Full Tabel Pph 22 Dan Pph 23.docx

PPH Pasal 22 Menurut UU (Undang-undang) Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 tahun 2008, PPh Pasal 22 (Pajak Penghasilan Pasal 22) adalah: Bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap Wajib Pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang.

PPh 22

Pemungut dan Objek Pajak

1. Dipungut oleh bendaharawan negara/pemerintah/BUMN berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang; 2. Pajak yang dipungut terkait impor atau kegiatan usaha di bidang lain. 3. Wajib Pajak Badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah 1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), atas impor barang 2. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Bendahara Pemerintah Pusat/ Daerah yang melakukan pembayaran, atas pembelian barang 3. BUMN/BUMD yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja negara (APBN) dan atau belanja daerah (APBD), kecuali badan-badan tersebut pada angka 4. Bank Indonesia (BI), Perusahaan Pengelola Aset (PPA), Badan Urusan Logistik (BULOG), PT. Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT.Garuda Indonesia, PT. Indosat, PT. Krakatau Steel, Pertamina dan bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber baik dari APBN maupun dari non APBN; 5. Badan usaha yang bergerak dalam bidang industri semen, industri rokok, industri kertas, industri baja dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri 6. Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas 7. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan, yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul. 8. Wajib Pajak Badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

Tarif PPh 22 No 1 2 a b c d 3 I a b c d e II a b c III

4

Aktivitas Aktivitas pembayaran atas penyerahan barang pada pemungut Aktivitas impor barang. Impor : Pengguna Angka Pengenal Impor (API). Impor : Pengguna API untuk : kedelai, gandum, dan tepung terigu. Non pengguna API. Lelang untuk barang yang tidak dikuasai. Aktivitas penjualan atau pembelian barang di Industri tertentu. Hasil Produksi Industri Kertas Industri Semen Industri kendaraan bermotor/otomotif Industri Baja Industri Obat-obatan / Farmasi BBM, Gas & Oli BBM (Pertamina) BBM (Non-Pertamina) Gas dan Oli Pedagang Pengumpul Kegiatan transaksi dengan pedagang pengumpul (kegiatan usaha mengumpulkan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Aktivitas penjualan barang sangat mewah (PMK No. 253/ PMK. 03/ 2008)

Pengecualian

DPP Harga Perolehan

Tarif 1.5%

2,5% Nilai Impor: CIF + Bea Masuk + pungutan lain

0,5% 7,5% 7,5%

Harga Jual Harga Jual Harga Jual Harga Jual Harga Jual Harga Jual Harga Jual Harga Jual Harga Jual

0,1% 0,25% 0,45% 0,3% 0,3%

Harga Beli

0,25%

Harga jual, tidak termasuk PPN dan PPnBM

5%

0,25% 0,3% 0,3%

1. Impor barang dengan Surat Keterangan Bebas (SKB). 2. Impor barang yang dibebaskan dari Bea Masuk dan atau Pajak Pertambahan Nilai; dilaksanakan oleh DJBC. 3. Impor sementara  untuk di ekspor kembali 4. Pembayaran atas pembelian barang oleh pemerintah atau yang lainnya yang jumlahnya paling banyak Rp. 2.000.000dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. 5. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/ PDAM, benda-benda pos. 6. Emas batangan yang akan di proses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor.

Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan

7. Pembayaran/pencairan dana Jaring Pengaman Sosial oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara. 8. Impor kembali (re-impor) dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 9. Pembayaran untuk pembelian gabah dan atau beras oleh Bulog. 1. PPh 22 diakui (dipungut) saat penyerahan barang (transaksi) memakai faktur 2. Disetor/dibayar dan dilaporkan ke pemerintah: a. Impor SSP : bersamaan dengan bea masuk SPT : tanggal 14 bulan berikutnya b. Pemerintah SSP : tanggal 7 bulan berikutnya SPT : tanggal 14 bulan berikutnya

PPH Pasal 23 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh21. a. b. c. Pemotong PPh Pasal 23 d. e. f. Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23:

badan pemerintah; Subjek Pajak badan dalam negeri; penyelenggaraan kegiatan; bentuk usaha tetap (BUT); perwakilan perusahaan luar negeri lainnya; Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.

a. WP dalam negeri; b. BUT Tarif PPh 23 Tarif

1

Dividen

2.

Bunga

Dalam Negeri

Dalam Negeri

3 4

5 6

Sewa Hadiah

Dalam Negeri

Royalti Imbalan Jasa. Jasa Teknik, Manajemen, Konstruksi, dan Jasa Lain, selain yang telah dikenakan PPh pasal 21.

Pengecualian PPh 23

Badan Reksa dana Pinjaman NonBank, Obligasi diterbitkan Badan Kompetisi atau Prestasi tertentu, Hadiah sehubungan dengan pekerjaan atau pemberi jasa

>25% <25%

Non Objek 15% Non Objek 15% 2%

15%

15%

2%

1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank; 2. Sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi; 3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas

sebagai WP dalam negeri, koperasi, BUMN/BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat: a. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; b. bagi perseroan terbatas, BUMN/BUMD, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% ( dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor; c. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif; d. SHU koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya; e. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas pembiayaan

Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23

1. PPh Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran, disediakan untuk dibayar, atau telah jatuh tempo pembayarannya, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. 2. PPh Pasal 23 disetor oleh Pemotong Pajak paling lambat tanggal sepuluh bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutang pajak. 3. SPT Masa disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat, paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir. Dalam hal jatuh tempo penyetoran atau batas akhir pelaporan PPh Pasal 23 bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, penyetoran atau pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.