, pengendalian penyakit menular dan tidak menular tertentu serta penanggulangan Kejadian Luar Biasa/wabah; 5. mengkoordinasikan dan melaksanakan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular; 6. melaksanakan monitoring, evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan, menyampaikan saran dan pertimbangan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan serta menyusun laporan secara periodik baik lisan maupun tertulis guna pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan 7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

17

a) PENANGGUNG JAWAB PROGRAM P2 IMUNISASI Tugas pokok 1) Pelaksanaan Imunisasi Polio, Campak, HB, BCG, DPT pada bayi ditempat

pelayanan

kesehatan

(Puskesmas,

Posyandu

dan

Pustu). 2) Pelaksanaan imunisasi TT pada Bumil dan WUS di tempat pelayanan kesehatan. 3) Penyuluhan imunisasi dan sweeping ke rumah target yang tidak datang ke tempat pelayanan kesehatan. 4) Pelaksanaan BIAS di tiap SD oleh Tim Puskesmas dan kader. 5) Pengambilan vaksin ke Dinas Kesehatan tiap bulan. 6)

pemeliharaan alat di puskesmas.

7) Merencanakan persediaan, kebutuhan vaksin dan logistik secara teratur. 8) Monitoring evaluasi PWS. 9) Mengkoordinir kegiatan imunisasi di Puskesmas dan Posyandu. b. 10) Bertanggung jawab atas pemeliharaan !aksin/cold chain.c. 11) Merencanakan kebutuhan !aksin dan logistik lainnya.d. 12) Memonitor suhu lemari es.e. 13) Membuat laporan kegiatan imunisas

b) PENANGGUNG JAWAB PROGRAM P2 DIARE Tugas pokoK 1) Penyuluhan untuk memasyarakatkan hidup bersih dan sehat serta memasyarakatkan oralit. 2) Kaporitisasi sumur-sumur dan sumber air sebanyak 2 (dua) kali setahun. 3) Surveylance yaitu mengurangi dan menghindari kontak untuk mencegah penyebaran kasus. 4) Pencatatan dan pelaporan. 5) Penemuan dan pengobatan penderita diare di dalam maupun di luar gedung. 6) Aktif dalam penyelidikan KLB peningkatan kasus. c) PENANGGUNG JAWAB PROGRAM P2 TBC Tugas pokok 18

1) Penyuluhan tentang TBC serta kunjungan dan follow up ke rumah pasien. 2) Pencatatan dan pelapporan kasus. 3) Penemuan secara dini penderita TBC. 4) Pengobatan penderita secara lengkap. 5) Koordinasi dengan petugas laboratorium terhadap penderita tersangka TBC untuk mencari BTA+.

19

d) PENANGGUNG JAWAB PROGRAM P2 ISPA Tugas pokok 1. Penyuluhan tentang ISPA. 2. Penemuan secara dini penderita ISPA. 3. Pengobatan penderita secara lengkap. 4. Pencatatan dan pelaporan kasus. e) PEMEGANG PROGRAM USIA LANJUT Tugas pokok 1. Pendataan Usila. 2. Kegiatan promotif dengan penyuluhan gizi, kesehatan dimasa tua, agama dll kemasyarakat dan kelompok usila. 3. Senam kesegaran jasmani. 4. Meningkatkan PSM dengan cara mengikutsertakan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan. 5. Kegiatan preventif dengan pemeriksaan berkala. 6. Kegiatan pengobatan melalui pelayanan kesehatan dasar dan rujkan. 7. Kegiatan pemulihan untuk mengembalikan fungsi organ yang telah menurun. 8. Pencatatan dan pelaporan.

d. PENANGGUNG JAWAB PROGRAM KESLING Tugas pokok Penanggung jawab Kesehatan lingkungan melaksanakan mempunyai tugas melaksanakan

urusan

puskesmas

dengan

memberikan

pelayanan

Kesehatan lingkungan dan penyuluhan kesehatankepada masyarakat, mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil kinerja kepada Kepala Puskesmas

untuk

menciptakan

masyarakat

yang

sehat,

kuat

dan

sejahtera. Uraian Tugas 1.

merencanakan

kegiatan

yang

sesuai

dengan

bidang

tugasnya

berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sebagai pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan; 2.

melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka penyelarasan kegiatan yang akan dilaksanakan guna kelancaran pelaksanaan tugas; 20

3.

mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk serta penilaian kinerja bawahan

untuk

meningkatkan

profesionalisme

dan

kelancaran

pelaksanaan tugas; 4.

melaksanakan

manajemen

dan

bimbingan

teknis

operasional

penyehatan lingkungan; 5.

melaksanakan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektoral yang

terkait

dengan

pengawasan

dan

penyehatan

lingkungan,

Tempat-Tempat Umum (TTU), Tempat Pengelolaan Makanan (TPM), pemukiman institusi; 6.

melaksanakan pembinaan dan pengawasan kesehatan lingkungan, Tempat-Tempat Umum (TTU), Tempat Pengelolaan Makanan (TPM), pemukiman dan institusi serta dampak pestisida;

7.

melaksanakan kegiatan lingkungan, usaha kesehatan sekolah, dan olah raga;

8.

melaksanakan

penyuluhan

kesehatan

masyarakat

serta

usaha

kesehatan kerja; 9.

melaksanakan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektoral yang

terkait

pencegahan

dan

penanggulangan

pencemaran

lingkungan; 10. melaksanakan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektoral yang terkait pengawasan kualitas air bersih; 11. melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan rumah sehat dan jamban keluarga, TempatTempat Umum (TTU) dan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM); 12. melaksanakan monitoring, evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan, menyampaikan

saran

dan

pertimbangan

sebagai

bahan

dalam

pengambilan keputusan serta menyusun laporan secara periodik baik lisan maupun tertulis guna pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan; 13. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. e. PENANGGUNG JAWAB PROGRAM KESEHATAN IBU DAN ANAK dan KB Tugas pokok Uraian Tugas Penanggung jawab KIA-KB mempunyai mempunyai tugas melaksanakan urusan puskesmas dengan memberikan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak-Keluarga Berencana dan penyuluhan kesehatankepada masyarakat, mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil kinerja kepada Kepala 21

Puskesmas

untuk

menciptakan

masyarakat

yang

sehat,

kuat

dan

sejahtera. 1.

merencanakan

kegiatan

yang

sesuai

dengan

bidang

tugasnya

berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sebagai pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan;

22

2.

melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka penyelarasan kegiatan yang akan dilaksanakan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

3.

mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk serta penilaian kinerja bawahan untuk meningkatkan profesionalisme dan kelancaran pelaksanaan tugas;

4.

melaksanakan upaya kesehatan wanita usia subur, ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir;

5.

melaksanakan deteksi dini resiko ibu hamil dan bayi baru lahir;

6.

melaksanakan audit maternal dan perinatal;

7.

melaksanakan upaya kesehatan anak, remaja dan lansia;

8.

melaksanakan deteksi dini tumbuh kembang balita dan anak usia pra sekolah dan anak sekolah;

9.

melaksanakan koordinasi dalam kegiatan pemeriksaan siswa TK, SD, SMP, SMA dan lanjut usia;

10. melaksanakan pembinaan kesehatan reproduksi remaja; 11. melaksanakan pembinaan tenaga kebidanan; 12. melaksanakan pelatihan peningkatan keterampilan tenaga penolong persalinan; 13. melaksanakan monitoring, evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan, menyampaikan saran dan pertimbangan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan serta menyusun laporan secara periodik baik lisan maupun tertulis guna pertanggungjawaban pelaksanaan tugas ; dan 14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

f. KOORDINATOR UPTD UPAYA KESEHATAN PERORANGAN, KEFARMASIAN DAN LABORATORIUM Tugas pokok Penanggung

jawab

melaksanakan

Upaya

urusan

Kesehatan

puskesmas

Perorangan

dengan

mempunyai

memberikan

tugas

pelayanan

kesehatan umum, tindakan gawat darurat, kesehatan jiwa, kesehatan remaja, kesehatan anak, konsultasi kesehatan, memberikan rujukan, pengujian kesehatan, otopsi, visum, penyuluhan kesehatan kepada masyarakat, mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil kinerja kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal melalui Kepala Puskesmas

untuk

menciptakan

masyarakat

sejahtera.

23

yang

sehat,

kuat

dan

Uraian Tugas 1.

membuat rencana kerja tahunan pelayanan kesehatan sesuai dengan juklak dan juknis yang ada untuk dapat memberikan kualitas pelayanan yang baik kepada masyarakat;

2.

melakukan pelayanan kesehatan umum berdasarkan SOP yang telah ditetapkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan;

3.

melakukan tindakan medis gawat darurat kepada pasien dengan status emergensi sesuai dengan SOP yang cepat dan tepat agar pasien dapat diselamatkan jiwanya;

4.

memberikan pelayanan kesehatan jiwa kepada pasien dengan keluhan kejiwaan berdasarkan SOP yang telah ditetapkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan jiwa;

5.

memberikan pelayanan kesehatan remaja kepada remaja berdasarkan SOP yang telah ditetapkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan remaja;

6.

memberikan pelayanan kesehatan anak kepada anak berdasarkan SOP yang telah ditetapkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan anak;

7.

memberikan konsultasi kesehatan terhadap pasien sesuai dengan keluhan pasien untuk meningkatkan pengetahuan pasien tentang permasalahan kesehatan;

8.

melakukan rujukan pasien ke rumah sakit sesuai dengan kondisi pasien agar terjamin keselamatan jiwa pasien;

9.

melakukan pengujian kesehatan, otopsi dan visum sesuai dengan SOP agar didapatkan akurasi kondisi kesehatan pasien;

10. melakukan penyuluhan kepada masyarakat berdasarkan pengetahuan yang dimiliki untuk meningkatkan pengetahuan pasien di bidang kesehatan; 11. membuat laporan kegiatan harian, mingguan, bulanan dan tahunan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan agar dapat dievaluasi secara berkelanjutan; dan 12. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Puskesmas sesuai dengan situasi yang terjadi agar tercipta situasi yang kondusif di bidang kesehatan.

24

a)

PENANGGUNG JAWAB BP UMUM Tugas pokok 1)

Menentukan target sarana serta merencanakan kebutuhan obat dengan gudang farmasi.

2)

Melakukan tindakan pengobatan sesuai standart puskesmas sebagai pelayanan kesehatan tingkat pertama.

3)

Merujuk pasien ke sarana pelayanan kesehatan yang lebih tinggi.

4)

Penemuan dan pencatatan kasus.

5)

Menemukan kasus tertinggi di wilayah kerja (rekap kasus penyakit terbanyak).

6) b)

Pencatatan dan pelaporan.

KOORDINATOR UNIT KIA, KB DAN GIZI Tugas pokok 1)

Menyusun perencanaan dan evaluasi kegiatan di unit KIA, KB, GIZI, Kes Anak dan Kes Remaja.

2)

Mengkoordinir dan berperan aktif terhadap kegiatan di unitnya.

3)

Ikut secara aktif mencegah dan mengawasi terjadinya masalah dan memecahkan masalah yang ada di unitnya.

c)

PENANGGUNG JAWAB PROGRAM KESEHATAN IBU Tugas pokok 1)

Pemeliharaan

kesehatan

Ibu

dari

hamil,

melahirkan

dan

menyusui serta bayi, anak balita dan anak pra sekolah sampai usia lanjut. 2)

Imunisasi TT 2 kali pada bumil dan imunisasi pada bayi berupa: BCG, DPT, Polio dan Hb sebanyak 3 kali serta campak sebanyak 1 kali.

3)

Penyuluhan kesehatan meliputi berbagai aspek dalam mencapai tujuan program KIA , Gizi dan perkembangan anak.

4)

Pelayanan KB kepada semua PUS dengan perhatian khusus kepada mereka yang melahirkan anak berkali-kali karena termasuk golongan ibu yang beresiko tinggi (resti).

5)

Pengobatan bagi ibu untuk jenis penyakit ringan.

6)

Kunjungan rumah untuk perkesmas bagi yang memerlukan pemeliharaan, memberi penerangan dan pendidikan kesehatan dan untuk mengadakan pemantauan pada mereka yang lalai mengunjungi puskesmas serta meminta agar mereka datang ke puskesmas lagi. 25

7) d)

Pembinaan dukun bayi.

PENANGGUNG JAWAB PROGRAM KESEHATAN ANAK Tugas pokok 1) Pengawasan dan bimbingan kepada Taman Kanak-kanak. 2) Pengobatan bagi bayi, anak balita dan anak pra sekolah untuk jenis penyakit ringan. 3) Pemantauan pelaksanaan DDTKA pada bayi, anak balita dan anak pra sekolah. 4) Membuat laporan MTBS.

e)

PENANGGUNG JAWAB PROGRAM KB Tugas pokok 1) Komunkasi informasi dan edukasi (KIE). 2) Pelayanan Kontrasepsi. 3) Pembinaan dan Pengayoman Medis kontrasepsi peserta KB. 4) Pelayanan rujukan KB. 5) Pencatatan dan pelaporan.

f)

KOORDINATOR RAWAT INAP Tugas Pokok 1)

Mengatur dan mengkoordinasikan seluruh pelayanan

2)

Menyusun dan mengatur jadwal dinas

3)

Melaksanakan orientasi tenaga baru

4)

Memberikan

pengarahan

dan

motivasi

kepada

tenaga

keperawatan dan tenaga lainnya. 5)

Bekerja sama dengan berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan di ruangan

6)

Mengadakan pertemuan berkala dengan tenaga keperawatan dan kebidanan.

7)

Menyusun permintaan rutin (alat, obat dan bahan lainnya)

8)

Mempertanggung

jawabkan

pemeliharaan

alat/inventaris

peralatan. 9)

Mengatur penempatan pasien diruangan

10) Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik. 11) Memotivasi tenaga perawatan dan non perawatan dalam menjaga kebersihan 12) Meneliti pengisian sensus harian pasien 26

13) Membuat laporan harian dan bulanan 14) Menilai pelaksanaan asuhan keperawatan 15) Menilai siswa/mahasiswa sesuai dengan program dari institusi pendidikannya. 16) Mengendalikan

pendayagunaan

peralatan

keperawatan,

obatobatan secara efektif dan efisien. g)

PENANGGUNG JAWAB PROGRAM LABORATORIUM. Tugas pokok 1.

Mempersiapkan dan memeriksa sediaan serta menegakkan diagnose (darah, urine, tija, sputum dan lepra).

2.

Mengirimkan sediaan untuk diperiksa di tingkat pelayanan yang lebih tinggi sesuai dengan system rujukan pelayanan kesehatan.

3.

Merencanakan kebutuhan bahan dalam setahun.

4.

Pemeriksaan khusus TB cross check.

5.

Memeriksa sediaan yang dikirim dari BLK (pemantauan mutu eksternal).

6. h)

Pencatatan dan pelaporan.

PENANGGUNG JAWAB PROGRAM KESEHATAN GIGI DAN MULUT. Tugas pokok 1.

Menyusun perencanaan.

2.

Melaksanakan UKGS dan UKGMD.

3.

Pelayanan

berupa

pemeriksaan

perawatan,

pengobatan,

penambalan, pencabutan. 4. i)

Pencatatan dan pelaporan.

PENANGGUNG JAWAB PROGRAM GIZI Tugas pokok 1) Upaya Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK) yang meliputi: 

Penimbangan bayi dan menginventaris jumlah dan sarana posyandu.



Pemetaan Keluarga Sadar Gizi (KADARZI).



Penyuluhan penggunaan ASI Eksklusif.



Pengukuran LILA WUS



Penyuluhan UPGK.

27

2) Penanggulangan Anemia Gizi Besi. 

Distribusi Tablet Fe.



Distribusi Sirup Fe.



Penyuluhan Penanggulangan Anemia Gizi Besi.



Pengadaan Bahan dan Obat Fe.

3) Penanggulangan GAKI. 

Monitoring Garam Beryodium



Koordinasi Lintas Sektor/Lintas Program.



Penyuluhan Penanggulangan GAKI



Pengadaan Bahan Iodine Test.

4) Penanggulangan Defisiensi Vit. 

Balita.



Ibu Nifas.



Penyuluhan.



Pengadaan Obat.

5) SKPG 

PSG (Pengadaan blanko dan pelaksanaan PSG).



PKG



Koordinasi Lintas Sektor/Lintas Program.



Pemetaan Kecamatan Rawan Pangan.



Intervensi kasus gizi buruk pemberian PMT



TB ABS

6) Pengembangan Pojok Gizi (POZI). 7) Pembinaan dan Evaluasi j)

PENANGGUNGJAWAB PERSALINAN Tugas pokok 1)

Pelayanan ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir di ruang bersalin. dengan melibatkan klien /keluarga, meliputi:persalinan normal, amniotomi, episitomi dan luka penjahitan perineum tingkat I dan II, pemberian suntikan uterotonika, tindakan manual

atau

manajemen

digital

atonia

pada

uteri

retensio

(termasuk

plasenta/sisa KBE/KBI),

plasenta,

pertolongan

persalinanan dengan vaccum ekstraksi pada preskep di H IV, perawatan tali pusat, resusitasi pada BBL dengan asfixia ringan 2)

Di Rawat inap: perawatan bumil dengan penyulit misalnya hiperemesis gravidarum, perdarahan ante natal, perdarahan

28

postpartum, perawatan bayi asfiksi ringan-sedang, perawatan BBL, BBLR dll (mandiri dan kolaborasi k)

KEFARMASIAN Tugas pokok 1)

Melayani resep sesuai petunjuk serta mengatur kebersihan dan kerapian apotik.

2)

Penyuluhan langsung ke pasien tentang tata cara pemakaian obat.

3)

Pengecekan obat yang telah dikeluarkan sensus harian obat.

4)

Pencatatan dan pelaporan.

5)

Merencanakan

amprahan

dan

pengadaan

obat

serta

pendistribusian obat. 6)

Penerimaan, pengeluaran dan penyimpanan obat puskesmas maupun pustu.

7)

Pengeckan

obat

di

puskesmas

dan

pustu

(kerapian

dan

kebersihan gudang obat). 8)

Penyuluhan cara pemakaian obat yang benar di puskesmas dan pustu.

9)

Pencatatan dan pelaporan.

I. PENANGGUNG

JAWAB

JARINGAN

PELAYANAN

DAN

JEJARING

FASYANKES Tugas pokok 1.

Menyusun perencanaan dan evaluasi kegiatan pelayanan kesehatan jaringan dan jejaring Puskesmas

2.

Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pelayanan di unit Pustu, PKD, Pusling dan P3K.

3.

Mengkoordinir peran jejaring dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan

29

A. UPAYA KESEHATAN Untuk lebih mempercepat tercapainya pembangunan kesehatan di wilayah kerja Kecamatan Patean, dimana UPTD Puskesmas Patean menjadi leading sektor dalam rangka penggerak pembangunan bidang kesehatan, agar segera dapat terwujud Kecamatan Patean yang sehat menuju Indonesia sehat, maka UPTD Puskesmas Patean berupaya menyelenggarakan

upaya

kesehatan

berupa

upaya

kesehatan

perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, yang keduanya jika ditinjau

dari

sistem

kesehatan

nasional

merupakan

pelayanan

kesehatan tingkat pertama. Upaya kesehatan tersebut dikelompokkan menjadi dua yakni: A. Upaya Kesehatan Wajib Upaya kesehatan wajib puskesmas adalah upaya yang ditetapkan berdasarkan komitmen nasional, regional dan global serta yang mempunyai daya ungkit tinggi untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan wajib ini harus diselenggarakan oleh setiap puskesmas yang ada di wilayah Indonesia. Upaya kesehatan wajib tersebut adalah: 1. Upaya Promosi Kesehatan 2. Upaya Perbaikan Gizi 3. Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular 4. Upaya Kesehatan Lingkungan 5. Upaya Kesehatan Ibu dan Anak serta Keluarga Berencana 6. Upaya PERKESMAS B. Upaya Kesehatan Pengembangan Upaya kesehatan pengembangan puskesmas adalah upaya yang ditetapkan berdasarkan permasalahan kesehatan yang ditemukan di masyarakat serta yang disesuaikan dengan kemampuan puskesmas. Upaya kesehatan pengembangan dipilih dari daftar upaya kesehatan pokok puskesmas yang telah ada, yakni: 1. Upaya Kesehatan Gigi Sekolah 2. Upaya Kesehatan Jiwa 3. Upaya Kesehatan Usia Lanjut

30

Penanggung Jawab Jejaring dan Jaringan Mempunyai Tugas : 1. Mengkoordinir penyusunan rencana kegiatan di bidang Jejaring dan Jaringan yang meliputi Promosi Kesehatan, Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Ibu, Anak dan KB, Pencegahan dan pemberantasan Penyakit Menular dan Tidak menular, Perbaikan Gizi, dan Perawatan Kesehatan Masyarakat 2. Mengkoordinir

pelaksanaan

kegiatan

dibidang

Upaya

Kesehatan

Upaya

Kesehatan

Masyarakat. 3. Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

bidang

Masyarakat. 4. Menilai hasil kerja kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat. 5. Melaporkan hasil kegiatan sebagai bahan informasi/pertanggung jawaban kepada Kepala UPTD Puskesmas. 6. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. a.

Koordinator Puskesmas Pembantu Mempunyai Tugas : 1)

Menyusun rencana kegiatan pelayanan kesehatan di Pustu dan pengawasan pelayanan sarana pelayanan kesehatan swasta.

2)

Melaksanakan koordinasi dalam pelayanan kesehatan di Pustu, lintas program, lintas sektoral dan sarana pelayanan kesehatan dasar swasta.

3)

Melaksanakan kegiatan pelayanan di Pustu dan melakukan pengawasan pelayanan pada sarana pelayanan kesehatan swasta (klinik dokter umum/gigi, BPS, apotik, lab swasta, optic, batra) .

4)

Melakukan monitoring dan evaluasi serta menilai hasil kerja pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan di Pustu dan pelayanan kesehatan dasar swasta yang ada di wilayah kerja.

5)

Melaporkan

hasil

kegiatan

informasi/pertanggungjawaban

kepada

sebagai Koordinator

bahan Jejaring

Pelayanan. 6)

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

b.Koordinator Poliklinik Kesehatan Desa Mempunyai Tugas : 1)

Menyusun rencana kegiatan pelayanan kesehatan di PKD.

2)

Melaksanakan koordinasi dalam pelayanan kesehatan di PKD,

3)

Melaksanakan kegiatan pelayanan di PKD.

4)

Melakukan monitoring dan evaluasi serta menilai hasil kerja pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan di PKD.

31

5)

Melaporkan

hasil

kegiatan

sebagai

bahan

informasi/pertanggung jawaban kepada Koordinator Jejaring dan Jaringan. 6) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. Dalam kaitan dengan penerapan PPK-BLUD,

maka pejabat pengelola

BLUD terdiri dari Pemimpin BLUD, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis. Pemimpin BLUD, bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis BLUD bertanggungjawab kepada Pemimpin BLUD. Pemimpin BLUD dalam hal ini adalah Kepala UPTD Puskesmas, dalam melaksanakan

tugas

dan

kewajibannya

mempunyai

fungsi

sebagai

penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD. Tugas dan kewajiban Kepala UPTD Puskesmas sebagai Pemimpin BLUD adalah sebagai berikut : 1. Memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD. 2. Menyusun renstra bisnis BLUD. 3. Menyiapkan RBA. 4. Mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada kepala daerah sesuai ketentuan. 5. Menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. 6. Menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada kepala daerah. Pejabat Keuangan BLUD yang terdiri dari PPK, Pembantu PPK dan bendahara penerima dan pengeluaran mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan BLUD, dengan tugas dan kewajiban sebagai berikut : 1. Mengkoordinasikan penyusunan RBA. 2. Menyiapkan DPA-BLUD. 3. Melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya. 4. Menyelenggarakan pengelolaan kas. 5. Melakukan pengelolaan utang-piutang. 6. Menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi. 7. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan. 8. Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

32

Selaku Pejabat Teknis BLUD dalam hal ini adalah masing-masing koordinator

yaitu

koordinator

upaya

kesehatan

wajib,

pengembangan,

penunjang dan jejaring pelayanan berfungsi sebagai penanggung jawab teknis di bidang masing- masing. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya, dengan tugas dan kewajiban : 1. Menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya. 2. Melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA. 3. Mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya. Masing-masing pejabat teknis mengajukan pencarian dananya kepada bendahara penerimaan dan pengeluaran setelah mendapat persetujuan kepala UPTDD Puskesmas selaku pemimpin BLUD sebagaimana tertuang dalam prosedur kerja

33

BAB III PROSEDUR KERJA

Dalam rangka menunjang kebutuhan pola tata kelola Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) maka Struktur organisasi

Puskesmas Patean dengan kebutuhan yaitu terdiri dari Kepala

Puskesmas, Kepala Tata Usaha dengan tiga sub bagian, Koordinator Upaya Kesehatan Wajib, Koordinator Upaya Kesehatan Pengembangan, Koordinator Upaya Kesehetan Penunjang dan Koordinator Jejaring Pelayanan yang masingmasing dengan sub koordinator yang disesuaikan dengan kebutuhan UPTD Puskesmas. Kelembagaan PPK-BLUD Puskesmas Patean di dalam melaksanakan prosedur kerjanya, masing-masing jabatan mempunyai tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab. SOP pada Puskesmas Patean meliputi : 1.

SOP BP Umum

2.

SOP BP Gigi

3.

SOP BP KIA – KB

4.

SOP Laboratorium

5.

SOP Rekam Medis

6.

SOP Pelayanan Obat

7.

SOP Imunisasi

8.

SOP Gizi

SOP pada Puskesmas Patean meliputi : 1.

SOP BP Umum

2.

SOP BP Gigi a. SOP Pelayanan di BP Gigi b. SOP Pemakaian Kompresor c. SOP Penanganan Gingivitis d. SOP Preparasi Kavitas e. SOP Pencabutan Gigi Tetap f.

SOP Penanganan Perdarahan Pasca Pencabutan Gigi Tetap

g. SOP Pencabutan Gigi Susu h. SOP Scalling i.

SOP Sterilisasi dengan autoclave

j.

SOP Penumpatan dengan Glassionomer 34

3.

4.

SOP BP KIA – KB a.

SOP Pelayanan di Klinik KIA-KB

b.

SOP Cuci Tangan

c.

SOP Pelayanan ANC

d.

SOP Mengukur Tekanan Darah

e.

SOP Suntikan TT

f.

SOP Konseling KB

g.

SOP Pelayanan KB Pil

h.

SOP Pelayanan KB suntik

i.

SOP Pemasangan IUD

j.

SOP Pencabutan IUD

k.

SOP Pemasangan Implant

l.

SOP Pencabutan Implant

m.

SOP Pemprosesan Alat Instrumen

n.

SOP Penanganan Limbah Alat Suntik

SOP Laboratorium a.

SOP Pelayanan Laboratorium

b.

SOP Pemeriksaan Hb Metode Sahli

c.

SOP Pemeriksaan Jumlah Leukosit

d.

SOP Pemeriksaan Hematokrit Cara Mikro

e.

SOP Pemeriksaan Hitung Jenis Leukosit

f.

SOP Pemeriksaan LED

g.

SOP Pemeriksaan Jumlah Thrombosit

h.

SOP Pemeriksaan Masa Perdarahan Cara Ivy

i.

SOP Pemeriksaan Golongan Darah

j.

SOP Pengambilan Spesimen Darah Malaria

k.

SOP Pewarnaan Sediaan Darah Giemsa

l.

SOP Pemeriksaan Sediaan Darah Malaria

m.

SOP Pemeriksaan Widal

n.

SOP Pemeriksaan HbsAg

o.

SOP Pemeriksaan Gula darah Cara Test Strips

p.

SOP Pengambilan Darah Kapiler

q.

SOP Pengambilan Darah Vena

r.

SOP Pembuatan Sediaan Hapus Dahak

s.

SOP Pewarnaan Sediaan Dahak dengan Metode Ziehl Nelson

t.

SOP Pembacaan Sediaan Dahak

u.

SOP Pemeriksaan Urine Lengkap dengan Reagen Carik Celup

v.

SOP Pemeriksaan Urine Sedimen

w.

SOP Pemeriksaan Kehamilan dengan Cara Test Strip 35

x.

SOP Pemeriksaan Faeces

y.

SOP Pemeriksaan Mikroskopik Neisseria Gonorrhoe

5.

SOP Rekam Medis

6.

SOP Pelayanan Obat a. SOP Pelayanan Obat b. SOP Distribusi Obat ke Puskesmas Pembantu c. SOP Pemberian Etiket d. SOP penyimpanan obat di Gudang Obat e. SOP Pelayanan Obat di Unit Farmasi f.

SOP Penyerahan Obat Jadi

g. SOP Peracikan Obat h. SOP Penyimpanan resep 7.

SOP Imunisasi

8.

SOP Kesehatan lingkungan a. SOP Penanganan Limbah Medis Dan Rumah Tangga b. SOP Penyehatan Air c. SOP Penyehatan Lingkungan Pemukiman d. SOP Penyehatan TTU-TPM-TP2

36

BAB IV PENGELOMPOKAN FUNGSI YANG LOGIS Seperti yang tergambar dalam struktur organisasi Puskesmas Patean, fungsi-fungsi yang ada dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu : A. Fungsi Pelayanan (services). Yang

termasuk

dalam

fungsi

pelayanan

adalah

upaya

kesehatan

Masyarakat, upaya kesehatan Perseorangan dan Penanggung Jawab jejaring dan Jaringan. 1.

Upaya Kesehatan Masyarakat. Upaya kesehatan wajib memiliki 6 (enam) upaya pelayanan yaitu : a. Promosi Kesehatan, dengan sub upaya meliputi : 1)

Penyuluhan Kesehatan Masyarakat.

2)

JPKM / JKBM

3)

UKBM dan PSM.

4)

Desa Siaga.

b. Kesehatan Lingkungan, dengan sub upaya meliputi : 1)

Pengawasan kualitas air dan lingkungan pemukiman.

2)

Pengawasan tempat umum dan pengolahan makanan/Minuman.

3)

Klinik Sanitasi.

4)

Monitoring dan evaluasi Kota sehat / Indonesia Sehat.

5)

Pengelolaan Limbah Puskesmas

c. KIA dan KB, dengan sub upaya meliputi : 1)

Kesehatan Ibu.

2)

Kesehatan Anak

3)

Keluarga Berencana.

4)

Kesehatan Reproduksi.

d. Gizi Masyarakat, dengan sub upaya meliputi : 1)

Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat (UPGK).

2)

Gizi Klinik.

e. Pencegahan, Pemberantasan Penyakit Menular & tidak menular, dengan sub upaya meliputi : 1)

Imunisasi.

2)

Pemberantasan Penyakit Menular Langsung (P2ML) : ISPA, Diare, Kusta, TB, Kecacingan, IMS termasuk HIV-AIDS.

3)

Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang (P2B2) : DBD,Flu burung, Malaria, Rabies, Filariasis, Antrak, dan Pes. 37

f.

2.

4)

Surveilens dan Epidemiologi

5)

Pemberantasan Penyakit Tidak Menular.

Perawatan Kesehatan Masyarakat, meliputi : 1)

Kunjugan Rumah Pasien.

2)

Kunjugan RESTI.

Upaya Kesehatan Pengembangan Upaya Kesehatan Pengembangan, memiliki 3 (Tiga) upaya pelayanan yaitu a. Upaya Lansia b. Upaya UKGS (Usaha Kesehatan Gigi Sekolah) c. Upaya Jiwa

B. Fungsi Pendukung ( supporting ). Sebagai

fungsi

pendukung

(supporting)

untuk

menunjang

fungsi

pelayanan dalam rangka efektifitas adalah sebagai berikut : 1. Upaya Kesehatan Penunjang Upaya Kesehatan Penunjang, yang meliputi : a.

Upaya penunjang Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu (SP2TP).

b.

Upaya Sistem Informasi Puskesmas.

c.

Upaya Pelayanan Farmasi termasuk Perbekalan Kesehatan.

d.

Upaya Pelayanan Laboratorium Sederhana.

2. Upaya Pelayanan Administrasi Upaya Pelayanan Administrasi, yang meliputi : a.

Administrasi Keuangan termasuk aset.

b.

Administrasi Umum dan Kepegawaian.

c.

Administrasi di bidang Perencanaan dan Monitoring Evaluasi

38

BAB V PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) A.

Penerimaan dan Penempatan Pegawai Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penerimaan dan penempatan pegawai pada BLUD yaitu : 1. Pejabat pengelola dan pegawai BLUD dapat berasal dari PNS dan atau non PNS yang profesional sesuai dengan kebutuhan. 2. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari PNS disesuaikan dengan ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku. 3. Pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari non PNS dapat dipekerjakan

secara

pengangkatan

dan

prinsip

efisiensi,

tetap

atau

berdasarkan

pemberhentian ekonomis

dan

dilakukan produktif

kontrak,

yang

berdasarkan

pada

dalam

peningkatan

pelayanan. 4. Pemimpin BLUD-Unit Kerja merupakan Pejabat Pengguna Anggaran / Barang Daerah pada SKPD induknya. 5. Pemimpin BLUD-Unit Kerja yang berasal dari non PNS, Pejabat Keuangan BLUD wajib berasal dari PNS yang merupakan Pejabat Kuasa Pengguna Pengguna Anggaran / barang daerah pada SKPD induknya. Dokter, tenaga fungsional dan tenaga administrasi Puskesmas Patean dapat terdiri dari Pegawai Negeri Sipil maupun tenaga profesional non Pegawai

Negeri

Sipil

sesuai

dengan

kebutuhan

puskesmas.

Pola

rekrutmen SDM baik tenaga medis, paramedis maupun non medis pada Puskesmas Patean adalah sebagai berikut: (1) SDM yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pola rekrutmen SDM yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Puskesmas dilaksanakan berdasarkan Petunjuk Teknis Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, dengan tahapan sebagai berikut: a. Persiapan Pengadaan Calon PNS b. Pendaftaran c. Pelaksanaan Ujian d. Penentuan kelulusan e. Pengangkatan

39

f. Pengendalian dan Pengawasan g. Ketentuan Lain (2) SDM yang berasal dari Tenaga Profesional Non-PNS Pola rekrutmen SDM yang berasal dari tenaga profesional non-PNS dilaksanakan sebagai berikut: a. Rekrutmen SDM dimaksudkan untuk mengisi formasi yang lowong atau adanya perluasan organisasi dan perubahan pada bidang-bidang yang sangat mendesak yang proses pengadaannya tidak dapat dipenuhi oleh Pemerintah Daerah. b. Tujuan rekrutmen SDM adalah untuk menjaring SDM yang profesional, jujur, bertanggung jawab, netral, memiliki kompetensi sesuai dengan tugasyang akan diduduki sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan serta mencegah terjadinya unsur KKN (kolusi, korupsi, dan nepotisme) dalam rekrutmen SDM. DATA KETENAGAAN DI UPTD PUSKESMAS PATEAN TAHUN 2018 a. SDM dengan status PNS dan PTT Pusat Berdasar Pendidikan adalah sebagai berikut. NO

Pendidikan

Jumlah

Ket

1.

S2 Manajemen

1

S2 Ilmu kesh Masy

2.

SI Kedokteran Umum

2

-

3.

S1 Kedokteran Gigi

1

Kontrak

4.

S1 Kesehatan Masyarakat

1

S1 SKM

5.

SI Manajemen

1

Wiyata bhakti

6.

D3 Keperawatan

16

7 PNS, 9 Wiyata

7.

D3 Kebidanan

30

16 PNS, 14 Wiyata

8.

D3 Analis Farmasi

2

1 PNS, 1 Wiyata

9.

D3 Analis Laboratorium

2

1 PNS, 1 Wiyata

10.

D3 Analis Gizi

1

11.

D1 Kebidanan

1

12.

SPK

1

13.

SMA

5

40

4 PNS,1 Wiyata

b. Berdasar Pangkat/Golongan NO

Pangkat/Golongan

Jumlah

1.

Pembina TK.I-IV/b

0

2.

Pembina - IV/a

1

3.

Penata TK I- III/d

6

4.

Penata - III/c

3

5.

Penata Muda TK I-III/b

4

6.

Penata Muda-III/a

4

7.

Pengatur TK.I-II/d

4

8.

Pengatur – II/c

9.

Pengatur MudaTK.I- II/b

2

10.

Pengatur Muda - /II/a

1

11.

Tenaga Wiyata

Ket

11

35

bakti/magang c. SDM Berdasar Unit Pelaksana Program NO

Pendidikan

Jumlah

1.

Dokter Umum

2

2.

Tata Usaha

2

3.

Perawat

4.

Bidan Puskesmas

5.

Bidan Desa

16

6.

Petugas Gizi

1

7.

Petugas Imunisasi

1

8.

Petugas HS dan Promkes

1

9.

Pengelola Keuangan BOK

4

10.

Pengelola Keuangan JKN

1

11.

Pengelola Keuangan

6

12.

Jampersal/ PONED

9

13.

Petugas

3

14.

Loket/Administrasi

2

17 6

Petugas Kebersihan

41

Ket

3) Disiplin Pegawai a) SDM yang berasal dari PNS Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan

dalm

peraturan

perundang-undangan

dan

atau

peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar akan dijatuhi hukuman disiplin. Berdasarkan

PP No. 53 Tahun 2010

tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka bila terdapat pelanggaran disiplin atau indisipliner, pegawai negeri sipil yang bersangkutan akan di jatuhi hukuman disiplin sesuai dengan tingkat hukuman disiplin. Jenis hukuman disiplin ringan terdiri atas : teguran lisan, teguran tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Jenis hukuman disiplin sedang terdiri atas : penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun dan penundaan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam PP no 53 tahun 2010 adalah sebagai berikut : penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan

setingkat

lebih

rendah,

pembebasan

dari

jabatan,

pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. b) SDM Yang Bukan berasal dari PNS Jika terdapat pelanggaran disiplin atau indisipliner untuk SDM yag berasal dari non PNS, maka tindakan atau sanksi yang diberikan sesuai dengan kebijakan dari Pimpinan BLUD Puskesmas Patean selaku Pimpinan di Unit kerja yang bersangkutan, dengan petunjuk dan bimbingan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal. B.Sistem Remunerasi Remunerasi merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan

42

atau pensiun. Pejabat pengelola BLUD, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai BLUD dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah/Bupati Remunerasi bagi dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas diberikan

dalam

bentuk

honorarium.

Remunerasi

untuk

BLUD-

SKPD/Unit Kerja ditetapkan oleh Kepala Daerah/Bupati berdasarkan usulan yang disampaikan oleh pemimpin BLUD-SKPD / Unit Kerja melalui Sekretaris Daerah. 1.Pemimpin BLUD Penetapan remunerasi pemimpin BLUD, mempertimbangkan faktor – faktor yang berdasarkan : a. Ukuran (size) dan jumlah aset yang dikelola BLUD, tingkat pelayanan serta produktivitas. b. Perimbangan persamaannya dengan industri pelayanan sejenis. c. Kemampuan pendapatan BLUD bersangkutan. d. Kinerja operasional BLUD yang ditetapkan oleh Kepala Daerah/ Bupati

dengan

mempertimbangkan

antara

lain

indikator

keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat. 2.Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis BLUD Remunerasi bagi Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis BLUD ditetapkan paling banyak 90 % (sembilan puluh persen) dari remunerasi pemimpin BLUD. 3.Pegawai BLUD Pemberian remunerasi untuk para pegawai BLUD dapat dihitung berdasarkan beberapa indikator penilaian yaitu : 1. Pengalaman dan masa kerja ( basic index ). 2. Keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku (competency index). 3. Resiko kerja ( risk index ). 4. Tingkat kegawatdaruratan (position index ). 5. Hasil/ capaian kinerja ( performance index ). 6. Tingkat kegawatdaruratan ( emergency index )

43

C.Jenjang Karir Jenjang karir disesuaikan dengan peraturan kepegawaian yang ada yaitu sesuai jenjang karir jabatan struktural atau jabatan fungsional. D.Pembinaan termasuk sistem reward dan punishment Pembinaan dilakukan oleh Kepala UPTD Puskesmas/pemimpin BLUD dan pejabat yang berwenang Kepegawaian

Daerah

Kabupaten),

(Dinas Kesehatan dan Badan sesuai

dengan

peraturan

dan

perundangan yang berlaku termasuk pemberian penghargaan ataupun sanksi (reward and punishment). E.Pemutusan Hubungan Kerja Pemutusan hubungan kerja bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berstatus PNS adalah mengikuti peraturan kepegawaian dan perundangan yang berlaku. Bagi pejabat pengelola, dewan pengawas dan skretaris dewan pengawas yang diberhentikan sementara dari jabatannya memperoleh penghasilan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari remunerasi/honorarium bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkannya keputusan definitif tentang jabatan yang bersangkutan. Bagi pejabat pengelola berstatus PNS yang diberhentikan sementara dari jabatannya memperoleh penghasilan sebesar 50 % (lima puluh persen)

dari

remunerasi

bulan

terakhir

di

BLUD

sejak

tanggal

diberhentikan atau sebesar gaji PNS berdasarkan surat keputusan pangkat terakhir.

44

BAB VI SISTEM AKUNTABILITAS BERBASIS KINERJA Sistem

Akuntabilitas

Berbasis

Kinerja

pada

Puskesmas

Patean

dilaksanakan sebagai berikut : 1. Perencanaan Jangka Menengah dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis Bisnis (RSB) Puskesmas Patean yang secara ringkas meliputi : A. Visi : Terwujudnya masyarakat Patean yang sehat dan mandiri. B. Misi : 1.

Menggerakkan

pembangunan

berwawasan

kesehatan,

di

wilayah kerja UPTD Puskesmas Patean. 2.

Mendorong kemnadirian hidup sehat, dengan membudayakan Perilaku Hidup Bersih dan sehat.

3.

Memelihara

dan

meningkatkan

mutu,

pemerataan

dan

keterjangkauan pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat 4.

Memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan perorangan, keluarga

dan

masyarakat

beserta

lingkungannya

dengan

penekanan pada upaya kesehatan preventif dan promotif. C. Tata Nilai SOPAN Santun dalam berperilaku Obyektif dalam orientasi kerja Profesional dalam pelayan pasien Akurat dalam menentukan keputusan Nyaman dalam lingkungan dan suasana kerja D. Tujuan : 1. Menurunnya angka kesakitan dan kematian 2. Meningkatnya

kualitas

pelayanan

yang

berorientasi

pada

kepuasan pelanggan. 3. Meningkatnya sumber daya puskesmas dalam pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset. 4. Meningkatnnya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat.

45

E. Sasaran : 1. Meningkatnya pelayanan akses kesehatan dasar 2. Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin 3. Meningkatnya kualitas pelayanan Puskesmas dalam bidang medis, penunjang medis dan administrative 4. Meningkatnya

jenis

pelayanan

kesehatan

unggulan,

meningkatnya sumberdaya puskesmas untuk mencapai kinerja optimal 5. Meningkatnya manajemen SDM, keuangan dan barang 6. Meningkatnya masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat F. STRATEGI a. Peningkatan upaya pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran UPTD Puskesmas Patean baik pelayanan dalam gedung maupun luar gedung b. Pengembangan

dan

pendayagunaan

SDM

kesehatan

yang

merata dan bermutu c. Peningkatan

Sarana

dan

Prasarana

Kesehatan

di

UPTD

semua

pihak

Puskesmas Patean d. Pemantapan

kerjasama

lintas

sektor

dengan

terkait e. Meningkatkan

manajemen

kesehatan

yang

akuntabel,

transparan, efektif dan efisien. 2. Perencanaan Tahunan dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Puskesmas Patean. RKA disusun dengan mengacu pada RSB. Pada setiap kegiatan yang akan dilaksanakan pada RKA tersebut ditetapkan indikator-indikator kinerja yang akan dicapai. Anggaran yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan dikaitkan dengan output kegiatan

46

BAB VII KEBIJAKAN KEUANGAN

A. Sistem Pengelolaan Keuangan Pengelolaan keuangan dana APBD berpedoman pada : a. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah d. Peraturan Bupati Kendal Nomor 53 Tahun 2010 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa B. Kebijakan Tarif Berdasarkan Unit Cost Penetapan tarif retribusi didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 22 tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Kabupaten Kendal . Komponen retribusi terdiri dari: 1. Biaya Langsung 2. Biaya Tidak Langsung 3. Nilai Index 4. Tarip Retribusi

47

BAB VIII KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN LIMBAH

Untuk pengelolaan lingkungan dan limbah dilaksanakan sesuai dengan protap sebagai berikut : a.

Prosedur Kerja Penanganan Limbah Medis Dan Rumah Tangga

b.

Prosedur Kerja Penyehatan Air

c.

Prosedur Kerja Penyehatan Lingkungan Pemukiman

d.

Prosedur Kerja Penyehatan TTU-TPM-TP2

48

BAB IX PENUTUP 1. Seluruh

kebijakan

Puskesmas

harus

bertentangan dengan Pola Tata Kelola terbatas

berpedoman

dan seluruh

Buku

dan

tidak

ini. Kebijakan puskesmas tidak

pada Surat Keputusan Bupati, Surat

Kesehatan,

pada

Pedoman

Edaran

Kepala Dinas

Puskesmas. Kebijakan

Puskesmas yang telah diterbitkan dan bertentangan dengan Pedoman Tata Kelola ini wajib disesuaikan. 2. Pola Tata Kelola ini ditelaah dan dimutakhirkan secara berkala

untuk

disesuaikan dengan fungsi, tanggung jawab, dan wewenang organorgan puskesmas serta perubahan lingkungan yang terjadi. 3. Setiap

perubahan dan apapun yang berhubungan dengan

Pola Tata

Kelola harus disetujui oleh Bupati. 4. Hal-hal lain yang tidak dimuat dalam pedoman ini tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

49

POLA TATA KELOLA

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)

UPTD PUSKESMAS PATEAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN KENDAL TAHUN 2018

50

a. b. c. d. e. a. b. c. d. e. f.

a. b. c.

1. Melaksanakan pelayanan persalinan normal Mempersiapkan kamar bersalin Observasi ibu yang akan bersalin Pertolongan persalinan normal Rujukan kasus dengan penyulit Melaksanakan pencatatan pada CM Penyuluhan 4. Melaksanakan perawatan nifas ( PNC ) Melaksanakan asuhan keperawatan ibu nifas Obsevasi Melaksanakan rujukan dengan kasus penyerta Melaksanakan pencatatan pada CM Penyuluhan 5. Melaksanakan pelayanan kesehatan bayi baru lahir AFGAR skor Perawatan tali pusat Obsevasi Pencatatan Penyuluhan pada ibu Melaksanakan rujukan pada bayi resti 6. Melaksanakan Imunisasi pada bayi 7. Mencatat kegiatan pada Kartu status Buku KIA KMS balita 8. Mencatat register kunjungan 9. Melaksanakan kerja sama Lintas program dan sektor.

51