Taat Hukum

  • November 2019
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Taat Hukum as PDF for free.

More details

  • Words: 731
  • Pages: 3
* * * *

home about sib email sib advertising

usxii print this post print this post demi bangsa listrik padam, operasi usus buntu hanya diterangi cahaya ponsel jul 30 taat hukum tajuk rencana add comments <#respond> negeri ini adalah negara hukum. itu artinya setiap orang harus berada dalam koridor hukum, apapun yang terjadi pada dirinya. itulah yang kita lihat dari polemik yang terjadi antara presiden yudhoyono dengan mantan wakil ketua dpr yang barusan saja di-recall, zainal ma’arif. sebagaimana diketahui, presiden menyatakan kegusaran dan kegundahannya atas pernyataan zainal ma’arif kepada media massa bahwa ia memiliki bukti bahwa presiden sebelum memasuki pendidikan akabri telah menikah. atas hal itu, presiden menyatakan bahwa dirinya sebagai pribadi, telah merasa difitnah. kehormatan diri dan keluarganya telah diganggu oleh berita yang disampaikan oleh zainal ma’arif. zainal ma’arif sendiri bersikukuh bahwa apa yang disampaikannya benar adanya. bahkan rencananya ia sendiri akan menyampaikan bahan yang diterimanya dari masyarakat itu kepada pimpinan dpr, dpd, mpr dan ketua mk. semuanya, kata zainal, demi klarifikasi. akan tetapi menariknya masalah ini adalah pada sikap dan pernyataan presiden yudhoyono. ketika membuat laporan di mapolda metro jaya, presiden sendiri menyatakan bahwa ia melepaskan seluruh atribut yang dimilikinya, supaya dengan itu ia memberikan contoh bagaimana seharusnya menempuh jalur hukum. di mata presiden, apa yang ia lakukan adalah sebuah pembelajaran kepada seluruh warga negara untuk mau dan berani memperjuangkan haknya, bilamana terganggu. kapolda metro jaya sendiri menyatakan bahwa aparatnya tidak akan mengistimewakan laporan ini. namun ia akan tetap meneruskannya sebagaimana mestinya sebuah laporan. kejadian di atas memang sebuah langkah yang patut kita jadikan sebuah penegasan ulang bahwa makna negara hukum memang demikian adanya. seharusnya setiap orang, termasuk yang paling tinggi kedudukannya di negara ini, memang bertindak atas nama hukum. hukum adalah pengikat, sekaligus pelindung. setiap hak warga negara akan selalu diikat oleh hukum sehingga bersifat terbatas dan sesuai dengan kesepakatan bersama, tetapi bersamaan dengan itu, ada sifat proteksi di dalamnya. artinya semua yang merasa haknya terganggu atau diganggu secara sengaja oleh pihak lain, bisa dan berhak meminta perlindungan kepada negara. itulah yang kini amat langka. kita tahu bahwa begitu banyak perkara yang

terjadi di tengah masyarakat, namun masyarakat selalu saja mengeluh bahwa haknya sering terabaikan. itulah yang bisa kita lihat di berbagai wilayah. dalam kasus tanah saja misalnya, hak seorang bisa hilang tanpa sebab, justru atas kawalan aparat negara. demikian juga dengan berbagai kekerasan yang terjadi, justru banyak dilakukan oleh aparat hukum yang seharusnya menegakkan hukum, bukannya mengangkanginya. kalau merujuk kepada sikap presiden, barangkali yang lebih penting untuk dijadikan pelajaran adalah bagaimana supaya aparat penegak hukum benar-benar menunjukkan diri sebagai alat negara, bukannya alat kekuasaan. ini yang penting kita dorong. sebab bagaimanapun sebagai presiden, mereka yang menjadi penegak hukum pastilah akan memiliki sikap ewuh pakewuh. akan tetapi kita berharap bahwa semua yang akan dijalani dalam proses ini akan terbuka, transparan dan profesional. sebagai warga negara, presiden sudah menunjukkan diri sebagai warga negara yang baik. kini tinggal aparat penegak hukum yang kita minta keberaniannya untuk bertindak, supaya kalau pun warga negara kelak presiden bisa salah, itu pun diungkapkan kepada publik. tak seorang pun kebal hukum di negara ini, dan pada saat yang sama, kita harus menegaskan ulang bahwa semua kita, warga negara indonesia, berhak dilindungi oleh hukum yang berlaku. (***) stmik & amik logika leave a reply you must be logged in to post a comment. hariansib.com webhosting by stmiklogika.com webmaster by stmik & amik logika kategori * * * * * * * * * * * * * * *

<javascript:void(null)>

berita utama daerah ekonomi & keuangan kriminal luar negeri marsipature hutanabe medan kita olah raga parawisata pembaca menulis pendidikan rubrik sekolah sib polling tajuk rencana

taut * * * *

<javascript:void(null)>

stmik & amik logika hariansib photo login daftar recent comments:

<javascript:void(null)>

* edison : saat saya bertugas di tebing tinggi, tahun 1987, kasus banjir akibat meluapnya sungai... * edison : prihatin. prihatin dan memilukan, itulah kesan yang timbul setelah membaca berita ini.... * tobing : dengan hormat, kepada pak kapolres mohon sesegera mungkin tersangka pemerkosa di proses... * pontas : impor makanan cina yang terbukti mengandung formalin masih belum dilarang pemerintah.... * pontas : bapak anggota dewan yth! kami sbg warga senang dengan temuan bapak di daerah sumut,... ------------------------------------------------------------------------

Related Documents